Arsip Tag: Kopontren

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Kopontren Masuk Rantai Pasok Global Agar Tercipta Sumber Ekonomi Baru

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong koperasi pondok pesantren (kopontren) termasuk yang ada di Sumatra Utara untuk menjadi klaster pertumbuhan ekonomi baru, dengan terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar maupun global.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM (Stafsus MenKopUKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan M. Riza Damanik mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, UMKM Indonesia seharusnya bisa menjadi kiblat dari industri halal di kancah dunia.

“Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, serta jumlah pesantren lebih dari 39.000 dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang merupakan potensi untuk memulai pengembangan ekonomi berbasis rantai pasok. Dengan begitu UMKM kita bisa menjadi kiblat dari industri halal dunia,” kata Stafsus MenKopUKM Bidang Riza Damanik saat memberikan keterangannya di Jakarta, Senin (04/12).

Untuk mencapai hal tersebut, menurut Riza Damanik terdapat dua prasyarat dalam mewujudkan Indonesia sebagai kiblat industri halal dunia, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan memiliki inovasi teknologi.

“Dulu kekuatan negara-negara di dunia adalah mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA), siapa yang memiliki SDA berlimpah merekalah yang berkuasa. Namun sekarang sudah berubah, negara yang memiliki SDM yang kuat, mereka yang menguasai dunia,” ujar Riza Damanik.

Untuk itu Riza meyakini, kegiatan capacity building terhadap 30 pengurus Kopontren, dengan tema ‘Penguatan Manajemen Bisnis dan Rantai Pasok Pengembangan Usaha’ yang diselenggarakan pada 30 November hingga 3 Desember 2023 di Sumatra Utara, diharapkan mampu melahirkan pejuang ekonomi yang tangguh dan mandiri berbasis Kopontren.

“Punya SDA itu penting tapi lebih penting lagi punya SDM yang unggul,” kata Riza Damanik.

Riza mencontohkan Jepang yang menetapkan industri strategis nasionalnya pada industri otomotif dan elektronik, maka dalam waktu yang bersamaan sentra-sentra UMKM Jepang menjadi pendukung industri tersebut.

“Maka setiap kita menggunakan mobil buatan Jepang, sesungguhnya kita menggunakan spare part mobil dari UMKM Jepang. Kontribusi UMKM Jepang terhadap PDB-nya sudah lebih dari 60 persen, UMKM Jepang terhubung dengan rantai pasok usaha besar,” ucap Riza Damanik.

Riza juga meminta Kopontren di Sumatra Utara untuk mencontoh Kopontren Al-Ittifaq yang telah sukses terhubung dengan pasar ritel modern seperti AEON Mall, Superindo, dan lainnya.

“Setelah skema ini terjadi, koperasi mendapatkan pembiayaan, petani yang tadinya tidak mengakses pembiayaan menjadi bisa mengakses pembiayaan. Koperasi mendapat pembiayaan dari LPDB-KUMKM. Koperasi dapat membeli secara tunai ke petani. Rantai pasok inilah yang ingin dikembangkan,” kata Riza Damanik.

Senada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Naslindo Sirait yang menyampaikan, Kopontren mempunyai peran strategis, sebagai penggerak ekonomi bangsa.

“Pondok pesantren menjadi pendorong dan penggerak koperasi di desa, dan membangun sosio kultral, yaitu pentingnya berkelompok tumbuh secara ekonomi dan sosial,” kata Naslindo Sirait.

Ia juga berkomitmen untuk mengembangkan Kopontren di Sumatra Utara untuk bisa terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar sehingga mampu menciptakan sumber ekonomi baru.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM: Optimalisasi Peran Koperasi Perlu ditingkatkan

Tinggalkan komentar

Bekasi:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim mengatakan optimalisasi peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan dan diperkuat agar bisa membawa peningkatan kesejahteraan bagi anggota khususnya maupun memberikan kontribusi pada perekonomian nasional.

