Arsip Tag: KUR (Kredit Usaha Rakyat)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: KUR Klaster Berikan Beragam Manfaat Pendampingan bagi UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menjelaskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster memberikan beragam manfaat pendampingan bagi para pelaku UMKM sehingga meningkatkan peluang mereka untuk naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.

MenKopUKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (19/12) mengatakan KUR Klaster juga memberikan peluang pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta per unit usaha.

Ia menambahkan, saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor sebagai bagian dari upaya memudahkan UMKM mengakses KUR, sekaligus solusi bagi perbankan agar kredit tidak macet sehingga memudahkan perbankan melakukan proses monitoring.

“KUR Klaster memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan kapasitas usahanya atau naik kelas,” kata Menteri Teten.

KUR Klaster adalah skema pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta. KUR Klaster biasanya ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya.

Sejauh ini, KUR Klaster sudah diterapkan di sektor pertanian dan kali ini akan diterapkan ke pelaku UMKM di sektor lainnya. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, UMKM yang terhubung perdagangan elektronik juga bisa memanfaatkan KUR Klaster.

“Ini bisa menjadi solusi bagi usaha mikro dan kecil yang terkendala masalah agunan pinjaman. Di sini lain kami juga terus mendorong pelaku UMKM uuntuk memanfaatkan aplikasi digital dalam pencatana keuanga mereka,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, pihaknya juga telah membuat piloting KUR Klaster berbasis koperasi dengan menyinergikan KUR dengan dana bergulir LPDB untuk koperasi.

“Peran koperasi sebagai agretator dan offtaker, dengan dukungan pembiayaan dengan bunga 6 persen, lebih meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil, karena selain bisa mengkonsolidasi usaha-usaha mikro guna mencapai skala ekonomi, menggantikan para tengkulak atau memotong rantai perdagangan, juga menjamin supplai yang lebih baik ke pasar,” katanya.

Untuk menyukseskan program KUR Klaster sebagai bagian dari visi pengembangan ekonomi kerakyatan, Teten juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berkolaborasi.

Dalam kaitan ini, KemenkopUKM akan bekerja sama dengan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Kafegama) dan media online Katadata, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kafegama akan berkontribusi mendukung penyaluran KUR Klaster, baik melalui dukungan konseptual, kajian akademis, maupun pendayagunaan jaringan alumni di berbagai lembaga/institusi, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan, Katadata akan membantu diseminasi publik melalui pengadaan serial seminar/webinar ekonomi kerakyatan, serta riset, dokumentasi, dan komunikasi beragam pilot project pengembangan UMKM berbasis KUR Klaster yang menjadi role model pengembangan UMKM di Indonesia dalam format artikel, video, dan buku.

Menteri Teten berharap lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster. Hingga 31 Oktober 2022, realisasi penyaluran KUR telah mencapai mencapai Rp 299,64 triliun yang diberikan kepada 6,26 juta debitur. Realisasi itu mencapai 80,30 persen dari target penyaluran KUR 2022 mencapai Rp 373,17 triliun.

Sedangkan total outstanding KUR mencapai Rp450 triliun yang diberikan kepada 38,42 debitur dengan rasio non performing loan (NLP) di posisi 1,27 persen.

KUR tercatat telah berkontribusi terhadap peningkatan kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2022 dengan total outstanding kredit UMKM mencapai 25,2 persen dari total kredit perbankan.

Tahun depan, pemerintah meningkatkan anggaran subsidi bunga dengan target penyaluran KUR sebesar Rp460 triliun. Target tersebut meningkat dari alokasi KUR dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022 yang mencapai Rp373,17 triliun.

Pemerintah juga melanjutkan pemberian subsidi bunga KUR di tahun depan. Untuk KUR dengan pinjaman Rp10 juta hingga Rp500 juta, suku bunganya 6 persen. Sedangkan, untuk KUR super mikro dengan pinjaman di bawah Rp10 juta, bunganya hanya 3 persen.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyatakan pemerintah akan terus memperkuat pelaku UMKM melalui program KUR Klaster.

“Penyaluran KUR Klaster ini adalah bagian dari terobosan pemerintah untuk meningkatkan peran ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.

Selain mendukung visi Ekonomi Kerakyatan, penyaluran KUR terbukti berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016, kredit UMKM berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. Pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja.

Selain membantu mengatasi permodalan, Presiden menekankan bahwa skema KUR Klaster juga menjadi solusi untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi UMKM.

Dengan melibatkan mitra usaha, KUR Klaster bermanfaat bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi, serta daya saing UMKM.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: Realisasi KUR Sudah Mencapai Rp344,55 Triliun atau 92,60 Persen

Tinggalkan komentar

Palembang:(Globalnews.id) – Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 14 Desember 2022 telah mencapai Rp345,55 triliun kepada 7.209.944 pelaku usaha.

“Pada 2022, Pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun, dan saat ini realisasi penyaluran KUR sampai 14 Desember 2022 telah mencapai Rp345,55 triliun atau sebesar prosentase 92,60 persen dengan total debitur sejumlah 7.209.944 pelaku usaha,” ucap Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Irene Swa Suryani yang mewakili Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM dalam acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (16/12).

