Semua tulisan dari globalnewsid

ekbis

Program Kartu Prakerja Kembali Dibuka, Cek Promo Menarik dari BNI

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kelanjutkan pelaksanaan Program Prakerja pada tahun 2021 yang telah dibuka kembali gelombang pendaftaran pada tanggal 16 Agustus 2021, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali menujukkan komitmen penuh untuk program ini. Komitmen tersebut direalisasikan dengan memberikan berbagai kemudahan dan benefit bagi para peserta Program Kartu Prakerja dalam menggunakan jasa dan layanan BNI sebagai mitra pembayaran insentif Program Prakerja.

Di Jakarta, Sabtu (21 Agustus 2021), Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto mengatakan, peserta dapat melakukan pembukaan rekening secara digital melalui e-form prakerja http://bit.ly/EFORM-BNIPRAKERJA , atau cukup klik logo BNI di website prakerja https://www.prakerja.go.id/. Setelah mengisi data dan melakukan selfie, dalam beberapa menit, peserta akan langsung mendapatkan nomor rekening Tabungan Prakerja BNI sebagai rekening pembayaran insentif.

“Tabungan Prakerja BNI memiliki beberapa keunggulan, seperti tanpa setoran awal, tidak dikenakan biaya pada tahun pertama, akses ke seluruh 53.000 jaringan ATM BNI dan jaringan ATM lainya di Indonesia untuk dapat mencairkan dana insentifnya secara langsung, fasilitas kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di seluruh jaringan EDC di Indonesia, fasilitas BNI Mobile Banking untuk mempermudah berbagai kebutuhan transaksi seperti transfer antar BNI & antar Bank serta berbagai pembayaran tagihan seperti listrik, air, pembelian pulsa dan masih banyak lagi,” ujar Sis Apik.

Selain itu berbagai penawaran program promosi menarik utuk pengguna kartu debit dari Taplus Prakerja juga tersebar diseluruh Indonesia seperti dapat dlihat pada https://m.bnizona.com/ dan juga program penawaran menarik untuk transaksi melalui mobile banking BNI.

“Tidak hanya itu, peserta yang telah memiliki rekening BNI dapat memiliki kesempatan langsung untuk mengikuti Games spinning wheel BNI Prakerja dengan dengan berbagai hadiah yang sangat menarik seperti sepeda motor, smartphone, laptop, speaker portable, headset, serta ribuan e voucher belanja dari merchant e-commerce terkemuka serta bonus Poin+. Caranya sangat mudah hanya dengan mengakses http://bit.ly/lelang-games-bni kemudian pilih icon Pra Kerja, lalu mencatumkan kode kupon yang diberikan melalui email untuk dapat ikut bermain dalam 5x kesempatan,” ujarnya.

Bagi 1.000 orang pertama yang membuka rekening Tabungan Prakerja BNI dan mendaftarkan rekeningnya sebagai rekening pembayaran insentif akan diberikan setoran awal sebesar Rp.25.000,-. Semua hadiah dalam games itu diberikan pada setiap gelombang pendaftaran Prakerja, sehingga setiap peserta di setiap gelombang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hadiah dari Games BNI Prakerja tersebut. (Jef)

ekbis

Angkasa Pura I Telah Implementasi Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Seluruh Bandara Kelolaan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)- PT Angkasa Pura I (Persero) telah menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa dokumen syarat penerbangan calon penumpang di 15 bandara kelolaan sejak 10 Agustus 2021 lalu.

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan udara di seluruh bandara Angkasa Pura I ini untuk mendukung penerapan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/847/2021 tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara yang Terintegrasi dengan Aplikasi PeduliLindungi. Sebelumnya, pada awal Juli 2021 lalu, aplikasi PeduliLindungi telah mulai diujicobakan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali di mana Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali jadi salah satu _pilot project_ implementasi aplikasi PeduliLindungi di Indonesia.

“Penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan makin memudahkan proses perjalanan udara karena dilakukan secara digital sehingga lebih aman, cepat, dan nyaman sehingga mengurangi potensi penumpukan antrean dan mendukung penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, penggunaan aplikasi PeduliLindungi juga memungkinkan dan memudahkan proses _tracing and tracking_ jika terdapat kasus positif Covid-19 pada pelaku perjalanan udara sehingga _treatment_ yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran,” ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi.

Oleh karena itu, lanjut Faik Fahmi, pengelola bandara terus mengingatkan calon penumpang untuk mengunduh aplikasi PeduliLindungi di telepon pintar masing-masing bagi mereka yang akan melakukan perjalanan udara. Sebelum melakukan perjalanan udara, calon penumpang dapat melakukan tes Covid-19 (tes swab antigen atau RT-PCR) pada layanan kesehatan/ laboratorium yang telah terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui sistem New All Record (NAR) ke dalam aplikasi PeduliLindungi. Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4642/2021, terdapat 742 laboratorium yang terintegrasi dengan NAR.

Setelah melakukan tes Covid-19, calon penumpang harus memastikan layanan kesehatan/ laboratorium tempat mereka melakukan tes tersebut mengunggah hasil tes mereka ke aplikasi PeduliLindungi. Calon penumpang dapat memastikan dengan mengecek menu “Paspor Digital” pada menu di aplikasi PeduliLindungi atau melalui web cekmandiri.pedulilindungi.id. Kemudian, calon penumpang dapat mengisi data _electronic Health Alert Card_ (e-HAC) yang juga terintegrasi di aplikasi PeduliLindungi tersebut. Bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19, data surat vaksin sebagai salah satu syarat penerbangan juga dapat dibuka di aplikasi PeduliLindungi.

“Kami juga menginformasikan kepada calon penumpang untuk melakukan tes Covid-19 di salah satu laboratorium yang sudah terintegrasi dengan NAR agar lolos validasi dokumen syarat terbang ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP di bandara. Setelah dokumen syarat penerbangan diunggah dengan lengkap dan benar, calon penumpang pesawat udara cukup menunjukkan _barcode_ yang tersedia di aplikasi tersebut kepada petugas verifikator atau petugas KKP yang bertugas di pintu masuk terminal keberangkatan di bandara,” ujar Faik Fahmi.

Selain mempercepat proses verifikasi dokumen syarat penerbangan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi juga dapat mencegah tindakan pemalsuan hasil rapid test antigen, RT-PCR, atau sertifikat vaksin. Integrasi ini akan sangat memberikan kemudahan bagi petugas verifikator dan bagi para pelaku perjalanan udara. Angkasa Pura I juga telah menyediakan _QR Code/Barcode check points_ di beberapa titik area di masing-masing bandara untuk dilakukan pemindaian oleh calon penumpang menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang berguna untuk tujuan pelacakan atau _tracing and tracking_.

