Arsip Tag: MenkopUKM Teten masduki

koperasi dan ukm

MenKopUKM Usulkan Ada Pelabuhan Khusus Pakaian Impor Antisipasi Penyelundupan Barang Ilegal

Tinggalkan komentar

Cikarang:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengusulkan sudah saatnya Indonesia memiliki satu pelabuhan khusus untuk barang-barang impor, utamanya produk tekstil dan pakaian impor, untuk mengantisipasi penyelundupan sehingga produk-produk impor tidak bisa langsung masuk ke pasar terutama di Pulau Jawa.

MenKopUKM Teten Masduki menyarankan misalnya lokasi berlabuhnya produk impor ditempatkan di Pelabuhan Sorong, Papua. Dari Sorong baru bisa masuk ke pelabuhan lain di Pulau Jawa. Sehingga, secara harga, produk UMKM tetap bisa kompetitif dengan produk impor tersebut.

“Itu sah kita mengatur seperti itu, untuk melindungi produk lokal agar lebih kompetitif,” kata MenKopUKM Teten Masduki usai menyaksikan pemusnahan barang bukti pakaian bekas ilegal hasil operasi penegakan hukum gabungan Bareskrim Polri dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, yang berlokasi di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/3).

Di acara yang juga dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Agus Ardianto, dan Dirjen Bea Cukai Askolani, Menteri Teten berharap ada restriksi terhadap produk impor, karena pasar luar juga memberlakukan restriksi terhadap produk impornya untuk memperkuat produk lokal mereka.

“Kita ini terlalu longgar. Saya usul ke Mendag, termasuk yang impor legal, kita minta juga ada restriksi. Barang kita di luar sana juga banyak dihambat. Salah satunya dengan isu lingkungan, dan sebagainya,” kata MenKopUKM

Intinya, kata Menteri Teten, jangan terlalu banyak pintu masuk untuk produk impor. Tapi, ditempatkan di satu lokasi saja. Misalnya, di Pelabuhan Sorong, Papua. Sehingga, akan lebih mudah mengontrolnya. “Jadi, kalau ada yang mau masuk ke pelabuhan lain, bisa dipastikan itu ilegal,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten menyebutkan, harus diakui, China mempunyai bahan baku untuk semua produk tekstil dan pakaian jadi. Dan Indonesia cenderung susah bersaing dengan produk mereka. “Tapi, kita bisa melakukan restriksi-restriksi seperti itu, untuk melindungi produk lokal,” kata MenKopUKM.

Menurut Menteri Teten, unrecorded impor (termasuk impor ilegal pakaian dan alas kaki) jumlahnya sangat besar, rata-rata 31 persen total pasar domestik, atau tidak terlalu jauh berbeda dengan impor legal. Pada 2020, unrecorded impor lebih besar yaitu Rp110,288 triliun dibanding impor legal yaitu Rp104,6 triliun.

“Keberadaan unrecorded impor ini mengganggu produksi domestik yang cenderung menurun sejak 2019 dan tidak mempengaruhi impor pakaian legal termasuk China yang terus meningkat sejak 2020,” kata MenKopUKM.

Oleh karena itu, Menteri Teten menyebutkan, langkah perlindungan UMKM saat ini sangat tepat, dimana di sisi hulu diberantas impor ilegal dan di sisi hilirnya diberikan advokasi dan sosialisasi tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, masyarakat cinta dan beli produk dalam negeri.

“Maka, langkah penegakan hukum ini harus terus berlanjut, sampai menimbulkan efek jera terhadap para penyelundupnya,” ujar MenKopUKM.

Utamakan Sisi Hulu

Dalam kesempatan itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa yang selama ini ditindak adalah barang selundupan atau impor ilegal. “Penindakan ini kita utamakan sisi hulunya. Karena, kalau hulunya berhenti maka pedagang dan konsumen juga akan ikut berhenti,” kata Zulkifli.

Sementara itu Kabareskrim Komjen (Pol) Agus Andrianto menyatakan, pihaknya sebagai pemegang peran penegak hukum siap melaksanakan segala kebijakan dari yang sudah diputuskan pemerintah. “Untuk melindungi UMKM tentunya harus segera dilakukan penindakan,” kata Komjen Agus.

Bahkan, kata Komjen Agus, komitmen untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, dilakukan seluruh polda yang wilayahnya bisa menjadi potensi masuknya barang ilegal dari luar. “Kegiatan akan terus dilakukan bersama Mabes Polri agar kebijakan yg dikeluarkan dapat membuahkan hasil,” kata Komjen Agus.

Dirjen Bea Cukai Askolani mengatakan bahwa penindakan impor baju bekas ilegal ini merupakan operasi bersama dengan Bareskrim Polri. “Hasilnya sekarang ini, ada sekitar 7.363 bal pakaian bekas ilegal senilai Rp80 miliar. Langkah bersama ini untuk melindungi ekonomi domestik dan juga perlindungan kesehatan,” kata Askolani.

Dirjen Bea Cukai mengungkapkan bahwa tangkapan pakaian impor bekas berasal dari gudang-gudang domestik, yang masuk dari Singapura Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

“Langkah-langkah penegakan dilakukan secara komprehensif dengan data intelijen dan semua institusi yang bisa melalukan pencegahan ini,” kata Askolani.(Jef)

koperasi dan ukm

Impor Pakaian Ilegal Capai Rp 100 Triliun Sebabkan Industri Lokal Merugi, MenkopUKM: Importir Nakal Harus Diberantas!

