Arsip Kategori: koperasi dan ukm

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: LPS Koperasi Jadi Pelindung Hak-Hak Anggota Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Dalam meminimalisir kerugian yang muncul dari berbagai praktik yang merugikan anggota koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi menegaskan perlu ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) koperasi untuk melindungi hak-hak anggota koperasi yang dirugikan.

“Pembentukan LPS semata-mata dilakukan karena pemerintah ingin melindungi kepentingan anggota koperasi dan masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan anggota koperasi,” kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam acara Serap Aspirasi Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi, di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Kamis (7/11/2023).

Menurut Zabadi, munculnya banyak masalah di KSP lantaran koperasi belum membentuk ekosistem yang kokoh bagi koperasi. Koperasi yang kokoh hanya bisa dibangun berdasarkan undang-undang yang baru, yang lebih bisa mengakomodir perubahan zaman.

“Kalau kita berkaca pada perbankan, saat COVID-19 ada bank yang bermasalah. Jika ekosistem perbankan belum kuat mereka bisa saja gagal bayar. Meski terjadi masalah, namun tidak terjadi rush karena industri bank sudah punya LPS yang menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar,” kata dia.

Selain punya LPS, industri perbankan juga punya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata lain, ekosistem di industri perbankan dinilai Zabadi sudah sangat kokoh.

“Berbeda dengan koperasi, saat ini koperasi belum punya ekosistem yang kuat. Di perbankan yang bisa memailitkan itu OJK/Kemenkeu. Ini tidak dipunyai oleh koperasi, di koperasi, anggota juga bisa memailitkan koperasi. Ada lebih dari 30 juta anggota koperasi yang perlu dilindungi kepentingannya dari praktik-praktik yang merugikan, yang dilakukan oleh pendiri maupun pengurus koperasi,” kata Zabadi.

Zabadi menilai, kehadiran LPS merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam menyiapkan ekositem koperasi yang kokoh. Penyiapan ekosistem ini sudah sangat mendesak dilakukan, sesuai mandat dari Mahkamah Konstitusi saat membatalkan seluruh materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

“Ini sudah lebih dari 10 tahun sejak putusan MK. UU Perkoperasian yang baru harus segera hadir agar bisa mengakomodir perubahan zaman dan kondisi terkini. Kami sudah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas RUU Perkoperasian. DPR berjanji akan memprioritaskan RUU Perkoperasian setelah reses selesai,” kata Zabadi.

Di waktu yang sama, Prof DR Pujiyono Suwadi SH, MH, pengamat hukum dari UNS mengatakan, pada dasarnya koperasi memang milik anggota. Namun, koperasi juga punya subjek hukum mandiri, di antaranya adalah pengurus.

“Subjek hukum mandiri ini berfungsi mewakili anggota koperasi. Di sisi lain, tidak semua anggota koperasi tahu apa yang akan dilakukan oleh pengurus. Maka kepentingan dari anggota koperasi perlu dilindungi,” kata dia.

Menurut Prof Puji, saat ini ada banyak pengurus yang merasa bahwa koperasi itu miliknya. Sehingga, pengurus bisa berbuat sesuka hati dalam mengelola koperasi. Padahal, langkah itu bisa berdampak buruk bagi kelangsungan koperasi.

“Ini yang perlu diperbaiki. UU Perkoperasian yang baru harus segera hadir dengan semangat memperbaiki dan mendorong koperasi untuk naik kelas,” kata dia.

Mahfud, salah satu gerakan koperasi yang hadir dalam acara tersebut, menyetujui pembentukan LPS Koperasi.

“Sangat setuju untuk dibuatkan LPS Koperasi, karena kalau ada yang kolaps atau nakal maka hak dari anggotanya bisa terlindungi,” ujar Mahfud.

Yuarti, salah satu pengurus koperasi di Jawa Tengah juga menyetujui pembentukan LPS Koperasi.

“Kami mendukung hadirnya LPS Koperasi agar menurunkan moral hazard. Dengan eksositem yang kuat, hadirnya Undang-Undang Perkoperasian yang baru maka tata kelola koperasi akan menjadi lebih baik,” kata Yuarti.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Sukses Dorong Kemitraan UKM Korea dan UKM Indonesia Lewat ODA Project

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnewd.id) – Lewat program Official Development Assistance (ODA) Project, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama INNOBIZ Association of Korea, telah behasil melahirkan 10 UKM terpilih untuk mengikuti Capacity Building for Indonesia Green Transition di Korea Selatan 27 November – 1 Desember 2023.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Henra Saragih mengatakan, dari 10 UKM terpilih, satu UKM telah berhasil menjalankan kemitraan. UKM tersebut yakni PT Comestoarra Bentarra Noesantara yang menjalankan usaha dalam bidang pengolahan sampah organik dan residu biomassa menjadi bahan bakar terbarukan padat (pelet RDF/SRF) yang menjalin kerja sama dengan HS Solar Energy dalam pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik, khususnya motor listrik, menggunakan teknologi hibrida antara gasifikasi, panel surya, dan baterai.

Dengan adanya teknologi gasifikasi, akan mengonversi pelet RDF/SRF sebagai substitusi 100 persen bahan bakar minyak pada generator listrik yang akan digabungkan dengan energi dari panel surya. Energi tersebut akan disimpan di dalam baterai untuk swap baterai dan charging secara langsung kendaraan listrik.

Henra menyampaikan apreasiasi atas penandanganan kerja sama PT Comestoarra Bentarra Noesantarra dan HS Solar Energy.

“Ini menjadi bagian dari manfaat konkret yang didapat oleh UKM melalui Program ODA sebagai bagian dari upaya mempercepat tranformasi bisnis hijau bagi UKM melalui kemitraan,” kata Henra dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (8/12).

