Semua tulisan dari globalnewsid

koperasi dan ukm

MenkopUKM: Vaksinasi Adalah Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa program vaksinasi merupakan salah satu kunci pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

“Vaksinasi menjadi lebih strategis bagi perekonomian nasional ketika diberikan kepada para pelaku UMKM khususnya sektor ritel,” kata Teten Masduki, pada acara pembukaan program Sentra Vaksinasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), hasil kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemprov DKI Jakarta, di Gedung Smesco Jakarta, Senin (7/6).

Sentra Vaksinasi ini rencananya akan menyiapkan 150.000 vaksin dengan target penerima 3.000 orang perhari selama 45 hari ke depan. Untuk tahap awal, kegiatan ini dilangsungkan di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Selanjutnya, vaksinasi pelaku UMKM sektor ritel akan diperluas ke daerah lain di Indonesia.

“Sentra Vaksinasi ini merupakan kedua terbesar di Indonesia setelah Sentra Vaksinasi di Gelora Bung Karno,” kata Teten.

Menurut Teten, vaksinasi ini bakal memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional. Kegiatan ekonomi di masa pandemi akan semakin terjamin meskipun tentu saja tetap dengan penerapan protokol kesehatan.

“Orang-orang menjadi tidak ragu lagi untuk berbelanja karena semua sudah merasa aman setelah mendapat vaksin,” imbuh Teten.

Untuk percepatan program vaksinasi nasional, khususnya bagi pelaku UMKM, Teten berharap langkah kerja sama program vaksinasi seperti ini bisa dilakukan juga di daerah.

“Kita bisa memanfaatkan gedung-gedung PLUT KUKM yang ada di daerah. Bisa juga memanfaatkan Gedung Balai Latihan Perkoperasian,” ungkap Teten.

Meskipun demikian, Teten tetap mengingatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Vaksinasi pelaku UMKM dan penerapan protokol kesehatan seharusnya efektif mencegah risiko kluster penularan di titik-titik kegiatan ekonomi.

“Kita harus optimistis perekonomian bisa meningkat lagi pascavaksinasi,” ujar MenkopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi kerja sama kegiatan vaksinasi seperti ini.

“Kami mendukung penuh kegiatan Sentra Vaksinasi ini. Diharapkan pekerja ritel, UMKM, dan masyarakat Jakarta dapat terbebas dari pandemi Covid-19,” kata Anies.

Sementara Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, kegiatan vaksinasi ini untuk menggerakkan kembali daya beli masyarakat dan meningkatkan ekonomi secara nyata.

“Program ini pada intinya selain menggerakkan roda ekonomi sektor ritel, juga agar seluruh insan ritel baik pemilik, penyewa, pemasok, sales assistant, dan stakeholders lainnya, dapat dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi,” kata Budihardjo.

Budihardjo menjelaskan, Hippindo beranggotakan berbagai format ritel, mulai dari departement store, fashion, food and beverages, convenient store, electronic, gerai kecantikan, bioskop, entertainment, dan sebagainya.

“Melalui program Sentra Vaksinasi ini, kami berkomitmen untuk turut menggalakkan program vaksinasi nasional, serta berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Budihardjo.(Jef)

koperasi dan ukm

Upayakan Pemulihan Ekonomi, MenkopUKM Dorong UKM Berbasis Ekonomi Kreatif Bali

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Sebagai salah satu daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, Provinsi Bali mengalami dampak ekonomi yang sangat besar akibat pandemi Covid-19. Berbagai upaya tengah dilakukan agar perekonomian kembali bangkit.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perekonomian Bali masih mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu minus 9,36% (yoy) pada kuartal I-2021. Akibat sepinya kunjungan wisatawan, banyak hotel di Bali terpaksa beroperasi dengan kapasitas minimum yaitu rata-rata sekitar 10% saja.

Selain mendorong kenaikan kunjungan wisatawan dengan menyesuaikan protokol kesehatan, upaya menggerakkan perekonomian Bali juga dilakukan dengan memaksimalkan potensi ekonomi kreatif.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Klungkung, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali/Bali Tourism Board, serta Indonesia Creative Cities Network (ICCN) mengembangkan program strategis untuk mendongkrak peran UMKM di Bali. Kerja sama tersebut akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang akan diperluas juga dengan stakeholder lainnya seperti pemerintah daerah, akademisi, komunitas kreatif dan kelompok usaha.

“Salah satu cara menghidupkan ekonomi di Bali adalah dengan memaksimalkan potensi UMKM di sektor ekonomi kreatif. Bali merupakan gudangnya kreativitas yang memiliki akses global. Kewajiban kita untuk membantu perekonomian Pulau Dewata ini untuk bangkit,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Minggu (6/6).

Teten menambahkan bahwa Bali merupakan tempat bernaungnya para pelaku UMKM di berbagai subsektor industri kreatif.

“Kualitas produk UMKM kreatif di Bali tidak hanya potensial memenuhi pasar dalam negeri, tapi bahkan juga pasar ekspor. Apalagi Bali sudah dikenal di seluruh dunia sehingga akan lebih mudah untuk menjual produk-produk berkualitas dari Bali,” kata Teten.

MenkopUKM berencana untuk melakukan roadshow di Bali untuk bertemu seluruh stakeholder ekonomi kreatif. Antara lain mengunjungi sentra UKM berbasis kakao di Sanur, meninjau program pemberdayaan secara digital UKM Kabupaten Jembrana berbasis desa adat, berdiskusi dengan ekosistem pelaku UKM berbasis pertanian, kunjungan ke Pasar Klungkung yang merupakan sentra UKM kain Endek dan Songket, diskusi pemberdayaan UKM Bidang Ekonomi Kreatif, menyaksikan Pengukuhan Komite Kreatif Klungkung, dan MoU antara ICCN dengan Bupati Klungkung dan Jembrana.