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan berdasarkan analisa data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata potensi nilai impor pakaian ilegal (unrecorded) dalam lima tahun terakhir mencapai hampir Rp100 triliun per tahun dan membuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal merana.

“Industri pakaian lokal kita jelas terpukul dengan masuknya pakaian impor ilegal ini. Bayangkan porsinya itu mengisi 31 persen pasar domestik kita. Sementara produk pakaian impor dari China porsinya 17,4 persen,” kata MenKopUKM Teten Masduki, di Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Menteri Teten menjelaskan berdasarkan data BPS, potensi nilai impor pakaian ilegal pada 2018 mencapai Rp89,37 triliun. Setahun berikutnya mencapai Rp89,06 triliun dan melonjak pada 2020 mencapai Rp110,28 triliun. Kemudian pada 2021 dan 2022 masing-masing mencapai Rp103,68 triliun dan Rp104,41 triliun.

Bahkan menurut MenKopUKM, aktivitas impor pakaian ilegal ini mengancam sekitar 533.217 pelaku industri mikro dan kecil di sektor pakaian, yang jumlah pemainnya sedang dalam tren menurun pada tiga tahun terakhir.

“Jumlah pelaku industri mikro dan kecil pada sektor pakaian jadi pada 2019 dan 2020 masing-masing sebanyak 613.668 dan 591.390. Sedangkan, jumlah tenaga kerja yang terserap di di dalam industri tersebut per 2021 lalu mencapai 999.480 jiwa. Dengan adanya impor pakaian ilegal, tentu akan memukul industri pakaian lokal kita yang saat ini sedang menurun,” ujar MenKopUKM.

Menteri Teten juga menambahkan, saat ini pemerintah akan melakukan penerbitan dan pemberantasan produk pakaian impor ilegal.

“Saat ini fokus penertiban dan pemberantasan pemerintah terhadap importir-importir nakal yang selama ini bermain di industri ilegal tersebut,” ucap Menteri Teten.

Sementara bagi para pedagang baju bekas yang terdampak, KemenKopUKM telah membuka hotline pengaduan 1500-587 atau via WhatsApp 08111451587.

“Dari data pengaduan yang telah masuk, rata-rata mereka meminta solusi bisnisnya. Nah kami akan fasilitasi permintaan mereka untuk bertemu dengan brand-brand fashion lokal,” ujar Teten.

KemenKopUKM juga telah menyiapkan program unggulan yang cocok bagi pedagang maupun produsen produk tekstil dalam negeri sebagai solusi bisnis. Misalkan, mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, pembentukan klaster bisnis fesyen, mendorong Indonesia sebagai hub busana modest (muslim) dunia, menyiapkan Rumah Produksi Bersama produk kulit, Pusat R&D di Smesco Lab, dan Pembiayaan KUR.

Selanjutnya, KemenKopUKM juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dalam rangka mendukung pemulihan kesehatan industri TPT dalam negeri. Selain pemberantasan aktivitas impor pakaian bekas, dua instansi ini juga sedang menggodok restriksi non-tarif bagi produk TPT impor.(Jef)

koperasi dan ukm

Buka Hotline Pengaduan, KemenKopUKM Lindungi UMKM Terdampak Larangan Impor Pakaian Bekas Ilegal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen melindungi para produsen UMKM tekstil dan pakaian jadi di Indonesia, dengan memberantas, serta melarang penjualan pakaian bekas impor ilegal.

Bahkan saat ini, KemenKopUKM juga membuka layanan hotline bagi pelaku usaha yang terdampak pelarangan impor pakaian bekas ilegal.

KemenKopUKM menyiapkan Saluran Pengaduan di nomor 0811-1451-587 (khusus pesan teks WhatsApp). Dan nomor telepon 1500-587 (beroperasi saat jam keria pada Senin-Jum’at pukul 08.00-16.00 WIB) atau dengan melaporkan lewat saluran link https://linktr.ee/kanalkemenkopukm.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan layanan hotline tersebut, merupakan kerja sama KemenKopUKM dengan Smesco Indonesia, dan beberapa mitra produsen pakaian jadi lainnya, serta perbankan. Melalui hotline, KemenKopUKM dan Smesco akan memfasilitasi seluruh keluhan yang masuk dan menindaklanjuti dengan pihak terkait.

“Ada hotline KemenKopUKM hari ini sudah dibuka untuk laporan pelaku UMKM terdampak penjualan produk ilegal pakaian bekas. Saya minta tolong sampaikan kepada masyarakat, dan kita berkontribusi berfikir secara holistik. Bahwa kalau kita membunuh sektor produksinya bukan pedagangnya,” kata MenKopUKM Teten Masduki di sela-sela peresmian Teras Smesco, sekaligus Konferensi Pers terkait Larangan Impor Ilegal Pakaian Bekas dan Alternatif Usaha Bagi Pelakunya, di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (21/3).

MenKopUKM juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan pemahaman kepada publik, bahwa dengan melarang impor pakaian bekas ilegal adalah bentuk keberpihakan pada UMKM dan perlindungan dari tindakan penyelundupan pakaian bekas. “Jadi kita jangan memakai tameng pedagang kecil untuk menutupi penyelundupan,” ujarnya.