Lebih lanjut, Irene menambahkan, total penyaluran KUR pada 2022 di Provinsi Sumatra Selatan sampai 14 Desember 2022 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) mencapai Rp10,495 triliun yang dialokasikan kepada 173.361 debitur.

Dia merinci, capaian tersebut terdiri dari KUR Super Mikro sebesar Rp144,37 miliar kepada 15.047 debitur, KUR Mikro Rp6,072 triliun untuk 139.692 debitur, KUR Kecil/khusus Rp4,276 triliun kepada 18.548 debitur, dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp740 juta kepada 74 debitur.

Dalam upaya percepatan penyaluran KUR dan pemulihan ekonomi nasional khususnya bagi pelaku UMKM, Irene menegaskan KemenKopUKM menginisiasi dan mendorong penyaluran KUR melalui skema KUR khusus yang ditujukan kepada kelompok usaha masyarakat atau klaster yang diperuntukkan bagi koperasi dan kelompok UMKM.

“Dalam hal ini melibatkan agregator/offtaker dan avalist di berbagai sektor antara lain pertanian, peternakan, perikanan, furnitur, suvenir, kerajinan tangan, fesyen, dan pariwisata dengan target penerima KUR berbasis klaster prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” ucap Irene.

Menurutnya, sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyaluran KUR, diperlukan inovasi pembiayaan bagi UMKM melalui skema kelompok usaha, baik dalam wadah koperasi maupun kelompok klaster UMKM sebagai bentuk percepatan pendistribusian insentif pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pada kesempatan ini, Irene juga mengapresiasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatra Selatan, beserta stakeholder lainnya yang telah berupaya dalam mendukung pelaksanaan program KUR dan berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memberdayakan UMKM melalui akses penyaluran pembiayaan KUR Klaster dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan bermanfaat dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Sumatra Selatan,” ucapnya.

Irene berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran KUR dapat berperan aktif dan bersinergi untuk percepatan program KUR tersebut, antara lain Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyiapkan calon debitur yang potensial untuk mengakses KUR, mengupload calon debitur tersebut ke SIKP agar dapat diakses oleh penyalur KUR, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM untuk mengakses KUR maupun setelah menerima KUR, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUR di wilayahnya.

Sementara itu, penyalur KUR diharapkan dapat berkomitmen untuk mencapai target dalam penyaluran KUR melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat untuk mempercepat penyaluran KUR.

“Terakhir, pihak penjamin KUR diharapkan dapat membantu UMKM dalam hal keterbatasan agunan yang dimiliki oleh UMKM,” kata Irene. (Jef)

koperasi dan ukm

Berkat KUR CV Real Issue Bangkit dari Dari Krisis

Tinggalkan komentar

Denpasar:(Globalnews.id) – CV Real Issue, produsen tas kulit menjadi salah satu contoh UMKM yang mendapat berkah dari adanya program kredit usaha rakyat (KUR). Usaha yang dimiliki oleh Sany Kamengmau menjadi kian moncer setelah mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan UKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Sany, pria kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengaku mendapatkan akses pembiayaan KUR Kecil yang difasilitasi oleh KemenKopUKM sebesar Rp500 juta. KUR Kecil ini diklaimnya sebagai salah satu penyelamat utama dari krisis akibat pandemi Covid-19 sehingga usaha yang digeluti sejak tahun 2000 lalu tetap bertahan hingga saat ini. Bahkan kini order tas kulit hasil kreatifitasnya kebanjiran order dari Jepang dan Australia.

Sany menyatakan Covid-19 sempat membuat usahanya hampir gulung tikar lantaran orderan sepi dan modal usahanya tergerus untuk kebutuhan sehari-hari.

Beruntung bagi Sany lantaran upaya mengajukan akses pembiayaan kepada KemenKopUKM direspons cepat dan kemudian difasilitasi dengan salah satu bank BUMN penyalur KUR melalui kegiatan pendampingan akses pembiayaan UKM. Secara perlahan dengan modal KUR itu, Sany kembali bangkit dan menggenjot produksinya seiring orderan yang mulai terus mengalir.

“Saya dapat KUR dari BRI yang difasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp500 juta. Pembiayaan itu sangat penting dan berarti bagi kami. Dana itu kami gunakan untuk belanja bahan baku, membayar ongkos kerja/gaji dan untuk mempersiapkan modal kerja orderan berikutnya,” ucap Sany saat ditemui di rumah produksi sekaligus kantornya di Badung, Bali pada Rabu (9/11/22).

Dikatakan Sany bahwa produk tas kulitnya tersebut diorder oleh pembeli langsung (direct buyer) asal Jepang dan Australia. Dalam sebulan order dari Jepang rata-rata 300 – 400 buah tas. Buyer asal Jepang ini menjadi pelanggan utamanya sejak tahun 2003. Sementara order dari buyer Australia rata-rata dalam dua bulan sebanyak 100 buah tas. 

Sany mengaku sempat mencapai peak season pada tahun 2007-2017 dengan mengekspor tas kulit ke Jepang hingga 4.000 buah setiap bulannya. Namun sejak Covid-19, orderan turun drastis sehingga terpaksa Sany harus memangkas jumlah tenaga kerjanya. Saat ini jumlah tenaga kerja yang masih dipertahankan sebanyak tujuh orang.

