Arsip Tag: MenkopUKM Teten masduki

koperasi dan ukm

MenKopUKM Tekankan Pentingnya Evolusi Produk UMKM Hingga Berbasis Teknologi Modern

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya evolusi produk UMKM yang tidak hanya berbasis teknologi rintisan melainkan harus berbasis teknologi modern.

“Kita ingin produknya unggul, hingga inovasi bisnisnya sudah dengan model bisnis yang bagus,” ucap MenkopUKM, Teten Masduki, pada acara Kick Off Program Pendampingan Mikro Mandiri Tahun 2023, di Jakarta, Jumat (19/5).

Selain itu, Menteri Teten juga menginginkan UMKM harus menjadi bagian dari rantai pasok industrialisasi, karena di seluruh negara maju sudah seperti itu. “Ini yang akan kita kembangkan bekerja sama dengan banyak universitas dan inkubator-inkubator bisnis dari swasta,” ucap MenKopUKM.

Program Pendampingan Mikro Mandiri ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta menjadi inovasi model terhadap program pengembangan kapasitas SDM UMKM yang selama ini telah dilakukan.

“Kedua, program ini sebagai alat untuk mendorong percepatan UMKM naik kelas dan ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Dan kerja sama seperti ini dapat direplikasi dengan stakeholder yang terkait ke depannya,” ucap MenKopUKM.

MenKopUKM menambahkan, saat ini sudah banyak wirausaha dari kalangan anak-anak muda yang masuk berbasis inovasi teknologi. Contohnya, industri sepatu, parfum, dan sebagainya. “Contohnya bahan baku untuk parfum kelas dunia di Prancis itu ada di Indonesia. Dan itu jelas memiliki value yang sangat tinggi,” ucap Menteri Teten.

Begitu juga dengan industri jamu. menurut MenKopUKM, UMKM jamu bisa didorong untuk menjadi industri obat berbasis herbal. Atau, UMKM bisa menjadi rantai pasok dari industri farmasi.

“Membangun UMKM itu harus menjadi bagian dari industrialisasi. Kalau tidak, UMKM akan tertinggal. Intinya, UMKM harus berevolusi untuk menghasilkan produk-produk berbasis teknologi,” kata Menteri Teten. Saat ini, UMKM yang sudah masuk rantai pasok industri baru mencapai 4,1 persen.

Dan untuk itu, MenKopUKM menekankan pentingnya membangun ekosistem bisnis, selain pembiayaan perbankan, hingga kemudahan berusaha. “Sebenarnya, dari sisi regulasi, sudah selesai. Misalnya terkait kemitraan dengan usaha besar, sudah ada kebijakan insentif pajak. Begitu juga dengan aturan pengupahan hingga adanya pembiayaan KUR Klaster,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten meyakini, dengan masuknya UMKM ke rantai pasok industri, akan membuat bisnis menjadi lebih efisien. Di Jepang, misalnya. Di negara itu, UMKM sudah menjadi pemasok komponen bagi sektor industri otomotif. Sementara yang memiliki brand, tinggal menjahit saja.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menjelaskan, program Pendampingan Mikro Mandiri ini adalah program peningkatan kapabilitas dan akses usaha mikro secara berkelanjutan kepada sumber daya produktif. Sehingga, pelaku usaha mikro dapat naik kelas dan terhubung ke ekosistem bisnis yang lebih luas.

“Jadi, program pengembangan kapasitas usaha mikro tidak sekadar pelatihan saja. Tapi, secara utuh didampingi sampai terwujudnya transformasi usaha mikro,” kata Yulius.

Yulius menambahkan, pendampingan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan berkolaborasi dengan Kampus Bisnis Umar Usman. Sebagai rintisan pada 2023 ini, program pendampingan akan diberikan kepada 300 pelaku usaha mikro yang diverifikasi dari total 7.390 pelaku usaha mikro yang telah mengikuti pelatihan di tahun 2021 dan 2022.

“Tujuan diselenggarakannya kick off ini menyelaraskan persepsi bersama dan mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder terkait program Pendampingan Mikro Mandiri,” kata Yulius.

Selain itu, lanjut Yulius, juga untuk meningkatkan sinergi dalam optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam mendorong usaha mikro naik kelas.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Pendidikan Umar Usman Asep Hendriana menyebutkan komitmennya dalam mewujudkan wirausaha di Indonesia semakin baik, hingga meningkatkan rasio kewirausahaan.

“Kami membuat inkubator bisnis dan pendampingan untuk menghasilkan bukan hanya output melainkan juga outcome,” ujar Asep.(Jef)

koperasi dan ukm

Ini Strategi KemenKopUKM Ciptakan 1 Juta Wirausaha Baru Hingga 2024

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen untuk mewujudkan target rasio kewirausahaan 3,95 persen dan menciptakan satu juta wirausaha baru hingga 2024, sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, target tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mencetak 600 ribu wirausaha baru, sedangkan 400 ribu sisanya menjadi tugas bagi pemerintah daerah. Sehingga pada akhir 2024, target satu juta wirausaha baru dapat tercapai.

“Hingga akhir 2022, kami sudah mencetak 392.847 wirausaha lewat berbagai strategi yang dirancang oleh KemenKopUKM, mulai dari program inkubasi usaha, digitalisasi KUMKM, konsultasi bisnis dan pendampingan, kegiatan pengembangan kewirausahaan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), hingga pendataan lengkap di masing-masing daerah,” kata Menteri Teten.

Sepanjang 2022 KemenKopUKM telah melakukan 36 kegiatan pengembangan kewirausahaan, baik yang dilakukan untuk calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan. Dari kegiatan yang telah dilakukan tersebut, KemenKopUKM berhasil melakukan pendampingan kepada 36.821 wirausaha, dengan rincian sebanyak 17.790 merupakan calon wirausaha, 16.144 wirausaha pemula, dan 2.887 wirausaha mapan.