Teten juga akan mengajak Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) untuk membahas pilot project pengembangan kapasitas UKM berbasis teknologi di Provinsi Bali, diskusi dengan pengurus Bali Tourism Board dan Menyaksikan MoU antara ICCN dengan Bali Tourism Board, meninjau program start up dan digitalisasi UKM, diskusi dengan para pelaku UKM berbasis digital, serta menyaksikan MoU antara ICCN dengan STMIK Primakara.

Tb Fiki Satari, Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network (ICCN) dan juga Staf Khusus MenkopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Menteri Teten. Sejak awal ICCN memang memposisikan diri untuk mengambil peran sebesar-besarnya untuk memajukan ekonomi kreatif melalui jejaring di lebih 210 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Bertumbuhnya pelaku kreatif yang semakin kuat baik dari sisi kelembagaan, finansial, hingga pengembangan produk/jasa adalah kunci terakselerasinya perekonomian di setiap daerah. Tanpa terkecuali Provinsi Bali yang selain kaya akan kreativitas juga telah memiliki brand positioning yang kuat sehingga memang sangat layak untuk terus didorong menjadi potensi ekonomi pendamping pariwisata ke depan. Momentum pandemi membuat komunitas dan pelaku kreatif di Bali semakin kompak dan solid,” ujar Fiki.

Sementara itu, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali atau Bali Tourism Board mengungkapkan bahwa Bali membutuhkan berbagai bentuk upaya yang cepat, konkret, berdampak luas, dan berkelanjutan untuk menghadapi dampak Covid-19. GIPI yang merupakan rumah bersama bagi seluruh stakeholder pariwisata Bali menyambut baik MoU dengan ICCN untuk mendorong perekonomian Bali.

Gus Agung, biasa ia dipanggil, sepakat bahwa yang sangat berpotensi untuk didorong secara pararel sembari terus-menerus berupaya memulihkan kembali pariwisata adalah pengembangan ekonomi kreatif.

“Ekonomi kreatif ini harus dibangun secara serius dan komprehensif sehingga mampu melahirkan ekosistem yang mengintegrasikan berbagai komponen baik pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, media, sampai institusi keuangan. Jika peran para pelaku UMKM kreatif ini bisa kita optimalkan, saya yakin akan mampu menjadi pilar perekonomian Bali yang saling menguatkan dengan pariwisata,” ujarnya.

Gus Agung mengapresiasi setinggi-tingginya atas gagasan dan dukungan konkret dari MenkopUKM Teten Masduki, ICCN, dan semua pihak yang menginisiasi program untuk menyentuh persoalan paling mendasar atas kondisi Bali saat ini, tidak hanya akan membangkitkan perekonomian Bali, tetapi juga mampu menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Bali. (Jef)

ekbis

BTN Edukasi Santri Jadi Pengembang Perumahan

Tinggalkan komentar

JOMBANG:(GLOBALNEWS.ID)- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggandeng Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur menggelar Pelatihan BTN Santri Developer Kebangsaan 2021.

Pelatihan ini merupakan bentuk kepedulian perseroan dalam menjadikan santri sebagai pengusaha atau pengembang properti (developer) yang sukses.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, Bank BTN sangat concern terhadap generasi milenial yang memiliki minat menjadi developer. Untuk itu berbagai pelatihan yang menggandeng banyak institusi telah digelar perseroan agar para milenial sukses menjadi developer.

Kali ini, lanjut Haru, BTN menggandeng Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur yang memiliki santri mencapai ribuan orang. Untuk diketahui program BTN Santri Developer telah dilakukan sejak tahun lalu. Program ini merupakan sinergi Bank BTN dengan Perkumpulan Masyarakat Profesional Nahdliyin (Nusantara Utama Cita/NU Circle) dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

“Kami mengharapkan, kelak para santri setelah mengenyam pelatihan ketrampilan wirausaha di BTN Santri Developer ini dapat menjadi motor ekonomi di pedesaan atau kota kecil khususnya di bidang perumahan, sehingga ke depan, Inshaa Allah mendukung keberhasilan program Pemerintah dalam penyediaaan perumahan,” ujar Haru pada acara Pembukaan Pelatihan BTN Santri Developer Kebangsaan 2021 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (5/6/2021).

Haru mengungkapkan, dalam pelatihan ini ada sekitar 80 peserta yang tidak hanya berasal dari pondok pesantren, tetapi organisasi pemuda lintas agama dan juga masyarakat umum juga boleh mengikuti Pelatihan BTN Santri Developer. Sedangkan yang mendaftarkan pelatihan secara online mencapai 800-900 orang.

Dia menuturkan tahun lalu program BTN Santri Developer telah diikuti oleh 1.162 peserta. Tahun ini sampai dengan bulan Mei 2021 sudah ada sekitar 1.000 peserta yang dilatih dalam program BTN Santri Developer.

“Para peserta akan diberikan pengetahuan mengenai pertanahan, perizinan, pembiayaan dan skill set. Materi-materi pelatihan tersebut, merupakan bekal awal bagi peserta untuk memahani industri perumahan,” paparnya.

Menurut Haru, program Pelatihan BTN Santri Developer dan juga program pelatihan lainnya sangat penting bagi kemajuan industri properti khususnya perumahan. Pasalnya, kebutuhan rumah setiap tahunnya di Indonesia sangat tinggi mencapai 400.000 unit.

“Namun suplai dari pengembang belum bisa mengimbangi kebutuhan akan rumah saat ini,” jelas Haru.

Dengan adanya berbagai pelatihan dalam mencetak wirausaha di bidang properti, Haru berharap antara suplai dan demand di sektor perumahan bisa seimbang dan mengurangi angka backlog yang saat ini sekitar 11 juta unit.

“Tujuan besarnya kita mendukung penambahan sisi pasokan perumahan untuk bisa memenuhi permintaan perumahan yang masih tinggi. Demand begitu banyak tetapi suplai terbatas. Oleh karena itu peran kita semua, peran para calon-calon developer muda dan juga dari peran NU Circle meningkatkan sisi suplai, sehingga jumlah developer bertumbuh dan semua kebutuhan rumah bisa disediakan khususnya kebutuhan rumah menengah ke bawah,” papar Haru.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz mengapresiasi program BTN Santri Developer yang memberikan kesempatan yang baik bagi para santri.

