Semua tulisan dari globalnewsid

news

Kominfo: Perlu Sistem Monitoring Isu Publik Yang Terintegrasi

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)- Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hasyim Gautama mengungkapkan perlunya membangun sistem monitoring isu publik yang terintegrasi dan bisa dipakai secara bersama-sama dalam rangka merespon isu publik yang berkembang di masyarakat.

“Tantangan ke depan kita bekerja dengan tim, yakni monitoring isu publik yang sifatnya prediktif, tentunya untuk ukuran kita sebagai manusia yang mempunyai pengetahuan dengan daya jangkau yang terbatas itu akan sulit, tapi challenge itu akan kami tangani dengan membangun sebuah sistem monitoring isu publik yang secara guyub menggunakan satu sistem yan bisa dipakai bersama-sama, karena tujuannya sama, dengan mengunakan aplikasi yang satu,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, di Lombok Barat.

Hasyim Gautama mengatakan bahwa tugas monitoring isu publik merupakan tugas yang cukup serius untuk dilakukan, karena menyangkut kestabilan bagaimana kita memantau serta merespon isu-isu yang ada. Hal ini biasanya merupakan isu yang sifatnya sensitif, sehingga kita perlu kehati-hatian.

“Hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring isu publik saat ini adalah bagaimana kita melihat atau memantau dari isu-isu yang berkembang di masyarakat, apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana harus meresponnya”, kata Hasyim.

Bimtek dilaksanakan selama dua hari pada Kamis-Jumat, 21-22 Oktober 2021 secara luring dan daring yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se-Indonesia, serta disiarkan langsung melalui Kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo dan Zoom Meeting.

Bimtek monitoring isu publik ini digelar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Dr. Hasyim Gautama. Narasumber yang hadir pada hari pertama adalah Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Najamuddin Amy dan Praktisi Komunikasi, Dr. Emilia Bassar.
Sedangkan, Akademisi Komunikasi, Ahmed Kurnia dan Praktisi Analisis Media Sosial, Ismail Fahmi hadir menjadi narasumber pada hari kedua.

Senada dengan Hasyim Gautama, Najamuddin Amy juga menjelaskan bahwa tujuan monitoring isu ini adalah sebagai fungsi komando dan olah data, yakni untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isu yang bergulir di tengah masyarakat. Juga sebagai analisis informasi publik serta kebijakan dan publikasi, di mana memanfaatkan hasil dari trending topik dan analisis sentimen untuk membaca aspirasi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat, kemudian menjadikannya sebagai salah satu sumber pijakan dalam penentuan kebijakan.

“Bentuk monitoring isu pemerintah Provinsi NTB ialah dengan memiliki Sistem Komando Terpusat yang secara terus menerus memonitor isu publik sebagai wujud Management Trust”, jelas Najamuddin.

Sementara itu, Emilia Bassar pada paparannya menambahkan jika monitoring isu penting untuk dilakukan karena bisa membantu organisasi menangkap isu lebih awal, membantu organisasi belajar dari kesalahannya, mendorong keragaman pemikiran dan pendapat serta menemukan hubungan sebab akibat.

“Tahap riset yang bisa kita lakukan saat monitoring isu adalah dengan memulai persiapan merumuskan masalah, merancang metodologi lalu dalam pelaksanaannya melaksanakan survei atau polling kuantitatif serta kualitatif dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan akan laporan riset danB rekomendasi”, kata Emilia.Di hari kedua acara dilanjutkan dengan pemaparan yang diberikan oleh Ahmed.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Sambut Penyelenggaraan Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021 Jadi Lokomotif Fesyen Muslim Dunia

Tinggalkan komentar


Banyuwangi:(Globalnews.id)-Pesatnya perkembangan fesyen muslim di Tanah Air, membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat fesyen muslim dunia. Bahkan potensi ini juga didorong dengan menjamurnya desainer muda fesyen muslim yang inovatif dan berkualitas.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, karya-karya desainer Indonesia terbukti sudah mendunia dan membuat Indonesia juga menjadi kiblat fesyen muslim dunia.

Untuk itu, penyelenggaraan Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021 diharapkan mempercepat Indonesia menuju pusat fesyen dunia, serta menjadi lokomotif sekaligus pendorong industri halal.

“Wakil Presiden Ma’ruf Amin pernah menyatakan, Indonesia menjadi produsen produk halal terbesar di dunia pada 2024. Dimulai dengan fesyen muslim dan modest wear. Hal ini hanya bisa dicapai dengan kolaborasi berbagai pihak antara UMKM, pelaku kreatif, industri, dan pemerintah,” ucap Teten dalam sambutannya pada Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021, di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (23/10/2021).

Dilansir Global Islamic Indicator, modest muslim fashion merupakan salah satu fesyen unggulan dari Indonesia dengan point indicator sebesar 34.26, mengungguli rata-rata point global di angka 17.55.

“Capaian tersebut bisa didukung lewat kegiatan di Banyuwangi hari ini. Tahun lalu saat mulai pandemi, secara gobal nilai belanja produk muslim ikut berdampak dan turun 2,9 persen, menjadi 268 miliar dolar AS, atau senilai Rp3,9 triliun. Namun angka ini diprediksi pulih di 2021 dan terus tumbuh hingga 2024. Nilainya diprediksi mencapai 311 miliar dolar AS atau setara Rp4,5 triliun,” rinci MenKopUKM.

Untuk itu, tren baik tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi Indonesia. Selanjutnya, untuk menjadi pusat mode muslim dunia, Indonesia juga perlu melakukan promosi terpadu seperti event Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021 ini.

“Semoga acara ini secara konsisten hadir dan lebih besar lagi skalanya. Bahkan saya harap bisa menjadi kalender dunia untuk fesyen muslim,” harap Teten.

Ia juga meminta agar event tersebut menjadi wadah untuk memetakan agregator dan enabler sekaligus, sebagai pendampingan terhadap pelaku UMKM pelaku di sektor produk pakaian, menghubungkan dengan produsen berkualitas, meningkatkan produknya menjadi berstandar global, menghadirkan pembiayaan mudah dan murah, sampai mempertemukan dengan buyer potensial.

