Arsip Tag: MenkopUKM Teten masduki

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dorong Terbentuknya Ekosistem Industri Tanaman Hias

Tinggalkan komentar

Tangerang:(Globalnews.ud) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong pelaku industri tanaman hias untuk membentuk ekosistem yang nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan volume dan nilai penjualan baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.

Nilai ekonomi pada industri tanaman hias di Indonesia cukup kuat dengan volume dan nilai ekspor yang terus meningkat rata-rata 10 persen per tahun. Namun potensi pasar ekspor belum seluruhnya tergarap optimal. “Berbagai keterbatasan membuat Indonesia hanya mampu meraih 0,1 persen dari global market value tanaman hias yang mencapai 22,329 miliar dolar AS,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat membuka Floriculture Indonesia International (FLOII 2023) dengan tema Roated in Tradition Blooming on Inovation di ICE BSD Tangerang, Kamis (28/9).

Teten mengatakan saat ini setiap negara sedang mencari hal yang menjadi keunggulan domestiknya. Contohnya Norwegia salah satunya, negara itu tidak lagi mengandalkan pendapatan dari sektor migas yang eksploitatif, melainkan dari budidaya ikan salmon yang berkelanjutan. “Kita ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tanaman hias, agricultur, dan aquacultur. Karena itu saya senang kalau acara FLOII ini sedang dirintis menjadi event dunia,” ucapnya.

Perhelatan FLOII 2023 ini merupakan kolaborasi antara PT Fasen Creative Quality (Dyandra Event Solutions) dengan Pecinta Florikultura Indonesia (PFI) dan Indonesian Aroid Society. “Saya mengucapkan apresiasi kepada Perhimpunan Florikultura Indonesia yang bekerja sama dengan PT Fasen Creative Quality dan Indonesian Aroid Society atas terselenggaranya FLOII 2023,” kata Teten.

Menteri Teten mengatakan selain memiliki kekayaan biodiversity, Indonesia juga menjadi sumber talenta dalam industri tanaman hias. Jika menggunakan value Sustainable Development Goals (SDGs), Teten menegaskan industri ini memenuhi konsep 3P (Profit, People, dan Planet). “Selain mencari profit, kita juga memberdayakan masyarakat, kita juga turut menyelamatkan lingkungan,” ucapnya.

Menteri Teten berharap industri tanaman hias dapat dihubungkan ke platform digital, sehingga dapat memasuki pasar global melalui penggunaan teknologi modern. “Transformasi digital harus masuk ke sektor produksi seperti industri tanaman hias ini. Ekosistem itu harus kita bangun,” ujarnya.

*Peluang Pasar*

Lebih lanjut Menteri Teten menguraikan, berdasarkan data Badan Pusat Stastistik (BPS), ekspor tanaman hias Indonesia pada tahun 2021 mencapai 20.300 ton. Sedangkan Volume ekspornya juga meningkat 11,5 persen atau 2.100 ton dibandingkan ekspor tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada nilai ekspor dari 19,9 juta dolar AS pada 2020 menjadi 21,9 juta dolar AS pada 2021 atau meningkat 10 persen.

Dengan besarnya peluang ekspor tanaman hias dan dalam rangka mencapai misi Indonesia Emas di tahun 2045, diharapkan ke depan nilai ekspor ini dapat meningkat dari tahun ke tahun dan nilai impor semakin menurun.

Teten menjelaskan, ada beberapa negara utama tujuan ekspor tanaman hias Indonesia, seperti Jepang, disusul Singapura, Belanda, Amerika, China, Korea Selatan, Malaysia, dan Kanada dengan jenis tanaman antara lain tanaman krisan, Saintpaulia, Uphorbia, Lilium, Philodendron, dan Lomandra.

Dan berdasarkan data Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Barantan Kementan) pada 2021, jenis ekspor didominasi beragam benih hortikultura, baik dalam bentuk biji maupun tanaman hias, senilai Rp80 miliar.

Dengan besarnya peluang kebutuhan tanaman hias dari Indonesia ini maka menjadi peluang bagi pelaku usaha tanaman hias agar dapat berinovasi untuk pengembangan budidaya tanaman hias. Di luar negara-negara tersebut, masih ada peluang ekspor ke negara lainnya seperti Saudi Arabia yang banyak membutuhkan tanaman untuk proyek Saudi Green.

“Saya berharap peluang yang besar tersebut dapat dipenuhi oleh pelaku usaha tanaman hias Indonesia dengan meningkatkan jumlah produk tanaman hias untuk memenuhi kebutuhan ekspor,” kata Menteri Teten.

Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk pengembangan industri florikultura ini dan peran Perhimpunan Florikutura Indonesia (PFI) sangat strategis dalam mendorong kemajuan agribisnis florikultura Indonesia.

“Dengan event FLOII 2023 ini diharapkan bisa lebih banyak lagi pelaku usaha tanaman hias yang memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan buyer baru baik dalam negeri maupun luar negeri, dan FLOII bisa menjadi agenda event international untuk tanaman hias,” ucap Menteri Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Akses Teknologi Merata Dongkrak Akselerasi UMKM Go Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan pentingnya pemerataan akses teknologi ke semua kalangan termasuk pelaku UMKM untuk mengakselerasi target transformasi digital bagi 30 juta UMKM di Indonesia pada 2024.

Menteri Teten mengatakan, tantangan utama transformasi digital UMKM Indonesia adalah literasi digital yang tergolong masih rendah. Hasil survei IMD-Digital Competitiveness Rank pada 2022 menyatakan, Indonesia masih berada di peringkat 51 dari 63 negara atau lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di ASEAN, misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 31, bahkan Singapura di posisi nomor 4.

“Dukungan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan, untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” ucap Menteri Teten dalam acara Indonesia Cloud Day 2023 bertajuk “Akses Teknologi untuk Semua” di Jakarta, Selasa (26/9).

Hingga Juni 2023, sebanyak 22,8 juta UMKM di Indonesia telah onboarding digital. Angka tersebut bertambah sebanyak 14,8 juta sejak awal pandemi atau 35,5 persen dari total populasi UMKM, dan 76 persen dari target 30 juta UMKM onboarding dalam ekosistem digital pada 2024.

