Arsip Tag: Koperasi

koperasi dan ukm

Perkuat Profesi Perkoperasian, APPI Gandeng Ikopin, KPBS Pangelengan, dan Green House Nurida Fresh

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Asosiasi Profesi Perkoperasian Indonesia (APPI) menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan Ikopin University, KPBS Pangalengan dan PT Nurida Fresh. Tujuannya, untuk meningkatkan peran dan sinergi profesi perkoperasian dalam mendukung pembangunan koperasi dan UMKM pembangunan nasional.

“Juga untuk mendorong pengembangan investasi, produktivitas dan innovasi pada koperasi dan UMKM,” kata Ketua APPI M Taufiq, dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (4/3).

Di samping itu, lanjut Taufiq, untuk mendorong terciptanya iklim kondusif dan pengembangan usaha perkoperasian, hingga mengembangkan kemitraan dan sinergi para pemangku kepentingan di bidang perkoperasian.

Untuk mewujudkan tujuan itu, Taufiq dan jajaran APPI melakukan kunjungan kerja kepada tiga lembaga tersebut.

Taufiq pun merinci hasil kunjungan tersebut. Kunjungan kerja APPI ke Ikopin University menghasilkan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi profesi perkoperasian yang berdasarkan SKKNI yang berlaku, perlu dikembangan kepada koperasi di Jawa Barat.

Khusus bagi mahasiswa Ikopin University yang akan melakukan praktek lapang akan dibekali dengan pelatihan yang berbasis kompetensi.

“Para mahasiswa dan dosen yang berminat menjadi anggota APPI diperkenankan untuk mendaftar secara online melalui web-site APPI.or. id. Ada juga penandatanganan MoU antara APPI dan Ikopin University tentang Pelaksanaan Pengembangan Profesi Perkoperasian,” kata Taufiq.

Taufiq menjelaskan, para pihak secara bersama-sama akan melaksanakan dalam lingkup kegiatan, seperti kajian tentang koperasi, penelitian usaha koperasi, dan pengembangan profesi perkoperasian dan keanggotaan APPI.

Para pihak juga sepakat bahwa pelaksanaan kesepakatan bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian teknis sesuai ketentuan yang berlaku. “Para pihak akan membentuk tim teknis yang susunan personilnya akan ditetapkan lebih lanjut guna mengimplementasikan Kesepakatan Bersama ini,” ucap Taufiq.

Sementara itu, dalam kunjungan ke KPBS Pangalengan, APPI mencatat bahwa KPBS Pangalengan pernah mengalami kejayaan pada tahun 2013 yang lalu dan saat ini masih merupakan koperasi susu terbaik di Indonesia.

“Walau pun jumlah sapi saat ini berkurang karena penyakitit mulut dan kuku (PMK) dan adanya kenaikkan harga daging sapi, maka peternak ada yang menjual sapi untuk dipotong,” ungkap Taufiq.

catatan lainnya, Produksi susu di KPBS Pangalengan masih berkisar 10 liter perhari dan rata rata pemilikan sapi berkisar 2-5 ekor perpeternak. Bila ingin meningkatkan jumlah pemilikan sapi, terkendala dengan ketersediaan pakan terutama teknologi.

Saat ini, KPBS Pangalengan telah mengembangkan usaha dari usaha peternakan sapi perah dengan membuka ruamah sakit, dan BPR.
KPBS juga sudah memiliki alat proses fermentasi pakan menjadi silase dan ini perlu dikembangkan untuk penyediaan pakan hijauan.

Tak hanya itu, KPBS juga sudah menggunakan system digital untuk pencatatan produksi susu di masing-masing peternak.

Namun, khusus untuk meningkatkan kemampuan manajemen Koperasi Sapi Perah sampai saat ini belum ada. “Untuk hal ini, APPI akan mengusulkan SKKNI tentang Manajemen Usaha Sapi Perah kepada Kemenkop dan UKM, Kementan dan Kemen Perindustrian,” papar Taufik.

Lebih lanjut, Taufiq menjelaskan, APPI akan membantu KPBS Pangalengan untuk mengembangan usaha baik di bidang persusuan, rumah sakit, dan BPR.

“Terbukti, dengan adanya penandatanganan MoU antara APPI dan KPBS Pangalengan tentang Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Perah,” ujar Taufiq.

Para Pihak secara bersama-sama akan melaksanakan dalam lingkup kegiatan, seperti kajian tentang pelaksanaan pengembangan agribisnis sapi perah oleh koperasi, pengembangan keanggotaan APPI

Lainnya adalah perintisan usaha berbasis susu oleh koperasi dan UMKM, pengembangan industri pengolahan susu, pengembangan industri pakan ternak, pengmbangan diklat dan pemagangan di bidang agribisnis sapi perah, hingga promosi dan replikasi model agribisnis peternakan sapi perah melalui koperasi.

Sedangkan kunjungan ke Green House milik PT Nurida Fresh Pangalengan menghasilkan catatan pelaksanaan penanaman tomat cheri dilakukan dengan penuh teknologi modern, termasuk pemeliharaan sehari hari.
Pasar produk dipasarkan sebagian besar adalah ekspor ke Jepang, dan pasar dalam negeri dengan harga Rp60 ribu per kilogram.

Penandatanganan MoU antara APPI dan PT Nudira Fresh tentang Pengembangan Usaha Berteknologi Green Houses dan Hidroponik pada KUMKM. Ruang lingkupnya adalah riset penegmbangan usaha green house untuk koperasi dan UMKM, pengembangan usaha green house usaha koperasi, pengembangan pemagangan, diklat dan sertifikasi bidang green house.

Salah satu pengurus APPI Neddy Rafinaldy menambahkan, hasil kesepakatan akan dibentuk tim yang merumuskan implementasi MoU.

