Arsip Tag: Seskemenkop ukm Arif Rahman hakim

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Siap Bawa Galendo, Makanan Khas Ciamis Perluas Pasar Hingga Mancanegara

Tinggalkan komentar

Ciamis:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong para pelaku UKM untuk meningkatkan daya saing serta memperluas pasar hingga mancanegara.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim saat mengunjungi Sentra Oleh-oleh Makanan Khas Ciamis “Rajanya Galendo” di Ciamis, Jumat (15/10/2021).

“Ini tugas kita untuk selalu memberikan pendampingan dan support kepada pelaku usaha mikro untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produknya agar dapat memperluas pasar tak hanya di dalam negeri tetapi juga mancanegara,” kata Arif.

Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pihaknya akan selalu memberikan wadah bagi para pelaku UKM untuk mempromosikan produk-produknya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

Dimana dalam PP tersebut salah satunya mencakup dukungan 30% alokasi pada infrastruktur publik seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM dalam pengembangan dan pemasaran usaha.

Dalam kesempatan tersebut, SesmenKopUKM memberikan apresiasi kepada sentra oleh-oleh Rajanya Galendo yang terus melakukan inovasi dalam membranding produk unggulannya yaitu Galendo.

“Saya apresiasi karena resellernya sudah banyak, dan teknologinya juga sudah modern. Ini patut kita dorong lagi agar Galendo dapat dikenal masyarakat dan pasar yang lebih luas,” terangnya.

Sementara itu, H. Endut selaku pemilik sentra oleh-oleh “Rajanya Galendo” menceritakan awal muasal usahanya yang merupakan bisnis turunan dari orang tuanya terdahulu.

“Usaha ini memang turunan dari orang tua saya. Sudah lumayan panjang perjalanannya. Tapi, alhamdulillah masih bisa bertahan hingga saat ini, bahkan sudah lebih maju,” kata H. Endut.

Galendo adalah makanan khas dari Jawa Barat khususnya di daerah Kabupaten Ciamis. Makanan yang terbuat dari kelapa ini sudah terkenal ke berbagai kota di Indonesia.

Galendo hasil produksi H. Endut sudah terbilang modern karena kemasannya sudah terbungkus dengan menggunakan aluminium foil, sehingga bisa tahan lama.

Selain itu, H. Endut juga telah memadupadankan bermacam-macam rasa Galendo yang diproduksinya antara lain, rasa coklat, rasa kacang, rasa pisang dan rasa susu.

Pria yang memasuki usia 68 tahun ini pun menyebut tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan kelapa yang menjadi bahan baku pembuatan Galendo. Bahan baku tersebut ia datangkan langsung dari koleganya di Palembang.

Hingga kini, H. Endut sudah memperkerjakan puluhan pekerja yang merupakan warga sekitar. “Untuk bagian pengemasan ada sekitar 10 orang, dan bagian produksi ada 4 orang,” katanya.

Selain itu, Galendo buatan H. Endut juga telah lolos uji kesehatan dari laboratorium Balai Besar di Bogor.  Tak hanya itu, proses produksinya pun sudah menggunakan teknologi modern.

Kini, Galendo hasil produksi H. Endut sudah menjamur di sentra oleh-oleh yang tersebar di Bandung, Tasikmalaya, Garut, Cirebon hingga kota-kota lainnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Gelar Sosialisasi PP No. 7 Tahun 2021, KemenKopUKM Ajak Pelaku UKM dan Koperasi di Ciamis Berdaya Saing

Tinggalkan komentar

Ciamis:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM kepada seluruh pelaku usaha mikro di Tanah Air.

Peraturan tersebut merupakan pelaksana dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki tujuan untuk mengajak para pelaku usaha mikro menangkap peluang yang cukup besar dalam meningkatkan daya saing usahanya.

“Setelah resmi diundangkan, KemenKopUKM perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak, dalam hal ini para pelaku usaha mikro dan koperasi di Indonesia,” kata Sekretaris KemenKopUKM Arief Rahman Hakim saat membuka acara Sosialisasi PP No. 7 Tahun 2021 di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (15/10/2021).

Ditambahkan Sesmenkop, sosialisasi tersebut bertujuan agar PP No. 7 Tahun 2021 dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh pihak, baik koperasi dan UMKM, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga dinas terkait.

Lebih lanjut, SesmenKopUKM menjelaskan peraturan tersebut memuat berbagai kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.

Adapun hal tersebut diimplementasikan ke berbagai program dan kegiatan pemerintah di antaranya pemberian kapasitas tempat usaha dan biaya sewa sebesar 30% dari harga sewa komersil kepada pelaku UKM, alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi koperasi dan UKM.

Selain itu, terdapat pula dukungan berupa alokasi pada infrastruktur publik sebesar 30% seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM dalam pengembangan dan pemasaran usaha.

Lebih dari itu,  juga terdapat kemudahan pendirian koperasi, kemitraan UKM dengan usaha besar, kemudahan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sebagainya.

Dengan disahkannya PP tersebut, Arif menyampaikan salah satu prioritas KemenKopUKM adalah penyusunan data tunggal yang akurat, yang dalam penyusunannya akan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tahun ini kami sudah mulai membuat satu sistem informasi yang akan digunakan untuk mengumpulkan data koperasi dan UKM yang tersebar di berbagai instansi dan pemerintah daerah. Jadi perwujudan data tunggal sudah dimulai tahun ini, diharapkan sampai 2024 sudah tuntas,” papar Arief.

Sementara itu, Kepala Dinas Koprasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, David Firda mengapresiasi upaya KemenkopUKM mengajak para pelaku usaha mikro dan koperasi di Kab. Ciamis untuk dapat memanfaatkan peluang dari PP No. 7 Tahun 2021.

“Kami menyambut baik dan terima kasih atas terpilihnya Kab. Ciamis sebagai salah satu lokasi untuk kegiatan sosialisasi ini,” jelasnya.

Saat ini, tambah David, masih ada sejumlah permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha mikro di kab. Ciamis antara lain, akses permodalan, perizinan, hingga penguasaan teknologi informasi.

“Ini menjadi tantangan buat kami. Diharapkan kegiatan sosialisasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UKM, sehingga diperoleh manfaat yang dirasakan secara langsung oleh para pelaku koperasi dan UKM,” papar David.

Dalam kesempatan tersebut, David juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian dan upaya KemenkopUKM dalam mendorong perkembangan UKM di Kab. Ciamis melalui beberapa program yang digulirkan antara lain, program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang pada tahun 2021, tercatat ada 111.763 UMKM di Kab. Ciamis yang ditetapkan sebagai penerima BPUM.

Sementara untuk program bantuan modal usaha terdapat 7 (tujuh) pelaku usaha mikro yang menjadi peserta program.