“Kami bekerja sama dengan seluruh _stakeholder_ bandara untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan ini. Penerapan prosedur protokol kesehatan di lapangan senantiasa berjalan secara ketat untuk mencegah dan menekan laju penularan Virus Corona melalui transportasi udara. Di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali khususnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa bandara, di antaranya adalah dengan instalasi perangkat sinar ultraviolet untuk sterilisasi fasilitas Baggage Handling System dan eskalator, serta seluruh gerai komersial yang telah mendapat sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pun demikian, mayoritas personel garis depan kami yang berhubungan langsung dengan pelayanan penumpang telah menerima vaksinasi,” ujarFaik Fahmi.

Adapun panduan umum penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi penumpang pesawat udara yaitu:
1. Unduh aplikasi PeduliLindungi di ponsel melalui Google Play atau App Store.
2. Pilih menu daftar dan mengisi nama lengkap, nomor ponsel, dan email.
3. Aktifkan lokasi, akses media, dan _file_ serta kamera.
4. Untuk melihat sertifikat vaksin dan hasil tes Covid-19, silahkan pilih menu “Paspor Digital”.
5. Untuk mengisi e-HAC Indonesia, dapat memiluh menu “Electronic Health Alert Card”.
6. Untuk melihat daftar fasilitas dan layanan kesehatan (fasyankes) yang terafiliasi dengan sistem NAR dapat mengakses https://www.litbang.kemkes.go.id/laboratorium-pemeriksa-covid-19/
7. Hasil Tes Covid-19 dan Vaksinasi dapat dilihat melalui https://cekmandiri.pedulilindungi.id/.

Informasi layanan pelanggan dan lebih jauh mengenai penggunaan aplikasi PeduliLindungi dapat menghubungi nomor kontak layanan pelanggan PeduliLindungi di 119.(Jef)

koperasi dan ukm

Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Kementrian Koperasi UKM dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)-Menanggapi banyaknya informasi dari masyarakat yang dirugikan oleh pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal.

Pernyataan bersama oleh lima kementerian dan lembaga ini dilakukan pada hari Jumat secara virtual dan dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, Kapolri Jendral Listyo Sigit Pranowo yang diwakili oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Pernyataan bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masingmasing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan OJK selama ini telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjaman online ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), termasuk menjalankan berbagai program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan mencegah masyarakat memanfaatkan pinjaman online ilegal.

OJK juga mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh anggota SWI lainnya, di antaranya melakukan cyber patrol, melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman online, melakukan pelarangan payment gateway, dan melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal.

OJK juga telah mendapatkan respon positif dari Google atas permintaan kerja sama mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia yang sering disalahgunakan oleh pinjaman online ilegal.

Terhitung sejak tanggal 28 Juli 2021, Google menambahkan persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi antara lain berupa dokumen lisensi atau terdaftar di OJK.

“Upaya-upaya preventif dan kuratif dalam penanganan pinjaman online ilegal tidak boleh berhenti sampai disini. Seluruh anggota SWI harus membangun suatu sistem yang terintegasi dan terstruktur untuk melawan masifnya penawaran pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal harus kita basmi bersama karena pelaku pinjaman online ilegal membebani dan merugikan masyarakat. Ke depannya, OJK, BI, Kominfo, Kemenkop UKM dan Polri harus menerapkan strategi yang lebih efektif, terstruktur dan terarah untuk membasmi pinjaman online ilegal, yang kami wujudkan bersama dalam Pernyataan Bersama ini,” tegas Wimboh Santoso.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI berkomitmen dan mendukung penuh setiap upaya dan langkah bersama untuk menjaga agar sektor keuangan dapat terus tumbuh secara sehat dan berkontribusi positif dan efektif terhadap pemulihan ekonomi.

BI juga terus berkomitmen untuk selalu menjadi mitra strategis dalam sinergi antarotoritas dalam mentransmisikan kebijakan, tanpa terganggu oleh adanya praktik bisnis yang tidak sehat seperti pinjaman online ilegal.

Dukungan penuh BI selaku otoritas di bidang Sistem Pembayaran antara lain : i) menekankan penerapan aspek kehati-hatian oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) nonbank dalam menjalankan bisnisnya dan menjalankan kewajiban Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) termasuk menerapkan prinsip Know Your Customer; ii) melarang PJP nonbank, yaitu untuk tidak bekerja sama dengan atau memfasilitasi penyelenggara pinjaman online ilegal; dan iii) memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran pinjaman online ilegal.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan kemajuan sektor teknologi finansial (tekfin) terutama peer-to-peer lending fintech atau platform pinjaman online, merupakan suatu hal yang membanggakan.

“Namun kita tetap harus berhati-hati karena sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021, Kementerian Kominfo telah memutus akses 3.856 konten terkait fintech yang melanggar peraturan perundangan, termasuk platform pinjaman online tanpa izin/ilegal,” ujarnya.

Menteri Johnny mengapresiasi inisiatif pernyataan bersama untuk meningkatkan komitmen pemberantasan aktivitas pinjaman online ilegal serta memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia.

“Kami mengajak dan tentu siap untuk bersama-sama kementerian dan lembaga terkait secara khusus OJK, BI, Kemenkop UMKM, dan Kepolisian RI dan pemangku kepentingan dari sektor privat untuk mewujudkan ekosistem pinjaman online yang kondusif dan aman yang bermanfaat bagi masyarakat yang mendorong perekonomian nasional,” tandasnya.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan, aktivitas pinjaman online ilegal yang mengatasnamakan/berkedok Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dapat memperburuk citra koperasi.

Kementerian Koperasi dan UKM, juga telah bekerjasama dengan Satgas Waspada Investasi, guna menghentikan aktivitas bisnis pinjaman online ilegal yang mengatasnamakan/berkedok KSP.

Kementerian Koperasi juga telah melakukan beberapa program edukasi kepada gerakan koperasi ataupun masyarakat luas untuk mengantisipasi pinjaman online ilegal mengatasnamakan/berkedok koperasi, seperti Penguatan Fungsi Pembinaan Koperasi,

Penguatan Fungsi Pengawasan Koperasi dan Peningkatan Literasi KSP. Hal ini bertujuan agar masyarakat tahu nilai – nilai yang dimiliki oleh koperasi.

“Pinjaman online ilegal sudah semakin marak terjadi dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, utamanya di tengah situasi pandemi Covid-19. Melalui Komitmen bersama ini, merupakan langkah konkrit sinergi Kementerian/Lembaga untuk pencegahan, penanganan, pengaduan, dan penegakan hukum dalam pemberantasan pinjaman online ilegal,” kata Teten Masduki.