“Untuk pengembangan kewirausahaan tahun ini, kami akan mengagendakan berbagai kegiatan untuk mengulang sukses di tahun 2022, dengan beragam inovasi yang kami harapkan dapat lebih banyak menghasilkan wirausaha baru yang berkualutas,” ujar Menteri Teten.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan, di tahun ini pihaknya telah mengagendakan inkubasi usaha bagi 100 hingga 120 startup yang dilakukan di delapan lembaga inkubator.

Kedelapan lembaga inkubator tersebut antara lain Badan Riset dan Inovasi Daerah NTB, INBIS-Universitas Syiah Kuala, Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara (USU), Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Institut Teknologi Indonesia (PI2B-ITI), Lembaga Inkubator Bisnis Bali, LPPM UNNES, STIA-LAN Bandung, Lembaga Inkubator Universitas Trilogi.

“Kenapa ada banyak kampus yang dilibatkan? Karena kami berharap hasil penelitian bisa dikomersilkan. Ide pendirian startup ini juga bisa datang dari hasil riset. Kami sudah melakukan studi banding ke Melbourne, Australia,” ungkapnya.

Azizah mengatakan, di tahun ini KemenKopUKM sudah melakukan inkubasi di Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Institut Teknologi Indonesia (PI2B-ITI). Kemudian, inkubasi kedua akan dilakukan di Badan Pengembangan Riset Inovasi USU, yang juga bertepatan dengan diselenggarakannya Entrepreneur Hub, dengan tema Wirausaha Baru Tercipta Pengrajin Berdaya pada 15-17 Mei 2023.

Inkubasi di USU tersebut, kata Azizah akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, pihaknya akan menyeleksi para peserta inkubator, kemudian melakukan booth camp selama tiga hari. Langkah selanjutnya adalah coaching clinic yang akan dilakukan sebanyak 7 kali, dan terakhir adalah demo day untuk mempresentasikan hasil dari inkubasi.

“Demo day diperlukan untuk business pitching dengan tiga negara. Kami mengundang calon investor dari Jepang, Korea dan Australia untuk turut serta mendanai bisnis yang sudah kami inkubasi. Selain ketiga negara ini, kami juga melibatkan investor dalam negeri,” kata Azizah.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Pemerintah Berencana Perbanyak SPBU Nelayan di Indonesia

Tinggalkan komentar

Aceh:(Globalnews.id)— Meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan saat ini sedang menjadi salah satu fokus pemerintah dan hal ini diwujudkan dengan menghadirkan lebih banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di berbagai desa nelayan di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan pihaknya bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah bekerja sama untuk menghadirkan SPBUN melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan.

Dia menegaskan program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus membenahi bisnis model perikanan di Indonesia.

“Kami melihat pentingnya kita membangun jaringan SPBU mini untuk nelayan. Kami menyadari 60 persen biaya produksi nelayan habis hanya untuk membeli bahan bakar. Selama ini nelayan membeli BBM di pasar eceran yang mahal antara Rp10 ribu sampai Rp12 ribu. Persoalan ini harus segera diselesaikan,” kata MenKopUKM dalam acara Peresmian SPBUN Koperasi Tunas Usaha Sejahtera sekaligus Mukernas IV Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Lhoknga, Aceh, Minggu (14/5).

“Ada 11 ribu desa nelayan, tapi baru ada 338 SPBU. Maka Pemerintah akan bangun secara bertahap SPBU mini supaya pasokan BBM dekat dengan desa nelayan,” ucap Menteri Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan saat ini sudah ada 7 SPBUN yang hadir melalui program Solusi yakni di Lhoknga, Deli Serdang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan Lombok Timur.

Dia memastikan pemerintah akan memperbanyak SPBUN melalui program Solusi di Indonesia.

“Tahun ini ada 7 piloting dan bahkan Presiden meminta diperbanyak menjadi 250. InsyaAllah kita akan kejar target itu,” ujarnya.

Menurut Menteri Teten, sektor kelautan Indonesia sebenarnya memiliki potensi keunggulan dengan keragaman sumber daya laut yang besar. Namun, pengembangannya saat ini belum dilakukan secara optimal.

“Saya selalu menyebut contohnya Norwegia yang menjadikan budi daya salmon sebagai sumber pendapatan utama negaranya. Sementara kita punya beragam komoditas potensial seperti tuna, kerapu, udang, dan banyak lainnya. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, kita bisa menjadikan sumber daya ekonomi kelautan sebagai keunggulan domestik,” kata Menteri Teten.

Oleh karena itu, dia berharap Koperasi Tunas Usaha Sejahtera tidak hanya mengelola solar bagi para nelayan, tapi juga mengembangkan potensi sumber daya yang ada agar bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan anggotanya.

“Koperasi nelayan jangan hanya menyalurkan solar tapi juga bisa mengelola bisnis turunan hasil dari para nelayan,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menambahkan harapan besarnya agar upaya pemerintah untuk memperbanyak SPBU bagi nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan. “Mudah-mudahan ini dapat berkontribusi besar pada nelayan di Indonesia,” kata Dani.

Dalam acara tersebut hadir 37 dewan pengurus pusat dan dewan pengurus wilayah KNTI.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Pengembangan KUMKM Harus Adaptif Kontributif dan Berkelanjutan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globslnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia harus berkonsep adaptif, kontributif, dan berkelanjutan merespons pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan tantangan global berupa perlambatan ekonomi dunia.

“Kita patut bersyukur, ekonomi kuartal pertama Indonesia masih bisa tumbuh sebesar 5,03 persen YoY (Year on Year) dan inflasi yang masih tetap terkendali di angka 4,33 persen YoY sebagaimana dirilis BPS pada Mei 2023,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya di forum Indonesia Impact Alliance (IIA) di Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Turut hadir dalam acara itu, Region Director Ford Foundation Indonesia Office, Alexander Irwan; Indonesia Impact Alliance Advisor, Bambang Brodjonegoro; Indonesia Impact Alliance Chair Person, Romy Cahyadi; dan President Ford Foundation Darren Walker, serta para investor dan starup dari dalam dan luar negeri.