“Harus kami akui bahwa program-program yang digulirkan oleh KemenkopUKM mampu meningkatkan daya saing UMKM khususnya di Kab. Ciamis,” tutupnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Kolaborasi KemenkopUKM dan Local Heroes Kembangkan Potensi Umbi Sente Pandeglang Lewat Koperasi

Tinggalkan komentar

Pandeglang:(Globalnews.id) – “Setelah koperasi resmi berbadan hukum, kami lebih percaya diri lagi.” Hal itu diungkapkan aktifis penggerak tani Umbi Sente (Talas Balitung) sekaligus Ketua Koperasi Pamatang Kembang Mandiri (PKM), Hendra Pranova, usai menerima sertifikat badan hukum koperasi dari Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, di Kampung Cinyurup (Kampung Domba), Kelurahan Juhut, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu (2/10).

Dalam kesempatan itu, SesKemenkopUKM meyakini, dengan berkoperasi, komunitas petani Umbi Sente di Cinyurup bakal lebih besar lagi. Baik dari sisi kapasitas produksi, maupun kualitas produknya. “Peluang bisnis Umbi Sente masih besar, dimana kebutuhan akan Umbi Sente sebesar 10 ton tapi baru bisa dipenuhi 2 ton,” kata Arif.

Terlebih lagi, lanjut Arif, model bisnis sudah tercipta dan sudah berjalan dengan baik. “Ada komunitas petani, koperasi, offtaker, hingga pihak-pihak pendukung lainnya, termasuk swasta. Saya yakin, Koperasi PKM akan semakin maju,” papar Arif.

Arif menambahkan, pihaknya akan selalu memberikan dukungan bagi perkuatan kelembagaan koperasi, termasuk pelatihan-pelatihan perkoperasian untuk pengurus dan anggota. “Sehingga, koperasi bisa lebih mensejahterakan masyarakat petani disini,” ujar Arif.

SesKemenkopUKM juga berharap program Perhutanan Sosial di Cinyurup semakin berkembang dengan mendorong pertumbuhan wisata agro dan Desa Wisata. “Ini semua menggambarkan bagusnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, Perhutani, dan stakeholder lainnya,” imbuh Arif.

Arif mengapresiasi banyaknya pihak yang terlibat dalam pengembangan potensi Umbi Sente di Kampung Cinyurup. Selain KemenkopUKM, Perhutani, dan dinas terkait dari provinsi dan kabupaten, program sinergi ini juga melibatkan World Wildlife Fund (WWF), dan program CSR dari PT Indah Kiat Pulp and Paper.

Sementara itu, Hendra bercerita, setelah sekian lama menggeluti bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan domba di Pandeglang sejak 2009, sekitar satu setengah tahun lalu mulai menggarap komoditas Talas atau Umbi Sente. “Kelompok tani anggota koperasi mulai diarahkan menanam Umbi Sente karena ada permintaan dari beberapa industri makanan,” kata Hendra.

Tercatat ada tiga industri besar yang menyerap Umbi Sente hasil produksi Hendra (39 tahun) bersama 47 petani anggota koperasi. Yaitu, PT Maxindo (Sentul, Bogor) untuk bahan pembuatan makanan ringan (snack), PT Endho Yushin (Bogor) untuk industri pembuatan keripik, dan CV Arista.

“CV Arista merupakan perusahaan suplier, dimana Umbi Sente hasil produksi koperasi kami dikirim ke luar negeri mengisi pasar Cerelac di Jepang,” tukas Hendra.

Para petani di sana terbilang beruntung. Pasalnya, selain ketiga usaha besar itu berperan sebagai Offtaker, mereka juga mau berbagi ilmu dan pengetahuan cara menanam Umbi Seten. Hendra mengakui, awal mengirim contoh hasil Umbi Sente, sempat ditolak beberapa kali.

“Mereka mau mengajarkan cara menanam Umbi Sente hingga menghasilkan kualitas yang masuk kualifikasi pabrikan. Ternyata, selama ini, kita panen Umbi setelah masa tanam enam bulan. Padahal, setelah mendapat edukasi yang benar, seharusnya kita panen setelah masa tanam 10 bulan hingga menghasilkan Umbi Sente berkualitas tinggi,” jelas Hendra.

Meski begitu, Hendra mengakui bahwa kapasitas produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan pabrikan. Dari kebutuhan 10 ton per minggu, Koperasi PKM baru bisa memenuhi tiga ton saja.

Solusinya, lanjut Hendra, pihaknya sudah mendapat lampu hijau dari Perhutani untuk menambah lahan sebesar 50 hektar. “Produksi tiga ton per minggu itu dihasilkan dari lahan seluas 75 hektar. Perhutani sudah menyiapkan lahan khusus Umbi Sente seluas 117 hektar, tapi kita ambil 50 hektar terlebih dahulu,” tukas Hendra.

Selama ini, Koperasi PKM memiliki total lahan seluas 75 hektar, dimana yang 25 hektar milik masyarakat (anggota), sedangkan yang 50 hektar milik Perhutani lewat program Perhutanan Sosial.

*Industri Olahan*

Mimpi Hendra yang juga Dosen statistik dan ilmu ekonomi di Universitas Mathlaul Anwar (Pandeglang) itu, tak hanya sampai disitu. Setelah di sisi hulunya diperkuat, Koperasi PKM bakal masuk ke sisi hilir. Yakni, membangun industri olahan Umbi Sente menjadi tepung, produk rebusan, hingga cerelac.

“Umbi Sente juga bisa diolah menjadi pengganti nasi bagi penderita diabetes,” ungkap Hendra

Terkait harga Umbi Sente, Hendra menjelaskan, pabrik membeli dari koperasi sebesar Rp3000 per kilogram. Hitungan koperasi berbagi keuntungan dengan petani adalah sebesar 50:50.

“Tapi, yang 50% keuntungan koperasi juga kan milik mereka juga sebagai anggota koperasi. Jadi, dengan berkoperasi itu lebih adil, dari kita untuk kita. Keuntungan kita nikmati bersama,” kata Hendra.

Untuk itu, Hendra mengungkapkan bahwa para pengurus dan anggota Koperasi PKM membutuhkan pelatihan perkoperasian dari Kemenkop dan UKM. “Selama ini kita berkoperasi secara otodidak. Kami butuh pelatihan manajemen mengelola koperasi yang baik dan benar,” tandas Hendra.

Hendra berharap, dengan pelatihan perkoperasian, SDM di Koperasi PKM dapat lebih teredukasi. “Kami juga berharap ada penambahan literasi, khususnya terkait pupuk organik dan non organik, lewat pelatihan-pelatihan,” imbuh Hendra.

