Arsip Tag: LPDB KUMKM

koperasi dan ukm

Akses Dana Begulir Sejak 2013, KUD Mino Saroyo Rasakan Manfaat Bermitra dengan LPDB-KUMKM

Tinggalkan komentar

Cilacap:(Globalnews.id)-Sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, potensi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia tak bisa dianggap sebelah mata, selain menjadi sektor riil yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor kelautan dan perikanan juga menjadi salah satu penopang laju perekonomian nasional dengan perkiraan potensi ikan tertangkap pada 2022 mencapai 1,5 juta ton dengan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,875 triliun, sedangkan pada 2024 potensi ikan tertangkap mencapai 5 juta ton, dengan nilai PNBP sebesar Rp14,554 triliun berdasarkan data Komisi Nasional Penngkajian Sumber Daya Ikan Tahun 2022.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai lembaga yang fokus pada perkuatan permodalan koperasi, juga terus memberikan perhatiannya kepada pengembangan koperasi di Indonesia, termasuk koperasi-koperasi yang mendukung tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat dari sektor perikanan, pertanian, perkebunan, hingga simpan pinjam.

Salah satu mitra LPDB-KUMKM dari wilayah Cilacap, Jawa Tengah, yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo tengah merasakan berbagai manfaat setelah bermitra dengan LPDB-KUMKM sejak tahun 2013 hingga saat ini. Mulai dari pertumbuhan anggota yang telah mencapai 8.441 anggota, kemudian pertumbuhan aset, dan juga bisnis atau usaha koperasi.

Ketua Koperasi KUD Mino Saroyo, Untung Jayanto, mengungkapkan pihaknya telah mengakses dana bergulir dari LPDB-KUMKM sejak tahun 2013 untuk kebutuhan modal kerja koperasi dan investasi.

“Untuk pengajuan pinjaman ke LPDB-KUMKM memang cukup mudah, kembali semua dengan persyaratan secara administrasi dan sistem manajemen, yang ada di koperasi sama ini sangat membantu sekali didalam proses pengajuan ke LPDB-KUMKM,” ujar Untung, Jumat (18/11/2022).

Menurut Untung, berbagai manfaat telah banyak diberikan oleh LPDB-KUMKM, mulai dari kemudahan untuk mengakses dan bergulir, pemenuhan persyaratan pinjaman, hingga pendampingan LPDB-KUMKM kepada KUD Mino Saroyo.

“Apabila ada kesulitan dari koperasi, kami selalu minta bantuan dari LPDB-KUMKM, seperti pada saat merubah AD/ART koperasi. Kami menggunakan dana bergulir LPDB-KUMKM sudah tiga kali, pertama tahun 2013 mengakses Rp1 miliar untuk modal kerja simpan pinjam, dan tahun 2015 Rp2 miliar untuk modal kerja usaha solar BBM Nelayan, dan ditahun 2022 Rp7,5 miliar untuk modal kerja pembangunan investasi sarana prasaranan dan modal kerja penebusan BBM, karena kami punya 7 titik stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan,” ungkap Untung.

Untung menjelaskan, dalam menjalankan bisnis koperasi yang berdaya saing dan bermanfaat bagi anggota, diperlukan strategi yang matang dan penuh perhitungan.

“Pertama kita harus berani untuk melakukan diversifikasi usaha yang baru, namun dengan perhitungan yang matang, yang namanya mengembangkan unit usaha harus dihitung dari segi Break Even Point (BEP) kapan, karena masa bakti kami pengurus satu periode lima tahun, jangan sampai BEP-nya lebih dari lima tahun. Paling tidak setiap masa terbaik itu harus selesai,” kata Untung.

Selanjutnya, diperlukan juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti KUD Mino Saroyo yang bermitra dengan LPDB-KUMKM guna perkuatan modal koperasi.

“Alhamdulilah selama ini telah diberikan kepercayaan oleh LPDB-KUMKM untuk bisa mengakses dana bergulir, dan kami sudah mengakses sebanyak tiga kali, dan Alhamdulillah kami mendapat kepercayaan dan belum pernah keterlambatan mengangsur,” pungkasnya.

Dukung Ekosistem Koperasi

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menegaskan, pihaknya sebagai lembaga yang fokus pada akses permodalan koperasi, akan terus hadir memberikan perkuatan promodalan koperasi melalui dana bergulir yang mudah, murah, dan ramah.

“Kami akan terus memberikan dukungan penuh kepada ekosistem koperasi, sebab dalam satu ekosistem banyak pihak yang dilibatkan, mulai dari anggota koperasi sebagai UMKM, koperasi sebagai offtaker, kemudian pihak ketiga sebagai buyer yang menberli produk dari koperasi, dengan begitu dana bergulir yang diberikan memberikan manfaat nyata dalam menggerakan roda perekonomian masyarakat,” kata Supomo.

Selain menyalurkan dana bergulir, Supomo melanjutkan, pihaknya akan terua memberikan pendampingan kepada mitra maupun calon mitra, pelaksanaan bimbingan teknis pengajuan pinjaman dana bergulir, dan juga pendampingan kepada bisnis koperasi.