MenKopUKM Teten mengatakan dalam tahun pemulihan ekonomi ini, diperlukan rencana dan arah kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM (KUMKM) yang lebih adaptif, kontributif, dan berkelanjutan. Ia mencontohkan terkait pendanaan UMKM, saat ini masih terjadi kesenjangan finansial.

Berdasarkan survei Bank Indonesia (2020), ada kesenjangan finansial (financial gap) yang masih sangat besar dimana sebanyak 69,5 persen pelaku UMKM belum mendapatkan akses kredit perbankan. Sementara potensi permintaan kredit mencapai Rp1.605 triliun. “Inilah yang harus dipenuhi oleh skema investasi dan pembiayaan yang mudah,” kata Menteri Teten.

Lebih lanjut MenKopUKM menjelaskan, sejauh ini pemerintah terus merilis kebijakan pendanaan yang mudah dan murah bagi UMKM antara lain, alokasi kredit perbankan untuk UMKM yang
ditingkatkan dari sebelumnya 20 persen menjadi 30 persen pada 2024.

Langkah ini diikuti dengan meningkatnya alokasi KUR yang pada 2023 mencapai Rp450 triliun, jauh lebih besar dari tahun 2022 yang hanya Rp365 triliun. Kemudian ada program KUR Kluster dimana pembiayaan kepada UMKM akan sejalan dengan pengembangan sentra-sentra produksi rakyat (sektor riil) atau tidak lagi perorangan.

Selanjutnya, pembiayaan koperasi melalui LPDB KUMKM dengan tingkat suku bunga yang rendah. Lalu ada Insentif bagi usaha besar yang memberikan bantuan pemodalan bagi UMKM. Kemudahan izin berusaha serta pemberian tax holiday dan tax allowance dalam kegiatan penanaman modal.

*Dampak Sosial dan Lingkungan*

MenKopUKM juga menyoroti pembangunan UMKM kedepan yang tidak sekadar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan namun juga berdampak pada kehidupan sosial dan lingkungan. “Saya mengapresiasi investor yang fokus membantu pelaku UMKM, memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial, pengentasan kemiskinan dan isu lingkungan sehingga mendukung upaya pemerintah juga dalam menurunkan angka kemiskinan dan mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) serta net zero carbon emission,” katanya.

Di sisi lain Menteri Teten menambahkan, tren pemuda pengusaha saat ini juga telah bergeser pada bisnis hijau, tercatat 84 persen anak muda tertarik melakukan bisnis hijau, 58 persen memulai bisnis untuk perbaikan lingkungan, dan 56 persen menghasilkan green clothing, low carbon product, dan waste reduction
system sebagaimana survei KemenKopUKM dan UNDP pada 2021.

“Saya optimistis Indonesia Investment Alliance (IIA) dapat berperan sebagai katalisator dalam mendorong modal dari dalam dan luar negeri yang diinvestasikan dalam UMKM yang menghasilkan dampak sosial dan lingkungan,” ujar Menteri Teten.

Sementara di bidang investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat pada kuartal I/2023, penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia sebesar Rp177Triliun. Angka tersebut naik 20,2 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) sebesar Rp147,2 triliun.

“Saya berharap Indonesia Impact Alliance dapat menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara penyedia modal, pemerintah, koperasi, dan UMKM untuk mempercepat pertumbuhan investasi berkelanjutan yang pada akhirnya mendorong perkembangan jumlah UMKM ramah lingkungan di dalam negeri,” kata Menteri Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Industri Furnitur Lokal Harus Mampu Bidik Pasar Ekspor Alternatif

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung industri furnitur dan home decor di Indonesia terus memperluas akses pasarnya mengingat Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang selama ini menjadi pasar terbesar industri tersebut sedang mengalami resesi ekonomi.

“Dalam beberapa waktu ke depan industri furnitur dan home decor harus membidik pasar alternatif tak hanya Amerika dan Eropa tetapi juga Timur Tengah misalnya. Karena dunia sedang mengalami perubahan kekuatan ekonomi. Ini tak sebentar saja terjadi. Kita harus melihat potensi market baru, jangan hanya fokus di market tradisional itu-itu saja,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara launching Pameran ‘The International Furniture and Craft Fair Indonesia atau (IFFINA),’ di Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Menteri Teten, tidak hanya di dalam pasar domestik, negara tujuan ekspor lainnya juga diharapkan terus dikembangkan. Sehingga pasar global dan para buyer internasional tidak perlu lagi datang ke pameran-pameran furnitur di luar negeri, namun bisa langsung datang ke pameran furnitur di Indonesia termasuk di pusat-pusat showcase cluster furniture/home décor.

Mengutip dari KataData pada 2022, ekspor produk furnitur dan kerajinan Indonesia mencapai 3,5 miliar dolar AS (Rp51,65 triliun), serta menyerap sebanyak 143 ribu orang tenaga kerja dari 1.114 ribu perusahaan. Pemerintah menargetkan ekspor industri furnitur dapat menembus 5 miliar dolar AS (Rp73,78 triliun) pada 2024.

“Furnitur menjadi kekuatan ekonomi Indonesia karena Indonesia punya sumber daya alam berupa bahan baku yang kaya. Dan furnitur ini mampu menciptakan lapangan kerja yang besar,” katanya.

Selanjutnya pada 2022, sebesar 90 persen produk hasil industri furnitur dipasarkan di luar negeri dengan Amerika Serikat sebagai pangsa pasar terbesar produk furnitur Indonesia yang menyerap 51 persen, dari total nilai ekspor furnitur lokal, sementara pasar Eropa menyerap sekitar 19 persen.