“Sehingga transaksi fesyen muslim bisa terdongkrak. Saya berpesan, mari kita tingkatkan belanja produk lokal. Dengan begitu, UMKM akan bertumbuh serta mendukung perbaikan ekonomi nasional. Semoga ikhtiar bersama ini juga dapat membuahkan hasil dan berdampak sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas MenKopUKM.

Di kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengatakan, kehadiran Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021 semakin mendorong fesyen muslim di Banyuwangi bangkit, yang sebelumnya ikut terpuruk akibat pandemi.

“Kami juga menyasar wisata halal yang kini sangat berkembang di dunia. Kami akan sambut peluang besar ini di Banyuwangi. Bagaimana super big market wisata halal bisa kita ambil dan manfaatkan dengan UMKM,” imbuhnya.

Tak hanya itu, sambung Ipuk, pihaknya juga aktif menjalin kerja sama dengan GAPHURA (Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara), yang melihat potensi wisata dan ekonomi Banyuwangi.

“Mereka siap untuk mempromosikan Banyuwangi di Timur Tengah agar bisa lebih dikenal,” katanya.

Ia juga yakin, dunia fesyen muslim merupakan sektor industri yang bisa menyedot sumber ekonomi dengan cepat.

“Karena setiap orang butuh. Apalagi kaum wanita, tak cukup lebih dari satu model. Ini yang kami sebut sebagai market,” ujar Ipuk.

Dirinya bermimpi karya UMKM serta desainer Banyuwangi mendunia. Ipuk menyambut baik hasil kolaborasi Banyuwangi dengan Bank Indonesia (BI) Jatim dalam mendorong UMKM dan desainer Banyuwangi agar cepat naik kelas.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Kerajinan Batu dan Kayu Fosil Tulungagung Sukses Dilirik Pasar Global

Tinggalkan komentar

Tulungagung-(Globalnews.id)- Satu lagi produk kerajinan premium bernilai tinggi terdapat di Indonesia yaitu produk batu dan kayu fosil asal Tulungagung, Jawa Timur. UD Karya Indonesia, UKM penghasil kerajinan meja, wastafel, dan bathtub (bak mandi) dari batu dan kayu fosil ini telah memiliki buyer tingkat global.

Pada Jumat (22/10/2021), UD Karya Indonesia bahkan melepas ekspor produknya ke Hamburg, Jerman senilai Rp400 juta. Ekspor ini menjadi pembuktian bahwa UKM Indonesia tetap memiliki pasarnya sendiri di luar negeri.

Diakui Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hasil produk buatan UD Karya Indonesia ini memang bernilai tinggi alias premium. Jadi wajar saja, produknya dilirik banyak buyer luar negeri.

“Ini sangat berbeda dan saya lihat sendiri memang kualitasnya internasional. Produk custom seperti ini bukan mass product, jadi memang sangat otentik. Saya harap Tulungagung bisa jadi sentra produksi kerajinan batu dan kayu fosil,” katanya saat mengunjungi workshop sekaligus ramah tamah dengan Pemilik UD Karya Indonesia Nanang Setiawan di Tulungagung, Jatim, Jumat (22/10/2021).

Ekspor ke Hamburg oleh UD Karya Indonesia, kata Teten, membuktikan bahwa meskipun pandemi membuat logistik terganggu dan biaya pengiriman kontainer mahal, minat pasar luar negeri tetap tinggi. Terutama permintaan produk home decor.

Untuk itu, sambungnya, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar usaha ritel semacam ini bisa dibantu sistem logistiknya.

“Konsolidasi bisa lebih mudah menembus pasar luar negeri,” ucap Teten.

Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), MenKopUKM menyebut, nilai ekspor Indonesia September 2021 mencapai 20,60 miliar dolar AS (Rp291,7 triliun) naik sebesar 47,64 persen. Ekspor nonmigas September 2021 mencapai 19,67 miliar dolar AS (Rp278,5 triliun) tumbuh 48,03 persen dibanding ekspor nonmigas September 2020.

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-September 2021 naik 35,40 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. Demikian juga ekspor hasil pertanian naik 6,37 persen dan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 76,29 persen.

Berdasarkan provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–September 2021 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 24,67 miliar atau setara Rp348,9 triliun (15,02 persen). Diikuti Jawa Timur 16,93 miliar dolar AS atau setara Rp239,4 triliun (10,31 persen) dan Kalimantan Timur 16,11 miliar dolar AS atau setara Rp227,8 triliun (9,80 persen).

“Jatim termasuk terbaik kedua ekspor setelah Jabar. Potensi ekspor Jatim ini bisa kita lihat sangat besar,” ujar MenKopUKM.

Pemilik UD Karya Indonesia Nanang Setiawan menuturkan, buyer produk-produknya datang dari Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Kanada, Belanda, dan Arab Saudi.

Bahkan sebelum pandemi Covid-19, bathtub buatannya dihargai 2 juta dolar AS atau setara Rp28,2 miliar. Pembelinya adalah Raja Arab Saudi.

Nanang yang mantan pegawai Telkom ini pun dipanggil langsung ke Arab Saudi untuk menceritakan proses pembuatannya. Sehingga bathtub buatannya tersebut meraih Guiness Book of Record sebagai produk termahal.

Nanang menceritakan, produk custom buatan UD Karya Indonesia yang paling banyak diminati adalah wastafel dan coffee table dari kayu fosil. Ketika pandemi Covid-19, ia hanya melakukan ekspor 1 kontainer ke AS. Tahun ini, ia baru mengirim 1 kontainer lagi ke Hamburg, Jerman sebanyak 1 kontainer senilai Rp400 juta.

“Karena kendala pandemi hanya bisa kirim 1 kontainer saja. Saya berharap, ke depan pemerintah bisa menstabilkan harga logistik dan kelangkaan kontainer,” harapnya. (Jef)

koperasi dan ukm

Ini Dia, Aneka Langkah KemenKopUKM Perkuat Usaha Mikro di Tengah Pandemi

Tinggalkan komentar

Denpasar:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya menjelaskan, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan disalurkan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan total anggaran Rp15,36 triliun. Itu terbagi dua tahap. Yakni, Tahap I sebanyak 9,8 juta penerima dengan anggaran Rp11,76 triliun (telah tersalurkan 100%).