“Untuk Ikopin, akan sinergi pertukaran info strategis tentang pembangunan koperasi dengan optimalkan media diskusi rutin APPI zoom meeting Reboan. Ada juga diskusi tematik Ikopin ba’da Jumatan. Sinergi kedua pihak dalam fokus terhadap kaderisasi intelektual perkoperasian jebolan Ikopin University,” jelas Neddy.

Terkait KPBS, Neddy memahami memahami tantangan yang dihadapi KPBS dalam mengoptimalkan peran dan kontribusi anggota aktif peternak dan mendorong KPBS melakukan rebranding untuk optimalkan market. (Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Bantah Tak Urusin Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyinggung soal Kemenkop UKM yang disebut tidak mengurusi Koperasi. Menurutnya, pernyataan itu merupakan hal yang tidak benar.

“Kalau ada yang masih mengatakan Kementerian Koperasi kurang memperhatikan koperasi itu ngaco, ngawur. Justru kita ini mau menggunakan koperasi untuk mendorong UMKM naik kelas,” jelasnya dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023, di Kantor Kemenkop UKM, Senin (26/12/2022).

Teten menjelaskan, UMKM saat ini memang harus ada bantuan dari pemerintah, mengingat naik kelas yang dimaksud tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Makanya, dengan UKM bergabung ke koperasi, menurutnya akan memudahkan pengusaha kecil tersebut mendapatkan bantuan pembiayaan.

“Skala ekonominya itu dicapai dengan para usaha ultra, mikro dan kecil gabung ke koperasi. Makanya pembiayaan 100% itu ke koperasi,” jelasnya.

Selama ini, pembiayaan kepada UMKM dilakukan melalui program Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir bagi pembiayaan UMKM.

“Penyaluran LPDP dana bergulir 100% untuk koperasi pemihakan kami untuk memperkuat koperasi untuk UMKM banyak KUR. Kita ingin menstimulasi, menstimulasi gabung ke koperasi mengkonsolidasi usaha mikro dan kecil mencapai skala ekonominya,” jelasnya.

Dalam paparannya, total penyaluran dana bergulir sampai dengan akhir Desember 2022 telah mencapai 100% sebesar Rp 1,8 triliun. Realisasi penyaluran kepada koperasi sektor riil sebesar 24,5% dari target sebesar 15%.

Realisasi UMKM penerima dana bergulir anggota koperasi sebanyak 35.204 UMKM pada klaster pertanian, peternakan, perdagangan dan lainnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Dikelola Profesional, KSP Berkat Bulukumba Manfaatkan Dana Bergulir Hadapi Pandemi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Koperasi merupakan lembaga ekonomi nasional yang memiliki karakter positif bagi kepribadian bangsa. Sebagai lembaga ekonomi yang menjadi sokoguru ekonomi Indonesia, koperasi terbukti mampu bertahan menghadapi masa krisis ekonomi global dari waktu ke waktu.

Seperti yang dialami Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba di Sulawesi Selatan. Koperasi ini dapat tumbuh, berekspansi, dan berkembang ke arah yang lebih baik.

KSP Berkat Bukukumba merupakan koperasi berbadan hukum provinsi yang telah memperoleh sertifikat penilaian kesehatan tahun buku 2016 dengan nilai cukup sehat. Koperasi yang diketuai oleh Andi Makkasau ini telah memiliki 34 kantor cabang dan 43 kantor cabang pembantu dengan total 77 kantor yang tersebar di seluruh Pulau Sulawesi, dan hingga kini telah memiliki lebih dari 400 karyawan.

Ketua KSP Berkat Bulukumba Andi Makkasau mengatakan, koperasi sempat merasakan dampak signifikan akibat terjangan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga sekarang. Masa dimana koperasi mengalami pertumbuhan anggota yang cukup pesat dan membutuhkan banyak modal kerja, namun disisi lain omzet anggota sedang menurun drastis karena sepinya pasar dan penjualan.

“Pengurus mencari cara agar usaha koperasi dan anggota dapat terus berjalan kendati Covid-19 belum juga usai. Pertumbuhan anggota yang semakin besar sehingga membutuhkan modal kerja yang cukup, menjadi dasar kami untuk mengajukan pinjaman ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada tahun 2022,” kata Andi.

Andi menjelaskan, anggota yang selama ini setia melakukan aktifitas simpan pinjam ke koperasi kian membutuhkan modal besar karena usahanya semakin berkembang. Alasan ini juga yang mendasari KSP Berkat Bulukumba mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM hingga koperasi terus menginventarisasi usaha anggota agar diketahui pertumbuhan dan perkembangan usahanya.

“Alhamdulilah, permohonan pinjaman koperasi disetujui dan cair sebesar Rp20 miliar pada bulan Juni 2022. Koperasi bersyukur karena diberi kepercayaan kembali oleh LPDB-KUMKM dalam mengelola pinjaman. Sebelumnya pada tahun 2011, koperasi sempat menerima pinjaman LPDB-KUMKM sebesar Rp5 miliar dan pinjaman tersebut kini telah lunas. Suku bunga yang ditawarkan LPDB-KUMKM sangat rendah, sehingga koperasi pun wajib memberikan tarif bunga murah kepada anggota, terlebih dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19,” ujar Andi.

Mengingat banyak koperasi yang belum bisa menikmati layanan pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM berbunga murah, Andi menilai bahwa hingga kini banyak koperasi di Indonesia yang belum memiliki administrasi sesuai mekanisme atau aturan yang ada. Padahal apabila koperasi dikelola secara profesional dan administrasi yang dikelola dengan baik, pasti memiliki peluang dan kesempatan yang besar dalam mengakses pembiayaan ke LPDB-KUMKM.

“Jika koperasi ingin berkembang, maka yang harus diperbaiki lebih dulu adalah administrasinya. Apabila memenuhi dari segi administratif, otomatis prospek usaha koperasi akan berkembang. Bagi koperasi yang administrasinya belum tertata dengan baik usahanya tidak akan berjalan dengan baik dan bertahan lama. Oleh sebab itu, sudah saatnya koperasi memperbaiki sisi administrasinya, juga meningkatkan kualitas SDM-nya, termasuk dari segi pengelolaan koperasi,” pesan Andi.

