Arsip Tag: KUR (Kredit Usaha Rakyat)

KemenKopUKM Optimalkan Pendampingan Program KUR

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mengoptimalkan pendampingan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku koperasi dan UMKM agar mereka dapat mengakses dan menaikkan skala usahanya.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya saat memberikan keterangan pers, Jumat (5/11), menyampaikan pihaknya telah merespons berbagai keluhan para pelaku UMKM terkait program KUR.

Sejumlah hal yang banyak dikeluhkan tidak lain adalah soal pendampingan dan syarat agunan yang kerap kali sulit dipenuhi oleh UMKM.

Eddy mengatakan sampai sejauh ini sudah banyak dilakukan sosialisasi pendampingan bagi program KUR sehingga sudah saatnya untuk dioptimalkan. Selain itu, keluhan soal agunan kerap kali tidak terelakkan namun perlu dicari jalan tengahnya lantaran perbankan juga memiliki prinsip kehati-hatian yang tidak bisa dilanggar.

Terkait KUR pada tahun 2021, Pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program ini dan telah mengeluarkan kebijakan diantaranya target penyaluran KUR menjadi sebesar Rp. 285 Triliun dari target sebelumnya sebesar Rp. 253 Triliun. Selain itu juga memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% dari Januari s.d Desember 2021 (sehingga suku bunga KUR tahun 2021 menjadi 3%), semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR, dan plafon KUR Tanpa Jaminan ditetapkan sampai dengan Rp 100 Juta.

“Selain itu, Pada Agustus tahun 2020 Pemerintah juga telah menambahkan skema KUR Super Mikro sampai dengan Rp. 10 juta yang tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan (hanya agunan pokok usaha yang dibiayai saja) bagi semua pelaku UMKM yang utamanya dari pekerja yang terkena PHK dan Ibu Rumah Tangga,” kata Eddy.

Ia mengatakan, bagi calon penerima KUR Super Mikro, lama usahanya tidak dibatasi minimal 6 bulan. Lama usaha dapat kurang dari 6 bulan dengan persyaratan mengikuti program pendampingan (formal atau informal); atau tergabung dalam suatu kelompok usaha; atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

Tercatat realisasi penyaluran KUR tahun 2021 sampai dengan 3 November 2021 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebesar Rp. 237,08 Triliun atau sebesar 83,19% dan diberikan kepada 6.282.042 debitur dengan rincian KUR Super Mikro sebesar Rp. 9,02 Triliun kepada 1.025.706 debitur; KUR Mikro sebesar Rp. 147,82 Triliun kepada  4.841.327 debitur; KUR Kecil/khusus sebesar Rp. 80,22 Triliun kepada 413.886 debitur; dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp. 17,29 Milyar kepada 1.123 debitur.

“Untuk mendukung pelaksanaan program KUR, pemerintah memberikan Subsidi Bunga KUR masing-masing jenis KUR sebesar KUR Super Mikro sebesar 13 %; KUR Mikro sebesar 10,5%; KUR Kecil sebesar 5,5%; dan KUR Penempatan TKI sebesar 14%,” katanya.

Selanjutnya, kata Eddy, untuk mengakomodasi dan menampung masukan-masukan dari UMKM khusunya terkait dengan KUR, Kementerian Koperasi dan UKM akan membuat portal dan call center untuk pengaduan masyarakat.

“Besar harapan kami, dengan kebijakan program KUR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional,” katanya.(Jef)

Ada Potensi Penambahan Target Penyaluran KUR 2021 Menjadi Rp285 Triliun

Jayapura:(Globalnews id) – Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM disebutkan bahwa pada 2021 ada potensi penambahan target penyaluran KUR menjadi sebesar Rp285 triliun.

“Masih dalam evaluasi kinerja penyalur KUR dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp253 triliun,” ungkap Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro Muhammad Subkhan Subkhi, saat mewakili Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, pada kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR, di Jaya pura, Provinsi Papua, beberapa hari yang lalu.

Selain itu, lanjut Subkhan, pemerintah juga memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3%, yang sebelumnya hingga akhir Juni 2021 menjadi sampai Desember 2021. Sehingga, penerima KUR mendapatkan tambahan subsidi bunga KUR dari Januari hingga Desember 2021.