“Tahap II sebanyak 3 juta penerima dengan anggaran Rp3,6 triliun yang disalurkan pada Juli-September 2021. Di September 2021 telah direalisasikan untuk sebanyak 2.906.479 penerima dan telah di SK-kan,” papar Eddy, saat memberikan paparan pada acara Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali pada Reses Masa Persidangan 1 tahun sidang 2021-2022, Bali, Kamis (21/10).

“Sebaran realisasi BPUM di seluruh provinsi Bali sebanyak 334.689,” imbuh Eddy.

Selain BPUM, KemenKopUKM mendukung program Pelonggaran Kegiatan UMK melalui skema Sertifikasi, seperti yang diterapkan Pemkab Banyuwangi.

“Kabupaten Banyuwangi pernah menerapkan aturan/ketentuan khusus untuk pelaku usaha berupa sertifikasi atau stiker bagi yang lolos verifikasi kelayakan dari Gugus Covid-19. Seperti fasilitas cuci tangan, sosialisasi penerapan prokes, pemeriksaan suhu tubuh, adanya petugas pengawas prokes, hingga adanya desinfeksi berkala,” papar Eddy.

Selain itu, adanya pemantauan Prokes yang telah dijalankan Satgas Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan dapat melebarkan cakupan pemantauan Prokes dengan menjadi salah satu penentu usaha mendapatkan sertifikasi “New Normal”.

Menurut Eddy, sertifikasi “New Normal” hendaknya juga dimasukkan ke data aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 yang sudah ada, dengan menempelkan QR Code di usaha yang telah menerima sertifikasi yang dapat di scan masyarakat melalui aplikasi dan membuktikan bahwa usaha tersebut lolos verifikasi kelayakan dari Satgas Covid-19.

Tak hanya itu, beberapa langkah lain KemenkopUKM dalam mendukung pelaku usaha mikro di tengah pandemi adalah percepatan penyaluran KUR dan subsidi bunga, optimalisasi bantuan pascabencana bagi usaha mikro.

*Pelaku Usaha Frozen Food*

Di tempat yang sama, anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty meminta terkait berita UKM Frozen food yang sedang viral dimintai keterangan oleh aparat kepolisian, sebaiknya KemenKopUKM terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terutama, untuk usaha mikro.

“Kolaborasi yang sudah dilakukan KemenKopUKM bersama Mabes Polri sudah bagus cepat tanggap untuk mengutamakan pembinaan kepada pelaku usaha mikro,” kata Evita.

Menanggapi hal itu, Eddy mengatakan bahwa KemenKopUKM telah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri terkait informasi pelaku usaha penjual makanan beku (frozen food) yang beberapa waktu lalu viral, dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

Menurut Eddy, Mabes Polri dan KemenKopUKM sepakat akan lebih mengedepankan pembinaan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terkait berbagai perizinan yang diperlukan oleh UMKM. 

*Garda Transfumi*

Tak hanya itu, masih di Bali, KemenKopUKM juga menggelar kegiatan “Koordinasi Teknis Pemetaan Data bagi Usaha Mikro” di wilayah Provinsi Bali (22/10).Peserta kegiatan adalah 50 orang pendamping/penggiat UMKM yang berpotensi bergabung menjadi Garda Transfumi wilayah Bali di TA 2022.

Di dalamnya mencakup pengenalan aplikasi pendukung pemetaan data usaha mikro yang berkolaborasi dengan MicroSave Consulting (MSC) melalui studi “Corner Shop Diaries”. Studi ini meneliti dampak covid-19 terhadap perekonomian secara umum di pedesaan.

“Melalui studi ini diharapkan dapat mendukung pembuatan kebijakan untuk merespon dampak pandemi Covid-19,” kata Eddy.

Sosialisasi dan simulasi penerbitan NIB melalui aplikasi OSS-RBA oleh Korwil Garda Transfumi wilayah Jawa Tengah. “Sebagian besar peserta belum memiliki pengalaman menggunaan OSS RBA, sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan kemampuan pendampingan para peserta, terutama dalam hal legalitas usaha,” jelas Eddy.

Menurut Eddy, program Transfumi merupakan bentuk nyata komitmen KemenkopUKM untuk mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi Covid-19 melalui transformasi ekonomi dari informal ke formal yang berkelanjutan (sustainable).(Jef)

koperasi dan ukm

Dikenal Sebagai Destinasi Wisata Religi, KemenKopUKM Dorong Usaha Mikro Kota Pasuruan Masuk dalam Rantai Pasok

Tinggalkan komentar


Pasuruan:(Globalnews.id)- Digitalisasi bagi pelaku usaha mikro diyakini mampu meningkatkan perekonomian Kota  Pasuruan yang selama ini dikenal sebagai kota wisata religi. Selain itu, dengan terhubung kedalam rantai pasok, pelaku usaha mikro dapat meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan usahanya dengan maksimal.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) yang diwakili oleh Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, Sutarmo menjelaskan, Kota Pasuruan dikenal sebagai wisata religi, khususnya di komplek masjid Agung Al-Anwar yang berdekatan dengan makam Mbah Hamid (KH Abdul Hamid). Tiap hari ribuan pengunjung dari berbagai kota datang berziarah, dan merupakan potensi ekonomi yang baik bagi pelaku UMKM di Kota Pasuruan.

“Pelaku usaha mikro seperti penjual makanan atau oleh-oleh, sudah saatnya memanfaatkan teknologi, khususnya terhubung kedalam ekosistem digital agar bisa lebih berkembang,” ujar Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro KemenKopUKM, Sutarmo dalam Temu Bisnis Usaha Mikro Pedagang Pasar di kota Pasuruan, Jum’at (22/10/2021).

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Reza melalui daring, serta Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Edy Ana Setyowidodo, dan perwakilan Tokopedia.

