Arsip Tag: Belanja pemerintah

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak Kementerian/Lembaga dan Pemda Maksimalkan Belanja Produk Lokal di E-Katalog

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong percepatan penyerapan 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri, dengan mengajak seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar memaksimalkan pembelian produk UMKM melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

“Kami ingin Pemda tidak hanya mendorong UMKM agar onboarding, tetapi juga mendorong satker-satkernya agar memaksimalkan belanjanya melalui e-katalog,” kata Staff Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing KemenKopUKM Eddy Satriya pada Talkshow bertemakan Meretas Hambatan Belanja Produk Dalam Negeri sebagai rangkaian acara Business Matching Tahap IV di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/10).

Eddy mengatakan, dalam merealisasikan belanja produk dalam negeri oleh pemerintah, terdapat dua sisi yang harus didorong, yakni sisi supply dari UMKM yang onboarding pada e-katalog, dan sisi demand dari Kementerian/Lembaga yang memiliki anggaran agar mendorong satkernya untuk meningkatkan alokasi belanja melalui e-katalog LKPP.

Pemerintah dan pelaku UMKM juga harus berkolaborasi agar bisa mengambil alih pembelian produk dari luar negeri, di mana produk lokal sekarang memiliki potensi yang luar biasa, contohnya adalah produk alat-alat kesehatan yang saat ini sudah banyak yang bisa diproduksi secara mandiri di dalam negeri.

“Potensi produk dalam negeri sangat besar, bahkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya banyak yang sudah di atas 75 persen, ini menjadi modal awal untuk kita,” kata Eddy.

Eddy juga mengajak pemerintah daerah untuk turut membina UMKM, karena menurutnya Pemerintah Pusat terkadang terlalu jauh untuk bisa menjangkau UMKM di daerah-daerah, sehingga diperlukan sinergi baik bersama Pemda maupun asosiasi-asosiasi untuk membina dan mendampingi UMKM.

Dalam memberikan solusi atas hambatan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM, KemenKopUKM juga telah menyediakan berbagai program, mulai dari kemudahan akses pembiayaan hingga legalitas usaha.

“KemenKopUKM juga telah menyediakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp373 triliun, serta dana bergulir LPDB yang dikhususkan bagi koperasi, agar bisa mendorong UMKM untuk berkoperasi sehingga lebih mudah mengakses pembiayaan,” kata Eddy.

Sedangkan dalam mengatasi hambatan dari segi legalitas usaha, Eddy menjelaskan KemenKopUKM secara konsisten melakukan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM, termasuk memfasilitasi pembuatan NIB, PIRT, HKI, hingga Sertifikasi Halal.

Melalui event-event seperti ini pula, Eddy berharap KemenKopUKM akan banyak menerima masukan, baik antar pembuat kebijakan maupun pelaku UMKM, untuk terciptanya solusi yang efektif bagi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam negeri.

Acara Business Matching Tahap IV ini digelar di Nusa Dua, Bali, pada 5-6 Oktober 2022. Di mana KemenKopUKM turut berpartisipasi dengan menyediakan 6 booth, yang didominasi oleh pelaku UMKM yang bergerak di bidang alat kesehatan.(Jef)

koperasi dan ukm

Pemerintah Berkomitmen Dorong UMKM Papua Tumbuh dan Berkembang

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Pemerintah berkomitmen mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah/Ultra Mikro (UMKM/UMi) lokal Papua tumbuh dan berkembang.

Demikian ditegaskan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam sambutannya secara virtual di puncak acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dengan tema “Binar Digital Papua” di GOR Cenderawasih, Jayapura, Papua, Rabu (24/8).

Tanah Papua yang membujur di kawasan paling timur Indonesia, dipandang Johnny menyimpan berbagai keindahan alam dan kekayaan budaya yang memesona. Kondisi tersebut menjadikan Papua menyimpan banyak potensi yang dapat menjadi unggulan dalam bidang fesyen, kuliner, dan kriya.