Untuk itu, salah satu upaya dalam memperluas akses pasar tersebut, maka digelar pameran IFFINA 2023 yang diinisiasi oleh Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO). Di mana event internasional tersebut akan dilaksanakan pada 14-17 September 2023, di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

Menteri Teten berharap, IFFINA dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha UMKM di sektor furnitur untuk memperluas akses pasar. “Nanti harus lebih banyak lagi event furnitur di dalam negeri. Karena importir lebih senang ada pusat furnitur, sehingga tak perlu blusukan ke berbagai workshop lebih baik datang ke satu tempat produknya,” kata Teten.

MenKopUKM menyebutkan, dalam rangka mendorong peningkatan spesifikasi para pelaku UKM di sektor furnitur untuk berstandar internasional. Seperti, pendirian rumah produksi bersama (factory sharing) sektor furnitur yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Menurut Teten, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) juga mendorong terciptanya produk furnitur/home décor yang ramah lingkungan, dengan pemanfaatan material dari bambu, bahan recycle (plastik). Pada 2023 ini, KemenKopUKM akan membangun factory sharing pengolahan bambu di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Bambu pertumbuhan cepat, sehingga isu lingkungan bisa difokuskan lebih cepat. Bambu juga lebih produktif empat kali lipat dari jenis kayu lainnya. Seperti IKEA misalnya, mereka hingga kini masih menggunakan material bambu dari China, namun sebenarnya bambu kita juga lebih kompetitif,” katanya.

Bahkan ada sekitar pengembangan 40 ribu bambu yang ada di NTT, bersama Pemerintah, KemenKopUKM terus berupaya mempeluas bambu di daerah. “Upaya ini dapat mendorong kapasitas produksi dalam skala massal yang terstandardisasi,” ujarnya.

Selanjutnya, KemenKopUKM menginisiasi program SMExcellence yaitu melalui kegiatan kurasi, business matching antara UMKM dan aggregator/ buyer representative di sektor furnitur dan home décor agar pelaku UKM mampu menciptakan produk–produk yang dapat bersaing dan diterima pasar global.

Teten menegaskan, industri kreatif termasuk furnitur, home decor, dan home ware memiliki keunggulan kompetitif dibanding negara lain, karena Indonesia memiliki bahan baku yang beraneka ragam serta kreativitas dan tenaga kerja yang terampil.

“Saya berharap melalui kegiatan ini, dapat memperkuat pasar domestik industri furnitur dan memperkenalkan Indonesia di pasar internasional karena pasar kita sangat besar,” ucap MenKopUKM.

*Pameran Internasional IFFINA*

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum ASMINDO Dedy Rochimat mengatakan, pihaknya kembali akan menggelar IFFINA, setelah sebelumnya sempat vakum selama enam tahun. Tahun in merupakan ke-10 kalinya penelenggaraan IFFINA sejak pertama kali digelar pada 2008, kali ini IFFINA akan didukung oleh tiga Kementerian terkait, yakni Kementerian Perindustrian, KemenKopUKM, Kementerian Perdagangan, serta Bank Indonesia (BI).

Dedy menyebut, industri mebel dan kerajinan merupakan industri yang PDB-nya terus tumbuh sejak enam tahun terakhir. Selain itu, pasar mebel dunia adalah pasar yang sangat potential bagi Indonesia. Pada 2022 saja, pasar mebel dunia berhasil mencatat pendapatan secara global sebesar 695 miliar dolar AS (Rp l10.256,8 triliun) dan diprediksi meningkat menjadi 766 miliar dolar AS (Rp11.304,6 triliun) pada akhir 2023.

“Tetapi jika dibandingkan dengan Indonesia, industri mebel indonesia saat ini baru bisa mencatatkan pendapatan sebesar 2,8 miliar dolar AS (Rp41,32 triliun) tahun 2022, yang secara ranking global menempatkan kita di urutan ke-17 dunia dan ke-4 di regional asia, masih di bawah China, Vietnam, dan Malaysia,” kata Dedy.

Menurut dia, angka tersebut masih cukup kecil, padahal industri mebel merupakan industri strategis yang memiliki banyak manfaat. Selain menjadi industri penghasil devisa yang kuat, industri mebel juga memiliki nilai tambah yang tinggi karena rantai nilai yang panjang dan keunggulan pada sumber daya alam Indonesia yang melimpah.

“Kita punya hutan produksi seluas 68 juta hektare, kita produsen 85 persen rotan dunia, dan kita nomor tiga produsen bambu terbesar dunia setelah China dan India. Industri mebel juga menjadi penyerap tenaga kerja yang besar karena termasuk dalam industri padat karya yang menyerap 500 ribu tenaga kerja langsung per tahun 2021,” ungkapnya.

Selain itu, industri mebel juga menciptakan multiplier effect yang luas bagi industri lainnya dan berkontribusi menggerakkan sektor industri lainnya melalui produk-produk bahan baku dan bahan pendukung yang dibutuhkan dalam menghasilkan produk mebel.

“Setelah pandemi berakhir dan perdagangan lintas negara sudah mulai lancar kembali, sudah saatnya bagi Indonesia untuk mendorong produksi mebel dan kerajinan, baik untuk pasar ekspor maupun kebutuhan pasar dalam negeri,” kata Dedy.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menambahkan, sektor industrial memberikan kontribusi sebesar 53,4 persen ke PDB Non Migas, di mana industri furnitur berkontribusi sebesar 1,3 persen dengan nilai ekspor sebesar 2,47 miliar dolar AS pada 2022, atau turun 2 persen dari ekspor tahun 2021. Diprediksi, tren ini masih akan terjadi tahun ini dan tumbuh pada 2024.

“Kontraksi disebabkan oleh kondisi global yang harus terus diwaspadai. Namun kami yakin, melihat kondisi pasar dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) per April 2023 sebesar 51,38 persen berada di level ekspansi. Artinya, industri furnitur perlahan masuk kategori ekspansi dan mulai bangkit lagi. Hal ini perlu dimanfaatkan oleh pelaku industri Tanah Air, agar terus lebih baik dan berdaya saing,” kata Putu.

