Arsip Tag: Industri Rantai Pasok

koperasi dan ukm

Perkuat Rantai Pasok Bahan Baku Jamu, KemenKopUKM Fasilitasi Usaha Mikro Bondowoso Kerja Sama dengan PT Sido Muncul

Tinggalkan komentar

Bondowoso:(Globalnews.id)- Dalam upaya memperkuat rantai pasok bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memfasilitasi pelaku UMK untuk bekerja sama dengan PT Sido Muncul agar skala bisnis UMK meningkat dan bisa menjadi bagian rantai pasok sektor industri.

KemenKopUKM bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, memfasilitasi kerja sama pelaku usaha mikro di bidang jamu tradisional yang tergabung dalam koperasi produsen Agro Farm dengan pelaku industri yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul). Melalui kerja sama ini Koperasi Produsen Agro Farm Bondowoso akan menjadi salah satu supplier utama bahan baku jamu bagi PT Sido Muncul.

“Kerja sama yang kami bangun antara KemenKopUKM, Pemda Bondowoso, dan PT Sido Muncul ini kami harapkan tidak hanya sampai sini saja. Kami ingin menggandeng lebih banyak pelaku usaha besar dan usaha kecil untuk turut serta dalam pembangunan rantai pasok Industri,” ucap Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Yulius, mewakili Menteri Koperasi dan UKM dalam acara Peluncuran Program Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro Komoditas Bahan Baku Jamu di Kabupaten Bondowoso, Rabu (17/5).

Dikatakan Yulius bahwa saat ini kemitraan strategis pelaku UMK dengan usaha besar masih kecil yaitu baru 7 persen. Sementara rasio partisipasi UKM yang masuk dalam rantai nilai global (global supply chain) baru 4,1 persen.

Sesuai arahan dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, program kemitraan strategis dan penguatan rantai pasok ini perlu untuk terus digenjot agar pelaku UMKM bisa tumbuh bersama dan lebih sejahtera. Menurut MenKopUKM, pelaku UMKM tidak bisa lagi berusaha secara sendiri-sendiri apabila ingin meningkatkan kapasitas bisnisnya.

UMKM harus masuk dalam rantai pasok industri dan bermitra dengan industri besar jika ingin peningkatan kesejahteraan dan produktivitasnya.

“Kemitraan antara pengusaha besar dan kecil kalau kita dorong tentu akan mampu mendongkrak ekspor sehingga ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Yulius menambahkan pelaku usaha akan memperoleh berbagai manfaat yang besar apabila bisa masuk dalam rantai pasok industri seperti peningkatan produktivitas dan peningkatan daya saing usaha. Kemudian pelaku usaha akan mendapat kepastian pasar dengan harga jual yang stabil karena adanya offtaker.

“Setelah para pelaku UMK dihubungkan ke rantai pasok atau offtaker seperti PT Sido Muncul dari sisi permodalan mereka akan semakin mudah mendapatkan akses modal seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat),” ucap Yulius.

Selama ini, lanjut Yulius, UMKM nasional kerap dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak karena kapasitas dan keberlanjutan usahanya tidak pasti. Namun dengan kemitraan strategis antara pelaku UMKM dengan industri besar nantinya secara perlahan pelaku UMKM bisa menjadi penentu arah kemajuan bagi industri besar.

“Sering sekali UMKM itu selalu terkalahkan oleh pelaku usaha besar, maka dari itu kita ingin terus mendorong agar ada offtaker seperti koperasi agar mereka bisa menjadi bagian utama dari rantai pasok industri besar,” ucapnya.

Di tempat yang sama Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat mengapresiasi inisiatif dari KemenKopUKM dalam mendorong produktivitas pelaku usaha mikro di wilayahnya melalui program kemitraan dan rantai pasok tersebut. Dia berharap upaya ini menjadi stimulus bagi kebangkitan sektor usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bondowoso yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19.

“Kami harap program ini bisa mendorong peningkatan produksi, mutu, dan daya saing produk usaha mikro di wilayah Bondowoso dan bisa mendorong kesejahteraan bagi pelaku usaha di wilayah kami. Dengan begitu pada akhirnya bisa berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap Irwan Bachtiar Rachmat.

Sementara itu Direktur PT Sido Muncul, Irwan Hidayat, secara daring mengaku senang dengan kerja sama yang dijalin antara perusahaannya dengan pelaku usaha mikro khususnya para petani bahan baku jamu di Bondowoso. Dia menargetkan semakin banyak kerja sama yang bisa dijalin dengan pelaku usaha lain sehingga mimpinya untuk mengembalikan masa kejayaan Indonesia sebagai negara yang kaya akan rempah-rempah bisa terwujud.

“Saya beruntung bisa bekerja sama dengan koperasi Agro Farm ini. Semoga kerja sama kita yang dibantu oleh KemenKopUKM bisa menjadi lebih luas lagi. Saya harap usaha ini berkembang semakin besar,” tuturnya.

Dalam rangkain acara ini juga dilakukan penyerahan simbolis KUR (Kredit Usaha Rakyat) klaster berbasis rantai pasok kepada tiga orang Petani masing-masing senilai Rp50 juta. Yulius juga menyaksikan secara langsung penyerahan Purchase Order (PO) secara simbolis komoditas lempuyang dari PT Sido Muncul kepada Koperasi Produsen Agro Farm sebanyak lima ton. Selanjutnya dilakukan pembukaan secara resmi Bazar Produk Usaha Mikro.

Ketua Koperasi Produsen Agro Farm Bondowoso Fuad Syarifi menegaskan siap membudidayakan secara masif produk lempuyang sebagai bahan baku obat, bersama dengan anggota koperasinya.

Dengan adanya offtaker yang pasti dari PT Sido Muncul, Fuad tidak ragu untuk menambah kapasitas produksi bahan baku jamu seperti lempuyang ataupun kunyit.

“Kita mendapat informasi bahwa PT Sido Muncul ini membutuhkan sekitar 160 macam tanaman obat biofarmaka, jadi kedepan akan kita kembangkan selain lempuyang seperti kunyit. Apalagi di Bondowoso produk kunyit ini paling potensial karena ada sekitar 1.500 ha tanaman kunyit,” ucap Fuad.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Percepat Penyaluran KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster Berbasis Rantai Pasok untuk mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, penyaluran KUR Klaster berbasis rantai pasok ini menjadi bagian dari terobosan Pemerintah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Di mana dalam klaster berbasis rantai pasok ini, panyaluran pembiayaan bergeser dari sektor perdagangan ke sektor produksi (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya).