“Di tengah momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai angka 5,44 persen (year on year/yoy) di kuartal dua tahun ini, UMKM/UMi perlu terus didorong pertumbuhannya,” kata Menkominfo Johnny.

Kondisi ini pulalah yang mendorong pemerintah memilih Kota Jayapura sebagai tuan rumah Puncak Bangga Buatan Indonesia bertajuk “Binar Digital Papua”. Gelaran kegiatan tersebut pun akan mendorong pelaku UMKM/UMi di Papua tetap adaptif di era pandemi saat ini.

“Sejak Mei 2020, Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan Gernas BBI yang merupakan wujud dukungan Pemerintah terhadap produk dalam negeri, terkhusus produk-produk hasil UMKM/UMi agar mampu bersaing di masa pandemi COVID-19,” ungkap Menkominfo.

Karena itulah, Menkominfo menegaskan Gernas BBI memiliki misi untuk mendorong penguatan branding dan pemanfaatan teknologi digital bagi produk-produk artisan lokal, sekaligus mendorong konsumen untuk membeli produk-produk UMKM/UMi dalam negeri.

Acara puncak Gernas BBI “Binar Digital Papua” diramaikan dengan pameran produk UMKM, pertunjukan tarian budaya Papua, artis Papua, fashion show, peresmian Binar Digital Papua, dan lainnya.

Festival Kopi Papua yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) juga meramaikan puncak Gernas BBI di depan GOR Cenderawasih, Jayapura. Festival berlangsung sejak 23-27 Agustus 2022.

Pembukaan acara puncak Gernas BBI Rabu (24/8) diawali dengan pertunjukan Tarian Tifa dari Sanggar Hen Tecahi Abepura dan Tarian Pangkur Sagu oleh Sanggar Papua Melanesia. Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan Tifa.

Acara ini juga dihadiri secara online oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Kemudian secara offline hadir, Gubernur Papua Lukas Enembe yang diwakili Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Papua, Y. Derek Hegemur, Staf Ahli Mendagri, Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM Kemenkop UKM, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R. M. Manuhutu, dan Kepala Grup Perlindungan Konsumen DPUPK Bank Indonesia.

Hadir pula Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, Staf Khusus Menkominfo, Philip Gobang, Direktur Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Septriana Tangkary.(Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

Presiden Tegas Meminta Jajarannya Belanja Produk Lokal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-– Pemerintah terus menggenjot belanja produk dalam negeri, melalui Program Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI). Hal ini dikatakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, yang mulai membaik.

Presiden, saat memberikan arahan dan evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), di Jakarta Convetion Center (JCC) pada Selasa, 24 Mei 2022 meminta, semuanya harus mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk belanja produk lokal.

“Seperti yang disampaikan di Bali, karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan ABPD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) uang rakyat, jangan kita belikan barang impor. Keliru besar kalau kita lakukan hal itu,” ujar Kepala Negara.

Presiden pun mengingatkan para menterinya untuk tidak main-main dengan arahannya tersebut, karena Ia akan selalu mengikuti pertemuan Aksi Afirmasi BBI ini, yang diselenggarakan setiap dua bulan. Presiden akan selalu meminta evaluasi kemajuan program tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyoroti peran pimpinan satuan kerja, khsusnya pejabat eselon satu dan dua yang merupakan penentu utama kebijakan dalam melakukan belanja barang atau jasa produk dalam negeri.
“Sekali lagi APBN jangan untuk beli barang-barang impor. Dan yang hadir disini terutama eselon satu eselon dua, Sekda (sekretaris daerah) adalah pengambil kebijakan. Pengambil keputusan, pelaksana kebijakan besarnya itu ada di Menteri dan Wali Kota. Tapi pelaksananya di bapak ibu semuanya, sehinga kita undang biar kita miliki pemikiran yang sama,” tegas Presiden.

