Arsip Tag: Usaha mikro

KemenKopUKM Terapkan Strategi Khusus Dorong Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas

Jakarta:(Globalnews.id)- Sepanjang semester I 2022, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagai strategi khusus untuk melakukan penguatan, pengembangan, dan mendorong kemajuan para pelaku usaha mikro agar dapat naik kelas.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Eddy Satriya dalam konferensi pers secara daring, Jumat (3/6) mengatakan, beberapa program yang telah dilaksanakan di antaranya ialah Transformasi Usaha Mikro (Transfumi) dari informal ke formal. “Beberapa upaya untuk mewujudkan target ini ialah dengan melakukan Fasilitasi Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencapai 1,2 juta NIB secara nasional. Dilakukan juga kemitraan dengan asosiasi di daerah untuk mempercepat capaian target,” kata Eddy.

“Selain itu, dilakukan program Fasilitasi Sertifikasi berupa pendaftaran sertifikasi kepada usaha mikro penerima program hak merek sebanyak 200 usaha mikro, program Sertifikat Jaminan Produk Halal untuk 60 usaha mikro, Izin Edar MD (Makanan Dalam) 24 usaha mikro, dan Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) kepada 100 usaha mikro,” kata Eddy.

Eddy menambahkan, selain program Transfumi Informal ke Formal, KemenKopUKM juga telah melibatkan pelaku usaha mikro untuk berpromosi di ruang infrastruktur publik dalam event internasional, seperti event MotoGP Mandalika dengan keterlibatan lebih dari 500 UMKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Harbour Bay Batam dengan melibatkan lebih dari 100-120 UMKM, dan Event Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali yang memfasilitasi pelaku usaha mikro pada area infrastruktur publik di Mall Beach Walk Bali dengan melibatkan 100 pelaku UMKM.

Bukan hanya akses berusaha dan pameran, untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022 juga telah dilaksanakan Pelatihan Kompetensi untuk Bidang Ekspor dan Barista kepada Pelaku Usaha Mikro.

“Tak ketinggalan juga, Fasilitasi Pengembangan SDM dengan melatih 840 usaha mikro serta Fasilitasi Pendampingan Hukum bagi 500 Pelaku Usaha Mikro Kecil di 11 daerah,” kata Eddy.
Tidak berhenti di situ saja, program untuk membuat pelaku usaha mikro naik kelas juga ditunjukkan dengan melakukan Bimbingan Teknis Onboarding 250 Usaha Mikro ke platform e- commerce sekaligus masuk ke e-katalog LKPP berkolaborasi dengan Gojek, Grab, Shopee, Blibli, dan LKPP.

“Sekitar 70% dari 250 pelaku usaha mikro tersebut telah masuk dan aktif di laman e-commerce sekaligus e-katalog LKPP,” katanya.

Sementara itu, terkait pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) terutama KUR Klaster, KemenKopUKM juga telah melalukan sejumlah koordinasi dengan bank penyalur dan dinas terkait untuk memantapkan penyaluran KUR Klaster bagi usaha mikro.

Demikian juga, telah dilakukan pertemuan antara KemenKopUKM, BRI, dan Uniqlo untuk akses pembiayaan KUR Klaster binaan Uniqlo serta berkoordinasi dengan sektor perikanan dan e-Fishery sebagai offtaker/avalis.

Hasilnya, sampai dengan 3 Juni 2022, realisasi penyaluran KUR 2022 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) telah mencapai Rp147,65 triliun atau sebesar 39,57% untuk 3.177.993 juta debitur.

Momentum mudik Lebaran 2022 juga telah menjadi manfaat lain bagi sektor usaha mikro dengan melakukan serangkaian bazaar Ramadan terutama di rest area, di mana KemenKopUKM berkolaborasi dengan stakeholder seperti Dinas Koperasi dan UKM, Kabupaten Bekasi, PT Jasa Marga, Perum Bulog, PT Japek Tol Nusantara, PT Mayora Indah Tbk, dan Himpunan Pengusaha Nahdliyin yang telah menyelenggarakan kegiatan Bazar Mudik Lebaran 2022.

Tempat Bazaar tersebut dilaksanakan di Rest Area 39 A Ruas Tol Jakarta – Cikampek pada tanggal 28-30 April 2022, di mana sebanyak 45 pelaku Usaha mikro dari wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta turut berpartisipasi, dan acara sejenis juga diadakan di Rest Area 519 A (Kab. Sragen), Rest Area 360 A, dan Rest Area 456 A.