“Tidak ada pembatasan penyaluran KUR, dimana semua sektor ekonomi dapat diberikan KUR. Bahkan, plafon KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta,” imbuh Subkhan.
 
Subkhan menambahkan, realisasi penyaluran KUR tahun 2021 sampai dengan 7 September 2021 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebesar Rp177,91 triliun dan diberikan kepada 4.797.772 debitur.

Rinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp7,54 triliun kepada 855.762 debitur, KUR Mikro sebesar Rp110,17 triliun kepada 3.630.616 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp60,18 triliun kepada 310.374 debitur, KUR TKI sebesar Rp15,78 miliar kepada 1.020 debitur.

Sementara realisasi penyaluran KUR di Papua sampai dengan 7 September 2021, berdasarkan data SIKP sebesar Rp1,41 triliun kepada 31.299 debitur. “Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini, tentunya akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan seluruh pelaku usaha mikro di provinsi Papua,” papar Subkhan.

Menurut Subkhan, pendampingan kepada usaha mikro untuk mengakses pembiayaan melalui KUR dilaksanakan melalui koordinasi antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota serta Penyalur KUR.

Target pendampingan KUR Tahun 2021 yaitu memberikan pendampingan kepada 7000 pelaku usaha mikro di 10 provinsi, dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 230 orang dan dilakukan selama 4 bulan.

“Satu orang tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan,” tukas Subkhan.

Untuk itu, Deputi Bidang Usaha Mikro telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Kepada Usaha Mikro Untuk Mengakses Pembiayaan Melalui KUR Tahun Anggaran 2021 Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pendampingan KUR Tahun Anggaran 2021.

“Berdasarkan Permenko Nomor 8 Tahun 2019, Pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah dengan melakukan unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi kabupaten/kota,” jelas Subkhan.

Di samping itu, juga mengidentifikasi data calon penerima KUR yang unggah oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP. “Termasuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah,” tandas Subkhan.

Subkhan mengakui, salah satu kendala yang dihadapi koperasi dan UMKM adalah keterbatasan permodalan. Sumber permodalan yang paling besar adalah dari pihak perbankan. Namun, masih banyak UMKM dan koperasi yang belum dapat mengakses ke perbankan dikarenakan belum dapat memenuhi persyaratan perbankan (Non Bankable). Misalnya, dalam hal ketersediaan agunan.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu KUR. Sehingga, koperasi dan UMKM yang layak namun belum bankable, dapat mengakses kredit ke bank,” tukas Subkhan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang UMKM Dinas Perindagkop, UMKM, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Samuel Kareth mengatakan, kegiatan ini merupakan edukasi bagi tenaga pendamping KUR, tentang peran perbankan melalui KUR dalam  pengembangan usaha pelaku UMKM Papua, mendampingi pelaku UMKM agar menjadi bankable, dan peran pemerintah pusat dan daerah dalam program KUR di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Termasuk kemudahan-kemudahan persyaratan bank penyalur untuk mendukung kemajuan pelaku usaha,” ungkap Samuel.

Samuel berharap ada sinergitas antara tenaga pendamping KUR dengan petugas bank penyalur di lapangan dalam memberikan informasi dan pelayanan terbaik bagi calon penerima KUR.

Menurut Samuel, KUR menjadi daya dorong pelaku UMKM di Papua untuk meningkatkan produksi melihat peluang pasar di event PON XX Papua Tahun 2021 dan PEPARNAS XVI Papua Tahun 2021.

“Melalui program KUR yang terus berlanjut, diharapkan dapat merubah mindset dan pola pikir pelaku usaha untuk lebih mandiri dan tidak tergantung pada hibah pemerintah,” pungkas Samuel.(Jef)

Penyaluran KUR Capai Rp5,27 Triliun, MenKopUKM Apresiasi Provinsi Lampung


Bandarlampung:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung yang telah mencapai Rp5,27 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 154.355 debitur.

Secara rinci, dari jumlah KUR yang disalurkan oleh bank penyalur tersebut terdiri dari KUR super mikro senilai Rp182,35 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 19.780, KUR Mikro sebanyak Rp3,65 triliun untuk 125.557 debitur, KUR usaha kecil sebanyak Rp1,44 triliun untuk 8.904 debitur dan KUR TKI (Tenaga Kerja Indonedia) sebanyak Rp1,66 miliar untuk 114 debitur.