Lebih lanjut Presiden juga meminta Gubernur, Wali Kota, dan Sekda untuk segera memasukkan produk-produk lokal unggulan daerah masing-masing ke dalam e-katalog lokal.
Sebab, dari seluruh 514 Kabupaten dan Kota di 34 Provinsi di Indonesia, hanya 46 Pemda yang memiliki e-katalog, walaupun persyaratannya sudah dipermudah, dari sebelumnya ada delapan langkah menjadi dua langkah.

“Padahal untuk membangun e katalog lokal syaratnya tidak seperti dulu. Dulu memang rumit, sekarang sangat simple, gampang sekali. Sekali lagi saya minta kepala daerah, sekda segera dilakukan produk-produk lokal, produk unggulan daerah masuk ke e-katalog lokal,” tutur Kepala Negara.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya dukungan-dukungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) hingga asosiasi pengusaha lainnya untuk mendukung serta mendorong pelaku UMKM lokal lebih kreatif serta inovatif. Sehingga, produk-produk yang ditawarkan memiliki desain yang unik, serta memliki kualitas produk yang baik.

“Barang-barang lokal harus bisa masuk ke dalam e-katalog lokal. Semuanya harus bisa. Semuanya akan berputar. Kalau permintaan banyak, akan menambah lapangan kerja, dan akhirnya membuka lapangan kerja. Ini tujuan kita,” lanjutnya.

Presiden menekankan agar produk-produk lokal yang dihasilkan semakin menarik minat konsumen, khususnya K/L dan Pemda, dan mampu bersaing dengan produk impor sejenis. Tujuan besarnya mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
“Sehingga nanti semakin banyak produk lokal, produk unggulan daerah semuanya masuk ke e-katalog dan itu akan mentrigger ekonomi daerah dan itu saya pastikan akan membuka lapangan kerja di daerah tanpa kita sadari,” tukasnya.

Longgarkan SNI

Di hadapan Menterinya, Presiden juga menyoroti aturan Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagai syarat masuk e-katalog.
Dengan persyaratan SNI saat ini, dinilai Kepala Negara masih menyulitkan banyak barang masuk e-katalog, seperti batu bata, pasir, makanan ringan dan lainnya sehingga jumlahnya terbatas.
“SNI sekarang tidak wajib. Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan harus SNI. Contoh helm harus SNI, kabel SNI. Tapi kalau batu bata masak minta SNI. Kapan bisa masuk ke e-katalog? gak mungkin. Logika kita kadang nabrak-nabrak, batu diminta SNI, pasir diminta SNI, bata diminta SNI,” tutur Presiden.

Kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Presiden meminta untuk mempermudah proses Standar Nasional Indonesia (SNI) agar pelaku UMKM lebih mudah memasukan produknya ke dalam e-katalog. Saat ini terdapat 340 ribu produk dengan target di atas satu juta produk yang telah masuk ke dalam e-katalog hingga akhir tahun.

“Saya sampaikan kepada kepala LKPP, jangan ruwet-ruwet kayak dulu. SNI tidak wajib, dulu wajib memang. Sekarang tidak wajib. Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan, harus SNI,” tegas Jokowi.
Namun begitu, Presiden mewanti-wanti agar barang-barang yang masuk e-katalog harus benar-benar produk lokal, bukan hanya merek lokal tapi sebenarnya barang impor.

“Banyak yang impor dan model agregator bermerek di e-katalog. Ini yang harus dihindari, casing lokal dalamnya impor, hati-hati dengan ini. Kalau ini bisa kita lakukan dan akan terbuka lapangan kerja sangat besar karena belanja barang dan jasa ratusan triliun bisa mendongkrak ekonomi kita, pasti itu,” pungkas Presiden.(Jef)

koperasi dan ukm

Optimis Belanja Produk Lokal Pemerintah Capai Rp500 Triliun

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Belanja produk lokal yang dihasilkan para pelaku UMKM dan koperasi sebagaimana data LKPP sampai dengan 26 April 2022 baru mencapai Rp96,2 triliun, dari Rencana Umum Pengadaan Tagging Produk Dalam Negeri sebesar Rp493,3 triliun.