Diakui Teten, manfaat perkembangan ekonomi digital telah banyak dirasakan masyarakat. Ia bersyukur, Indonesia menjadi negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di ASEAN. Bisa dikatakan, pertumbuhannya juga paling cepat, dua kali lipat dalam dua dekade terakhir ini. Diprediksi nilainya mencapai 133 miliar dolar AS setara Rp2.041,5 triliun di tahun 2025.

“Kita tidak boleh berpuas diri dari kemajuan teknologi digital ini. Kita berpeluang menciptakan ekonomi baru, tanpa membunuh ekonomi lama. Tetapi, jangan sampai kita hanya tumbuh sebagai pasar. Kita tidak mau hanya menjadi penonton dari kemajuan ekonomi digital,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten menekankan, Pemerintah ingin Indonesia menjadi pemain ekonomi digital yang unggul. Salah satunya, dengan melakukan hilirisasi digital yang juga tidak kalah penting, di mana hal tersebut akan memberikan nilai tambah yang luar biasa.

Indonesia kata Menteri Teten, terus menyambut baik hadirnya perusahaan teknologi global. Pihaknya juga terus mendorong komitmen dan usaha perusahaan teknologi global untuk ikut mendukung hilirisasi ekonomi digital, agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen, tapi juga produsen dan pemain yang berdaya saing.

“Pemerintah terus mengundang kehadiran perusahaan teknologi. Silakan datang dan berinovasi di Indonesia, tapi jangan sekadar untuk jualan saja. Terutama, ada yang mengambil untung dari transaksi ekonomi dan transaksi data di Indonesia, tapi buka kantornya saja tidak ada. Dengan potensi pasar sebesar Indonesia, seharusnya kantor pusat regionalnya ada di Indonesia bukan di negara lain,” tuturnya.

Ia mengatakan, dalam investasi teknologi, Pemerintah ingin solusi yang win-win, jangan ada yang ingin menang sendiri. Pemerintah ingin memastikan masyarakat semua merasakan berkah ekonomi digital dan teknologi, yang harus bisa diakses untuk semua pihak dan kalangan.

“Kami mendukung investasi, tetapi juga mereka harus buka dong pusat riset di sini, latih dan tingkatkan kualitas SDM digital kita. Tingkatkan UMKM lokal kita, dan akselerasikan dengan agenda transformasi digital Pemerintah,” ucap Menteri Teten.

Integrasi dan Kolaborasi

MenKopUKM juga melihat, pentingnya potensi penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML).

“Namun penerapan AI dan ML juga berpotensi mendisrupsi semua sektor, termasuk di dalamnya sektor UMKM. Untuk itu, perlunya konsistensi dalam pembukaan akses yang merata terhadap teknologi,” katanya.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kata Menteri Teten, berinisiatif untuk mengembangkan strategi guna mendukung percepatan transformasi digital UMKM di Indonesia termasuk perusahaan rintisan atau startup melalui berbagai program.

Salah satunya, melalui Entrepreneur Hub yang merupakan Platform Ekosistem Wirausaha Indonesia yang mengintegrasikan berbagai Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan serta pelaku UMKM. Dengan tujuan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan seperti pendataan, pemetaan, klasterisasi, serta fitur lainnya.

MenKopUKM mengatakan, Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things ​(IoT) adalah teknologi yang potensi pemanfaatannya untuk perusahaan rintisan atau startup sangat besar.

Misalnya beberapa startup di Indonesia seperti eFishery (yang juga hadir dalam kegiatan ini) sudah menggunakan inovasi teknologi ini untuk mendorong peningkatan produksi tambak udang dan ikan. “Ini salah satu contoh peluang besar kemajuan sektor akuakultur Indonesia melalui pemanfaatan inovasi teknologi ini,” ujarnya.

Melalui riset yang dilakukan oleh AWS pada tahun 2023, pemanfaatan teknologi Cloud atau Komputasi Awan oleh UMKM Indonesia akan memperluas ​dan meningkatkan produktivitas tahunan yang mencapai Rp79,6 triliun khususnya pada sektor agrikultur, kesehatan, dan pendidikan.

“Saya percaya banyak UMKM kita yang berpotensi untuk naik kelas jika mereka menggunakan teknologi. Saya berharap, dengan diselenggarakannya Indonesia Cloud Day 2023 dapat meningkatkan penyerapan teknologi bagi pelaku UMKM dan perusahaan rintisan atau startup di Indonesia,” ucapnya.

Ia juga mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan, untuk berkolaborasi bersama dalam upaya percepatan transformasi digital UMKM guna mendukung peningkatan daya saing UMKM, sebagai salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, serta dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Sebut Fintech Harus Jadi Bagian Pendukung Proses Hilirisasi UMKM

Tinggalkan komentar

MenKopUKM Sebut Fintech Harus Jadi Bagian Pendukung Proses Hilirisasi UMKM

Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, sebagai bagian dari transformasi digital, kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending bisa menjadi bagian dalam mendukung UMKM yang masuk dalam program hilirisasi yang didorong oleh Pemerintah.

Salah satunya UMKM yang masuk dalam program e-katalog UMKM dimana 40 persen pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dialokasikan kepada UMKM, kata MenKopUKM Teten Masduki.

“Hlirisasi jangan hanya berfokus pada industri besar saja. Tetapi UMKM juga menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fintech bisa masuk untuk membantu pembiayaan ke UMKM untuk modal kerja, karena dalam progam 40 persen belanja Pemerintah, UMKM memiliki kepastian harga dan pendapatan,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jum’at (22/9).

Menteri Teten mengatakan, dalam hilirisasi yang menjadi program Pemerintah, UMKM bisa membuat end product dengan teknologi. Untuk nikel misalnya, UMKM bisa memuat produk hilirisasi berupa alat makan hingga produk kesehatan. Termasuk di sektor perkebunan melalui produk CPO hingga rumput laut.