“Kami memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Ketua Koperasi  beserta seluruh jajarannya yang sudah berhikmat dalam ekonomi berjama’ah dan ekonomi kerakyatan yakni berkoperasi,” kata Arif usai meresmikan pendirian Koperasi Mitra Pesantren (Komitren) Fikrul Akbar di Babelan, Bekasi, Rabu (1/2/2023).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kadinas Koperasi dan UKM Kab Bekasi Ida Farida,Danrem 051 Wijayakarta Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, Kabid Westang Kelembagaan dan Pengawasan, Syahwono Adji, Kasrem 051 Wijayakarta Kolonel Inf Teguh Wardoyo, Kasilog 051 Wijayakarta Kolonel Prabowo, Dewan pakar Koperasi Ustadz Muhammad Shoim, Vipie Gardjito, Team Support Direktur Hj Karpet  Heru Purnomo, Direktur Al HallyH Sobirin
dan Penulis Buku 99 Jurus Bisnis Langit Ponco Waluyo.

Menurut SesKemenKopUKM, positioning Koperasi dan UMKM sangat strategis, sebagai pengaman dan penopang ekonomi, dimana 99,9% dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Data KemenKopUKM tahun 2021 menunjukkan bahwa 65,4 juta UMKM menyerap 119 juta tenaga kerja dan 61% PDB nasional. Sedangkan jumlah koperasi sebesar 127.124 unit dengan jumlah anggota sebesar 27,10 juta orang berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2021(update).

“Kalau kita melihat Realitas Koperasi, memang koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama masyarakat sebagai lembaga ekonomi. Namun demikian optimalisasi peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu terus ditingkatkan dan diperkuat,” kata Arif.

Data menunjukkan, partisipasi masyarakat Indonesia menjadi anggota koperasi sebesar 8,41 persen, masih tertinggal
dibandingkan dengan rata-rata dunia 16,31 persen, yang notabene ekonominya mereka adalah kapitalis. “Karena itu pendirian Komitren sudah tepat, yakni Koperasi sebagai lembaga ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi umat, apalagi menjadi mitra Koperasi Pondok Pesantren,” katanya.

SesKemenKopUKM mengatakan, Pendirian Komitren ini, tentu sudah melakukan analisis, potensi usaha utama (core business), dan usaha pendukung dan usaha tambahan. “Dengan model bisnis
yang sudah ditetapkan tersebut, harus
dipersiapkan kelembagaan koperasi yang, kuat sebagaimana layaknya kelembagaan bisnis modern, dengan tidak melupakan yang watak sosial,” ucap Arif.

Selanjutnya, langkah ketiga yakni membangun tatakelola (manajerial) koperasi, yang jelas job description, dan kepengurusan tidak semenda (hubungan kekeluargaan vertical maupun horizontal
dihindari dan menerapkan tatakelola koperasi yang baik dan benar GCG (Good Cooperative Governance).  “GCG dalam sistem ialah mengatur bagaimana koperasi diarahkan dan dikendalikan untuk
meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable mewujudkan nilai bagi anggota koperasi dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya,” kata Arif.

Tak hanya itu, GCG atau Tata Kelola Koperasi yang Baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan koperasi berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. “Sedangkan GCG dalam Struktur ialah memberikan kejelasan mengenai fungsi hak, kewajiban dan tanggung jawab antara para pihak yang berkepentingan dalam koperasi mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal dan eksternal,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, berikutnya adalah usaha koperasi, harus menguasai bisnis hulu hilir, supply chain (rantai pasok), dan koperasi sebagai
konsolidator, aggregator serta offtaker pertama produk anggota.
Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan memasuki era society 5.0, koperasi masuk dalam ekosistem digital baik kelembagaan (data base daftar anggota, RAT Online), Usaha (pemasaran digital) Keuangan (Aplikasi Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan digital.

“Dengan model bisnis seperti ini insyaAllah Komitren akan menjadi lembaga koperasi yang tumbuh, sehat, dan akuntabel
serta dipercaya oleh masyarakat menjadi koperasi Zaman Now,” ucap SesKemenKopUKM.

Lebih lanjut Arif mengungkapkan menjadi hal yang penting untuk diketahui bahwa Koperasi sektor rill, dapat melayani non anggota (masyarakat) luas,yang tidak boleh melayani non anggota adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan harus berizin disamping BH, NIK, harus dilengkapi dengan Izin Usaha Simpan Pinjam.

Karena itu, berhikmat dalam koperasi yang berbasis syariah bahwa kehalalan produk menjadi hal yang pokok dalam islam, atau terhindar dari magrib (maysir, ghoror, riba), dengan menjaga kehalaan bagian dari konsep maqoshid syari’ah (tujuan syariah) yakni : Hifzh al-din (memelihara agama); Hifzh al-nafs (memelihara jiwa/nyawa); Hifzh al ‘aql (memelihara
akal); Hifzh al-nasl (memelihara keturunan); Hifzh al-mal (memelihara
harta).