“Kami dari pesantren Tebuireng sangat menyambut dengan baik atas inisiatif program ini, barangkali nanti bisa dilanjutkan ke pondok-pondok pesantren yang lain karena masih banyak pondok-pondok yang lainnya,” katanya.

Menurut dia, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena setiap tahun kebutuhan rumah selalu meningkat.

“Mudah-mudahan dengan adanya program ini ekonomi masyarakat terus meningkat, serta para santri memahami perkembangan proses bisnis developer perumahan. Ini menjadi kesempatan atau momen yang sangat baik,” tegasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Sinergi KemenkopUKM dan IPB Kembangkan Model Bisnis bagi Petani Tanaman Hias Bogor

Tinggalkan komentar

Bogor:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan bahwa yang diperlukan saat ini dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia adalah membangun model bisnis yang modern dan masuk skala ekonomi dengan produk yang unggul.

“Dengan produk yang unggul, kita akan selalu menjadi trendsetter, bukan lagi follower,” tandas Teten, pada acara Temu Wicara Pengembangan Bisnis Tanaman Hias di Kebun Percobaan IPB University, di Desa Sukamantri, Kabupaten Bogor, Minggu (6/6).

Oleh karena itu, Teten menganggap tanaman hias (daun) bisa lebih dikembangkan lagi. Tak terkecuali, membangun laboratorium riset varietas yang bisa dilakukan IPB University.

“Ini bisa menjadi satu kekuatan karena kita banyak memiliki komoditi yang unggul,” kata MenkopUKM.

Selain tanaman hias daun, lanjut Teten, buah-buahan tropis bisa juga menjadi produk unggulan untuk pasar ekspor, seperti durian, mangga, alpukat, manggis, lengkeng, dan sebagainya.

“Dalam rangkaian pengembangan ini, KemenkopUKM berada di posisi pengembangan kewirausahaan. Para pelaku usaha tanaman hias bisa kita scaling-up,” jelas Teten.

Teten pun mendorong para petani tanaman hias untuk tergabung dalam wadah koperasi sebagai badan hukumnya.

“Kalau petani langsung berhadapan dengan pasar, maka akan berat,” ungkap Teten.

Selain itu, lanjut Teten, petani dengan lahan kecil-kecil kesulitan membuat kontrak dengan market. Bahkan, produktivitas petani berlahan sempit itu rendah, sehingga suplai mereka ke industri juga kecil dan tidak stabil.

“Untuk itu, perlu konsolidasi petani ke dalam koperasi agar bisa masuk skala ekonomi,” imbuh Teten.

Menurut Teten, dengan berkoperasi maka hasil produk petani akan dibeli koperasi secara tunai.

“Di sini, kita bersama LPDB-KUMKM yang akan memperkuat keuangan koperasi sebagai offtaker. Bank BNI yang akan masuk di tahapan on farm-nya” tukas MenkopUKM.

Membina 202 Petani

Dalam kesempatan yang sama, Rektor IPB University Profesor Arif Satria menyebutkan, kebun percobaan yang digagas IPB University di Desa Sukamantri, Jawa Barat berhasil memberdayakan sebanyak 202 petani tanaman hias.

“Ke depan, kebun percobaan itu diharapkan dapat dikembangkan menjadi pusat edukasi, penelitian, dan agroeduwisata yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” kata Arif.

Ia menambahkan bahwa kebun tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia, juga Asia Tenggara. Sebanyak 202 petani tanaman hias di Desa Sukamantri tersebut mendapat bimbingan dari IPB University.

“Saat ini, mereka telah menyuplai tanaman hias ke sejumlah wilayah Indonesia dan ekspor ke luar negeri, dengan omzet yang luar biasa besar,” ujar Prof Arif.

Saat ini, lahan seluas 39,9 hektare di kebun percobaan Sukamantri sudah ditanami melon, nanas, pisang, dukuh, tanaman hias, dan varietas tanaman inovasi IPB University.

“Selama ini, kebun percobaan ini dijadikan tempat pembelajaran untuk para petani tanaman hias di lingkungan Sukamantri. Tidak hanya itu, tempat ini juga dijadikan sebagai tempat uji coba varietas baru di IPB University, sekaligus tempat praktikum dan penelitian dosen,” papar Arif.

Selain pemberdayaan masyarakat, kebun percobaan yang ditanami aneka pohon buah tahunan dan non-tahunan ini diharapkan dapat menjadi pusat penelitian, praktikum, serta agroeduwisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi warga sekitar.

Bahkan, kebun percobaan ini dianggap berpotensi dikembangkan sebagai model teaching industry.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BNI Sis Apik Wijayanto berharap ekspor tanaman hias dapat terus dikembangkan.

“KUR sektor pertanian di BNI memiliki tingkat NPL 0%. Ternyata, sektor pertanian sangat menjanjikan secara ekonomi dengan kredit yang baik,” pungkas Sis.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Mendorong Inkubasi Bisnis UGM Wujudkan UMKM Go-Digital dan Go-Global

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id – Pemerintah tengah menyusun Rancangan Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sekaligus turunan dari UU Cipta Kerja dan PP No.7/2021. Instrumen tersebut untuk memastikan pencapaian target wirausaha muda mapan dengan inovasi, teknologi, berkelanjutan, dan membuka seluas-luasnya lapangan kerja.

“Berdasarkan data digitalisasi saat ini baru 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital atau 19% total populasi UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Webinar KAGAMA Inkubasi (KIB) ke-21, UKM Go Digital: Peluang Ekspor Produk UKM di Pasar Dunia di Jakarta, Sabtu (5/6/2021).

Teten mengatakan, Inkubasi Bisnis Universitas Gadjah Mada sangat strategis dalam memberikan akses informasi, pengetahuan, digitalisasi, maupun teknologi bagi mahasiswa/UMKM untuk menjadi wirausaha/start-up sukses.