Untuk itu kata Menteri Teten, pihaknya terus mencari solusi bagi para pedagang yang selama ini menjual pakaian bekas impor ilegal. Karena hal ini sebenarnya menurut Teten sangatlah berbahaya, dan dinilai sebagai bentuk tindakan pidana pasal penadahan.

“Hotline untuk pedagang pakaian bekas ini diperuntukkan bagi mereka yang hilang pekerjaan bisa lapor melalui layanan tersebut. KemenKopUKM sediakan ahli usahanya. Kita tahu bahwa pedagang UMKM terutama mikro itu memiliki daya tahan yang luar biasa. Ketika ada kekosongan dari pakaian bekas impor ini, produk UMKM pakaian lokal bisa mengisi itu, yakni dengan mekanisme pasar,” kata Menteri Teten.

Sementara terkait kemungkinan adanya penutupan salah satu lokasi pasar yang menjadi gudang penjualan pakaian bekas impor ilegal, MenKopUKM menyerahkannya kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kepolisian, serta Bea Cukai dalam hal penindakan.

“Kami di KemenKopUKM melindungi UMKM pakaian lokal yang terkena dampak besar gara-gara pakaian bekas impor ilegal. Karena di dalamnya ada desainer, tukang jahit, tukang potong, kemasan, pembuat restleting, rantai distribusi yang telah hilang pekerjaannya,” kata Menteri Teten.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menjelaskan, ada beberapa langkah untuk melindungi UMKM yang terdampak kebijakan larangan impor pakaian bekas ilegal. Pertama, membantu dari sisi penjual dengan memfasilitasi penjualan produk baru buatan lokal sekaligus mendorong produk UMKM agar bisa lebih luas lagi pemasarannya. Yang kedua, kata Hanung, membantu dari sisi penguatan pembiayaan perbankan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Dari penjualnya ini, banyak produk yang bisa menjadi pengganti para pedagang yang selama ini berjualan pakaian bekas impor ilegal. Bersama Smesco termasuk membantu desain produk yang bisa ditiru oleh UMKM produsen kita, serta memberikan pelatihan UMKM produsen,” ujar Hanung.

Ia menyebut, sepanjang tahun 2022, pembiayaan ke sektor garmen atau tekstil untuk produsen saja telah mencapai 330.000 debitur dengan nilai penyaluran sebanyak Rp13,3 triliun. Untuk itu, KemenKopUKM juga menggandeng perbankan, yang dalam hal ini sudah menyatakan komitmennya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Tak hanya itu, Smesco juga telah menggandeng produsen pakaian lokal yaitu, Menhefari pemilik usaha Dimensi (Digital Marketing Enthusiast Indonesia) dan Febrary Surya Putra CEO muslimgaleri.co.id. Di mana keduanya telah berpengalaman melakukan usaha dengan skema yang sama dengan produsen pakaian bekas impor ilegal, yaitu metode reseller dan drop shipper.

“Produk saya telah memiliki lebih dari 200 reseller dan sudah diedukasi untuk bisa berjualan secara online. Dan telah berjalan selama 4 tahun,” kata Menhefari.

Kemudian Febrary menambahkan, dirinya telah menjadi produsen sejak tahun 2008 dengan membangun sistem keagenan. Untuk itu, bagi pelaku usaha yang terdampak, usaha yang dilakukannya bisa menjadi solusi atau alternatif jualan setelah adanya larangan impor pakaian bekas ilegal.

Sementara itu, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada menyampaikan, para pedagang yang terkena dampak pelarangan impor pakaian bekas ilegal ini diimbau untuk segera melapor melalui nomor hotline tersebut. Setelah melapor, mereka akan di-matchingkan dengan produk lokal yang bisa dijual.

“Selanjutnya kita cari target marketnya, jenis produknya yang dijual seperti apa, sehingga dimatchingkan dengan solusi yang dihadirkan. Smesco memiliki banyak database terkait dengan produk-produk UMKM yang sudah dikurasi, sehingga menjadi alternatif untuk produk substitusi. Para produsen pakaian lokal dengan sistem reseller dan drop shipper sudah siap menampung dan membimbing teman-teman yang selama ini berdagang pakaian bekas impor ilegal,” ujarnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Teten Masduki: Impor Ilegal Pakaian Bekas Ancam UMKM dan Nasib 1 Juta Tenaga Kerja

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menilai praktik impor ilegal pakaian bekas bisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Jika hal ini terjadi, akan banyak UMKM gulung tikar dan banyak orang kehilangan pekerjaan.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, aktivitas impor ilegal pakaian bekas masih marak di Indonesia. Terbukti, sejak 2019 sampai Desember 2022, kantor Bea Cukai melalui kantor penindak di Batam telah menindak 231 impor ilegal pakaian bekas. Tak hanya itu saja, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong juga telah melakukan sebanyak 82 penindakan, KPPBC Tanjung Priok (78 penindakan) , KPPBC Sintete (58 penindakan) , KPPBC Tanjung Pinang (52 penindakan), KPPBC Teluk Nibung (33 penindakan) , KPPBC Tanjung Balai Karimun (32 penindakan) , KPPBC Ngurah Rai (25 penindakan) dan KPPBC Atambua (23 penindakan).