Ia juga berharap UKM terpilih lainnya dapat memiliki kesempatan yang sama seperti PT Comestoarra Noesantara, selain itu Pemerintah dan ASEIC (ASEM SME Eco – Innovation Center) juga akan terus mendorong agar terwujudnya kolabasi-kolaborasi yang lain.

“Saya berharap, 9 UKM lainya dapat mengikuti langkah PT Comestoarra Bentarra Noesantarra yang sudah menjalin kerja sama dengan HS Solar Energy, selain itu kami juga akan terus berkolabolasi dengan ASEIC untuk terus mendorong terwujudnya kolaborasi nyata antara UKM Korea dan UKM Indonesia,” kata Henra.

Direktur PT Comestoarra Bentarra Noesantarra, Arif Nurhidayat menyampaikan, pihaknya telah berkontribusi pada program cofiring di PLTU. Kerja sama ini tentu akan membuat mereka dapat berkontribusi pada program dediselisasi yang dicanangkan oleh pemerintah pada G20 lalu.

“Stasiun pengisian kendaraan listrik ini akan dikembangkan dan diimplementasikan secara komunal. Hal ini sesuai dengan hukum komutatif aljabar 1000×1=1×1000. Tujuannya agar permasalahan sampah skala komunal dapat terselesaikan, dijadikan pelet RDF/SRF, digasifikasi dan menghasilkan energi yang dikombinaskan dengan panel surya dan baterai,” kata Arif.

Selain itu dengan adanya stasiun pengisian kendaraan listrik ini, Arif yakin dapat mengembangkan ekosistem kendaraan listrik sekaligus berkontribusi pada emisi nol bersih dan transisi energi.

Selanjutnya, KemenKopUKM, BAPPENAS, dan Kementerian Perindustrian akan memonitor implementasi dari kerja sama yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, mereka juga akan mendorong 9 UKM lainya baik yang sedang melakukan penjajakan kerja sama maupun proses aplikasi pendanaan yang disediakan oleh pemerintah Korea.

ODA Project merupakan program bantuan dari Pemerintah Korea kepada negara mitra yang mencakup hibah, bantuan pendanaan, dan kerja sama teknis yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial di negara berkembang.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: Penyalur KUR yang Tak Taat Aturan Akan Ditegur

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyatakan teguran akan diberikan melalui Forum Pengawas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para penyalur KUR yang tidak taat pada pedoman penyaluran yakni Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Yulius mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran KUR di lapangan belum 100 persen sesuai dengan peraturan dan pedoman penyaluran yang ada. “Masih ada beberapa temuan yang dilanggar oleh bank penyalur KUR,” kata Yulius, saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/12).

Yulius menegaskan, pihaknya akan menegur penyalur KUR yang masih melanggar. “Temuan pelanggaran akan kita bawa ke Forum Pengawas KUR yang dipimpin BPKP,” kata Yulius.

Berdasarkan survei monev KemenKopUKM yang dilakukan pada Agustus-Oktober 2023 di 23 provinsi ditemukan beberapa pelanggaran. Survei monev itu melibatkan 1.047 debitur dan 182 cabang penyalur KUR dengan sebagian besar responden debitur KUR Mikro dan KUR Super Mikro yang memiliki kredit dengan plafon kurang dari Rp100 juta.

”Temuan tersebut di antaranya, terdapat 144 debitur atau 16,1 persen KUR mikro dan KUR super mikro dengan plafon sampai Rp100 juta dikenai agunan tambahan,” kata Yulius.

Selain itu, penggunaan KUR sebesar 93 persen dialokasikan untuk modal kerja, 6 persen digunakan untuk investasi, dan 1 persen digunakan untuk keperluan lainnya seperti merenovasi rumah, membeli kendaraan, dan lainnya. Lalu, terdapat 2 debitur (0,2 persen) yang merupakan PNS (guru dan PNS Dinas Pendidikan).

Lebih lanjut, Yulius menjelaskan penyaluran KUR sektor produksi belum optimal yaitu baru sebesar 53 persen dari target 60 persen (sektor makanan/minuman 23,2 persen, pertanian/peternakan 14,2 persen, dan jada 14,2 persen, sedangkan KUR sektor perdagangan sebesar 46,8 persen.

Temuan lainnya, terdapat 2 persen debitur dengan pinjaman KUR melebihi jangka waktu pinjaman yang ditetapkan, debitur KUR yang memiliki NIB baru sebanyak 27 persen, dan sisanya sebesar 72 persen debitur memakai SKU/SKUD.

Tak hanya itu, masih terdapat 4 persen penyaluran KUR merupakan penerima KUR yang sedang menerima kredit komersial (switching), hingga terdapat 2 persen debitur yang tidak sesuai dengan NIK-nya dengan yang tercatat di SIKP.

Hal tersebut dikarenakan KTP belum diperbaharui 50 persen, KTP sedang diperbaharui 25 persen, dan alasan lainnya 25 persen. “Terdapat juga 129 debitur atau 26,8 persen tidak memiliki NPWP dari 481 debitur KUR di atas Rp50 juta,” kata Yulius.

Selain itu, kata Yulius, ada beberapa temuan tambahan hasil monev pelaksanaan KUR. Di antaranya, KUR Kecil dengan plafon di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta dikenakan agunan tambahan yang tidak wajar, yaitu melebihi dari jumlah akad yang diterima.

Kemudian, terdapat 32 debitur KUR Kecil dengan plafon mendekati batas atas plafon KUR Mikro dengan kisaran Rp101 juta hingga Rp110 juta agar dapat dikenakan agunan tambahan oleh penyalur KUR. “Masih terdapat dana KUR yang diendapkan oleh penyalur KUR dengan cara diblokir atau ditahan beberapa bulan untuk digunakan sebagai jaminan,” kata Yulius.