“Momentum Idul fitri tahun ini juga telah dimaksimalkan sebagai momentum untuk bangkitnya kembali UMKM Indonesia,” ucap Eddy.

Selain itu, KemenKopUKM juga tengah mempersiapkan penyaluran program BPUM di tahun 2022 ini, yang direncanakan akan berlangsung pada semester II Tahun 2022. Rencananya, BPUM 2022 akan menyasar 12,8 juta penerima dengan total anggaran Rp7,8 triliun.

Menurut Eddy proses untuk penyaluran BPUM 2022 saat ini masih menunggu dokumen anggaran dari Kementerian Keuangan. Dia pun memastikan BPUM tahun ini akan dilakukan dengan lebih ketat dalam hal pendataan agar penyaluran tepat sasaran.

“Di tahun ini kami akan melakukan validasi data lebih matang dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penyaluran BPUM 2022 tepat sasaran,” katanya.(Jef)

KemenKopUKM Tekankan Pentingnya Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Mikro Agar Dapatkan SPP-IRT

Bali:(Globalnews id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan pentingnya pengetahuan dan penerapan keamanan pangan bagi pelaku usaha mikro agar usaha mereka bisa mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) untuk meningkatkan citra produk dan skala usaha mereka.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Eddy Satriya di Hotel Mercure Kuta Bali, Selasa (24/5), mengatakan KemenKopUKM menggelar Rapat Konsultasi Pendaftaran Sertifikasi Produk Bagi Usaha berupa Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Penyelenggaraan Fasilitasi Usaha Mikro pada Area Infrastruktur Publik Bali.

Kegiatan itu digelar sebagai bagian dari keterlibatan UMKM pada acara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali yang diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan pelaku UMKM khususnya di Provinsi Bali yang selama ini sangat terdampak pandemi COVID-19.

Sebagaimana diketahui, Bali menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang merupakan forum multi pemangku kepentingan yang diinisiasi oleh PBB dalam Penanggulangan Risiko Bencana (PRB). Acara ini akan berlangsung pada 23 hingga 28 Mei 2022.

GPDRR 2022 dilaksanakan di Nusa Dua Bali dan diharapkan menghadirkan sekitar 4.000 hingga 5.000 peserta dari 193 negara.

“Momentum ini juga harus dioptimalkan dalam menciptakan peluang usaha bagi UMKM dan lapangan kerja yang lebih luas, serta wujud dari kepulihan dan kebangkitan ekonomi tidak hanya secara nasional tapi juga global,” kata Eddy.

Eddy mengatakan dalam acara ini, para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) berkesempatan untuk mendapatkan fasilitasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) sebagai salah satu syarat pemenuhan komitmen untuk mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang saat ini dapat diterbitkan melalui OSS.

“Hal ini tentunya berdampak pada tingginya permintaan sertifikasi PKP oleh UMK, mengingat 99 persen pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM. Untuk itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMK maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan komitmen SPP-IRT sehingga semakin banyak pelaku UMK bertransformasi dari informal ke formal,” kata Eddy.

Selain itu, KemenKopUKM juga telah membentuk Garda Transfumi di wilayah Bali yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK untuk mendapatkan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Di tahun 2022, secara nasional telah berhasil diterbitkan lebih dari 19 ribu NIB oleh relawan Garda Transfumi.

Eddy menilai bahwa salah satu bentuk konkret manfaat memiliki izin usaha dan sertifikasi produk adalah dapat diikutsertakan pada kegiatan fasilitasi promosi pada insfrastruktur publik. Sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMK paling sedikit 30 persen dari total luas lahan pada area infrastruktur.

“Sebagai wujud implementasi regulasi tersebut, KemenKopUKM telah memfasilitasi penyelenggaraan promosi bagi usaha mikro di empat wilayah di Indonesia, yaitu event MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Gernas BBI di Harbour Bay Batam Kepulauan Riau, Showcase Ramadhan di Stasiun Bandung Jawa Barat, dan dukungan GPDRR 2022 di Kuta Bali,” kata Eddy.