Dijelaskan Andi, anggota KSP Berkat Bulukumba mayoritas bergerak disektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, pembibitan rumput laut, peternakan dan perdagangan. Pinjaman LPDB-KUMKM yang diperoleh koperasi seluruhnya diperuntukkan untuk sektor produktif, dengan syarat utama adalah telah menjadi anggota dan memiliki histori pinjaman yang lancar dan tidak bermasalah.

“Setelah adanya bantuan modal dari LPDB-KUMKM, manfaat yang diperoleh koperasi maupun anggota sangat besar. Di antaranya, ada pemulihan modal kerja yang dirasakan anggota, dari yang selama ini tidak bisa diberikan secara utuh oleh koperasi sesuai keinginan anggota, namun kini anggota dapat “penuh” mendapatkan modal usaha sesuai kebutuhan sehingga memiliki semangat dalam berupaya kembali menjalankan roda usaha yang terkendala dan merosot. Adanya dana bergulir ini mampu meningkatkan modal kerja anggota, sehingga usaha dapat kian produktif dan meningkat,” kata Andi.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, sebagai lembaga pembiayaan yang fokus pada perkuatan modal koperasi, LPDB-KUMKM akan terus melakukan upaya jemput bola dalam mencari koperasi potensial hingga ke pelosok Indonesia.

“Saat ini kami terus gencar melakukan upaya jemput bola dalam mendukung perkuatan modal koperasi-koperasi di Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi kami juga menyeluruh sampai ke Indonesia timur,” ujar Supomo dalam keterangannya, Senin (1/8/2022).

Menurut Supomo, upaya jemput bola ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan juga bimbingan teknis yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM bersama dengan dinas-dinas di daerah yang membidangi koperasi dan UMKM.

“Sosialisasi terus kami laksanakan, dan juga bimtek, agar para koperasi merasakan manfaat layanan kami dalam mengajukan proposal pinjaman atau pembiayaan kepada kami,” kata Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

LPDB-KUMKM Dukung Mitra Koperasi Lakukan Kerja Sama Strategis

Tinggalkan komentar

Bojonegoro:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mendukung mitra koperasi untuk melakukan kerja sama strategis dalam rangka mendorong bisnis proses koperasi yang lebih maju dan berkembang.

Salah satu pilot project yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM adalah mendorong penjajakan kerja sama strategis antara Koperasi Karyawan Redrying Bojonegero (Kareb) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT BGR Logistik Indonesia.

Adapun Koperasi Karyawan Redrying Bojonegero (Kareb) merupakan mitra LPDB-KUMKM yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Koperasi ini bergerak dalam bidang industri pengolahan tembakau yang menjangkau pasar domestik maupun pasar internasional atau ekspor.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo menjelaskan, saat ini Koperasi Kareb Bojonegoro telah berkembang sangat pesat dan banyak memiliki unit usaha yang dijalankan, salah satunya adalah industri pengolahan tembakau, mulai dari proses produksi, hingga pengepakan menjadi produk rokok dengan kualitas yang memenuhi standarisasi industri produk rokok.

“Kami melakukan kunjungan ke koperasi Kareb, dimana koperasi Kareb ini terlihat sekali perkembangannya dahulu dan sekarang, dan saat ini mereka sangat membutuhkan gudang, karena konsumennya terus meningkat, karena Kareb memiliki strandar operasi prosedur yang baik,” ujar Supomo dalam keterangannya di Bojonegoro, Senin (31/5/2022).

Supomo melanjutkan, sebagai mitra dari Koperasi Kareb Bojonegoro, LPDB-KUMKM tentu tak tinggal diam dengan pertumbuhan bisnis yang dijalankan oleh mitra koperasinya.

Dengan itu, LPDB-KUMKM menginisiasi penjajakan kerja sama strategis dalam hal pergudangan dan logistik dengan BUMN yakni PT BGR Logistik Indonesia.

Diharapkan, dengan penjajakan kerja sama tersebut, akan memberikan peningkatan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan baik untuk Koperasi Kareb Bojonegoro maupun untuk PT BGR Logistik Indonesia.

“Harapanya BUMN-nya bisa terfasilitasi berkembang dan koperasinya juga berkembang dengan sehat, jadi intinya LPDB-KUMKM akan menciptakan ekosistem yang sehat yang menantang dan berkembang. Alhamdulillah hari ini bisa kami pertemukan Koperasi Kareb dengan BUMN BGR, LPDB-KUMKM akan support pada investasinya maupun modal kerja, karena ini sudah jelas offtakernya,” kata Supomo.

Supomo menegaskan, kedepan LPDB-KUMKM akan terus menciptakan ekosistem bisnis daripada koperasi mulai dari aspek hulu hingga hilir yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian anggota koperasi, maupun peningkatan perekonomian masyarakat pada umumnya.

“Tentunya kami akan terus menciptakan ekosistem yang mendukung proses bisnis daripada mitra-mitra LPDB-KUMKM, sebab dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 04 Tahun 2020, LPDB-KUMKM selain fokus pembiayaan juga melakukan pendampingan,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Apresiasi Para Slankers Berkoperasi Kembangkan Brand Inovatif “Slankops

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)– Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi langkah para pendukung band legendaris Slank atau Slankers agar berkoperasi sehingga bisa menggarap berbagai peluang termasuk mengembangkan brand inovatif “Slankop”.

MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangannya, Senin (16/5), menyambut baik ide para pendukung Slank untuk mendirikan koperasi sebagai wadah secara sosial dan ekonomi dengan Slank untuk menggarap berbagai peluang dan kesempatan yang ada.