Maraknya impor ilegal pakaian bekas bisa membunuh keberlangsungan bisnis banyak UMKM. Penyebabnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), pengolahan kulit dan alas kaki ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil, yaitu sebesar 99,64% berdasarkan data Sensus BPS pada tahun 2020.

“Jika sektor ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena pada 2022, proporsi tenaga kerja yang bekerja di industri TPT dan alas kaki pada industri besar dan sedang (IBS) menyumbang 3,45% dari total angkatan kerja. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390 dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja,” tambahnya.

Tak hanya itu saja, maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia juga bisa menganggu pendapatan negara. Menurut Statistik BPS pada tahun 2022, sektor Industri Pengolahan menyumbang 18,34% dari Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha harga berlaku, di mana Industri Pengolahan TPT berkontribusi sangat besar, yaitu Rp 201,46 triliun atau 5,61% PDB. Sementara, sektor Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Barang dari Kulit dan Alas Kaki berkontribusi Rp 48,125 Triliun atau 1,34% PDB Industri Pengolahan.

Teten menegaskan, aktivitas tersebut juga bisa membuat Indonesia kebanjiran limbah tekstil. Pada tahun 2022, berdasarkan data dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) KLHK, tekstil menyumbang sekitar 2,54 persen dari total sampah nasional berdasarkan jenis sampahnya. Estimasinya mencapai 1,7 ribu ton per tahun. Sumbangan sampah tekstil ini bisa semakin menggunung. Berkaca dari laporan greenpeace berjudul “Poisoned Gifts”, sebanyak 59,000 ton sampah tekstil didatangkan ke Chile dari berbagai penjuru dunia. Ironisnya, sampah-sampah ini menumpuk hingga menjadi gunung di Atacama. Kebanyakan sampah-sampah tekstil ini juga berasal dari pakaian bekas impor yang tidak terjual lagi.

Banyaknya ancaman yang datang dari impor ilegal pakaian bekas membuat pemerintah melarang aktivitas ini demi mendukung dan menjaga agar produk UMKM Indonesia tetap tumbuh dan tidak terhimpit produk impor ilegal. Pada 2021, KemenKopUKM telah meminta dan bersepakat dengan Shopee dan Lazada untuk menutup akses masuk (seller crossborder) 13 produk dari luar negeri. Ke-13 produk tersebut adalah hijab, atasan muslim wanita, bawahan muslim wanita, dress muslim, atasan muslim pria, bawahan muslim pria, outerwear muslim, mukena, pakaian muslim anak, aksesoris muslim, peralatan sholat, batik dan kebaya. Alasannya, ke-13 item produk ini sudah banyak diproduksi oleh ibu-ibu, perempuan Indonesia di sejumlah daerah.

Untuk mendorong bisnis TPT, pemerintah juga sudah menghadirkan banyak program, salah satunya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dilakukan sejak 2021 di setiap Provinsi secara bergantian, utamanya menampilkan produk produk wastra, fashion dan produk industri kreatif lainnya. Pemerintah juga menghadirkan kebijakan afirmatif, alokasi 40% belaja barang/jasa Kementerian/Lembaga untuk pengadaan oleh UMK dan Koperasi termasuk pakaian dan alas kaki serta belanja BUMN melalui Pasar Digital UMKM (PaDi) BUMN dengan nilai transaksi tahun 2022 sebesar Rp22 triliun. “Kita ingin menjadikan pelaku UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita ingin ada kebanggaan setiap warga membeli dan menggunakan produk UMKM”.

“Mari lihat Korea Selatan dengan branding Korean Wave yang telah berhasil mempengaruhi perilaku hampir seluruh wilayah Asia, terutama merek pakaian Korea dan budaya K-Popnya. Alangkah malunya jika kita lebih memilih impor pakaian bekas ketimbang menggunakan brand fesyen lokal UMKM yang sudah mulai berkembang seperti Hammer, Eiger, Danjyo Hiyoji, Sejauh Mata Memandang, Cotton Ink, Monday to Sunday, Monstore, Nikicio, Toton, Et cetera, Major Minor, Rêves Studio,” tutupnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dorong Produksi Unggulan Domestik Terhubung dalam Industri Halal

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong produk unggulan domestik Indonesia agar terhubung ke dalam industri halal.

MenKopUKM Teten Masduki saat membuka Jatim Halal Fest, di Surabaya, Jumat (17/03), mengatakan industri halal menjadi salah satu unggulan yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk dikembangkan, dan menjadi salah satu program nasional.

“Kita memiliki potensi unggulan yang berbeda dengan negara lain, baik itu hasil perkebunan, pertanian, dan kelautan. Komoditas unggulan seperti ini yang perlu kita kembangkan,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten mencontohkan rempah menjadi salah satu komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan dalam industri halal.

“Rempah mesti kita ubah menjadi industri bumbu, enggak bisa lagi kaya zaman VOC bahan mentahnya kita kirim keluar negeri. Jadi ke depannya akan kita kembangkan industri bumbu untuk diperkenalkan ke dunia,” ujar MenKopUKM.

Ia menambahkan saat ini pihaknya juga telah bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam mengembangkan fesyan muslim di tanah air.