Lanjut Sutarmo, wisata religi sangat potensial dikembangkan dan menjadi daya tarik Kota Pasuruan, oleh karena itu perlu ditunjang dengan pelaku usaha mikro yang sudah melek digital, misalnya orang luar minta dikirim makanan khas Pasuruan seperti jipang maupun krupuk.

Apalagi, tambah Sutarno, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan berencana mengintegrasikan kawasan makam Mbah Hamid (KH. Abdul Hamid), Masjid Jami’ Al-Anwar, Alun-Alun, Mall Poncol, dan sekitarnya menjadi kawasan wisata sekaligus perdagangan dan jasa, sehingga lebih dikenal, baik tingkat regional dan nasional oleh para wisatawan yang ingin berziarah.

Oleh karenanya sosialisasi terkait digitalisasi dengan seluruh stakeholders perlu terus dilakukan, hal ini bertujuan agar hasil yang di targetkan bisa maksimal.

“Aktivitas dan kolaborasi berbagai pihak mutlak dilakukan. Usaha mikro memegang peran penting dalam memulihkan ekonomi nasional, khususnya di era digital. Pengembangan pelaku usaha mikro melalui digitalisasi usaha, dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan penjualan produk di tengah pandemi Covid-19, seperti sekarang ini,” kata Sutarmo.

KemenKopUKM akan terus mendorong UMKM agar dapat naik kelas, yaitu dengan cara, pemberian literasi digital, mendorong dan membantu solusi untuk menyiapkan kapasitas produksi, mendorong peningkatan mutu dan kualitas produk, dan membuka akses pasar bagi para pelaku UMKM.

Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerjasama dengan berbagai marketplace salah satunya Tokopedia, hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan bahkan mengembangkan usaha.

Sutarmo berharap, melalui agenda Temu Bisnis Pedagang Pasar di Kota Pasuruan, dapat meningkatkan kapasitas dan juga penjualan baik secara online maupun offline sehingga usaha mikro dapat masuk dalam rantai pasok.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Reza berharap, pedagang pasar bisa memanfaatkan ajang temu bisnis pelaku usaha mikro ini sebagai tempat pembelajaran.

“Saya berharap para pedagang pasar di kota Pasuruan bisa memanfaatkan ajang temu bisnis ini sebagai ajang untuk meningkatkan aktifitas yang selama ini dilakukan, sekaligus membuka akses  jaringan agar usaha yang ditekuni selama ini bisa  lebih luas dan berkembang dari hulu sampai hilir” ucap Faisol Reza.

Apalagi di era digitalisasi konsumen lebih nyaman dalam berbelanja melalui platform digital. Menurutnya, walaupun di pasar tradisional, literasi digital para pedagang harus ditingkatkan.

“Ini menjadi penting, dikarenakan perubahan perilaku konsumen, saat ini ini merasa lebih nyaman untuk berbelanja secara digital dalam mengakses barang yang ingin dimiliki,” tutup Faisol Reza.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan mengatakan, pelaku usaha mikro wisata religi di sekitar Masjid  Agung Al-Anwar sangat potensial untuk dikembangkan dan diarahkan ke digitalisasi.

“Banyak pendatang yang berziarah. Disitulah kegiatan ekonomi kami berjalan. Mbah Hamid adalah seorang wali, meskipun beliau sudah wafat,  namun bisa menghidupi jutaan umat, warung-warung di sekitar masjid buka 24 jam membuat ekonomi mikro terus bergerak,” kata Ismail.

Ia menegaskan seiring perkembangan jaman khususnya di era pandemi ini, digitalisasi menjadi langkah kunci.

“Usaha konvensional atau tradisional boleh terus jalan, tapi digitalisasi harus dimulai,” tegas Ismail.

Dengan demikian, usaha mikro yang terdampak akibat pandemi bisa tetap eksis dan berkembang, dan yang tak kalah penting, melalui digitalisasi, para pelaku usaha mikro bisa tetap menjaga prokes.

“Saat ini di kota Pasuruan terdapat 5.088 pelaku usaha mikro, serta lima pasar yang dikelola Pemkot. Jika ditambah dengan usaha mikro di luar pasar seperti yang terdapat di sejumlah destinasi wisata religi, jumlahnya bisa mencapai 12.580 usaha mikro,” pungkas Ismail.(Jef)

koperasi dan ukm

Tekan Impor, MenKopUKM Teten Masduki Luncurkan Cangkul Merah Putih Berlabel SNI

Tinggalkan komentar

Tulungagung:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi kinerja Koperasi Produsen Angudi Logam Abadi, yang akhirnya sukses menghasilkan produk cangkul buatan dalam negeri dengan brand Cangkul Merah Putih. Cangkul tersebut telah mendapat sertifikasi layak mutu dari SNI.

“Saya bersyukur, Cangkul Merah Putih sekarang punya label SNI. Akhirnya kita mampu swasembada cangkul sendiri yang saat ini bahan bakunya di-support oleh BUMN, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan dukungan pembiayaan dari PT BRI (Persero) Tbk,” ucap Teten dalam launching produk SNI Cangkul Nasional Merah Putih sekaligus Pelepasan Ekspor Batu Fosil ke Hamburg, Jerman di Pendopo Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (22/10/2021).

Di kesempatan yang sama, MenKopUKM mengunjungi pabrik sekaligus tempat produksi cangkul Merah Putih di kawasan Tulungagung, Jawa Timur. MenKopUKM didampingi Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Deputi Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, dan Ketua Koperasi Angudi Logam Abadi Suharyono.

Teten mengatakan, di awal dirinya menjabat sebagai menteri, ramai impor cangkul menyeruak. Dirinya pun lantas diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari solusinya. Ketika itu bahan baku menjadi isu utamanya.

“Akhirnya kami menempuh jalan untuk memperkuat koperasinya terlebih dahulu, kemudian bermitra bersama BUMN untuk ketersediaan bahan baku,” jelas MenKopUKM.

Cangkul Merah Putih, sambungnya, merupakan program lokalisasi kolaborasi KemenKopUKM bersama Kementerian Perindustrian, LPDB-KUMKM, dan BUMN untuk menekan impor cangkul. Saat ini, kualitas cangkul Merah Putih telah terstandarisasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri nasional dan daerah.