“Pendampingan juga kamu jalankan dengan program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM yang bekerja sama dengan berbagai lembaga inkubator universitas dan swasta dalam mendukung para UMKM atau startup meraih pendanaan dari investor atau koperasi mitra LPDB-KUMKM,” pungkas Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

Manfaatkan Dana Bergulir, KSPPS Nur Indah Abadi Jember Siap Wujudkan Koperasi Berdaya Saing Tinggi

Tinggalkan komentar

Jember:(Globalnews.id)-Sebagai salah satu badan usaha penopang ekonomi masyarakat di Indonesia, koperasi menjadi bagian penting dalam pengembangan perekonomian dengan tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Seperti yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Indah Abadi, koperasi syariah asal Jember Jawa Timur. Koperasi yang berdiri pada tahun 2005 terus berupaya mewujudkan taraf hidup anggota ke arah yang lebih baik dengan menjadikan koperasi berdaya saing tinggi. Salah satu upayanya adalah bersinergi dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Kolaborasi KSPPS Nur Indah Abadi dengan LPDB-KUMKM telah terjalin sejak tahun 2009 hingga saat ini. Koperasi yang memiliki lima kantor layanan yakni, kantor pusat di Kecamatan Kencong, serta empat kantor cabang di Semboro, Kasiyan, Wuluhan dan Jember telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebanyak lima kali dengan total plafond pembiayaan sebesar Rp6,6 miliar.

Pada tahun 2022, KSPPS Nur Indah Abadi mendapat pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp2 miliar, dari pembiayaan sebelumnya di tahun 2020 sebesar Rp1,1 miliar. Fasilitas pembiayaan sebelumnya di tahun 2009 sebesar Rp450 juta, kemudian di tahun 2012 sebesar Rp1 miliar, serta di tahun 2013 sebesar Rp2,5 miliar, tercatat telah diselesaikan dengan klasifikasi lunas.

Ketua KSPPS Nur Indah Abadi Abdillah Faligh menyampaikan, margin atau bagi hasil pembiayaan dari LPDB-KUMKM terbilang ringan dibanding lembaga pembiayaan lain, sehingga koperasi mengambil langkah mengajukan pembiayaan ke LPDB-KUMKM. Selain itu, evaluasi dan pembinaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi juga terus dilakukan LPDB-KUMKM sehingga koperasi merasakan banyak manfaat atas pengelolaan dana bergulir tersebut.

“Manfaat itulah yang menjadi value positif dan karakter unik dari LPDB-KUMKM untuk membantu koperasi dan UMKM (KUMKM),”ujar Abdillah, Kamis (17/11/2022).

Abdillah pun menjelaskan, awal koperasi mengetahui keberadaan LPDB-KUMKM dimulai dari informasi koperasi-koperasi lain di wilayahnya. Dinas Koperasi dan UKM setempat juga turut menyosialisasikan LPDB-KUMKM dalam kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek), dan memberikan arahan serta petunjuk dalam mengakses permodalan, salah satunya melalui dana bergulir LPDB-KUMKM.

“Para anggota juga sangat antusias untuk mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari LPDB-KUMKM, khususnya untuk usaha produktif dengan margin atau bagi hasil yang lebih murah. Bagi koperasi, pembiayaan LPDB-KUMKM merupakan pembiayaan yang paling efisien karena bebas biaya administrasi, dengan margin atau bagi hasil yang terbilang murah dibanding lembaga pembiayaan lain,” jelas Abdillah.

Abdillah melanjutkan, penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir tahun 2022 berjalan lancar dan sesuai dengan ekspektasi. Dalam waktu dekat KSPPS Nur Indah Abadi memprioritaskan untuk optimalisasi dua kantor cabang baru, yaitu kantor cabang Wuluhan dan kantor cabang Jember. Harapannya, pembukaan kantor cabang baru tersebut terimplementasi pada tahun 2024 mendatang.

Hingga Oktober 2022, koperasi yang memiliki anggota sebanyak 9.125 orang, dengan total asset sebesar Rp18,52 miliar, memiliki kesan tersendiri terhadap LPDB-KUMKM. “LPDB-KUMKM menjadi sahabat dan penolong KUMKM di Indonesia, terutama dalam hal permodalan melalui pengelolaan dana bergulir,” tambahnya.

Selain itu, Abdillah berharap bahwa LPDB-KUMKM terus hadir membantu permodalan koperasi agar dapat menghasilkan produk-produk dan inovasi terbaik yang dapat digunakan oleh rakyat Indonesia.

Upaya LPDB-KUMKM

Senada dengan Abdillah, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan bahwa pemerintah gencar melaksanakan program-program, stimulus, kebijakan, serta regulasi dalam upaya perkuatan permodalan bagi koperasi. Kehadiran LPDB-KUMKM di tengah masyarakat diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan koperasi khususnya dalam hal dukungan permodalan dengan tarif layanan rendah.

“LPDB-KUMKM terus mendampingi calon-calon mitra agar memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, LPDB-KUMKM berharap dapat bersama-sama mendampingi koperasi baik dari sisi manajemen, tata kelola bisnis, dan laporan keuangan. Juga dari sisi perijinan dan jaminan, LPDB-KUMKM bersinergi dengan lembaga penjamin di berbagai daerah agar seluruh koperasi dapat mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM,” jelas Supomo.

Supomo berharap, sinergitas dan kolaborasi dengan para stakeholder dapat membuka jalan bagi koperasi dalam mengakses pembiayaan ke LPDB-KUMKM. Di samping itu, LPDB-KUMKM terus menggaungkan prinsip budaya organisasi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Harapannya, LPDB-KUMKM menjadi satu-satunya lembaga pembiayaan yang murah, mudah, dan ramah bagi insan koperasi, serta menjadi andalan bagi para pelaku KUMKM di Indonesia.(Jef)

koperasi dan ukm

Menengok Budidaya Sapi Sistem Kemitraan KJUB Puspetasari Klaten

Tinggalkan komentar

Lereng Merapi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penghasil sapi potong. Di daerah ini para peternak secara turun temurun terbiasa dengan pemeliharaan sapi. Kendati demikian, ditinjau dari aspek teknis budidaya ternak sapi masih ditemui beberapa kendala di antaranya, permodalan, sistem perkandangan, teknis pemberian pakan, aspek pemasaran, dan skala usaha.