“Jumlah tenaga kerja sebelum Covid itu sekitar 30 orang, tapi setelah Covid-19 sementara baru bisa mempekerjakan tujuh orang, tapi kami sesuaikan dengan pesanan. Kalau ada peningkatan pesanan kita bisa tambah tenaga kerja,” ulas Sany sambil memperlihatkan para tenaga kerjanya menyelesaikan pesanan.

Sany berharap kedepan dengan dukungan pemerintah melalui fasilitasi dari KemenKopUKM, usahanya bisa kembali meraih masa emasnya. Untuk itu Sany berharap ada program lain seperti bantuan perluasan akses pasar hingga dukungan penguatan SDM tenaga kerjanya. Dengan begitu tas kulit hasil tangan manis dari para karyawannya bisa diterima di pasar luar negeri selain Jepang dan Australia.

“Kami berharap bisa mendapat akses yang lebih mudah dan lebih luas untuk bisa memasarkan produk kami ke negara lain seperti UK (United Kingdom), Eropa dan Amerika. Kami juga berharap sekali, bisa diikutkan dalam kesempatan pameran di luar atau di dalam negeri khususnya yang difasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM,” tukas Sany.

*Kendala Produksi CV Real Issue*

Dalam menjalankan bisnisnya, Sany mengakui tidak lepas dari kendala dan rintangan. Namun tekad dan semangat yang kuat kendala tersebut berhasil diatasi sehingga usahanya tetap eksis hingga hari ini.

Menurutnya salah satu kendala yang dihadapi adalah jadwal yang ketat dari buyer terutama Jepang. Etos kerja yang besar dan disiplin yang kuat dari buyer Jepang tersebut menuntutnya harus menyesuaikan diri. 

Padahal dalam memproduksi satu item tas kulit saja dibutuhkan ketelitian dan kejelian yang tinggi agar tidak ada kesalahan. Hal itu mengakibatkan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian satu produk lebih lama.

“Kerja dengan orang Jepang itu sangat sulit sebab menuntut kita disiplin tinggi, dia juga mengedepankan kualitas tinggi. Awal mula sulit tapi motivasi saya kuat untuk membuat produk yang bagus dan sesuai dengan standar yang dia inginkan,” tutur Sany.

Kendala lain yang pernah dihadapi selain faktor modal kerja adalah uji sampel yang butuh waktu lama. Menurutnya buyer dari Jepang tersebut kerap mengirimkan desain model tas dalam bentuk sketsa. Dari desain itu, Sany harus berpikir keras untuk menerjemahkannya menjadi produk. Beberapa kali, lanjut Sany, sampel yang dibuatnya mendapatkan catatan dari buyer sehingga produk sampel tersebut harus bolak-balik dikirim ke buyer. 

“Sampel itu dibuat berulang kira – kira sampai enam bulan sampai barang itu bisa masuk sesuai standar pasar yang diinginkan Jepang. Kadang mengartikan desain dengan mewujudkan dalam produk jadi itu berbeda,” sambung Sany.

Meski penuh dengan tantangan, Sany Kamengmau menjadi salah satu contoh pelaku UKM yang patut dijadikan kiblat oleh pelaku UKM lainnya di Indonesia. Pasalnya Sany sangat taat terhadap kewajiban pajak. 

Komitmennya untuk patuh dalam membayar pajak ini dianggapnya sebagai salah satu timbal baliknya terhadap negara yang sudah membantu membangkitkan usahanya yang sempat terpuruk akibat Covid-19.

“Kita juga menjadi pembayar pajak yang taat. Dalam setahun rata-rata kami membayar pajak itu hingga Rp20 juta. Kami tidak bisa merekayasa atau memanipulasi pajak sebab petugas pajak itu gampang sekali mengecek dan menghitung jumlah pajak kami dari produk yang kami ekspor itu,” ungkapnya.

*Siap Garap Pasar Domestik*

Sany menambahkan punya rencana untuk menggarap pasar domestik. Namun yang utama adalah pemenuhan pasar ekspor ke Jepang dan Australia yang sudah lama menjadi pelanggan. Untuk pasar domestik direncanakan akan digarap melalui pasar digital atau online. Produk-produknya akan dipasarkan melalui platform digital. Selama ini dia belum terlalu aktif memasarkan di pasar domestik karena kewalahan untuk memenuhi pasar ekspor.

“Pasar domestik memang kami punya rencana untuk bisa masuk ke pasar lokal. Kami harap tahun depan bisa mulai launching untuk produk pasar lokal. Kami yakin bisa mendapat pasar tersendiri, karena kami punya ciri khas sendiri yang tidak dimiliki produk lain,” ucap Sany.

Menurutnya, pasar domestik ini masuk dalam rencana jangka pendek yang akan mulai digarap serius di tahun depan. Saat ini Sany bersama istrinya sedang mempersiapkan untuk menyasar konsumen dalam negeri dengan membangun tempat untuk menampilkan produknya (showcase) sambil mempersiapkan infrastruktur untuk menggarap melalui digitalisasi. Sementara untuk jangka panjangnya, Sany menargetkan penambahan pasar ekspor lain selain pasar tradisional yang sudah bermitra sejak lama.  