Bahkan, kata Yulius, masih ditemukan sebagian kecil biaya-biaya tambahan seperti biaya administrasi dan biaya asuransi.

Oleh karena itu, Yulius menyebutkan, KemenkopUKM memberikan rekomendasi untuk penyaluran KUR ke depan. Pertama, perlunya penguatan mekanisme internal lembaga penyaluran KUR dalam memastikan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, serta memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan KUR untuk memastikan penyaluran KUR sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Kedua, seluruh stakeholder KUR, terutama penyalur KUR, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi pemberian informasi terperinci mengenai syarat pengajuan KUR sesuai dengan peraturan yang berlaku agar masyarakat, khususnya UMKM, bisa memahami kemudahan pengajuan KUR, serta menghindari adanya persyaratan tambahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Ketiga, perlu adanya peraturan tambahan yang jelas terkait kebijakan terhadap beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan, seperti biaya-biaya tambahan, pengendapan dana, mekanisme pengembalian agunan, dan lainnya,” ucap Yulius.

Yulius menambahkan, sebagai tindak lanjut tahun 2024, KemenkopUKM juga berencana melakukan kajian terkait dampak KUR terhadap perekonomian dan peningkatan berbagai aspek kehidupan melalui kerja sama dengan BRIN.

“Lebih dari itu, ke depan, kita akan terus meningkatkan kualitas penyaluran KUR dengan melahirkan para debitur baru KUR, tidak sekadar debitur yang sedang eksisting saat ini,” ujar Yulius.

Yulius menjelaskan, realisasi penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 6 Desember 2023 berdasarkan data SIKP sebesar Rp232,16 triliun atau sebesar 78,17 persen dari target sebesar Rp297 triliun kepada 4,15 juta debitur.(Jef)

koperasi dan ukm

Rampungkan Ajang Entrepreneur Hub 2023, MenKopUKM Ajak Mahasiswa Tak Takut Mulai Bisnis

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menutup dan merampungkan rangkaian acara Entrepreneur Hub 2023 setelah memasuki tahap glorifikasi final sebagai fase akhir dari ajang penumbuhan jiwa kewirausahaan dan wadah bertemunya para kolaborator yang dapat mendukung pengembangan kewirausahaan.

“Ajang Entreprenuer Hub diglorifikasi secara berkelanjutan untuk mendorong terciptanya wirausaha baru di kalangan generasi muda, terutama para mahasiswa,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki acara Entrepreneur Hub, Wirausaha Mudah #savelocalbusiness, di Universitas Katholik Parahyangan (Unpar) Bandung, Senin (4/12).

Kampus Unpar menjadi lokasi glorifikasi final sebagai tahap akhir pelaksanaan Entrepreneur Hub 2023. Glorifikasi sudah dilaksanakan di Kampus Undiknas, Denpasar pada 13 Oktober 2023 dan di Universitas Hasanuddin, Makassar pada 19 Oktober 2023.

“Upaya ini untuk mewujudkan visi kami dalam mencetak wirausaha by design. Kami juga mengajak para mahasiswa untuk memulai bisnis dengan memperkuat ide bisnisnya,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten percaya, saat ini brand lokal sudah banyak dilirik oleh investor asing. Seperti sepatu lokal yang sukses berkolaborasi dengan produk luar negeri. “Ini meyakinkan dan kembali memberikan semangat agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk luar negeri, kuncinya adalah kolaborasi dan jangan takut memulai,” ucap Teten.

Ia mengatakan, platform Entrepreneur Hub yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai amanat dari Perpres Nomor 2 Tahun 2022, untuk memfasilitasi para pihak bertemu dalam satu platform. Terutama mereka yang sedang mengembangkan ide dalam menumbuhkan usaha dengan basis potensi lokal.

“Dengan hal-hal tersebut, saat ini untuk menjadi wirausaha menjadi sangat mudah sehingga peluang untuk meraih kesuksesan tanpa batas sedemikian terbuka,” katanya.

Selain kecanggihan teknologi, program dan kebijakan Pemerintah yang mendukung, warga Jawa Barat terutama di kalangan anak muda, juga diuntungkan dengan kondisi lokal yang kondusif untuk mengelaborasi kreativitas dan inovasi.

“Entrepreneur Hub membantu mengembangkan mahasiwa untuk menjadi pebisnis. Bantuan pembiayaan dan enabler telah tersedia, sehingga diharapkan Unpar juga mampu menciptakan wirausaha baru dan menjadi pabrik entrepreneur,” kata MenKopUKM.

MenKopUKM mengatakan, dalam survei terkini, sebanyak 72 persen anak muda di Indonesia ingin menjadi pebisnis bukan lagi jadi karyawan atau pegawai, begitu juga di Asia tenggara.

Namun di sisi lain yang perlu diperhatikan adalah jangan hanya menciptakan entrepeneur namun ciptakanlan ekononomi baru. “Saya telah berbicara dengan beberapa rektor terkait keinginan menciptakan wirausaha baru dan ekonomi baru. Jangan lagi kehadiran wirausaha menjadi pesaing UMKM kecil lainnya,” ucap MenKopUKM.

Tak hanya itu, transformasi digital juga dinilainya harus terarah. Transformasi digital banyak bergerak di sektor hilir, jasa, dan pembiayaan. “Teknologi harus melahirkan ekonomi baru jangan hanya menambah pedagang-pedagang baru. Kita juga tidak mau banyaknya e-commerce luar negeri membakar uang dengan memberikan subsidi ongkir, sehingga terjadi apa yang kita sebut predatory pricing. Barang dijual semurah-murahnya, sehingga UMKM tak bisa bersaing,” katanya.