Kendala yang paling dominan pada usaha sapi ini adalah keterbatasan modal usaha bagi para peternak. Seperti halnya yang dialami Koperasi Jasa Usaha Bersama Pusat Pelayanan Tani Sarana Mandiri (KJUB Puspetasari) di Klaten Jawa Tengah. Koperasi yang berdiri pada tahun 1988 dirintis oleh Menteri Koperasi dan UKM periode tahun 1978 hingga 1993 Bustanil Arifin.

Saat ini KJUB Puspetasari mengembangkan usaha budidaya sapi dengan sistem kemitraan bagi hasil 70:30. Dari unit usaha pengembangan budidaya sapi potong yang dimiliki koperasi, KJUB Puspetasari memberikan modal senilai harga sapi yang kemudian dipelihara oleh peternak di lereng merapi selama enam bulan. Dari laba kotor penjualan sapi dikurangi harga beli, kemudian dibagi untuk peternak sebesar 70 persen dan untuk KJUB Puspetasari sebesar 30 persen.

Menurut Direktur KJUB Puspetasari Ruslan Rosidi, budidaya sapi potong dengan sistem kemitraan menjadi solusi terhadap kondisi peternakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan, usaha tersebut menjadi usaha yang saling menguntungkan (win-win solution).

“Usaha ini tentunya sangat membutuhkan sinergi dari seluruh pihak, khususnya dukungan permodalan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM),” kata Ruslan, Rabu (16/11/2022).

Dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha, tahun 2021 KJUB Puspetasari mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM. Dengan mempertimbangkan tarif layanan yang relatif rendah dibanding lembaga pembiayaan lain, yakni sebesar tiga persen, KJUB Puspetasari memperoleh dana bergulir sebesar Rp3 miliar pada tahun 2021 dan sebesar Rp7 miliar pada tahun 2022.

“Informasi mengenai LPDB-KUMKM sebagai lembaga penyalur pinjaman bagi koperasi dan berbunga rendah diketahui sejak tahun 2015. Apalagi sejak memutuskan bermitra dengan LPDB-KUMKM, bisa dikatakan produktivitas usaha KJUB Puspetasari terus meningkat,” jelas Ruslan.

Ruslan menambahkan, hadirnya koperasi menjadi wadah dalam memasarkan hasil usaha anggota serta membuka peluang seluas-luasnya berupa kemitraan dengan berbagai pihak. Kerja sama ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dalam pengembangan usaha koperasi ke depan. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong peternak dan kelompok peternak untuk bergabung dalam wadah koperasi yang nantinya dapat masuk dalam skala ekonomi dan usahanya mampu berkembang menjadi formal dan bankable.

KJUB Puspetasari juga memiliki Pabrik Makanan Ternak (PMT) Magetan dan PMT Probolinggo di Jawa Timur, PMT Cirebon di Jawa Barat, dan Kantor Pemasaran di Banyumas Jawa Tengah.

KJUB Puspetasari juga memiliki core business berupa produksi pakan ternak andalan jenis pakan konsentrat untuk sapi potong dan sapi perah dengan merk “Nutrifeed”.

Tantangan dan Harapan

Tantangan lainnya, saat terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang membawa dampak buruk bagi usaha pakan ternak yang dikelola KJUB Puspetasari yaitu penurunan omzet penjualan hingga 40 persen. Menyikapi kondisi tersebut, koperasi melakukan berbagai kegiatan, di antaranya penyuluhan ke berbagai kelompok ternak dengan harapan peternak lebih dini mendeteksi gejala klinis, penyebab, cara penularan, pengobatan, dan pencegahan dari PMK.

Hingga saat ini penanganan khusus untuk anggota yang terdampak PMK di antaranya, screening dan pengobatan bagi ternak yang terjangkit PMK secara door to door, memberi bantuan obat-obatan untuk seluruh peternak, dan dilakukan pengecekan gangguan reproduksi, pemberian hormon, serta bekerja sama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Klaten dalam vaksinasi sapi.

Menanggapi wabah nasional PMK, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan bahwa LPDB-KUMKM concern terhadap masalah tersebut. Pada Oktober 2022, dikeluarkan Peraturan Direksi yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Upaya Penyehatan Koperasi Mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Yang Terdampak Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku.

“Melalui peraturan tersebut, LPDB-KUMKM dan Kementerian Koperasi dan UKM tanggap dalam menanggulangi dampak PMK yang kian meluas, serta mengambil langkah-langkah strategis dalam menjamin kelangsungan koperasi peternak. Upaya lain juga disepakati guna menjamin keberlangsungan usaha para peternak sapi yang terhimpun dalam koperasi,” ujar Supomo.

Supomo menambahkan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menyampaikan keinginannya agar koperasi-koperasi sapi perah dapat mengembangkan kapasitas usaha, terutama dari sisi model bisnisnya. Harapannya, kapasitas koperasi dapat meningkat pesat dan berkontribusi dalam peningkatan pengembangan kebutuhan persusuan nasional.

“Kehadiran LPDB-KUMKM bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, namun sebagai integrator dan pengembangan model bisnis koperasi khususnya sektor riil. Dengan dukungan pendampingan dan permodalan LPDB-KUMKM, koperasi diharapkan mampu berkembang dan meningkatkan sisi perekonomiannya. Langkah strategis ini menjadi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

Utamakan Pelayanan, LPDB-KUMKM Pastikan Tak Pernah Tolak Proposal Pinjaman Dana Bergulir

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)-Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang mengedepankan prinsip pelayanan publik, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus melayani pelaku koperasi dan UMKM yang membutuhkan akses pemodalan yang mudah, murah, dan ramah, baik dari pola konvensional maupun pola syariah.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menegaskan, pihaknya terus fokus melakukan penyaluran dana bergulir kepada koperasi di seluruh Indonesia sebagai upaya mendukung perekonomian masyarakat melakui UMKM.