Di samping itu, dalam pemasaran Umbi Sente dan produk pertanian lainnya, Koperasi PKM sudah menerapkan digitalisasi dengan membuat lapak penjualan di PlayStore dengan nama Gudang Tani. “Tak lama lagi akan berjalan. Sekarang masih tahap trial and error,” ungkap Hendra.

Selain mengembangkan produk Umbi Sente, Koperasi KMP juga berencana untuk masuk ke komoditas lain seperti wortel, umbi beneng, alpukat, duren, dan petai. “Lewat koperasi, kita akan terus mengembangkan potensi sektor pertanian, khususnya yang ada si Pandeglang. Walau kita akui, permodalan Koperasi PKM harus terus mendapat perkuatan agar bisa lebih berkembang lagi,” pungkas Hendra.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Siap Dampingi UMKM Desa Bakung Kidul Cirebon Go Internasional

Tinggalkan komentar


Cirebon:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) memberikan perhatian yang lebih bagi produk-produk UMKM di berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki potensi untuk ekspor. Salah satu produk unggulan UMKM yang dinilai memiliki nilai jual tinggi dan potensial dikembangkan untuk pasar ekspor adalah produk UMKM dari desa Bakung Kidul, Jamblang, Cirebon. Produk-produk unggulan UMKM dari wilayah ini adalah produk rotan, jangkrik dan Tape Bakung.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim, mengatakan bahwa Cirebon memang sejak dulu dikenal sebagai penghasil produk rotan berkualitas. Sekitar 80 persen produk rotan yang dieskpor berasal dari Cirebon dimana Desa Bakung Kidul menjadi salah satu desa penyuplai produk rotan. Arif menyatakan pihaknya siap mengadvokasi hasil kerajinan rotan dari Cirebon agar pangsa pasarnya semakin besar terutama untuk pasar ekspor.

“Pasar untuk industri olahan rotan memang luar biasa, nanti kita bisa hubungkan dengan ekosistem yang saat ini sudah kita bangun melalui Smesco. Mudah-mudahan dengan sinergi bersama bisa mendukung pengembangan UMKM di sini,” kata Arif Rahman Hakim saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang Cirebon, Jumat (24/9).

Dia juga berharap agar produsen rotan dari wilayah ini dapat mendaftarkan diri di Aplikasi Bela Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan teregistrasi dalam aplikasi ini, kesempatan UMKM untuk memasarkan produknya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Di saat yang sama saat ini juga telah tersedia Pasar Digital (PaDi) untuk UMKM yang digagas oleh Kementerian BUMN. Melalui PaDi ini UMKM juga bisa menawarkan produk-produknya kepada BUMN .

“Jadi kan pemerintah dan BUMN punya kewajiban membeli produk UMKM melalui laman LKPP dan PaDi, jadi saya harap bapak – ibu bisa masuk ke situ agar bisa memperluas pemasaran. Mudah – mudahan ini bisa dimanfaatkan. Untuk perluasan pemasaran khusus untuk ekspor kita bisa fasilitasi lewat Smesco agar ada pendampingan,” papar Arif.

Arif Rahman Hakim juga mengapresiasi inovasi usaha yang dilakukan oleh kelompok UMKM di desa Bakung Kidul tersebut lantaran dapat membaca peluang usaha dengan sangat baik yaitu dengan membuat usaha budidaya jangkrik. Diketahui jangkrik menjadi salah satu komoditas unggulan yang memiliki demand yang sangat tinggi. Namun jumlah produsen secara nasional sangat terbatas. Akibatnya permintaan yang tinggi tersebut kerap tidak sebanding dengan pasokan yang ada.

Menurutnya inisiasi dari Kuwu Desa Bakung Kidul dengan budidaya jangkrik dan menjadikan sebagai bahan pangan olahan akan membuka kesempatan bagi UMKM di wilayahnya tumbuh lebih agresif. Terlebih dari sisi permintaan jangkrik hidup untuk pakan ikan hias, burung dan lainnya di Jawa saja sangat tinggi.

Dari dua jenis bisnis UMKM yang banyak dikembangkan di Desa tersebut, Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa pihaknya komitmen untuk terus melakukan pendampingan usaha agar dari Desa tersebut muncul UMKM Champion yang bisa menembus pasar ekspor. Dukungan lain yang bisa diberikan oleh KemenkopUKM pada UMKM di wilayah ini adalah dari sisi pendanaan untuk penambahan modal kerja. Untuk itu dia berharap agar UMKM-UMKM di desa Bakung Kidul dapat terkonsolidasi dalam satu wadah koperasi agar Kementerian UMKM bisa membantu dari sisi permodalan.

“Kami punya lembaga namanya LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) untuk membiayai UMKM dengan biaya yang sangat murah yaitu 3 persen. Namun syaratnya bisa akses ke lembaga ini harus dalam wadah koperasi. Sebagai UMKM bapak-ibu perlu membentuk satu organisasi berbentuk koperasi agar bisa akses pembiayaan, agar usaha kita bisa semakin berkembang,” pungkasnya.

Sementara itu Kuwu Desa Bakung Kidul, Bambang Setiawan, mengatakan bahwa memang UMKM yang memproduksi rotan di wilayahnya beberapa sudah berhasil menembus pasar ekspor. Namun belakangan permintaan sedikit mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Sebelum pandemi rata-rata pasokan produk ekspor rotan dari Cirebon mencapai 1.500 kontainer dan diantaranya adalah produk olahan rotan dari wilayahnya.

Dia berharap pemerintah dapat membantu para UMKM rotan lebih mudah mendapatkan bahan baku serta dukungan pembiayaan untuk tambahan modal kerja. Diakui hingga kini bahan baku menjadi salah satu masalah yang sepenuhnya aman. Sebab bahan baku rotan masih mengandalkan pasokan dari wilayah Kalimantan dan Sumatra sehingga biaya logistik cukup tinggi. Sementara pandemi yang berkepanjangan mengakibatkan modal usahanya tergerus.

“Kita ingin dibantu dari sisi penguatan SDM dan dari sisi permodalan untuk mengembangkan usaha kami. Selain itu juga perlu dukungan teknologi untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah kami,” ucap Bambang.

Terkait dengan hasil budidaya jangkrik, diakuinya bahwa saat ini permintaan pasar ekspor sangat tinggi. Namun pihaknya tidak berani mengambil kesempatan tersebut lantaran keterbatasan produksi. Sementara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja masih sangat kurang. Di Jawa sendiri pangsa pasarnya mencapai Rp50 miliar dalam sebulan.

“Kalau kita terima tawaran ekspor itu, dipastikan itu akan habis dan kebutuhan untuk wilayah Jawa saja tidak bisa ditutupi. Jadi jangan sampai jangkrik saja kita harus impor apa jadinya nanti,” pungkasnya.