“Hilirisasi akan menjadi ekonomi baru bagi UMKM. Hal ini juga yang kami harapkan, perusahaan fintech maupun lembaga keuangan juga melihat keunggulan domestik Indonesia. Kita unggul dari banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, seperti agriculture produk sawit, maupun aquaculture,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informastika (MenKominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, dalam mendukung transformasi digital pihaknya memiliki beberapa strategi. Pertama, UMKM Level Up, dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi UMKM agar dapat go online melalui digital mentoring dan business incubator.

“UMKM didampingi oleh fasilitator baik secara daring maupun luring pada fasilitas basecamp, untuk mendapatkan pelatihan terkait teknologi digital termasuk PoS (Point Of Sale) system dan pemanfaatan fintech,” katanya.

Ada juga strategi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di mana Kemenkominfo terus mendukung dan mendorong promosi serta pendampingan produk-produk buatan Indonesia. Hingga Juni 2023, Kemenkominfo telah memfasilitasi 22 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital.

Kemudian literasi digital, kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara untuk adopsi dan pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM dan untuk mendorong ekonomi digital yang dikuti 4.746.583 peserta.

Terakhir, menggelar Digital Entrepreneurship Academy (DEA) berupa fasilitasi kegiatan peningkatan keterampilan atau keahlian kewirausahaan digital bagi para pelaku UMKM dengan 30 ribu pelaku usaha yang dilakukan pada 2023.

“Kunci transformasi digital adalah bagaimana membuat masyarakat lebih produktif, sehingga ruang digital lebih sehat dan memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko menuturkan, saat ini masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan. Dari riset AFPI bersama EY Parthenon, potensi sektor pendanaan pada 2026 bisa mencapai Rp4.300 triliun, namun kemampuan pendanaan hanya ada di angka Rp1.900 triliun.

“Artinya ada gap sekitar Rp2.400 triliun di saat permintaan pendanaan tumbuh tahunan sebesar 7 persen. AFPI berharap dengan sumbangsih Rp660 triliun pendanaan dari fintech bisa mendorong lebih besar lagi ruang bagi startup pembiayaan dalam negeri untuk tumbuh dan berkontribusi bagi digital ekonomi Tanah Air,” katanya.

Fintech lending, kata Sunu, sudah berupaya menenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, tapi ternyata masih saja kurang. Pihaknya pun berkomitmen memberikan solusi pendanaan yang optimal, dengan akses UMKM yang lebih luas lagi. “Diharapkan 30 juta UMKM bisa onboarding digital di tahun 2024, dengan kerja sama semua pihak, pertumbuhan inklusi keuangan digital bisa lebih optimal terpenuhi,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Hilirasi Bawang Merah Jadi Solusi Jitu Tingkatkan Kesejahteraan Petani Brebes

Tinggalkan komentar

Brebes:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan hilirisasi bawang merah dengan menciptakan produk turunan seperti bawang goreng, bawang krispy, tepung bawang merah hingga pasta menjadi salah satu solusi utama untuk mendorong kesejahteraan para petani dan UKM di Brebes.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Diskusi dengan Koperasi Pemasaran Unit Desa (KPUD) Wanasari dan PT Sinergi Brebes Inovatif di Brebes, Jawa Tengah, Minggu (17/9) mengatakan dengan hilirisasi, petani akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan harga dari produk yang dihasilkan saat musim panen raya.

“Kalau kita tidak mengolah hasil pertanian yang sangat dipengaruhi oleh musim, maka kita nggak pernah bisa membangun kesejahteraan petani, kita juga tidak pernah bisa menyetabilkan suplai pangan selama setahun penuh karena harga fluktuatif,” ujar MenKopUKM.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) pun mendorong Pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan program hilirisasi produk bawang merah yang merupakan komoditas unggulan di Brebes, Jawa Tengah. Program hilirisasi ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi bawang merah di sepanjang tahun.

Menteri Teten juga menyatakan pentingnya menjaga pasokan dan produksi bawang merah secara nasional. Sebab selama ini bawang merah menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar saat musim paceklik. Namun sayangnya di saat musim panen raya, harga di pasaran jatuh sehingga petani tidak pernah mendapatkan keuntungan yang memadai.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di sini, maka perlu bagi petani untuk terkonsolidasi dalam sebuah koperasi, ini diperlukan sebagai jalan tengah dari produktivitas yang masih rendah karena luasan lahan tanam yang mayoritas masih kecil,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten meyakini dengan bersatu dalam wadah koperasi, para petani bawang merah akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan hingga kemudahan mendapatkan akses pasar. Di mana koperasi akan berperan sebagai offtaker sehingga hasil panen para petani bisa langsung dibeli oleh koperasi.

“Ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri kalau lahan kita di bawah 2 hektare, harus dikonsolidasikan dalam skala usaha yang luas melalui koperasi agar skala produksi besar dan lebih efisien. Kita tidak boleh lagi membiarkan petani perorangan, kita bisa membangun corporate farming meski tanah sempit melalui koperasi,” ucap Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan pihaknya siap membantu memasarkan produk olahan bawang merah dari KPUD Wanasari di pasar domestik atau pasar luar negeri. Untuk lebih mendorong minat pembeli, Menteri Teten juga meminta agar KPUD Wanasari agar membuat olahan dalam varian lainya seperti bawang merah slice. Menurutnya pangsa pasar bawang merah slice sangat besar terutama untuk hotel, restoran, dan kafe (Horeka).

“Menurut saya yang perlu kita perbesar bukan lagi bawang goreng tapi bentuk pasta untuk bumbu atau bentuk slice yang bisa disimpan dalam jangka panjang, sebab pengguna besar yang kita sasar adalah Horeka,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Menteri Teten juga menyatakan siap memberikan dukungan kepada KPUD Wanasari berupa pembiayaan untuk tambahan modal kerja yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

“Konsep kita sudah benar sebagaimana telah dipraktikkan di India. Koperasi perlu membeli secara tunai ke petani sehingga kita perlu memperkuat pembiayaan di koperasi dengan menggunakan dana dari LPDB,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI Haris Turino mengapresiasi dukungan dari pemerintah khususnya KemenkopUKM terhadap upaya menyejahterakan petani dan UKM di Brebes melalui konsep corporate farming. Menurutnya, ide menyatukan petani-petani bawang merah dengan lahan sempit dalam wadah koperasi menjadi solusi konkret untuk meningkatkan daya tawar terhadap produknya.