Dalam mendorong Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), maka dilaksanakan Pameran dan Temu Bisnis Tahap II dari tanggal 11 -26 April 2022 di Jakarta.

“Alhamdulillah acara puncak pameran dan temu bisnis telah selesai dilaksanakan, banyak potensi, komitmen, dan transaksi yang dihasilkan. Seluruh K/L, Pemda, BUMN, dan penyedia (UMKM dan Koperasi) berperan aktif dalam kegiatan ini, kurang lebih 1.600 partisipan yang hadir dalam acara ini,” kata Teten.

Pameran itu menampilkan lebih dari 400 UKM teknologi tinggi antara lain AVS Simulator tank, mobil dan las simulator, femicam- detektor kanker rahim, robotik tele, presents telediagnosa dokter, serta ARTS artificial inteligent roboti trainer set. Ada pula oksigen generator, pengukur kualitas air digital, MPoin – thorn water tank, dan dehidrator, pengering sayur-sayuran.

“Temu Bisnis dilaksanakan antara penyedia dan 10 K/L dan 10 Pemda dengan Rencana Umum Pengadaan Produk Dalam Negeri terbesar menghasilkan potensi pengadaan sebesar Rp1,55 triliun,” kata Teten.

Selain itu, telah dilaksanakan pula fasilitasi oleh
Kementerian PUPR berupa penandatangan 10 komitmen antara pemenang tender dan penyedia bahan baku lokal senilai Rp1,95 triliun. Ada pula penandatanganan 92 kontrak di 10 K/L dan 10 Pemda dengan RUP PDN terbesar, nilai Rp1,79 triliun selama April 2022.

Teten mengatakan kegiatan temu bisnis biasanya menghubungkan antara Business To Business (pelaku usaha dan pelaku usaha). “Maka melalui kegiatan ini kami mencoba menjembatani pemerintah dan pelaku usaha, yang tentunya terdapat langkah pengadaan yang berbeda, namun terus diupayakan penyederhanaan dan penerapan good governance,” katanya.

Selanjutnya target 1 juta produk masuk dalam ekatalog, ia mengajak peran aktif seluruh K/L, Pemerintah Daerah, asosiasi UMKM, marketplace untuk melakukan pendampingan kepada para UMKM.

Menteri Teten yakin dengan meningkatkan konsumsi pemerintah dan BUMN terhadap produk dalam negeri nantinya mendorong kepercayaan dunia usaha (swasta) pada produk dalam negeri, yang potensi permintaannya sangat besar.

“Saya optimistis realisasi pengadaan pemerintah bagi Produk Dalam Negeri, UMKM, dan Koperasi dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun tahun ini. Kita tingkatkan konsumsi produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Teten.(Jef)

koperasi dan ukm, news

Pemerintah Percepat Realisasi Pembelian Produk UMKM dan Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian dan lembaga diharapkan segera melakukan percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa bagi UMKM dan koperasi dengan target lebih dari Rp400 triliun pada 2022.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh kementrian/ lembaga, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan pembelian barang impor dan mengoptimalisasi pembelian produk dalam negeri (PDN)

“Memastikan satu juta produk UMKM masuk e- katalog pada tahun ini juga. Hal itu sejalan dengan penguatan Inpres Nomor 2 tahun 2022,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, dalam acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching Tahap II, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Teten menjelaskan, penyelenggaraan Showcase dan Business Matching II Belanja Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri itu diharapkan bisa mempercepat realisasi pengadaan barang dan jasa.