“Kami diminta mencari terobosan supaya penyaluran KUR tidak itu-itu saja. Namun kami juga memahami bank tak mau gegabah menyalurkan KUR, di mana tahun ini penyaluran KUR ditargetkan sebesar Rp460 triliun. Risiko kredit macet Non Performing Loan (NPL) biasanya menjadi pertimbangan utama perbankan. Untuk itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya terobosan, salah satu terobosannya yakni percepatan KUR Klaster,” kata MenKopUKM Teten dalam sambutannya dalam acara Penyerahan KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok, di Kantor KemenKopUKM, Rabu (12/4).

MenKopUKM melanjutkan, dengan KUR Klaster risiko NPL bisa lebih berkurang. Hal
Ini juga memungkinkan UMKM terhubung dengan off taker rantai pasok industri seperti benchmark UMKM yang ada di Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan China, di mana kredit perbankan UMKM bisa mencapai lebih dari 60 persen.

“Yang paling bagus itu di Korsel, kredit perbankan mencapai 81 persen kredit perbankan untuk UMKM. UMKM di sana terhubung dengan rantai pasok industri bahan setengah jadi untuk bahan industri ada kepastian market, ini yang sedang dibangun,” katanya.

Ia menekankan, KemenKopUKM terus memperluas KUR Klaster yang plafonnya cukup besar mencapai Rp500 juta, sehingga mampu mendorong percepatan penyaluran. Di sisi lain kata Teten, pihaknya mengusulkan OJK agar perbankan tak hanya menggunakan pendekatan konvensional kolateral, dengan menggunakan jaminan. Di mana tak semua aset UMKM bisa dipakai sebagai agunan.

KUR Klaster adalah skema pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta. KUR Klaster biasanya ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya.

“Melalui skema KUR Klaster berbasis rantai pasok dengan plafon pinjaman hingga maksimal Rp500 juta per debitur ini, Pemerintah berharap bisa mendorong penyaluran KUR pada 2023 sebesar Rp450 triliun,” katanya.

Menteri Teten menegaskan, KUR Klaster merupakan kredit yang diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga ada kepastian pasar bagi pelaku UMKM karena off taker atau pembelinya sudah jelas. Pengelolaan UMKM secara kelompok juga memudahkan perbankan melakukan proses monitoring.

“Pelaku UMKM yang tergabung dalam klaster memiliki kepastian akses pasar, sehingga potensi kredit macet rendah. Saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor sebagai bagian dari upaya memudahkan UMKM mengakses KUR, sekaligus solusi bagi perbankan agar kredit tidak macet,” ujar Teten.

Teten menambahkan, untuk mendorong perluasan penyaluran KUR Klaster tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah menjalankan beberapa program penerapan KUR Klaster. Melalui skema ini, jumlah KUR yang disalurkan lebih besar dan kelompok UMKM tersebut terhubung dengan mitra usaha seperti PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Bintang Toedjoe, PT Cantika Puspa Pesona, PT Erajaya Group, dan Offtaker lainnya.

Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat penyaluran KUR, seperti analisis kelayakan kredit sehingga perbankan tidak perlu khawatir dalam menyalurkan pinjaman. Agar ini terwujud, perlu ada kolaborasi dengan platform digital.

Sampai dengan saat ini telah terealisasi KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp538,7 miliar kepada 50 Klaster dengan anggota klaster sebanyak 5.310 UMKM oleh 9 Penyalur KUR. Teten berharap, lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster.

Secara total ekspektasi yang akan ikut dalam penyerahan KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp1,34 triliun yakni 117 klaster dengan anggota klaster sebanyak 15.776 UMKM.

“Untuk itu, upaya-upaya terobosan, termasuk melalui program KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok penting dijalankan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan,” kata MenKopUKM.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, KUR Klaster diharapkan dapat memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi, dan meningkatkan kapasitas usahanya sehingga UMKM bisa naik kelas.

“Untuk mendorong perluasan penyaluran KUR klaster tersebut, kami telah mengembangkan model ekosistem bisnis rantai pasok usaha mikro komoditas pertanian perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM,” katanya.

*Bazar UMKM*

Di kesempatan yang sama, dalam rangka meningkatkan akses promosi, belanja, dan penggunaan produk UMKM pada momen bulan bulan suci Ramadan 1444 H, KemenKopUKM menyelenggarakan event Bazar Produk UMKM bertajuk “Bertumbuh dan Meraih Berkah Bersama KUMKM” di lobby dan halaman KemenKopUKM, Jakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan mulai 12-14 April 2023.

Bazar Ramadhan diikuti sebanyak 67 UMKM yaitu di lobby sebanyak 20 UMKM dengan produk fesyen, craft/aksesoris, dan di lobby luar sebanyak 5 UMKM dengan produk makanan siap saji/tajil, serta di halaman depan Kantor Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 42 UMKM dengan produk makanan, minuman termasuk sembako dan frozen food.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Berkolaborasi dengan HIPPINDO Gelar INABUYER B2B2G EXPO Perkuat Rantai Pasok dan Kemitraan UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan didukung oleh LKPP dan BUMN segera menggelar ajang pameran akbar bertajuk INABUYER B2B2G EXPO 2023 di Gedung Smesco Jakarta untuk mendorong rantai pasok nasional yang kuat dengan menjalin kemitraan usaha besar, BUMN dan UMKM.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan peran dari usaha besar dan BUMN untuk bermitra dengan usaha mikro dan kecil, mewujudkan rantai pasok nasional yang kuat, mengoptimalkan belanja produk dalam negeri, agar ekonomi kita bisa kokoh dan berkelanjutan,” ucap Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman, mewakili Menteri Koperasi dan UKM, pada acara sosialisasi INABUYER B2B2G Expo 2023, di Jakarta, Rabu (15/3).

INABUYER B2B2G Expo 2023 digelar pada 5-6 Juli 2023 dan akan menghadirkan para buyer, merchandising, procurement, purchasing, pembelian, pengadaan barang dan jasa baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

Hanung mengajak para pelaku UKM potensial yang ingin mengembangkan kemitraan usahanya melalui kegiatan Inabuyer ini. Khususnya, sektor makanan minuman, pakaian, tas sepatu, dan aksesoris, furnitur, perlengkapan rumah, tekstil dan produk tekstil, elektronik, jasa, olahraga, mesin, hingga otomotif.