Ia mengatakan, Cangkul Merah Putih fokus mengisi market dalam negeri, terutama terhadap kebutuhan alat-alat pertanian yang sebagian besarnya masih impor. Namun, ia tidak menutup kemungkinan cangkul ini bisa juga merambah pasar internasional.

Teten menegaskan, langkah selanjutnya yang kini perlu dilakukan adalah mengembangkan koperasi logam penghasil cangkul ini, agar bisa memproduksi alat pertanian lainnya. Dalam memperkuat koperasi industri logam ini, KemenKopUKM menekankan beberapa faktor.

Pertama, memastikan ekosistem cangkul ini cukup baik melalui supply logam dari Krakatau Steel dengan harga yang kompetitif. Kedua, akses pasar produk ini dengan cara diserap pemerintah, kementerian, dan lembaga sehingga koperasi bisa meningkatkan produknya dari sisi kualitas dan kuantitas.

“Akses pasar telah dibuka sebanyak 40 persen belanja pemerintah lewat LKPP, salah satunya alat-alat pertanian. Belanja UMKM pun sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Program alokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dari UMKM saat ini mencapai Rp188,96 triliun atau sekitar 42,19 persen dari total target Rp447,2 triliun,” ucap Teten.

Ketiga, KemenKopUKM terus memperkuat akses pembiayaan lewat LPDB-KUMKM. Termasuk KUR dengan bunga yang sangat rendah dari perbankan dan disubsidi oleh pemerintah.

Selain di Tulungagung, koperasi sektor logam dengan produk cangkul juga fokus dikembangkan di Sukabumi, Klaten, dan Tegal.

“Saya optimis industri logam, terutama cangkul ini terus berkembang. Karena selama dua tahun ini, isu impor cangkul sudah tak ada lagi. Bahkan dari segi kualitas, saya sudah coba adu sendiri dengan produk impor, cangkul Merah Putih punya kita ini kuat,” yakin MenKopUKM

Di kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Angudi Logam Abadi Suharyono mengatakan, saat ini koperasinya mampu memproduksi 4.000 cangkul per bulan. Ia bersyukur, produk Cangkul Merah Putih kini mendapat sertifikat SNI.

“Ikhtiar ini agar kita mudah jika ingin menembus pasar ekspor dan berjejaring dalam rantai nilai global (global value chain),” imbuhnya.

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo juga menyatakan dukungannya. Ia bilang, momentum ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka peningkatan daya saing UMKM di tingkat nasional dan global. Terutama di Tulungagung, kata dia, banyak produk-produk UMKM yang bisa dijadikan unggulan ekspor.

“UMKM di Tulungagung jadi penguat ekonomi di daerah dan mampu membuka lapangan kerja yang lebih baik,” tandasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Bantu Kebangkitan Wisata Labuan Bajo, LPDB-KUMKM Gelar Vaksinasi

Tinggalkan komentar


Manggarai Barat:(Global ews.id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) kembali menggelar vaksinasi di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Vaksinasi ini dilaksanakan berkat kerja sama dengan Koperasi Kredit (Kopdit) Obor Mas, Bank NTT, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Kegiatan vaksinasi ini bertujuan agar terciptanya kekebalan komunal (herd immunity) di kawasan Labuan Bajo sebagai salah satu tempat tujuan wisata prioritas.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, menjelaskan bahwa pihaknya selama ini tidak hanya melaksanakan penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada koperasi-koperasi yang membawahi banyak pelaku UMKM. Namun pihaknya juga fokus untuk menyukseskan program vaksinasi yang telah ditetapkan sebagai program nasional.

Supomo berharap agar sektor pariwisata di Labuan Bajo kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi dengan dimulai dari menyehatkan masyarakatnya melalui vaksinasi terlebih dahulu. Terlebih, Labuan Bajo akan dijadikan tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan ASEAN Summit Tahun 2023 mendatang.

Oleh sebab itu, UMKM dan seluruh stakeholder lainnya harus dipastikan dalam kondisi siap dan prima sebelum pertemuan internasional tersebut.

“Vaksinasi ini ada kaitannya dengan upaya kita mendorong wisata di Labuan Bajo, karena Labuan Bajo adalah destinasi prioritas apalagi nanti untuk G20 di Indonesia Timur, di Bali atau Hub Timur, maka kita perlu siapkan masyarakatnya supaya sehat semuanya dalam menyongsong itu,” kata Supomo dalam kunjungan kerjanya meninjau vaksinasi di Labuan Bajo, Jumat (22/10).

Pelaksanaan vaksinasi ditargetkan sebanyak 2.000 orang terdiri dari kalangan anggota koperasi, pelaku UMKM, siswa dan masyarakat umum.

Adapun kegiatan vaksinasi ini diselenggarakan di Aula Youth Center yang menjadi bagian dari Gereja Paroki Roh Kudus, Labuan Bajo dengan melibatkan tim medis dari LPDB-KUMKM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, dengan jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac.

Supomo menegaskan pihaknya masih akan terus menyelenggarakan program serupa di berbagai wilayah di Indonesia agar target herd immunity secara nasional bisa segera terbentuk. Dengan cara ini diharapkan ekonomi bisa bergerak kembali seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

“Vaksinasi akan kita lakukan terus, kan vaksin itu ada gelombang pertama gelombang dua nah itu masih ada. Kita sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah harus hadir dengan program seperti vaksinasi ini,” lanjut Supomo.

Supomo mengapresiasi semangat dari pelaku koperasi dan UMKM di wilayah Labuan Bajo yang tetap gigih menjalankan usahanya meski terdampak pandemi. Pihaknya siap mengawal dan membantu koperasi di wilayah ini untuk tetap produktif dengan menyediakan pembiayaan yang murah. Dengan keunggulan wisata alam, Supomo yakin program pemulihan ekonomi di Labuan Bajo akan terakselerasi setelah pelaku ekonominya dalam kondisi sehat.