*Pengembangan Ide Bisnis*

Dalam kesempatan yang sama, MenKopUKM juga melakukan dialog dengan para mahasiswa yang menjadi peserta di Entrepreneur Hub yang digelar di Unpar.

Beberapa di antaranya, pemilik usaha tas dan aksesoris Fold and Flare, Ellen, yang tercatat sebagai mahasiswi semester tujuh. Ia menjalani usahanya selama setahun. Saat ini ia mampu meraih omzet hingga Rp20 juta per bulan.

Kemudian, pemilik usaha kopi Badja Coffee, Jeki Kurniawan, yang sukses meraih penghargaan atas kreasinya memberikan model bisnis tak hanya sekadar waralaba tetapi juga menjadi bisnis ramah lingkungan dengan berdagang kopi menggunakan sepeda listrik.

MenKopUKM mengatakan, mahasiswa jangan takut untuk memulai bisnis. “Jika ide sejak awal diperkuat, maka mudah dihubungkan dengan banyaknya enabler. Begitu juga dengan pembiayaan yang sudah banyak tersedia. Seperti di industri fesyen dan sepatu, rata-rata mereka belum punya pabrik tetapi bisa mengembangkan produk untuk riset dengan maklon,” katanya.

Sementara itu, Rektor Unpar Tri Basuki Joewono mengatakan, Unpar berusaha melakukan sesuatu yang relevan. Semua yang dilakukan diusahakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai dan berdampak. Unpar pun dipercaya untuk menyelenggarakan Entrepreneur Hub di Jawa Barat.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Hal ini menegaskan komitmen peran serta Unpar dalam mengembangkan pola pikir kewirausahaan. Terutama dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Tri.

Komitmen Unpar ditujukan dengan didirikan pusat studi pengembangan UMKM. Unpar juga memiliki inkubator bisnis dalam mengembangkan kewirausahaan mahasiswa dan telah menjadi bagian Global Entrepreneur Monitor sejak 2013 dalam rangka penguatan riset kewirausahaan kampus.

“Unpar bersama ILO juga telah mengembangkan modul score plus yang telah diterapkan berbagai UMKM di Jawa Barat. Kerja sama PLUT Jabar, Yayasan Dana Bakti Astra, dan berbagai ekosistem kewirausahaan, mulai dari 1.000 start-up kewirausahaan, Sevenpreneur, dan berbagai platform pengembangan lainnya,” katanya.

Bahkan, Unpar menjadikan mata kuliah kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib berbagai program studi. Pola pikir berwirausaha dibangun sejak semester awal dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempresentasikan ide bisnisnya kepada kampus.

Sepanjang 2023, Entrepreneur Hub telah dilaksanakan di 21 kota/kabupaten di 15 provinsi di Indonesia, dengan total sebanyak 2 ribu peserta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Kopontren Masuk Rantai Pasok Global Agar Tercipta Sumber Ekonomi Baru

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong koperasi pondok pesantren (kopontren) termasuk yang ada di Sumatra Utara untuk menjadi klaster pertumbuhan ekonomi baru, dengan terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar maupun global.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM (Stafsus MenKopUKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan M. Riza Damanik mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, UMKM Indonesia seharusnya bisa menjadi kiblat dari industri halal di kancah dunia.

“Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, serta jumlah pesantren lebih dari 39.000 dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang merupakan potensi untuk memulai pengembangan ekonomi berbasis rantai pasok. Dengan begitu UMKM kita bisa menjadi kiblat dari industri halal dunia,” kata Stafsus MenKopUKM Bidang Riza Damanik saat memberikan keterangannya di Jakarta, Senin (04/12).

Untuk mencapai hal tersebut, menurut Riza Damanik terdapat dua prasyarat dalam mewujudkan Indonesia sebagai kiblat industri halal dunia, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan memiliki inovasi teknologi.

“Dulu kekuatan negara-negara di dunia adalah mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA), siapa yang memiliki SDA berlimpah merekalah yang berkuasa. Namun sekarang sudah berubah, negara yang memiliki SDM yang kuat, mereka yang menguasai dunia,” ujar Riza Damanik.

Untuk itu Riza meyakini, kegiatan capacity building terhadap 30 pengurus Kopontren, dengan tema ‘Penguatan Manajemen Bisnis dan Rantai Pasok Pengembangan Usaha’ yang diselenggarakan pada 30 November hingga 3 Desember 2023 di Sumatra Utara, diharapkan mampu melahirkan pejuang ekonomi yang tangguh dan mandiri berbasis Kopontren.

“Punya SDA itu penting tapi lebih penting lagi punya SDM yang unggul,” kata Riza Damanik.

Riza mencontohkan Jepang yang menetapkan industri strategis nasionalnya pada industri otomotif dan elektronik, maka dalam waktu yang bersamaan sentra-sentra UMKM Jepang menjadi pendukung industri tersebut.

“Maka setiap kita menggunakan mobil buatan Jepang, sesungguhnya kita menggunakan spare part mobil dari UMKM Jepang. Kontribusi UMKM Jepang terhadap PDB-nya sudah lebih dari 60 persen, UMKM Jepang terhubung dengan rantai pasok usaha besar,” ucap Riza Damanik.

Riza juga meminta Kopontren di Sumatra Utara untuk mencontoh Kopontren Al-Ittifaq yang telah sukses terhubung dengan pasar ritel modern seperti AEON Mall, Superindo, dan lainnya.

“Setelah skema ini terjadi, koperasi mendapatkan pembiayaan, petani yang tadinya tidak mengakses pembiayaan menjadi bisa mengakses pembiayaan. Koperasi mendapat pembiayaan dari LPDB-KUMKM. Koperasi dapat membeli secara tunai ke petani. Rantai pasok inilah yang ingin dikembangkan,” kata Riza Damanik.