“Saya mengharapkan kemitraan ini tercipta pada level yang sama, menguntungkan kedua belah pihak, memberikan peluang bagi UKM untuk masuk pada rantai pasok utama, tidak terbatas pada suplai bahan pendukung, serta memberikan transfer teknologi dan pendampingan kualitas produk UKM,” kata Hanung.

Hanung menambahkan, alokasi belanja pemerintah bagi UMKM ditargetkan sebesar Rp500 triliun pada tahun ini. “Hal ini diharapkan dapat dioptimalkan para pelaku UMKM,” ucap Hanung.

Ia menyebutkan bahwa kemitraan UMKM dengan usaha besar atau BUMN terus dilakukan. Saat ini, bahkan telah bekerja sama dengan 17 BUMN, 2 Usaha Besar dan tahun ini akan terus ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menjelaskan, pameran ini merupakan dukungan nyata dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sekaligus mendorong program belanja barang/jasa pemerintah untuk produk UMKM dan produk lokal melalui sektor ritel.

Lebih dari itu, juga untuk memperluas ekosistem pasokan barang lokal, mempertemukan buyer dengan supplier, mengkurasi produk UKM, menjadikan UKM naik kelas, meningkatkan brand awareness terhadap produk lokal, meningkatkan peluang ekspor, dan mendapatkan peluang investasi melalui joint partner/venture.

Bagi Budihardjo, HIPPINDO akan terus mendukung program pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penyelamatan ekonomi dalam negeri.

Caranya, kata Budihardjo, dengan mengumpulkan para buyer dari anggota sekaligus tim pengadaan barang dan jasa dari LKPP dan BUMN bersama-sama berkumpul di Smesco pada Juli 2023 dan menjadikan Smesco Indonesia sebagai pusat B2B produk lokal dan UKM.

Budihardjo berharap, dengan berkumpulnya ekosistem ritel modern, pameran ini dapat menjadi pusat sourcing produk lokal dan UKM. Sehingga, dapat menjadi alternatif produk untuk mendukung ekspansi dari peritel dengan dukungan supplier lokal.

“Bersama-sama pemerintah dan swasta bergandengan tangan menggerakkan ekonomi dalam negeri agar bergerak dan tetap maju,” ucap Budihardjo.

Diharapkan target pengunjung dapat mencapai 5.000 visitor perhari dengan mengikutsertakan sekitar 50 asosiasi UMKM, hingga 200-an buyer dan exhibitor.

Meski begitu, Budihardjo menyatakan bahwa anggota HIPPINDO tetap bisa melakukan impor barang yang tidak diproduksi supplier lokal. “Sehingga, hal ini dapat membuat Indonesia devisanya tetap terjaga dan sektor ritel tetap dapat melakukan ekspansi dengan mendapatkan dukungan barang yang selalu ada baik dari lokal maupun impor,” ujar Budihardjo.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Sarah Sadiqa mengungkapkan bahwa regulasi terkait upaya mendorong peningkatan produk dalam negeri sudah banyak. “Regulasi semua sudah siap, tinggal bagaimana masyarakatnya, khususnya pelaku UMKM,” kata Sarah.

Bahkan, kata Sarah, saat ini sudah bukan lagi gerakan parsial kementerian dan lembaga saja. Melalui Inpres 2/2020 sudah diwajibkan kepada pemerintah dan pemda untuk berbelanja produk dalam negeri. “Pasarnya sudah disediakan dengan potensi yang cukup besar,” ucap Sarah.

Menurut Sarah, para pelaku UKM mudah masuk ke pasar dan sistem elektronik tersebut melalui e-Katalog LKPP.

Lebih dari itu, Sarah mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menyusun RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik yang memiliki peran sebagai pemicu aktivitas ekonomi terutama Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pemerataan pembangunan.

Termasuk turut menjamin terjadinya persaingan yang sehat. “Sehingga, secara menyeluruh pengadaan barang/jasa dapat memberikan dampak positif pada dunia usaha nasional,” kata Sarah.

Menurut Sarah, urgensi penyusunan RUU tersebut adalah transformasi digital, satu pasar nasional, transparansi dan efektivitas, industrialisasi, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, hingga kontinyuitas.(Jef)

koperasi dan ukm

Skema Pre-Financing Kopontren Al-Ittifaq Dukung Rantai Pasok Pangan Berbasis Koperasi

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id) – Penerapan skema Pre-Financing yang merupakan skema pembiayaan untuk rantai pasok pangan berbasis koperasi, yang saat ini ditelah diterapkan di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq, Bandung, Jawa Barat (Jabar) didukung penuh oleh Pemerintah dan diharapkan dapat ditiru atau replikasi oleh koperasi-koperasi lain di Indonesia.

Kopontren Al-Ittifaq sampai sejauh ini dianggap berhasil mengusahakan perbaikan perekonomian masyarakat di sekitarnya, dengan memberdayakan para petani kecil yang memproduksi sayur dan buah-buahan sejak tahun 1997.

“Dalam Pre-Financing ini, koperasi diberikan pembiayaan, dan memastikan koperasi membeli produk pertanian hingga 100 persen, menjadi agregator, serta menyeleksi produk hasil pertanian ke pasar modern,” ujar Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat mendampingi Kunjungan Kerja Presiden Jokowi di Ponpes Al-Ittifaq, Rancabali, Bandung, Jabar, Senin (6/3).

Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh penerapan pre-financing untuk rantai pasok pangan berbasis koperasi di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq, Bandung, Jawa Barat.

Menteri Teten menjelaskan, pada 2020, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) memberikan solusi pembiayaan, agar Kopontren Al-ittifaq dapat meningkatkan skala usaha dan memperluas rantai pasok pangan melalui skema Pre-Financing.

LPDB-KUMKM memberikan pembiayaan pada Kopontren Al-Ittifaq sebesar Rp 6,3 miliar, lalu meningkat di tahun 2021 dan 2022 dengan total pembiayaan sebesar Rp 12 miliar.

Saat ini, pasar modern yang telah terhubung dengan Kopontren Al-Ittifaq antara lain PT Lion Superindo, Yogya Departement Store, AEON, hingga Alif Mart.

Menteri Teten mengatakan, skema Pre-Financing telah diterapkan di Amerika Serikat (AS) di sektor pertanian, yang tujuannya untuk memastikan stok pangan komoditas seperti jagung, kentang, dan gandum. Tiap tahun modal kerja diberikan Pemerintah, sehingga Pemerintah AS bisa memprediksi kapan panen jagung, gandum, dan kentang.