KemenkopUKM, lanjut Teten, siap berkolaborasi mewujudkan wirausahawan-wirausahawan tangguh, Go-Digital, dan Go-Global.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rektor UGM Panut Mulyono, Waret UGM Ika Dewi Ana, Guru Besar FEB UGM Wihana Kirana Jaya, Guru Besar FT UGM Alva Edy Tantowi, Enterpreneur Amalia Prabowo, Cofounder Truck in aja Hutkeri Malau dan DPKM UGM Nanung Agus Fitriyanto.

Menurut Teten, digitalisasi juga dapat menjadi peluang ekspor produk UMKM ke pasar dunia. Ia menjelaskan, ekspor nasional terus membaik, di mana pada Maret 2021 nilai ekspor naik US$ 4.286,5 atau naik 30,47 persen (y-on-y) dibanding Maret 2020. Sektor non-migas menyumbang 95,06% dari total ekspor dengan tiga negara tujuan ekspor utama Tiongkok (21,36%), Amerika Serikat (11,86%), dan Jepang (7,91%).

“Kontribusi ekspor UMKM masih tergolong rendah yaitu 14% dibanding beberapa negara lainnya Singapura 41%, Thailand 29%, atau Tiongkok yang mencapai 60%,” katanya.

Pada tahun 2024, kata MenkopUKM, Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6%. Untuk itu, digitalisasi dalam hal ini platform e-commerce harus dapat dimanfaatkan UMKM untuk memperluas pasar ekspor.

“Sayangnya, statistik e-commerce 2020 (BPS) menunjukkan hanya 4,68 persen usaha e-commerce melakukan ekspor, 54,01 persennya adalah usaha di sektor perdagangan besar dan eceran bukan sektor produktif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, transformasi digital menjadi salah satu agenda utama Pemerintah. Ada 2 pendekatan untuk mendorong UMKM Go-Digital yaitu pertama, peningkatan literasi digital, kapasitas dan kualitas usaha. Digitalisasi tidak hanya untuk memperluas pasar namun juga di dalam proses bisnisnya, melalui penguatan database (basis data tunggal), peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan pengembangan Kawasan/klaster Terpadu UMKM (factory sharing). Kedua, perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, On-boarding platform pengadaan barang & jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM. Untuk onboarding UMKM, telah bertambah 4 juta UMKM atau total 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital (19% total populasi UMKM).

Menurut Teten, digitalisasi memegang peranan penting dalam percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong UMKM Indonesia semakin kuat dan berdaya. Menurutnya, selama pandemi, terdapat 38% pengguna internet baru dengan rata-rata waktu online per harinya 4,3-4,7 jam/orang (Riset Google, Temasek, Bain, 2020). Bahkan, World Bank (2021) menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di mana 74,1% di antaranya mengandalkan e-commerce dengan profil usaha 51% adalah reseller dan produsen baru mencapai 11%.

“Kita dorong reseller untuk mendukung UMKM produsen dalam pemasaran digital; sembari diperbanyak UMKM produsen. Asosiasi e-commerce Indonesia (IdEA) pun mencatat selama pandemi terjadi kenaikan penjualan pada platform e-commerce sebesar 25%. Artinya, masyarakat Indonesia terutama pelaku UMKM telah keluar dari zona nyaman dan beradaptasi untuk bertahan,” tambahnya.

Menurut MenkopUKM, empat strategi utama dalam mendorong ekspor UMKM yaitu penguatan database, peningkatan kualitas SDM dan produk, kemudahan pembiayaan, dan pemasaran.

“Target rasio kewirausahaan tahun ini sebesar 3,55% dan sebesar 4% di tahun 2024,” tegasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

RIPTIK KemenkopUKM  Diharapkan Jadi Navigasi Pengembangan UMKM oleh Pemerintah dan Stakeholder

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SeskemenkopUKM)  Arif Rahman Hakim membuka FGD (Focus Group Discussion) Kick Off Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIPTIK) Kementerian Koperasi dan UKM di Bandung, Jumat (4/6/2021).

Penyusunan RIPTIK KemenkopUKM yang bekerja sama dengan Tim Pelaksana Penyusunan RIPTIK dariSekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI-ITB) itu diharapkan bisa menjadi panduan bangun pengembangan UMKM di masa depan.
Hadir dalam FGD yang diselenggarakan secara daring dan luring itu Staf Khusus MenkopUKM Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Kreatif Fiki Satari serta para Sekretaris Deputi, Kepala Biro, dan Asisten Deputi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
“Kami menyampaikan  terima kasih kepada STEI-ITB yang telah berkenan membantu Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyiapkan dokumen RIPTIK yangdiharapkan dapat dilakukan review dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk
melakukan improvement Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalamrangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi dan UKM,” kata SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim.

SeskemenkopUKM menjelaskan, sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yangterpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi,
dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Di sisi lain, pasca-terbitnya PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Kementerian Koperasi dan UKM dihadapkan pada tugas besar untuk dapat mengawal tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Arif, inovasi kebijakan terus diwujudkan di Kementerian Koperasi dan UKM. Di antaranya mendorong transformasi menuju sektor formal, hadir dalam rantai pasok, mencetakwirausaha produktif, dan menghadirkan koperasi modern. Lebih lanjut Arif memaparkan bahwa pada tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang ada 4 agenda pokok KementerianKoperasi dan UKM.

Pertama, mengembangkan koperasi modern sektor pangan (pertanian, perikanan,dan peternakan).Kedua, peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan.

Ketiga, peningkatan akses SDM UMKM terhadap inovasi dan teknologi. Keempat, tidak kalah penting adalah akses terhadap pasar.

SeskemenkopUKM menguraikan, pandemi bisa menjadi momentum untuk mempercepat akselerasi transformasi digital. Terbukti,  selama pandemi berlangsung lebih dari setahun terakhir, ada tambahan4 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistemdigital sehingga total UMKM onboarding saat ini mencapai 12,1 juta UMKM (19% total populasi UMKM).

“Saat ini sedang disusun roadmap digitalisasi UMKMuntuk mewujudkan target-target terhubungnya  UMKM dalam ekosistem digital,” tukasnya.