Sebab saat ini, lanjut Supomo, perekonomian dan para pelaku usaha sangat membutuhkan peran dari pemerintah yakni perkuatan permodalan karena sedang menghadapi transisi ekonomi dari pandemi.

“Kondisi perekonomian sekarang butuh dukungan kuat, terlebih kita tahu bahwa di kondisi pandemi waktu itu sangat terpuruk, siapa lagi yang mau mengangkat kalau bukan kami sebagai kepanjangan tangan pemerintah atau negara,” ujar Supomo di Jakarta, Senin (14/10/2022).

Dengan itu, Supomo memastikan pihaknya tidak pernah menolak proposal pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari calon mitra koperasi LPDB-KUMKM.

Menurutnya, jika ada calon mitra koperasi yang belum sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan oleh LPDB-KUMKM, maka akan diberikan pendampingan, termasuk melalui kegiatan bimbingan teknis dan juga coaching clinic.

“Kami tidak pernah menolak proposal, yang kami kedepankan prinsip pelayanan dan pendampingan, pasti akan kami informasikan apa saja kekurangannya, perlu dilakukan apa. dKami dampingi mulai dari tata kelola gimana cara bikin laporan keuangan, gimana Rapat Anggota Tahunan (RAT), kemudian bagaimana proses bisnis koperasi yang baik,” kata Supomo.

Supomo bahkan memberikan contoh, ada salah satu mitra koperasi dari Lampung yakni Koperasi Sarana Bangun Lampung atau Sabalam yang mengajukan proposal pinjaman dan bergulir namun masih diperlukan beberapa perbaikan-perbaikan agar lolos mendapatkan pinjaman dana bergulir.

“Seperti di Lampung itu, pengurusnya sudah mau nyerah, tapi kami dampingi, kamu bantu, akhirnya mereka merasakan bagaimana menjalankan proses berkoperasi yang baik, karena semuanya dari anggota dan untuk anggota,” tegas Supomo.

Dengan ini, Supomo mengajak, agar para pegiat koperasi untuk mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang memang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat.

“LPDB-KUMKM sudah membuka jalur yang sangat mudah, ada call center kami 1500856 kalau ingin komunikasi, kemudian jika ingin tahu jelas gimana persyaratan dana bergulir secara lengkap juga ada di www.lpdb.id, ayo manfaatkan ini kesempatan yang baik untuk pertumbuhan bisnis koperasi dan anggota,” pungkas Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

Tak Hanya Fokus Penyaluran Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Optimalkan Peran Pendampingan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) tak hanya fokus pada penyaluran dana bergulir, namun juga terus mengoptimalkan peran pendampingan.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan, dengan fokus pembiayaan kepada koperasi peran pendampingan bagi lembaga yang Ia pimpin menjadi hal yang sangat penting guna pencegahan pembiayaan bermasalah.

Menurutnya pendampingan bagi mitra maupun calon mitra perlu dilakukan karena koperasi menjadi salah satu wadah pengembangan ekonomi yang sangat dekat dengan masyarakat tetapi perlu didampingi agar menjadi usaha yang lebih professional.

“LPDB-KUMKM sekarang memang fokus pembiayaan kepada koperasi, kenapa koperasi, karena koperasi itu dirasakan manfaatnya dan banyak bersentuhan langsung kepada masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM. Alhamdulillah sampai akhir Oktober ini kami sudah menyalurkan Rp1,411 triliun dari target yang diberikan Rp1,8 triliun, dalam memberikan dana bergulir kami juga diamanahkan menjalankan pendampingan,” kata Supomo di Jakarta.

Salah satu program pendampingan yang tengah intensif dilakukan adalah pendampingan kepada koperasi-koperasi sektor riil yang sejalan dengan program pemerintah dalam hal ketahanan pangan yakni perikanan, perkebunan, dan pertanian.

“Kami juga ditargetkan untuk menyalurkan kepada sektor riil seiringdengan program ketahanan pangan dari pemerintah, dan memiliki dampak ekonomi seperti ketersediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, karena menjadi sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pertanian, perikanan, perkebunan,” kata Supomo.

Berkaca dari pandemi covid-19 yang turut melanda perekonomian nasional, LPDB-KUMKM juga menyadari akan risiko pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan, dengan itu salah satunya adalah menjalankan pendampingan untuk mencegah pembiayaan bermasalah.

“Jadi sebelum bermasalah kami lakukan pencegahan, memang saat pandemi dan isu gejolak ekonomi global tahun depan, kami menyadari risiko dalam mengelola dana APBN ini, dengan itu kami lakukan pendampingan,” kata Supomo.

Selain pendampingan kepada mitra maupun calon mitra, LPDB-KUMKM juga melaksanakan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang merupakan upaya dari sisi internal agar pelayanan LPDB-KUMKM bisa dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memiliki sistem reward dan punishment.

“Karena kami harus pertanggungjawabkan dengan benar, dan dalam seluruh proses bisnis kami jalankan dengan prinsip GCG, transparansi, akuntabilitas, integritas yang betul-betul kami jalankan, karena kalau tidak dijalankan tidak akan bisa memberikan pelayanan yang optimal,” tegas Supomo.

Selain itu, faktor independensi juga menjadi sangat penting bagi setiap insan LPDB-KUMKM dalam menjalankan proses bisnis.