Di Indonesia, Kopontren Al-Ittifaq harus memenuhi kebutuhan permintaan pasar sebanyak 70 ton per hari, maka diperlukan pasokan dari petani-petani lainnya yang turut dibina oleh Kopontren tersebut. “Yang paling sulit itu adalah produk pertanian seperti sayur mayur dibanding dengan gandum. Karena sayur mayur mudah rusak. Sehingga diperlukan presisi ketepatan waktu pengelolaannya,” kata Teten.

Sebanyak 60 persen, petani kecil mengolah lahan di bawah setengah hektare untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebelumnya mereka membutuhkan agregator tradisional seperti pengepul, tengkulak, dan lainnya, yang saat ini digantikan posisinya oleh koperasi.

“Sehingga tidak lagi ada isu ketika panen raya, produk pertanian tak terserap sehingga harganya anjlok,” kata MenKopUKM.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan dialog antara Presiden Jokowi dan para petani. Dihadiri sebanyak 300 petani binaan Koperasi Al-Ittifaq, 60 pondok pesantren terafilasi Koperasi Al-Ittifaq, dan 28 koperasi sektor pertanian.

Salah satu petani yang hadir, Hasan Kanji menyampaikan uneg-unegnya di hadapan Presiden Jokowi dan MenKopUKM Teten. Hasan yang merupakan alumni Ponpes Al-Ittifaq menerapkan pola tanam yang diajarkan pesantren, dengan mengelola lahan seluas 4 ha menghasilkan 2,5 ton produk cabai merah besar setahun.

“Karena dari segi pupuknya naik, maka kebutuhan juga naik. Kami melakukan arahan dari Kopontren Al-Ittifaq dengan menerapakan intergated farming system, sehingga mampu menghasilkan pupuk sendiri untuk tanaman,” katanya.

Senada disampaikan, Yanti, anggota dan alumni Kopontren Al-Ittifaq telah melakukan kerja sama sejak 2010. Ia membangun koperasi khusus penyuplai sayuran dengan dibantu pinjaman dana dari LPDB-KUMKM dan memperoleh green house untuk menghasilkan sayuran yang semula hanya dua jenis yaitu kangkung dan kacang panjang, bertambah seperti timun, tomat, hingga bumbur dapur seperti kuncit, lengkuas, dan kencur.

“Karena kami belum bisa menghasilkan pupuk sendiri jadi masih beli. Kami membutuhkan infrastruktur tambahan, dan pelatihan bagi kelompok tani untuk belajar dengan lahan sama bisa menghasilkan produk berlimpah,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan dari para petani, Presiden Jokowi mengatakan, konsep pertanian yang berangkatnya tidak dari produksi, tapi berangkatnya dari permintaan pasar, memiliki manfaat besar yang kemudian diproduksi di sekitar pondok pesantren, dan membuka jalan bagi para petani.

“Kesulitan yang diminta tadi KemenKopUKM bersama Bank Indonesia (BI) mohon bisa dibantu, Medco juga diharapkan membantu. MenKopUKM membantu dari sisi pembiayaan. Ini bukan masalah modal atau uang, tapi masalah managemen, dipinjami uang berapa pun bisa dilakukan tapi kalau managemennya kurang baik baru berapa tahun sudah tutup. Saya berharap konsep matang ini bisa dilakukan atau ditiru di semua koperasi, induk saja sampai berhasil,” kata Presiden Jokowi.

Mengenai pupuk, ia menegaskan, kesulitan pupuk terjadi di semua negara, disebabkan pasokan bahan pupuk dari Rusia dan Ukraina sedang bermasalah. Jika pasokan kurang, sudah pasti harga naik. “Pupuk urea melalui Pupuk Iskandar Muda sudah dibangun di Aceh tapi itu juga kurang. Akan buka lagi industri pupuk di Papua Barat karena bahan bakunya di sana,” ujar Presiden Jokowi.

“Saya ingin berikutnya ada perkembangan. Saya undang 6 bulan lagi ke Istana, tapi sudah harus ada perkembangan dari pertemuan hari ini,” katanya.

*Peningkatan Omzet*

Adapun beberapa fungsi Kopontren Al-Ittifaq sebagai sebuah ekosistem bisnis yang terhubung dari hulu hingga ke hilir antara lain konsolidasi petani kecil, termasuk mengonsolidasikan pengusaha dan petani untuk bertanam sesuai kepastian pasar, hingga kepastian panen.

Kemudian fungsi pendampingan termasuk pelatihan dan pembinaan kemampuan teknis hingga manajemen agrikultur melalui Alif Learning Center (ALEC), dan manajemen keuangan petani yang membantu petani mengelola keuangan, tabungan, dan secara kolektif memitigasi potensi risiko gagal panen.

Di samping itu sebagai agregator produk yang mengagregasi produk hasil pertanian para anggota sehingga terjaga kualitas kuantitasnya, dan offtaker yakni membeli langsung dan membayar tunai ke petani, memberikan kepastian pendapatan dari hasil pertanian.

MenKopUKM mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan bahwa skema bisnis yang telah berjalan di Kopontren Al-Itifaq memberikan berbagai perubahan besar bagi para petani. Di antaranya terciptanya pertanian terencana, kepastian pasar, penguatan akses pembiayaan dari perbankan, dan pemenuhan suplai kebutuhan pangan.

“Adanya kepastian pasar yang didapatkan oleh para petani melalui Kopontren Al-Ittifaq, menumbuhkan kepercayaan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan secara langsung pada petani kecil melalui skema KUR Klaster, yang dalam hal ini disalurkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI,” kata Teten.

Saat ini Kopontren Al-Ittifaq telah berjejaring dengan 90 pondok pesantren, dan memiliki lebih dari 1.200 anggota yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung, hingga Riau.

Melalui skema pre-financing, Kopontren Al-Ittifaq mengalami kenaikan omzet dan aset yang siginifikan, yakni omzet yang saat ini berjumlah Rp11,91 miliar atau meningkat 31 persen dari tahun 2019, serta aset yang sekarang berjumlah Rp56,1 miliar atau meningkat 28 persen dari tahun 2019.

Menteri Teten memastikan, skema pembiayaan rantai pasok berbasis koperasi (pre-finance) juga mampu memberikan dampak yang signifikan, terhadap kapasitas produksi para petani untuk didistribusikan ke pasar modern. Antara lain dari yang sebelumnya di tahun 2019 hanya mampu mengirim 2,3 ton per hari, pada tahun 2022 Kopontren Al-Ittifaq mampu mengirim hasil produksi petani sebanyak 6,3 ton per hari.