Menurut Arif,  pembangunan basis data tunggal UMKM membutuhkan kesiapan dukungan infrastruktur dan sistim informasi pendataan yang terintegrasi. Ia menyebut target dalam 2 tahun diharapkan dapat segera terwujud sesuaidengan Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

“Pada akhirnya pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan RIPTIK sebagai arah dan kebijakan TIK di Kementerian Koperasi dan UKM yang meliputi
penyelenggaraan infrastruktur SPBE, optimalisasi aplikasi, dan layanan SPBE, serta
penyediaan data dan informasi,” tegasnya.

Maka dari itu, Arif mengharapkan masing-masing unit kedeputian dan biro diharapkan dapat menyampaikan proses
bisnis dalam mendukung tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 sehingga dukungan TIK/SPBE yang diharapkan dapat diakomodasi dalam dokumen RIPTIK ini.

Data yang Inklusif

Sementara itu Staf Khusus MenkopUKM Fiki Satari menjelaskan, RIPTIK KemenkopUKM ini harus bisa mendesain sistem informasi data yang inklusif dan bisa dijadikan wadah atau agregator platform yang terhubung dengan data yang dimiliki stakeholder lainnya. Sebab data UMKM saat ini tersebar juga di berbagai kementerian/lembaga (K/L), Pemda, BUMN, swasta, universitas, dan komunitas. 

“Kita ingin menjadikan Sistem Informasi Data Tunggal KemenkopUKM sebagai tuan rumah atau rumah data untuk seluruh pelaku UMKM. Karena itu bahasanya harus inklusif dan informatif serta mudah disampaikan dan diakses,” kata Fiki.

Dengan RIPTIK KemenkopUKM ini, lanjut Fiki, diharapkan terjadi percepatan dalam akuisisi data dan update data para pelaku UMKM.

“Bisnis UMKM sangat dinamis sehingga harus terus diperbarui. Dengan RIPTIK ini, kita berusaha agar sistem data tunggal dapat memoderasi, menjadi pemandu atau navigasi dari perencanaan program pemerintah dan seluruh stakeholder UMKM, serta dapat memantau perkembangan seluruh pelaku UMKM,” ujar Fiki.

Fiki menambahkan, RIPTIK tidak hanya mengatur pendataan UMKM, namun juga menyiapkan infrastruktur teknologi yang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

“RIPTIK harus bisa menyesuaikan sekaligus  mampu mengantisipasi perubahan teknologi yang terjadi begitu cepat,” ujar Fiki.

Fiki mengatakan, perubahan teknologi juga menyebabkan perubahan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap perubahan landscape UMKM. Misalnya, terjadinya lompatan besar kecepatan koneksi internet dengan hadirnya broadband baik melalui leased line maupun mobile 5G sehingga muncul bentuk bisnis baru.

“Kita menghadapi perubahan landscape usaha baik nasional maupun global sehingga RIPTIK harus bisa jadi panduan dari sisi teknologi informasi pemerintah,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

RIPTIK KemenkopUKM Diharapkan Jadi Navigasi Pengembangan UMKM oleh Pemerintah dan Stakeholder

Tinggalkan komentar

Bandung: SeskemenkopUKM Arif R Hakim membuka FGD (Focus Group Discussion) Kick Off Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIPTIK) Kementrian Koperasi dan UKM di Bandung, Jum’at (4/6/2021).

Penyusunan RIPTIK KemenkopUKM yang bekerjasama denganTim Pelaksana Penyusunan RIPTIK dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) itu diharapkan bisa menjadi panduan bangun pengembangan UMKM di masa depan.

Hadir dalam FGD yang diselenggarakan secara daring dan luring itu, Staf Khusus MenkopUKM Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Kreatif Fiki Satari, Para Sekretaris Deputi, Para Kepala Biro, dan Asdep Pemetaan Data Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kami menyampaikan terimakasih kepada STEI-ITB yang telah berkenan membantu Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyiapkan dokumen RIPTIK yang
diharapkan dapat dilakukan review dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk
melakukan improvement Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi dan UKM,” kata SeskemenkopUKM Arif R Hakim.

SeskemenkopUKM menjelaskan, sejalan dengan Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen untuk
dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang
terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Disisi lain pasca terbitnya PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Kementerian Koperasi dan UKM dihadapkan pada tugas besar untuk dapat mengawal tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Karena itu jelas Arif R Hakim, inovasi kebijakan terus diwujudkan di Kementerian Koperasi dan UKM. Di antaranya:mendorong tranformasi menuju sektor formal, hadir dalam rantai pasok, mencetak wirausaha produktif dan menghadirkan koperasi modern. Lebih lanjut dipaparkan, pada 2021 dan tahun-tahun mendatang antara lain ada 4 agenda pokok Kementerian Koperasi dan UKM.
Pertama, mengembangkan koperasi modern sektor pangan (pertanian, perikanan,
dan peternakan).Kedua, peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan.Ketiga, peningkatan akses SDM UMKM terhadap inovasi dan teknologi.Dan, keempat, tidak kalah penting adalah akses terhadap pasar.

SeskemenkopUKM menguraikan, salah satu berkah pandemi dan harus dimanfaatkan momentumnya adalah mempercepat akselerasi transformasi digital, dimana tengah pandemi, ada tambahan
4 juta UMKM atau total 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem
digital (19% total populasi UMKM). “Saat ini sedang disusun roadmap digitalisasi UMKM untuk mewujudkan target -target terhubungnya UMKM dalam ekosistem digital,” tukasnya.

Menurut Arif R Hakim, pembangunan basis data tunggal UMKM yang tentunya
membutuhkan kesiapan dukungan infrastruktur dan sistim informasi pendataan yangterintegrasi, dimana dalam 2 (dua) tahun diharapkan dapat segera terwujud sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

“Pada akhirnya pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan RIPTIK sebagai arah dan kebijakan TIK di Kementerian Koperasi dan UKM yang meliputi penyelenggaraan infrastruktur SPBE, optimalisasi aplikasi dan layanan SPBE serta penyediaan data dan informasi,” tegasnya.