Sementara itu Camat Kecamatan Jamblang, Tarsidi membenarkan bahwa potensi di wilayahnya adalah Rotan dan jangkrik. Namun di masa pandemi permintaannya memang sempat mengalami penurunan. Menurutnya hasil budidaya jangkrik dari desa Bakung Kidul tersebut dapat juga diolah menjadi aneka pangan olahan dan produk suplemen kesehatan.

“Jangkrik dulu tidak dilirik namun berkat kreatifitas dari UMKM kita sekarang ini  sering kehabisan stok,” ulasnya.

Dia berharap pemerintah pusat melalui KemenkopUKM dapat membantu UMKM di wilayahnya bisa lebih inovatif dan daya saing produknya unggul. Diakui kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas untuk mendampingi seluruh UMKM di Kecamatan Jamblang.

“Kedatangan pak Sesmen ini kami harap bisa melihat langsung potensi apa yang ada di desa Bakung kidul. Kami akui ketidakberdayaan pemerintah daerah untuk suport UMKM secara keseluruhan, kalau hanya sebatas diklat (pelatihan) bisa diatasi namun untuk hal permodalan kami jujur belum bisa,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Penjelasan Pelaksanaan Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Sebagaimana kita ketahui dalam tahun 2020 dan 2021, Indonesia menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menimbulkan dampak pada sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Beberapa kebijakan yang terkait dengan pemulihan sektor ekonomi melalui Kementerian Koperasi dan UKM salah satunya adalah  Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan tujuan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi dampak pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menyampaikan, Program Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kementerian Koperasi dan UKM  pada tahun anggaran 2020 telah tersalur kepada 12 juta pelaku usaha mikro, dengan alokasi anggaran sebesar Rp28,8 triliun dan penerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) mendapatkan bantuan langsung melalui rekening masing-masing sebesar Rp2,4 juta.

Terkait dengan pelaksanaan program Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tahun anggaran 2020 telah dilakukan survei oleh Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) Sekertariat Wakil Presiden dan Kementerian Koperasi dan UKM, BRI dan Lembaga Demografi-LPEM FEB UI, untuk melihat efektifitas pelaksanaan program BPUM.

“Berdasarkan survey oleh Tim TNP2K, dengan jumlah 1.261 responden, menunjukan bahwa 88,5 persen penerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) memanfaatkan dana untuk pembelian bahan baku. Disamping itu  berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank BRI menunjukkan bahwa 75,4 persen dari total pelaku usaha yang menerima BPUM membeli bahan baku/bibit/keperluan dapur. Hasil survey dari BRI juga menunjukan bahwa 44,8 persen responden  menyatakan bahwa  kapasitas dan kinerja usaha mengalami peningkatan, dari total usaha yang masih beroperasi setelah menerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Selanjutnya 51,5 persen responden menyatakan bahwa  usaha beroperasi kembali dari total usaha yang tutup sementara setelah menerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM),” kata Arif.

Tidak berbeda dengan hasil survei TNP2K dan BRI, berdasarkan Survei Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap UMKM, Lembaga Demografi-LPEM FEB UI (Desember 2020), menyatakan bahwa 99% UMKM responden  yang di survei menunjukan  bahwa setelah  menerima bantuan Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) lebih dari 50% (mayoritas UMKM)  merasa optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan serta cukup optimis omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, hal ini disebabkan  dana yang diperoleh dari program BPUM  di pergunakan untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian barang modal (33%) serta 58%  membutuhkan tambahan modal untuk mempercepat pemulihan usahanya.

Hasil berbagai survei sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa bantuan modal kerja sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha mikro guna menjaga aktivitas usahanya agar dapat bertahan dan bagi yang sudah tutup dapat membuka usahanya kembali serta mencegah bagi  pelaku usaha mikro untuk tidak jatuh ke dalam kategori masyarakat pra sejahtera/miskin yang berpotensi akan menimbulkan resiko sosial di kemudian hari.

“Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, menunjukan bahwa Program BPUM tahun 2020  terbukti efektif untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak covid 19, sehingga pada tahun 2021 pemerintah melanjutkan kembali program BPUM tersebut yaitu memberikan kembali Bantuan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. dan penerima BPUM mendapatkan bantuan langsung melalui rekening masing-masing  sebesar  Rp 1,2 juta dengan sasaran sebesar 12, 8 juta pelaku usaha mikro,” tutup Arif.

Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya menambahkan, dalam rangka melaksanakan program BPUM pada tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa perbaikan pelaksanaan berupa perubahan peraturan yaitu perubahan atas Permenkop Nomor 6 Tahun 2020 dengan menerbitkan Permenkop Nomor 2 tahun 2021 serta petunjuk pelaksanaan BPUM tahun 2021 Nomor 3 tahun 2021. Perubahan dan penerbitan ketentuan tersebut dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program BPUM tahun 2021 dan sebagai tindak lanjut atas  hasil reviu dari Aparat pengawasan Intern Pemerintah (inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM, BPKP)  dan hasil pemeriksaan dari BPK RI.

Beberapa perubahan yg dilakukan terkait ketentuan pelaksanaan Program BPUM tahun 2021  diantaranya adalah sebagai berikut :
1.Usulan calon penerima BPUM berasal dari satu pintu yaitu dinas yang membidangi koperasi dan UKM dengan tujuan agar memudahkan koordinasi dan agar database pelaku usaha mikro daerah tercipta di dinas yang membidangi koperasi dan UMKM.
2.Dilakukan validasi data usulan calon penerima BPUM  dengan data dari dukcapil untuk  validasi data NIK dan data dari Sistem Informasi Kredit program (SIKP) untuk dilakukan validasi data penerima KUR.
3.Meminta dokumen NIB/SKU dari pelaku usaha mikro yang mengajukan BPUM untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran

“Dalam rangka pelaksanaan program BPUM tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengundang dinas yang membidangi koperasi dan UMKM propinsi/kabupaten/kota untuk mensosialisasikan aturan terkait penyaluran BPUM tahun 2021 dan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan hasil reviu dari APIP  maupun  hasil pemeriksaan dari BPK tahun anggaran  2020 agar dapat digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan permasalahan  saat pelaksanaan program BPUM tahun anggaran  2021. Disamping itu, dalam kesempatan tersebut juga telah diminta peran aktif seluruh dinas untuk mengusulkan pelaku usaha mikro di daerahnya masing-masing,” tegas Eddy.

Sebagai sarana koordinasi pelaksanaan program BPUM 2021, telah dibentuk kelompok kerja (pokja) pada  Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia agar dapat memaksimalkan usulan calon penerima BPUM  khususnya didaerah-daerah yang masih rendah realisasi penerima BPUM  pada tahun anggaran  2020.

