Arsip Tag: Industri Rantai Pasok

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dorong UMKM Bermitra dengan Usaha Besar agar Tergabung dalam Rantai Pasok Industri

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong pelaku UMKM bermitra dengan usaha besar agar UMKM tergabung dan bisa masuk dalam rantai produksi global (global value chain/GVC) untuk meningkatkan peluang UMKM naik kelas.

“Saat ini, partisipasi UMKM dalam global value chain baru 4,1 persen dari jumlah unit usaha,” kata MenKopUKM Teten Masduki pada acara Panel Diskusi Kadin Indonesia bertema Rantai Nilai dan Ekosistem UMKM di Jakarta, Senin (3/10).

Sementara, dari keseluruhan perusahaan besar, sebanyak 25,6 persen diantaranya telah berpartisipasi dalam GVC. “Hal ini sangat timpang karena mayoritas UMKM adalah pelaku usaha mikro,” kata Menteri Teten.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, kata Menteri Teten, Global Value Chain UMKM Indonesia masih tertinggal. Di sejumlah negara tetangga persentasenya sudah lebih besar di antaranya di Malaysia sudah mencapai 46,2 persen, Thailand 29,6 persen, Vietnam 20,1 persen, dan Filipina 21,4 persen.

Tantangan lain, kata MenKopUKM, masih rendahnya kemitraan strategis, tingginya biaya logistik inbound dan outbound, rendahnya daya saing, serta rendahnya pemenuhan sertifikasi internasional para pelaku usaha di tanah air.

“Kemitraan yang kita harapkan adalah hubungan saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan,” ujar MenKopUKM.

Di dalamnya mencakup adanya alih ketrampilan dan teknologi, hingga pendampingan produk UMKM. “Kemitraan saat ini sifatnya masih pembinaan, belum terintegrasi dalam rantai pasok industri. Bukan konsep Bapak Asuh lagi. Yang kita harapkan, UMKM masuk rantai pasok industri seperti di Jepang, Korsel, dan China,” kata Menteri Teten.

Selain itu, usaha besar juga wajib mendahulukan usaha mikro dan kecil, dalam waralaba, penyediaan lokasi, dan dalam distribusi memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa.

MenKopUKM menyebutkan, dari kemitraan itu terdapat insentif yang mendukung UMKM dan usaha besar. Antara lain, pengurangan pajak dan retribusi daerah, bantuan modal dan riset kepada UMK, dan koperasi, serta pelatihan vokasi.

Bahkan, insentif lain bagi usaha menengah dan besar adalah pengurangan pajak dan restribusi daerah, dan super deduction tax atas pendampingan vokasi.

“Pemerintah juga memberikan kemudahan pembiayaan untuk rantai pasok UMK dan Koperasi melalui KUR klaster dan LPDB-KUMKM,” ucap Menteri Teten.

Usulan bagi Kadin

Oleh karena itu, MenKopUKM berharap kepada Kadin Indonesia untuk terus mendukung UMKM dan koperasi agar berdaya saing dan bisa tergabung rantai pasok nasional dan internasional. “Ada enam usulan kepada Kadin dalam mewujudkan itu,” kata MenKopUKM.

Pertama, mendorong anggotanya untuk membangun ekosistem kemitraan rantai pasok dengan UMKM dan koperasi. Kedua, Kadin lebih aktif melakukan business matching dengan UMKM.

Ketiga, membantu merumuskan kebijakan ekosistem rantai pasok pada setiap sektor usaha. Keempat, ikut membantu identifikasi kemitraan rantai pasok UMKM dan koperasi dengan BUMN.

Kelima, mengembangkan market intelegence untuk pasar ekspor di berbagai negara. Sebab UMKM membutuhkan informasi terkait produk apa saja yang dibutuhkan pasar di luar negeri.

“Usulan keenam adalah mendorong anggota Kadin menjadi aggregator untuk pasar luar negeri,” kata MenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Kemitraan Rantai Pasok Berbasis Koperasi Kunci Sukses Hilirisasi Industri Rumput Laut

Tinggalkan komentar


Indramayu:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya penguatan kemitraan rantai pasok berbasis pada koperasi sebagai kunci sukses hilirisasi industri rumput laut di Indonesia.

“Di sektor hulu, biarlah pembudidaya fokus meningkatkan produksi. Namun, jangan lupa berkoperasi,” kata MenkopUKM, Teten Masduki, di sela-sela acara panen rumput laut di daerah Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/9).

Dalam model bisnis ini, kata MenKopUKM, koperasi bisa menjadi offtaker pertama dari seluruh hasil panen budidaya rumput laut yang dihasilkan para petani.

“Koperasi juga bisa mengolah setengah jadi, mulai dari sortir, pengeringan, atau pengolahan tepung dan sejenisnya,” kata MenKopUKM.