“Kami bersama Bank Indonesia sedang membuat ajang modest fashion muslim dunia melalui ajang In2motion Fest, yang ditargetkan menjadi kalender dunia untuk muslim fesyen week,” ucap Menteri Teten.

Menteri Teten juga menegaskan, saat ini Pemerintah sedang berupaya mempersingkat proses sertifikasi halal menjadi tiga hari untuk pelaku UMKM.

“Problem kita sekarang bagaimana mempercepat sertifikasi halal, kalau waktu yang dibutuhkan masih panjang, self declaration untuk yang bahan baku halal, bisa menjadi terobosan,” kata MenKopUKM.

Untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022, melalui LPDB-KUMKM telah menyalurkan Rp1,86 triliun kepada 193 koperasi dengan penerima dana sejumlah lebih dari 55 ribu. Dari total tersebut, 48,95 persen di antaranya atau senilai Rp911,23 miliar disalurkan dengan pola syariah.

Di waktu yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Andhy Karyono mengatakan, pihaknya juga telah memberikan pendampingan dalam mempercepat ekosistem halal di Jawa Timur.

“Kami memberikan pendampingan terkait sertifikasi halal di sektor UMKM. Ada juga Si Pahala yang mengoneksikan semua produk halal. Salah satunya Jatim HalalFest yang akan rutin dilakukan. Semoga ini menjadi media yang baik dan menjadi best practice bagi kabupaten lain,” kata Andhy.

Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur Abdul Hakam menambahkan, MES siap mendukung dan bersinergi dengan semua pihak untuk mendorong tradisi halal menjadi semakin masif di kalangan masyarakat. Melalui HalalFest, dia yakin cita-cita tersebut dapat tercapai.

“Kegiatan ini sangat penting agar halal bisa membumi, memberi warna dan ketentraman batin ke masyarakat sehingga mereka yakin bahwa yang dikonsumsi dan dipakai itu halal secara syari,” ujar Hakam.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Koperasi Jadi Solusi untuk Kendalikan Inflasi Pangan

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM )Teten Masduki mengatakan koperasi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan inflasi pangan karena perannya sebagai offtaker sehingga para petani mendapatkan kepastian pasar dan harga.

MenKopUKM Teten Masduki dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa Timur 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/3), mengatakan struktur pertanian Indonesia saat ini didominasi oleh petani kecil berlahan sempit. Hal ini menyebabkan produksi pertanin Indondesia tidak efisein.

“Produksi pertanian kita tidak efisien dan produktif. Masalahnya struktur pertanian kita didominasi petani kecil perorangan. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) hanya 0,3 hektare lahan pertanian per orang. Dibandingkan dengan korporat farming dunia, kita enggak mungkin menjaga komoditas kita,” kata MenKopUKM Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menugaskan untuk mengembangkan konsep korporatisasi petani. Menurutnya, petani tidak dapat berusaha sendiri-sendiri.

Maka dari itu, pihaknya mulai menginisiasi korporatisasi petani agar mereka tidak lagi berusaha sendiri-sendiri dan lebih efisien.

“Di Lampung kami membangun koperasi pisang skala 400 hektare. Offtaker-nya ada di Jepang dan Singapura. Di Ciwidey kami mendandani koperasi yang sudah ada, ada 1.200 petani sayur lalu bermitra dengan 90 pesantren. Di Aceh juga ada koperasi kopi, di Jawa Tengah koperasi beras, dan di Jawa Timur akan kami petakan yang bisa dikembangkan dalam korporatisasi petani,” kata Menteri Teten.

Selain mengonsolidasi petani dalam skala ekonomi, sistem pembiayaan juga dikatakan menjadi salah satu hal yang penting. Permasalahannya saat ini perbankan masih enggan memberikan pembiayaan kepada petani kecil.

Maka dari itu, Menteri Teten mencoba menerapkan sistem free financing yang sudah diuji coba di Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq yang berlokasi di Jawa Barat.

“Kami tiru Amerika Serikat. Mereka sudah bisa memastikan tahun depan untuk tiga komoditas yaitu jagung, gandum, dan kentang. Karena di sana departemen pertanian punya pre financing dan petani sana sudah punya rencana produksi lalu dengan mudah mengajukan pembiayaan. Sehingga biaya produksi sudah ada satu tahun sebelumnya” ujar Menteri Teten.

“Kami coba adopsi itu karena kita punya dana bergulir koperasi. Di Al Ittifaq ini kita perkuat koperasinya untuk bisa beli tunai. Ini dampaknya kepastian harga karena koperasi sebagai offtaker dan mampu membeli secara tunai. Dampaknya bank mau membiayai petani kecil karena ada kepastian harga dan pasar. Potensi macet enggak ada,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan bahwa inflasi pangan akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Jika tidak ditangani, hal ini dikatakan akan merembet pada persoalan sosial dan politik.

“Sehingga GNPIP ini menjadi bagian komitmen bersama memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan,” ujar Juda Agung.

Untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan, BI memiliki tujuh program unggulan yang terdiri dari dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/SPHP, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), dukungan untuk subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) di antaranya neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, program GNPIP merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi agar para kepala daerah bersama BI mampu mengendalikan inflasi yang saat ini menjadi permsalahan di dunia.