Eddy menekankan, Program BPUM tahun 2021 telah berjalan dengan lancar berkat koordinasi yang baik antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan dinas yang membidangi koperasi dan UMKM propinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia. Disamping itu, dalam proses penyalurannya juga terus dilakukan pengawalan dari APIP (Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan dan  Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM)  sehingga apabila dijumpai permasalahan terkait dengan pelaksanaan program BPUM  dapat langsung dilakukan upaya perbaikan-perbaikan sehingga program BPUM 2021 dapat berjalan lebih baik dan akuntabilitasnya terjaga.

Sebagai informasi sampai dengan Agustus 2021,  Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan program BPUM kepada 12,7 juta penerima i  pelaku usaha mikro dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp15,24 triliun atau sebesar 99,2% dari pagu anggaran sebesar Rp15,36 triliun. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Gelar Pelatihan Vocational Ekspor Impor Produk UKM di Kuningan Jabar

Tinggalkan komentar

Kuningan:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menggelar Pelatihan Vocational Ekspor Impor Produk UKM bagi para pelaku koperasi dan UMKM khususnya usaha mikro di sektor perikanan/peternakan secara hybrid di Kuningan, Jawa Barat (Jabar).

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim didampingi Sekretaris Daerah Kuningan Jawa Barat Dian Rachmat Yanuar saat berdiskusi dengan peserta “Pelatihan Vocational Ekspor Impor Produk UKM” Kuningan, Sabtu (18/9/2021), mengapresiasi kepada pemerintah daerah Kuningan karena sudah memberikan perhatian yang sangat besar pada pelaku usaha mikro dan kecil.

“Di tengah pandemi ekonomi, dari 27 kabupaten di Jabar, Kuningan adalah salah satu yang PDB-nya tumbuh positif. Ini tentu berkat kontribusi dari pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi bapak ibu semua sudah sangat luar biasa di tengah pandemi selalu berupaya melakukan inovasi-inovasi sehingga bisa menyesuaikan dan beradaptasi dalam situasi yang tidak mudah sekarang ini,” kata Arif.

Ia menekankan agar potensi UMKM di Kuningan harus disusun dan direncanakan agar tumbuh. Sementara terkait infrastruktur, ada kebijakan dari pemerintah untuk infrastruktur publik mencakup jalan tol, stasiun, bandara, sebanyak 30 persen di antaranya dialokasikan untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan biaya sewa yang rendah. Ini adalah peluang yang perlu dimanfaatkan.

Didalam PP 7/2021 juga telah diamanatkan untuk kegiatan pendampingan dan pembinaan usaha mikro untuk perizinan berusaha dan bantuan hukum. Pemerintah menyediakan anggaran yang besar untuk meningkatkan kapasitas SDM, salah satunya melalui kebijakan kartu pra kerja.

“Di Kementerian Koperasi dan UKM juga ada informasi terkait pengembangan SDM pelaku usaha melalui edukukm.kemenkopukm.go.id. Maka saya mengajak para pelaku UMKM yang ingin menjadi pengusaha yang sukses harus mau menambah ilmu, peluang-peluang yang ada juga harus ditangkap,” katanya.

Sedangkan mengenai pembiayaan, BI dan OJK sudah menetapkan kebijakan bahwa pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil ini harus ditingkatkan. “Sekarang 20% akan ditingkatkan sampai 30% pada 2024. Artinya kita sebagai pelaku usaha harus menyiapkan diri untuk dapat mengakses kemudahan atas tersedianya pembiayaan, pendampingan. Pemerintah juga menyediakan pembiayaan melalui KUR, namun kita harus merancang usaha bisnisnya,” katanya.

Di sisi lain ada pula dukungan dana bergulir dari LPDB KUMKM yang siap memperkuat permodalan koperasi dengan tingkat suku bunga rendah yakni 3 persen pertahun. “Ini peluang dan dukungan dari pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Sekda Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si berharap akan terus terbangun sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Pemerintah Daerah termasuk Kuningan.

Sebelum pandemi, hasil survey BPS jumlah kemiskinan pada tahun 2019 akhir, Kab Kuningan termasuk dalam kabupaten termiskin ke 2 di Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah tentunya terus melakukan koreksi, pembenahan, dan penyempurnaan agar pengangguran dan kemiskinan berkurang.

“UMKM Kuningan ingin naik kelas. Namun kita semua menyadari kita tidak dapat bergerak sendiri. Seluruh stakeholder harus berjalan bersama secara simultan,” katanya.

Beberapa kendala yang perlu diperhatikan terkait pengembangan UMKM di Kuningan kata dia, adalah masih ada jenis produk yang kurang tepat yang tidak relevan untuk dikembangkan. Kemudian, menentukan harga yang belum sebanding dengan kualitas. Kemudian memilih sumber daya manusia dan sistem promosi yang masih dilakukan secara konvensional, pemilihan lokasi juga kurang strategis. Hal ini menjadi fokus pembahasan untuk naik kelas dan diurai secara maksimal.

“Peranan teknologi informasi dan media sosial harus juga dimaksimalkan oleh pelaku usaha. Tidak hanya promosi namun juga jual beli online agar dapat berkembang secara maksimal,” katanya.

Tidak kalah penting adalah legalitas produk usaha dan identitas produk UMKM, agar lebih mudah mendapatkan akses perbankan, maka kemudian program-program pemerintah diupayakan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk menemukan keunikan produknya agar ada faktor pembeda dengan kompetitor.

“Kami juga mengembangkan koperasi. Ada 675 koperasi yang digerakkan melalui transformasi digital manajemen. Kami berharap, koperasi dan UKM dapat berjalan maksimal dan menguraikan pengangguran,” katanya.

Pada kesempatan itu, turut hadir Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kuningan U. Kusmana. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Koordinasikan Penuntasan Penyaluran BPUM 2021 dengan Pemerintah Daerah

Tinggalkan komentar


Semarang:(Globalnews.id)-Kementrian Koperasi dan UKM melakukan koordinasi sekaligus evaluasi penyaluran Banpres Produkrif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 dengan Pemerintah Daerah, yang penyerapannya diharapkan bisa dituntaskan 100 persen pada akhir September 2021.

“Kegiatan ini menjadi salah satu wujud upaya dari Pemerintah Pusat untuk berkoordinasi secara masif dengan Pemerintah di daerah terkait penyelenggaraan Program BPUM 2021,” kata Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM (SeskemenkopUKM) Arif R Hakim , usai membuka Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 di Semarang, Rabu (8/9/2021).