“Saat ini pengadaan umum barang dan jasa RUP tagging PDN mencapai Rp483,2 triliun. Namun realisasi baru mencapai Rp96,2 triliun,” ujar Teten.
Menurut Teten, hal yang dibutuhkan bukan hanya komitmen, melainkan pelaksanaan atau kontraknya.

Teten menjelaskan, di acara Showcase dan Business Matching II di Jakarta Convention Center pada 25 -26 April 2022 terdapat pameran yang terdiri dari produk alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, jasa tehnik, teknologi informasi dan ekonomi kreatif.

Tujuannya adalah untuk menunjukan kepada pemerintah dan swasta bahwa UMKM dan koperasi telah dapat menyediakan produk-produk teknologi yang berkualitas.
Kepercayaan Pemerintah dan BUMN terhadap produk-produk dalam negeri akan mendorong kepercayaan dunia usaha yang potensi permintaanya jauh lebih tinggi. Terlebih banyak permintaan dari swasta kepada produsen yang ikut dalam pameran tematik itu.

“Target selanjutnya adalah on-boarding produk UMKM dalam e-katalog. Kebijakan itu didukung dengan program pendampingan SDM, dukungan pembiayaan, sertifikasi kemitraan dan lainnya yang mendukung ekosistem yang kondusif bagi UMKM,” terang Teten.

Ia berharap, agar seluruh kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah daerah juga bisa mendorong penyedia yaitu UMKM dan koperasi agar produknya masuk ke e-katalog sektoral dan katalog lokal dengan target minimum 1.000 pelaku usaha per kabupaten/ kota. Hal itu sesuai dengan kebutuhan daerah.
Selain itu, kementrian dan lembaga juga melakukan pembinaan terhadap ekosistem penyedia dengan menerapkan good governance dan menyusun road map subsitusi impornya.

“Seperti contoh di Kemenkes. Itu hanya contoh saja, memberi pendampingan kepada produsen alat kesehatan (alkes) agar memenuhi standar dan asosiasi membuat road map subsitusi impor produk alkesnya,” kata Teten.

Kemudian, Kementrian PUPR juga melakukan konsep temu bisnis untuk proyek-proyek besar yaitu kontrak komitmen pemenang tender dalam menggunakan produk dalam negeri UMKM dan koperasi dengan pelaksanaan yang transparan.
Business Matching I Sukses Raih Komitmen Ratusan Triliun

Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022
menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.
Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin.

Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peridustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDNnya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.

Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.

Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementrian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah. (Jef)

koperasi dan ukm, news

Pemerintah Daerah Diminta Alokasikan 40 Persen APBD untuk Belanja UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta-(Globalnews.id)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan afirmasi kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menggunakan produk atau jasa dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 40 persen, dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

“Kata-katanya afirmasi, yang artinya maksa atau dikenal imperatif biar lebih nendang,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, ketika memberikan sambutan di acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) atau Business Matching Tahap II di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Target dari afirmasi untuk produk UMKM tersebut, lanjut Mendagri, Pemda dapat berkontribusi sebesar Rp200,94 triliun. Anggaran itu berasal dari alokasi APBD untuk pengadaan barang dan jasa yang mencapai Rp502,34 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Secara lebih rinci, alokasi anggaran untuk produk UMKM yang ditargetkan dari Pemda tingkat provinsi dapat mencapai sekitar Rp57 triliun. Sedangkan, alokasi anggaran untuk produk UMKM dari Pemda tingkat kabupaten atau kota dapat mencapai angka dikisaran Rp143 triliun.
“Dari 34 provinsi dan tingkat kabupaten atau kota ditargetkan dapat mencapai angka di atas Rp200 triliun,” kata Tito.

Dari jumlah tersebut, banyak Pemda yang telah menindak lanjuti dengan dengan bentuk komitmen. Yang dilakukan melalui kegiatan bussines matching yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

Per 11 April 2022, dari kegiatan tersebut, pemerintah daerah dari berbagai tingkatan telah berkomitmen mengalokasikan anggaran pengadaan daerah kepada UMKM. Jumlahnya pun signifikan yakni mencapai Rp257 triliun.
“Hebat komitmennya, para Pemda yang menindak lanjuti alokasikan anggaran sebesar 40 persen bagi pelaku UMKM,” tutur Tito.