“Forum ini jadi peran penting dalam menyiapkan strategi untuk pengendalian inflasi pangan. Semoga pada GNPIP kali ini ada rekomendasi penguatan inflasi pangan dari daerah satu ke daerah lain,” ucap Khofifah.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Pondok Pesantren Berperan Penting Dorong Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Tinggalkan komentar

Lamongan:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan kehadiran pondok pesantren ternyata tidak hanya menjadi tempat untuk mengajarkan pendidikan agama Islam, tapi juga mendorong terbentuknya ekosistem perekonomian yang menyejahterakan masyarakat.

MenKopUKM Teten Masduki berkunjung ke Pondok Pesantren Sunan Drajat yang terletak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dan ia melihat peran sebagai akselerator ekonomi setempat dapat dilakukan dengan baik oleh pondok pesantren itu.

Pondok pesantren yang memiliki luas lahan kurang lebih 104 hektare ini memiliki beberapa unit bisnis yang dijalankan seperti air mineral, garam, jamu, percetakan, mini market, dan paling baru ialah restoran.

MenKopUKM mengatakan, ekosistem yang dibuat oleh Pondok Pesantren Sunan Drajat telah membuktikan bahwa pesantren memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

“Setelah toserba berkembang pesat dan menjadi supply chain UMKM sekitar, Pondok Pesantren Sunan Drajat meresmikan restoran yang dibanderol murah. Ini semoga menjadi ekosistem pengembangan UMKM sektor kuliner sekitar,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Grand Opening Restoran Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur, Kamis (16/3).

Ia menambahkan, Pondok Pesantren Sunan Drajat juga memiliki tugas dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan bisa menjadi role model bagi pesantren lain.

“Di sinilah peran penting pesantren bagi masyarakat,” ujar Menteri Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten menjelaskan bahwa Ponpes Sunan Drajat telah bersinergi dalam wadah Koperasi Serikat Bersama Pesantren (KSBP) yang di dalamnya tergabung 17 pondok pesantren di wilayah Jawa Timur dengan jumlah santri sebanyak 10 ribu.

Menurutnya, hal ini tentu menjadi modal sosial yang sangat kuat untuk mendorong dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Kolaborasi pesantren yang memiliki produk unggulan masing-masing akan memiliki nilai ekonomi tinggi. Jejaring pesantren dan lingkungan sekitar pesantren adalah pasar yang luas. Kita optimistis model ini akan bisa tumbuh dan berkembang dan diharapkan menjadi kekuatan ekonomi umat,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten melanjutkan, KemenKopUKM memiliki alternatif instrumen pembiayaan untuk koperasi yakni melalui LPDB-KUMKM yang dapat disinergikan dalam pengembangan eksosistem bisnis koperasi berbasis pesantren.

Dia mengatakan bahwa LPDB-KUMKM dapat masuk mendukung dari sisi pembiayaan kepada koperasi dalam menjalankan bisnisnya.

LPDB-KUMKM selama tahun 2021-2023 sendiri telah menyalurkan dana bergulir kepada KSBP sebesar Rp26,5 miliar untuk keperluan investasi dan modal kerja pengadaan barang.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf menuturkan bahwa Pondok Pesantren Sunan Drajat telah berperan penting dalam upaya membangkitkan ekonomi di Kabupaten Lamongan.

“Pertumbuhan ekonomi Lamongan pada 2022 mencapai 5,56 persen. Ketika pandemi turun 2,35 persen. Tapi di 2022 sudah naik 5,56 persen. Ini bentuk kerja sama antara pemerintah kabupaten dan stakeholder salah satunya ponpes ini,” kata Abdul Rouf.

Sementara itu, Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat Anas Al Hifni menambahkan bahwa Restoran Sunan Drajat mengusung tema semi tradisional dan modern.

“Transaksi di sini menggunakan kartu deposit atau e-wallet dengan melakukan top up uang untuk memesan makanan. Harga makanan mulai dari Rp10 ribu. Kami melayani masakan tradisional seperti soto lamongan, rajungan, sampai makanan jepang. Semua bahan masakan di restoran berasal dari Pondok Pesantren Sunan Drajat. Jadi dari santri untuk santri,” ujar Anas.

Menurutnya, beragam inovasi bisnis Pondok Pesantren Sunan Drajat akan terus dikembangkan ke depannya. Bahkan, dia berencana untuk membukan salon muslimah yang akan memudahkan para satriawati yang ingin memotong rambut.(Jef)

koperasi dan ukm

Thrifting Dinilai Rugikan Pelaku UMKM, MenKopUKM Ajak Masyarakat Cintai Produk Lokal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Aktivitas thrifting pakaian bekas impor dinilai memberikan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah lingkungan hingga merugikan pendapatan negara, oleh karena itu Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak masyarakat untuk mencintai, membeli dan mengonsumsi produk lokal.

MenKopUKM Teten Masduki mengatakan saat ini telah banyak produk-produk fesyen lokal dengan kualitas tinggi yang tidak kalah dengan brand dan produk luar negeri kenamaan.

“Argumen kita untuk menolak masuknya pakaian bekas dan sepatu bekas impor untuk diperdagangkan sangat kuat, kita ingin melindungi produk dalam negeri terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), yang sekarang sudah banyak diproduksi oleh pelaku UMKM di tanah air,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangannya di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Jakarta, Senin (13/03).