“Kondisi UMKM di NTT bagus sekali. Di daerah NTT itu minat masyarakat untuk berkoperasi cukup tinggi,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Kopdit Obor Mas, Andreas M. Mbete, berterima kasih atas penyelenggaraan vaksinasi yang diinisiasi oleh LPDB-KUMKM. Menurutnya, program ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di Labuan Bajo terutama anggotanya yang mencapai sekitar 2.536 orang di Cabang Labuan Bajo.

Vaksinasi ini diyakini akan memberikan rasa optimisme yang tinggi bagi kebangkitan usaha para anggotanya.

“Harapan kami dengan vaksinasi ini masyarakat bisa sehat, lalu upaya pengembangan usaha bisa dilakukan. Apalagi Labuan Bajo ini daerah wisata, sehingga kalau anggota kami sehat tentu bisa lebih produktif lagi. Ini sangat membantu bagi lembaga Obor Mas atau dari anggota itu sendiri,” ucap dia.

Dijelaskan Andreas bahwa selama masa pandemi ini, Kopdit Obor Mas telah menjalankan program relaksasi bagi anggota koperasi demi mengurangi beban usaha.

Program itu meliputi relaksasi dengan membebaskan anggota membayar cicilan pokok dan hanya diwajibkan membayar bunganya saja. Kemudian memberikan grace periode bagi anggota yang kesulitan mencicil angsuran selama periode tertentu. Pihaknya juga siap memberikan modal tambahan bagi anggota yang terkikis modal usahanya selama pandemi.

“Kami tidak mengenakan denda sama sekali bagi anggota kami kalau mereka tidak mengangsur pokok. Dan Alhamdulillah meski di tengah pandemi rata – rata mereka masih penuhi kewajibannya sehingga kinerja kami Kopdit Obor Mas tetap solid,” tukas Andreas.

Acara vaksinasi ini juga dihadiri oleh Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda Manggarai Barat Ismail Surdi, Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT P. Stefen Messakh, dan Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Xaverius Sukur.
 
Dalam kunjungan kerja tersebut Direksi LPDB-KUMKM bersama rombongan juga meninjau usaha tanaman hias dari anggota Kopdit Obor Mas. Kemudian Direksi juga melakukan dialog dengan para UMKM binaan Bank NTT dan dilanjutkan peninjauan produk unggulan dari UMKM tersebut.(Jef)

news

Harga Barang Turun 20-50 Persen : TUJUH TAHUN TOL LAUT LAYANI 32 TRAYEK, OPERASIONALKAN 32 KAPAL, SINGGAHI 114 PELABUHAN

Tinggalkan komentar


 
JAKARTA:(Globalnews.id)- Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan optimalisasi terhadap program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut alias ‘Tol Laut’. Sejak diluncurkan pada 20 Oktober 2014, salah satu Program Strategis Nasional tersebut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah pelabuhan yang disinggahi, kapasitas daya angkut kapal, serta volume muatan.
 
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menyebutkan, memasuki 7 (tujuh) tahun berjalan program Tol Laut kini telah melayani 32 trayek dan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 114 pelabuhan, termasuk trayek Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah bahu membahu mensinergikan setiap tahapan pada Sistem Transportasi Nasional dan Sistem Logistik Nasional,” ujar dia.
 
Arif memaparkan, berdasarkan hasil evaluasi semester I 2021 Program Tol Laut telah mengangkut muatan berangkat sebanyak 6.617 Teus (satuan kontainer) dengan komoditas muatan terbanyak berupa semen, beras, dan air mineral. Adapun muatan balik sebanyak 2.542 Teus dengan komoditas muatan terbanyak berupa kayu, kopra, dan rumput laut dengan capaian voyage (perjalanan bolak-balik) 54 persen dibandingkan 2020.
 
“Kinerja Tol Laut tahun ini lebih efektif dibandingkan tahun lalu. Ini semua dapat terwujud berkat upaya seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Teknis, dan Operator dalam melakukan sosialisasi serta memberi pendampingan kepada pelaku usaha yang terlibat,” ujarnya.
 
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, masyarakat di daerah yang dilewati Trayek Tol Laut saat ini  sudah menikmati penurunan harga barang antara 20– 50 persen. Data tersebut menunjukkan  Program Tol Laut  berhasil mengurangi disparitas harga yang selama ini menjerat masyarakat, terutama di wilayah Indonesia Timur serta Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Mugen Sartoto menyampaikan, Kementerian Perhubungan telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan membuat pola perdagangan baru dari Wilayah Pusat Pangan Baru (food estate), seperti Merauke, ke wilayah lain di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
 
Menurutnya, untuk mewujudkan program ketahanan pangan, Kementerian Perhubungan berupaya  mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui layanan transportasi laut untuk angkutan barang dengan rute yang tetap dan terjadwal, sehingga kebutuhan barang pokok dan barang penting masyarakat tersedia.  
 
“Program Tol Laut ini juga diharapkan dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah sehingga mengurangi disparitas harga,” ujar Mugen.
 
Mugen menyatakan, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan konektivitas multimoda dalam mengakomodasi pola perdagangan baru yang muncul dengan melibatkan ‘jembatan udara’ dan subsidi angkutan darat. Targetnya ialah masyarakat di wilayah pegunungan Papua dapat memesan bahan pokok dari Surabaya dan diterima langsung di wilayah pegunungan Papua.
 
Dukungan dari sisi regulasi juga terus ditempuh. Dia menuturkan, demi kelancaran pendistribusian logistik pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan. Perpres itu mendukung optimalisasi kinerja Kapal Tol Laut di pelabuhan dan pengawasan barang dari pelabuhan bongkar sampai hinterland (wilayah di sekitar pelabuhan).(Jef)

koperasi dan ukm

Ciptakan Bisnis yang Sehat, MenKopUKM Harap Koperasi-koperasi Kecil Segera Merger

Tinggalkan komentar


Bojonegoro :(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berkomitmen menumbuhkan koperasi-koperasi sehat di Indonesia. Untuk itu, ia meminta koperasi-koperasi kecil segera merger membentuk koperasi besar.