Maka dari itu, Arif R Hakim mengharapkan masing-masing unit kedeputian dan biro diharapkan dapat menyampaikan proses
bisnis dalam mendukung tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yang tercantum dalam renstra 2020-2024 sehingga dukungan TIK/SPBE yangi diharapkan dapat diakomodir
dalam dokumen RIPTIK ini.

Data yang Inklusif

Sementara itu Staf Khusus MenkopUKM Fiki Satari menjelaskan, RIPTIK KemenkopUKM ini harus bisa mendesain sistem informasi data yang inklusif dan bisa di jadikan wadah atau agregator platform yang terhubung dengan data yang dimiliki stakeholder lainnya.

“Tentunya instansi lain sepeti K/L, Pemda, BUMN, Swasta Universitas, Komunitas juga memiliki data UMKM. “Ini yang sebenarnya kita ingin jadikan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT-red) KemenkopUKM sebagai tuan rumah atau rumah data buat seluruh pelaku UMKM. Karena itu bahasanya harus inklusif dan informatif, mudah disampaikan dan diakses,” kata Fiki

Selanjutnya kata Fiki, dengan RIPTIK KemenkopUKM ini diharapkan bisa melakukan percepatan dan mengakuisisi data dan kemudian melakukan update data dari pelaku UMKM.

“Seperti kita tahu, UMKM ini kan cepat berubah bisnisnya. Kadang siang jualan ini malam jualan itu, atau jualan hasil pertanian secara musiman, Ini harus terus di upadate, agar data yang ada jangan statis,” kata Fiki Satari yang juga Dosen FEB Unpad itu.
“Selanjutnya dengan RIPTIK ini kita berusaha bagaimana sistem data tunggal ini memoderasi, bisa menjadi guidance atau navigasi dari perencanaan program pemerintah dan seluruh stakeholder UMKM, dan bisa dimonitoring perjalanan pelaku UMKM nya,” ujar Fiki Satari.

Fiki menambahkan tentunya RIPTIK ini tak hanya berbicara soal data, namun juga menyiapkan infrasuktur teknologi yang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, harus bisa catch up (memotret) perubahan yang ada sekaligus harus mampu mengantisipasi perubahan teknologi yang begitu cepat.

Fiki mengatakan saat ni ada lompatan besar dari kecepatan koneksi internet sehinga ada bisnis bisnis baru benimculan yang juga mengubah perilaku. masyarakat. “Misalnya gojek atau grab itu kan teknologi hari ini. Tapi kita juga menghadapi teknologi baru yang berubah secara signifikan. Kondisi yang harus dihadapi KemenkopUKM menghadapi perubahan landscape usaha baik nasional maupun global sehingga bisa jadi panduan dari sisi teknologi informasi pemerintah,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Kemenhub Konsisten Tegas Terhadap Pelaku Penerbangan Balon Udara Liar

Tinggalkan komentar

Bekasi:(Globalnews.id)- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menegaskan akan menindak pelaku penerbangan balon udara liar. Hal ini sesuai Pasal 411 UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa terdapat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Kepala Seksi Prosedur Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan Kemenhub, Hendra Ahmad Firdaus mengatakan menerbangkan balon udara secara bebas dan liar sangat membahayakan dunia penerbangan, apalagi jika balon tersebut terbang hingga ketinggian 15 kilometer.

“Kami akan menindak yang melakukan pengoperasian balon udara tanpa izin, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan telah ada aturan sanksinya juga,” kata Hendra di dalam diskusi Bahaya Menerbangkan Balon Udara Secara Bebas dan Liar Bagi Keselamatan Penerbangan, di Bekasi, Kamis.(3/6).

Hendra mengatakan, pengoperasian balon udara harus sesuai aturan agar tidak berada di lintasan penerbangan, sehingga berpotensi menyebabkan tabrakan dengan pesawat.
IDi mengatakan, Kemenhub juga terus melakukan sosialisasi terkait aturan pengoperasian balon udara kepada masyarakat, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tercatat paling sering menerbangkan balon udara.

“Kami terus sosialisasikan, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur karena di sana banyak tradisi menerbangkan balon udara pada perayaan tertentu,” papar dia.

Lebih jauh dijelaskan, balon udara masih menjadi masalah klasik yang kerap terjadi di industri penerbangan. Karena masyarakat masih banyak yang dengan sesuka hati menerbangkan balon udara tanpa mengetahui efeknya bagi industri penerbangan.

Kepala Seksi Prosedur Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan Kemenhub, Hendra Ahmad Firdaus mengatakan dalam menerbangkan balon udara harus ada persyaratan dan ketentuan yang dipenuhi. Karena jika dilakukan dengan sembarangan akan berakibat pada kecelakaan yang terjadi antar maskapai penerbangan.

“Potensi bahayanya sangat tinggi jika mencapai ke rute jelajah atau balon udara yang deket area (bandara). Itu sangat mempengaruhi keadaan peforma pesawat,” ujarnya

Balon udara masih menjadi masalah klasik yang kerap terjadi di industri penerbangan. Karena masyarakat masih banyak yang dengan sesuka hati menerbangkan balon udara tanpa mengetahui efeknya bagi industri penerbangan.
Lebih jauh dalam pemaparannya,

Ia mengatakan ada dua kategori penggunaan balon udara beserta sejumlah aturan lain yang melingkupinya.
Kategori pertama adalah di area luar control space atau di luar (radius) 15 kilometer dari bandara atau airport adapun perizinannya, harus diajukan tujuh hari sebelum pengoperasian.
Sementara kategori satunya adalah di wilayah kurang dari 15 kilometer (km) dari wilayah control airspace, maka harus mendapatkan izin dari otoritas bandara atau lembaga pelayanan navigasi penerbangan.
Syarat lainya adalah balon udara harus diterbangkan di lapangan terbuka dan menghindari fasilitas-fasilitas vital seperti tiang listrik, SPBU, atau kilang minyak. Karena, jika tersangkut dengan fasilitas seperti tiang listrik hingga SPBU juga bisa membahayakan.
AKemudian, warna dari balon juga harus mencolok dengan ukuran tinggi maksimal 7 meter dengan diameter 4 meter. Kemudian tali yang ditambatkan juga paling tidak minimal ada tiga tali dengan ketinggian maksimum 150 meter.