Saat ini, kebutuhan pasar modern sayur dan buah adalah 70 ton per hari, namun sayangnya baru dapat dipenuhi 6,3 ton oleh Kopontren Al-Ittifaq. “Untuk itu, melalui pengembangan pembiayaan rantai pasok berbasis koperasi (pre-financing), Kopontren Al-Ittifaq diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas produksi hingga 10 kali lipat bersama dengan 40 koperasi sejenis agar dapat memenuhi kebutuhan pasar modern,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dorong Kopkar Masuk Ekosistem Industri Manufaktur

Tinggalkan komentar

Tangerang:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong Koperasi Karyawan (Kopkar) untuk masuk menjadi bagian dari ekosistem industri manufaktur di Indonesia.

“Model koperasi seperti ini seharusnya ada di setiap industri manufaktur. Mereka bisa meniru model bisnis yang sudah ada disini,” ucap MenKopUKM, Teten Masduki, saat melakukan kunjungan kerja ke Kopkar Adis Dimension Footwear, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (25/1).

Lebih dari itu, melihat toko ritel modern (supermarket/swalayan) yang dimiliki Kopkar Adis, Menteri Teten mengakui sangat terinspirasi untuk mengembangkannya seperti halnya jaringan swalayan/supermarket Coop yang dikelola koperasi di Prancis.

“Coop itu jaringan ritel modern terbesar keempat di dunia, setelah Wallmart, Tesco, dan Carrefour. Dan itu dimiliki dan dikelola koperasi,” ucap MenKopUKM.

MenKopUKM meyakini, bila koperasi dikelola dengan benar dan profesional, bisa menjadi satu kekuatan ekonomi. “Dan saya melihat embrio atau benihnya ada di Kopkar Adis. Saya melihat toko ritelnya sudah siap untuk dikembangkan,” ucap Menteri Teten.

MenKopUKM pun siap mendukung penuh upaya menjadikan Kopkar Adis sebagai kekuatan jaringan ritel modern di industri manufaktur di Indonesia. “Saya membayangkan, setiap pabrik yang ada, memiliki supermarket seperti ini, yang kemudian dikelola oleh Kopkar Adis,” ucap Menteri Teten.

Untuk pengembangan produk-produknya yang ada di supermarket Kopkar Adis, Menteri Teten menyebutkan bisa dihubungkan dengan koperasi-koperasi produsen yang ada. Misalnya, dengan koperasi holtikultura (Ciwidey, Bandung), koperasi beras (Semarang), koperasi petani pisang cavendish, dan sebagainya.

MenKopUKM mendorong AdisMart membuka banyak toko di sekitar pabrik. “Dan konsumennya, bisa menjadi anggota toko yang terkoneksi secara online,” kata Menteri Teten.

Yang pasti, menurut MenKopUKM, bila memiliki Kopkar seperti Adis, perusahaan akan banyak mendapat manfaat. Dimana, semua kebutuhan (konsumsi) karyawan sehari-hari bisa dipenuhi Kopkar dengan harga jauh lebih murah.

Bahkan, Kopkar punya dukungan pembiayaan untuk karyawan (anggota) yang sifatnya mendesak, seperti biaya sekolah anak, renovasi rumah, dan lainnya. “Mereka tidak akan lagi terjebak rentenir. Ini sudah menjadi ekosistem bagi kesejahteraan karyawan,” kata Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kopkar Adis Dimension Footwear Maryono mengatakan koperasinya memiliki Future Plan yang siap diwujudkan, untuk lebih menyejahterakan anggota. Diantaranya, menyiapkan Pujasera di lokasi perusahaan, membangun aplikasi e-commerce bagi produk-produk dari anggota Kopkar, dan siap melayani delivery order setiap pembelian (belanja) di Kopkar Adis.

“Future Plan lainnya adalah membuka jaringan AdisMart di luar perusahaan,” ucap Maryono.

Maryono menambahkan, dengan jumlah anggota aktif sebanyak 9.693 orang, Kopkar Adis sudah menerapkan integrasi sistem online dalam melayani anggota (My Siskop Adis). “Kami sudah beradaptasi dengan perubahan teknologi,” kata Maryono.

Ia menyebutkan Kopkar Adis memiliki aset sebesar Rp78,67 miliar dengan omzet Rp97,12 miliar pada 2022.

Sementara Chairman PT Adis Dimension Footwear Harijanto mengatakan Kopkar Adis yang sudah berusia 30 tahun lebih memiliki perjalanan panjang berliku sebelum menjelma seperti sekarang. “Pernah bangkrut karena salah urus. Tapi, kemudian, kita kelola koperasi dengan benar dan profesional hingga menjadi seperti sekarang,” kata Harijanto.

Harijanto menyebutkan, pihak manajemen perusahaan akan terus mendukung pertumbuhan dan pengembangan koperasi di Indonesia. “Kami siap mendukung program-program dari KemenkopUKM,” kata Harijanto.

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng Sido Muncul Kembangkan Rantai Pasok Bahan Baku Jamu

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi bersama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk untuk mendorong UMKM masuk ke dalam rantai pasok melalui penandatanganan nota kesepahaman mengenai pemberdayaan usaha mikro dalam program pengembangan rantai pasok komoditas bahan baku jamu.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Sido Muncul David Hidayat dan Direktur Marketing PT Sido Muncul Irwan Hidayat bersama Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius, yang disaksikan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di Kantor Sido Muncul, Jakarta, Jumat (16/12).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan apresiasinya kepada PT Sido Muncul yang telah aktif mendukung pengembangan UMKM Indonesia melalui program kemitraan.

Menurutnya, salah satu upaya untuk memperkuat posisi UMKM tanah air adalah melalui kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan usaha besar agar masuk ke dalam rantai pasok.

“Jadi UMKM tidak lagi usaha sendiri-sendiri tapi menjadi bagian industri. Ini yang kita ingin bangun, dengan kemitraan antara UMKM dan usaha besar ada transfer pengetahuan dan manajemen bisnis,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten melanjutkan, dengan begitu UMKM bisa naik kelas dan berevolusi, tidak lagi memproduksi barang dan jasa dengan skill rendah tapi berevolusi menciptakan produk berbasis kreativitas dan teknologi.

Menteri Teten menyebutkan kemitraan rantai pasok bagi pelaku usaha mikro dapat meningkatkan produktivitas, transfer teknologi dan pengetahuan, kepastian pasar dengan harga jual stabil, hingga adanya nilai tambah produk.