Selanjutnya, mitra swasta atau BUMN dapat menyerap produk rumput laut dari koperasi. Sehingga, kemitraan usaha ini akan kokoh dan saling menguatkan. “Kemitraan rantai pasok seperti ini, baik nasional maupun global, akan mempercepat hilirisasi produk rumput laut Indonesia,” kata MenKopUKM.

Menurut MenKopUKM, dukungan akses pembiayaan, baik melalui perbankan maupun LPDB-KUMKM, juga diperlukan bagi para nelayan selaku anggota koperasi.

“Itu sebagai penguatan permodalan dan investasi pada kegiatan usaha budidaya ikan bandeng dan rumput laut. Karena, usaha tersebut memiliki nilai jual dan potensi yang cukup tinggi,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indramayu Hj Nina Agustina menyebutkan bahwa Kecamatan Cantigi memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan menjadi sentra rumput laut.

Sebab, lahan budidaya rumput di wilayah itu paling luas bila dibandingkan dengan kecamatan yang ada di wilayah pesisir lainnya.

Menurut Bupati, potensi rumput laut di Kabupaten Indramayu mencapai luas 485 hektare. Jumlah tersebut tersebar di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Cantigi 225 hektare, Pasekan 125 hektare, Indramayu 75 hektare, Sindang 25 hektare, Kandanghaur 20 hektare, dan Losarang 15 hektare.

“Secara total, kita memiliki garis pantai sepanjang 147 kilometer. Produksi ikan kita juga terbesar di Jabar,” kata Nina.(Jef)

koperasi dan ukm

Manfaatkan Dana CSR Korporat, MenKopUKM Ajak Perusahaan Bangun UMKM Hijau Masuk Rantai Pasok Global

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak perusahaan besar untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke dalam kemitraan dengan usaha kecil agar mereka bisa masuk dalam rantai pasok industrialisasi (global value chain) guna memperkuat struktur ekonomi Indonesia.

“Kami mendorong dan berharap peran CSR perusahaan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi khususnya UMKM dan koperasi, sehingga pemberdayaan UMKM juga mampu mengentaskan masalah kemiskinan,” kata MenKopUKM dalam acara Indonesian SDGs Corporate Summit (ISCOS) 2022 di Bali, Rabu (7/9).

Di kesempatan tersebut juga hadir, Board Advisor ISCOS/Woman Indonesia SDGs sekaligus Ketua Umum Persami (Perhimpunan Saudagar Muslim Indonesia) Siti Nur Azizah, CFCD (Coorporate Forum for CSR Development) Chairman Thendri Supriyatno, dan ISCOS SC Chair Suharman Noerman, serta mendampingi MenKopUKM, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Ekonomi Kreatif Fiki Satari.

Lebih lanjut, Teten mengatakan, saat ini struktur ekonomi Indonesia sekitar 99 persennya dikuasai oleh usaha mikro, dan sebanyak 97 persen lapangan kerja disediakan oleh usaha mikro. Bank Dunia mengingatkan, UMKM sebenarnya mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, namun sejak krisis moneter (krismon) yang mengakibatkan terjadinya deindustrialisasi, justru hanya menciptakan UMKM yang berorientasi pada ekonomi subsisten.

“Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama. Kami mengurus sekitar 64 juta UMKM tapi sayang kapasitas kementerian ini kecil. Untuk itu, kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan,” katanya.

Dalam menggandeng korporasi, hal ini sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana setiap perusahaan bertanggung jawab sejauh 5 kilometer (km) di wilayah operasinya, untuk memperhatilan masyarakat miskin sekitarnya. Secara khusus, MenKopUKM mengajak agar CSR perusahaan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi di wilayah-wilayah kategori miskin ekstrem.

“Cara mendapatkan keuntungan dengan merusak lingkungan harus ditinggalkan. Aktivitas perekonomian (produksi, distribusi, dan konsumsi) haruslah mengedapankan peningkatan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang,” ujar Menteri Teten.

Berita baiknya, kata MenKopUKM, dari hasil riset UNDP menunjukkan sebagian besar UMKM tertarik dengan gagasan praktik usaha ramah lingkungan, yakni sekitar 94-95 persen UMKM tertarik dengan gagasan praktik usaha ramah lingkungan dan sekitar 86-90 persen tertarik untuk melakukan praktik usaha inklusif. Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan harus seimbang agar kesejahteraan tercapai dan alam tetap terjaga.

Menurut Teten, perusahaan haruslah menjalankan bisnis dengan menciptakan nilai bersama atau Creating Share Value, menghasilkan nilai ekonomi sekaligus menghasilkan nilai bagi masyarakat dengan mengatasi tantangannya.

Ia menjabarkan, hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yakni, bagaimana memahami kembali produk dan pasar, mendefinisikan ulang produktivitas dalam rantai nilai, dan memungkinkan pengembangan klaster lokal.