Menurutnya, di tengah gerakan untuk mencintai, membeli dan mengonsumsi, produk dalam negeri, terdapat penyelundupan barang-barang bekas TPT tersebut tidak sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

“Saat ini kami terus mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri melalui kampanye BBI yang telah digaungkan Presiden sejak tahun 2020,” kata MenKopUKM.

Untuk itu, Pemerintah melalui KemenKopUKM juga turut menginisiasi berbagai kebijakan yang menjadi bentuk dukungan dan komitmen dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Salah satunya melalui alokasi 40 persen belanja Pemerintah dan BUMN untuk produk lokal.

“Melalui kebijakan tersebut, diprediksi oleh BPS akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,85 persen sekaligus menciptakan 2 juta lapangan kerja tanpa investasi baru,” ujar Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, adanya aktivitas thrifting juga disebabkan oleh fenomena supply dan demand, oleh sebab itu apabila supply thrifting produk impor dapat dihentikan maka akan berpengaruh pada market yang kemudian dapat diisi oleh produk dalam negeri.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenKopUKM Hanung Harimba mengatakan larangan thrifting pakaian impor sebenarnya sudah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

“Pada Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas,” ucap Hanung.

Hanung menyampaikan bahwa isu thrifting saat ini menjadi isu yang serius, terlebih karena saat ini ekonomi dunia sedang melambat, sehingga impor barang bekas menjadi tantangan tambahan bagi pelaku UMKM di tanah air.

Selain itu thrifting pakaian impor memiliki dampak yang merugikan, diantaranya menimbulkan masalah lingkungan yang serius karena banyak di antara baju bekas impor tersebut berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), selanjutnya thrifting pakaian impor merupakan barang selundupan atau ilegal yang tidak membayar bea dan cukai sehingga menimbulkan kerugian negara.

“Thrifting pakaian impor ini juga akan merugikan produsen UKM tekstil. Menurut CIPS dan ApsyFI, 80 persen produsen pakaian di Indonesia didominasi oleh industri kecil dan mikro, sedangkan impor pakaian bekas selama ini memangkas pangsa pasar mereka sebesar 12-15 persen,” kata Hanung.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Pengawasan Oleh Ombudsman RI Dongkrak Kualitas Pelayanan Publik

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak masyarakat untuk mengapresiasi Ombudman RI atas kinerjanya dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang terbukti mendongkrak kualitas pelayanan publik.

“Ombudsman RI telah memberikan imbas positif terhadap pengelolaan pemerintah dan negara, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat menghadiri peringatan hari ulang tahun Ombudsman RI Ke-23, Jum’at (3/10).

Menteri Teten melanjutkan, kehadiran Ombudsman RI semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya melalui survei indeks pelayanan publik serta penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik terbaik, di mana pada tahun 2022 Kementerian Koperasi dan UKM berada di dalam zona hijau, opini kualitas tertinggi kategori A dengan nilai 88,13.

“Saya merasa bangga telah berkesempatan menjadi bagian dari keluarga Ombudsman, terlebih lagi dengan impact positif yang diberikan oleh Ombudsman kepada pengelolaan pemerintah dan negara ini,” ujar Menteri Teten.

Pada ulang tahun Ombudman RI yang ke-23 tahun tersebut, Menteri Teten berharap mereka dapat terus konsisten dalam melaksanakan kewenangannya untuk membentuk ekosistem penyelenggara negara yang bermartabat dengan mengedepankan transparansi, karena menurutnya perbaikan kualitas pelayanan publik yang dinikmati langsung oleh masyarakat adalah pekerjaan yang tidak pernah berhenti.

“Saya berharap Ombudsman RI dapat terus meningkatkan peran pengawasannya guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta dapat terus bersinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan,” kata Menteri Teten.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, sepanjang 2022, Ombudsman RI menerima 8.292 laporan masyarakat dan 11.427 konsultasi masyarakat di seluruh Indonesia.

“Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat memperoleh hak pelayanan publik yang lebih baik,” kata Najih.

Najih juga menyampaikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan dan penyelenggara pelayanan atas kinerja dan kontribusi terbaiknya.

“Terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan partisipasi aktif terhadap penyelesaian permasalahan pelayanan publik. Semoga kinerja Ombudsman semakin baik dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Najih.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Rasio Kewirausahaan Jadi Prasyarat Indonesia Menuju Negara Maju Tahun 2045

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan rasio kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 sehingga Indonesia harus memiliki rasio entrepreneur, pengusaha, maupun wirausaha minimal sebesar 4 persen dari populasi penduduk.

“Salah satu prasyarat menjadi negara maju adalah entrepreneur-nya. Jadi bukan sekadar infrastruktur, pembangunan SDM tapi juga kita harus menyiapkan pengusaha-pengusaha yang unggul yang inovatif,” ucap MenKopUKM Teten Masduki saat mewakili Presiden RI dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWI) Periode 2023-2026 di Jakarta, Kamis (9/3).

Ia mengatakan, saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47 persen. Jika dibandingkan dengan Singapura yang jumlah penduduknya 5 jutaan, pengusahanya sudah mencapai 8,6 persen dari total penduduknya. Sedangkan Malaysia maupun Thailand sudah di atas 4 persen, bahkan di negara maju rata-rata sudah 10-12 persen.