“Sedangkan bagi pelaku Usaha Menengah dan Usaha Besar, kemitraan rantai pasok memberi manfaat bagi usaha berupa optimalisasi efisiensi biaya, kepastian pasokan bahan baku, menjaga kepuasan pelanggan, hingga peningkatan keuntungan,” ujar Menteri Teten.

Menteri Teten juga berpesan kepada pelaku usaha mikro yang terlibat dalam program kemitraan ini, agar optimal dalam menjaga standardisasi kualitas produk, meningkatkan produktivitasnya, maupun mengoptimalisasi penguasaan teknologi dan inovasi produk.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro Yulius menjelaskan, Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah awal dari kerja sama yang akan dijalin oleh KemenKopUKM dengan PT Sido Muncul dalam memberdayakan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok produksi PT Sido Muncul, khususnya untuk produksi jamu.

“Sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman ini, pada 2023 akan dikembangkan pilot project kemitraan bahan bahan baku jamu di dua lokasi, yaitu Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Bondowoso yang akan melibatkan berbagai stakeholder,” kata Yulius.

Lebih lanjut, Yulius menjelaskan di Kabupaten Pemalang akan dikembangkan komoditas jahe, kencur, kapulaga, dan sereh di atas lahan seluas 14 hektare yang melibatkan sekitar 70 petani melalui kerja sama dengan Koperasi Nafi Berkah Jaya.

Sedangkan di Kabupaten Bondowoso akan dikembangkan komoditas jahe dan kunyit dengan lahan seluas 50-70 hektare yang melibatkan sekitar 100 orang petani di bawah naungan koperasi produsen Agro Farm Bondowoso.

“Kami berharap pilot project kemitraan rantai pasok bahan baku jamu di Kabupaten Pemalang dan Bondowoso, dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para petani dan koperasi, dan tentunya akan terus dilakukan pengembangan kemitraan sejenis di wilayah lain,” kata Yulius.

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat menyambut baik adanya pembinaan yang telah dilakukan oleh Sido Muncul selama ini kepada para petani, terlebih melalui kerja sama dengan KemenKopUKM yang diharapkan dapat membantu petani agar hasil panennya jauh lebih baik, maupun melanjutkan prosesing pascapanen yang berbasis pada kegiatan argoindustri yang terwadahi dalam kelembagaan bisnis berbentuk koperasi.

“Kami berharap kerja sama ini dapat membantu para petani untuk menghasilkan bahan-bahan jamu yang lebih baik sekaligus mendistribusikan kepada Sido Muncul guna memotong rantai pasok agar lebih efisien,” ujar Irwan Hidayat.

Dalam kerja sama ini, secara teknis kegiatan yang akan dilakukan adalah kordinasi pembinaan dan pengembangan usaha mikro melalui pelatihan, bimbingan, pendampingan, serta dukungan terhadap fasilitas proses produksi pascapanen hingga distribusi pemasaran.

Selain penandatanganan kerja sama, pada saat yang sama juga dilakukan penyerahan Purchase Order (PO) dari Sido Muncul kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Maju Jaya, Sudir dari Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang untuk pemesanan 4 ton simplisia kering jahe sebagai wujud nyata kerja sama yang telah dirintis selama ini.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Pembangunan IMC Permudah UMKM Akses Permesinan Industri

Tinggalkan komentar

Purwakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memberikan dukungan serta apresiasi kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang melakukan ground breaking pembangunan gedung Indonesia Manufacturing Center (IMC) di Plered, Purwakarta, Jawa Barat.

“Gedung IMC ini menjadi fondasi yang sangat penting dalam mendorong, serta mendukung kebijakan substitusi impor yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ucap MenKopUKM Teten Masduki yang hadir dalam ground breaking tersebut di Purwakarta, Senin (5/12).

MenKopUKM juga berharap, fasilitas IMC mampu mendorong produktivitas UMKM agar menjadi bagian dari industri. UMKM kata Teten, harus mulai meningkatkan kualitas produknya yang berbasis teknologi, inovasi, dan kreativitas.

Lebih dari itu, IMC yang digagas Kemenperin ini menjadi dukungan industri permesinan yang akan semakin murah. Sehingga UMKM mudah mengakses dan membeli permesinan, dan mampu meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas mereka.

“Problem kita ini, jumlah UMKM-nya banyak sampai 99,9 persen tetapi produktivitas dan teknologinya rendah. Hadirnya pengembangan industri manufaktur lewat IMC, diharapkan akan ada lonjakan ekonomi yang luar biasa,” ucap Menteri Teten.

Sementara dalam sambutannya, Menperin Agus Gumiwang mengatakan, dengan membangun pusat pengembangan permesinan di industri manufaktur, Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dengan negara lain.

Karena diakui Agus, meski saat ini banyak industri yang memiliki TKDN tinggi sekitar 40-60 persen, namun masih banyak pula yang permesinan pabriknya justru diimpor. “IMC menjadi upaya kami ke depan supaya pabrik-pabrik mandiri dalam hal permesinan,” kata Agus.

Ia menjelaskan, IMC yang berlokasi di Plered, Purwakarta ini dibangun total seluas 11 hektare dalam dua tahap. Tahap pertama, di mulai hari ini dengan penggarapan seluas 2 hektare yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2 triliun.

Kemudian tahap II akan dikerjasamakan dengan luar negeri sesuai arahan Presiden Jokowi untuk investasi di daerah. Investor dari Korea Selatan disebut sudah tertarik untuk berinvestasi sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat (AS). Pembangunan tahap awal ditargetkan rampung pada 3 tahun mendatang atau di tahun 2024.

“Sejujurnya untuk mendapatkan anggaran konstruksi di Kemenkeu itu cukup sulit. Pembangunan dari APBN ini diharapakan menjadi stimulus dan berjalan dengan lancar sehingga berlanjut hingga 9 hektare lagi,” kata Menperin.

Agus menegaskan, perlunya membangun kemandirian industri nasional salah satunya dengan inisiasi IMC turut memperkuat struktur industri nasional. Di mana dalam mencapai tujuan tersebut, perlu juga dukungan dan kolaborasi berbagai pihak dan lintas kementerian/lembaga (K/L).

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika berharap, IMC bisa mendorong akses UMKM Purwakarta yang banyak bergerak di industri kuliner, hasil gerabah seperti keramik, genteng, dan batu bata merah. “Namun memang salah satu yang masih terkendala untuk alat dan permesinan. Banyak UMKM yang masih manual atau konvensional,” tuturnya.(Jef)

ekbis

KemenKopUKM Gandeng Sejumlah K/L Hubungkan Koperasi dan UMKM dengan Rantai Pasok Global

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng sejumlah Kementerian/Lembaga mencakup Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM untuk bersinergi menghubungkan koperasi, UMKM, dan IKM ke dalam rantai pasok global.