Untuk itu, Kemenperin katanya, fokus pada tiga strategi dalam mengubah stagnasi industri furnitur. Pertama, mengalihkan pasar ekspor terdampak resesi ke pasar domestik.

Kedua, bersama kementerian terkait, memperluas negara tujuan ekspor ke pasar non tradisional dengan membentuk satgas. Dan ketiga, memperkuat media promosi lewat pameran fisik dan media digital.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Perkuat Hilirisasi Produk Fesyen Berbasis Kulit Domba Garut

Tinggalkan komentar

Garut:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan akan memperkuat hilirisasi produk fesyen berbasis kulit domba asal Garut dengan membangun Factory Sharing atau Rumah Produksi Bersama di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Saya bersama desainer Poppy Dharsono dan Bupati Garut akan mengembangkan hilirisasi produk kulit asli Garut, agar kualitas produknya jauh lebih baik,” ucap MenKopUKM Teten Masduki pada acara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut Wisata Explore, dalam rangka HUT Garut ke-210, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu malam (6/5).

Di samping itu, selain Rumah Produksi Bersama, MenKopUKM juga merasa perlu membangun dan meningkatkan kualitas SDM di dalamnya. “Kami akan bekerja sama dengan pihak lain, terutama dengan para desainer produk-produk kulit, agar SDM di sini semakin berkembang,” kata Menteri Teten.

Keyakinan Menteri Teten akan pengembangan produk kulit asli Garut bukan tanpa alasan. MenKopUKM membandingkan dengan brand ternama asal Italia, Gucci, yang sama-sama sudah berumur 100 tahun. Bahkan, keduanya kala itu sama-sama diawali dengan memproduksi sadel kuda.

“Zaman kolonial, perajin kulit Garut juga sudah membuat sadel kuda. Namun, produk Italia mampu berkembang pesat hingga menjadi brand ternama dan mendunia. Sementara Garut baru sebatas produk jaket kulit. Itu pun masih harus dibenahi,” ucap Menteri Teten.

Untuk mendukung hal itu, Menteri Teten berharap Garut mengembangkan lebih banyak lagi event-event besar untuk mempromosikan potensi unggulan daerahnya. Ia membandingkan dengan Banyuwangi yang memiliki 160 event dalam setahun sehingga menjadikannya sebagai destinasi terbesar kedua setelah Bali yang dikunjungi wisatawan.

“Harus direncanakan dengan matang agar ada event yang masuk kalender nasional, bahkan dunia. Lihat saja di Jember, mereka punya Jember Fashion Carnaval yang telah menjadi event kalender dunia,” kata Menteri Teten.

Terlebih Kabupaten Garut memiliki beberapa potensi wisata dan produk unggulan yang terkenal, seperti wisata alam, komoditas jeruk Garut, dodol Garut, Batik Tulis Garutan, fesyen dan kerajinan kulit Garut, hingga minyak akar wangi. Selain itu, Kabupaten Garut juga memiliki keunggulan di sektor peternakan, yaitu domba Garut.

Bagi Menteri Teten, dengan mengembangkan pariwisata Kabupaten Garut, secara otomatis bakal berdampak pada peningkatan usaha para pelaku UMKM yang ada di wilayah itu. “Para pelaku UMKM bisa mengembangkan kualitas oleh-oleh khas asal Garut, khususnya dodol dan produk kulit,“ ujar Menteri Teten.

Contohnya Jepang, kata Menteri Teten, yang mampu mengemas oleh-oleh dari negara itu dengan konsep gift atau kado. “Mereka tidak sekadar menjual makanan dan kerajinan saja. Lebih dari itu, produk mereka memiliki kemasan yang bagus dan unik. Kita harus mengarahkan Garut seperti itu, karena dari situlah kekuatan UMKM bisa dioptimalkan,” kata Menteri Teten.

Sementara Wakil Bupati Garut Helmi Budiman meyakini tahun ini Factory Sharing produk kulit akan segera berdiri. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas produk UMKM asal Garut, khususnya produk kulit.

“Event ini juga sebagai implementasi dari amanat Presiden Jokowi untuk menumbuhkan perekonomian daerah, khususnya di sektor pariwisata dan UMKM,” kata Helmi.

*Harus Berkolaborasi*

Bahkan, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani yang turut hadir, menekankan pentingnya untuk menggelar event seperti ini di Garut, Jabar, hingga tingkat nasional. “Semua pihak harus berkolaborasi dalam mendukung kegiatan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara,” ucap Hariyadi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPC PHRI Garut H Deden Rochim menyampaikan jika kegiatan PHRI Garut Wisata Explore 2023 bermaksud untuk menjelajahi pariwisata yang ada di Kabupaten Garut. Sebab, kota berjuluk Kota Intan ini memiliki beragam potensi wisata alam mulai dari gunung, laut, lembah, hingga sungai.

“Wisata Explore bersama PHRI ini salah satunya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Garut. Itu intinya,” ujar Deden.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Kelembagaan dan Hilirisasi Jadi Kunci Kesejahteraan Petani

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa kelembagaan dan hilirisasi menjadi kunci untuk menyejahterakan petani, menurutnya kedua hal tersebut sampai saat ini masih belum sepenuhnya dimiliki oleh para petani.

“Ada yang perlu kita bangun yakni kelembagaan untuk produksi dan hilirisasi. Kita tidak boleh lagi petani bertani sendiri-sendiri. Misalnya di sini paling banyak petani punya lahan kopi 1 hektare per orang. Tapi ini kalau diolah sendiri kesejahteraannya belum bisa terangkat,” ucap MenKopUKM Teten Masduki saat melakukan Kunjungan ke Koperasi Produsen Tani Kini Dharma Kriya dengan Komoditas Unggulan Kopi Arabika dan Jeruk Siam di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Senin (1/5).