“Jangka panjangnya kami berniat meningkatkan produksi, saya juga berharap Covid segera berlalu karena sebenarnya peluangnya sangat besar untuk usaha yang kami geluti ini terutama untuk diekspor,” lanjut Sany.

Dengan target jangka pendek dan jangka panjang ini, Sany berharap perusahaan kecil yang sudah lama dibangunnya ini kedepan bisa semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. 

Dia bermimpi suatu saat usahanya semakin maju sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal. Dengan begitu secara tidak langsung, Sany bisa membantu ekonomi masyarakat sekitar.

“Harapan saya ke depan, saya bisa meningkatkan produksinya karena dengan begitu saya bisa membantu lebih banyak  merekrut pekerja, bisa membantu supplier kulit dan supplier aksesoris. Alhamdulillah berkat usaha ini kami bisa berkontribusi kepada lingkungan,” pungkasnya.

*Kilas Balik CV Real Issue*

Sany Kamengmau tidak menyangka tekad untuk memperbaiki ekonominya dengan nekad belajar bahasa asing menjadi jalan mengubah nasibnya. Dari semula yang hanya bekerja sebagai Satpam di sebuah hotel di Bali, kini berbalik menjadi bos tas kulit kualitas ekspor.

Dia menceritakan bahwa bahasa menjadi salah satu pintu masuk baginya untuk mendapat kesempatan hidup lebih baik. Oleh sebab itu setelah mendapat gaji bulanan dari tempatnya bekerja, dia membeli kamus bahasa Jepang dan Inggris serta buku-buku lainnya. Secara otodidak dia terus belajar berbahasa asing tersebut. 

Selang beberapa waktu, akhirnya Sany mampu berbahasa Jepang dan Inggris meski terbatas. Dari situ, setiap mendapatkan tamu, Sany mencoba menjalin komunikasi yang baik sambil melatih keterampilan berbahasa asing. Dari situlah Sany mendapatkan “juragan” dari Jepang sehingga dia mendapatkan kepercayaan untuk membantu bisnisnya yang ada di Indonesia.

“Saya waktu itu bantu-bantu mencarikan souvernir dan lainnya termasuk membantu bisnis pakaian di Bali. Dari situ lama -lama saya ada ide untuk bikin tas kulit, nah Juragan saya ini membantu saya bagaimana membuatnya dan akhirnya saya kembangkan sehingga bisa memenuhi spesifikasi tas sesuai permintaannya,” cerita Sany.

Dari semula yang hanya membantu bisnis orang Jepang di Indonesia, akhirnya karena kedekatan emosional dan kepercayaan yang tinggi, Sany diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk membantunya memenuhi permintaan tas kulit. 

Seiring waktu berjalan, kepercayaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya bertambah lagi. Itulah alasannya Sany memutuskan membuat CV dengan dibantu beberapa karyawan di awal berdirinya.

“Usaha saya ini di bidang kerajinan kulit di bidang tas. Sudah saya gelutin sekitar sekitar 22 tahun dimulai sejak tahun 2000 hingga saat ini,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng PT. BPR Indra Candra Percepat Penyaluran KUR di Bali

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayan (PKP) dengan PT. BPR Indra Candra untuk mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bali.

Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius mengatakan, untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, dan daya saing UMKM, serta mengakselerasi pembentukan dan pengembangan ekosistem kewirausahaan nasional, perlu didukung dengan perluasan akses permodalan bagi UMKM salah satunya melalui skema KUR.

“Kami sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada PT. BPR Indra Candra yang berkeinginan untuk membantu program pemerintah dan berpartisipasi dalam memberikan pembiayaan dan permodalan kepada pelaku UMKM khususnya di Provinsi Bali dan sekitarnya,” kata Yulius selepas menandatangani PKP dengan Direktur Utama PT. BPR Indra Candra Fransisca Amelia Mulyadi di Jakarta, Kamis (03/11).

Ia juga menambahkan dengan ditandatangani PKP ini, maka PT. BPR Indra Candra dapat segera menyalurkan KUR sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pendistribusian penyaluran KUR kepada pelaku usaha.

“PT. BPR Indra Candra resmi menjadi penyalur KUR yang ke-48 dan akan mendapatkan plafon Rp5 miliar, dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp500 juta, KUR Mikro sebesar Rp1 miliar, dan KUR Kecil sebesar Rp3,5 miliar,” kata Yulius.

Dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional, Yulius menjelaskan pihaknya menginisiasi dan mendorong penyaluran KUR melalui skema KUR khusus yang ditujukan untuk kelompok usaha masyarakat atau klaster khususnya bagi koperasi dan kelompok UMKM dengan melibatkan agregator/offtaker/avalist di berbagai sektor.