Teten mengapresiasi pemerintah provinsi Lampung yang berani memberikan subsidi bunga tambahan hingga 3%. Hal ini membuat suku bunga yang diterima UMKM menjadi lebih kecil. Dengan kebijakan ini maka tidak heran jika penyaluran KUR di Lampung cukup impresif.

“Kita sediakan pembiayaan murah seperti KUR. Pagu KUR saat ini Rp253 triliun naik dibandingkan tahun lalu sebesar Rp220 triliun dengan bunga 3%. Tapi Lampung luar biasa, bisa berikan tambahan subsidi KUR hingga 3%. Ini jadi terobosan luar biasa,” ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Bandarlampung, Rabu (8/9).

Teten menambahkan, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM, telah diputuskan untuk meningkatkan plafon KUR tanpa jaminan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Tidak hanya itu, perpanjangan subsidi bunga 3% juga diberikan pemerintah sampai Desember 2021.

Dengan bantuan KUR berbunga rendah ini, Teten berharap UMKM bisa meningkatkan produktifitasnya sehingga mereka bisa naik kelas. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa saat pandemi covid-19, sektor UMKM menjadi salah satu yang terdampak sehingga sekitar 500 ribu pelaku usaha gulung tikar.

Oleh sebab itu pemerintah saat ini bekerja keras untuk membantu UMKM agar bisa tetap bertahan di tengah pandemi melalui penyediaan dana murah.

“Alhamdulillah UMKM yang gulung tikar menurut data BPS tidak sebesar yang diprediksi ADB (Asian Development Bank) yang dikatakan mencapai 50 persen atau 30 juta UMKM. Jumlah UMKM kita yang gulung tikar sekitar 500 ribu akibat pandemi pelaku yang gulung tukar,” kata Teten.

Teten menuturkan, saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar plafon KUR untuk UMKM bisa mencapai Rp20 miliar dari sebelumnya hanya Rp500 juta. Wacana peningkatan plafon KUR ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan rasio kredit kepada UMKM.

Dia menambahkan, penyaluran kredit oleh perbankan terhadap UMKM masih sangat rendah yaitu 20%. Rasio kredit ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga sangat timpang. Di Singapura besaran rasio kredit perbankan ke UMKM 39%, Malaysia 50% dan Korea Selatan hingga 81%. Pemerintah berharap dengan cara ini bisa meningkatkan rasio kredit hingga 30% di tahun 2024.

“Kita harus kejar target agar rasio kredit ke UMKM ini terus meningkat. Untuk porsi kredit ke korporasi yang besar seharusnya mengecil dan biarkan mereka mengakses pendanaan melalui pasar modal,” tuturnya.

Sementara itu, Walikota Bandarlampung Eva Dwiana mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan ekonomi di Bandarlampung. Dia mengakui beberapa program yang terkait dengan pengembangan koperasi dan UMKM sudah banyak digulirkan di wilayahnya.

Meski begitu, dia berharap dukungan tersebut dapat terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi Lampung bisa menjadi yang tertinggi di Sumatera.

“Kita harap kerja sama dengan UMKM bisa terus dijalin dengan baik. Mudah-mudahan ada bantuan lagi bagi kota Bandarlampung untuk UMKM di sini,” pungkas Eva. (Jef)

Raih Rekor MURI, Akad Massal Secara Virtual 750 BNI Agen46 Penerima KUR BNI

Caption:
Para Agen46 menunjukkan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pasca Akad Massal Virtual yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (28 Juni 2021). Dalam rangka HUT ke-75, BNI menyalurkan KUR dengan maksimal Rp 500 juta secara serentak kepada 750 Agen46 yang tersebar di seluruh Indonesia.

JAKARTA:(Globalnews id)- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para agen Laku Pandai ternyata bukan isapan jempol belaka. Buktinya, sebanyak 750 BNI Agen46 atau agen Laku Pandai yang dikelola PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI mendapatkan kucuran KUR dari bank yang akan berusia 75 tahun pada 5 Juli 2021 mendatang ini.

Penandatanganan Akad KUR secara serentak tersebar di seluruh wilayah layanan BNI ini *secara virtual*, Senin (28 Juni 2021). Hadir secara online menyaksikan acara ini Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.

