Garut: (Globalnews id) – Kementerian Koperasi dan UKM-Deputi Bidang Perkoperasian mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus koperasi sektor riil menuju entitas bisnis modern.  Deputi Perkoperasian Ahmad Zabadi menegaskan bahwa kedepan koperasi harus dikelola sebagai entitas bisnis modern sehingga tidak terkesan jadul dan lemah. 

Hal ini diungkapkan Deputi Zabadi dalam pembukaan Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Koperasi Modern dan  Pelatihan bagi Pengurus Koperasi di Kampung Sumber Alam Resort, dan Hotel Aleiyra Garut, Jawa Barat beberapa hari yang lalu.

Deputi Zabadi menekankan bahwa mengurus koperasi adalah mengurus entitas bisnis, jangan lagi memperlakukan koperasi sebagai ormas atau lembaga sosial. Sebagai entitas bisnis tentunya harus dikelola secara professional dengan strategi bisnis  yang feasible. 

Untuk itu peran Pengurus sangatlah menentukan, dan menjadi kunci keberhasilan koperasi.  Pengurus adalah representasi dari anggota yang mempercayakan pengelolaannya kepada pengurus.  Pengurus harus mempunyai startegi bisnis terlebih menghadapi era digitaliasasi 4.0, mau tidak mau suka tidak suka untuk menghadapi persaingan bisnis koperasi harus masuk dalam ekosistem bisnis digital, tidak lagi gaptek. 

Pelatihan terhadap pengurus koperasi sangat penting untuk mengembangkan usahanya menuju koperasi modern baik itu dari aspek usaha, aspek kelembagan,  aspek keuangan dan teknologi informasi papar Zabadi.

Koperasi adalah solusi menuju demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, namun manajemennya mengikuti manajemen kontemporer seperti pengelolaan perusahaan besar, tegas Zabadi.

Salah satu strategi bisnis menuju koperasi sebagai entitas bisnis modern adalah koperasi dapat melakukan merger atau istilah dalam perkoperasian amalgamasi.  Lebih baik jumlah anggotanya yang banyak, bukan jumlah koperasinya yang banyak.  Koperasi sedikit tapi dengan skala ekonominya besar, tambah Zabadi.

Deputi Zabadi tidak memungkiri bahwa salah satu kelemahan koperasi dalam mengembangankan produk adalah permodalan dan pemasaran, padahal terdapat banyak koperasi sektor pangan di Kabupaten Garut yang potensial untuk dikembangkan menjadi model bisnis berbasis komoditi unggulan seperti pisang, kopi, ternak domba, hortikultura dan bibit pohon kayu.  Dalam kesempatan ini akan disepakati kerjasama dan kemitraan  dengan BNI dan PT.Great Giant Pineapp dalam pengelolaan lahan yang sudah siap ditanami pisang dengan konsep Kemitraan antara Koperasi dengan offtaker.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Suhartono, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat, Epi Kustiawan, Asdep Pengembangan dan Pembaruan Koperasi, Bagus Rachman, Asdep Pembiayaan dan Penjaminan, Ari Gunawan, Asdep Pengembangan SDM perkoperasian dan Jabatan Fungsional,  Nasrun, Senior Vice President PT. Bank Negara Indonesia, Lodewyck Z.S. Pattihahuan, Vice President BNI, Ikhsan Sipayung, Asisten Vice President, Titin Kartini, Corporate Affairs Director PT. Great Giant Pineapple, Welly Soegiono, Penasihat Bisnis Agriterra, Arsiya Isrina Wenty Octisdah, dan CEO PT. CUSO Digital Indonesia, Hery Iskandar, dengan peserta Pengurus Koperasi Pangan di Kab. Garut. Kab. Bandung, Kota Tasikmalaya dan Kab. Subang.

Deputi Zabadi sela-sela acara mengatakan Sinergi dan kolaborasi seperti di Garut ini bisa menjadi role model dalam upaya percepatan realisasi pemanfaatan perhutanan social di yang dikelola oleh Koperasi Clasik Beans dan Leuit Sing Seungit yang akan mengkonsolidasikan lahan-lahan anggota koperasi untuk pengembangan budidaya pisang dan bermitra dengan Great Giant Pineapple.(Jef)

Kuningan:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengakui, saat ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menghadapi posisi sulit di tengah pandemi Covid-19 yang sudah hampir satu setengah tahun lebih.