“Slankers ini suatu komunitas yang memiliki loyalitas tinggi merupakan ruh dasar koperasi dalam mengelola _crowd sourcing_ menjadi _sharing economy_ yang mengusung kesetaraan dan gotong royong antar anggotanya,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

MenKopUKM Teten bertemu secara khusus dengan personel Slank Bimbim dan Jos Oren  pada Februari 2020 dan disebutkan bahwa perlu ada semacam wadah legal untuk menyejahterakan para Slankers agar banyak manfaat bisa dipetik dari sebuah komunitas yang memiliki loyalitas tinggi.

Setelah melalui berbagai diskusi dan perumusan bisnis yang sesuai untuk Slank bersama para Slankers calon anggotanya, pada 14 April 2022, anggota Group Slank telah secara resmi mendapatkan Akta Koperasi dengan nama Koperasi Slank Jurus Tandur. “Tandur” mempunyai makna bahwa koperasi ini harus terus maju dan pantang mundur.

Koperasi Konsumen Slank Jurus Tandur yang memiliki brand “Slankops” pun kemudian berhasil merumuskan visi, yaitu memberdayakan generasi muda menjadi wirausaha mandiri dan tangguh.

Sedangkan misinya antara lain adalah memberikan pelatihan wirausaha, mendirikan unit usaha modern berbasis digital, dan membuka akses dan informasi bisnis. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, para pendiri Slankops juga telah menyiapkan beberapa brand juga yang akan menjadi trademark unit usaha yang dijalankan para Slankers di seluruh Kabupaten/Kota. 

Para pengurus yang diketua Bimbim dan Wakil Ketua Jos Oren bersama Dewan Pengawas dan Penasehat yang berasal dari anggota group Slank telah menyiapkan ART Koperasi yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Perkoperasian.

Asdep Pengembangan dan Pembaruan Koperasi, Bagus Rachman bersama Direktur Umum dan Hukum LPDB, Oetje sudah berkunjung ke Warung Potlot, tempat mangkal anggota Slank untuk membahas rencana bisnis ke depan Slankops.

Salah satu yang akan segera dilakukan oleh Slankops beserta para anggota yang segera bergabung adalah menjadi Inkubator Wirausaha, sesuai dengan visinya, maka melalui kemitraan Slankops dengan LPDB-KUMKM dan didampingi Deputi Bidang Perkoperasian akan mengakselerasi penumbuhan wirausaha yang berasal dari Slanker yang menjadi anggota Slankops.

Salah satu brand Slankops yang akan dilakukan soft launching adalah WarSlank, yaitu warung usaha para Slanker yang dapat dimanfaatkan mempromosikan dan menjual barang buatan sendiri, yang berlokasi di Bekasi.

“Dengan adanya Slankops, Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pembina bersama seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas yang membidangi koperasi dan ukm diharapkan dapat mengajak para generasi muda untuk mengenal lebih dekat koperasi, apa manfaat koperasi bagi peningkatan kesejahteraan bersama masyarakat,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Sebagaimana diketahui band legendaris Slank menginjak usia 38 tahun pada 2021 dengan jutaan penggemar atau “Slankers” di seluruh pelosok Indonesia. Jutaan Slankers ini akan menjadi komunitas yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan bersama jika memiliki wadah legal berupa koperasi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Koperasi Sektor Produksi Bambu Kab. Ngada NTT

Tinggalkan komentar

Ngada, NTT:(Globalnews.id)— Koperasi diharapkan mampu meningkatkan peran dalam perekonomian tanpa meninggalkan prinsip dan jatidiri koperasi, meningkatkan profesionalitas melalui modernisasi melalui penguatan kelembagaan, keuangan, dan usahanya.

Pemerintah mengupayakan pengembangan koperasi modern yakni koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Governance), memiliki daya saing, dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam kesempatan dialog dengan Gerakan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan di kantor Kopdit Sangosay Kab. Ngada, pada hari Kamis, (14/4), Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Perkoperasian menekankan perlunya untuk meningkatkan kualitas pengurus dan pengawas koperasi dan koperasi juga harus hadir dan mampu untuk meningkatkan promosi ekonomi anggotanya yang ditunjukkan dengan naik kelasnya usaha anggota.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Ngada Paru Andreas, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Silvya Pekudjawang, Ketua Kopdit Sangosay Petrus EY Ngilo Rato beserta pengurus dan pengawas koperasi.

Pemerintah melalui UU cipta kerja, telah membuka peluang yang sangat besar kepada pelaku usaha koperasi dan UKM untuk dapat mengikuti proses pengadaan pemerintah pusat dan daerah yang dialokasikan sebanyak 40 %.

Hal ini harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh koperasi dan UKM untuk untuk onboarding produknya ke Ekatalog LKPP, Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi akan melakukan pendampingan untuk proses on boarding tersebut.

Kabupaten Ngada memiliki potensi 118 koperasi yang 80 % nya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Salah satu koperasi besar yang ada yaitu Kopdit Sangosay, yang masuk kedalam koperasi dengan status Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 4, hal ini berarti koperasi Sangosay termasuk kedalam koperasi yang memilki aset, omset dan anggota yang besar, tercatat Kopdit Sangosay memiliki asset diatas 1 triliun, 27 kantor cabang dan 93.683 orang anggota.

Pemerintah secara khusus mendorong koperasi simpan pinjam untuk tidak hanya menjadi  penyedia pembiayaan, namun harus lebih strategis dalam mengembangkan usahanya. Terlebih bagi koperasi yang mengalami kelebihan/over likuiditas.

Koperasi dituntut mampu menjadi pelaku usaha yang modern, bersaing, dan kontributif yang salah satunya dengan melakukan spin off masuk ke sektor produksi. Spin off bertujuan agar koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggota dengan membeli produk sendiri dan menciptakan lapangan kerja.