Kapolri Jendral Listyo Sigit Pranowo mengatakan bahwa pada periode tahun 2018 s.d 2021, Polri telah melakukan 14 penegakan hukum pinjaman online ilegal dengan berbagai modus operandi yang merugikan masyarakat.

Menindaklanjuti hal tersebut, dibutuhkan pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka melindungi masyarakat dari penawaran pinjaman online ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjaman online ilegal.

“Pernyataan bersama ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat guna memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” kata Kapolri.

Pernyataan Bersama Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjaman online ilegal, serta berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menyampaikan Pernyataan Bersama sebagai berikut:

A. Pencegahan 1. Memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal. 2. Memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehatihatian dalam melakukan pinjaman online dan menjaga data pribadi. 3. Memperkuat kerja sama antarotoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman online ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal. 4. Melarang perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) nonbank, aggregator, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal, dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Customer) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Membuka akses pengaduan masyarakat. 2. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga dan/atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum.

C. Penegakan Hukum 1. Melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal sesuai kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga. 2. Melakukan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjaman online ilegal lintas negara. Tindak lanjut Pernyataan Bersama ini akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal yang akan memuat langkah-langkah dari masing-masing

Kementerian/Lembaga yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi. Upaya ini tentunya memerlukan peran serta masyarakat dalam membantu memutus mata rantai jebakan pinjaman online ilegal dan hanya menggunakan fintech lending yang terdaftar di OJK.

Masyarakat diminta melaporkan atau mengadukan kasus pinjaman online ilegal melalui Kepolisian lewat website https://patrolisiber.id dan info@cyber.polri.go.id atau Kontak OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id, laman web aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id atau WA 08119224545.

Sementara informasi mengenai daftar fintech lending yang terdaftar di OJK dapat diakses pada https://bit.ly/daftarfintechlendingOJK

Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Kementrian Koperasi UKM dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal. (Jef)

news

Pakar Public Speaking Dr. Geofakta Razali, Lulus Doktor Komunikasi Muda USAHID, Perhatikan Masalah Perbedaan dalam Postmodenisme

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Atmosfer Pendidikan selalu menarik apabila melihat sosok muda yang inspiratif dan berhasil memberikan tempat dan ruang pada kepentingan bersama. Rektor Universitas Sahid sekaligus ketua dewan penguji Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom pada Program Pascasarjana Usahid, membacakan berita acara yang memutuskan Geofakta Razali lulus sebagai doktor setelah berhasi mengikuti sidang terbuka pada 19/7/2021. Geofakta berusia 29 tahun berhasil memperjuangkan disertasinya yang berjudul Pluralisme Moral (Analisa Kritis Teori Pengakuan Social Axel Honneth dalam seni Cross Dresser).

Dia berhasil memperjuangkan disertasinya atas banyak pertanyaan dan sanggahan dari dewan pengujinya antara lain Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom, Dr. Mirza Ronda, M.Si, Dr. Titi Widaningsih, M.Si, Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si, Dr. Mikhael Dua, MS, Dr. Alexander Seran, Dr. Umaimah Wahid, M.Si, Dr. Rahtika Diana, M. Si , serta dihadapan penonton sebanyak total 70 orang yang hadir melalui cara online dan offline.

Adapun kebaruan yang ditemukan merupakan sebuah alternatif masalah konflik sosial multikulturalisme dengan menawarkan pengakuan sosial adalah salah satu kompetensi komunikasi demi mewujudkan pluralisme moral, rasa hormat, dan solidaritas. Geofakta berhasil melampaui komunikasi Habermas, dan Axel Honneth sebagai sebuah sumbangan pemikiran atas keilmuan komunikasi.

Promotor Dr. Mirza Ronda dalam pidato pengukuhan mengatakan bahwa, Geofakta adalah sosok nyata yang dapat memberikan contoh pada usaha milenial dalam menegakkan konsep ilmu dan praktis dapat berjalan beriringan. Walau badan yang dipenuhi dengan tato, beewokan dan tindikan, dia menjadi anak muda yang dinamis, kritis, namun dapat berdiskusi dengan argumen dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dia selama ini telah dikenal membawa pengaruh pada dunia Public Speaking, Digital Marketing, Marketing Communication, yang merupakan aset kemampuan strategis pada zaman postmodern ini. Seperti halnya yang dia selalu bagikan dan memberikan influence melalui sosial media instagramnya yaitu @geofakta

Dalam wawancara singkatnya, Geofakta mengucapkan bahwa gelar Doktor tidak ada artinya. Lebih dari itu, do’a orang tua, Bapak Alnova Sonta Mega dan Ibu Zairasmita, serta menikmati segala proses adalah hal yang merupakan berkat tak terhingga dalam selalu memperoleh pengembangan diri, kebaikan, dan mencari falsafah hidup. Komunikasi baginya merupaka kebebasan berpikir disaan era persepsi menandingi prestasi, namun tanggung jawab dari argumen komunikasi, harus berlandaskan keilmuan yang tepat dan berdasar.(Jef)

Uncategorized

Bedah Buku : Kebaya Melintasi Masa, Warnai HUT ke-76 Indonesia

Tinggalkan komentar

Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Berlin, Sartika Oegroseno (isteri Dubes RI di Jerman) dalam acara bedah buku ‘Kebaya Melintasi Masa’, Minggu (15/8/2021

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)– Pustaka Obor Indonesia didukung KBRI Berlin menyelenggarakan acara bedah Buku “Kebaya Melintasi Masa” karya Soesi Sastro dkk yang diselenggarakan secara virtual.

“Busana kebaya masih eksis bertahan dan terus berkembang hingga saat ini karena faktor-faktor eksternal, termasuk keberanian para perancang yang menggabungkan ide modern dengan nilai klasik kebaya. Kebaya kini dikembangkan sesuai aktivitas masyarakat yang ingin busana praktis, ada yang memadukan kebaya dengan bawahan modern seperti rok atau celana panjang agar lebih nyaman. Perkembangan bentuk itu menjadi titik eksistensi kebaya yang terhindar dari kepunahan selera zaman,” demikian disampaikan Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Berlin, Sartika Oegroseno (isteri Dubes RI di Jerman) dalam acara bedah buku tersebut, Minggu (15/8/2021).

Dalam bedah buku “Kebaya Melintasi Masa” hadir sebagai pembahas adalah, Dr. Pudentia MPSS, M.Hum; Prof. Dr. drh. AETH Wahyuni, M.Si.; dan seniman nusantara Sari Yok Koeswoyo.