SeskemenkopUKM Arif R Hakim menegaskan,
Usaha Mikro merupakan populasi usaha terbesar di Indonesia yang proporsinya mencapai 99,62% dari total 64.166.606 Usaha yang ada di Indonesia dengan
kontribusi UMKM kepada PDB sebesar 60,5%, UMKM tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang cukup
besar dalam mempengaruhi Perekonomian Negara Indonesia.

“Adanya Pandemi Covid-19 yang telah
mempengaruhi perekonomian UMKM sejak 2020, juga turut memberikan dampak dalam penurunan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2020,” kata Arif R Hakim.

Arif memaparkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh OECD, beberapa negara berkembang menerapkan
berbagai program untuk meminimalisir dampak Covid-19 di negaranya, seperti 1) Pemberian Subsidi Upah; 2)
Penangguhan Pajak Penghasilan/Usaha; 3) Pinjaman Langsung terhadap UMKM; dan 4) Inovasi.” Pemerintah Indonesia sendiri, telah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak Juni
2020 untuk menangani krisis ekonomi akibat Pandemi ini,” kata Arif R Hakim.

Menurut ia, Usaha Mikro sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia tidak luput dari sasaran pemberian Program. Melalui Banpres Produktif bagi
Usaha Mikro (BPUM) yang diberikan sejak tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021, Pemerintah berharap Usaha Mikro dapat tetap bertahan menghadapi krisis
ini. “Tentunya, dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, harapannya program ini dapat dengan baik dan tepat sasaran memenuhi tujuannya,” ujarnya.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, s ebagai salah satu stimulus untuk Usaha Mikro dapat tetap menjalankan usahanya.Seperti yang diketahui bersama, bahwa sebelumnya pada tahun 2020, alokasi BPUM ditujukan
untuk 12 Juta Pelaku Usaha Mikro dengan anggran sebesar Rp 28,8 Triliyun dan masing- masing Pelaku Usaha Mikro mendapatkan Rp 2,4 Juta.

SeskemenkopUKM menyatakan pada tahun 2021 ini, alokasi program BPUM
adalah sebesar Rp 15,36 Triliyun yang ditujukan untuk 12,8 Juta pelaku usaha yang pelaksanaannya terbagi menjadi 2 Tahap. ” Hingga september 2021, telah
terealisasi sebesar Rp 15,24 Triliyun dan diberikan kepada 12,7 Juta Pelaku Usaha Mikro yang artinya bahwa Program BPUM 2021 ini telah terealisasi
sebesar 99,2 persen,” katanya.

Dikatakan Arif, pemerintah menyadari bahwa penyaluran bantuan,apapun bentuknya hendaklah selalu mengutamakan
asas tepat sasaran dan asas manfaat yang tetap emperhatikan akuntabilitas dan transparansi penyalurannya. “Karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah yang sudah membantu tersalurkannya BPUM dari tahun 2020
hingga tahun 2021 ini” kata Arif.

“Kami berharap dalam proses akhir penyaluran BPUM ini, dapat mengakomodir seluruh lapisan pelaku usaha mikro termasuk binaan dari berbagai instansi
baik dari eksekutif maupun legislatif serta lembaga-lembaga lainnya. Karena itu kami sangat mengharapkan kerjasama
dan bantuan Kepala Dinas Provinsi untuk dapat kiranya berkoordinasi dengan Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang akan sangat berdampak terhadap kinerja Kementerian Koperasi dan UKM dalam
penyaluran BPUM,” harap Arif.

Arif R Hakim menambah kan, pada tahun 2021 Kementerian Koperasi dan UKM
telah menggulirkan DAK Nonfisik PK2UKM yang diarahkan untuk pelatihan dan pendampingan kapasitas usaha. “Untuk itu kiranya kepada Provinsi/Kab./Kota yang telah memperoleh alokasi tersebut, untuk dapat memprioritaskan Pelaku Usaha
Mikro yang telah mendapatkan BPUM untuk difasilitasi pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha sehingga mendukung transformasi in-formal ke formal, salah satunya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang hingga saat ini masih sekitar 2,6 juta Pelaku Usaha Mikro yang telah memiliki NIB,” kata Arif.

Disamping itu katanya, kegiatan strategis Kementerian Koperasi dan UKM yang diarahkan ke daerah Provinsi /Kab./Kota dalam pelaksanaannya dapat
disenergikan dengan Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM sehingga usahanya dapat terus berkelanjutan dan menopang economy recovery kebijakan pemerintah dimasa pendemi.

SeskemenkopUKM mengajak kepada
semua yang hadir untuk menyukseskan acara ini, dengan dengan mengoptimalkan waktu untuk menyampaikan evaluasi dan saran yang membangun dalam pelaksanaan program BPUM ini. “Harapan ke
depan, UMKM dapat naik kelas setelah dapat keluar dari krisis di masa pandemi,” pungkasnya.

Sudah Tersalur Rp 15,24 Triliun

Sementara itu Deputi Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya mengatakan, penyaluran BPUM tahun 2021 per September telah mencapai Rp15,24 triliun kepada 12,7 juta dari sasaran 12,8 pelaku usaha mikro. Itu artinya realisasinya telah mencapai 99,2 persen. Sehingga, hanya tinggal 100 ribu saja pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan BPUM 2021, yang ditargetkan tersalur 100 persen pada akhir September 2021.

Eddy Satriya menyampaikan BPUM tahun 2021 terbagi menjadi dua tahap, tahap pertama telah terealisasi 100 persen pada Juli 2021 kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran sebesar Rp11,76 triliun; dan tahap kedua hingga September 2021 telah terealisasi sebesar Rp3,4 triliun untuk 2,9 juta pelaku usaha mikro yang telah di SK-kan hingga SK ke-23.

“Sehingga, total realisasi BPUM 2021 per September ini berjumlah Rp15,24 triliun yang diberikan kepada 12,7 juta pelaku usaha mikro. Proses penyaluran ditargetkan selesai pada akhir September 2021,” kata Eddy.

Eddy mengatakan terdapat perbedaan antara penyaluran BPUM pada tahun 2020 dengan tahun 2021, terutama mengenai Lembaga Pengusulnya. Pada 2020, terdapat lima lembaga pengusul BPUM sedangkan pada 2021, data usulan penerima BPUM hanya berasal dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM. Usulannya dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota kemudian dikirim ke Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi untuk ditelaah dan selanjutnya dikirim ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk diverifikasi.

Eddy juga menyampaikan apreasiasi atas peran Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah yang menjadi salah satu pendorong suksesnya Program BPUM. Eddy meminta koordinasi bisa terus berlanjut sehingga program ini dapat dijalankan secara akuntabel dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui tangguh dan bertahannya usaha mikro yang merupakan populasi usaha terbesar di Indonesia.