Koperasi Karyawan Redrying (Kareb) Unit Mitra Produksi Sigaret (MPS) Kapas di Bojonegoro, Jawa Timur misalnya. Koperasi ini digagas oleh sekitar 76 orang pekerja Perum Pengeringan Tembakau Bojonegoro (PPTB) pada tahun 1976. Koperasi Kareb saat ini memiliki total aset mencapai Rp160 miliar, 28 unit armada angkutan pribadi, dan mempekerjakan sekitar 1.900 orang yang 90 persennya merupakan ibu rumah tangga.

Menurut MenKopUKM, apa yang dilakukan Koperasi Kareb bisa menjadi contoh bagaimana koperasi yang sehat ini makin diperbesar skala bisnisnya sehingga memperbesar pula penyerapan tenaga kerja dan memberikan manfaat kepada perekonomian daerah maupun nasional.

“Kami sangat serius dalam mengembangkan koperasi-koperasi sehat di daerah. Di mana koperasi kecil-kecil baiknya merger saja. Koperasi  ini sebagai instrumen mengkonsolidasikan usaha mikro baik di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan lainnya,” kata Teten saat mengunjungi pabrik tembakau Koperasi Kareb di Bojonegoro, Jatim, Kamis (21/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut, MenKopUKM yang didampingi Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah beserta Direktur Utama Koperasi Kareb Sriyadi Purnomo dan Kepala Hubungan Eksternal PT HM Sampoerna Tbk Ishak Danuningrat turut menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Koperasi Kareb dengan KUD Mina Tani terkait produk-produk distributor dan UKM. 

Lebih lanjut Teten menuturkan, KemenKopUKM juga sedang menginventarisasi koperasi-koperasi mana saja yang bisa di-scaling up.

“Pengalaman dari koperasi di luar negeri itu tumbuh karena merger. Ini kami piloting, supaya koperasi jadi kekuatan yang besar,” tegasnya.

KemenKopUKM, sambung Teten, telah menyediakan LPDB-KUMKM guna memperkuat pembiayaan koperasi sebagai agregator. Bagaimana menyiapkan koperasi bermitra dengan usaha besar. Supaya yang usaha besar dan kecil ini tidak bersaing, tetapi justru bermitra. UMKM, katanya, harus terhubung dalam rantai pasok ekonomi global.

“Ke depan persaingan global akan dimenangkan oleh kekuatan dalam inovasi,” ujarnya.

Pemerintah pun menargetkan, sebanyak 30 juta UMKM terhubung dalam ekosistem digital di tahun 2024. Di mana saat ini baru sekitar 15,9 juta UMKM yang terhubung secara digital.

“Untuk menggenjot ini makanya disasar kota-kota kedua seperti di Bojonegoro supaya adaptasi UMKM digital lebih cepat tercapai,” imbuh MenKopUKM.

*Omzet Hingga Rp164 Miliar*

Direktur Utama Koperasi Kareb Sriyadi Purnomo mengatakan, tahun 2013 Koperasi Kareb mendapat pinjaman dari LPDB-KUMKM sebesar Rp4 miliar dan di tahun 2020 sebesar Rp9 miliar, serta mendapat relaksasi pinjaman di tengah pandemi Covid-19. Sepanjang 2020, Koperasi Kareb meraih omzet Rp164 miliar dan pajak yang di bayarkan ke negara sekitar Rp18 miliar.

Saat ini, Koperasi Kareb memiliki lima unit usaha yaitu Unit Simpan Pinjam, Unit Jasa Processing Tembakau (Redrying & Threshing), Unit SKT (Sigaret Kretek Tangan), Unit Pertokoan, dan Unit Transportasi.

“Per tahun, Koperasi Kareb memproses sekitar 25.000 ton tembakau atau sekitar 70 persen untuk kebutuhan pabrikan rokok lokal termasuk memenuhi kebutuhan tembakau Sampoerna dan 30 persen untuk kebutuhan ekspor,” rinci Sriyadi.

Untuk membendung menjamurnya ritel-ritel modern hingga ke desa-desa, Koperasi Kareb membentuk Unit Pertokoan. Unit Pertokoan memiliki dua sub unit yaitu Ritel Modern dan Distributor. Sub Unit Ritel modern (Toserba Kareb) merupakan mini market yang melayani semua kebutuhan anggota, karyawan, dan masyarakat. Toserba Kareb bekerja sama dengan para pelaku UMKM di area Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.

Kepala Hubungan Eksternal HM Sampoerna Ishak Danuningrat mengatakan, pandemi Covid-19 telah memukul usaha Sampoerna tak hanya terdampak bagi kesehatan para pekerja tapi juga bisnisnya.

Kunci untuk bertahan, sambung Ishak, dengan meningkatkan protokol kesehatan serta beradaptasi dengan kenormalan baru. Saat ini total 65 ribu karyawan Sampoerna yang langsung atau tidak langsung sekitar 97,4 persennya telah tervaksinasi.

“Fokus perlindungan karyawan bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kami juga terus memotivasi toko kelontong dalam program SRC sebanyak 150 ribu anggota di seluruh Indonesia. Kami percaya, UMKM memiliki posisi penting dalam menjaga ekonomi nasional dan daerah. UMKM mampu menyerap tenaga kerja secara luas,” pungkasnya.(Jef)

ekbis

Dukung TEI 2021, BNI Xpora Resmi Diluncurkan

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)- Upaya mendorong ekspor oleh usaha kecil dan menengah (UKM) terus dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui program BNI Xpora. Dimana melalui progran tersebut, beberapa pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) telah merasakan manfaat percepatan ekspor yang terintegrasi.

Peluncuran BNI Xpora dilaksanakan bersamaan dengan Acara Opening Ceremony Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2021 yang diusung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (21 Oktober 2021). Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Peluncuran BNI Xpora dilakukan oleh Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi. “Izinkan pada kesempatan ini Kami memperkenalkan BNI Xpora. Xpora merupakan bentuk dukungan BNI terhadap pelaku usaha nasional khususnya UMKM untuk mengembangkan usahanya agar Go Global. Layanan BNI Xpora ini dapat diakses melalui digital platform,” ungkap Susi.