MenKopUKM mencontohkan Nestle misalnya, mendesain ulang proses pengadaan kopinya. Perusahaan itu bekerja secara intensif melibatkan petani kecil di daerah miskin yang terjebak dalam siklus produktivitas rendah, kualitas buruk, dan degradasi lingkungan. Nestle memberikan pendampingan terkait praktik pertanian, membantu petani mengamankan stok tanaman, pupuk, dan pestisida, serta membeli produk petani dengan harga yang lebih baik,

Ia menegaskan, kemajuan UMKM menjadi penentu keberlanjutan ekonomi nasional. Syaratnya, struktur ekonomi yang didominasi usaha mikro (99,62 persen) harus segera naik-kelas. Kolaborasi perlu dikuatkan untuk mengakselerasi hal ini sehingga fondasi UMKM semakin kokoh dan siap menghadapi krisis apapun ke depan terutama perubahan iklim.

“Tapi bukan cuma Indonesia, Korea Selatan juga hampir 90 persen dikuasai UMKM, tapi berbeda dengan UMKM mereka yang sudah besar, bukan lagi tradisional tapi berbasis kreativitas,” katanya.

MenKopUKM juga menyebut China yang bisa ekpor produk UMKM hingga 70 persen, itu karena UMKM-nya mampu menjadi rantai pasok global. “Indonesia baru sekitar 40 persen usaha yang menjadi rantai pasok industri. Jika tidak memperkuat UMKM di rantai pasok industri, selamanya UMKM sulit untuk berkembang,” ucap Teten.

Untuk itu katanya, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) memberikan banyak insentif untuk kemitraan usaha besar dengan usaha kecil dengan insentif pajak. Misalnya industri otomotif yang bisa dipasok oleh UMKM, begitu juga furnitur, dan makanan yang bisa dipasok UMKM.

Ia pun mengapresiasi gelaran ISCOS yang diharapkan bisa melahirkan gagasan, rekomendasi, sharing pengetahuan, dan sinergi program melalui CSR yang lebih baik di masa mendatang untuk Indonesia emas 2045.

Sementara, Board Advisor ISCOS Siti Nur Azizah berharap ISCOS menjadi gerakan nasional yang bertanggung jawab yang awalnya voluntary yang dilakukan korporat terkait SDGs.

“Saya berharap ISCOS secara sustain tetap dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga meningkatkan kesadaran bersama dan komitmen bersama, dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan meliputi sektor ESG (Environmental, Social and Governance),” ucapnya.

ISCOS SC Chair Suharman Noerman menambahkan, renewable economic system menjadi komitmen bersama korporat dalam target pencapaian SDGs di tahun 2030. Contoh beberapa isu yang di-highlight meliputi isu kemiskinan sebagaimana amanat Wapres KH Ma’ruf Amin yang meminta untuk mengembangkan tools sustainability.

“Korporasi tidak bisa menata ekonomi keberlanjutan melibatkan supply chain, berkolaborasi dengan UMKM, dengan konsep untuk meningkatkan UMKM hijau,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Perlu Keunggulan Kompetitif Bagi UKM Untuk Masuk Rantai Pasok Global

Tinggalkan komentar

Jakarta:((Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan perlunya sebuah keunggulan kompetitif bagi para pelaku UKM agar bisa masuk ke rantai pasok global selain kerja sama ekonomi antara negara-negara G20 untuk memulihkan perekonomian dunia juga merupakan hal yang sangat penting.

“Recover Together, Recover Stronger bukan hanya tema yang perlu diusung bersama, tetapi merupakan resep untuk dunia pulih dan tumbuh bersama lebih cepat lagi,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya di acara 4th Side Event G20 Stakeholders Consultant, SMEs Opportunity on Global Value Chain and Logistic Solution secara virtual, Jakarta, Jumat Malam (26/8).

MenKopUKM menegaskan, walaupun reaksi sebagian besar negara di tengah kesulitan ekonomi ini adalah melakukan proteksi untuk ekonominya masing-masing, negara-negara G20 tidak boleh melupakan bahwa perekonomian dunia sangat bergantung kepada mereka.

Dalam acara tersebut, hadir pula Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan P Roeslani, serta Duta Besar Negara G20.

Menteri Teten mengatakan, dalam laporan Global Economic Prospects Bank Dunia Juni 2022 menyebutkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ditambah invasi Rusia ke Ukraina memperparah perlambatan ekonomi global.

Diperkirakan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan peningkatan inflasi akan terjadi untuk waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dunia bahkan diperkirakan turun dari 5,7 persen di tahun 2021 menjadi 2,9 persen di tahun 2022.