BPUM Energi Baru di Daerah

Beberapa Kadinas Koperasi dan UKM Provinsi menyatakan, betapa BPUM sangat bermanfaat dan membantu pelaku usaha mikro dalam mempertahankan kelangsungan usahanya yang terdampak akibat pandemi.

“Ketika pandemi salah satu harapan dan diharapkan pelaku usaha mikro adalah bantuan modal, sehingga mereka lega, bisa terus produksi. Ibaratnya BPUM adalah semangat dan energi baru bagi mereka untuk kelangsungan usahanya.
Nah dari situ akhirnya produknya kita ikut pasarkan. Mereka merasa saat mereka kesulitan dalam produksi dan pemasaran, pemerintah hadir,’ kata Kadinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi.

Mas Purnomo Hadi menjelaskan, pihaknya tidak menargetkan jumlah penerima BPUM karena semua itu berdasarkan usulan Kabupaten/Kota. ” Kalau di total penerima BPUM 2020 dan 2021 di Jatim ada 2,56 juta dengan total bantuan senilai Rp 4,6 triliun. Untuk BPUM 2021 penyerapannya sudah diatas 80 persen dan ditargetkan bisa 100 persen pada akhir September,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Kadinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati, yang mengakui, BPUM sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mikro di Jawa Tengah. ” Yang gulung tikar akibat pandemi bisa kembali memulai usaha, yang usahanya kembang kempis bisa kuat lagi karena ada tambahan modal. kita juga dampingi mereka dalam hal pemasaran” kata Kadinas Ema.

Ema Rachmawati melanjutkan, jumlah penerima BPUM 2021 di Jateng mencapai 1,5 juta orang dengan dana sebesar 1,9 juta triliun. Penyalurannya sudah sekitar 90 persen dan rencananya selesai 100 persen pada akhir September, dari BRI juga udah konfirmasi September bisa 100 persen, tinggal menyelesaikan masalah pendataan seperti kesesuaian nama dengan NIK,” jelas Ema.

Ia menambahkan, BPUM telah memberikan energi positif bagi pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. ” Terhadap yang tidak menerima kami juga mencoba mengatasinya dengan bantuan sosial Provinsi meski tidak banyak, hanya 26 ribu pelaku usaha mikro dengan nilai bantuan Rp 500 ribu, lumayan lah. Selebihnya Kami juga salurkan ke bansos dinas sosial, juga kadang bantuan BUMN,” tambahnya.(jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Gandeng MSC untuk Tingkatkan Literasi Digital, Kapasitas Koperasi dan UMKM

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM bersama MicroSave Consulting (MSC) menginisasi kerjasama dalam rangka meningkatkan Literasi Digital dan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Menuju Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan.

Hasil survei literasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama katadata pada tahun 2020 menunjukkan, indeks literasi digital Indonesia masih pada angka 3,47 dari skala 1 hingga 4, dan berada di bawah tingkatan baik.

Berdasarkan data tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya mempercepat literasi digital dengan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya MSC. Kerja sama dalam hal literasi digital ini menjadi salah satu bentuk dukungan kepada para pelaku koperasi dan UMKM agar lebih berkembang dan dapat bersaing di pasar global.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim memberikan apresiasi atas adanya kerja sama dengan MSC, diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat memberikan dampak positif kepada pelaku koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan kajian berbasis bukti dan optimalisasi akses serta kapasitas koperasi dan UMKM.

“Kami berharap kolaborasi yang dilakukan dengan pihak MSC, dapat membantu kami melakukan riset/kajian berkaitan dengan perkembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia, yang outputnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan program dalam mencapai target-target pemberdayaan Koperasi dan UMKM,” tegas Arif dalam acara MoU antara KemenkopUKM dengan MSC secara daring, Selasa (31/8).

Adapun lanjut Arif, tujuan dari nota kesepahaman ini adalah, untuk menjalankan kerjasama pengembangan KUMKM secara inklusif, termasuk dalam pelaksanaan penelitian, kapasitas digital, seminar, dan dukungan kebijakan.

Sedangkan ruang lingkup MoU ini meliputi, pemanfaatan kajian berbasis bukti dan optimalisasi akses dan kapasitas KUMKM, yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan merancang kebijakan, layanan keuangan, dan penggunaan alat yang membantu KUMKM berkembang, dan sosialisasi hasil penelitian/kajian terkait dengan pelaksanaan kajian melalui lokakarya atau seminar, perpustakaan digital, dan media publikasi.

Diwaktu yang sama Grace Retnowati, Country Director MSC Indonesia Consulting mengatakan pihaknya menyambut baik kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk menjalin kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Besar harapan kami, kerja sama ini dapat mendukung program pemerintah dalam percepatan peningkatan kapasitas digital UKM dalam menuju ekonomi digital dan meningkatkan Inklusi Keuangan” lanjutnya.

MSC Asia and Africa Director, Manoj Sharma juga menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia atas upaya yang telah dilakukan dalam pemulihan dan pemberdayaan UKM dalam masa pandemi. Pemerintah Indonesia yang menyadari pentingnya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, telah mengalokasikan lebih dari Rp 51 triliun dana pemulihan UMKM dari dampak pandemi COVID-19. 

Namun tantangan yang dihadapi adalah, bagaimana UMKM yang ada di Indonesia dapat terintegrasi dengan ekosistem digital, dan bagaimana supaya masyarakat lebih banyak membeli produk lokal atau dari produsen lokal. Integrasi dengan ekosistem digital ini akan membantu UMKM untuk dapat bersaing di tengah banyak perusahaan besar yang menghasilkan produk dalam skala besar.

Manoj menambahkan bahwa berdasarkan perspektif gender, 21% pemilik usaha di Indonesia adalah perempuan dan ini adalah angka yang tinggi dibandingkan rata-rata jumlah perempuan pemilik usaha di dunia yang hanya 8%. Sedangkan dalam kategori usaha mikro dan menengah di Indonesia, jumlah perempuan pemilik usaha mencapai 50%. (Jef)

koperasi dan ukm

MoU Dengan ISI Yogyakarta, KemenkopUKM Ingin Cetak Inkubator Bisnis Seni

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id)- Potensi seni dan budaya Indonesia yang kaya, menjadi sumber kekuatan bagi Tanah Air. Untuk menciptakan  hal tersebut, dibutuhkan wirausahawan yang andal dan mumpuni.

Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM pun menggandeng Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, antara Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dan Rektor ISI Yogyakarta Agus Burhan, yang disaksikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Teten yang sekaligus memberikan kuliah umum secara hybrid di kampus ISI mengatakan, sudah tak diragukan lagi, bahwa seni budaya Indonesia sangat kaya. Bahkan bisa menjadi bagian kekuatan ekonomi bangsa. “Kalau kita lihat Korea Selatan (Korsel) misalnya. Mereka berhasil dengan K-Pop nya, sebagai  gerbong berbagai industrinya ke dunia,” kata Teten.