Pengembangan kegiatan usaha koperasi melalui pendekatan komunitas, komoditas dan wilayah sebagaimana yang dikembangkan oleh KSP Sangosay terutama pada sisi  pembiayaan oleh koperasi. Hal ini menunjukan bahwa koperasi mampu hadir dan memberikan solusi pembiayaan bagi anggota UMKM koperasi yang biasanya mengalami kendala/kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan perbankan karena kekurangan jaminan.

Kegiatan ini sejalan dengan program Kemenkop UKM yaitu pembentukan koperasi oleh masyarakat dari kalangan kelompok strategis, yang salah satunya adalah mama-mama pembibit dan penganyam bambu yang ada di Kabupaten Ngada ini, ujar Zabadi.

Lebih lanjut, terdapat potensi pengembangan bambu menjadi alternatif pengganti kayu untuk industri kreatif, dan mengingat potensi pasar yang sangat luas, dibutuhkan pembangunan pabrik bambu desa untuk pengolahan rough stick yang di kelola oleh koperasi dan dengan asistensi pembiayaan dari LPDB Kementerian Koperasi dan UKM. Soepomo menyampaikan bahwa, LPDB KUMKM 100 % untuk pembiayaan modal kerja dan invesrasi koperasi dengan akses yang lebih mudah.

Kami mendukung program pengembangan komoditas bambu ini untuk mendorong terciptanya  ekonomi hijau (Green Economy) di wilayah Provinsi NTT yang mencangkup 200 Desa Bambu Agroforestri Industri Rakyat Berbasis Desa, Pemberdayaan Perempuan, Konservasi, restorasi lahan kritis, dan mitigasi perubahan iklim dengan pendekatan Hutan Bambu Lestari dalam rangka mendukung ekonomi hijau (green economy) dan Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi (2021-2031).

Kami berharap bahwa koperasi mampu menjadi wadah yang menaungi para mama-mama bambu yang merupakan motor penggerak dalam ekosistem bambu di NTT.

Bupati Ngada Paru Andreas menuturkan, untuk bisa terus berkembang, koperasi juga perlu melakukan kolaborasi, bersinergi bersama membangun percepatan. “Di Ngada ini, koperasinya bisa muncul hingga ke pelosok desa. Kami berharap Kopdit Sangosay terus bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah, guna mewujudkan komitmen pemerintah menjadikan Ngada sebagai kabupaten koperasi,” ucapnya.

“Ngada menjadi 1 dari 7 koperasi prospektif. Dan Kopdit Sangosay masuk dalam 100 koperasi besar di Indonesia. Ke depan, bagaimana memperbanyak pendampingan-pendampingan koperasi untuk membangun SDM mengingat potensi alam Bajawa yang sudah sangat kaya,” pungkasnya.

Kab. Ngada memiliki potensi bambu yang sangat besar, terdapat 96.000 rumpun di 10 kec ngada dengan 28 juta batang bambu, potensi inilah yang akan dikembangkan melalui koperasi, mama mama bambu akan di kolaborasikan dalam sebuah koperasi, sehingga akan lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir dan akhirnya akan meningkatkan skala ekonominya. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Dukung Rencana Asperda Jabodetabek Dirikan Koperasi

Tinggalkan komentar

Pandeglang:(Globalnews.id)- Asosiasi Pengusaha RentCar Daerah (Asperda) DPD Jabodetabek yang beranggotakan 57 perusahaan (PT dan CV) yang bergerak di bidang bisnis sewa mobil, berencana mendirikan koperasi.

“Cara kerja organisasi itu mirip dengan koperasi, yang mana setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tujuannya, untuk kesejahteraan anggota,” kata Ketua Asperda DPD Jabodetabek Bambang H, di sela-sela acara Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) dan Harlah ke-4 Asperda Jabodetabek, di Pantai Mutiara Carita, Pendeglang, Banten, Rabu (17/11).

Bambang menambahkan, organisasi seperti Asperda ini sifatnya non profit. “Jadi, untuk melakukan suatu unit bisnis, solusinya hanya ada di koperasi,” ungkap Bambang.

Menurut Bambang, banyak sekali unit usaha yang berkaitan erat dengan mobilitas anggota Asperda. Misalkan, dengan perusahaan-perusahaan oli mobil, spareparts, dan sebagainya.

“Kita sulit bekerjasama dengan vendor-vendor penyedia oli mobil dan spareparts karena Asperda tidak memiliki unit usaha yang bisa mewadahi hal itu,” kata Bambang.

Bahkan, koperasi Asperda Jabodetabek ini juga rencananya akan membuka satu unit simpan pinjam sesuai kebutuhan anggota. “Pokoknya, segala kebutuhan anggota, nantinya akan diurus oleh koperasi yang akan kita dirikan,” tandas Bambang.

Ketua Umum DPP Asperda Didik Prasetyo yang juga hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus DPD Asperda Jabodetabek yang tengah menggalang untuk mendirikan koperasi. “Itu langkah yang sangat tepat untuk kemajuan Asperda sebagai organisasi dan kesejahteraan anggota,” kata Didik.

Saat ini, lanjut Didik, Asperda sudah memiliki dua koperasi. Yaitu, Koperasi Asperda Jatim (berkantor di Surabaya) dan Koperasi Asperda Semarang untuk wilayah Jawa Tengah.

Didik bercerita, selama ini berkaitan dengan vendor, para anggota Asperda melakukan kerjasama sendiri-sendiri. “Dengan berkoperasi, maka kerjasama dan transaksi dengan vendor akan dilakukan oleh koperasi. Artinya, kita akan memiliki bargaining position lebih tinggi, ketimbang sendiri-sendiri,” ungkap Didik.

Didik berharap, ada lebih banyak lagi DPD Asperda yang mendirikan koperasi. “Dengan begitu, Asperda bisa mendirikan Koperasi Sekunder yang beranggotakan koperasi-koperasi Asperda yang ada di daerah,” kata Didik.

Saat ini, lanjut Didik, Asperda yang didirikan di Surabaya pada 2013 silam sudah memiliki anggota sebanyak 600 perusahaan RentCar yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Diantaranya, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Riau, Sulsel, dan sebagainya.