Senada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Naslindo Sirait yang menyampaikan, Kopontren mempunyai peran strategis, sebagai penggerak ekonomi bangsa.

“Pondok pesantren menjadi pendorong dan penggerak koperasi di desa, dan membangun sosio kultral, yaitu pentingnya berkelompok tumbuh secara ekonomi dan sosial,” kata Naslindo Sirait.

Ia juga berkomitmen untuk mengembangkan Kopontren di Sumatra Utara untuk bisa terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar sehingga mampu menciptakan sumber ekonomi baru.(Jef)

koperasi dan ukm

LPDB-KUMKM dan KB Kookmin South Korea Jajaki Kerja Sama Joint-Financing untuk Dukung Industri Nasional

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id)- Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan, LPDB-KUMKM menjalin penjajakan kerja sama dengan KB Kookmin South Korea.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, menyampaikan beberapa inisiatif kerja sama yang dibicarakan saat pertemuan dengan Mr. Kang Nam Che selaku Director Of Global Business Group KB Financial Group adalah kerja sama joint-financing.

Adapun kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pelaku usaha terintegrasi dalam rantai pasok industri multinational.

Hal ini diungkapkan Supomo setelah melakukan lawatan kerja ke Korea Selatan bersama dengan Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto, dan Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Jarot Wahyu Wibowo di KB Kookmin Bank IT Center dan KB Kookmin Bank Head Office di Seoul, South Korea.

“Skema joint financing ini dirancang untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia, terutama yang terhubung dengan perusahaan multinational seperti Hyundai. Hyundai, yang memiliki pabrik dan suplier-suplier lokal di Indonesia, dapat memanfaatkan ekosistem bisnis koperasi LPDB-KUMKM untuk mendukung industri-industri kecil di Indonesia,” ungkap Supomo dalam keterangannya.

Supomo meyakini, kerja sama ini dapat memperkuat ekosistem bisnis koperasi dan memberikan dukungan finansial bagi industri-industri kecil di Indonesia yang terkait dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan.

“Melalui sinergi ini, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan industri nasional dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Dan membuka pasar ekspor bagi industri dalam negeri,” lanjut Supomo.

LPDB-KUMKM dan KB Kookmin South Korea berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sebab selama ini hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan terus terjalin harmonis, baik dari sisi kerja sama ekonomi, hingga sektor lainnya,” kata Supomo.

KB Kookmin South Korea dan LPDB-KUMKM sepakat kondisi ekonomi global dan geopolitik menjadi tantangan bersama dalam mewujudkan ekosistem bisnis koperasi untuk mendorong para pelaku usaha di Indonesia untuk masuk dalam rantai pasok global melalui peluang ekspor ke berbagai industri di Korea Selatan.

“Melalui skema ini LPDB KUMKM siap menopang kebutuhan para pelaku usaha melalui koperasi,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut delegasi LPDB KUMKM turut meninjau penerapan digitalisasi dari IT Center KB Kookmin Bank South Korea, Direktur Utama LPDB-KUMKM didampingi oleh Mr. Park Tae Jin selaku Head of Insfastructure & System KB Kookmin Bank IT Center untuk melihat penerapan teknologi yang bekerja 24 jam non-stop untuk melayani nasabah dari KB Koomin Bank di seluruh dunia.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM dan PTI Perkuat Komitmen Bangun Inkubator Bisnis untuk Disabilitas

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama start-up Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) memperkuat komitmen untuk membangun beberapa badan usaha disabilitas untuk menjadi inkubator bisnis seperti INWIDITA.

“Kerja sama ini terdiri dari 6 jenis usaha disabilitas yang akan mendapatkan pelatihan capacity building dan business matching untuk mencari investor yang cocok dengan badan usaha tersebut,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam acara bertajuk Karya Tanpa Batas 2023 (KTB 2023) untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Minggu (3/12).

MenKopUKM menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan daya saing, para sahabat disabilitas, sehingga ia secara khusus mengapresiasi PTI atas inisiatifnya menggelar ajang bagi para Sahabat Disabilitas untuk mengikuti pameran, pentas seni, dan bazaar usaha.

Ia mengatakan KemenKopUKM fokus berkolaborasi dengan PTI untuk membuat ekosistem usaha bagi para penyandang disabilitas. “Dan saya kira kerja sama ini cukup baik karena dari PTI berhasil juga menggandeng para pebisnis untuk bisa menjadi tempat belajar, magang dari para disabilitas, termasuk juga menyerap lapangan kerja dari pelanggan disabilitas,” kata Menteri Teten.

Menurut Teten, pendekatan tersebut sangat baik untuk mengajak semua pihak untuk memberi ruang dan kesempatan untuk belajar bagaimana disabilitas bisa mengembangkan diri dan talentanya di berbagai bidang termasuk seni, kegiatan usaha, dan keterampilan yang lainnya.

“Inilah yang dibutuhkan, termasuk kami sekarang ada 3 platform aplikasi digital yang nanti akan sangat membantu para disabilitas, ini yang sedang kita inkubasi, sedang kita carikan juga dukungan pembiayaan investornya,” katanya.

Ada setidaknya tiga aplikasi digital yang dikembangkan start-up berbasis disabilitas saat ini sudah mulai mendapatkan pembiayaan. Terkait dengan dukungan terhadap disabilitas, ada beberapa start-up yaitu Silang, Hear me, dan Deep Marketer yang saat ini bisnisnya sudah mulai berjalan dengan baik.

“Harapannya adalah selain dukungan untuk para disabilitas juga kita memikirkan bagaimana ekosistem kewirausahaan atau semangat untuk memiliki jiwa korsa di lingkungan disabilitas. Dari segi pembiayaan, Investor saat ini masih sedang berproses seiring dengan usaha yang mereka lakukan,” katanya.