“Oleh karena itu, profesionalitas manajer, ketua, dan pengelola koperasi, menjadi mutlak,” tegas Zabadi, pada acara pelatihan SDM Koperasi melalui SKKNI Kategori Perkoperasian, yang terdiri dari Manajer, Ketua dan Pengelola Koperasi di Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat. Di Cirebon dilaksanakan pada 21-24 Agustus 2021 dan dilanjutkan di Kuningan pada 25-28 Agustus 2021.

Apalagi, lanjut Zabadi, positioning koperasi saat pandemi ini sangat sulit, dimana banyak usaha anggota koperasi terganggu. “Bahkan, ada diantaranya terhenti usahanya, omzetnya menurun. Sehingga, tidak dapat menenuhi kewajiban cicilan pinjaman, yang berdampak pada meningkatnya Non Performing Loan (NPL) koperasi di sebagian koperasi,” papar Zabadi.

Data menunjukkan, dampak pada koperasi, 41% diantaranya menimbulkan tekanan yang cukup pada KSP, yang mengganggu likuiditas pada KSP, adanya penarikan simpanan anggota pada satu sisi. “Di sisi lainnya, usaha anggota yang sumber pembiayaannya dari koperasi menurun bahkan diantaranya, terhenti usahanya,” ulas Zabadi.

Karena itu, menurut Zabadi, peningkatan SDM pengelola koperasi menjadi sangat penting, untuk memberikan kemampuan manajemen koperasi membaca perubahan lingkungan strategis dan mengelola koperasi dengan tata kelola yang baik (good cooperative governance). Sehingga, kepercayaan anggota tetap tinggi dan merasa simpanannya di koperasi terlindungi.

“Kami terus berupaya untuk memperkuat SDM koperasi, kompetensi manajer, ketua dan pengelola. Kami juga melakukan peningkatan kompetensi pengawas koperasi, karena salah satu isu yang mengemuka adalah pandangan bahwa pengawasan terhadap koperasi relatif masih lemah,” jelas Zabadi.

Zabadi menambahkan, salah satu permasalahan mendasar di KSP adalah rentannya penarikan simpanan anggota (rush). Sedikit saja ditiupkan isu negatif, bisa saja terjadi rush dan virus rush mirip pandemic, cepat menular, sehingga dapat berdampak pada KSP yang gagal bayar.

Menurut Zabadi, kasus seperti ini bisa terulang terjadi, karena tidak ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) koperasi. “Keberadaan LPS bagi koperasi hemat kami, sudah sangat urgent dan merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat bergabung dalam koperasi dan menciptakan rasa aman anggota terhadap simpanan mereka di koperasi,” kata Zabadi.

Keberadaan KSP yang jumlahnya saat ini 17.737 unit, peranannya sangat strategi dalam memberikan akses UMKM terhadap permodalan.

Lebih dari itu, kata Zabadi, untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, agar usaha-usaha anggota tidak hanya dapat difasilitasi pada aspek finansial, tetapi juga aspek non finasial, pihaknya mendorong koperasi yang telah bertumbuh besar, dengan jumlah anggota puluhan ribu bahkan puluhan ribu anggota, perlu melakukan terobosan bisnis dengan menginisiasi spin off. “Itu sebagai langkah strategis pemekaran koperasi, khususnya di sektor rill, seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan,” ucap Zabadi.

Terlebih lagi, lanjut Zabadi, anggota koperasi banyak yang bergerak usahanya di sektor tersebut, dan di masa pandemi saat ini, juga prospek usaha ke depan, sektor pangan relative survival, dan koperasi hadir memperkuat ketahanan pangan nasional.

Zabadi mengatakan, Menteri Koperasi dan UKM dalam penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM diarahkan 100 persen kepada koperasi. Penguatan UMKM dikonsolidasi melalui koperasi. “Ini artinya kesempatan dan peluang diberikan kepada koperasi untuk memanfaatkan dana murah, mudah, cepat dan terjangkau, dibuka lebar,” imbuh Zabadi.

Bahkan, Zabadi mengingatkan kembali bahwa di era industri 4.0, manajerial koperasi harus adaptif, kapasitas dan kualitas manajer serta pengelola koperasi harus terus di upgrade dan tatakelola koperasi harus menerapkan Good Cooperative Governance (GCG).

Di samping penguatan regulasi, maka dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan, KemenkopUKM melakukan kerjasama dengan USAID-Economic Growth Support Activiti (EGSA), melalui pelatihan berbasis kompetensi pengawas koperasi.

Untuk angkatan I telah dilaksanakan pada 23- 25 Agustus 2021, diikuti sebanyak 20 orang di Bogor. Angkatan berikutnya direncanakan di Makasar, awal September yang akan datang.(Jef)