Menurut Sartika Oegroseno yang akrab disapa Titi, dirinya sudah membaca Buku “Kebaya Melintasi Masa” yang disunting dan ditulis oleh Soesi Sastro. Buku tersebut sangat menarik dan inspiratif karena ada pendapat, peran dan cerita pribadi dari seluruh penulisnya tentang kebaya sebagai baju tradisional Indonesia.

“Perempuan-perempuan Indonesia di Jerman aktif juga memperkenalkan budaya Indonesia. Di Berlin ada komunitas Selasa Berkebaya, beberapa ibu-ibu berkebaya pada hari Selasa, lalu mereka berfoto bersama di tempat bersejarah atau tempat-tempat wisata di Berlin,” tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Tradisi Lisan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Dr. Pudentia MPSS, M.Hum mengatakan, kebiasaan suatu kelompok mengenakan kebaya pada hari-hari yang disepakati bisa membantu menyebarkan “virus” cinta busana tradisional Nusantara.

Menurut Pudentia, berkebaya adalah salah satu cara membangun identitas diri. Tanpa identitas, kita nyaris tidak bermakna dan tidak berdaya. Kita selalu berusaha menunjukkan identitas dan keberpihakan identitas tertentu. Penulis-penulis dalam buku ini menunjukkan upaya membangun identitas bangsa dengan cara menarik.

“Sejak abad ke-19, kebaya tidak hanya milik perempuan Jawa. Dari foto dari masa lampau, ada bukti bahwa kebaya juga dikenakan di Sumbawa hingga Pontianak. Kebaya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari acara ritual yang formal, sebagai busana resmi untuk menerima tamu hingga busana informal sehari-hari untuk rekreasi,” ujar Pudentia yang menjadi salah satu penulis kata pengantar pada buku tersebut.

Pada kesempatan yang sama Prof. Dr. drh. AETH Wahyuni M.Si dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM yang dikenal sebagai pencinta kebaya memaparkan tentang pengalamannya menggunakan kebaya saat kecil menjadi pendamping pengantin menumbuhkan ketertarikan dan rasa cinta terhadap busana khas Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, formal maupun informal, AETH Wahyuni selalu berkebaya dengan jenis bervariasi. Bahkan ke kampus pun, Profesor yang satu ini selalu lekat dengan kebaya warna-warni.

“Berkebaya itu tidak merepotkan, justru menyenangkan, kita bisa mengekspresikan apa keinginan kita. Tulisan dalam buku Kebaya Melintasi Masa menurutnya, ibarat serpihan-serpihan kain perca yang berhasil dijahit dengan baik oleh Soesi Sastro menjadi sesuatu yang enak dibaca, dikelompokkan menjadi 12 bagian sehingga memudahkan pembacanya,” kata AETH Wahyuni.

Sementara seniman dan mantan penyanyi cilik Sari Yok Koeswoyo (puteri penyanyi grup band Koes Ploes, Yok Koeswoyo) mengaku bahwa membaca buku Kebaya Melintasi Masa ini seperti ‘gue banget’. Sejak lama ia mengoleksi kain-kain nusantara.

“Bukan kain yang mahal tetapi kain yang sudah ada di rumah terutama yang ada di lemari ayahnya,” tuturnya.

Karena kecintaannya pada budaya nusantara, Sari rajin berkebaya dan berkain bukan hanya untuk acara formal seperti resepsi pernikahan atau acara-acara adat, tetapi ke tempat-tempat seperti supermarket atau saat keluar kota. Gaya busananya sering di padupadan ketika harus pergi untuk urusan santai. Kain atau sarung bawahan dikombinasikan dengan kaos oblong sebagai pengganti kebaya.

Menurut Sari Koeswoyo, busana tradisional Indonesia memberi aura berbeda terhadap pemakainya karena tampilannya berubah jadi elegan dan menarik. Meskipun memakai kebaya motif kembang dipadu kain batik sogan terlihat bertabrakan, tetapi mendiang neneknya terlihat menarik dan cantik dengan padanan tersebut.

“Ketika harus ke acara resmi, aku merasa berubah drastis saat berkain kebaya. Pembawaan jadi otomatis berubah menjadi elegan setelah berkebaya lengkap dengan selop tinggi dan cepol. Kalau berjalan, serasa ratu. Kebaya itu seperti “jimat”-nya perempuan Indonesia. Kalau mau kelihatan cakep, megah, pakailah kebaya,” ujar Sari menambahkan.

Ketua Yayasan Obor Indonesia Kartini Nurdin mengapresi DWP KBRI Berlin yang memberikan perspektif berbagai pakaian tradisional di berbagai belahan dunia termasuk busana kebaya Indonesia. Kartini bersyukur, peserta dari berbagai negara dapat bergabung dalam acara bedah buku karya Soesi Sastro dkk tersebut. Dirinya berharap perempuan-perempuan lain terinspirasi untuk menghasilkan karya tulis dengan topik-topik menarik lainnya sehingga menghidupkan dunia literasi di Indonesia.

Bagi Soesi Sastro, kebaya dan berkebaya termasuk budaya yang menjadi saksi sejarah kemerdekaan bangsa ini bahkan jauh sebelumnya. Kebaya adalah tradisi, busana yang merdeka, bisa dipadu dengan apa saja, dimana pun dan kapanpun melekat dengan masanya. Dirinya yakin, kebaya akan tetap ada dan dikenakan selamanya sebagai busana perempuan Indonesia, dengan segala manfaatnya dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tulisan-tulisan tentang kebaya dari perspektif lain perlu dikembangkan lagi.

Dalam acara yang dipandu Diah Yulianti dari Heidelberg Jerman ini, tampak hadir dan berbagi pengalamannya, seniman tari Maria Dardamaningsih, Nungki Kusumastuti, dan Gana Stegmann. (Jef)

Uncategorized

Dirjen Perhubungan Laut Agus R Agus H Purnomo Apresiasi Isoter Apung Kapal Pelni

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLobalnews.id) Penyediaan tempat isolasi mandiri terpadu (isoter) apung bagi masyarakat terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala di kapal Pelni dinilai positif.

“Ini menjadi momen bagus, membantu banyak pihak di saat kapal Pelni juga banyak yang portstay di tengah pandemi di mana angkutan penumpang dibatasi,” ujar Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo saat menjadi pembicara kunci sekaligus membuka Diskusi virtual Ditjen Hubla bersama Forum Wartawan Perhubungan di Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Menurutnya, kalau niat baik, maka jalan ada terus dan supaya pengendalian penyebaran Covid-19 bisa diwujudkan.

Dukungan Presiden dan Menteri Perhubungan menurutnya juga sangat besar atas adanya isoter apung tersebut.

“Untuk itu saya minta Pemda harus proaktif kita dukung penuh supaya manfaatnya bisa dirasakan. Kami dukung supaya program isolasi terapung berjalan baik,’ ucap dia.