Merujuk pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, jumlah penyandang disabilitas Indonesia mencapai 28,05 juta orang, dan 22 persen di antaranya berada pada kelompok usia produktif.

Meski akses dan keterjangkauan pendidikan bagi penyandang disabilitas terus meningkat, tetapi hingga tahun 2020 sebanyak 72 persen penyandang disabilitas bekerja di sektor informal (Indeks Kesejahteraan Sosial 2020).

Hal ini menggambarkan tingginya potensi penyandang disabilitas sebagai wirausaha, konsumen, dan pekerja profesional. Dapat diasumsikan bahwa peningkatan akses dan kesempatan penyandang disabilitas, baik di tingkat global maupun nasional akan memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas.

Ketua Umum PTI Myra Winarko mengatakan saat ini sudah ada beberapa usaha sahabat disabilitas yang masuk dalam inkubator bisnis PTI yaitu Jagoan, Puka, Cidco, Asih Budi, Tabspace, juga usaha rintisan dari peserta pelatihan yaitu Touch n Glo (make up artis), Flower Kindness (pelatihan merangkai bunga), dan Cloud (pelatihan kuliner). Juga ada booth Koperasi PTI yang memamerkan usaha dari anggotanya.

Uhtuk pengembangan usaha dalam inkubator bisnis tersebut mereka menjalin kerja sama dengan fintech DANA melalui penandatanganan MOU untuk program Disabilitas Berdaya.

“Kami akan terus melakukan kegiatan untuk kemajuan penyandang disabilitas sehingga suatu ekosistem bisnis disabilitas dapat tercipta,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Ajak STIE AMKOP Makassar Kembangkan Riset Model Bisnis Pendukung Hilirisasi

Tinggalkan komentar

Makassar:(globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akademi Koperasi (STIE AMKOP) Makassar untuk mengembangkan riset model bisnis yang fokus mendukung hilirisasi dan industrialisasi.

“Guna mewujudkan industrialisasi, tentu SDM yang berkualitas untuk dapat mengolahnya juga diperlukan. Maka dari itu, peran perguruan tinggi sangat penting salah satunya untuk riset model bisnis terkait hilirisasi dan industrialisasi,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Kuliah Umum di STIE AMKOP Makassar bertajuk Membangun Wirausaha yang Berdaya Saing Menuju Indonesia Maju 2045 di Makassar, Sabtu (2/12).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Teten menambahkan, suatu daerah harus dapat memanfaatkan keunggulan domestiknya, dan untuk di Makasar salah satunya rumput laut.

“Rumput laut merupakan salah satu kekayaan kita yang hingga sat ini belum dimaksimalkan. Padahal rumput laut, bisa menjadi produk pengganti gandum dalam pembuatan tepung untuk seperti mie,” kata Menteri Teten.

Untuk itu ia mendorong pihak STIE AMKOP untuk melakukan riset model bisnis terkait produk turunan dari rumput laut.

“Sehingga kita tidak lagi menjual rumput laut dalam bahan mentah, sehingga bisa dibuat produk turunannya. Itulah suatu proses hilirisasi,” kata Teten.

MenKopUKM mengatakan, Indonesia saat pertengahan 1980an memasuki masa industrialisasi yang berorientasi ekspor. Ketika itu mulai masuk investasi asing seperti pabrik sepatu, garmen, tekstil, elektronik, dan lainnya. Tapi industri yang mengandalkan buruh murah hanya menjadi _sunset industry_. Maka sekarang terjadi deindustrialisasi

“Belajar dari industrialisasi, hari ini industrialisasi yang mau dikembangkan adalah yang berbasis keunggulan domestik atau bahan baku dalam negeri yaitu tambang yang selama ini kita ekspor barang mentahnya. Jadi harus melakukan hilirisasi. Selain tambang, hasil perkebunan, kelautan dan perikanan juga akan dikembangkan melalui hilirisasi,” kata Menteri Teten.

Oleh karena itu, pada kesempatan itu pula MenKopUKM mengajak mahasiswa agar memberikan kontribusi terbaik untuk turut mewujudkan Indonesia menuju negara maju di 2045.

“Indonesia diprediksi punya potensi besar untuk menjadi 4 kekuatan ekonomi besar dunia 2045. Ini potensi yang menurut saya harus disiapkan dengan baik karena banyak negara yang sudah masuk dalam negara pendapatan menengah terperangkap dan tidak naik kelas,” kata

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan, Indonesia harus merasa terpacu dengan kemajuan Korea Selatan. Negara yang kemerdekaannya hanya berbeda 2 hari dengan Indonesia tersebut dikatakan sudah sangat maju dan perekonomiannya kuat.

Bahkan dari sisi pendapatan per kapita, Korea Selatan sudah mencapai 36.000 dolar AS sementara Indonesia masih tercatat sebesar 4.500 dolar AS.

“Kita negara yang besar sekali. Punya segalanya. Mudah-mudahan emosi dan harga diri kita teganggu karena kita negara kaya tapi kalah dari Korea Selatan. Mereka itu sama pernah dijajah Jepang, padahal mereka serumpun. Rasa sakit terhadap Jepang dipakai untuk memotivasi produktivitas mereka. Sekarang terlihat Korea Selatan dikenal dunia. Alat elektronik rumah tangga dari Korea. Otomotif juga. Saya mau kita semua merasa terusik dan termotivasi untuk maju,” kata Menteri Teten.

Untuk menjadi negara maju, pemerintah saat ini telah menyiapkan berbagai strategi seperti membangun infrastruktur agar mampu melahirkan pusat ekonomi baru, modernisasi birokrasi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menteri Teten menjelaskan Bank Dunia telah memberikan catatan bahwa Indonesia perlu menyiapkan lapangan kerja lebih berkualitas untuk kelas menengah. Maka dari itu, pemerintah sedang melakukan pendekatan industrialisasi yang mengandalkan keunggulan domestik.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bata Ilyas, Jamaluddin Bata Ilyas menambahkan bahwa koperasi menjadi bagian dari fondasi ekonomi Indonesia yang merupakan ekonomi berbasis kerakyatan di mana koperasi dan UMKM menjadi tumpuan ekonomi.