Sejumlah Limpahan Kasus Balon Udara

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Penyidik Penerbangan Sipil, Rudi Richardo menyampaikan bahwa Kemenhub telah menerima limpahan kasus penerbangan balon udara liar dari pihak kepolisian.
Adapun di antaranya, kasus penerbangan balon udara liar berikut terduga pelaku dan barang bukti, masing-masing dari Polres Wonosobo telah melimpahkan lima orang terduga pelaku beserta barang bukti. Kemudian, Polsek Somoroto, Ponorogo, Jawa Timur telah melimpahkan tiga orang terduga pelaku beserta barang bukti. Selanjutnya dari Polres Klaten, Jawa Tengah telah melimpahkan lima orang terduga pelaku beserta barang bukti. Polres Madiun, Jawa Timur telah melimpahkan delapan belas orang terduga pelaku beserta barang bukti.
“Untuk para terduga pelaku yang ditahan di Polres Klaten, Kepolisian telah menetapkan mereka sebagai tersangka untuk perkara pidana UU Darurat terkait petasan atau bahan peledak,” katanya.

Rudi mengatakan akan segera menindaklanjuti beberapa kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku. “Penyidik Penerbangan Sipil selalu berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI di wilayah yang sering ada temuan penerbangan balon udara liar. Koordinasi ini untuk menyamakan persepsi dalam penegakan hukum.

Selanjutnya kami akan segera melakukan penyidikan penanganan perkara kepada seluruh terduga pelaku agar nantinya dapat dibawa ke meja persidangan,” ujarnya.

Sebagai informasi, untuk kasus sebelumnya terkait balon udara liar yang diterbangkan tanpa kendali di Wonosobo tahun 2020, Pengadilan Negeri Wonosobo telah mengeluarkan putusan kepada empat orang terdakwa dengan putusan pidana masing-masing kurungan tiga bulan dan denda masing-masing Rp 5 juta, putusan tersebut dikuatkan kembali dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada seluruh pihak yang berniat menerbangkan balon udara secara liar yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan.(Jef)

ekbis

Raih 6 Kategori pada Digital Brand Award, Produk Perbankan Digital Bank DKI Kian Diminati

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) Konsistensi Bank DKI dalam menghadirkan kemudahan bertransaksi kepada nasabah melalui
produk perbankan digital mendapatkan apresiasi dalam Infobank Digital Brand Awards 2021. Bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut mendapatkan penghargaan di 6 kategori
sekaligus.

Penghargaan tersebut mencakup kategori corporate brand untuk Bank DKI dan Unit
Usaha Syariah (UUS) Bank DKI, product brand untuk produk tabungan, kartu ATM, uang elektronik berbasis kartu dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Penghargaan ini menjadi penanda
bahwa produk Bank DKI semakin dikenal dan semakin diminati oleh masyarakat” demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di
Jakarta (02/06).

Penghargaan ini diberikan oleh Majalah Infobank kepada para pelaku di industri keuangan dalam berinovasi dan mengembangkan nilai serta kualitas produk dan pelayanan berbasis digital pada tahun 2020.

Lebih lanjut Herry menyampaikan terimakasih kepada seluruh nasabah serta mitra kerja yang telah memberikan kepercayaan kepada berbagai produk dan layanan perbankan digital dari Bank DKI. Ia juga menyampaikan bahwa penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat Bank DKI untuk terus mendorong perbankan digital sebagai kunci untuk meningkatkan
daya saing di tengah era digital saat ini.

Herry juga menyampaikan bahwa Bank DKI terus melakukan berbagai inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan digital termasuk diantaranya kemudahan mengajukan permohonan KPR Griya Monas kapan saja dan dimana saja melalui aplikasi e-form consumer loan
yang dapat diakses melalui eform.bankdki.co.id.

Dengan menggunakan aplikasi tersebut,
pemohon kredit dapat melakukan pengecekan terhadap proses permohonan kredit yang sedang diajukan. Nasabah juga dapat mengajukanpermohonan Kredit Multiguna Bank DKI melalui
aplikasi e-form consumer loan Bank DKI. ”Nasabah hanya tinggal mengakses e-form consumer loan, memilih jenis kredit yang diinginkan, mengisi permohonan dan data pribadi untuk selanjutnya permohonan dapat diproses” ujar Herry.

Bank DKI juga mendapatkan penghargaan pada kategori produk uang elektronik, kartu ATM dan Tabungan Monas. Herry menyebutkan sejumlah inovasi pada ketiga produk ini terus dilakukan
diantaranya dengan memberikan kemudahan kepada pemegang Tabungan Monas Bank DKI dan juga produk tabungan lainnya berupa Kartu Kombo yaitu Kartu ATM dan debit Bank DKI yang juga dapat dipergunakan sebagai JakCard.

Selain dinikmati oleh nasabah umum, kemudahan kartu kombo juga dapat dinikmati oleh para pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus dan berbagai penerima Bantuan Sosial dari Pemprov DKI Jakarta. Kartu Bantuan Sosial yang diterbitkan Bank DKI tersebut pun terintegrasi dengan sistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga beragam program subsidi lainnya seperti Subsidi Pangan Murah dan Subsidi Transportasi dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran.

JakCard, kartu prabayar yang diterbitkan oleh Bank DKI selama ini sudah dipergunakan secara luas sebagai e-ticket berbagai moda transportasi layanan publik seperti TransJakarta, Mikro Trans, Angkot JakLingko, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga kereta bandara/Railink. JakCard juga
menjadi alat pembayaran utama di berbagai Kawasan Wisata yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta seperti Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, Monas, Planetarium dan berbagai museum.