Besarnya jumlah komitmen itu, Kemendagri tengah memformulasikan sejumlah kebijakan untuk memastikan para pemerintah daerah menjalankan target alokasi anggaran tersebut. Sehingga, dalam beberapa waktu ke depan, dapat memenuhi target tersebut.

Pada tahap perencanaan yang dilakukan pada saat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), daerah harus mencantumkan alokasi anggaran APBD untuk UMKM. Sebagai penekanan, kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa Pemda telah mengalokasikan anggaran 40 persen kepada UMKM.

Secara berjenjang, Mendagri akan melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah tingkat provinsi yang mengalokasi anggaran sebesar 40 persen. Kemudian, para gubernur dapat melakukan pengawasan para kepala daerah tingkat Bupati dan Wali Kota.

“Salah satu materi Musrenbang adalah penekanan 40 persen belanja barang dan jasa yang diambil dari komponen belanja barang jasa dan belanja modal dari APBD,” kata Tito.

Kemudian, pada tahap review atau peninjauan, setiap pemerintah daerah di berbagai tingkatan wajib melampirkan rencana pembelian barang dan jasa minimal sebesar 40 persen dari APBD. Dalam mengajukan APBD daerah wajib, melampirkan hal tersebut.
Kemendagri akan memastikan para pemerintah daerah tingkatan provinsi telah melampirkan rencana penggunaan APBD untuk produk UMKM. Sedangkan, para gubernur harus memastikan para Bupati atau Wali Kota melampirkan rencana penggunaan produk UMKM.
“Saya akan menandatangani jika ada lampiran rencana penggunaan APBD sebesar 40 persen,” kata Tito.

Pada tahap eksekusi, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran di atas. Sehingga, capaian alokasi anggaran sebesar 40 persen untuk UMKM yang dilakukan para pemerintah daerah dapat terwujud di masa mendatang.

Pengawasan itu, akan dilakukan per 3-6 bulan. Sehingga, pencapaian sejumlah angka tersebut dapat dilakukan secara konsisten oleh Pemda terkait. “per tiga bulan, kita akan melakukan pengawasan realisasi kepada instansi pemerintah terkait,” tutur Tito.

Terakhir, pihaknya akan menggandeng BPKP untuk memastikan pemerintah daerah terkait melakukan kebijakan alokasikan angggaran APBD sebesar 40 persen ke UMKM. Guna, mengetahui secara mendetail pemerintah daerah mana yang mentaati kebijakan tersebut.

Nantinya, sebagai rekomendasi untuk dijadikan dasar sebagai pemberian penghargaan (reward) dalam bentuk dana insentif daerah dan hukuman (punishment) kepada daerah yang tidak mencapai angka alokasi 40 persen tersebut.
“Sebagai pertimbangan reward dan punishment,” kata Tito.

Business Matching di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun. Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin.
Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peridustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDNnya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.

Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.

Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementrian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.(Jef)

ekbis

Belanja Pemerintah atas Produk Lokal dalam Business Matching Tahap 2 Capai Rp481 Triliun

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Ajang akbar Showcase dan Business Matching Tahap 2 sebagai aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), serta bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku koperasi dan UMKM, mulai membuahkan hasil.

“Sudah tercatat komitmen belanja pemerintah terhadap produk UMKM sesuai data RUP LKPP mencapai Rp481 triliun. Langkah berikutnya adalah merealisasikan komitmen menjadi kontrak kerjasama dengan para UMKM,” kata Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rahman, pada acara Showcase dan Business Matching Tahap Kedua Belanja Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Dalam Negeri Industri Kreatif, Jasa Teknik, dan lain-lain, di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Rabu (20/4).