Royke menuturkan, salah satu keuntungan yang dapat diperoleh setiap warga setelah menjadi BNI Agen46 adalah berpeluang mendapatkan dukungan pembiayaan dari BNI berupa KUR. KUR tersebut dapat disalurkan maksimal Rp. 500 juta per BNI Agen46 untuk digunakan sebagai modal memperbesar usahanya.

“Manfaat menjadi BNI Agen46 bukan hanya untung karena mendaptkan penghasilan tambahan dari fee transaksi, melainkan juga mendapatkan KUR. Ini memungkinkan karena rekam jejak transaksi BNI Agen46 sudah pasti tercatat di BNI,” ujarnya.

BNI Agen46 merupakan program yang disiapkan oleh BNI untuk merealisasikan inklusi keuangan dengan layanan tanpa kantor, dengan tagline: *BNI Agen46 Melayani Paling Dekat*. Para agen ini merupakan simbol dari ikhtiar yang dilakukan BNI untuk terus menerus melahirkan produk keuangan yang sederhana, sehingga semakin mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat yang memiliki akses terbatas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memeratakan pembangunan.

Menurut Royke, upaya terus menerus itu telah mulai terlihat. Saat ini sudah ada sekitar 200 fitur layanan keuangan yang dapat disajikan BNI Agen46 kepada masyarakat. “Dan yang membanggakan kami, terutama menjelang Hari Lahir yang ke – 75 tahun BNI, adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap BNI Agen46. Di mana hingga saat ini sudah terdapat sekitar 156.000 BNI Agen46 yang tersebar di 31.000 kelurahan atau desa, dan di 6.000 kecamatan. Mereka adalah kepanjangan tangan dari BNI yang dapat memberikan layanan paling dekat dengan masyarakat yang terbatas aksesnya ke outlet – outlet BNI.” katanya.

BNI Agen46 dapat melayani hampir seluruh transaksi yang biasa disajikan di kantor cabang atau mesin ATM BNI, mulai dari buka rekening BNI Pandai, transfer antar bank, setor tunai, transfer antar BNI, Tarik tunai, membayar tagihan PLN, membayar cicilan motor, hingga top up pulsa atau paket data GSM. Berkat kepercayaan masyarakat tersebut, para BNI Agen46 ini menjadi cukup tangguh dalam menopang penguatan bisnisnya. Jika rajin memberikan layanan, satu BNI Agen46 berpotensi mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp 5 juta per bulan atau bahkan lebih dari layanan transaksi berbayar (chargeable).

BNI Agen46 juga efektif dalam menyalurkan berbagai bantuan atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan lebih akurat, lebih tepat sasaran, lebih tepat jumlah, dan lebih tepat waktu. Pelayanan yang kerap diberikan melalui BNI Agen46 mulai dari transaksi wallet program bantuan Sembako hingga Tarik tunai Program Keluarga Harapan atau PKH.
      
     Dengan berbagai nilai positif dari sebuah BNI Agen46 tersebut, BNI terus berusaha membuka kesempatan kepada masyarakat lain yang belum bergabung menjadi BNI Agen46 untuk menjadi bagian keluarga besar BNI. Menjadi BNI Agen46 merupakan langkah awal dari beragam manfaat yang akan diperoleh. Selain berpotensi untung, menjadi BNI Agen46 juga berkesempatan menjadi penyedia jasa transaksi keuangan lengkap sehingga hampir menyerupai sebuah bank, berpeluang menumbuhkan usaha yang sudah ada sebelumnya karena terbuka kesempatan mendapatkan Kredit Usaha Rakyat dari BNI.
      
     BNI Agen46 pertama yang dibentuk BNI adalah agen di Desa Kolo, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2015 atau enam tahun lalu. Untuk informasi lebih lanjut tentang BNI Agen46, dapat menghubungi Cabang BNI terdekat atau menghubungi Call Center 1500146.(Jef)

Caption:
Para Agen46 menunjukkan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pasca Akad Massal Virtual yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (28 Juni 2021). Dalam rangka HUT ke-75, BNI menyalurkan KUR dengan maksimal Rp 500 juta secara serentak kepada 750 Agen46 yang tersebar di seluruh Indonesia.