Hal tersebut diwujudkan dalam Forum Kemitraan UMKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar yang terselenggara di Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis, (24/11) yang melibatkan 17 BUMN dan Anak Perusahaan, 2 Usaha Besar, dan 850 UKM/IKM.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya dan beberapa Kementerian/Lembaga ditugaskan Presiden Jokowi untuk mendorong UMKM naik kelas.

“Saat ini UMKM yang terhubung rantai pasok global baru mencapai 4,1 persen, sedangkan untuk dalam negeri kemitraan usaha besar dan UMKM baru 7 persen, oleh karenanya kami mengembangkan program UMKM naik kelas. Salah satunya kemitraan UMKM dengan BUMN dan usaha besar,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam acara Forum Kemitraan UMKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar.

Menteri Teten menjelaskan ada dua hal yang dilakukan untuk mendorong kemitraan UMKM, pertama, BUMN membeli produk UMKM melalui PaDi UMKM; kedua, melalui pola kemitraan dengan cara memasukkan UMKM dalam rantai pasok BUMN dan swasta (usaha besar).

Menteri Teten mencontohkan, koperasi dan UMKM seperti di Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok diarahkan untuk menjadi bagian industri otomotif, makanan, kesehatan, pertanian, dan lainnya.

“Jadi UMKM enggak lagi usaha sendiri-sendiri tapi menjadi bagian industri. Ini yang kita ingin bangun, dengan kemitraan antara UMKM dan usaha besar ada transfer pengetahuan dan manajemen bisnis,” kata Menteri Teten.

Dengan begitu, kata Menteri Teten, UMKM bisa naik kelas dan berevolusi, bukan lagi memproduksi barang dan jasa dengan skill rendah tapi berevolusi menciptakan produk berbasis kreativitas dan teknologi.

“Dengan cara ini UMKM bisa menjadi bagian industrialisasi. Kalau industri berkembang UMKM juga tumbuh, tidak tertinggal di bawah. Ini juga merupakan upaya kita untuk menyiapkan Indonesia menjadi empat kekuatan besar di dunia,” kata MenKopUKM.

BUMN dan usaha besarpun, kata Menteri Teten, akan mendapatkan keuntungan jika bermitra dengan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja.

“Untuk mendorong kemitraan, berbagai insentif sudah diberikan, seperti pajak, upah minimum, dan ekosistemnya,” kata Menteri Teten.

Senada, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan pihaknya juga turut mendorong dan mensukseskan aksi afirmasi gerakan belanja produk dalam negeri

“Ini menjadi penyemangat bagi BUMN untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri teemasuk kepada para UMKM. Tercatat belanja Produk Dalam Negeri BUMN hingga 31 Oktober 2022, mencapai Rp241,3 triliun. Harapannya melalui event ini meningkat lagi capaiannya,” kata Loto.

Ia juga menambahkan, dari enam BUMN yang tahun lalu turut berpartisipasi, sekarang naik menjadi 17 BUMN.

“Tentu ini karena semangat BUMN untuk terus mendukung UMKM sebagai rantai pasok BUMN,” kata Loto.

Direktur Jenderal IKM dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut MoU yang sudah dilakukan dengan harapan komunikasi yang terjalin bisa ditingkatkan lagi.

“Kemenperin menyiapkan IKM untuk dapat meningkatkan kinerja daya saing dan kita lakukan pembinaan untuk menjadikan IKM bagian rantai pasok industri besar dan horeka,” kata Reni.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi/BKPM Aries Indanarto menambahkan, pihaknya telah menindaklanjuti dengan menghadirkan OSS bagi pelaku UMKM.

“Jadi perizinan bisa langsung tunggal dengan terbit NIB sebagai legalitas usaha. Dengan ini pelaku usaha bisa komersialisasi usaha dan terintegrasi dengan SNI dan sertifikasi halal,” kata Aries.

Dalam kesempatan tersebut turut ditandatangani Kontrak Kerja sama BUMN dengan UKM/IKM, antara PT. INKA dengan CV. Sri Adiwangsa dan PT. Manunggal Jaya Teknindo, dan PT. Pindad dengan PT. Hartwell Paint Indonesia.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Tumbuhkan Wirausaha Harus “By-Design” Agar Masuk Rantai Pasok Industri

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa untuk menumbuhkan wirausaha di Indonesia harus “by-design” agar bisa masuk ke rantai pasok industri.

“Ide bisnis dan produk harus diseleksi dengan benar sehingga dapat menghasilkan inovasi produk yang memiliki nilai tambah,” ucap MenKopUKM Teten Masduki pada acara Road to be Young Entrepreneur (Pra Pendampingan Wirausaha) di Denpasar, Bali, Senin (14/11).

Lebih dari itu, kata Menteri Teten, dengan by-design, bisa ditentukan keunggulan domestik dari masing-masing daerah untuk dikembangkan.

“Ide bisnis dan produk dari para wirausaha muda ini yang akan diinkubasi. Mereka kita erami, ditetaskan, kemudian dibesarkan. Ke depan, model pengembangan seperti ini yang harus kita tingkatkan,” kata MenKopUKM.

Di depan sekitar 150 wirausaha muda dari kalangan mahasiswa, Menteri Teten mengatakan, ada sekitar 21 juta UMKM yang sudah terhubung ke ekonomi dan pasar digital. Namun, sekitar 90 persen di antaranya masih memasarkan produk impor. “Kita jangan lagi menjadi pedagang bagi produk impor. Untuk itu, kita harus memperkuat produksi produk kita. Ini tantangan kita,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM mengajak generasi muda terutama para mahasiswa untuk memiliki ide bisnis sejak masuk bangku kuliah. “Kampus-kampus harus sudah mampu melahirkan entrepreneur muda yang tangguh. Begitu lulus sarjana sudah punya bisnis yang bisa dikembangkan,” ujar Menteri Teten.

Bahkan, Menteri Teten berharap kampus memiliki kurikulum yang mengubah pola pikir para lulusan sarjana harus sudah masuk ke industri. “Ini menjadi bagian dari target pemerintah dalam mencetak 1 juta wirausaha muda hingga 2024,” kata MenKopUKM.