Selanjutnya kata Arif, perlu diperhatikan adalah pendidikan anggota, hal ini yang sering diabaikan oleh koperasi, padahal salah satu prinsip koperasi adalah pendidikan anggota. Dalam perspektif ini, koperasi harus berperan mencerdaskan anggota, sehingga dapat meningkatkan kapasitas orang-orang di dalamnya, sekaligus menumbuh kembangkan keterampilan dan bisnis anggota koperasi (promosi bisnis
anggota.

Menurut Arif, karakteristik itulah yang memposisikan koperasi menjadi wadah tumbuhnya jiwa kewirausahaan karena koperasi memberikan ruang bagi anggota untuk berkreasi dan menemukan cara-cara terbaik dalam menyejahterakan secara bersama-sama.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian juga menyelenggarakan peningkatan SDM Koperasi melalui Magang, pendampingan (mentoring), dan juga business matching, serta melalui incubator business.

SesKemenKopUKM menambahkan, untuk meluaskan jaringan binis Komitren dapat membangun komunikasi, kolaborasi dengan Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren), Inkopsyah, PBMT, ABSINDO, Puskopsyah, Askopsyah, Perkopsyah, Himkopsyah, INKOSINA, INKOSINDO, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Koperasi Remaja Masjid Indonesia, Pengurus Pusat Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia.

*Gerakkan Ekonomi Umat*

Sebelumnya Penasehat Komintren Fikrul Akbar, Heru Hj Karpet mengatakan, latar belakang pendirian Komintren Fikrul Akbar ini adalah keinginan untuk menggerakkan ekonomi umat khususnya bagai santri pesantren Fikrul Akbar maupun masyarakat sekitar dimana banyak pelaku UMKM yang potensial untuk dikembangkan.

“Kami disini sudah memiliki pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid dan pesantren. Selanjutnya kami membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Heru.

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi itu diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pada santri dan masyarakat sekitar.

Ketua Komintren Fikrul Akbar, Suraji menambahkan dalam beberapa bulan terakhir pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan yayasan maupun TNI untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan. Beberapa rencana bisnis yang sudah disiapkan adalah, minimarket, depo pengolahan hasil tani, penjualan kosmetik sampai pemasaran karpet. “Untuk itu, kami membutuhkan bimbingan dari berbagai pihak khususnya KemenKopUKM untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar apa yang kami rencanakan sesuai dengan harapan,” tambahnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Salurkan Rp 500,3 Miliar di Triwulan1 2022, LPDB KUMKM Mulai Garap Ekosistem Pertanian di Kopontren

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GlOBALNEW.ID)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) hingga triwulan pertama 2022 berhasil menyalurkan dana bergulir sebanyak Rp500,3 miliar dengan rincian Rp300 miliar disalurkan melaui pola konvensional dan 203 miliar melalui pola syariah.

“Penyaluran pada triwulan 1/2022 ini melebihi target yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp450 miliar,” kata Direktur Utama LPDB KUMKM, Supomo usai acara Berkah Ramadhan di Jakarta, Kamis (21/4).

Seharusnya, kata Supomo, pada triwulan pertama 2022 penyaluran bisa mencapai Rp600 miliar. Namun, karena pada Februari lalu ada kendala Covid-19 varian Omicron yang cukup tinggi maka penyaluran agak terganggu. “Tapi Alhamdullilah masih di atas target Kemenkeu,” katanya.

Supomo optimistis target penyaluran dana bergulir hingga tahun sebesar Rp1,8 triliun dapat tercapai. Salah satunya penyaluran dana bergulir ke koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) khususnya pesantren yang memiliki santri diatas 10 ribu santri

“Di pesantren rata-rata juga bergerak di sektor riil. Salah satu Kopontren yang sukses dibina adalah Kopontren Al Ittifaq Bandung yang kini memasok kebutuhan sayur2an di ritel modern.

LPDB KUMKM telah menyalurkan bantuan dana bergulir kepada Kopontren Al-Ittifaq sebesar Rp6,2 miliar pada 2020 dan Rp6,8 miliar pada tahun ini.