“Karena pada saat proses analisa bisnis dan kelayakan koperasinya tidak ada intervensi dari manapun, jadi benar profesional, disitulah secara internal kami pagari, dan kami juga melakukan transformasi layanan secara digital agar tingkat kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Dan mencegah pembiayaan bermasalah kami juga harus menyalurkan by desain melalui pendampingan dan bisnis plan yang baik, progresnya kami pantau terus dan itu perkembangannya semakin baik seperti Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi meningkat, pertumbuhan anggota dan aset koperasi juga meningkat, karena ini uang masyarakat dari APBN, dan harus digulirkan demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang optimal,” pungkas Supomo.(Jef)

ekbis

LPDB-KUMKM Dukung Indonesia Jadi Kiblat Ekonomi Syariah Global

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id) Sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi dan keuangan syariah global pada tahun 2024 mendatang, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) melakukan langkah-langkah strategis dalam penyaluran dana bergulir sektor syariah.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, salah satu kompenen penting dalam mendukung target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global pada 2024 mendatang adalah akses pembiayaan atau permodalan bagi para pelaku usaha di sektor syariah.

“LPDB-KUMKM sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang fokus dalam memberikan modal kerja kepada koperasi juga sejalan dengan pemerintah untuk terus memberikan dukungan kepada ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, LPDB-KUMKM senantiasa hadir memberikan akses permodalan atau pembiayaan kepada koperasi syariah di Indonesia, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan permodalan yang mudah, murah, dan cepat bagi para pelaku UMKM,” ujar Supomo saat acara. Bimbingan Teknis Penyaluran Dana Bergulir Syariah di Yogyakarta, Kamis (3/11/2022).

Menurut Supomo, hingga akhir Oktober 2022 lalu, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,4 triliun, dimana sebesar Rp7 miliar disalurkan kepada koperasi syariah.

“Dan Alhamdulillah pada Oktober sudah menyalurkan Rp1,4 triliun, dan 50 persennya dari pembiayaan syariah. Dan sesuai dengan arahan Menteri Koperasi dan UKM LPDB-KUMKM dalam memberikan pembiayaan harus by desain yang terbukti dapat menciptakan dan menumbuhkan ekosistem ekosistem baru di sektor keuangan syariah. Kedepan kami menyakini bahwa pertumbuhan yang sudah dicanangkan pemerintah Indonesia akan menjadi kiblat ekonomi syariah didunia,” jelas Supomo.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis Pembiayaan Dana Bergulir Syariah ini dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan 36 koperasi syariah yang bersal dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, dan Sulawesi.

“Kemudian juga melaksanakan sosisalisasi seperti hari ini yakni Bimbingan Teknis yang memberikan kemudahan dan akses pembiayaan dana bergulir kepada koperasi. Kegiatan Bimtek ini dihadiri oleh 36 Koperasi Syariah yang berasal dari berbagai provinsi. Diharapkan dengan kegiatan ini semakin banyak koperasi syariah yang mengakses dana bergulir dari LPDB-KUMKM, dan memberikan layanan maupun manfaat kepada para pelaku UMKM untuk mendapatkan permodalan yang terjangkau, fleksibel, dan cepat,” papar Supomo.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam sambutannya mengatakan, target pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah global sangat ambisius, tetapi jika dilihat secara potensi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar mulai dari sisi pangsa pasar yakni 207 juta penduduk muslim, kemudian hingga industri halal.

*Tantangan Ekonomi Syariah*

Namun demikian ditengah potensi yang besar ini, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki tantangan yang cukup kompleks untuk terus berkembang.

“Tantangan yang dihadapi diantaranya, Pertama, lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah permodalan sehingga hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha. Kedua, percepatan pengembangan inovasi produk syariah. Produk syariah kita perlu lebih variatif dan market friendly. Ketiga, pengembangan SDM di sektor ekonomi syariah. Pasalnya, diperlukan SDM yang bisa mengelola dana umat yang sangat besar,” ujar Teten.

Selanjutnya adalah, keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah juga perlu diatasi sehingga layanan keuangan syariah, termasuk pamanfaatan teknologi bisa semakin diperluas.

“Koperasi termasuk koperasi syariah masih banyak yang belum go digital, sementara tetangga yang hampir sama target marketnya sudah berkembang melalui fintech dengan pendekatan kredit skoring, dan bukan sebatas agunan, atau jaminan lagi,” ungkap Menkop UKM.

Dengan begitu, Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong LPDB-KUMKM untuk terus intensif memberikan pembiayaan dana bergulir kepada koperasi syariah agar menjadi pemimpin global ekonomi syariah pada 2024 mendatang, sebab potensi ekonomi syariah ini memiliki subsektor yang beragam mulai dari wisata halal, kuliner, fashion, produk kecantikan, hingga farmasi.

“Diharapkan LPDB-KUMKM ketika menyalurkan dana bergulir juga tolong bantu koperasinya, bagaimana tata kelolanya lebih baik, model bisnisnya juga lebih inovatif, karena kita tidak ingin koperasi itu masih konvensional secara pengelolaan bisnisnya,” pungkas Teten Masduki.(Jef)

koperasi dan ukm

Perluas Pembiayaan UMKM, LPDB-KUMKM Salurkan Dana Bergulir Rp4,9 Miliar ke Koperasi Radha Krisna Bali

Tinggalkan komentar

Denpasar:(Globalnews.id)- Guna memperluas pembiayaan kepada para pelaku UMKM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus meningkatkan kinerja penyaluran dana bergulir.

Seperti di Provinsi Bali, LPDB-KUMKM melakukan perkuatan permodalan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Radha Krisna yang merupakan Koperasi dari Pusat Oleh-oleh terbesar di Bali yakni Krisna Bali yang mendapatkan pinjaman dana bergulir sebesar Rp4,9 miliar.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan, Indonesia sebagai tuan rumah gelaran G20 tahun ini, dan Bali menjadi pusat perhelatan kegiatan negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia tentu menjadi perhatian besar dari Kementerian Koperasi dan UKM, termasuk LPDB-KUMKM yang menjadi lembaga yang fokus kepada permodalan koperasi.