Untuk itu sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyaluran KUR, maka perlu ada inovasi akses permodalan bagi UMKM melalui skema kelompok usaha, baik dalam wadah koperasi maupun kelompok klaster UMKM sebagai bentuk percepatan pendistribusian insentif pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Fokus kami di sektor pertanian, peternakan, perikanan, furnitur, suvenir, handicraft, fesyen, dan pariwisata dengan target penerima KUR berbasis klaster prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” kata Yulius.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT. BPR Indra Candra Fransisca Amelia mengatakan, pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia secara signifikan ditopang oleh UMKM. Sehingga dengan kapasitas yang pihaknya miliki sebagai penyalur KUR dapat memperkuat pertumbuhan UMKM di provinsi Bali.

“Kami bertekad untuk membawa KUR sebagai kendaraan untuk membantu meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM, dalam meningkatkan kapasitas daya saing UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal,” kata Fransisca.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Percepatan Penyaluran KUR Melalui Kluster

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius mengatakan pihaknya mendorong penyaluran kredit melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus berbasis kelompok usaha atau kluster untuk mempercepat realisasi KUR sebagai upaya pemulihan ekonomi khususnya UMKM.

“Kluster ini bisa berbentuk koperasi maupun kelompok UMKM, dari sini kemudian menggandeng agregator, offtaker, dan avalist di sektor pertanian, peternakan, perikanan, furnitur, suvenir, handycraft, fesyen, dan pariwisata dengan target penerima KUR berbasis kluster” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Yulius usai melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pembiayaan dalam rangka Pembayaran Subsidi Bunga KUR antara Deputi Bidang Usaha Mikro selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR dengan Bank Aceh Syariah di Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Yulius mengatakan, guna mendukung percepatan penyaluran KUR, pemerintah juga memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen sampai dengan Desember 2022. Sehingga suku bunga KUR turun menjadi 3 persen dari sebelumnya 6 persen. “Pada tahun ini pemerintah menargetkan pembiayaan KUR untuk UMKM sebesar Rp373,17 triliun,” ujar Yulius.

Penandatangan Perjanjian Kerja sama Penyaluran (PKP) dengan KemenKopUKM selaku KPA merupakan proses terakhir bagi calon penyalur KUR untuk menjadi penyalur KUR.

Sebelumnya perbankan calon penyalur KUR juga harus memenuhi kriteria sehat dan berkinerja baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan kerja sama dengan Perusahaan Penjamin, memiliki sistem online data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SKIP), dan mengikuti persyaratan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dari OJK. Selain itu juga harus mendapatkan plafon penyalur KUR dari Kemenko Bidang Perekonomian.

“Setelah selesainya penandatanganan PKP ini maka Bank Aceh Syariah resmi menjadi penyalur KUR. Kami mengucapkan terima kasih pada jajaran Bank Aceh Syariah yang telah bekerja sama dengan baik bersama tim dari Deputi Usaha Mikro sehingga semua berjalan dengan lancar,” kata Yulius.

Yulius berharap dengan penandatanganan PKP ini, dapat memberikan manfaat bagi pemulihan perekonomian khususnya sektor UMKM di Provinsi Aceh.

“Saya juga berharap Bank Aceh Syariah bisa melakukan inovasi pembiayaan di berbagai sektor usaha, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM secara tepat dan akurat,” kata Yulius.

Bank Aceh Syariah sendiri tercatat sebagai penyalur KUR yang ke-47 dan akan mendapatkan plafon sebesar Rp25 miliar.

Dalam kesempatan yang sama Plt Direktur Utama Bank Aceh Syariah Bob Rinaldi mengatakan segera setelah PKP ini pihaknya menyalurkan KUR kepada UMKM di Aceh yang selama ini diketahui punya banyak kelompok usaha yang membutuhkan tambahan modal.

“Di Aceh hanya dua bank yang beroperasi salah satunya adalah Bank Aceh Syariah, sementara kebutuhan pendanaan UMKM sangatlah besar,” kata Bob yang juga menjabat sebagai Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah.

Karena itu kata Bob, dalam tenggat waktu dua bulan ini, pihaknya akan berupaya melakukan percepatan penyaluran KUR.

“Harapannya pada akhir tahun, plafon yang diberikan sebesar Rp25 miliar ini bisa terserap optimal,” kata Bob.

Dari plafon sebesar Rp25 miliar itu, sebanyak Rp15 miliar disalurkan untuk KUR usaha mikro, dan sisanya sebesar Rp10 miliar dialokasikan buat KUR usaha kecil.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM dan PT Pegadaian Sepakati Percepatan Penyaluran KUR

Tinggalkan komentar

Bogor:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjalin kerja sama dengan PT Pegadaian untuk percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Kini Pegadaian secara resmi telah menjadi penyalur ke-44 dengan plafon KUR yang bisa disalurkan sebesar Rp5,9 triliun.

Demi kelancaran penyaluran KUR oleh PT Pegadaian, maka diperlukan penandatanganan nota kerja sama dengan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR dan Subsidi Bunga/ Marjin KUR. 

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Eddy Satriya, berpesan agar Pegadaian dapat mengemban amanah tersebut dengan baik dan penyaluran KUR diharapkan dapat tepat sasaran. Pihaknya tidak meragukan lagi komitmen Pegadaian yang selama ini  terus mendukung pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). 