Menurutnya, kelembagaan dan hilirisasi ini dapat diwujudkan melalui korporatisasi petani melalui koperasi. Dia menegaskan sudah banyak contoh koperasi di luar negeri yang sukses.

“Kalau sering lihat di YouTube, petani di Amerika dan New Zealand itu ribuan hektare dan membangun corporate farming, jadi efisien. Kita harus berusaha dalam luasan yang ekonomis,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten mengatakan, para petani di Kintamani dapat mencontoh pembentukan korporatisasi yang sudah dilakukan di beberapa tempat.

Salah satunya yang dilakukan di Lampung, di mana diterapkan pengembangan kebun pisang di lahan 400 ha melibatkan 600 orang yang tergabung dalam koperasi.

“Digabung dan dikonsolidasi untuk membangun koperasi lalu menanam pisang jenis mas kirana Lumajang untuk diekspor ke Singapura dan Jepang. Ternyata bisa para petani kita menghasilkan produk berstandar ekspor. Padahal untuk masuk pasar global, pisang butuh 21 sertifikasi dan ada 3 yang harus direview khusus. Ini susah kalau sendiri-sendiri. Jadi harus diperkuat kelembagaannya melalui koperasi. Agar memenuhi standar,” tuturnya.

Selain itu, KemenKopUKM juga mengembangkan korporatisasi farming di Ciwidey, Jawa Barat, yang memproduksi sayur-sayuran dan saat ini telah berhasil menyuplai ke berbagai pasar ritel modern.

Menteri Teten menekankan, beberapa contoh ini menunjukkan bahwa petani dapat sukses dan sejahtera.

“Jadi apa yang ditanam petani sesuai permintaan pasar baik varietas termasuk volume dan kapan panennya. Dengan peran pertanian terencana tidak ada lagi keluhan saat panen harga jatuh. Jadi kuncinya kelembagaan dan hilirisasinya,” ujar Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedhana Artha mengapresiasi kehadiran Menteri Teten di Kintamani. Dia menjelaskan bahwa Kintamani memiliki potensi komoditas kopi dan jeruk yang sudah dikenal baik di kancah nasional maupun internasional terutama untuk kopi arabika.

“Secara statistik lahan kopi 5.900 ha, produksi 2 ribu ton per tahun. Jeruk 3.500 ha produksi 3 ribu ton lebih. Ini menjadi kekuatan ekonomi Bangli dan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” tutur Nyoman.

Dia berharap, kehadiran Menteri Teten dapat mendukung terbentuknya korporatisasi petani di Bangli agar komoditas unggulan mereka dapat menyejahterakan petani.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Perkuat Sinergi Percepat Sertifikasi Halal, NIB, dan SNI bagi UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dalam program percepatan perizinan tunggal melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang meliputi Perizinan Berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB), Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

“Itu sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja, mencakup transformasi dari informal ke formal disinergikan, salah satunya melalui percepatan,” kata MenKopUKM, Teten Masduki, pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan SNI Bina UMK, bagi Usaha Mikro, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (11/4).

Terkait Sertifikasi Halal, Menteri Teten menambahkan, pemerintah menargetkan Indonesia sebagai pusat industri halal pada 2024 sekaligus sebagai kiblat industri fesyen dunia.

“Potensi tersebut harus dioptimalkan, bukan hanya sebagai target pasar utama, tapi juga pusat produsen halal dunia,” ucap Menteri Teten.

Ia menambahkan saat ini pihaknya terus mendukung penuh program sejuta sertifikasi halal untuk UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Untuk itu pihaknya bersama BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) terus bersinergi dalam upaya peningkatan kapasitas produksi makanan dan minuman halal hingga terbitnya sertifikasi halal.

Sedangkan terkait legalitas usaha melalui penerbitan NIB, MenkopUKM menyebutkan, pemerintah menargetkan penerbitan NIB 100 ribu perhari izin harus keluar.

“Data pada sistem OSS per 4 April 2023, telah terbit NIB 3.731.047 atau 5,8 persen dari total pelaku UMKM. Perlu dilakukan percepatan transformasi formal usaha mikro untuk memperbaiki struktur ekonomi saat ini. Kami menargetkan minimal 10 juta NIB dapat terbit di tahun ini,” kata MenkopUKM.

Menteri Teten melihat banyak potensi capaian target bersama yang dapat diwujudkan setelah penerbitan NIB. Diantaranya, potensi target 7,1 juta debitur KUR, yang bisa dorong dengan NIB karena memungkinkan UMKM semakin mudah mengakses KUR.

Ada juga potensi pemberdayaan 12,7 juta nasabah PNM Mekaar Indonesia, yang memiliki Unit Mekaar dan jumlah nasabah serta pendamping nasabah yang cukup banyak, bisa digerakkan melalui penerbitan NIB.

KemenkopUKM juga telah melakukan pendataan melalui SIDT (System Informasi Data Tunggal) KUMKM, dimana kurang lebih hampir 8,7 juta pelaku usaha yang belum memiliki NIB dan ini menjadi target pendamping internal. Yakni, pendamping Garda Transfumi, PK2UMK, dan PLUT KUMKM.

Selain itu, adanya potensi 4,3 juta merchant marketplace, serta peran aktif dari 249 unit Rumah BUMN dalam melakukan pendampingan penerbitan NIB.

“Untuk mencapai potensi 10 juta target tersebut, diperlukan kesiapan sistem oss.go.id dalam mengakomodir jumlah UMK pendaftar. Selain itu, perlu secara masif Gerakan Transformasi Formal Usaha Mikro melalui sinergi dan kolaborasi multipihak untuk fasilitasi pendampingan,” kata Menteri Teten.

Lebih dari itu, MenkopUKM menyebutkan, ke depan secara bertahap juga perlu strategi kampanye benefit setelah UMKM memiliki NIB.