Sebagai rangkaian dukungan terhadap ekspor tersebut, BNI akan menyelenggarakan Global Trade Connection and Forum (GTCF) pada tahun 2022. Dimana BNI Xpora diharapkan dapat menjadi wahana untuk business matching perusahaan berorientasi ekspor di Indonesia dengan potensial buyer maupun investor dari luar negeri.

Peningkatan kelas UKM menjadi fokus utama melalui kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan besar dan masuk dalam rantai pasar global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nasional, dan membangun kemandirian ekonomi nasional. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari upaya percepatan digitalisasi seluruh pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Bea dan Cukai, BKPM, e-commerce, asosiasi perdagangan global, hingga Smesco.

Setelah lebih dari 1,5 tahun pandemi dengan kondisi ekonomi yang menantang, semangat memulihkan kembali cross-border trade transaction sangat terasa dalam penyelenggaraan TEI ke-36 Digital Edition di tahun 2021 ini, dengan adanya tema “Reviving Global Trade”.

BNI sebagai agent of change dalam digitalisasi transaksi keuangan nasional, secara aktif mendorong digitalisasi bisnis proses dan layanan bagi segenap nasabah dan mitra. Hal ini sangat sejalan dengan tujuan penyelenggaraan TEI tahun 2021 yaitu mendorong percepatan transformasi perdagangan secara digital. Digitalisasi ini akan memberikan akses tak terbatas bagi seluruh pelaku usaha dalam hal promosi, kemitraan, penetrasi pasar baru baik lokal maupun global, membangun citra positif, meningkatkan daya saing produk dan jasa, serta transaksi keuangan yang cepat dan seamless.

*Tujuh Kota*

Oleh karena itu, BNI berkomitmen dalam pengembangan UKM nasional dan digitalisasi UKM. BNI memperkenalkan BNI Xpora yang telah memberikan layanan di 7 kota yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Selain itu, BNI Xpora juga dapat diakses oleh pelaku usaha UKM di seluruh Indonesia bahkan diaspora yang berada di mancanegara melalui Digital Platform BNI Xpora.

Melalui BNI Xpora, dengan tagline Ekspor Menjadi Mudah, BNI memberikan layanan terintegrasi dan pendampingan kepada UKM menjadi lebih produktif (Go Productive), meningkatkan literasi, inklusi, dan kapabilitas digital (Go Digital), serta mampu mengembangkan usahanya hingga menembus pasar global (Go Global).

“BNI Xpora juga kami canangkan menjadi orkestrator ekosistem bisnis nasional yang mampu memfasilitasi UKM dan Diaspora Indonesia sebagai buyer dan seller, serta menyiapkan enablers bagi transaksi ekspor-impor lainnya, melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders dan strategic partner,” papar Susi.

Peran penting dalam upaya mendorong ekspor dan memperkuat fungsi BNI Xpora adalah dengan adanya kantor cabang BNI di 6 pusat keuangan dunia. Melalui kantor BNI di Singapura, Hong Kong, Seoul, Tokyo, London, dan New York upaya membuka akses ke pasar global semakin dipertajam.

“BNI juga menyertakan platfrom digital terintegrasi serta akses pasar global dengan memanfaatkan jaringan BNI di Kantor Cabang Luar Negeri untuk business matchmaking, serta berkolaborasi dengan beberapa lembaga terkait. Ketangguhan, adaptif, dan kolaboratif menjadi kunci bagi pelaku ekspor dan UKM untuk bangkit menghadapi berbagai tantang saat ini“, kata Susi menambahkan.

*BNI Xpora Dongkrak Kredit Ekspor*

Bersamaan dengan launching BNI Xpora tersebut, BNI juga turut mendukung perluasan akses ekspor tanaman hias melalui kegiatan Workshop Akselerasi Ekspor Tanaman Hias yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor, kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Kab Bogor. Diikuti oleh puluhan eksportir tanaman hias di daerah Bogor dan sekitarnya. Workshop tersebut bertujuan memberikan solusi bagi para UKM untuk dapat memperluas akses pasarnya sekaligus solusi atas kebutuhan permodalan dan layanan perbankan lain untuk mendukung usaha ekspor tersebut.

Direktur Bisnis UMKM BNI Muhammad Iqbal menyampaikan, “Kegiatan ini menjadi bukti komitmen BNI mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing UKM di pasar global pada para petani tanaman hias, sehingga nantinya turut membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Iqbal.

Selain memberikan dukungan permodalan melalui KUR, BNI juga berperan dalam membangun ekosistem pertanian florikultura dengan membentuk jaringan serta pendampingan terhadap UKM serta korporasi. Pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani tersebut dilakukan agar dapat menjadi hub dalam jaring ekosistem yang ada.

“BNI akan terus menghadirkan berbagai macam inovasi produk baik pembiayaan maupun layanan perbankan lainnya agar dapat diakses oleh semakin banyak UKM dan mendorong UKM untuk dapat Go Ekspor melalui BNI Xpora. Hal tersebut sejalan dengan komitmen BNI mendukung bisnis UKM Indonesia untuk dapat bersaing di Pasar Global”, tutup Iqbal.

*Dukungan Layanan Internasional BNI*

Direktur Tresury dan Internasional BNI Henry Panjaitan menyampaikan, “Salah satu keunggulan kami dalam mendukung bisnis di pasar global adalah melalui jaringan outlet BNI yang tidak hanya di dalam negeri namun juga tersebar di sentra dan pusat bisnis dunia yaitu melalui Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) BNI yang memegang peran penting dalam menyukseskan BNI Xpora, terutama dengan fasilitas Go Global”, ujar Henry.

Hadirnya KCLN BNI menjadi salah satu value proposition BNI untuk dapat merealisasikan UKM go global, melalui program konsultasi mengenai kondisi pasar tempat KCLN berada, hingga business matching dengan mitra-mitra KCLN BNI.

“Kami memberikan kemudahan kepada para eksportir untuk mendapatkan akses kepada importir dengan melakukan business matching melalui kerjasama BNI dengan Lembaga/asosiasi di luar negeri (seperti Chamber of Commerce setempat, Asosiasi Importir, KBRI, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)”, tambah Henry.(Jef)