Bantuan ini dimanfaatkan oleh Kopontren Al-Ittifaq untuk pengembangan investasi baik dari areal tanam, teknologi pertanian modern, pelatihan dan perluasan rantai pasok dengan melibatkan pesantren-pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Lampung.

“Tambahan bantuan dana bergulir ini diberikan untuk penguatan Kopontren secara permodalan, mengingat permintaan modern market yang terus meningkat dari sebelumnya hanya 2 ton per hari menjadi 7 ton per hari untuk seluruh komoditas,” ungkapnya.

Selain permodalan, LPDB-KUMKM disebutkan Supomo, juga memberikan pendampingan, mulai dari laporan keuangan, teknik, hingga marketingnya untuk memperluas market.

“Sesuai arahan Pak Menteri Koperasi dan UKM, LPDB-KUMKM tidak boleh asal memberikan pembiayaan, tetapi harus melakukan pendampingan dan membantu plan bisnis hingga memastikan setiap koperasi penerima dana bergulir berkembang dan berdaya saing,” ucap Supomo.

Sejumlah Ponpes dengan jumlah santri banyak sudah dibidik untuk dijadikan ekosistem ekonomi pertanian, diantaranya Ponpes Nurul Jadid Paiton, Probolinggo dan Tambak Beras Jombang, ketiganya berada di provinsi Jawa Timur.(Jef)

koperasi dan ukm

Wapres Ma’ruf Amin Dukung Inisiatif KemenKopUKM Hadirkan Kopontren untuk Sejahterakan Masyarakat

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)- Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mendukung inisiatif dari Kementerian Koperasi dan UKM yang menghadirkan program pemberdayaan petani melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Menurutnya, hal ini dapat menjadi salah satu upaya untuk menyejahterakan masyarakat.

“Saya mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren sebagai salah satu ikhtiar untuk menyejahterakan masyarakat,” ungkapnya dalam acara Korporatisasi Pertanian Dalam Mendukung Ekosistem Halal Value Chain Berbasis Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di Ponpes Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/3).

Menurut Wapres, ketahanan pangan menjadi sangat vital bagi negara manapun di dunia ini, karena makanan berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh populasi dunia.

Data ketahanan pangan menyebutkan, kemampuan bertahan cadangan pangan Indonesia pada 2020 hanya sekitar 21 hari. Angka tersebut dikalkulasi dari 1,7 juta ton cadangan beras untuk 271 juta penduduk.

“Oleh karena itu pemerintah sangat serius menggarap utusan pangan, termasuk mengalokasikan sekitar Rp76,9 triliun pada 2022 untuk memperkuat ketahanan pangan. Koperasi menjadi jawaban yang tepat bagi terbentuknya korporatisasi petani dan nelayan karena koperasi berbadan hukum dan modal sebagian besar dimiliki oleh anggota,” ujar Wapres.

Di tempat yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa Ponpes Al-Ittifaq di Bandung menjadi role model pembentukan Kopontren dalam mewujudkan program korporatisasi petani.

Program ini dikatakan menjadi bukti konkret pembentukan model bisnis dan ekosistem yang memungkinkan sistem produksi pertanian menjadi lebih produktif dan efisien.

“Pemerintah selama ini pendekatannya dari input pengadaan saja, baik dari pupuk dan lainnya. Kalau kita hanya lakukan pendekatan itu tanpa model bisnis dan ekosistem yang memungkinkan sistem produksi kita yang lebih produktif dan efisien, isu pangan selamanya akan kita hadapi. Makanya konsep korporatisasi pangan itu bagi petani kecil nggak bisa jalan sendirian,” kata Menteri Teten.

“Ini kita harus bangun corporate farming dengan mengonsolidasi petani-petani kecil perorangan dalam bentuk koperasi. Jadi yang kita bangun sebenarnya ekosistem pertanian yang lebih efektif dan efisien mulai dari pembiayaan, proses produksi, hingga pemasaran yang terintegrasi dan saling menguntungkan berbagai pihak melalui badan hukum koperasi,” sambungnya.

Menteri Teten menegaskan bahwa pilot project korporatisasi pertanian ini juga menjadi salah satu langkah untuk mendukung ekosistem Halal Value Chain berbasis Kopontren.