“Kami sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Pegadaian. Saya berharap acara penandatanganan PKP (Perjanjian Kerjasama Pembiayaan) subsidi KUR ini dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Eddy dalam sambutannya pada acara Penandatanganan PKP Dalam Rangka Pembayaran Subsidi Bunga KUR Antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan PT Pegadaian di Bogor, Jumat (10/6/2022).

Hadir dalam acara tersebut Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srianita Ginting, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, Direktur PT Jamkrindo Syariah Achmad Son Hadji dan Kadiv Ultra Mikro Bisnis Bank BRI Novian Supriatno.

Dijelaskan Eddy bahwa program KUR yang selama ini digulirkan pemerintah adalah sebagai bentuk hadirnya negara dalam mendukung pelaku UMKM naik kelas sehingga pemulihan ekonomi bisa lebih terakselerasi. Pada tahun 2022, pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 Triliun. 

“Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah bahkan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022 (sehingga suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%),” pungkasnya.

Untuk realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 6 Juni 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp148,12 triliun. Jumlah itu disalurkan kepada 3,19 juta debitur dengan rincian KUR Super Mikro sebesar Rp2,57 triliun kepada 292.940 debitur. 

Kemudian KUR Mikro sebesar Rp99,74 triliun kepada 2,70 juta debitur. Selain itu KUR Kecil/ khusus sebesar Rp45,79 triliun kepada 189.034 debitur. Terakhir KUR Penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) sebesar Rp13,02 miliar kepada 530 debitur.

Sementara itu Direktur Utama Pegadaian, Damar Latri Setiawan menambahkan bahwa MoU PKP yang dilakukan merupakan bagian dari serangkaian agenda yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat menjadi lembaga penyalur KUR. Dengan program KUR Syariah Pegadaian, pihaknya siap memfasilitasi para debitur yang memiliki usaha produktif untuk mendapatkan KUR ini.

“Alhamdulillah apa yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha kini datang juga. Pegadaian kini resmi meluncurkan KUR Syariah Pegadaian, yang memiliki limit hingga Rp10 juta dengan Marjin / Mu’nah sebesar 6 persen per tahunnya. Insha allah Pegadaian siap membantu para pelaku UMKM untuk naik kelas,” ujar Damar Latri Setiawan.

Lebih lanjut Damar menjelaskan, pengajuan KUR Syariah Pegadaian dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang Pegadaian di seluruh Indonesia. Adapun tenor pembiayaan KUR Super Mikro adalah 12, 18, 24 dan 36 bulan dengan minimal usaha yang telah berjalan selama 6 bulan.

“Semua sektor UMKM akan kami berikan, yang terpenting calon nasabah memiliki usaha dan dilihat dalam usahanya berjalan dengan baik. Biaya yang dipungut dari produk ini relatif terjangkau sehingga tidak akan memberatkan debitur karena Pegadaian mendapatkan subsidi dari pemerintah,” tambah Damar.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gelar Program Pembekalan Tenaga Pendamping KUR Di Aceh

Tinggalkan komentar

Aceh:(Globalnews.id)- Memasuki masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia masih dihadapi sejumlah tantangan baik global maupun domestik. Di mana ekonomi dunia berpotensi turun 1 persen dan inflasi dunia potensi naik 2,5 persen. Termasuk dari sektor mikro, namun masih banyak Koperasi dan UMKM (KUMKM) mengalami kendala keterbatasan permodalan.

Koperasi dan UMKM yang belum dapat mengakses ke perbankan, dinilai belum dapat memenuhi persyaratan perbankan (Non Bankable), misalnya dalam hal ketersediaan agunan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

“Sehingga diharapkan, KUMKM yang layak namun belum bankable, tetap dapat mengakses kredit ke bank,” ucap Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Irene Swa Suryani dalam sambutan yang mewakili Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM pada acara kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendamping KUR di Banda Aceh, Provinsi Aceh yang diselenggarakan pada 23-25 Mei, Rabu (25/5).

Tahun ini, sambungnya, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun. Dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen, sampai dengan 31 Desember 2022 (sehingga suku bunga KUR berkurang dari 6 persen menjadi 3 persen).

Realisasi Penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp 137,05 triliun dan diberikan kepada 2,99 juta debitur. Yakni dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp 2,42 triliun kepada 276.106 debitur, KUR Mikro sebesar Rp93,17 triliun kepada 2.537.749 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp 41,45 triliun kepada 171.927 debitur, dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp 6,59 miliar kepada 273 debitur.

Realisasi penyaluran KUR Provinsi Aceh Tahun 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp 1,02 triliun kepada 15.708 debitur. “Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Aceh,” ujarnya.

Hasil pendampingan KUR Tahun 2021 sebanyak 9.127 usaha mikro atau sebesar 130 persen dari target 7.000 usaha mikro dengan nilai pengajuan plafon KUR sebesar Rp. 302,45 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp 202,55 miliar.

Irene menyampaikan target Pendampingan KUR Tahun 2022, yaitu memberikan pendampingan kepada 11.000 Pelaku Usaha Mikro di 15 Provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan. “1 orang tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 Usaha Mikro setiap bulan,” jelasnya.

Berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2022, Pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui, pertama, melakukan unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP. Dan ketiga, mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Helvizar bersyukur, bahwa tahun 2022 ini KemenKopUKM Masih memberi kepercayaan kepada Putra putri Aceh, untuk menjadi Tenaga Pendamping KUR sebanyak 20 Tenaga Pendamping KUR. Di mana DinkopUKM Aceh telah melakukan seleksi berdasarkan surat Rekomendasi dari Kabupaten/Kota.

“Kami berharap tahun selanjutnya, ada keberlanjutan dan keberlansungan program ini. KemenKopUKM masih memberi kesempatan kepada putra-putri Aceh untuk ikut menjadi sebagai Tenaga Pendamping KUR,” harapnya.

Helvizar menuturkan, pihaknya juga sudah melakukan evalusi dan monitoring terhadap Tenaga Pendamping KUR di beberapa Kabupaten/Kota, perlu adanya komunikasi yang lebih baik antara Bank Pemyalur dengan Tenaga Pendamping KUR.

“Untuk itu harapan saya Kementerian Koperasi dan UKM melalui Asisten Deputi Pembiayan Usaha Mikro mencari solusi agar kendala yang di hadapi rata-rata tenaga Pendamping dapat terselesaikan,” imbuhnya.

Kepada Koordinator dan Tenaga Pendamping KUR, sambung Helvizar, ia berharap mereka dapat menggunakan kesempatan pembekalan ini dengan baik. Terutama dalam menambah wawasan sebagai Tenaga Pendamping KUR, dan banyak belajar dari Tenaga Pendamping KUR yang sudah berpengalaman di Daerah Saudara.

“Kami terus melakukan Evaluasi dan Monitoring terhadap kinerja Tenaga Pendamping KUR. Sehingga ini akan jadi referensi untuk menetapkan anda sebagai calon pendamping KUR Tahun depa, jika KemenKopUKM masih memberi kuota bagi Provinsi Aceh,” pungkasnya.

Untuk diketahui, acara serupa juga diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(Jef)

koperasi dan ukm

Percepat Penyaluran, KemenKopUKM Gelar Pembekalan Tenaga Pendamping KUR di NTB dan Kaltim

Tinggalkan komentar

Mataram:(Globalnews.id)– Untuk mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berkualitas, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di dua tempat yakni di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur).

Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Irene Swa Suryani, saat memberikan sambutan mewakili Deputi Bidang Usaha Mikro pada acara Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Mataram beberapa hari yang lalu, mengatakan pembekalan dilaksanakan dengan target satu tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan.

“Secara keseluruhan, target Pendampingan KUR Tahun 2022 adalah memberikan pendampingan kepada 11 ribu pelaku usaha mikro di 15 Provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan,” kata Irene.

Tercatat hasil pendampingan KUR pada 2021 sebanyak 9.127 usaha mikro atau sebesar 130% dari target 7.000 usaha mikro dengan nilai pengajuan plafon KUR sebesar Rp302,45 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp202,55 miliar.

Yang pasti, pemerintah akan terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022. Sehingga, suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%.

Sementara realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp130,84 triliun dan diberikan kepada 2,85 juta debitur.

Realisasi penyaluran KUR Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp1,93 triliun kepada 43.761 debitur.

“Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan memberikan dampak positif yang diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Irene.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Ahmad Masyhuri mengatakan, jumlah tenaga pendamping KUR di Provinsi NTB untuk tahun 2022 sebanyak 20 orang dan koordinator sebanyak 2 orang.

Jumlah pendamping KUR pada tahun 2021 sebanyak 40 orang dengan target pendampingan sebanyak 1600 calon debitur dengan capaian pendampingan sebesar 2.347 debitur.

Menurut Masyhuri, pendamping KUR di NTB selama ini masih tetap melaksanakan pendampingan kepada calon debitur KUR sekalipun kontrak kerja dari KemenkopUKM sudah selesai.

“Dan yang lebih penting pendamping KUR bisa memberikan pemahaman kepada calon debiturnya tentang pemberian subsidi bunga oleh pemerintah sehingga para pelaku usaha (UKM) bisa mengakses pembiayaan melalui program KUR dengan suku bunga yang rendah,” kata Masyhuri.

Capaian hasil pendampingan di Provinsi NTB ini dari tahun 2016 dengan tenaga pendamping KUR sebanyak 8 orang menunjukkan target yang terlampaui atau berada pada urutan kedua seluruh Indonesia. “Sampai dengan tahun 2019, jumlah pendamping sebanyak 28 orang dengan capaian melampaui target berada pada posisi pertama di seluruh Indonesia,” kata Masyhuri.

Sementara itu, di Samarinda Kalimantan Timur, Pejabat Fungsional Deputi Usaha Mikro Agus Sutisna menjelaskan, berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2022, pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui beberapa langkah. Pertama, melakukan unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP.

Ketiga, mengalokasikan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Pemprov Kaltim, Atikah, mengatakan bahwa pemerintah memfasilitasi KUR yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible, atau belum bankable.