Negara G20 yang terdiri dari Uni Eropa, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Russia, Saudi Arabia, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat menghasilkan sekitar 80 persen output dunia, memiliki 2/3 populasi dunia, dan terlibat dalam ¾ perdagangan internasional.

“Bank Dunia menyebutkan pentingnya pengambilan kebijakan yang tegas di level nasional dan global, untuk menghindari ekonomi global yang memburuk,” ucapnya.

Untuk itu, kata MenKopUKM, hal ini membutuhkan upaya dunia bersama-sama di antaranya, memastikan adanya respons yang andal dalam hal suppy di level nasional. Di lain pihak memastikan bahwa pasar komoditas global berfungsi dengan baik, dan pemerintah perlu memprioritaskan _government spending_ untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang rentan akibat tekanan ekonomi.

Menteri Teten juga mengutip beberapa studi di antaranya yang dilakukan oleh OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship yang bekerja sama dengan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) dan mitra akademisi dari Swiss. Studi menemukan bahwa keterlibatan dalam Global Value Chain (rantai pasok global) akan menguntungkan UKM.

“Saya berharap melalui forum _stakeholder consultation_ ini dapat membantu UKM untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif mereka dalam _value chain_, dan membantu UKM memahami bahwa identifikasi ini sangat penting untuk mengoptimalisasi partisipasi mereka dalam Global Value Chain,” ucapnya.

Tak hanya itu MenKopUKM ingin, forum ini dapat memberikan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti secara multilateral, bilateral, atau regional. Baik berupa dukungan untuk kebijakan perdagangan yang mempermudah UKM masuk ke dalam Global Value Chain dan yang memberikan solusi untuk keperluan logistik mereka.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan dalam sambutannya bahwa UKM berkontribusi signifikan dalam perekonomian negara, yaitu menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional yang telah teruji ketahanannya sejak krisis ekonomi tahun 1998 hingga di masa pandemi ini.

Bahlil juga mengungkapkan, berbagai tantangan global mempengaruhi kondisi perekonomian berbagai negara. Banyak tantangan termasuk di dalamnya dalam hal logistik dihadapi oleh seluruh dunia. Padahal, distribusi logistik merupakan hajat hidup bersama.

“Harus ada kebersamaan untuk bangkit dan memulihkan ekonomi di era pascapandemi ini. Untuk itu, harus ada kolaborasi yang positif antara pengusaha besar dengan UKM. Pemerintah telah mendorong hal ini yang dituangkan melalui peraturan. Sudah saatnya kita menjaga dan mendorong UKM naik kelas,” kata Bahlil.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Kembangkan Rantai Pasok Komoditas Sereh Wangi di Ponorogo

Tinggalkan komentar

Ponorogo:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Ponorogo dan PT Bintang Toejoe meresmikan program Rantai Pasok Usaha Mikro untuk komoditas sereh wangi dan jahe merah di Kabupaten Ponorogo.

“Hal ini sebagai upaya mengembangkan rantai pasok usaha mikro komoditas pertanian dari hulu sampai hilir pada komoditas sereh wangi dan jahe merah,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya mewakili Menteri Koperasi dan UKM, dalam acara Peluncuran Program Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM dengan PT Bintang Toedjoe Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Program Pengembangan Rantai Pasok Komoditas Pertanian pada 12 Juli 2022.

“Kerja sama, kolaborasi antara Pemerintah dengan dunia usaha ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para petani sereh wangi dan jahe merah,” kata Eddy.

Pada acara yang dihadiri Bupati Kabupaten Ponorogo, Wakil Bupati Ponorogo; Presiden Direktur PT Bintang Toedjoe, dan Deputi Direktur Wilayah Jawa Timur BPJS Ketenagakerjaan, Eddy mengatakan, hasil olahan komoditas sereh wangi selalui diminati dunia di samping juga kaya akan manfaat.

Manfaat minyak sereh wangi sangat beragam, antara lain sebagai bahan baku industri sabun, parfum, kosmetik, antiseptik, aromaterapi, dan sebagai bahan aktif pestisida nabati. “Pengembangan sereh wangi secara luas dapat mendorong pertumbuhan di sektor pertanian,” ucap Eddy.

Sektor pertanian merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPS mencatat pada kuartal II 2022 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,44 persen, dimana sektor pertanian menyumbang sebesar 12,98 persen.

“Walaupun usaha pertanian sangat menjanjikan, namun kita ketahui bahwa saat ini umumnya petani belum hidup dengan sejahtera, banyak yang terjerat tengkulak. Sehingga, mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat,” kata Eddy.

Umumnya, kata Eddy, petani juga tidak memiliki lahan, hanya bekerja sebagai buruh. “Lahan dimilki petani sangat kecil. Rata-rata kepemilikan lahan petani Indonesia sebesar 360 meter persegi,” katanya.