Melihat tingginya animo dari jajaran pengurus dan anggota DPD Asperda Jabodetabek, Kementerian Koperasi dan UKM bakal mendukung penuh niat berkoperasi tersebut. “Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami bila mengalami kesulitan dalam mendirikan koperasi,” ucap Pengawas Koperasi Ahli Muda KemenkopUKM Sahro, saat memberikan pengarahan terkait berkoperasi bagi anggota DPD Asperda Jabodetabek.

Sahro yang hadir mewakili Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi, menjabarkan segala proses yang harus dijalankan untuk mendirikan badan hukum koperasi. Dari mulai dasar hukum, prinsip-prinsip koperasi, bentuk dan jenis koperasi, Notaris Pembuat Akta Koperasi, hingga permodalan koperasi. “Kami siap membantu Asperda Jabodetabek untuk mewujudkan koperasinya,” tandas Sahro.

Bagi Sahro, asalkan dikelola dengan baik, benar, dan profesional, koperasi bisa tumbuh dan berkembang menjadi besar. Pengurus koperasi bisa dipilih dari anggota, sedangkan pengelola koperasi bisa dipilih oleh pengurus dari luar sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan dan disetujui dalam Rapat Anggota. “Rekrut pengelola yang paham koperasi dan memiliki kompetensi,” tegas Sahro.

Sahro menambahkan, pengurus bertanggungjawab kepada anggota, sedangkan pengelola bertanggungjawab kepada pengurus koperasi. “Artinya, pengelola tetap dalam kendali pengurus koperasi,” imbuh Sahro.

Akuntabel dan Transparan

Di tempat terpisah, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi menegaskan bahwa koperasi harus dikelola layaknya sebuah entitas bisnis, akuntabel, transparan, dan adanya kepercayaan, khususnya dari anggota kepada pengurus. “Karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus koperasi sudah merupakan keharusan dalam pengelolaan koperasi,” kata Zabadi.

Zabadi menekankan, mengurus koperasi adalah mengurus entitas bisnis, jangan lagi memperlakukan koperasi sebagai ormas atau lembaga sosial. Sebagai entitas bisnis tentunya harus dikelola secara professional dengan strategi bisnis yang feasible.

Untuk itu, papar Zabadi, peran pengurus sangatlah menentukan, dan menjadi kunci keberhasilan koperasi. Pengurus adalah representasi dari anggota yang mempercayakan pengelolaan koperasi kepada pengurus.

“Pengurus harus mempunyai strategi bisnis, terlebih menghadapi era digitaliasasi 4.0. Mau tidak mau, suka tidak suka, untuk menghadapi persaingan bisnis, koperasi harus masuk dalam ekosistem bisnis digital, tidak lagi gaptek,” papar Zabadi.

Oleh karena itu, lanjut Zabadi, pelatihan terhadap pengurus koperasi sangat penting untuk mengembangkan usahanya menuju koperasi modern. Baik itu dari aspek usaha, aspek kelembagan, aspek keuangan, dan teknologi informasi.

“Koperasi adalah solusi menuju demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, manajemennya mengikuti manajemen kontemporer seperti pengelolaan perusahaan besar,” pungkas Zabadi. (Jef)

koperasi dan ukm

Enam Jurus KemenKopUKM Ciptakan Koperasi Modern

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id) – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM tengah memprioritaskan agenda modernisasi koperasi dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Meskipun di tengah pandemi, namun KemenKopUKM tetap konsisten mengawal pencapaian target 500 koperasi modern pada 2024 mendatang.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam konferensi pers menjelaskan proses modernisasi terbagi menjadi empat tahap, yakni fase permodelan yang digelar tahun ini, fase replikasi pada tahun 2022, fase masifikasi pada tahun 2023, dan pemantapan serta pengembangan lanjutan pada 2024.

Zabadi menjelaskan setidaknya ada enam pendekatan umum untuk memodernisasi koperasi, antara lain akses pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan akses pemasaran, adopsi teknologi, restrukturisasi kelembagaan melalui amalgamasi, spin off atau pemekaran usaha, hingga pengembangan model koperasi multi pihak.

Khusus untuk pendekatan dari aspek akses pembiayaan, Zabadi menyebut pihaknya siap menyalurkan dukungan pembiayaan pada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) dengan dua skema, yakni modal kerja dan investasi.

“Investasi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pabrikasi, sedangkan di on farm, kami arahkan petani untuk memanfatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” imbuhnya di Jakarta, Jumat (12/11).

Sedangkan untuk pendekatan fasilitasi kemitraan, Zabadi mengatakan hal itu dilakukan agar koperasi mendapat kepastian terkait akses pemasaran dimana produk-produk mereka ke depan sudah ada yang menyerap lewat kerja sama dengan pihak swasta.

Terkait hal itu, ia menyebut koperasi yang akan menjadi role model modernisasi ialah mereka yang sudah memiliki offtaker, seperti Koperasi Tani Hijau Makmur di Tanggamus, Lampung yang bergerak pada komoditas pisang cavendish dengan offtakernya PT Great Giant Pinneaple (GGP).

“Alhamdulillah pada September 2021 lalu, telah dilakukan ekspor perdana ke Singapura. Pisang cavendish ini memang kita arahkan untuk ekspor dan kita bangun dengan model korporatisasi pangan melalui koperasi,” kata Zabadi.

Tak hanya itu, KemenKopUKM juga akan melakukan pendekatan lewat adopsi teknologi. Adanya dukungan teknologi menurut Zabadi diperlukan pada aspek pabrikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas sehingga ia terus mendorong koperasi masuk ke ekosistem digital.

“Misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kita dorong untuk bertransformasi digital dan kita ajak tech provider terlibat dalam proses itu,” sebutnya.