“Yaitu, mudah dalam mengakses pembiayaan bank dan non bank hingga prioritas dalam program pendampingan oleh pemerintah. Capaian target ini tentu perlu dukungan dari semua pihak,” ujar Menteri Teten.

Sedangkan terkait SNI Bina UMK, pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi usaha mikro dan kecil. Salah satunya, berupa kemudahan izin berusaha serta hak mengunakan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK bagi produk UMK berisiko rendah.

Berdasarkan data yang dimiliki BSN, sejak dioperasikannya OSS/Sistem Perizinan Tunggal untuk pelaku UMK, sampai per 1 Februari 2023 tercatat sekitar 62,505 (0,09 persen) pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK secara gratis.

“Selain sosialisasi dan pendampingan masif, sangat diperlukan juga role model UMKM penerapan SNI Bina UMK minimal 30 persen dari yang telah diterbitkan NIB-nya dapat menggunakan tanda daftar SNI Bina UMK,” ucap Menteri Teten.

*Lima Langkah Strategis*

Dalam kesempatan itu, MenkopUKM juga menyatakan NIB memungkinkan akses pencapaian target yang disepakati, baik sertifikasi halal maupun SNI Bina-UMK.

“Kami ingin ada kepastian dan percepatan guna meningkatkan angka partisipasi multipihak yang dapat memfasilitasi UMK untuk memperoleh perizinan tunggal melalui lima langkah strategis,” kata Menteri Teten.

Pertama, setelah rapat koordinasi ini, masing-masing institusi/lembaga dan stakeholders menyampaikan rencana target untuk mendukung percepatan penerbitan NIB dan sertifikasi halal bagi usaha mikro mitra binaan masing-masing.

Kedua, masing-masing Kementerian/Lembaga dan stakeholders menyediakan program afirmasi atau akselerasi penerbitan NIB, sertifikasi halal, dan SNI Bina UMK bagi usaha mikro mitra binaannya.

Ketiga, bagi Kementerian/Lembaga dan stakeholders yang memiliki tenaga pendamping, terus meningkatkan peran tenaga pendampingnya untuk melakukan pendampingan perizinan tunggal.

Keempat, mempercepat penyelesaian integrasi sistem Perizinan Tunggal lintas Kementerian/Lembaga.

Kementerian Koperasi dan UKM saat ini juga tengah mengembangkan sistem informasi legalitas usaha dan seritifikasi produk, termasuk di dalamnya akses bagi usaha mikro untuk mendapatkan pendampingan perizinan tunggal yang dapat terkoneksi dengan para pengampu kebijakan.

“Kelima, pihak Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank memprioritaskan usaha mikro yang memiliki NIB untuk mengakses pembiayaan,” ucap Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendorong perbankan nasional agar konsisten menjalankan program kredit tanpa agunan sebesar Rp25 juta hingga Rp100 juta untuk UMKM.

“Di lapangan banyak yang masih dimintai agunan dan syarat lain seperti SIUP dan TDP. Padahal, dengan NIB sudah mencakup semuanya,” kata Bahlil.

Bahlil menambahkan, segala urusan UMKM harus dipermudah sebagai bentuk keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan.

“Soal sertifikat halal juga di lapangan perlu dievaluasi karena ada yang masih dipungut biaya atau tidak gratis. Ada yang membayar hingga Rp6 juta. Padahal, kami selalu menggaungkan program ini gratis untuk pengurusannya. Itulah kondisi yang ada sekarang,” ujar Bahlil.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Apresiasi Puluhan Ribu Akun Penjualan Pakaian Bekas Ilegal di e-Commerce Diberantas

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi selama pemberantasan penjualan pakaian impor bekas ilegal, sudah ada puluhan ribu akun, merchant, dan link di e-commerce, marketplace, maupun social media commerce, yang diberantas atau di-take down.

“Sudah ada kesepakatan bersama antara kementerian dan lembaga, serta e-commerce, marketplace, maupun sosial media commerce, terkait hal itu. Tercatat ada sekitar 40 ribu akun yang sudah ditake down. Pelaku e-commerce juga memiliki concern yang sama, dengan mentake down para penjual pakaian bekas impor ilegal,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat memberikan keterangan persnya usai Rapat Koordinasi dengan K/L, Bareskrim Polri, Bea Cukai, dan sejumlah e-Commerce, di Jakarta, Kamis (6/4).

Meski begitu, Menteri Teten mengakui, dalam rapar itu terungkap bahwa meski sudah banyak yang ditakedown, namun banyak dari mereka yang sering berganti-ganti keyword dalam melakukan aksinya. Untungnya, para pelaku e-commerce sudah memiliki internal control yang baik, sehingga mereka tidak leluasa berjualan kembali,” kata MenKopUKM.

Terkait dampak dari maraknya penjualan pakaian bekas impor ilegal, MenKopUKM mengungkapkan, menjelang Hari Raya Idul Fitri ini para pelaku UMKM kekurangan order. Padahal, biasanya, menjelang lebaran seperti sekarang ini, mereka sudah kebanjiran order dan kehabisan stok barang.

“Oleh karena itu, melihat dampak besar yang ditimbulkan, seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk sektor hilirnya, memiliki komitmen kuat untuk memberantas penjualan pakaian bekas impor ilegal,” ujar Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, yang paling memukul UMKM adalah penjualan di socio-commerce. “Itu yang paling berdampak. Saya banyak mendapat keluhan dari perlaku UMKM di mana produksi mereka menurun drastis. Termasuk menjelang Lebaran ini benar-benar tidak ada order. Biasanya sudah ada,” kata MenKopUKM.

MenKopUKM berharap koordinasi harus lebih ditingkatkan kembali. Pasalnya, bila melihat jumlah pakaian impor ilegal yang masuk berjumlah besar hingga ratusan kontainer, itu bukan melalui pelabuhan tikus. “Bahkan, mereka juga berani beriklan di e-commerce. Untungnya, semua e-commerce sepakat untuk memberantasnya. Tapi, harus dipahami juga, regulasi atau aturan main di setiap e-commerce itu berbeda-beda,” ujar Menteri Teten.