Salah satunya adalah dengan perkuatan modal kepada koperasi yang menaungi banyak UMKM baik di sektor kuliner, fesyen, kecantikan, hingga kerajinan tangan di Provinsi Bali.

“Krisna Oleh-oleh Bali ini menjadi contoh atau ikon, bahwa ekosistem antara UMKM dengan Krisna dapat di kolaborasikan dengan Koperasi Radha Krisna dan LPDB-KUMKM melalui penyaluran dana bergulir,” ujar Supomo di Denpasar, Bali, Senin (31/10/2022).

Supomo menjelaskan, setelah bermitra dengan LPDB-KUMKM, maka Koperasi Radha Krisna akan semakin kuat melayani para anggotanya yang mayoritas pelaku UMKM yang memasok hasil produksinya kepada Krisna Oleh-oleh Bali.

“Jadi kami akan bagi-bagi tugas antara Krisna Company, LPDB-KUMKM, dan Koperasinya, bagaimana mengembangkan UKM kedepan dan kami akan melakukan Riset and Development (RnD) meng-create inovasi para UMKM, jadi para UMKM hanya fokus produksi, pemasaran oleh Krisna, dan permodalan oleh LPDB-KUMKM melalui koperasi,” jelas Supomo.

Menurut Supomo, ekosistem bisnis yang dijalankan oleh Krisna Bali sudah sangat baik, ditambah dengan optimalisasi koperasi sebagai wadah pengembangan dan akses permodalan bagi UMKM maka akan sangat baik, dan saling menguntungkan.

“Karena peran offtaker sudah jelas yakni Krisna oleh-oleh Bali, jadi UMKM fokus produksi, permodalan dari Koperasi, dan kami LPDB-KUMKM yang mendukung koperasinya,” jelas Supomo.

*Memperkuat Bisnis UMKM*

Sementara itu, Gusti Ngurah Anom atau biasa yang dikenal dengan Ajik Krisna pemilik dari pusat oleh-oleh Krisna Bali menyampaikan, apresiasi yang tinggi terhadap komitmen pemerintah dalam pengembangan UMKM khususnya Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM.

“Saya tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM karena program pemerintah sangat luar biasa, dan saya apresiasi support dari LPDB-KUMKM, dan sekarang ini menjelang gelaran G20 ini kami sudah ada kerja sama dan sinergi antara LPDB-KUMKM, Koperasi untuk pengembangan UMKM,” ujar Ajik.

Ajik meyakini, setelah bermitra dengan LPDB-KUMKM, maka pengembangan dan akses permodalan kepada UMKM semakin meningkat, terlebih saat ini Krisna Oleh-oleh Bali telah menaungi 365 UMKM dengan 5.000 produk yang dipasok kepada Krisna Bali.

“Pastinya ini akan semakin memperkuat UMKM selain dari sisi akses permodalan, pemasaran, dan juga pendampingan, memang atensi ini sangat luar biasa, sampai mendampingi kami perbaikan tata kelola koperasinya, dan ini merupakan etape pertama, dan tahun depan mungkin akan lebih besar lagi dan tetunya kepada UMKM lebih baik dan lebih bagus lagi,” pungkasnya.

Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto mengatakan, dengan memberikan pinjaman kepada Koperasi Radha Krisna akan memberikan dukungan kepada koperasi untuk lebih intens dalam melayani para anggotanya.

“Dengan penyaluran kepada Krisna ini kami ingin Radha Krisna memperbesar skala usahanya, dengan membantu dari sisi modal kerja, dengan modal kerja yang murah, dan fleksibel itu akan lebih membantu kepada koperasi untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Krisna Holding untuk membantu para UMKM memproduksi lebih banyak, dan kepastian pembayaran yang cepat, dengan bunga yang ringan,” ujar Krisdianto.

Selain itu, dari sisi skala usaha koperasi, LPDB-KUMKM akan mendorong koperasi Radha Krisna untuk meningkatkan eksosistemnya agar lebih baik lagi terutama dari sisi riset dan pengembangan serta pemasaran.

“Kami akan mendorong melalui wadah inkubasi atau inkubator yang nantinya akan didukung penuh oleh LPDB-KUMKM, karena itu fungsi dari LPDB-KUMKM selain memberikan permodalan,” jelas Krisdianto.(Jef)

koperasi dan ukm

Dikelola Secara Profesional, Koperasi Mudah Dapatkan Pembiayaan Dana Bergulir

Tinggalkan komentar

Sebagai lembaga yang berfokus menyediakan permodalan kepada koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus gencar menyalurkan dana bergulir kepada koperasi.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, dalam menyalurkan dana bergulir, LPDB-KUMKM selalu berpegang teguh pada aturan maupun regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Seperti kriteria dan persyaratan koperasi penerima dana bergulir LPDB-KUMKM sudah ditetapkan dengan jelas, mulai dari baik dari sisi tata kelola organisasi, manajemen, hingga bisnis,” ujar Supomo.

Adapun, kriteria utama koperasi penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir diantaranya berbadan hukum koperasi, memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK), status kantor yang jelas baik dari sisi kepemilikan atau sewa.

“Kemudian, memiliki usaha produktif, untuk mitra eksisting itu dari sisi kinerja pengembalian harus kategori lancar dan tidak ada tunggakan dari pinjaman atau pembiayaan sebelumnya,” kata Supomo.

Supomo menambahkan, untuk persyaratan lengkap terkait pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dapat diakses di website https://www.lpdb.id.