Dalam program kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Ponorogo memfasilitasi pemanfaatan lahan Perhutani di Kecamatan Pulung seluas 65 hektare bagi petani sereh wangi dan jahe merah, merujuk PP Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian.

PP 65/2019 memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan lahan negara bagi kegiatan pertanian, yang diberikan dalam bentuk pengusahaan, pengelolaan, atau pemanfaatan.

“Saya sangat menghargai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan memfasilitasi pemanfaatan lahan Perhutani bagi petani sereh wangi dan jahe merah,” kata Eddy.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penanaman simbolis sereh wangi dan penandatanganan Perjanjian Kerja sama (PKS) antara Koperasi Mitra Kreatif dengan PT Bintang Toedjoe. Selain itu juga, antara Koperasi Mitra Kreatif dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Pulung.

Kemudian, penyerahan simbolis Program Strategis Kementerian Koperasi dan UKM (Dana Bergulir LPDB KUMKM, KUR, NIB, sertifikat Halal) dan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan.

Pola kerja sama yang dilakukan melalui Program Rantai Pasok ini adalah kemitraan antara petani sereh wangi melalui koperasi yang menjadi pemasok komoditas atau agregator. Sementara pelaku usaha, yakni PT Bintang Toedjoe menjadi offtaker dan pemda sebagai penyedia lahan bagi petani.

“Peran koperasi sebagai agregator sekaligus sebagai wadah pengembangan usaha anggota yang dalam hal ini petani. Hari ini kita telah melihat bahwa koperasi dapat menjadi wakil para petani sereh wangi dalam melakukan kontrak kerja sama dengan PT Bintang Toedjoe yang menjadi offtaker,” kata Eddy.

Di waktu yang sama Bupati Kabupaten Ponorogo, Sugiri Sancoko dalam sambutannya menyampaikan bahwa meski dihadapkan dengan berbagai tantangan, komoditas sereh wangi potensial untuk terus dikembangkan.

Salah satunya, melalui ditandatanganinya kontrak kerja sama Lembaga Masyarakat Desa Hutan Pulung dan PT Bintang Toedjoe dengan petani sereh wangi yang tergabung dalam Koperasi Mitra Kreatif.

“Harapan ke depannya adalah harga sereh wangi dapat lebih stabil, mudah dalam pemasaran dan mengharapkan dukungan dari Pemerintah pusat melalui APBN dan Dinas terkait lainnya,” ucap Sugiri.

Sementara Presiden Direktur PT Bintang Toedjoe Fanny Kurniati mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk memajukan UMKM, meningkatkan kesejahteraan, dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Dia menjelaskan, produk pertanian dari pelaku UMKM telah banyak digunakan sebagai bahan pokok jamu tradisional. “Produk UMKM berupa sereh wangi dipasar global dinilai sangat menjanjikan sebagai bahan pokok produk herbal jamu,” kata Fanny.

Fanny menegaskan pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan petani dan UMKM di Kabupaten Ponorogo untuk turut memasarkan produk UMKM berupa sereh wangi sebagai unggulan herbal Indonesia.

Kerja sama dengan PT Bintang Toedjoe pada tahun ini akan dilaksanakan di 3 Kabupaten, yakni Ponorogo, Pacitan, dan Wonogiri.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro Komoditas Pertanian di Pacitan

Tinggalkan komentar

Pacitan:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong terciptanya kemitraan rantai pasok antara pelaku usaha mikro dengan usaha besar, salah satunya melalui kemitraan rantai pasok antara petani sereh wangi dan jahe merah atau pelaku usaha mikro komoditas pertanian dengan pelaku industri besar seperti PT. Bintang Toedjoe.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya saat menghadiri Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75, sekaligus menyaksikan Penandatanganan PKS antara KUD Karya Tani dan KPRI Mulia Agung Sejahtera dengan PT Bintang Toedjoe, di Kawasan Wisata Watu Mejo Mangrove Park Dusun Kiteran Desa Kembang, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Selasa (19/7).

“Kita harapkan kerja sama koperasi dengan PT Bintang Toedjoe dapat berjalan dengan baik, mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani sereh wangi dan jahe merah, sekaligus menciptakan peluang usaha bagi koperasi yang menjadi aggregator,” kata Eddy.

Eddy menambahkan, keterlibatan koperasi yang manaungi usaha mikro bidang pertanian sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7/2021, dimana pasal 8 mengamanatkan Pemerintah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK), dalam skema ini koperasi berperan penting sebagai aggregator dan akselerator.

Saat ini, kata Eddy, KemenKopUKM sedang fokus dalam pemberdayaan koperasi untuk sektor rill. Sebagai pilot project, konsep pemberdayaan koperasi untuk sektor riil yaitu melalui korporatisasi petani dan nelayan (pangan).