Oleh karena itu, Menteri Teten menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan ekosistem wirausaha di Indonesia. Salah satunya, porsi kredit perbankan untuk UMKM yang akan ditingkatkan menjadi 30 persen. Dibandingkan dengan negara lain, porsi kredit bagi UMKM di Indonesia tergolong masih rendah, misalnya saja di Korsel kredit UMKM sudah mencapai 80 persen, Malaysia dan Thailand juga sudah di atas 50 persen.

“Memang, sudah ada kebijakan kredit hingga Rp100 juta tanpa agunan. Tapi, dalam praktiknya, masih sulit. Pasalnya, bank masih berbasis pada agunan. Bandingkan dengan perusahaan Fintech yang kredit hingga Rp2 miliar sudah tanpa agunan,” ucap MenKopUKM.

Menteri Teten berharap perbankan mengubah pendekatan kredit, dari agunan ke credit scoring. “Pengelolaan bisnis UMKM harus sudah memakai aplikasi digital. Dengan begitu, track record usaha tergambar dengan baik,” kata MenkopUKM.

Dengan aplikasi digital tersebut, bisa menggambarkan credit scoring yang dimiliki UMKM. “Jadi, bank harus menggunakan credit scoring, UMKM harus digital,” kata Menteri Teten.

Ke depan, MenKopUKM mendorong UMKM berbasis inovasi dan teknologi digital dengan memperkuat business plan. “Kalau business plan-nya jelas dan bagus, saya meyakini banyak investor dalam dan luar negeri yang berinvestasi ke UMKM,” ucap Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina menyebutkan, pihaknya menargetkan rasio kewirausahaan di Bali bisa mencapai 9,08 persen pada 2024. Saat ini, masih sangat kecil, yakni 2,28 persen.

Ekadina pun mengajak anak-anak muda untuk terus mewujudkan jiwa wirausaha dalam dirinya. “Setelah lulus kuliah harus punya jiwa wirausaha. Saya optimistis itu akan mampu meningkatkan rasio kewirausahaan di Bali,” kata Ekadina.

Apalagi, ke depan, Bali tidak lagi hanya menyandarkan perekonomiannya pada sektor pariwisata. Ada sektor-sektor unggulan lain yang bakal dikembangkan. Yaitu, perikanan, pertanian, perindustrian, UKM, serta koperasi.

“Kita juga terus mengembangkan ekonomi berbasis digital hingga pariwisata berbasis budaya lokal,” ujar Ekadina.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: UMKM Bisa Maju Bila Bermitra dengan Usaha Besar dalam Rantai Pasok

Tinggalkan komentar

Kudus:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan bahwa UMKM yang maju dan berkembang adalah UMKM yang mampu bermitra serta menjadi bagian dari rantai pasok industri atau usaha besar.

“Di Kudus, tercipta kemitraan seperti itu antara Djarum dengan UMKM yang ada di BUMDes-BUMDes. Ini bisa dijadikan semacam role model,” kata MenKopUKM Teten Masduki, pada acara dialog dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) binaan PT Djarum, di Kota Kudus, Jumat (4/11).

Di depan puluhan pelaku usaha dan pengurus BUMDes, Menteri Teten berharap BUMDes bisa menggali potensi yang dimiliki desanya masing-masing, baik itu dari SDM maupun sumber daya alamnya. “Dengan begitu, BUMDes bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri,” ucap MenKopUKM.

Selain itu, MenKopUKM juga menekankan pentingnya untuk masuk ke skala ekonomi bagi para pelaku usaha yang tergabung dalam BUMDes. “Dalam hal ini, perlu yang namanya korporatisasi usaha, jangan jalan sendiri-sendiri. UMKM bisa dikonsolidasi usahanya ke dalam BUMDes atau koperasi,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM mencontohkan model Korporatisasi Petani melalui koperasi yang berhasil dilaksanakan di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di dalamnya, koperasi menggabungkan usaha-usaha kecil perorangan hingga masuk skala ekonomi.

“Petani-petani berlahan sempit, sekitar 0,5 hektare, tidak mungkin mampu menciptakan pertanian yang efisien dan menguntungkan,” kata Menteri Teten.

Contoh lain, di Lampung, koperasi membangun kebun pisang seluas 400 hektare dengan melibatkan sekitar 1000 petani. Bahkan, sudah ada offtaker-nya yang membuat pendapatan petani juga meningkat berkali lipat dibandingkan jika dikelola sendiri-sendiri.

“BUMDes juga bisa melakukan konsolidasi petani, peternak, perajin, hingga UMKM. Konsolidasikan produk mereka yang sejenis ke dalam satu brand atau merek saja. Tujuannya, agar diantara pelaku usaha kecil tidak saling bersaing satu sama lain,” kata MenKopUKM.

Terkait aspek legalitas, Menteri Teten mendorong pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) harus berbadan hukum (formal), jangan lagi informal. “Kemudahan berusaha akan terus kita permudah. Saat ini, cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), maka sudah bisa mengakses sertifikasi halal, izin edar dari BPOM, hingga akses ke pembiayaan,” ucap MenKopUKM.

Lebih dari itu, Menteri Teten juga mengajak BUMDes untuk masuk ke teknologi digital, baik dari sisi pemasaran maupun tata kelola usaha, termasuk laporan keuangan.

“Tata kelola juga harus digital agar bisa meraih credit scoring untuk mengakses kredit perbankan. Dengan digital, tergambar jelas track record usaha yang dijalankan. Model bisnis UMKM seperti ini yang harus terus diperbaiki,” ucap MenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy General Manager PT Djarum Achmad Budiharto menjelaskan, ada sekitar 60-an BUMDes dari 123 desa yang ada di wilayah Kudus. Sebanyak 44 BUMDes diantaranya sudah memiliki legalitas atau berbadan hukum,” kata Budiharto.

Namun, Budiharto mengakui masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi para BUMDes tersebut. Diantaranya, terkait tata kelola organisasi, penyusunan business plan, hingga pemahaman tentang aspek legalitas termasuk pemahaman terhadap sebuah regulasi.

“Kita akan terus membenahi itu, karena peran BUMDes amat besar dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan,” ujar Budiharto.

Untuk itu, kata Budiharto, pihaknya bersama Desa Lestari akan terus melakukan pendampingan. “Targetnya, pada 2024, seluruh desa yang ada sudah memiliki BUMDes dan berbadan hukum. Dengan berbadan hukum akan memiliki banyak akses untuk pengembangan usaha, termasuk akses ke pembiayaan,” kata Budiharto.(Jef)