Ditegaskan MenKopUKM, pada 2045 di usia 100 tahun, Indonesia akan menjadi empat kekuatan ekonomi besar dunia setelah Amerika, China, dan India. Di mana saat ini, seluruh proses pembangunan yang sekarang dijalankan oleh Pemerintahan disiapkan sebagai road to Indonesia Maju di 2045.

Fakta tersebut sambung MenKopUKM, menjadi alasan penting bagi perguruan tinggi dalam menyiapkan anak-anak muda, sarjana-sarjana Indonesia adalah untuk menjadi entrepreneur. “Entrepreneur itu apa, yaitu menciptakan lapangan kerja, bukan lagi nanti kita mencetak mahasiswa yang mencari kerja,” katanya.

Oleh karena itu, MenKopUKM Teten Masduki mengajak seluruh kampus untuk menjalin kerja sama untuk mencetak anak-anak muda Indonesia menjadi entrepreneur. Termasuk mendorong keterlibatan BMWI untuk mendongkrak rasio kewirausahaan dalam negeri.

Kurikulum Merdeka Belajar yang diinisasi Kemendikbud Ristek, dinilainya tepat, karena mahasiswa lebih banyak melakukan magang daripada sekadar teori. Bahkan sejak pertama masuk, mahasiswa sudah bisa membuat bisnis plan, sehingga ketika lulus bukan hanya punya ijazah tetapi bisnisnya pun sudah jalan.

Menurut Menteri Teten, beberapa universitas di Indonesia di fakultas binisnya sudah melakukan hal tersebut. Ditambah, ada survei di kalangan anak muda di dalam negeri dan Asia Pasifik bahwa 70 persen lebih anak muda sekarang tidak ingin menjadi pegawai baik pegawai pemerintah atau swasta, tapi mereka ingin jadi pebisnis.

Tak hanya itu, MenKopUKM mengimbau, agar para calon wirausaha ini menciptakan apa yang menjadi keunggulan domestik. Untuk itu penting di perguruan tinggi, bagaimana menyinergikan riset di universitas dengan inkubator bisnisnya.

Apalagi risetnya di perguruan tinggi saat ini sudah bisa di-support dengan adanya matching fund dari Kemendikbud, yang bisa digunakan untuk riset-riset pengembangan produk bisnis, sehingga dari hasil riset itu produknya bisa komersial dan unggul.

Ia menegaskan, dalam menyiapkan wirausaha mencapai 4 persen, tahun ini Pemerintah menargetkan bisa mencetak 1 juta entrepreneur baru. ”Upaya ini terus kami kerjakan. Saya bersama dengan Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Uno memiliki program Kewirausahaan Nasional mencetak 1 juta entrepreneur mapan baru supaya statistik kewirausahaan kita naik dari 3,47 persen ke 3,95 persen atau kalau bisa mencapai 4 persen pada tahun 2024,” ucapnya.

Saat ini untuk menjadi pengusaha dikatakan Menteri Teten relatif lebih mudah. Segala ekosistem untuk pengembangan UMKM sudah Pemerintah sediakan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), kemudahan usaha sudah dilakukan sehingga diharapkan usaha informal bisa masuk ke kategori usaha formal.

“Karena itu badan hukum untuk berusaha itu kami permudah. Kalau mau buat PT perorangan itu mudah tidak perlu setor modal yang besar, mau bikin koperasi kita permudah, atau paling tidak harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB) juga dipermudah,” katanya.

Begitu juga dengan akses pada pembiayaan. Presiden Jokowi sudah mengintruksikan 30 persen kredit perbankan diperuntukkan bagi UMKM.

Selanjutnya, ekosistem selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu kebijakan afirmasi Pemerintah untuk membeli produk koperasi dan UMKM. Sebesar 40 persen anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dialokasikan untuk belanja barang KUMKM. Masyarakat pun terus diimbau melalui gerakan nasional bangga buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk memakai produk buatan sendiri.

Menurut Menteri Teten dari beberapa diskusi dengan para ekonom, dikatakan bahwa fondasi fiskal Indonesia sangat kuat. Hal ini didorong dari ekspor dalam negeri, terutama dari hilirisasi tambang yang membangun nilai rupiah tangguh di tengah ekonomi dunia yang sedang mengalami inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

“Dengan data tersebut, kita bisa membangun kekuatan ekonomi lebih tangguh daripada negara-negara lain. Apalagi sekarang Indonesia sudah dihitung dari 20 negara di G20, hanya Indonesia yang pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,72 persen pada kuartal III tahun 2022” ucap MenKopUKM.

Sementara itu, Ketua Umum BMWI Syamsul Hidayah mengatakan, pihaknya memiliki lima kurikulum top organisasi. Yakni, pendaftaran, pembinaan, pelatihan, manajemen keuangan maupun akses ke permodalan, dan pendampingan.

Ia bersyukur, BMWI hingga saat ini sudah banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Seperti dengan Universitas Brawijaya dalam konteks pembinaan di kalangan pemuda. Kemudian kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, juga dalam pembinaan kepada usaha di kalangan mahasiswa.

“Dengan segenap hati BMWI bersinergi mendukung program KemenKopUKM. Dukungan tersebut hadir dengan keberadaan BMWI yang saat ini tersebar di 34 provinsi, 200 kota kabupaten dan 7 negara,” sebutnya.(Jef)