Berikutnya, Zabadi memaparkan pendekatan melalui restrukturisasi kelembagaan dilakukan untuk mendorong koperasi-koperasi kecil yang tidak memiliki skala ekonomi agar mereka melakukan merger atau dalam dunia perkoperasian kerap disebut sebagai amalgamasi.

Ia menuturkan bahwa proses amalgamasi bukanlah hal yang baru dalam dunia koperasi. Amalgamasi itu sudah menjadi tradisi yang kuat dan telah ada sejak era 1980-1990an, seperti KUD yang hadir dari proses merger pada masanya. Contoh lain, misalnya, Kospin Jasa Pekalongan, yang saat ini asset mencapai 11 trilyun lahir dari merger 4 koperasi. Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) yang memiliki aset sekitar 7 triliun merupakan hasil merger 11 koperasi.

Sedangkan terkait proses pemekaran usaha atau spin off, saat ini telah terdapat sejumlah koperasi dengan jumlah anggota yang masif tengah didorong untuk melakukan pendekatan tersebut demi melayani kebutuhan anggotanya.

Tak terbatas pada kebutuhan simpan pinjam, Zabadi mengatakan proses spin off nantinya akan memenuhi kebutuhan layanan nonfinansial bagi para anggota.

“Dalam beberapa hal memang perlu untuk memberi opsi luas bagi koperasi di tanah air sehingga kita bisa lihat akhirnya ada koperasi besar dalam satu grup holding company berbadan hukum koperasi,” sambungnya.

Untuk itu, ia mendorong koperasi-koperasi, khususnya KSP, untuk menginisiasi pembentukan kelembagaan di sektor riil, seperti Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) yang tengah menyiapkan koperasi jasa konstruksi dan perumahan.

“Lebih dari 10 koperasi sedang melakukan spin off yang meningkatkan layanan secara komprehensif, bukan saja di aspek pembiayaan, tetapi juga mendukung layanan nonfinansial lewat konsolidasi dalam wadah koperasi sektor riil sesuai potensi usaha yang dikembangkan anggota,” tandas Ahmad Zabadi.

Sedangkan pada pendekatan melalui model koperasi multipihak, Ahmad Zabadi menerangkan bahwa hal itu tak lepas dari upaya KemenKopUKM untuk menangkap kalangan muda, khususnya para pelaku startup agar mau bergabung dengan entitas koperasi.

“Namun koperasi multipihak ini juga sangat relevan ketika kita akan mengembangkan korporatisasi di sektor pangan karena keterlibatan berbagai pihak bisa menimbulkan hal baik untuk mengonsolidasikan petani-petani kecil menjadi bagian dari koperasi itu sendiri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sepanjang tahun ini KemenKopUKM telah berhasil menjaring sebanyak 100 koperasi sebagai role model koperasi modern, terdiri atas 40 unit koperasi pangan dan 60 unit di sektor lain yang meliputi KSP, koperasi pariwisata, pemekaran koperasi, koperasi digital, dan koperasi milenial.

Proses modernisasi koperasi akan dilakukan secara bertahap dan Zabadi menegaskan bahwa untuk tahun ini adalah tahap permodelan. Artinya, hasil permodelan yang dilakukan tahun ini bukan sebuah hasil akhir, melainkan proses kick off modernisasi koperasi.

“Terutama untuk koperasi yang kita jadikan piloting, akan kita beri akses pembiayaan supaya bisa melakukan pengembangan bisnisnya,” ujar Ahmad Zabadi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Bangun Koperasi Moderen dan Jadi Offtaker Produk Pertanian di Subang

Tinggalkan komentar

Subang:(Globalnews id)- Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Gunung Luhur Berkah (GLB) dan Koperasi Singgalang Sari Maju di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam rangka pengembangan koperasi moderen di sektor pertanian, beberapa hari yang lalu.

Didampingi Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Panutan Sulendrakusuma, Zabadi menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini untuk meninjau secara langsung salah satu implementasi dari program korporatisasi petani dan nelayan di Kabupaten Subang yang dilakukan koperasi.

“Ini juga sebagai bagian dari target 40 koperasi pangan moderen berorientasi ekspor yang akan dikembangkan pada tahun ini,” kata Zabadi, dalam rilisnya.

Terlebih lagi, pembiayaan koperasi akan didukung LPDB-KUMKM sebagai BLU penyalur dana bergulir yang khusus diperuntukkan bagi koperasi.
“Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah bergerak di bidang usaha produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan perkebunan, khususnya kopi, yang dikelola generasi muda milenial,” terang Zabadi.

Dengan memanfaatkan lahan Perhutani seluas 1200 hektar, koperasi turut andil dalam melakukan konservasi lingkungan. “Hal ini menjadi pembeda koperasi dalam usaha budidaya kopi lainnya yang bukan hanya untuk membantu ekonomi bagi para petani kecil, juga turut andil dalam konservasi dengan memperkaya vegetasi  di lahan Perhutani,” papar Zabadi.
            
Disana, produksi kopi dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari penangkar bibit kopi bersertifikat, pendampingan penanaman kopi bagi petani anggota, pengolahan paska panen, hingga pemasaran. “Produk mereka telah merambah pasar Taiwan, Korea, dan Saudi Arabia yang dilakukan langsung atas nama Koperasi GLB,” imbuh Zabadi.

Selain itu, koperasi GLB juga telah memiliki ijin Sistem Resi Gudang (SRG) Beras dan Kopi. Pengembangan SDM juga tidak luput dari perhatian Koperasi GLB, beberapa International Coffee Workshop telah dikuti dan secara aktif memberikan pelatihan bagi generasi milenial di Kabupaten Subang untuk menjadi Barista.

Bahkan, Koperasi GLB berperan sebagai Offtaker pertama dari hasil produksi kopi petani anggota dengan menerapkan stadarisasi harga dan kualitas dari petani kopi. “Hal tersebut menjadikan koperasi tulang punggung dari para petani kopi di wilayah Subang,” tandas Zabadi.        
   