“Beberapa program yang sedang dilakukan yaitu pengembangan budidaya dan hilirisasi kacang koro, hilirisasi sawit rakyat berbasis koperasi, pendampingan bagi koperasi perikanan, serta pendampingan bagi koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama (RPB) pada beberapa komoditas seperti minyak nilam, jahe, kayu/rotan, kelapa, dan daging sapi,” kata Eddy.

Di kesempatan yang sama Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengatakan bahwa wilayahnya memiliki produk unggulan yang menjanjikan seperti kopi, kakao, kelapa, dan olahan ikan. Sebanyak empat produk unggulan tersebut dianggap sangat potensial bagi sektor pertanian Kabupaten Pacitan.

“Kami berharap kedepan akan terjalin sinergi yang kuat antara koperasi dan pelaku usaha maupun petani yang menghasilkan produk unggulan tersebut,” ujar Indra.

Terkait dengan sinergi dan kerja sama yang dijalankan antara koperasi di wilayah Pacitan dengan PT Bintang Toedjoe, Indrata pun mengapresiasi. Dia berharap dengan kerja sama ini dapat menjadi momentum kebangkitan koperasi di Kabupaten Pacitan.

Pihaknya juga siap memfasilitasi penyiapan lahan seluas 15 hektare untuk sereh wangi dan 2 hektare untuk jahe merah dengan melibatkan 310 orang petani.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pacitan, kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas fasilitasi KemenKopUKM yang telah mempertemukan offtaker PT Bintang Toedjoe dengan koperasi dan petani penghasil komoditas jahe merah dan sere wangi,” kata Indra.(Jef)

koperasi dan ukm

Tingkatkan Manajemen Mutu, KemenKopUKM Komit Dorong Startup Masuk Rantai Pasok Global

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM menjalin sinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM DI Yogyakarta, mendorong para startup untuk dapat bersaing, dan meningkatkan produktivitas maupun daya saingnya. Hal ini bertujuan agar UKM maupun startup masuk dalam rantai pasok global.

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok, Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Ari Anindya Hartika menegaskan, saat ini tantangan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan industri, khususnya UMKM semakin menguatnya keterbukaan ekonomi internasional.

“Era globalisasi mengakibatkan seluruh UMKM, termasuk startup, berhadapan secara langsung. Baik di pasar domestik maupun internasional, dengan tingkat persaingan yang semakin tajam,” ucap Ari saat menggelar kegiatan Konsultasi Teknis Dalam Rangka Peningkatan Manajemen Mutu Produk Startup di Yogyakarta, Kamis (24/2).

Dalam kegiatan ini kata Ari, diharapkan agar UMKM dapat lebih meningkatkan kualitas produknya termasuk dapat penerapan sistem manajemen mutu. Sehingga ke depan, produk dapat berorienstasi ekspor, masuk dalam rantai pasok global bahkan dapat bersaing dipasar internasional.

Selain itu, sejak beberapa tahun terakhir KemenKopUKM juga memfasilitasi UKM dalam hal pendampingan standarisasi dan sertifikasi produk seperti serifikasi HACCP, ISO, FSSC/BRC, Sertifikat Organik dan lainnya.

Ari melihat, peningkatan daya saing UKM termasuk startup dalam mengeluarkan produknya saat ini, masih cenderung membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan lain. Terutama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Ari, diperlukan program yang lebih spesifik untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh UKM. Di mana kendala utama terkait mata rantai bisnis, pengembangan kawasan/sentra UKM, pemenuhan rantai pasok mulai dari hulu hingga hilir, meliputi juga masalah R&D, standarisasi dan pemasaran produk.

Ia menegaskan, terkait dengan proses produksi dan standarisasi produk, diperlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi UMKM sebelum siap diedarkan atau dipasarkan secara luas. 

“Ini penting agar dapat menjamin aspek konsistensi kualitas produk atau jasa, dan memenuhi ekspektasi konsumen,” imbuh Ari.

Senada, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DI Yogyakarta, Sri Nurkyatsiwi menyampaikan, Startup harus mengenal posisi atau skala usahanya, brand seperti apa yang diinginkan, target yang ingin dicapai dan pasar yang diharapkan.

“Apabila semua itu sudah dipahami maka akan terlihat standarisasi dan sertifikasi produk apa yang dibutuhkan,” ujar Sri.

Sri merinci, kegiatan konsultasi ini diikuti oleh 35 startup yang ada di Yogyakarta. Menghadirkan narasumber dari Kepala Kantor Layanan Teknis Badan Standarisasi Nasional Jawa Timur dan Praktisi ISO.

Startup yang hadir sambung Sri, sangat antusias dilihat dengan hidupnya sesi diskusi. Mereka sangat membutuhkan adanya fasilitasi pendampingan SNI dan ISO, agar produk mereka dapat diterima dipasar nasional maupun pasar global.