Saat ini, tak heran anak muda dan generasi milenial Indonesia justru  sangat paham dengan budaya pop Korsel. Bukan hanya musik dan dramanya, tapi juga mulai dari kuliner, fesyen hingga kosmetik. “Budaya dan seni itu bisa menjadi lokomotif industrialisasi di Korsel,” ucapnya.

Hal itu diakui Teten, harusnya menjadi contoh nyata bagi industri seni Tanah Air. Bangsa Indonesia memiliki nilai seni dan budaya luar biasa yang sangat kaya. Mulai dari Aceh sampai Papua yang sudah mendarah daging. Bahkan hal itu sudah menjadi kultur yang kuat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

“Ini menjadi keuntungan kita dalam menciptakan industri berbasis inovasi dan kreativitas bukan semata-mata teknologi. Saya punya keinginan besar untuk bisa membangun inkubator bisnis seni, melahirkan seniman sekaligus pebisnis andal,” yakin Teten optimistis.

MoU dengan ISI Yogyakarta ini katanya, sangat menantang. Pasalnya, MoU ini juga menjadi kesepakatan baru bagi KemenkopUKM yang berani membuat kerja sama dengan dunia seni. “Saya apresiasi sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan,” harap Teten.

Lebih jauh Menkop mengatakan, saat ini struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh usaha menengah kecil dan mikro sebesar 99,9 persen. Di mana sebagian besar dari angka tersebut didominasi usaha mikro, yang memiliki omzet di bawah Rp 2 miliar.

“Sebenarnya ekonomi Indonesia itu tulang punggungnya UMKM, dikuasai rakyat kecil. Namun sayang UMKM kita berbeda dengan Jepang, Malaysia dan China, di mana produktivitas UMKM dalam negeri masih rendah,” ungkapnya.

Untuk itu diakui Teten, komitmen KemenkopUKM bagaimana membenahi supply chain. UMKM bukan hanya bisa menghidupi ekonomi rakyat, tapi betul-betul bertarung tak hanya di pasar dalam negeri namun juga global.

“Banyaknya e-commerce cross border di Indonesia justru diserbu produk impor lebih dari 50 persen. Ini menjadi ancaman jika kita tidak melakukan perubahan,” tegasnya.

Transformasi kata Teten, dilakukan agar UMKM mulai masuk ke produksi berbasis kreativitas, teknologi, dan inovasi. Mestinya produk kreativitas kita nggak kering, ini yg belum tergarap. Custom produk handmade kita sangat mumpuni ini harus masuk target produk yang lebih besar,” imbuhnya.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menjelaskan, MoU dengan ISI Yogyakarta merupakan komitmen kami dalam mendukung pembangunan ekonomi kreatif yang mempunyai sumbangan besar terhadap perekonomian Indonesia.

“Melalui MoU ini terjalin kerjasama untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan para mahasiswa ISI, dan sinergi untuk membangun ekosistem kewirausahaan ekonomi kreatif di ISI Yogyakarta,” tegas Arif.

Senada dengan hal tersebut, Rektor ISI Yogyakarta Agus Burhan mengatakan, ISI sebagai universitas seni terbesar di Indonesia, memiliki rekam jejak alumni berkualitas yang tersebar secara nasional dan internasional. Untuk itu ISI berkomitmen mendukung SDM dengan kompetensi utama, kreativitas tinggi, menghasilkan seniman, serta desainer yang andal dan memiliki kecakapan.

“Kami berupaya menciptakan social skill yang memiliki pengalaman wawasan entrepreneurship sekaligus seniman unggul,” ujarnya.

Saat ini, ISI memiliki pengembangan kewirausahaan lewat beberapa program lembaga penelitian dan pengembangan di masyarakat, program rancangan seni, pembinaan wilayah seni yang mendorong inkubator seni menjadi wirausaha. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Apresiasi Program Summer Act Dalam Membantu Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Bertahan di Masa Pandemi

Tinggalkan komentar


JAKARTA:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak dalam upaya membantu pelaku UMKM agar dapat bertahan dan bangkit akibat pandemi Covid-19, salah satunya pendampingan yang dilakukan oleh Mercy Corps Indonesia melalui program Summer Act.

Program Summer Act diinisiasi oleh Mercy Corps Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM bertujuan membantu pelaku UMKM agar menjadi pelaku usaha yang tangguh dan juga produktif dalam menghadapi situasi pandemi covid-19.

“Kami bersama Mercy Corps Indonesia akan fokus dalam menangani dampak ekonomi bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Program Summer Act kali ini dilaksanakan di Kota/Kabupaten Malang dan Batu, diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro dan kecil khususnya rekan rekan lansia dan difabel,” kata Arif dalam acara Seminar Akhir Pembelajaraan Summer Act Mercy Corps Indonesia, Selasa (27/7).

Arif menjelaskan kondisi saat ini tidak mudah, banyak tantangan yang dihadapi dimasa pandemi khususnya oleh pelaku UMKM.

“Pada umumnya, usaha mikro menginginkan bantuan modal usaha (69,02%), keringanan tagihan listrik untuk usaha (41,18%), relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (29,98 %), kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman (17,21%), dan penundaan pembayaran pajak (15,07%),” papar Arif

Sementara Usaha Kecil dan Menengah pada umumnya menginginkan keringanan tagihan listrik untuk usaha (43,53%), relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (40,32%), penundaan pembayaran pajak (39,61%), bantuan modal usaha (35,07%), dan kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman (14,44%).

Terkait vaksinasi, lanjut Arif, sampai saat ini, program vaksinasi masih terus dilakukan di semua wilayah dengan target vaksinasi penduduk Indonesia sampai Maret 2022 sebesar 181 Juta Orang (59,22% Jumlah Penduduk).

“Melalui program vaksinasi ini, diharapkan dapat menumbuhkan optimisma bahwa perekonomian juga akan pulih apabila masyarakat lebih kebal terhadap virus Covid-19 sehingga dapat beraktivitas normal kembali,” tutup Arif.

Diwaktu yang sama Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis mengatakan, program Summer Act memberikan dampak yang luar biasa terutama yang ada di level usaha mikro. Para pelaku usaha mikro terkendala, karena usaha mereka harus tutup karena adanya pembatasan kegiatan dengan diterapkannya program PPKM darurat.

“Melalui program Summer Act ini kami memberikan akses modal usaha bagi pelaku usaha mikro dengan jumlah lebih dari Rp800 juta rupiah dengan mencakup 525 pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu pengalaman Mercy Corps dalam literasi digital melalui platform micro mentor, diharapkan dapat memberikan pendampingan usaha melalui virtual training system,” pungkas Ade.(Jef)