Melalui koperasi yang menjadi offtaker dari produk bawang merah akan memberikan kepastian pasar. Di sisi lain koperasi bisa menjadi lembaga pengembangan produk bawang merah sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para anggota yang merupakan para petani kecil.

“Ide Pak Menteri untuk membangun ekosistem ini bagus sekali, harapannya agar petani tetep bertani tetapi hasilnya 100 persen dibeli koperasi, di mana koperasi ini dimiliki para petani tadi,” ujar Haris.

DPR RI, kata Haris, siap mendorong lebih banyak kemitraan yang bisa dibangun oleh KPUD Wanasari dan koperasi lainnya di Indonesia dengan BUMN. Sebagai mitra BUMN, Haris akan mendorong para BUMN untuk memanfaatkan program CSR (corporate social responsibility) untuk mendukung upaya hiliriasasi produk pertanian agar bisa menopang program ketahanan pangan nasional.

“Tidak mungkin KemenkopUKM ini bekerja sendiri, maka perlu ada sinergi. Tadi ada LPDB, ada BI, dan DPR komisi VI yang juga merupakan mitra BUMN kami akan dorong mereka bisa memberikan program CSR-nya. Ini luar biasa, jadi negara benar-benar hadir bagi orang kecil,” kata Haris.

PJ Bupati Brebes Urip Sihabudin menambahkan komoditas bawang merah menjadi andalan bagi perekonomian di Kabupaten Brebes. Produk olahan bawang merah yang dihasilkan para petani dan UKM di wilayahnya sudah di ekspor ke Singapura dan Arab Saudi. Namun akibat pandemi COVID-19, saat ini permintaan pasar luar negeri anjlok dan belum pulih seperti sebelumnya.

“Yang sudah jalan untuk ekspor yaitu pasta ke Arab Saudi terutama saat musim haji. Produk UKM kita selama ini juga sudah dipasarkan ke minimarket,” ulas Urip.

Kendala yang dihadapi oleh para petani saat ini selain akses pupuk, benih, hingga akses pasar adalah pengemasan untuk produk olahan yang masih harus dilakukan di Jawa Timur. Dia berharap ada dukungan dari pemerintah agar permasalahan packaging bisa dikerjakan sendiri oleh koperasi atau UKM di wilayahnya.

“Selain kendala di hulu juga ada di hilir, yang mana kemasan masih dari Jawa Timur, kami berharap bisa membeli alat kami sendiri dengan membuat rumah kemasan, mohon membantunya untu kelompok kami,” kata Urip.

*Bantuan Pembiayaan*

Dalam acara diskusi ini, juga dilakukan penyerahan dukungan pembiayaan secara simbolis dari LPDB-KUMKM yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) KemenKopUKM kepada KPUD Wanasari sebesar Rp1,08 miliar Pembiayaan ini diberikan sebagai wujud nyata dukungan KemenKopUKM melalui LPDB-KUMKM terhadap pengembangan koperasi yang fokus pada upaya hiliriasasi bawang merah tersebut.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan pembiayaan yang diberikan tersebut sebagai yang perdana untuk mendukung program hilirisasi komoditas bawang merah. Kedepan pihaknya siap memberikan dukungan pembiayaan lainnya untuk investasi berupa penyediaan alat produksi atau lainnya.

“LPDB juga bisa menyiapkan pendanaan untuk modal kerja dan untuk investasi, kita bisa indirect loan kepada PT Sinergi Brebes Inovatif melalui koperasi di Wanasari ini,” ujar Supomo.

Ketua KPUD Wanasari Jauhari mengapresiasi dukungan dalam upaya optimalisasi hasil produk pertanian bawang merah dari KemenkopUKM dan LPDB-KUMKM serta Bank Indonesia. Saat ini pihaknya sedang mengupayakan untuk menciptakan produk turunan bawang merah dalam bentuk tepung.

Menurut Jauhari, dari hasil uji coba produksi tepung bawang merah yang telah dilakukan ternyata peminat dari luar negeri terutama Uni Eropa sangat besar. Namun sayangnya KPUD Wanasari bersama PT Sinergi Brebes Inovatif terkendala oleh peralatan yang digunakan untuk memproduksi tepung bawang merah.

“Kami butuh bantuan dari pemerintah terutama untuk kebijakan yang mendukung kami seperti kebijakan pupuk murah, kebijakan pemasaran. Tapi kami juga butuh mesin untuk pembuat tepung bawang sebab Uni Eropa apa-apa sekarang membutuhkan dalam bentuk tepung,” ucap Jauhari.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Tekankan Pentingnya Konsep Bisnis Bagi Peternak Domba dan Kambing

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya konsep bisnis bagi para peternak domba dan kambing di tanah air termasuk memperkuat kelembagaan usahanya.

Menurut MenKopUKM Teten Masduki, para peternak domba dan kambing di Indonesia sudah memiliki organisasi yang sangat baik, salah satunya Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI).

“HPDKI organisasi yang keren, bukan hanya mengurusi pemuliaan genetik tapi juga punya pengembangan model bisnis, karena memang para peternak kecil butuh kelembagaan,” ucap Menteri Teten dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-9 & Piala Presiden Seni Budaya Domba dan Kambing Tahun 2023 di Bandung, Sabtu (16/9).

Menteri Teten menyebutkan kontes domba dan kambing seperti yang digagas oleh HPDKI ini juga baik bagi para peternak untuk ajang bertukar pikiran, sekaligus menunjukkan keberhasilan mereka agar menjadi motivasi bagi para peternak lain dalam mengembangkan ternaknya.

“Ajang seperti ini bagus sekali, dari sini Pemerintah akan mengambil domba dan kambing unggulan untuk dikembangkan dan disebarluaskan sehingga akan jadi sumber indukan, di luar negeri juga sama konsepnya,” ujar Menteri Teten.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengajak HPDKI dan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong dan memperkuat kelembagaan usaha peternak domba dan kambing melalui koperasi, agar dapat dikoneksikan dengan sumber pembiayaan. “Sektor riilnya di Kementan, kami bantu pengembangan usahanya melalui koperasi,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten mengungkapkan, Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap nasib peternak domba dan kambing, apalagi karena domba dan kambing merupakan sumber protein hewani yang paling potensial untuk dikembangkan dalam skala ekonomi peternak kecil.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah mengatakan, perlu ada peta jalan dalam upaya pembibitan domba dan kambing di Indonesia. “Ini harus dibuatkan peta jalan agar peternak mendapatkan akses bibit berkualitas dalam pengembangan domba dan kambing,” ucap Nasrullah.