Ia mengatakan, adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan input positif dan membuka cakrawala startup. “Terutama terkait pentingnya kesadaran dan penerapan standarisasi dan sertifikasi produk, untuk meningkatkan keberterimaan produk UKM termasuk produk Start Up di pasar nasional maupun global,” pungkas Sri.(Jef)

ekbis

Corona Hengkang, Pelaku Industri Rantai Pasok Lari Kencang

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Repulik Indonesia menyebut sektor manufaktur dan properti tanah air tergolong tangguh dalam menghadapi gempuran badai pandemi Covid-19 hingga pase kedua, tahun ini. Karena itu, Kemenperin langsung mengomando pelaku industri untuk tetap optimis menapaki bisnis dimasa sulit seperti sekarang ini.

Hal itu dikemukakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka Urban Forum Virtual Event 2021 – “Menyambut Geliat Industri Material Pascapandemi”, diskusi online melalui zoom cloud meeting dan disiarkan langsung di channel YouTube Urbancity.id, Selasa (27/7/2021).

Menurutnya, selain stabilitas
makro ekonomi, optimisme tersebut juga merujuk pada performa kinerja industri manufaktur yang terbilang kinclong di kuartal II tahun ini. Dimana, sektor industri mampu berkontribusi 78,80% terhadap eksepor atau USD81
miliar dari total ekspor nasional sebesar USD102 miliar pada Januari – Juni 2021.

“Kontribusi sebesar itulah pemicu lahirnya surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar USD8,22 miliar. Hemat saya, prestai ini sangat membanggakan karena diraih di tengah-tengah kondisi sulit, pandemic Covid-19 gelombang kedua,” seru Agus Gumiwang.

Sementara, lanjutnya, pada triwulan I-2021 kinerja industri pengolahan non migas masih mengalami kontrasksi sebesar 0.71%. Namun begitu, perlambatannya masih lebih baik jika dibandingkang dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi hingga 0,74%. “Saya punya yakinan tinggi di semester II-2021, industri manufaktur sudah bisa masuk ke teritori positif, meski pada pertengahan Juni kita kembali mengalami turbulensi ekonomi akibat pandemi varian delta, dengan wave yang sangat luar biasa,” cetusnya.

Menperin mengingatkan agar para pelaku industri lebih mematuhi Surat Edaran
Kemenperin No. 3/2021 tentang Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Bahkan pihaknya tidak segan untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku industri yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.
Siapa saja pelaku industri yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin sesuai kebijakan pemerintah dalam surat edaran Kemenperrin, maka akan dapat sanksi mulai dari administratif, pembekuan oprasional hingga mencabut izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

Seperti diketahui, kata Agus Gumiwang, sejak Maret 2020 hingga Juni 2021,
Kemenperin telah menutup sebanyak 400 perusahaan berizin IOMKI. “Mari kita sama￾sama buktikan bahwa industri bukan klaster penyebaran Covid-19. Kita lakukan apa tertuang dalam surat edaran tersebut dan bantu saya untuk tidak menjatuhkan sanksi, karena saya akan bertindak tegas,” ajaknya.

Apresiasi Kebijakan Insentif Pajak

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Aneka Kramik Indonesia (ASAKI),
Edy Suyanto mengapresasi kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas pembelian rumah tapak dan rumah susun. Menurut dia, kebijakan tersebut
berdampak langsung bagi industri keramik tanah air karena ASAKI merupakan mitra
stategis industri properti.

“Dampak penghapusan PPN seperti disampaikan Menperin yang memberikan dampak pertumbuhan sebesar 15% sd 20% terhadap sektor properti ini secara langsung berdampak positif pada para member ASAKI,” ujar Edy Suryanto.

Industri Keramik tanah air, sambungnya, selalu masuk top 5 besar produsen keramik dunia sampai tahun 2014, namun saat ini berada di posisi ke-7. Hal ini menyusul adanya kenaikan harga gas yang mencapai 50% ditahun 2014, otomatis daya saing dan utilisasi.

Faktor lain, adalah banjirnya produk keramik impor dari China dan
India.”Gas merupakan komponen biaya produksi yang mencapai 30%. Ini yang
menyebabkan stagnan selama 5 tahun belakangan. ASAKI berterima kasih kepada
Kemenperin atas upaya menururkan harga gas dari USD17 menjadi USD6 per MMBTU.
Dengan penurunan harga gas ini, industri keramik nasional mulai rebound,” akunya.

Industri Cat Bertahan

Sementara, Asosiasi Asosiasi Produsen Cat Indonesia (APCI) mengakui industri cat dalam negeri saat ini masih mampu men-supply hampir semua kebutuhan sektor
properti, infrastuktur, migas, marine, dan industri lainnya. Bahkan, sejumlah merek cat lokal telah mampu menembus pasar ekspor.