Dengan koperasi, lanjutnya, korporatisasi pertanian mampu dijalankan mulai dari sisi hulu sampai hilir, di mana pembiayaan para petani dapat dilakukan oleh koperasi, penyerapan hasil produksi juga dilakukan koperasi sebagai offtaker, dan memasarkan hasil pertanian juga dilakukan oleh koperasi yang bekerja sama dengan berbagai pihak.

Menteri Teten menambahkan, pihaknya memiliki alternatif instrumen pembiayaan kepada koperasi, yakni melalui LPDB-KUMKM yang dapat disinergikan dalam pengembangan ekosistem korporatisasi pertanian.

“LPDB-KUMKM dapat masuk mendukung dari sisi pembiayaan kepada koperasi dalam menjalankan bisnisnya,” imbuh Menteri Teten.

Seperti pada Kopontren Al-Ittifaq, LPDB-KUMKM melakukan perkuatan modal koperasi dengan pembiayaan dana bergulir. “Kopontren Al-Ittifaq juga bisa menjadi role model pengaplikasian koperasi yang dapat memajukan perekonomian desa atau ekonomi umat,” tegasnya.

Saat ini, Kopontren Al-Ittifaq menjalankan ekosistem korporatisasi pertanian yang memiliki nilai tambah mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran produk dengan prinsip dan nilai syariah yang mendukung terciptanya halal value chain berbasis koperasi pondok pesantren.

Kopontren Al-Ittifaq juga telah membangun rantai pasok dari 37 pondok di Jawa Barat, dan 26 pondok di 3 provinsi yakni Lampung, Yogyakarta, Solo, dan Jawa Timur, dengan  memberdayakan 270 petani dengan menghasilkan 126 varietas  komoditas unggulan yang didistribusikan ke pasar-pasar  modern secara online dan offline.

Dalam pelaksanaannya, Kopontren Al-Ittifaq menjadi pionir dalam melakukan kerja sama bisnis terkait permintaan barang berupa produk pertanian. Kemudian, dijalankan dengan menyusun pola tanam untuk setiap setiap pondok pesantren yang tergabung dalam koorporatisasi pertanian.

“Berikutnya, melakukan pendampingan produksi dan monitoring budidaya mulai dari penanaman, panen, hingga pasca panen yang bekerjasama JICA dan PUM Netherlands,” tutur Menteri Teten.

Dia menjelaskan, dari sisi distribusi, Kopontren Al-Ittifaq merancang jalur distribusi hasil produk pertanian melalui warehouse dan distribution center yang terpusat untuk dilakukan sortir dan grading hasil produksi para petani sebelum dilakukan pengiriman kepada pemesan atau buyer.

“Proses ini guna memastikan tingkat treasibility product atau menjamin keamanan pangan, dapat mengidentifikasi karakteristik fisik, spesifikasi, dan kualitas produk terhadap market,” ujar Menteri Teten.

Dari sisi pembiayaan, Kopontren Al-Ittifaq telah bermitra dengan LPDB-KUMKM, dan telah mendapatkan pembiayaan dari LPDB-KUMKM sejak 2020 sebesar Rp6,3 miliar. Di tahun 2021 kembali disetujui penambahan fasilitas pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp6,8 miliar.

“Pembiayaan dana bergulir ini diperuntukkan sebagai modal kerja agribisnis dan investasi pembangunan greenhouse,” ucapnya.

Di lain pihak, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi inisiatif KemenKopUKM untuk menghadirkan program korporatisasi pertanian ini. Menurutnya, hal ini telah membuat manajeman dari sektor pertanian menjadi lebih modern dan efisien.

“Jawa Barat ini tanahnya subur, pasarnya besar, tapi sering kali distribusinya kurang. Maka dari itu pengelolaan ekonomi pangan melalui pesantren ini sangat penting. Mudah-mudahan Ponpes Al-Ittifaq ini jadi contoh bagi semua pesantren di Indonesia,” pungkas Ridwan Kamil.

Perlu diketahui, dalam acara ini juga dilakukan penyerahan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada petani binaan Ponpes Al-Ittifaq, penandatanganan Perjanjian Kerja sama tentang Pengembangan Ekosistem Rantai Nilai Halal Berbasis Kopontren dan Non Pesantren antara LPDB-KUMKM dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI), juga penandatanganan MoU tentang Pengembangan Ekosistem Kopontren dan Halal Value Chain antara LPDB-KUMKM dengan Bank Syariah Indonesia.(Jef)