Selain melalui website atau media sosial, informasi terkait persyaratan, dan teknis pengajuan pengajuan pinjaman atau pembiayaan bisa memanfaatkan layanan Satuan Wilayah (Satwil) dari LPDB-KUMKM yang tersedia di Provinsi Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

*Salurkan Dana Bergulir di Provinsi Riau*

Seperti di Pekanbaru, Provinsi Riau, salah satu mitra LPDB-KUMKM yakni Koperasi Karyawan Minyak Caltex (KKMC) mendapat penyaluran dana bergulir dengan pola syariah sebesar Rp60 miliar yang digunakan untuk modal kerja dan investasi.

Keberhasilan KKMC mendapatkan pembiayaan dana bergulir ini karena koperasi dikelola secara profesional dan memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM.

“KKMC ini memiliki potensi dimana, operasional koperasi dikelola secara profesional memenuhi persyaratan seperti kesehatan koperasi, tata kelola koperasinya, transparansi. Di era sekarang ini memang LPDB-KUMKM modelnya maju bersama dengan koperasi,” kata Supomo saat kunjungan kerja ke Kantor Pusat KKMC di Rumbai, Pekanbaru, Riau.

Supomo berharap, kedepan kerja sama antara LPDB-KUMKM dengan KKMC bisa berlangsung jangka panjang, dan memberikan manfaat bagi anggota koperasi, serta para pelaku UMKM di Provinsi Riau.

“Harapan saya LPDB-KUMKM bersama-sama KKMC ini agar bermitra untuk jangka panjang, dan KKMC ini yang bisa kami support perkuatan permodalannya daripada koperasinya,” pungkas Supomo.

Sementara itu, Ketua Koperasi KKMC Kurniawan menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi mengenai dana bergulir dari Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru, Riau, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Wilayah LPDB-KUMKM, dan Direktorat Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM.

“Kami langsung follow-up
dengan Satwil, dan kami intens untuk mengetahui bagaimana proses dan persyaratannya, dan itu kami dijelaskan lengkap. Kalau proses waktunya relatif, dan memang karena kami pengajuan lebih dari Rp5 miliar, maka kami perlu persyaratan berupa laporan audit oleh akuntan publik, setelah laporan audit itu kami dapatkan, semua prosesnya sangat cepat sekali, dan dikejar kencang,” ungkap Kurniawan.

Kurniawan menjelaskan, KKMC koperasi yang dibentuk sejak tahun 1984, dan saat ini telah memiliki jumlah anggota sebanyak 2.504 anggota, dengan total aset mencapai Rp746 miliar.

“Aset kami per Juni 2022 ini sudah Rp746 miliar, dan di bulan Juli sudah Rp800 miliar aset kami. Harapan kami kerja sama antara LPDB dengan Koperasi ini menjadi panjang tidak haya memberikan modal kerja tetapi juga membantu kami dalam operasional
kami dalam hal monitoring dan evaluasi, sehingga kami semakin dipercaya oleh anggota, karena semua ini kami lakukan untuk para anggota koperasi,” pungkas Kurniawan.(Jef)

koperasi dan ukm

Dukung Swasembada Pangan, LPDB-KUMKM Perkuat Pembiayaan Koperasi Sektor Riil

Tinggalkan komentar

Dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya swasembada sektor pangan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus meningkatkan pembiayaan kepada koperasi sektor riil yang bergerak pada bidang usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga hortikultura.

Perkuatan pembiayaan kepada koperasi sektor riil pada tahun 2022 semakin ditegaskan dengan target penyaluran dana bergulir dari pemerintah sebesar Rp1,8 triliun kepada LPDB-KUMKM dimana 40 persen target tersebut agar disalurkan kepada koperasi sektor riil.

Hal ini seiring dengan keberhasilan Indonesia yang meraih penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena dinilai mampu mencapai swasembada beras selama tiga tahun berturut-turut.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, dalam mendukung program ketahanan dan juga kedaulatan pangan yang memiliki tujuan untuk swasembada pangan, LPDB-KUMKM sejalan dengan pemerintah dengan melakukan perkuatan permodalan koperasi sektor riil.

“Dana bergulir ini merupakan instrumen yang disediakan pemerintah untuk koperasi, kami LPDB-KUMKM tentu terus bergerak memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah, murah, dan ramah kepada koperasi di seluruh Indonesia,” ujar Supomo di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Seperti dalam tiga tahun terakhir, melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp37,65 miliar.

“Dana bergulir itu disalurkan kepada koperasi yang bergerak di sektor pangan, seperti Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq Jawa Barat, Primkopti Indramayu, Koperasi Produsen Agro Niaga Jabung Syariah, Jawa Timur, dan Koperasi Sae Pujon, Malang,” ungkap Supomo.

Kemudian, dari Direktorat Bisnis, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp123,751 miliar kepada 36 mitra koperasi yang bergerak di sektor pangan sejak tahun 2019 hingga 2022.

Menurut Supomo, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras tidak lepas dari peran pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana infrastruktur bidang pertanian, termasuk akses pembiayaan atau permodalan kepada petani, akses pasar produk pertanian, dan juga mendorong korporatisasi petani di Indonesia.

“Ini merupakan kerja bersama semua pihak, dari hulu hingga hilir menciptakan ekosistem pertanian yang berkeadilan, tentu dengan korporatisasi petani akan semakin menegaskan keberpihakan pemerintah kepada kesejahteraan petani, dan juga pelaku ekonomi sektor pertanian,” tambah Supomo.

Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM sebagai bagian dari pemerintah, terus melakukan sinergi dan kolaborasi program dengan berbagai pihak dalam mendukung sektor pertanian melalui koperasi, dan juga mendorong diversifikasi pangan di Indonesia.