Kegiatan ini secara resmi dibuka di Hotel Mercure Kuta yang dilanjutkan meninjau ke lokasi ruang promosi produk Foodhall “Olah Oleh Umi” di Beachwalk Shopping Center Bali yang dilaksanakan pada 24-29 Mei 2022, diikuti oleh 16 dari 40 pelaku usaha mikro yang telah lolos kurasi produk bekerja sama dengan Dinas KUKM Provinsi Bali, Gojek, dan Tokopedia. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan omzet pelaku UMK.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadinase menambahkan bahwa saat ini pelaku UMKM sangat menggeliat dan dengan acara seperti ini, sosialisasi terkait SPP-IRT dapat dilakukan dengan lebih efektif.

“Kami mengapresiasi kegiatan dan program ini, semoga kegiatan ini terus berlanjut dan mampu membangkitkan pelaku usaha mikro kita di Bali. Semoga kegiatan ini juga dapat meningkatkan penghasilan pelaku UMKM,” kata Ekadinase.(Jef)

Rebranding UMKM di Rest Area sebagai Trigger Kebangkitan Usaha Mikro

Sragen:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan Rebranding UMKM di area publik (Rest Area) untuk menyambut pemudik yang melakukan perjalanan mudik ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, maupun sebaliknya.

“Tujuannya, selain untuk kebutuhan konsumsi bagi pemudik, juga mendukung pelaku UMKM yang berada di sekitar Rest Area agar tetap hidup dengan memberikan akses pasar, khususnya saat mudik lebaran,” kata Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro KemenkopUKM Sutarmo, pada peresmian rebranding bertajuk Pusat Kuliner UMKM Paten, di Rest Area KM 519A yang berada di kawasan Masaran, Sragen, Jawa Tengah, Jumat (29/4).

Pada kegiatan yang dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen Cosmas E Dwi Yunanto, Direktur Utama PT Jasa Marga Solo-Ngawi, Manager Development PT Jasa Marga Pusat dan Kepala Wilayah IV Jateng 2 PT Jasa Marga Related Business Dendy Susanto, merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan KemenkopUKM dengan berbagai stakeholder yang sebelumnya telah dibuka Bazar Mudik Lebaran 2022 di KM 39A ruas tol Jakarta-Cikampek.

Menurut Sutarmo, mudik lebaran harus menjadi keberkahan bagi semua. Baik itu yang pemudik maupun masyarakat yang tidak melakukan perjalanan mudik. Begitu juga pelaku UMKM yang menjajakan dagangannya di Rest Area. Harapannya, bisa berlebaran dengan hasil dagangannya.

“Mudik menjadi tradisi turun temurun yang sudah berjalan sejak lama. Momen silaturahmi, berbagi rejeki bersama keluarga dan handai taulan di kampung halaman,” imbuh Sutarmo.

Sutarmo berharap mudik tahun ini berjalan lancar dengan aman dan memberikan semangat baru, khususnya bangkitnya ekonomi masyarakat setelah sekian lama dihajar pandemi. (Jef)

KemenkopUKM Gelar Pelatihan Bidang Branding Usaha Mikro di Kota Tarakan

Tarakan:(Globalnews.id)— Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mengadakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi bidang branding dan strategi pemasaran bagi pelaku usaha mikro di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, beberapa hari yang lalu. Pelatihan kali ini melibatkan fasilitator dari LPK Kompetensi Indonesia, bersama Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tarakan.

Sekretaris Deputi Usaha Mikro, KemenkopUKM, A.H. Novieta mengatakan kegiatan pelatihan ini mempunyai arti penting di tengah situasi dalam negeri yang masih dibayangi oleh pandemi Covid-19. Di sisi lain proses pemberdayaan UMKM khususnya usaha mikro di harus tetap berlanjut.

“Pemerintah pusat dan daerah harus ada dan berupaya untuk memberikan akses pengembangan kapasitas sumber daya manusia para pelaku usaha mikro, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk memajukan bisnisnya. Terutama dalam hal ini melalui pelatihan branding dan pemasaran,” kata Novieta dalam sambutannya.

Untuk mengelola usaha dan menghasilkan produk yang berkualitas dibutuhkan SDM yang terampil dan kompeten. Pelatihan berbasis kompetensi ini merupakan pelatihan yang berorientasi praktis dengan menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja sesuai standar yang telah ditetapkan baik pengetahuannya, keterampilannya dan juga sikapnya.