Dirjen Agus juga memberikan apresiasi pada Pemkot Makassar yang menginisiasi dan menggagas adanya program isoter dengan kapal Pelni.

Agus berharap pelaksanaan isoter apung di daerah lainnya baik yang akan diakukan maupun baru, bisa saling b kerja sama agar semuanya dapat berjalan lancar, menuju suasana yang kondusif dalam meredam pandemi (Jef)

koperasi dan ukm

Akselerasi Pencapaian Target Rasio Kewirausahaan, MenkopUKM Lantik Deputi Kewirausahaan

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melantik Siti Azizah sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Deputi Bidang Kewirausahaan) Kementerian Koperasi dan UKM.

Siti Azizah dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik (Keppres) Indonesia Nomor 113/TPA Tahun 2021 tanggal 5 Agustus 2021. Siti Azizah menggantikan Deputi sebelumnya yakni Victoria Br Simanungkalit, yang sudah memasuki masa purnatugas.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam sambutannya mengatakan, penataan struktur organisasi di tubuh Kementerian Koperasi dan UKM terus dilakukan demi memastikan pelaksanaan program-program strategis yang ditetapkan bisa berjalan dengan baik. Dengan begitu diharapkan target untuk menumbuhkembangkan sektor UMKM bisa tercapai.

“Diangkatnya Siti Azizah diharapkan mampu mempercepat rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM dalam meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia menjadi 4% pada tahun 2020-2024. Rasio kewirausahaan Indonesia relatif tertinggal, masih di bawah Thailand 4,26%, Malaysia 4,74%, dan Singapura 8,76%,” kata MenkopUKM dalam sambutannya, Kamis (19/8).

MenkopUKM meminta agar pejabat yang baru dilantik bisa cepat menyesuaikan dan bisa memberikan energi baru dalam upaya mencapai target-target pemerintah di sektor koperasi dan UKM. Teten juga berpesan agar masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM mengintensifkan koordinasi dan kolaborasi sehingga setiap program bisa berjalan dengan baik.

“Saya harap Bu Siti Azizah bisa membawa kultur baru di Kementerian Koperasi dan UKM. Silahkan melakukan deregulasi, debirokratisasi, atau lainnya tapi intinya cari cara yang mempermudah dalam menjalankan tugas bukan mempersulit, tapi tentu tanpa mengabaikan akuntabilitas,” kata Teten Masduki dalam sambutannya.

Teten juga meminta seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM menjalankan fungsi organisasi yang baik dan tidak kaku sebagaimana yang diterapkan pada sektor swasta. Menurutnya cara-cara pengorganisasian semacam ini juga sudah diterapkan di tingkat menteri. Pembagian-pembagian tugas yang tidak kaku dan mengedepankan koordinasi akan mempercepat pencapaian target dari sebuah program. Apabila diperlukan, Teten mengizinkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menjalankan sebuah program dengan melibatkan antar-kedeputian.

“Jadi di swasta itu diterapkan menajemen matriks, pembagian kerja mereka tak lagi kaku. Saya masih menangkap pembagian kerja antardeputi masih ada yang kaku. Saya targetkan secara spesifik sebaiknya dibentuk gugus tugas sendiri yang melibatkan antardeputi antardepartemen saat menjalankan sebuah program,” imbuh Teten.

Teten berharap ada akselerasi nyata yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian target Kementerian Koperasi dan UKM dalam meningkatkan kewirausahaan. Walaupun diakui bahwa untuk menciptakan wirausaha baru penuh dengan tantangan.  Tentunya tantangan ini harus disikapi dengan kerja keras, cerdas, dan ikhlas melalui stategi yang tepat, cepat, dan akurat.

“Untuk mencapai target rasio kewirausahaan nasional dengan tantangan era pandemi yang cukup panjang ini tentunya diperlukan kepemimpinan yang baik, mengetahui dirinya dengan baik, belajar dari pengalaman, saling membangun koordinasi dengan orang lain, dan mampu menyesuaikan diri dalam perubahan,” tutup Teten.

Sementara itu di waktu yang sama, Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah menegaskan bahwa dirinya akan bekerja maksimal dan penuh tanggung jawab. Dengan pengalamannya sebagai wirausahawan dan juga pernah berkecimpung di industri pembiayaan serta asuransi, dia optimis bisa membantu masyarakat untuk menjadi wirausahawan yang tangguh terutama di tengah pandemi seperti saat ini. Dia berjanji akan menggunakan tugas dan jabatannya untuk didedikasikan pada upaya pencapaian target peningkatan rasio kewirausahaan.

“Saya rasa sudah disampaikan tugas dan target kita sampai 2024. Tentunya saya perlu melihat sampai di mana teman-teman dari Deputi Kewirausahaan ini sudah bekerja dan sampai di mana target yang sudah dicapai. Saya akan membantu mereka kalau ada yang belum tercapai. Insya Alllah tahun depan akan lebih baik dari tahun ini,” pungkas Siti Azizah. (Jef)

news

PANDEMI COVID-19, KEMENHUB PASTIKAN PELAYANAN TRANSPORTASI LAUT TETAP MENJADI PRIORITAS

Tinggalkan komentar


BOGOR:(GLOBALNEWS.ID)– Meskipun Pandemi Covid-19 tengah melanda Indonesia, Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan bahwa pelayanan transportasi laut tetap menjadi prioritas. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menjamin pelayanan transportasi laut adalah dengan memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran yang merupakan prioritas utama dalam transportasi laut, sehingga dapat melancarkan pengiriman logistik, terutama untuk komoditas kebutuhan pokok dan barang strategis di wilayah Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan ketika membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo pada hari ini (19/8) di Hotel Swiss-Bellin Bogor, Jawa Barat.

Hengki mengatakan bahwa upaya penetapan alur-pelayaran melalui kegiatan FGD ini merupakan upaya Ditjen Perhubungan Laut dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana Pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

“Sebagaimana arahan Bapak Menteri Perhubungan, kami terus berupaya untuk memastikan dan meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur-pelayaran sehingga kapal-kapal yang masuk maupun keluar Pelabuhan lebih terjamin keselamatan dan keamanannya sehingga dapat mendukung pula kelancaran pergerakan perekonomian dan kegiatan masyarakat, khususnya di Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo,” ujar Hengki.

Terlebih lagi, menurut Hengki, Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo merupakan dua Pelabuhan yang memiliki peranan penting bagi masyarakat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Pelabuhan Namlea dibangun pada tahun 1997 pada lokasi yang terlindung sehingga menjadikan Pelabuhan ini sebagai Pelabuhan alami karena berada di Teluk Kayeli. Pelabuhan Namlea ini juga merupakan salah satu Sub Sistem Pelayaran Nasional yang secara teknis menjadikan Pelabuhan Namlea yang berlokasi di Pulau Buru ini menjadi persinggahan kapal-kapal yang berlayar di Perairan Maluku.