“Merupakan tradisi di kampus kami mengundang petinggi negara dan ilmuwan untuk menyampaikan strategi keilmuan, regulasi, informasi, agar bisa menjadi referensi dalam pembelajaran. Kehadiran MenKopUKM dapat memperkuat ekonomi kerakyatan di sini,” ujar Jamaluddin.

Sementara itu, Ketua STIE AMKOP Makassar Bahtiar mengatakan hanya ada 3 perguruan tinggi yang fokus dalam pengembangan koperasi yaitu IKOPIN di Bandung, AMKOP di Palembang, dan AMKOP di Makassar.

“Kehadiran MenKopUKM tentu akan membuka pandangan kita mengenai pengembangan koperasi termasuk mengenai digitalisasi yang perlu dikembangkan,” kata Bahtiar.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Yakin Industri EV Indonesia Ciptakan Ekonomi Baru dan Buka Lapangan Kerja

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meyakini, industri Electric Vehicle (EV) di Indonesia mampu menciptakan ekonomi baru dan peluang besar bagi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja yang inovatif.

“EV mampu menciptakan ekonomi baru sehingga harus ditumbuhkan untuk menciptakan lapangan kerja. Karena selama ini, sebanyak 97 persen lapangan kerja disediakan oleh sektor mikro informal. EV menjadi ekonomi baru setelah industri kelapa sawit yang diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi nasional,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Closing Ceremony Inabuyer EV Expo 2023 di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

MenKopUKM berharap, semakin banyak pelaku UMKM di sektor otomotif dapat masuk ke dalam ekosistem EV sebagai penyedia suku cadang, distributor, dealer, penyedia layanan pengisian daya, bengkel konversi kendaraan listrik, dan berbagai turunan usaha lainnya. Hal ini bukan semata untuk memberikan keberlanjutan usahanya, tapi juga mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik yang lebih inklusif.

“Saya dari awal meyakini industri EV akan mengubah struktur industri otomotif dunia, termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia punya market besar. Bahkan bukan tidak mungkin, nantinya pedagang ice cream, pedagang bakso dan sate tak lagi pakai gerobak, tapi pakai motor listrik,” kata MenKopUKM.

MenKopUKM pun turut senang, sebab dalam setahun terakhir ini sudah ada sebanyak 58 brand yang memproduksi EV di dalam negeri. Bahkan ada yang TKDN nya sudah mencapai 60 persen, lebih tinggi dari aturan TKDN sebesar 40 persen. Dirinya juga meyakini, jumlah brand EV pun akan terus tumbuh.

“Karena penyediaan bukan hanya ke lembaga Pemerintahan tetapi juga secara perorangan. Kami mendukung lingkungan yang lebih baik. Serta memunculkan lebih banyak lagi pelaku UMKM, di mana nanti kebutuhan sparepart-nya diproduksi dengan konsep rantai pasok. Saya optimistis kita bisa bersaing dengan brand besar dari luar negeri, baik dari sisi harga maupun kualitas,” ujar Menteri Teten.

Namun perlu diakui, jumlah bengkel konversi motor saat ini masih terbatas. Inilah sebabnya KemenKopUKM turut serta memberikan dukungan nyata dengan menyediakan fasilitas di Smesco sebagai bengkel konversi motor listrik.

Smesco secara konsisten memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar mereka memiliki kemampuan dalam melakukan konversi dari motor berbahan bakar ke motor listrik. Langkah ini membuka kesempatan lebih luas bagi mereka untuk terlibat aktif dalam industri yang sedang berkembang ini.

“Saya harap, dukungan yang terus-menerus dari Pemerintah, BUMN, usaha besar, dan asosiasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui Green Electric Mobility sangat penting,” ujarnya.

Langkah ini, kata Menteri Teten, memungkinkan Indonesia untuk berperan dalam rantai pasok global kendaraan listrik, mendorong kemajuan industri sepeda motor listrik lokal, dan juga meningkatkan TKDN, serta kapasitas produksi secara keseluruhan.

Perkembangan EV di Indonesia, kata Teten, sudah sangat luar biasa. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) pun siap mendukung dengan melakukan penyediaan skema pembiayaan KUR Klaster hingga Rp500 juta.

“Nanti asosiasi bisa menjadi penjamin serta katalis untuk menyalurkan KUR Klaster. Saya harapkan pasti ini meningkat. Kita ingin semua fokus dukung brand lokal. Sementara, daerah juga harus mendukung dengan membuat aturan mengenai kesehatan lingkungan,” ujarnya.

MenKopUKM turut mengapresiasi dan berterima kasih kepada HIPPINDO dan Aismoli, serta semua pihak yang terlibat dalam mendukung acara Inabuyer EV Expo 2023.

“Event ini menjadi wadah yang luar biasa untuk mempromosikan kendaraan listrik ramah lingkungan, produk lokal yang patut kita banggakan karena diproduksi, didistribusikan, bahkan diekspor ke luar negeri,” katanya.

*Peningkatan Transaksi*

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi mengatakan, banyak negara yang menyatakan minat dan mendukung industri EV di Indonesia. Hal itu terbukti dengan kehadiran perwakilan negara seperti China, Vietnam, maupun Thailand yang hadir dalam event tiga hari Inabuyer EV Expo 2023 di Jakarta.