“Kompetensi bidang branding dan strategi pemasaran yang menjadi topik pelatihan ini, sangat relevan dengan upaya memajukan usaha mikro. Pak kadis dan tim Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mampu memotret potensi, permasalahan dan juga kebutuhan pelaku usaha mikro Kota Tarakan sehingga menjembataninya untuk sinergi kegiatan pelatihan ini,” ujar Novieta.

Meski demikian, ia mengakui bahwa bisnis UMKM tidak selalu berjalan mulus, sebab masih banyak hambatan atau kendala, yang harus dihadapi para pelaku UMKM terlebih disituasi sulit pandemi dua tahun belakangan dan sampai saat ini.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pemasaran menjadi kendala terbesar bagi pelaku usaha di masa pandemi. Persentasenya mencapai 58,94%. Disamping itu, masalah yang masih menjadi tantangan adalah pembiayaan, teknologi, bahan baku dan SDM.

“Kami mencermati SDM dan pemasaran sangat terkait, SDM usaha mikro yang terampil dan kompeten akan mendukung pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha Bapak/Ibu. SDM yang dapat memanfaatkan dan menguasai teknologi akan memajukan usaha Bapak/Ibu,” ujar Novieta.

Novieta mengatakan pemerintah selalu berupaya untuk membantu UMKM menjawab tantangan itu, mulai dari sisi hulu (produksi) hingga hilir (pemasarannya). Maka pemerintah mengadakan program kegiatan meliputi pelatihan, pendampingan dan konsultasi usaha, akses legalitas usaha (NIB), peningkatan sertifikasi (merek, halal) dan standarisasi mutu produk, fasilitasi promosi dan pemasaran (online maupun offline) hingga fasilitasi onboarding pada platform digital, pemberian akses pembiayaan bagi usaha mikro, hingga bantuan hukum.

“Bahkan dengan kebijakannya pemerintah mendorong Gerakan BBI dan telah mengalokasikan 40% belanja barang/jasa untuk mendorong pemasaran dan penggunaan produk lokal UMKM (melalui aplikasi bela pengadaan dan e-katalog LKPP),” terang dia.

Potensi UMKM Tarakan

Kota Tarakan yang dikenal sebagai *Bumi Pagun Taka* perlu dibangun bersama karena bumi ini mempunyai potensi untuk pegembangan UMKM ada sumber daya perikanan dan kelautan (seperti rumput laut, ikan dan udang), industri, perdagangan dan pariwisata, juga sektor energi.

Selain itu, kata dia pengembangan ekonomi kreatif produk kerajinan tangan juga potensi untuk dikembangkan, dari referensi yang ada, produk dengan nuansa etnik Kalimantan berbahan dasar kulit kayu dan batik, yang berhasil dipasarkan pelaku UMKM Kota Tarakan.

“Kalau tidak salah trade mark “Marco Handmade” yang dirintis Agata Celsi dan berhasil dipasarkan hingga ke Amerika Serikat. Kemudian ada ibu Suhartatik dengan produk boneka rajut dengan kualitas terbaik,” katanya.

“Mencermati potensi yang baik ini, tentu kami berkeyakinan pelatihan branding dan strategi pemasaran ini akan memberikan bekal berharga bagi pengembangan usaha Bapak/Ibu. Branding menjadi penting karena Bapak/Ibu pelaku usaha mikro  perlu memahami fungsi branding sebagai salah satu sarana untuk menanamkan image dan citra produk maupun usaha secara positif,” tambahnya.

Menurut dia, branding produk, dapat membantu meningkatkan nilai jual dan menjadi pembeda dari pesaing dari usaha mikro sehingga lebih dikenal luas. Branding pun tidak hanya sebatas logo, label, atau packaging tapi utuh bisnis usaha mikro dari mulai produk yang berkualitas, sampai promosi dan layanan produk.

“Branding akan mendorong konsumen/pembeli untuk menentukan membeli produk Bapak/Ibu secara berulang,” ucap Novieta.

Begitu pun juga terang Novieta, strategi pemasaran menjadi penting di masa pandemi dan digitalisasi. Kombinasi strategi promosi dan pemasaran produk secara offline (toko/warung/tempat usaha lainnya) dan berbasis digital menjadi pilihan.