Selain itu, JakCard kini sudah dapat digunakan sebagai akses masuk tol dalam kota di DKI Jakarta. Pemegang JakCard dapat menggunakan JakOne Mobile dari smartphone berfitur NFC untuk melakukan isi ulang saldo JakCard hanya dengan beberapa langkah mudah. Sampai dengan akhir April 2021, jumlah JakCard yang telah beredar mencapai 6,2 Juta kartu.

UUS Bank DKI

Tak ketinggalan, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI turut mendapatkan penghargaan pada Digital Brand Awards kategori Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional.

UUS Bank DKI menyediakan beragam solusi keuangan syariah seperti tabungan haji dan Umroh (Taharoh). UUS Bank DKI juga dipercaya dalam melakukan kolaborasi yang meliputi integrasi uang elektronik (JakOne Pay) untuk layanan pembayaran zakat, infak dan sadaqah secara digital.

Selain itu, UUS Bank DKI juga menyediakan produk dan layanan sepertiTabungan iB, Deposito iB, dan Giro iB.”Kami terus hadir ditengah masyarakat DKI Jakarta, menyediakan kemudahan transaksi non tunai
melalui berbagai produk dan layanan perbankan digital dari Bank DKI” tutup Herry. (Jef)

ekbis

FL Technics Indonesia dan PT Angkasa Pura Properti Tandatangani MoU Kembangkan Fasilitas MRO di Bandara I Gusti NGurah Rai Bali

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Potensi industri kedirgantaraaan Indonesia semakin menguat dengan ditandatanganinya nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara FL Technics Indonesia (PT Avia Technics Dirgantara), perusahaan joint venture Lithuania-Indonesia yang bergerak di bidang MRO (maintenance, repair, overhaul) pesawat udara dengan PT Angkasa Pura Properti, anak perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero).

Nota kesepahaman ini menjadi awal bagi rencana pengembangan kerja sama operasi antara kedua perusahaan untuk membangun fasilitas perawatan pesawat udara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh kedua pimpinan perusahaan, yaitu Presiden Direktur FL Technics Indonesia Martynas Grigalavicius dan Direktur Utama PT Angkasa Pura Properti Pikri Ilham Kurniansyah di Kantor Pusat PT Angkasa Pura Properti, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 3 Juni 2021.

Nota kesepahaman ini diharapkan menjadi angin segar bagi bangkitnya perekononomian di Bali yang selama ini sangat bertumpu pada bidang pariwisata dan bagi industri transportasi yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan kerjasama operasi ini, maka bisnis MRO diproyeksikan dapat menjadi salah satu investasi menarik bagi pemulihan ekonomi di Bali dan juga Indonesia. Melalui MRO pesawat udara, diharapkan tingkat kunjungan internasional ke Indonesia, terutama Bali, menjadi kembali aktif. Mengingat klien-klien FL Technics Indonesia selama ini merupakan maskapai-maskapai penerbangan asing.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan salah satu langkah PT Angkasa Pura Properti dalam melakukan ekspansi bisnisnya dimana sejak 2012 PT Angkasa Pura Properti telah memberikan kontribusi dalam pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas bandara – bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero).

Hal ini juga menandai berlanjutnya kehadiran FL Technics Indonesia, yang sejak tahun 2015 telah menjalankan bisnis MRO-nya di Bandara Internasional Soekarno Hatta dan berhasil menarik perhatian maskapai-maskapai penerbangan internasional untuk melakukan pengecekan dan perbaikan pesawat di hanggar FL Technics Indonesia yang berada di dekat Terminal 2 bandara tersebut.

Direktur FL Technics Indonesia Martynas Grigalavicius mengatakan, “Sejak berbisnis di Indonesia, saya menjadi jatuh cinta dengan negara ini dan melihat bahwa Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan bersama dengan negara-negara lain. Karena itu saya berkomitmen untuk mengembangkan lebih banyak kerja sama internasional ini melalui kehadiran FL Technics di Indonesia. Untuk itulah selain terus melanjutkan eksplorasi potensi usaha lainnya di tempat kami beroperasi saat ini, kami antusias sekali merespon peluang usaha dari pihak PT Angkasa Pura Properti untuk mengembangkan bisnis di Bali. Selain keindahannya, kami melihat bahwa Bali merupakan destinasi yang tepat bagi kami untuk mengembangkan industri MRO. Dengan kerja sama ini, akan tercipta lebih dari 500 lapangan kerja baru bagi para profesional di bidang aviasi dan saya optimis kita bisa bersama-sama mengembalikan perekenomian di Bali dan menyemarakkan kembali industri transportasi udara Indonesia”.

Pada kesempatan tersebut Direktur Utama PT Angkasa Pura Properti, Pikri Ilham Kurniansyah juga mengatakan “Kami sangat optimis dalam menyambut kerjasama MRO. Hal ini akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi industri transportasi khususnya transportasi udara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kolaborasi kami bersama FL Technics merupakan wujud dalam mendukung bangkitnya perekonomian di Bali. Kami selalu membuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal ekspansi bisnis. Meskipun kita masih harus hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19 Angkasa Pura Property akan terus bergerak dan bertumbuh dalam mengembangkan bisnisnya.”

Sebagai induk perusahaan PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura I (Persero) menyambut positif penandatanganan nota kesepahaman ini. Hadir di acara penandatanganan nota kesepahaman ini, Dendi T. Danianto, Direktur Pengembangan Bisnis PT Angkasa Pura I (Persero) menyatakan “Saya sangat senang dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini. Hal ini akan menjadi proyek yang dibanggakan di airport kita nanti. Dengan dimulainya Kerjasama ini maka PT Angkasa Pura Properti memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnis dengan MRO Global Players dan ini sejalan dengan strategi PT Angkasa Pura I (Persero) untuk ekspansi bisnis yang tidak tergantung dengan penerbangan saja. Sehingga dengan adanya bisnis MRO akan terjadi transfer knowledge dari FL Technic khususnya tentang manajemen MRO. Saya berharap kerjasama ini menjadi awal yang baik dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak serta bersama kita dapat rebound dari pandemi Covid-19 ini.(Jef)