Ia mengungkapkan perkembangan usaha domba dan kambing di tanah air tumbuh pesat, mencapai 103 persen per tahun. Namun ia berpendapat akselerasi dalam meningkatkan komoditas ini masih diperlukan.

“Peternakan domba dan kambing juga diarahkan pada orientasi bisnis. Kami sampaikan kebutuhan itu dan menjadi support untuk membuat program ini lebih akseleratif,” kata Nasrullah.

Sementara itu, Ketua Umum HDPKI Yudi Guntara menuturkan, acara silatnas dan piala presiden ini menjadi momentum bagi para peternak domba dan kambing di tanah air untuk berkumpul dan bersilaturahmi setelah COVID-19 dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melanda.

“Agenda ini dihadiri oleh 1.000 orang termasuk mahasiswa peternakan, bahkan mereka yang hadir tidak hanya peternak dari Pulau Jawa, tapi juga berasal dari luar Pulau Jawa,” kata Yudi.

Ia berharap, selain memberikan penghargaan bagi para peternak berprestasi, hadirnya pemerintah dalam acara ini juga memberikan dukungan nyata kepada para peternak dalam mengembangkan sektor peternakan domba dan kambing di Indonesia.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Kebijakan Transformasi Digital Harus Mampu Lindungi Ekonomi Domestik

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan kebijakan transformasi digital harus benar-benar mampu melindungi ekonomi domestik, melindungi produk lokal serta melindungi produk UMKM dari serbuan produk asing, sebagaimana disampaikan saat merespons pertanyaan dari anggota Komisi VI DPR-RI terkait pengaturan e-commerce.

“Saat ini Satgas Transformasi Digital yang bertugas melindungi ekonomi domestik sedang disiapkan oleh Mensesneg. Dan dalam waktu dekat, saya akan bertemu dengan Menteri Investasi/BKPM dan Menteri Perdagangan untuk membahas pengaturan ekonomi digital,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Rapat Kerja Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa (12/9).

Menteri Teten menambahkan, pengaturan ekonomi digital di Indonesia akan mengadopsi seperti yang sudah dilakukan China dan Singapura. “Kedua negara tersebut kita jadikan benchmark dalam hal pengaturan ekonomi digital,” kata MenKopUKM.

Di China, kata MenKopUKM, ekonomi digital melahirkan ekonomi baru, namun yang baru tidak membunuh pelaku ekonomi lama. Sehingga, di China, dalam kurun waktu 10 tahun dari 2011, ekonomi digital berkembang naik 5 kali lipat dengan menyumbang 41 persen terhadap GDP. “Dan di China, 90 persen dikuasai ekonomi domestik dan sisanya hanya 10 persen oleh asing” kata Menteri Teten.

Menteri Teten mengakui, pengaturan ekonomi digital di Indonesia masih terbilang lemah, dimana 56 persen pasar e-commerce dikuasai asing, sedangkan domestik hanya 44 persen. “Kalau kita tidak segera mengaturnya, ini akan menjadi ancaman serius bagi ekonomi domestik” kata MenKopUKM. Ia menyatakan saat ini sudah banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan kondisi yang semakin tidak menguntungkan untuk bisnisnya.

Ia mencontohkan praktik bisnis yang dilakukan platform digital asal China, Tiktok di Indonesia. “Dimana di China sendiri bahkan mengatur larangan praktik monopoli oleh platform digital” kata Menteri Teten.

MenKopUKM berkeyakinan bahwa negara-negara asing tidak kemudian akan meninggalkan Indonesia hanya karena menerbitkan aturan mengenai ekonomi digital yang lebih tegas. “Pasar digital kita itu yang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Kita harus memiliki keberanian untuk mengatur itu,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menyebutkan pihaknya harus melindungi keberadaan produk-produk UMKM, sedangkan pengaturan perdagangannya ada di ranah Kemendag. “Bagaimana saya bisa meningkatkan daya saing produk UMKM bila menghadapi harga dumping, ya tidak kuat,” kata MenKopUKM.

Nantinya, bagi Menteri Teten, pengaturan itu tidak hanya secara elektronik saja, hal lain juga diregulasikan seperti misalnya soal pajak. “Produk kita juga susah masuk ke negara lain, tarif di sana dinaikkan. Jadi, tarif perdagangan juga harus kita atur. Semua negara mengatur itu,” kata MenKopUKM.

Namun, menurut MenKopUKM, Permendag saja tidak cukup, melainkan harus ada kebijakan nasional mengenai ekonomi digital. “Untuk itu, Satgas akan disiapkan Pemerintah,” ujar Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, dalam pengaturan ekonomi digital itu tidak hanya e-commerce saja. Misalnya, sektor keuangan yang dinilai sudah baik, dimana asing tidak terlalu dominan atau hanya 6 persen. Ada juga urusan logistik, mobilitas transportasi, hingga infrastruktur dan industri. “Dan juga ada bisnis media yang saat ini tergerus asing hampir 65 persen” ujar MenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Perlu Fokus agar Target-Target di 2024 Tercapai

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendapatkan pagu anggaran sebesar hampir Rp1,5 triliun lebih pada 2024. tepatnya Rp1.497.938.999.000, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di Jakarta, pada Senin, 4 September.

Angka ini adalah pagu anggaran terbesar selama ini di KemenKopUKM. Guna mencapai target-target yang sudah ditetapkan di 2024, KemenKopUKM perlu fokus bekerja untuk mencapai target tersebut. Mampukah KemenKopUKM, melaksanakannya, mengingat tahun depan adalah tahun politik.

Menteri Teten mengatakan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah program Kemenkop UKM, di antaranya untuk program dukungan manajemen sebesar Rp411.038.534.000 atau Rp411 miliar lebih, serta program Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi sebesar Rp1.086.900.465.000 atau Rp1 triliun lebih.