Sedangkan Pelabuhan Tobelo, yang selesai pembangunannya pada tahun 2015, merupakan Pelabuhan Pengumpul yang memiliki fasilias dermaga untuk peti kemas sehingga menjadi sarana penting dalam mendorong roda perekonomian bagi masyarakat Halmahera Utara khususnya di Pulau Morotai.

“Hadirnya Pelabuhan Tobelo ini memberikan dampak penurunan harga kebutuhan pokok sehingga menjadi lebih terjangkau dikarenakan supply dapat dibawa langsung dari Surabaya, Makassar dan Manado ke Halmahera Utara. Hal ini tentunya juga sejalan dengan tujuan dari program Tol Laut yang dicanangkan oleh Bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI” jelas Hengki.

Pada kesempatan tersebut, Hengki juga meminta kepada seluruh jajarannya agar dapat belajar dari peristiwa kandasnya KM Tidar di wilayah dermaga Pelabuhan Namlea dan Kapal Pengangkut BBM di wilayah Pelabuhan Tobelo, yang sangat berdampak bagi lingkungan maupun perekonomian di kedua wilayah tersebut.

“Kita harus belajar dan terus mengevaluasi dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Kejadian musibah terhadap 2 kapal tersebut menunjukkan kepada kita mengenai betapa pentingnya penetapan alur-pelayaran bagi keselamatan dan keamanan pelayaran” tegas Hengki.

Dalam menetapkan alur-pelayaran terdapat beberapa unsur penting, salah satunya adalah survey hidro-oseanografi yang berfungsi untuk mengevaluasi data-data teknis perairan yang akan ditetapkan alur-pelayarannya, sehingga kapal-kapal yang akan masuk maupun keluar Pelabuhan terjamin keselamatan dan keamanannya.

Oleh karena itulah, lanjut Hengki, Ditjen Perhubungan Laut menyelenggarakan kegiatan FGD ini dengan tujuan agar para narasumber dan peserta dapat bersinergi dengan baik dan memberikan saran dan masukan yang dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan Keputusan Menteri Perhubungan dalam rangka Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo.

“Dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan tersebut diharapkan keteraturan, kelancaran, serta keselamatan lalu lintas pelayaran di perairan Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo dapat terwujud, guna mendukung perekonomian di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara,” tukasnya.

Hadir sebagai salah satu narasumber pada kegiatan FGD ini, Ketua Kelompok Pengamatan Laut Distrik Navigasi Kelas I Ambon, Heintje E.J. Tatipikalawan, mengatakan bahwa Tim Surveyor Distrik Navigasi Kelas I Ambon telah melaksanakan kegiatan survey hidro-oceanografi di lokasi perairan Pelabuhan Namlea yang meliputi Alur-Pelayaran, Kolam Putar, dan Daerah Labuh Kapal.

“Berdasarkan RIP, Kapal terbesar yang masuk Pelabuhan Namlea adalah Kapal Penumpang dengan ukuran 20.000 DWT, panjang maksimum kapal (LoA) 153 m, lebar 22,5 m dan draught 5,8 m, Draft Kapal maksimum yaitu 8,3 m (Kapal Petikemas ukuran 13.000 DWT),” paparnya.

Selain itu, berdasarkan hasil survey, Heintje juga menyampaikan data teknis rencana alur-pelayaran di Pelabuhan Namlea yang memiliki Panjang ± 4,57 NM (8,47 km) dan Lebar 200 m dengan kedalaman bervariasi yaitu dari -12 hingga -126 meter LWS serta kedalaman perairan di depan dermaga berkisar -11 hingga -17 meter LWS.

“Berdasarkan data ini, maka sistem Rute yang tepat untuk ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Namlea adalah Rute Dua Arah (Two Way Routes). Selain itu, terdapat juga kebutuhan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) yang perlu dibangun/dipasang sebanyak 1 unit di luar dari 11 unit SBNP yang sudah terpasang,” jelasnya.

Sedangkan kajian teknis alur-pelayaran masuk Pelabuhan Tobelo, berdasarkan RIP menunjukkan bahwa Kapal terbesar yang masuk Pelabuhan Tobelo adalah Kapal Penumpang dengan ukuran 20.000 DWT, panjang maksimum kapal (LoA) 153 m, lebar 22,5 m dan draught 5,8 m. Adapun draft Kapal maksimum yaitu 8,3 m (Kapal Petikemas ukuran 13.000 DWT).

Berdasarkan hasil survey tersebut, maka data teknis rencana alur-pelayaran masuk Pelabuhan Tobelo memiliki Panjang± 1,44 NM (2,678 m) dan Lebar 200 m, kedalaman bervariasi dari – 6m hingga -200 meter LWS dan kedalaman perairan di depan dermaga Penumpang berkisar -7 hingga -12 meter LWS, serta kedalaman perairan di depan dermaga Petikemas berkisar -13 hingga -22 meter LWS.

“Dengan rencana penetapan alur-pelayaran dengan spesifikasi teknis tersebut, maka kapal yang memiliki draft maksimal 10 m dapat masuk ke Alur Pelayaran dan sandar di dermaga pelabuhan Tobelo. Adapun sistem Rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tobelo adalah Rute Dua Arah (Two Way Routes) dan jumlah kebutuhan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) sebanyak 4 unit di luar 7 unit SBNP yang sudah terpasang,” terang Heintje.

Sebagai informasi, selain Heintje, narasumber lain dalam FGD kali ini antara lain Kasubdit Penataan Alur dan Perlintasan Direktorat Kenavigasian Zahara Saputra, Kasubdis Publikasi Pushidrosal TNI AL Letkol Laut (P) Farid Muldiyanto, dan Kasie Perancangan Teknis dan Program Pengerukan dan Reklamasi Nugroho Budi Satriawan.

Adapun peserta FGD terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan Halmahera Utara, Kantor Distrik Navigasi Kelas I, II dan III di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Kantor UPP Namlea dan Tobelo, serta instansi terkait lainnya, baik yang hadir secara langsung maupun virtual.(Jef)

news

Wujudkan Percepatan Transformasi Digital Sebagai Elemen Kunci Pemulihan Pascapandemi Covid-19, Menkominfo Lakukan Ground Breaking Ruang Kendali Satelit Satria-1

Tinggalkan komentar

Bekasi:(Globalnews id)-Di tengah semangat peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) ruang kendali Satelit Multifungsi (SMF) Indonesia Raya 1 (SATRIA-1). Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, Menteri Johnny melakukan peletakan batu pertama bangunan di kawasan perkantoran PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (18/8).

Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Direktur PSN Adi Rahman Adiwoso dan jajaran direksi PSN; Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Latif; Plt Bupati Bekasi, Dani Ramdhan; diikuti juga oleh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah melalui zoom meeting.

SATRIA-1 direncanakan akan memiliki 11 stasiun bumi/gatewaydi beberapa lokasi yang tersebar di Indonesia antara lain di Batam, Cikarang, Banjarmasin,Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika dan Jayapura. Cikarang akan menjadi lokasi untuk Stasiun Pusat Pengendali Satelit Primer, Network Operation Control, dan Gateway Proyek SATRIA yang merupakan satu kesatuan dari proyek. SNT saat ini sedang dalam tahap proses pengadaan lahan untuk seluruh stasiun bumi yang seluruhnya terdapat di 11 lokasi secara paralel.

Momentum peletakan batu pertama ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun masih berada di tengah situasi pandemi, upaya-upaya percepatan transformasi digital untuk seluruh pelosok Tanah Air terus diwujudkan. Teknologi satelit merupakan salah satu pilihan teknologi yang cocok untuk diadopsi untuk mengejar konektivitas terutama untuk mencakup daerah-daerah blankspot sinyal karena susah dijangkau oleh teknologi akses internet jenis teresterial.

Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat beroperasi pada Kuartal III tahun 2023. Groundbreakingdi Cikarang ini menandai dimulainya pembangunan stasiun bumi Proyek Satelit SATRIA pertama atau SATRIA-1, yang sekaligus menunjukkan bahwa terlepas dari situasi pandemi, upaya-upaya percepatan transformasi digital terus diwujudkan demi menghadirkan konektivitas digital di seluruh pelosok Nusantara.

Melalui stasiun pengendali digital ini, kata Menkominfo Johnny G Plate, pemerintah dapat mengendalikan dan mengawasi pergerakan Satelit SATRIA-1, melakukan manajemen jaringan agar sesuai dengan standar kestabilan layanan, serta menjadi sarana komunikasi data antara Satelit SATRIA-1 dengan bumi.

Ia mengatakan, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, gunung-gunung, bukit, lembah, sungai, ngarai, selat, dan laut yang luas dengan beragam tantangan dalam penyediaan jaringan terestrial menjadi salah satu pertimbangan dalam pilihan teknologi satelit sebagai solusi telekomunikasi dalam usaha bersama untuk memperkecil kesenjangan akses broadband internetuntuk menjembatani digital divide.

Menteri Johnny mengatakan, Proyek Satelit SATRIA-1 ini merupakan bentuk nyata upaya Kementerian Kominfo untuk menyediakan konektivitas yang inklusif dan merata hingga ke seluruh pelosok negeri, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pola-pola creative financingseperti ini diapresiasi sebagai solusi pemerintah untuk tetap melaksanakan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal negara. Tata kelola yang baik dan standar akuntansi keuangan negara yang mendukung menjadi keniscayaan yang harus dipenuhi.

Sementara Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi mengatakan, BPK sesuai dengan kewenangannya, akan tetap memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan agar Proyek KPBU SATRIA tetap dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan memberikan mafaat kepada warga negara Indonesia.

Anang Latif menambahkan, SATRIA-1 akan dapat menyediakan kecepatan kurang lebih 5 Mbps/titik lokasi. Kapasitas ini untuk tahap awal akan mencukupi untuk melayani akses internet yang dibutuhkan oleh 150 ribu titik layanan publik, yang tersebar di di 93.900 titik sekolah dan pesantren, 47.900 titik di pemda/kecamatan/desa, 3.900 titik kantor polisi/TNI di wilayah 3T, 3.700 titik puskesmas/rumah sakit, dan 600 titik layanan publik lainnya.

Adi Rahman Adiwoso, Direktur PSN mengatakan, peletakan batu pertama ini juga menunjukkan bahwa kendala-kendala yang kami hadapi, juga dihadapi oleh semua pelaku ekonomi dalam situasi pandemi Covid-19, telah bisa diatasi sehingga bisa sampai tahap ini. Sampai dengan saat ini tahapan konstruksi satelit dan pembangunan stasiun-stasiun bumi proyek SATRIA ini masih sesuai dengan rencana.

Proyek SMF SATRIA merupakan proyek pembangunan sistem satelit untuk penyediaan akses internet pita lebar (broadband internet access) melalui satelit untuk seluruh wilayah Indonesia. Satelit ini dinamai satelit SATRIA dan diharapkan akan menjadi salah satu solusi bagi infrastruktur telekomunikasi Indonesia untuk mengatasi digital gapkarena satelit lebih memungkinkan menjangkau seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke pelosok negeri.

Proyek SMF SATRIA ini dikerjasamakan dalam skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dengan Kominfo bertindak selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui Badan Layanan Umum BAKTI Kominfo. Pabrikan Proyek KPBU SATRIA adalah Thales yang bermarkas di Prancis sedangkan peluncuran akan dilakukan dengan menggunakan roket Falcon 9-5500 yang diproduksi oleh Space X Amerika Serikat.

Thales Alenia Space merupakan perusahaan pembuat satelit ternama yang ditunjuk oleh SNT sebagai kontraktor pembuat satelit untuk proyek SMF.

Konsorsium PSN membentuk Satelit Nusantara Tiga (SNT) sebagai Badan Usaha Penyelenggara (BUP) terkait proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi ini.

Konsorsium PSN merupakan konsorsium perusahaan-perusahaan dalam negeri, di mana PSN sebagai salah anggota konsorsium adalah perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia yang telah memiliki pengalaman sebagai satelit operator untuk wilayah Indonesia dan Asia selama hampir 30 tahun.

Hadir juga dalam acara ini, baik langsung maupun virtual, Anggota Komisi I DPR-RI, Muhammad Farhan; Sesmenko Menkoperekonomian, Susiwijono Moegiarso; Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Yusharto Huntoyugo; Direktur Penyerasian Sarana dan Prasarna Kemendes, Sofyan Hanafi; Bupati Keerom, Piter Gusbager; Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hapid; Bupati Asmat, Elisa Kambu; Wakil Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuban; Bupati Gayo Lues, H. Muhammad Amru; Kadiv TIK Polri, Irjen. Pol. Slamet Uliandi; Sekjen Kemenkes, Kunta Wibisana; Asisten 2 Gubernur Kepulauan Riau, DR. Syamsul Bahrum, dan lain-lain. (Jef)

koperasi dan ukm

15 Tahun LPDB-KUMKM, Sinergi Demi Kemajuan Negeri

Tinggalkan komentar


 
Jakarta:(Globalnews.id)-Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggelar rangkaian puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 secara virtual.  Turut hadir dalam ruang virtual Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, jajaran Direksi LPDB-KUMKM, Dewan Pengawas LPDB-KUMKM, dan seluruh pegawai LPDB-KUMKM.
 