Dengan pencapaian tersebut, bagi Hanung, menjadi bentuk dukungan penuh dari kementerian dan lembaga dalam menggunakan produk dalam negeri produksi UMKM. “Artinya juga, produk UMKM memiliki potensi untuk terus berkembang,” kata Hanung.

Bahkan, menurut Hanung, gelaran Showcase dan Business Matching Tahap 2 ini juga membuktikan bahwa produk UMKM siap untuk melakukan penetrasi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Saya berharap, dengan adanya kesempatan menjual produk melalui e-Katalog, para pelaku UMKM terus menjaga dan meningkatkan kualitas produknya,” kata Hanung.

Showcase dan Business Matching Tahap 2 merupakan ajang yang mempertemukan stakeholder dengan produsen barang/jasa dalam upaya meningkatkan serapan belanja pemerintah atas produk dalam negeri dalam rangkaian Gernas BBI.

Hanung menambahkan, di ajang ini para pelaku UMKM bisa bertukar informasi terkait pasar bagi produk yang dihasilkannya. “Kami juga sediakan Coaching Clinic untuk membantu pelaku UMKM untuk bisa masuk e-Katalog,” kata Hanung.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyebutkan bahwa pihaknya sangat mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diimplementasikan melalui belanja kementerian.

Dari pagu anggaran barang/jasa 2022 Kemenag sebesar Rp25,84 triliun yang dialokasikan kepada 4593 Satuan Kerja, Rp19,7 triliun (76,24%) diantaranya sudah menggunakan produk dalam negeri. “Kami sudah melebihi target nasional sebesar 40%,” kata Zainut.

Bagi Direktur Pelaksana Anggaran Kementerian Keuangan Tri Budhianto, ajang ini merupakan kebijakan yang sangat baik dan wajib terus mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga.

“Tak hanya untuk belanja produk UMKM, kami juga sudah mengeluarkan aneka kebijakan untuk pengembangan UMKM. Diantaranya, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga ragam pembiayaan khusus untuk UMKM,” papar Tri.

Tri menerangkan, APBD memiliki anggaran sebesar Rp1.193,8 triliun, dimana potensi untuk produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp389,24 triliun. Sedangkan untuk APBN sebesar Rp2714,2 triliun ada potensi PDN sebesar Rp357,8 triliun.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hengky Hotma Parlindungan Manurung juga optimistis belanja kementeriannya terhadap produk UMKM bisa menembus angka 40%.

Bahkan, lanjut Hengky, pihaknya sudah mendorong hotel-hotel tidak lagi menyediakan kopi dan teh impor, melainkan kopi dan teh lokal. “Ada juga displai-displai di hotel-hotel yang menyajikan produk UMKM,” kata Hengky.

Hengky pun berharap langkah di ajang ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan terus berlanjut. “Kita akan terus membangun enterpreneur untuk masuk rantai pasok industri pariwisata,” kata Hengky.

*Era Emas UMKM*

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R Muzhar menekankan bahwa saat ini menjadi era emas bagi produk UMKM dalam mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. “Sudah ada Inpres Nomor 2/2022 yang berisi insentif pajak bagi UMKM, kemudahan pembiayaan, hingga fasilitas pemasaran dalam e-Katalog LKPP,” kata Cahyo.

Cahyo mengakui, bahwa belanja Kemenkumham terhadap produk UMKM sudah melebihi dari sebesar 40%. “Oleh karena itu, saya terus berharap agar pelaku UMKM menjaga kualitas produk dan jasanya,” kata Cahyo.

Lebih dari itu, Cahyo pun meminta langkah pemberdayaan UMKM tidak berhenti hanya sampai di kementerian dan lembaga saja. “Kita harus bisa menembus pasar lebih luas, yaitu pasar global. Produk UMKM kita harus kompetitif bersaing dengan produk global,” kata Cahyo.(Jef)