“Anggaran tersebut dengan peruntukkan antara lain untuk anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp117.000.600.000, belanja operasional pegawai Rp123.338.461.000, belanja operasional barang Rp92.657.742.000, dan juga pembiayaan kegiatan prioritas nasional Rp767.359.294.000,” ujar Teten

Teten menuturkan, ada 8 program prioritas Kemenkop UKM untuk Tahun 2024, seperti pendataan lengkap koperasi dan UMKM, rumah produksi bersama/factory sharing, pengembangan layanan rumah kemasan, dan redesign PLUT KUMKM/New PLUT. Kemudian, ada program revitalisasi pasar rakyat, pengembangan koperasi modern, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pengembangan kewirausahaan nasional.

500 Koperasi Modern Hingga 30 Juta UMKM Onboarding
·
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), Arif Rahman Hakim, menyebutkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang sudah disusun dan disepakati di tingkat nasional, dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun RKPD.

“Pada 2024 nanti, kita harus mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan 8 arah kebijakan dan 7 prioritas nasional,” kata Arif.

Untuk mencapai target RKP Tahun 2024 sesuai kebijakan dan prioritas nasional, Kemenkop dan UKM mengidentifikasi 8 kegiatan prioritas dan 7 kegiatan strategis pada 2024.

Pertama, akan dilakukan pendataan lengkap KUMKM dengan target pada 2024 sebanyak 8 juta data yang pengumpulannya akan dikerjasamakan dengan BPS.

“Pada 2022, pendataan lengkap telah dilaksanakan KemenKopUKM bersama dengan pemda dengan hasil 9,2 juta data yang akan disosialisasikan pada Juli 2023,” ucap Arif.

Kedua, Rumah Produksi Bersama dengan target pada 2024 sebanyak 7 lokasi pembangunan baru. Program ini dimaksudkan untuk menjadi rumah produksi skala industri bagi UMKM untuk mengelola keunggulan daerah menggunakan teknologi produksi tingkat tinggi.

Ketiga, Pengembangan Layanan Rumah Kemasan dengan target pada 2024 sebanyak 10 unit. Selain bantuan peralatan, Rumah Kemasan utamanya akan menjadi pusat konsultasi UMKM dalam mendesain kemasan yang sesuai dengan karakteristik produk dan pasar.

Keempat, redesain PLUT-KUMKM/New PLUT dengan target pada 2024 sebanyak 63 lokasi eksisting. PLUT-KUMKM diharapkan dapat menjadi melting pot bagi UMKM dan wirausaha.

Kelima, revitalisasi Pasar Rakyat dengan target pada 2024 sebanyak 5 unit diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan di daerah tertinggal.

Keenam, koperasi modern dengan target pada 2024 sebanyak 500 koperasi. Untuk mencapai target dimaksud, didukung dengan penetapan Undang-Undang Perkoperasian dan implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di bidang koperasi.

“Koperasi yang modern diharapkan dapat menjadi ekosistem lembaga ekonomi yang setara dengan perbankan,” ucap Arif.

Ketujuh, pengentasan kemiskinan ekstrem dengan target pada 2024 sebanyak 514 kabupaten/kota di 38 provinsi sesuai dengan ketetapan dari pemerintah pusat.

Kedelapan, pengembangan kewirausahaan nasional dengan target pertumbuhan wirausaha sebesar 2,90 persen.

“Untuk mencapai target tersebut, koordinasi akan dilakukan lintas kementerian/lembaga dalam bidang digitalisasi KUMKM, inkubasi usaha, akses pembiayaan bagi wirausaha, pengembangan PLUT-KUMKM, dan pendataan lengkap UMKM dengan pendekatan konsultasi dan pendampingan bisnis,” pungkas dia.

7 Kegiatan Strategis Kemenkop dan UKM di 2024

Kegiatan strategis KemenkopUKM di 2024 yang pertama adalah KUR Klaster dan KUR reguler sebagai sumber modal produktif bagi UMKM.

“Dalam memenuhi akses pembiayaan, hendaknya pemerintah dapat menghindari hibah dan mengalokasikan dana tersebut menjadi subsidi bunga KUR,” ucap Arif.

Kedua, penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM tahun 2024 akan diprioritaskan kepada koperasi sektor riil. Ketiga, sebanyak 40 persen belanja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM digalakkan sebagai daya ungkit bagi perekonomian nasional.

Keempat adalah digitalisasi UMKM, hal ini diupayakan KemenKopUKM bukan hanya UMKM masuk ke dalam marketplace tetapi juga mengadopsi pencatatan keuangan secara digital agar dapat membuka kesempatan UMKM kepada lembaga keuangan formal.

Kelima adalah perluasan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar dalam upaya menjadikan UMKM Indonesia sebagai UMKM industri yang masuk ke dalam supply chain. Keenam adalah program KemenkopUKM berupa produk minyak makan merah sebagai upaya hilirisasi sawit rakyat yang diproduksi koperasi dengan SNI khusus.

“Ada juga kegiatan strategis SOLUSI Nelayan sebagai upaya afirmatif distribusi solar subsidi untuk nelayan dengan perahu maksimal 10 GT yang perlu secara bersama-sama diawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran,” pungkas Arif.

Arif mengingatkan, tahun 2024 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Maka, tahun ini, difokuskan untuk memastikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan mulai 2020 hingga 2023 berjalan dengan tuntas. Di tahun 2024, diharapkan program dan kegiatan yang sudah berjalan dengan baik dapat terasa dampaknya bagi masyarakat.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Tolak TikTok Jalankan Bisnis Media Sosial dan E-commerce Secara Bersamaan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menolak platform media sosial asal China TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan di Indonesia, seiring dengan penolakan serupa yang telah dilakukan oleh dua negara lain sebelumnya yakni Amerika Serikat dan India.

“India dan Amerika Serikat berani menolak dan melarang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Sementara, di Indonesia TikTok bisa menjalankan bisnis keduanya secara bersamaan,” kata Menteri Teten.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI (4/9), Menteri Teten menambahkan TikTok boleh saja berjualan tapi tidak bisa disatukan dengan media sosial. “Dari riset, dari survei kita tahu orang belanja online itu dinavigasi, dipengaruhi perbincangan di media sosial. Belum lagi sistem pembayaran, logistiknya mereka pegang semua. Ini namanya monopoli,” ucap Menteri Teten.