Perhelatan yang digelar melalui online ini juga mengundang sejumlah Kepala Pemerintahan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota, stakeholder, dan juga para pelaku koperasi di seluruh tanah air.
 
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan,  pandemi covid-19 memberikan tantangan yang begitu besar kepada koperasi dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dari sektor koperasi dan UMKM permasalahan yang menjadi tantangan terbesar adalah permodalan atau pembiayaan.
 
“Pemerintah terus menggulirkan pembiayaan untuk koperasi dan UMKM yang mudah, murah, dan cepat agar koperasi dan UMKM bisa naik kelas. LPDB-KUMKM hadir membantu koperasi melalui skema pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan karakteristik, dan adanya relaksaksasi persyaratan dengan memberikan bunga yang murah, micro financing sistem, serta penyaluran yang cepat,” ujar Teten Masduki.
 
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menambahkan, saat ini pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan sedang menyusun strategi atau peran baru yang lebih besar untuk LPDB-KUMKM. Kedepan diharapkan dengan peran yang lebih besar LPDB-KUMKM dapat memberikan pembiayaan yang cepat, murah, dan tepat sasaran.
 
“Rencana besar kita bersama dengan Kementerian Keuangan untuk mensinergikan lembaga pembiayaan untuk UMKM yang sekarang begitu banyak dan menempatkan LPDB-KUMKM sebagai pembiayaan untuk agregator, agregator dalam hal ini koperasi, jadi hal ini diharapkan dengan peran LPDB-KUMKM membiayai agregator, membiayai offtaker pembiayaan dari perbankan bisa masuk ke sektor tier atau sektor pertanian, peternakan, perikanan yang saat ini relatif kecil,” kata Teten.


 
Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, pada saat negara sedang menghadapi pandemi yang berdampak terhadap perlambatan ekonomi, LPDB-KUMKM justru diminta untuk hadir menjadi salah satu buffer ekonomi kepada koperasi dengan tetap komitmen menyalurkan Rp 1,6 triliun dana bergulir.
 
“Pada ulang tahun ke-15 ini kami mengusung tema “15 Tahun Merajut Sinergi, Menumbuhkan Ekonomi” yang kami implementasikan dengan 5 strategi percepatan penyaluran untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Supomo.
 
Adapun lima strategi tersebut, pertama percepatan perluasan penyaluran melalui komunitas. Kedua, melakukan fleksibilitas layanan dengan memberikan tarif murah, pemberian grace period. Ketiga, fokus kepada koperasi sektor riil dibidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Keempat, melakukan pengembangan skema venture approach untuk mendorong koperasi dibidang pangan atau berbasis ekspor. Kelima, optimalisasi peran koperasi besar untuk memberikan multi player effect.
 
Dalam rangkaian kegiatan HUT ke-15 LPDB-KUMKM telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ini. Rangkaian kegiatan diawali dengan melaksanakan vaksinasi massal pada tanggal 04 Agustus 2021 untuk Pegawai LPDB-KUMKM, Kementerian Koperasi dan UKM, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan juga rekan-rekan media.
 
Selain itu, kegiatan dilanjutkan vaksinasi massal di KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung selama 2 (dua) hari pada tanggal 07 dan 08 Agustus 2021. Kemudian, direncanakan pada tanggal 21 Agustus dan 28 Agustus 2021, akan dilaksanakan kegiatan vaksinasi massal di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.I.Y.

“Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi Makmur Mandiri, dan KSPPS BMT Beringharjo, serta sinergi dengan Pemerintah Daerah,” ujar Supomo.
 
Diusia yang ke-15 ini, LPDB-KUMKM telah menorehkan sejumlah prestasi dan pencapaian yang menakjubkan. Di antaranya adalah pencapaian target penyaluran dari tahun ke tahun. Hal ini bukanlah kerja sebagian orang, namun hasil kerja keras dari seluruh pegawai LPDB-KUMKM dan seluruh pihak yang terlibat.
 
Pada tahun 2020 lalu, LPDB-KUMKM sukses melampaui target penyaluran dana bergulir sebesar Rp2,06 triliun, dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,85 triliun. Di tahun yang sama, LPDB KUMKM juga telah merealisasikan 100% program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau sebesar Rp1 triliun yang disalurkan kepada 63 koperasi dan 101.011 UMKM.
 
Selain itu, tambah Supomo, per 13 Agustus 2021, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1 triliun, yang disalurkan kepada 119 mitra LPDB-KUMKM di Indonesia. Dengan rincian, untuk pola pinjaman konvensional telah tersalur sebesar Rp506 m miliar yang disalurkan  kepada 75 mitra, sedangkan untuk pola pembiayaan syariah  telah tersalur sebesar Rp498 miliar  yang disalurkan kepada 44 mitra.
 
LPDB-KUMKM juga menjalin kerja sama dengan Lembaga Penegak Hukum seperti Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kerja sama ini dilakukan demi mengamankan uang negara sehingga mampu meningkatkan pengelolaan dana bergulir dengan harapan dapat mencapai Sukses Penyaluran, Sukses Pemanfaatan dan Sukses Pengembalian sesuai Prinsip TriSukses LPDB-KUMKM.
 
Kerja sama ini juga bermaksud untuk mengawal penyaluran dana bergulir, juga memberikan pendampingan hukum kepada pelaku usaha koperasi terkait legalitas dan ketepatan memanfaatkan pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM, khususnya untuk program PEN.
 
Wujudkan KUMKM Naik Kelas

Program Kemitraan Inkubator juga tengah dilakukan LPDB-KUMKM sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk menginkubasi pelaku Koperasi dan UMKM (KUMKM) guna mendorong peningkatan kewirausahaan hingga berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang. Pada tahun ini, terpilih 8 (delapan) Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM dari 5 (lima) Provinsi di Indonesia. Harapannya, Inkubator Wirausaha ini mampu mendorong terwujudnya KUMKM naik kelas.
 
“Di usia LPDB-KUMKM ke-15 ini, kami berharap dapat membentuk ekosistem perekonomian yang lebih baik lagi ke depan. Melalui sejumlah terobosan, inovasi, dan sinergi dengan berbagai pihak, harapannya dapat menumbuhkan banyak manfaat bagi koperasi-koperasi di tanah air, khususnya berkontribusi aktif dalam peningkatan ekonomi nasional. Untung Bareng Koperasi, Untung Ada LPDB,” pungkas Supomo.(Jef)