“Dari data T Abel I-O 2016 yang
berhasil kami olah, terdapat 185 subsektor industri yang butuh cat, tinta cetak, dan vernis. Sayangnya, untuk bahan baku lak sebesar 18,43% masih impor,” terang Ketua Umum APCI, Kris Rianto Adidarma.

Dijelaskan, bahan baku cat memang masih ada yang 100% impor, antara lain Resin
Epoxy Import 100% Polyurethane Harderner. Sementara bahan cat yang menggunakan sumber bahan baku lokal adalah Resin Waterbased Lokal 90%, Resin Alkyd Lokal 90%, Resin Unsaturated Polyester Lokal 50% dan Extender Lokal di atas 80%. “Kita berharap bagaimana pemerintah bisa membatu industri kimia hilir ini agar kita tidak tergantung pada produk impor,” katanya.

Industri Rol Former

Kondisi yang sama dialami industri roll forming. Ketua Umum Asosiasi Roll Former
Indonesia (ARFI) Nicolas Kesuma menyoroti banjirnya produk roll forming impor.Namun dirinya berupaya sekuat tenaga untuk meredam peredarannya melalui penerapan Sertifikat Nasional Indonesia (SNI) 8399 – 2017 bagi seluruh pelaku industri baja ringan yang berbisnis di Indonesia.

“Kami berharap, penerapan ini sifatnya wajib, bukan sekedar himbauan. Sebab,
cukup banyak kita dengar kejadian atap baja ringan rubuh lantaran standarisasi
produknya tidak sesuai SNI yang telah teruji punya kualitas lebih kokoh. Ini menjadi ranah Kementerian Perdagangan RI yang berhak mengaturnya,” tutur Nicolas
Kesuma.

ARFI juga mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Menurut Nicolas, kebijakan ini membuat industri lokal bisa lebih bersaing.

“Dengan adanya penetapan TKDN, kami sebagai produsen yang menyuplai
ke konstruksi dan projek nasional dapat memberikan nilai lebih dalam proyek – proyek pemerintah yang cukup besar nilainya sering kali ditanyakan asal usul barang, berapa besar TKDN nya,” imbuhnya

Pernyataan yang sama disampaikan pelaku industri cat yang juga Direktur PT Propan Raya ICC Yuwono Imanto. Karena itu, pihaknya terus mendorong peningkatan komposisi bahan baku lokal (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN) bagi setiap Produk cat besutannya, minimal sebesar 25%. Meski sejatinya, hampir semua produk Cat Propan sudah mencapai TKDN 90%.

Sekedar informasi, Propan merupakan produk yang ramah lingkungan, bahkan telah mendapat sertifikat ramah lingkungan 2011 green label dari Singapura. Di masa pandemi ini, tengah mengembangkan cat anti bakteri dengan tehnologi mikroban dari AS.

“Jadi kami mengejar TKDN setiap produk Cat Propan diatas 90% atau
sekurang-kurangnya diupayakan mencapai diatas 50%. Catat, ini komitmen kami
guna mendukung program pemenrintah,” tukasnya.

Kerek 174 Subsektor Ekonomi

Sedangkan, Direktur Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi Kementrian PUPR RI Nicodemus Daud, mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong kemajuan
industri rantai pasok nasional sebagai penopang utama pembangunan infrastruktur.

Rantai pasok konstruksi mencakup koordinasi semua bagian dari pemasok,
kontraktor, dan pengguna jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam mencapai tujuan proyek. “Program pembangunan infrastuktur perlu
didukung oleh kesiapan pasokan rantai pasok sumber daya material dan
peralatan konstruksi/ MPK,” ujarnya.

Kontribusi Sektor Properti Signifikan

Pengakuan terakhir disampaikan SME Landing Division Head Bank BTN Budi Permana. Baginya, sektor properti memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian yang berpotensi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa Pandemi.
Sektor properti memiliki dampak pada hampir seluruh subsektor
perekonomian terkait yang berjumlah total 174 bidang. Peluang prospek dan potensi sektor perumahan masih sangat besar, dan akan tetap menjadi primadona.

Diterangkan Budi, salah satu indikatornya adalah rasio mograte dan GDP di Indoensia masih sangat rendah, Mortgage to PDB Indonesia lebih rendah dibanding Negara Asia Tenggara lainnya, masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. “Singapura itu 50
persen, Indonesia masih 3.0% masih dibawah Philipina yang 3,8%,” jelasnya.

Faktor lain, adanya backlog rumah yang masih tinggi, mencapai 11,4 juta
berdasarkan kepemilikan rumah. Selain itu, rasio angka pernikahan baru yang tinggi dan pertumbuhan middle class, ini artinya permintaan rumah akan terus bertambah.

“Sektor properti memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian yang berpotensi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa Pandemi,” tambahnya. (Jef)