Saat ini, Koperasi GLB telah memiliki anggota sebanyak 208 petani. Dilihat dari sisi kelembagaan dan pemanfaatan koperasi, telah memiliki grade Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM dengan predikat “A” yang dapat dikategorikan koperasi rutin menyampikan laporan RAT setiap tahunnya serta koperasi juga telah memiliki izin lanjutan seperti ijin pengeloaan resi Gudang.

Dalam kesempatan yang sama, Panutan Sulendrakusuma menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi GLB yang telah memberikan contoh dalam pelaksanaan program Korporatisasi Petani dan Nelayan yang menjadi fokus arahan Presiden RI dengan meningkatkan skala ekonomi petani.

Eksportir Kopi

Sementara Ketua Koperasi GLB Miftahudin Shaf mengatakan, target rencana jangka panjang pengembangan koperasi, antara lain menjadikan koperasi sebagai eksportir kopi terkemuka di Jawa Barat dan nasional.

“Selain itu, koperasi mempunyai pabrik pengolahan kopi yang moderen dengan penguatan sarana prasarana produksi kopi, hingga koperasi sebagai lembaga pembiayaan komoditas yang di Resi Gudang,” kata Miftahudin.

Tak terkecuali, manajemen kelembagaan dan usaha koperasi berbasis IT, terkoneksi dengan berbagai OffTaker lokal dan internasional, koperasi menjadi katalisator dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Sedangkan Koperasi Produsen Singgalang Maju yang berdiri sejak  2019, dengan jumlah anggota penuh petani budidaya nanas sebanyak 37 orang dengan Izin Usaha Industri (NIB).

Koperasi yang beralamatkan di Kampung Mekar Sari, Kecamatan Jalan Cagak di Kabupaten Subang ini merupakan salah satu penghasil varietas nanas madu  yang tingkat kemanisannya mencapai 17-18 brix.

Wilayah budidaya Koperasi Produsen Singgalang Maju memiliki nilai positif dengan memperoleh predikat Petani Terbaik dalam membudidayakan Nanas se-Kabupaten Subang pada 14 Agustus 2019 yang diberikan Bupati Subang, melalui Asosiasi Pasar Tani Nanas Mekar Sari Maju dalam Sales Exhibition.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Dorong Konsolidasi Petani dalam Koperasi Wujudkan Korporatisasi Pangan

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews id) – Kementerian Koperasi dan UKM mendorong upaya konsolidasi petani dalam bentuk koperasi untuk mewujudkan korporatisasi sektor pangan di tanah air.

Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi dalam Rangkaian Webinar Hari Koperasi (HARKOP) Ke-74 Tahun 2021 dengan tema “Korporatisasi Petani, Peternak dan Nelayan Melalui Koperasi”, Kamis (8/7/2021), mengatakan petani harus dikonsolidasi dan jangan dibiarkan hanya menggarap di lahan yang sempit, tetapi lebih baik terkonsolidasi melalui koperasi.

“Kalau sudah ada koperasi, para petani dapat fokus untuk berproduksi di lahan yang juga dikonsolidasikan menjadi skala ekonomi. Yang berperan menjadi offtaker pertama adalah koperasi (sebagai aggregator) dan melakukan pengolahan hasil panen, yang berhadapan dengan pembeli juga koperasi, sehingga harga tidak dipermainkan oleh buyer,” kata Deputi Zabadi.

Deputi Zabadi menambahkan, koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum juga dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk teknologi tepat guna, sampai pada hilirisasi produk (pemasaran) baik secara offline dan online.

“Saya memiliki keyakinan, jika kita dapat membangun komitmen bersama untuk dapat mendampingi para petani, peternak dan nelayan meningkatkan skala ekonomi, kualitas produksi dan terhubung dengan offtaker serta rantai pasok industri pertanian dan perikanan, maka akan banyak role model pengembangan korporatisasi petani, peternak dan nelayan melalui koperasi dengan berbagai komoditas unggulan daerah,” kata Deputi Zabadi.

Pihaknya menekankan pentingnya korporatisasi dan pengembangan sektor pangan sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Di samping itu, Indonesia juga perlu melakukan langkah antisipasi terhadap krisis pangan, karena berdasarkan FAO (2020) diperkirakan akan ada gangguan keamanan pangan (krisis pangan), yaitu terganggunya ketersediaan tenaga kerja, keseimbangan rantai pasok, dan pembatasan perdagangan. Bahkan World Food Program (2020) juga memperkirakan ada ancaman kelaparan global meningkat dua kali lipat. Sebanyak 270 juta orang menghadapi krisis kelaparan, naik 82% dari sebelum pandemi Covid-19.

Disisi lain, saat masa pandemi Covid-19, data BPS Triwulan II 2020 menunjukkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDB justru naik menjadi 15,46%, sementara sektor yang lain (Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, Sektor lainnya) mengalami kontraksi, sehingga sektor Pertanian menjadi terbesar kedua setelah Industri Pengolahan (19,87%).

“Hal ini tentu harus kita respon positif untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, baik dari sisi ketersediaan lahan pertanian, peternakan, termasuk sektor perikanan dan kelautan serta perlunya melakukan identifikasi komoditas unggulan di berbagai daerah, kesiapan SDM petani serta kelembagaan ekonomi petani yang kuat,” kata Deputi Zabadi.

Pada kesempatan itu, hadir Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto; Vice President PT. Metranet, Ruby H. Wijoseno; Ketua Koperasi BUMR Paramasera, Agus Somamihardja; dan Junior Manager PT GGP di Kab. Tanggamus, Waliyuddin.

Kemudian President Director PT. Agrikencana Perkasa, Andreas; Ketua Koperasi KUB Balitbang, H. Yadiman; Ketua KPBS Pangalengan, H. Aun Gunawan; Ketua Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muhammad Ihsan; anggota gerakan koperasi, pelaku UMKM, para PPKL, akademisi dan media.(Jef)