“Kami juga menjalakan program korporatisasi pangan dengan beberapa pihak, ada beberapa komoditas yang menjadi perhatian kami seperti pisang, kopi, singkong, sorgum, porang, vanili, buncis, yang saat ini terus kami kembangkan ekosistemnya melalui koperasi dari aspek hulu hingga hilir,” kata Supomo.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan meperkuat aspek manajemen koperasi, sumber daya manusia, pemasaran, hingga akses kepada offtaker atau buyer.

“Jadi kami melakukan pendampingan melalui program inkubator dan juga pendampingan internal dari LPDB-KUMKM, agar kedepannya komoditas unggulan masing-masing daerah semakin dikenal, dan diversifikasi pangan bisa terjadi, bahkan komoditas tersebut bisa menembus pasar ekspor, dampak ekonominya akan meluas, mulai dari lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan juga berkontribusi pada neraca perdagangan,” papar Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

Kolaborasi LPDB-KUMKM dan Medco Group Perkuat Ekonomi dan Bisnis Pesantren

Tinggalkan komentar

Perkuatan ekonomi pondok pesantren terus ditingkatkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) melalui kolaborasi program dengan berbagai pihak.

Seperti di Jawa Barat, LPDB-KUMKM berkolaborasi dengan Medco Group, Bahana Grup, dan juga Himpunan Bisnis Pesantren (Hebitren) dalam mendukung ekosistem bisnis Pondok Pesantren melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, pengembangan ekosistem bisnis Kopontren Al-Ittifaq yang berbasis sektor pertanian mulai dari produk hortikultura hingga sayur mayur merupakan ide gagasan bersama para tokoh-tokoh yang sangat memperhatikan ekonomi masyarakat melalui pondok pesantren.

Antara lain, Almarhum Arifin Panigoro dari Medco Group, Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin saat masih menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan juga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat masih menjabat Kepala Staf Kepresidenen (KSP), dan juga Menteri BUMN Erick Thohir.

“Kolaborasi yang baik ini terus dikembangkan oleh Pak Menteri Teten Masduki melalui LPDB-KUMKM, dan ini adalah ide bersama dengan Alm. Arifin Panigoro, dengan maksud ingin mengangkat ekonomi para santri melalui pesantren,” ujar Supomo di Jakarta.

Supomo menambahkan, perkuatan ekosistem bisnis melalui Kopontren Al-Ittifaq dengan LPDB-KUMKM semakin ditingkatkan dengan penandatangan nota kesepahaman antara PUM Netherlands Senior Experts yang merupakan salah satu lembaga non pemerintah dari Belanda yang konsen terhadap pengembangan UMKM dan kewirausahaan di berbagai negara termasuk Indonesia.

“Bahkan kemarin Pak MenKopUKM Teten Masduki beriniasi agar Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kerja sama pengembangan Koperasi dan UKM di Indonesia melalui Pemerintah Belanda dan PUM agar lebih serius lagi untuk menduplikasi model bisnis ini ke pesantren pesantren-pesantren lain,” tambah Supomo.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Medco Energi Internasional Yani Panigoro mengungkapkan, Medco Group telah lama mendampingi Kopontren Al-Ittifaq melalui PT Sarana Jabar Ventura yang dibina langsung oleh Alm. Arifin Panigoro.

“Kami memang dari awal ini dengan Pesantren Al-ittifaq melalui Sarana Jabar Ventura yang dibina langsung oleh Alm. Bapak Arifin Panigoro, setelah Kopontren Al-Ittifaq ini menghasilkan banyak komoditi sayur dan buah kemudian selanjutnya dibina oleh LPDB-KUMKM agar semakin berkembang,” ujar Yani.

*Duplikasi Model Bisnis Kopontren Al-Ittifaq*

Supomo menambahkan, dengan keberhasilan menjalankan model bisnis melalui Kopontren dengan kolaborasi berbagai pihak, maka kini LPDB-KUMKM tengah mendorong adanya duplikasi ekosistem bisnis ini dengan pesantren-pesantren lainnya di Indonesia.

Kopontren Al-Ittifaq sendiri berdiri sejak 1977 merupakan contoh koperasi di sektor riil, yaitu sektor agrobisnis dengan komoditas utama sayur-sayuran.

Kopontren ini tidak hanya menjadi aggregator produk pertanian, tetapi juga menjadi off-taker dan perluasan akses pasar produk pertanian.

Kopontren Al-Ittifaq sendiri merupakan mitra LPDB-KUMKM dan menerima pembiayaan dari dana bergulir sebesar Rp6,3 miliar pada 2020.

Saat ini, Kopontren Al-Ittifaq telah mendapatkan persetujuan penambahan fasilitas pembiayaan LPDB-KUMKM sebesar Rp12 miliar.

“Ini akan kami diduplikasi, karena permintaan market terhadap produk hotrikultura terus meningkat, seperti di Kopontren Al-Ittifaq ini baru mampu memenuhi 40 persen kebutuhan pasar akan produk hortikultura melalui modern market Superindo,” kata Supomo.

Menurutnya, ke depan pengembangan dan duplikasi model bisnis ini tidak bisa dilakukan oleh Kopontren Al-Ittifaq sendiri, tetapi perlu kolaborasi dengan semua pihak mulai dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM sebagai dukungan pembiayaan, kemudian PUM Netherland Experts sebagai dukungan teknis budidaya dan pasca panen, dan juga Medco Group, hingga Himpunan Bisnis Pesantren (Hebitren).

“Ini tidak mungkin dilakukan oleh Al-Ittifaq sendiri tetapi harus kolaborasi bersama-sama dengan pesantren-pesantren lain, untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pesantren, jadi bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga wilayah lain, dan dengan komoditas-komoditas unggul lainnya bukan hanya sayur dan buah,” papar Supomo.(Jef)