Selain perlunya mengatur tentang pemisahan bisnis media sosial dan e-commerce, Teten juga mengatakan jika pemerintah perlu mengatur tentang cross border commerce agar UMKM dalam negeri bisa bersaing di pasar digital Indonesia.

“Ritel dari luar negeri tidak boleh lagi menjual produknya langsung ke konsumen. Mereka harus masuk lewat mekanisme impor biasa terlebih dahulu, setelah itu baru boleh menjual barangnya di pasar digital Indonesia. Kalau mereka langsung menjual produknya ke konsumen, UMKM Indonesia pasti tidak bisa bersaing karena UMKM kita harus mengurus izin edar, SNI, sertifikasi halal, dan lain sebagainya,” kata Menteri Teten.

Pemerintah juga perlu melarang platform digital untuk menjual produk sendiri atau produk yang berasal dari afiliasinya. Dengan begitu, pemilik platform digital tidak akan mempermainkan algoritma yang dimilikinya untuk menghadirkan praktik bisnis yang adil.

Menteri Teten mengatakan, pemerintah juga harus melarang aktivitas impor untuk produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Pemerintah juga perlu mengatur tentang harga barang yang bisa diimpor ke Indonesia. Menurut dia, hanya barang yang harganya berada di atas 100 dolar AS yang nantinya diperkenankan masuk ke Indonesia.

“Pemerintah juga perlu melarang barang yang belum diproduksi di dalam negeri meski harganya berada di bawah 100 dolar AS. Tujuannya adalah agar barang-barang tersebut bisa diproduksi oleh UMKM tanah air,” ujar Menteri Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Sebut ASEAN Weekend Market Jadi Ajang yang Tepat Promosikan Produk UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi penyelenggaraan ASEAN Weekend Market yang diinisiasi oleh ASEAN Business Advisory Council (ABAC) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang disebutnya menjadi bentuk kontribusi nyata dalam membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas khususnya di kawasan ASEAN.

“Saya rasa acara ini sangat penting untuk mempromosikan produk UMKM di ASEAN,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam Pembukaan ASEAN Weekend Market di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Jumat (1/9).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan ASEAN memiliki potensi pasar yang besar, dengan populasi 679 juta jiwa, maka perlu bagi ASEAN untuk meningkatkan daya saing demi kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik dan kawasan.

“Oleh sebab itu, sesuai dengan tema keketuaan ASEAN Indonesia yaitu Epicentrum of Growth, ASEAN harus bersatu, menguatkan kolaborasi dan berpihak pada produk lokal dan regional, agar ASEAN menjadi pusat produksi dunia dimana produknya dapat mendominasi secara global,” kata Menteri Teten.

Menurutnya, saat ini ASEAN perlu memperkuat ekosistem digital bagi UMKM mulai dari peningkatan literasi digital, equal playing field dalam e-commerce, tidak adanya praktik predatory pricing, sampai dengan menghadirkan akses keuangan yang mudah berbasiskan rekam data transaksi untuk credit scoring.

Menteri Teten menambahkan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah menjadi tuan rumah pada ASEAN Inclusive Business (IB) Summit pada 23-25 Agustus 2023 di Nusa Dua, Bali. Terdapat beberapa usulan terkait komitmen para pemimpin ASEAN untuk membangun Komunitas Ekonomi ASEAN yang kuat, inklusif, dan terintegrasi dengan ekonomi global.

“Salah satu usulannya adalah Indonesia sebagai ASEAN IB Center yang dipusatkan di Smesco Indonesia,” katanya.

Menteri Teten menilai keketuan Indonesia di ASEAN, dapat menjadi momentum bagi pelaku koperasi dan UMKM agar dapat beradaptasi dengan isu-isu strategis yang diangkat seperti transformasi digital UMKM, serta model bisnis yang mengadopsi transisi produksi ke arah ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan pemanfaatan energi terbarukan.

“Selain itu, kesempatan ini bisa dijadikan sebagai upaya bersama dalam mendorong UMKM dalam memperluas akses pasar dan masuk ke rantai pasok global khususnya di Kawasan ASEAN,” ujar Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan acara ini tidak seperti eksebisi UMKM lainnya. Berbagai pelaku UMKM di ASEAN tergabung dalam acara ini mulai dari fesyen, kerajinan tangan, kuliner, dan lainnya.

“Acara ini memperlihatkan keunikan dan keberagaman kultur di ASEAN. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia dan bahkan mungkin di beberapa negara ASEAN lain. Acara ini menjadi momentum untuk menghargai kerja keras UMKM guna menjadi usaha yang sukses,” ucap Arsjad.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Perempuan Tri Hanurita menambahkan acara ini tidak hanya menyatukan pelaku UMKM di ASEAN tapi menjadi showcase kekayaan Asia.

“Kami ingin tingkatkan exposure dan jangkauan pasar. Singapura, Malaysia, Kamboja, Filipina, dan Myanmar tergabung dalam acara ini dan ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasarnya,” ujar Tri Hanurita.

“Acara ini juga menjadi ajang untuk menghubungkan pelaku UMKM di ASEAN. Lalu promosi budaya dan kreativitas lokal juga dapat menjadi wadah untuk mempromosikan budaya di tingkat lokal dan internasional. Harapan kami acara ini penuh manfaat dan produktif bagi UMKM di ASEAN untuk memperluas usaha, meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, hingga menembus pasar global,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Sambut Kerja Sama UNESCAP dan Yayasan Bill & Melinda Gates Promosi Bisnis Inklusif Sektor Pertanian

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi kerja sama yang dilakukan United Nations-Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan Yayasan Bill & Melinda Gates dalam mempromosikan praktik bisnis inklusif, khususnya di sektor pertanian dan pangan sejalan dengan visi Indonesia menciptakan masa depan makmur, adil, dan berkelanjutan.

Menteri Teten menekankan, pertanian memerankan hal penting dalam kehidupan dan sangat berdampak penting bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian.