Tak hanya itu, kegiatan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini pun telah mencatatkan beberapa peningkatan transaksi dan komitmen dari pihak buyer (meliputi Kementerian/Lembaga, swasta, maupun perorangan) dengan para pelaku atau pemilik brand EV yang hadir dalam kesempatan tersebut.

“Inabuyer EV Expo 2023 mencatatkan nilai transaksi B2C (Business to Customer) sebanyak 156 unit dengan nilai sebesar Rp2.086.456.000. Serta potensi B2B (Business to Business) dan B2G (Business to Government) sebanyak 32.431 unit dengan nilai Rp423.562.990.000,” kata Budi.

Selain itu, Inabuyer EV Expo 2023 juga menghasilkam mandatory K/L termasuk BUMN untuk secara bertahap mengganti kendaran konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik. “Saya harap, kalau bisa harus ada tim pengawas dalam menjalankan mandatory ini. Kami pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves),” kata Budi.

Sementara itu, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menambahkan, saat ini pihaknya telah merespons terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022, tentang penggunaan Kendaraan Motor Listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas Pemerintah, dengan memunculkan etalase mobil dan motor listrik berbasis baterai di e-katalog.

“Dengan adanya etalase tersebut, setiap instansi pemerintah yang berbelanja di e-katalog tentu saja akan mudah untuk memilih produk-produk ramah lingkungan khususnya kendaraan listrik,” kata Hendrar.

Sampai 29 November 2023, Hendrar menyebutkan nilai transaksi pada platform e-katalog telah mencapai Rp188,3 triliun. Untuk pengadaan kendaraan bermotor, ada di dalam 5 besar transaksi besar.

“Transaksi kendaraan bermotor mencapai Rp6,71 triliun. Sedangkan khusus untuk kendaraan motor berbasis listrik baru mencapai Rp195 miliar atau setara 2,91 persen,” ujarnya.

Hendrar juga berharap, kegiatan Inabuyer EV Expo 2023, dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengimplementasikan aspek keberlanjutan lingkungan melalui pengadaan barang/jasa Pemerintah.(Jef)

koperasi dan ukm

Kolaborasi KemenKopUKM-WWF Indonesia Kendalikan Populasi Sampah Plastik Melalui Koperasi

Tinggalkan komentar

Bogor:(globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan organisasi lingkungan World Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia untuk mengendalikan populasi sampah plastik melalui wadah koperasi.

“Ini menjadi langkah konkret melalui kesepakatan kerja sama antara KemenKopUKM dengan WWF Indonesia, selain untuk mengakselerasi pembinaan usaha kecil serta koperasi dengan penguatan kelembagaan, juga menjadi ikhtiar bersama mengendalikan populasi sampah plastik yang terus bertambah,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim saat membuka Forum Diskusi Terpumpun Layanan Pengelolaan Aspirasi, di Bogor, Kamis (30/11).

Menurut Arif, Koperasi dan Bank Sampah memiliki kaitan erat dalam konteks pengelolaan sampah plastik dan pembangunan berkelanjutan. Di mana koperasi dapat terlibat dalam pendirian dan pengelolaan bank sampah, sekaligus menjadi motor penggerak dalam pendirian bank sampah di tingkat komunitas.

“Anggota koperasi dapat bersama-sama menciptakan bank sampah sebagai langkah untuk meningkatkan pengelolaan sampah, sekaligus menciptakan sumber daya tambahan untuk anggota koperasi,” ujar Arif.

Arif mengungkapkan, pentingnya kelembagaan berbasis koperasi untuk mengurangi populasi sampah plastik juga d ilatarbelakangi oleh peningkatan sampah yang terjadi setap tahunnya. Sebagai contoh, Arif menyebut Provinsi DKI Jakarta yang jumlah sampahnya telah mencapai 7,4 ribu ton setiap harinya.

“Pemerintah mencari berbagai solusi, dan salah satu cara yang banyak diterapkan saat ini adalah membuat sebuah tempat pengolahan sampah berskala kecil hingga besar yang disebut Bank Sampah,” kata Arif.

Dalam konteks keberlanjutan produk plastik, Arif menyebutkan bahwa konsep ekonomi sirkular dapat diterapkan melalui beberapa cara, Mulai dari daur ulang, upcycling plastik sebagai campuran aspal, hingga mengubah plastik bernilai ekonomi rendah menjadi bahan bakar atau energi.

Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas, Arif mengungkapkan bahwa pendekatan ekonomi sirkular memberikan dampak berarti bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di mana dari segi ekonomi berpotensi menumbuhkan PDB senilai Rp593 triliun sampai Rp638 triliun pada 2030. “Dari jumlah ini sektor lingkungan dapat mengurangi volume sampah hingga 18,53 persen pada 2030 dan menyerap tenaga kerja 4,4 juta orang,” ungkap Arif.

Arif juga mengapresiasi WWF Indonesia atas komitmennya dalam memperhatikan pengelolaan sampah dan daur ulang hingga tingkat komunitas, khususnya pada praktik pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, CEO Yayasan WWF Indonesia Aditya Bayunanda mengatakan bahwa WWF Indonesia telah meluncurkan program “Plastic Smart Cities” dengan misi mendorong kota hingga pusat kegiatan pesisir untuk mengurangi kebocoran sampah plastic ke alam hingga 30 persen pada tahun 2030.

“WWF Indonesia melalui Plastic Smart Cities berkomitmen untuk mendukung dan berkolaborasi memajukan setiap usaha yang dijalankan oleh mitra-mitra kami dalam kelembagaan Koperasi,” ucap Aditya.

Aditya menambahkan, koperasi sebagai soko guru perekonomian bukan hanya sekadar menjadi entitas bisnis, namun juga menjadi pilar ekonomi berkelanjutan yang akan banyak membantu kemajuan kegiatan usaha, salah satunya bank sampah.(Jef)