Dalam kesempatan itu, MenKopUKM pun meminta pihak Bareskrim Polri dan Bea Cukai untuk menindak bandar besar, grosir, dan distributor pakaian bekas impor ilegal, bukan pedagang eceran.

Sementara itu, Head of Consumer Protection and Medical Innovation Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Even Alex Chandra menegaskan, tetap pada komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna, dengan telah mentakedown puluhan ribu iklan pakaian bekas impor ilegal. “Koordinasi dengan lintas sektor agar seluruh produk ilegal bisa diselesaikan permasalahannya,” kata Even.

Even berharap dukungan dari semua pihak agar melaporkan apabila ada produk ilegal yang sekiranya mengganggu, supaya bisa ditindak.

“Kenapa masih ada yang berjualan pakaian bekas impor ilegal di marketplace? Karena, selalu ada orang-orang yang berusaha break the system. Salah satunya, menghindari take down dengan penjual tidak menulis produknya pakaian bekas, tapi menggunakan keywords lain,” ungkap Even.

Terkait penindakan barang ilegal di e-commerce, akan dicari oleh sistem Artificial Intelligence (AI) dari marketplace dan otomatis akan segera diturunkan. “Selain itu, bisa juga apabila ada permintaan resmi dari kementerian terkait link-link produknya, bisa langsung ditakedown,” kata Even.

Tercatat, ada 40 ribuan link atau merchant sudah ditake down oleh seluruh marketplace yang tergabung di idEA per akhir Maret 2023. “Apabila seller masih melakukan pelanggaran berulang, sekali dua kali akan diperingati, tapi jika masih diulangi akan dibanned,” ujar Even.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Indonesia Trading House Guangzhou Jadi Sarana Produk UMKM Tembus Pasar Tiongkok

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi Bank Indonesia (BI), Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, Konsulat Jenderal Indonesia Guangzhou, dan Wellica Corp dalam mendukung terbentuknya Indonesia Trading House di Guangzhou, Tiongkok, yang dinilainya efektif menjadi sarana produk UMKM Indonesia untuk menembus pasar Tiongkok.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Peluncuran Indonesia Trading House Guangzhou secara daring, Jakarta, Kamis (30/3), mengatakan pendirian Indonesia Trading House ini akan menjadi sarana bagi produk UMKM untuk memperluas pasar di Tiongkok.

“Pembentukan Indonesia Trading House Guangzhou yang sangat strategis ini dapat menjadi hub perdagangan dan promosi produk-produk UMKM Indonesia untuk dapat menembus pasar Tiongkok, secara omni-channel baik online dan offline,” ucapnya.

Menurut Menteri Teten, dengan jumlah penduduk 1,4 miliar dan pertumbuhan disposable income per kapita yang signifikan, Tiongkok merupakan mitra dagang strategis untuk Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren perdagangan Indonesia dengan Tiongkok pada tahun 2022 saja mencapai 149,41 miliar dolar AS, meningkat 20,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan sebesar 6,4 miliar, meningkat 118,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Diharapkan pada tahun 2023 dengan hadirnya Indonesia Trading House ini, terjadi peningkatan ekspor yang lebih besar terutama untuk produk dan komoditas UMKM yang memiliki permintaan yang cukup tinggi di antaranya produk kopi, kakao, rempah, dan sarang burung walet,” ucap Menteri Teten.

Menteri Teten juga menjelaskan, saat ini pemerintah secara aktif tengah mendorong perluasan pasar UMKM ke pasar global melalui pembentukan Indonesia Trading House.

Diharapkan pada tahun 2024, Indonesia Trading House sudah dapat berdiri di 8 negara di antaranya Swiss, Tiongkok, Singapura, Australia, Jepang, Belanda, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Menurutnya, fungsi Indonesia Trading House, secara komperensif dapat berupa penyelenggaraan event seperti bazaar, Indonesia Night, demo atau food tasting, restoran dan cafe, pusat konsultasi, bisnis matching, market intelligent, warehouse, konsolidasi logistik, konsultasi dan pendampingan UKM, serta fulfillment center.

“Semua hal ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM,” tuturnya.

Pendirian Indonesia Trading House Guangzhou ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan konsultasi UKM untuk masuk ke dalam pasar Tiongkok dan memperkuat branding produk Indonesia.

Di tempat yang sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun menambahkan bahwa hadirnya Indonesia Trading House Guangzhou dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Tiongkok.

“Harapan kami, dengan pembukaan trading house ini dapat mendorong peningkatan ekspor RI dan Tiongkok. Tahun lalu ekspor kita mendekati 150 miliar dolar AS dan dengan pendirian trading house ini dapat meningkatkan lagi eskpor kita dan juga meningkatkan peran UMKM dalam hal ekspor,” kata Djauhari.

Lebih lanjut, Konsul Jenderal Republik Indonesia Guangzhou Ben Perkasa Drajat mengatakan bahwa Indonesia Trading House Guangzhou ini terbuka bagi seluruh pelaku usaha khususnya untuk UMKM.

“Sebagai awalan, akan ada beberapa produk unggulan seperti kopi, kokoa, sarang burung walet, dan sebagainya yang akan dihadirkan. Kami optimistis diluncurkannya ini akan membuat kerja sama Indonesia dan Tiongkok akan menjadi lebih baik lagi,” ucap Ben Perkasa.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Beijing Tutuk SH. Cahyono berharap peluncuran Indonesia Trading House Guangzhou dapat mempererat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok.

“Peluncuran trading house ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi kedua negara khususnya dapat memberdayakan pelaku UMKM. Kami siap menyediakan produk berkualitas dari para pelaku UMKM Indonesia,” kata Tutuk.(Jef)