“Dengan mengadopsi prinsip-prinsip bisnis inklusif, kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan sektor pertanian, memberdayakan petani kecil, koperasi, dan UKM sebagai pemain kunci dalam transformasi menuju bisnis inklusif,” ucapnya saat menjadi pembicara kunci di acara Regional Investment Forum for Inclusive Business in Agriculture and Food Systems di Nusa Dua, Bali (23/8).

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen mendukung dan mendorong inisiatif bisnis inklusif. Ditegaskan MenKopUKM, kolaborasi dengan stakeholder seperti UNESCAP dan Yayasan Bill & Melinda Gates sangat penting dalam mendorong perubahan yang positif, dan ia sangat antusias untuk berkolaborasi untuk kebaikan masyarakat ASEAN.

Tak hanya menyampaikan apresiasinya terhadap UNESCAP dan Yayasan Bill & Melinda Gates, Menteri Teten juga berterima kasih kepada ANGIN (Angel Investors Network Indonesia) sebagai kolaborator dalam sesi business matching forum tersebut.

MenKopUKM melanjutkan, ASEAN merupakan pasar yang menjanjikan dengan banyak potensi yang belum dimanfaatkan, sehingga penting bagi Indonesia untuk dapat menggali berbagai peluang di wilayah ASEAN.

Dengan mengeksplorasi inovasi untuk nilai tambah dan mengembangkan SDM yang dimiliki, maka dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat ASEAN.

“Pertanian merupakan salah satu sektor terbesar dan memainkan peran penting di Asia Tenggara, dimana sektor ini menyediakan lapangan kerja dan kesempatan hidup bagi jutaan orang, terutama di daerah pedesaan,” katanya.

Seiring berkembangnya ASEAN, maka makin bertambah pula tantangan yang dihadapi oleh sektor agrikultur. Untuk menjawab tantangan ini, praktik bisnis yang berkelanjutan (sustainable) dan inklusif semakin penting untuk menjamin ketahanan pangan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Ia menegaskan, bisnis inklusif bukan sekadar strategi bisnis inklusif adalah visi pertumbuhan ekonomi yang tidak meninggalkan siapa pun. Inklusifitas juga berarti memastikan bahwa manfaat kemajuan dapat diakses oleh semua kalangan, terutama kalangan yang berada di piramida terbawah (Base of Pyramid/BoP).

“Dengan memanfaatkan potensi sektor pertanian, kita dapat mengatasi masalah-masalah mendesak seperti kemiskinan, kesenjangan, dan ketahanan pangan, seiring menjaga lingkungan kita untuk generasi mendatang,” ucap Menteri Teten.

Selain itu, pentingnya pemanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk memberdayakan UKM dan koperasi di sektor pertanian, serta meningkatkan pemantauan dan pelaporan menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Akses informasi dan pengambilan keputusan berbasis data berperan penting dalam mencapai tujuan kita secara efisien dan efektif.

Selama forum tersebut berlangsung, diharapkan para peserta aktif terlibat dalam diskusi, pertukaran ilmu, dan mendalami pendekatan yang inovatif terkait bisnis inklusif pertanian dan sistem pangan.

“Mari kita manfaatkan pengalaman dan keahlian panelis yang beragam untuk menciptakan solusi konkret dan menjalin kolaborasi yang akan memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat kita. Bersama-sama, mari kita membangun masa depan pertanian dan sistem pangan menjadi dasar kemakmuran yang inklusif bagi Indonesia,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Under Secretary General UNESCAP Armida Salsiah Alisjahbana mengaku bangga telah terlibat dalam kemitraan yang signifikan dengan Bill & Melinda Gates Foundation untuk mempromosikan model bisnis inklusif di bidang pertanian.

Dikatakan Armida, kemitraan keduanya berupaya untuk berbagi, mempromosikan dan mereplikasi apa yang telah digunakan oleh Pemerintah dan para pemimpin dunia usaha, khususnya dalam mengembangkan bisnis inklusif yang layak secara komersial yang, dan mengurangi risiko bagi petani berpenghasilan rendah dan mampu meningkatkan pendapatan mereka.

“Investasi untuk bisnis inklusif dalam sistem pertanian dan pangan sangat tepat. Meskipun pendanaan darurat untuk mengatasi kenaikan harga pangan dan pupuk diperlukan, investasi transformasional di bidang pertanian akan sangat penting untuk mencegah krisis di masa depan dan untuk memastikan penghidupan yang layak bagi petani kecil,” ucapnya.

Armida lantas mengutip data UNESCAP pada 2022, terdapat 7 persen dari 198 miliar dolar Amerika Serikat (AS) aset yang dikelola di seluruh dunia dialokasikan untuk pangan dan pertanian. Bahkan investasi di AgriTech juga sangat signifikan.

Investasi global dalam start-up AgriTech melampaui 90 miliar dolar AS pada awal 2021, dan dua tahun terakhir menyumbang setengah dari investasi. Data juga menunjukkan bahwa pendapatan bisnis inklusif di sektor ini tumbuh, demikian pula pendapatan petani.

“Di ESCAP, kami berkomitmen untuk mengarusutamakan bisnis inklusif sebagai sarana penting untuk membangun perekonomian yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh,” kata Armida.

Senada dengan hal tersebut, Senior Programme Officer, Global Development Bill & Melinda Gates Foundation Srivalli Krishnan menyakinkan, model bisnis inklusif mengambil peran yang baik, terutama di critival area sejalan dengan langkah lembaganya yang berkomitmen meningkat ekonomi tingkat bawah, mengajak pihak swasta untuk mengembangkan petani-petani kecil.

Dukungan Bill & Melinda Gates Foundation terhadap bisnis inklusif mendukung peningkatan produktivitas pertanian, memperkuat posisi pertanian kawasan ASEAN, agar tetap kokoh dan bisa bertahan dari berbagai goncangan krisis dunia.

“Agenda ini penting dengan memanfaatkan dalam meningkatkan jaringan, melakukan kerja sama dengan organisasi, lembaga/kementerian, pihak swasta mendapat mentor dan spnsor untuk berkembang,” ujar Krishnan.(Jef)