Program KUR bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

“Dukungan program pembiayaan ini sangat penting karena diharapkan menumbuhkan pelaku usaha baru maupun meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkatkan ke skala UMKM naik kelas dan usaha yang lebih besar,” kata Atikah.(Jef)

koperasi dan ukm

Tahun 2022, KemenkopUKM Targetkan Pendampingan KUR Untuk 11 Ribu UMK di 15 Provinsi

Tinggalkan komentar

Kendari:(Globalnews.id)- Target Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2022 adalah memberikan pendampingan kepada 11 ribu pelaku usaha mikro di 15 Provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan. Satu orang tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan.

Hal itu dijelaskan Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro Muhammad Subkhan, mewakili Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, pada kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (18/5).

Subkhan menjelaskan, berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2022, Pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui beberapa langkah. Pertama, melakuk unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Kedua,
mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP.

Ketiga,
mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah.

Menurut Subkhan, pada 2022, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022. Sehingga, suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%.

Realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp130,84 triliun dan diberikan kepada 2,85 juta debitur.

Subkhan menambahkan, realisasi penyaluran KUR Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp1,48 triliun kepada 31.521 debitur.

“Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha mikro di Sulawesi Tenggara,” kata Subkhan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Saifuddin mengatakan, Sulawesi Tenggara kembali terpilih sebagai bagian dari Program Pendampingan KUR dari 15 provinsi yang ada di Indonesia.

Tahun ini, untuk Sulawesi Tenggara, jumlah pendamping KUR sebanyak 10 orang dan satu orang koordinator dengan masa kerja selama enam bulan yang berlokasi di Kota Kendari. Adapun target pendampingan KUR pada tahun ini sebanyak 600 UKM.

“Tenaga pendamping yang kita harapkan pada tahun ini, bukan saja untuk memfasilitasi para pelaku UKM untuk mendapatkan KUR pada lembaga penyalur, tetapi pendamping yang dapat melakukan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, konsultasi, dan supervisi kepada pelaku UKM,” kata Laode.

Sehingga, lanjut Laode, program ini diharapkan mampu mencetak UKM yang lihai berbisnis, promosi, networking luas dan mampu mengelola keuangan bisnis yang baik. “Jadi, UMKM naik kelas dan digitalisasi tidak hanya sebatas tagline semata,” pungkas Laode. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dukung Langkah Penjaminan KUR Pemrov Bali Melalui Jamkrida Bali Mandara

Tinggalkan komentar

Denpasar:(Globalnews.id)-Pemerintah Provinsi Bali secara resmi melaunching Penjaminan KUR Kerthi Bali PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) pada Jumat, 13 Mei 2022 di Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) telah berkembang secara siginifikan. Tercatat Jamkrida telah mampu melakukan penjaminan Rp21,5 triliun dengan jumlah Terjamin 417 ribu, serta bekerja sama dengan 728 lembaga keuangan baik bank maupun non bank di seluruh Provinsi Bali.

Menyusul kesuksesan tersebut, Gubernur Bali akan mendorong lagi perkembangan Jamkrida Bali Mandara dengan penambahan modal sebesar Rp15 miliar.

“Kami mengajak Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mendukung Jamkrida Bali Mandara. Di mana dengan penambahan modal tersebut, berujung pada UMKM sebagai salah satu sektor kuat di Bali,” ucapnya dalam acara launching Penjaminan KUR Kerthi Bali Jamkrida Bali Mandara di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (13/5).

Acara launching tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Wakil Bupati Gianyar, Wakil Bupati Karangasem serta perwakilan Bupati dan Wali Kota se-Bali, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra, Direksi Bank BPD Bali, Direksi PT BPR Indra Candra, Ketua dan Manager Umum Koperasi Guna Prima Dana, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Serta Kabupaten Kota, Ketua DPD Perbarindo Bali dan Ketua DPK Perbarindo se-Bali.
           
Gubernur I Wayan juga mengapresasi terobosan Jamkrida Bali Mandara, dengan program yang selaras dengan program Pemprov Bali khususnya dalam mewujudkan Ekenomi Kerthi Bali.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengimbau, peningkatan sinergitas Bank BPD Bali dengan Jamkrida Bali Mandara, sebagai perusahaan miliki masyarakat Bali,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya menyampaikan dukungannya. Ia mengapresiasi langkah Gubernur Bali kepada Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), yang dinilai Eddy sangat berarti bagi penyaluran KUR di daerah.

“Hal ini perlu dijadikan contoh bagi daerah-daerah yang sekarang sedang menyiapkan upaya serupa. Kami berharap, Jamkrida Bali Mandara yang telah menjadi Perusahaan Penjamin KUR, dapat membantu UMKM dalam hal keterbatasan agunan yang dimiliki oleh UMKM dan  dapat memberi manfaat yang besar bagi para pelaku UMKM,” ujarnya.
 
Eddy merincikan, realisasi penyaluran KUR sampai dengan 13 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sudah tersalur sebesar Rp 128,88 triliun dan diberikan kepada 2,80 juta debitur, dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp2,22 triliun kepada 253.908 debitur, KUR Mikro sebesar Rp84,80 triliun kepada 2,31 juta debitur, KUR Kecil sebesar Rp39,01 triliun kepada 162.365 debitur dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp3,40 miliar kepada 142 debitur.(Jef)