Hanya saja pelaku UMKM dituntut untuk mengoptimalkan pemasaran online dan digital marketing sebagai sarana komunikasi dengan target konsumen. Strategi pemasaranpun dimaksud tidak terlepas dengan branding, mulai dari promosi, kualitas produk, dan kemasan menarik.

“Paling mudahnya saat ini, strategi pemasaran melalui digital bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Sebab sekarang media sosial bisa menjadi media agar produk dikenal luas-global, dan menjadi referensi utama untuk orang menentukan pilihannya,” tutupnya.(Jef)

KemenkopUKM Beri Perhatian Pada Kawasan Kuliner Usaha Mikro

Jakarta:(Globalnews.id)-Kawasan kuliner usaha mikro yang sebelumnya sepi terdampak pandemi perlahan mulai bangkit. Keramaian pengunjung mulai terlihat terutama pada kawasan kuliner yang berada di sekitar perkantoran.

Hal itu salah satunya terlihat di kawasan usaha mikro “Kuliner Rahayu” yang berada dekat pusat perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Tepatnya  di belakang kantor Kementerian Koperasi dan UKM. 

“Mulai pulihnya aktivitas perkantoran turut mendorong kawasan kuliner kembali ramai dan tentu ini memberikan semangat bagi pelaku usaha mikro yang berdagang di kawasan itu. Kita bersyukur  pedagang kembali bangkit, pengunjung sudah banyak yang datang.  Kita  dukung untuk bangkitnya para UMKM kuliner ini,” kata Deputi bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya, saat mengunjungi pusat UMKM ‘Kuliner Rahayu’, Rabu (16/3/2022).

Eddy mengatakan KemenkopUKM memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro kuliner karena ini merupakan salah satu bidang usaha yang dominan di sektor usaha mikro.  Program bantuan berupa  pendampingan dan berbagai kemudahan usaha yang sedang digarap pemerintah diberikan kepada para pelaku usaha mikro.

“Ada banyak program bantuan kemudahan berusaha yang diberikan pemerintah karena itu sesuai dengan PP No 7/2021 sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja,” katanya.

Eddy mendorong agar pelaku usaha mikro kuliner yang membutuhkan bantuan pendampingan atau legalitas dapat menghubungi dinas yang membidangi koperasi dan UKM di daerahnya atau ke menghubungi KemenkopUKM melalui kanal-kanal resmi.

KemenkopUKM ditegaskannya sangat mendukung dan berkomitmen membantu pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan berusaha.(Jef)

Bentuk BLUD, KemenKopUKM Buka Akses Pembiayaan Usaha Mikro Di Daerah

Yogyakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus berkoordinasi secara aktif bersama pemerintah di daerah, dalam upaya peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

Salah satunya dengan optimalisasi penggunaan dana bergulir di daerah melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga dana bergulir dapat disalurkan langsung kepada pelaku usaha mikro atau dengan bekerja sama dengan koperasi yang beranggotakan para pelaku usaha mikro.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya menegaskan, pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan oleh pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui BLUD Pengelola Dana Bergulir.

“Sehingga langkah ini (pembentukan BLUD) sekaligus mendukung pencapaian target pemerintah dalam peningkatan permodalan usaha mikro,” ucap Eddy saat membuka acara Kegiatan Inisiasi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelola Dana Bergulir, di Yogyakarta, Jumat (25/2).

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum, bahwa pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja khusus yang menjalankan pola pengelolaan BLUD.

Tak cuma itu, upaya semakin meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro melalui lembaga formal juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

“Maka KemenKopUKM dalam hal ini Deputi Bidang Usaha Mikro, membuat satu program inisiasi pembentukan BLUD dengan pemerintah daerah. Yang pada kesempatan ini dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan, Yogyakarta,” imbuh Eddy.

Dijalankannya program tersebut, diharapkan akan semakin banyak lembaga pengelola dana bergulir di pemerintah daerah. Sehingga pada akhirnya lembaga tersebut mampu melayani kebutuhan pembiayaan pelaku usaha mikro yang tentunya semakin meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro yang selama ini sulit untuk didapatkan.

Diketahui, proporsinya usaha mikro mencapai 99,62 persen dari total 64.166.606 usaha yang ada di Indonesia, dengan kontribusi UMKM kepada PDB sebesar 60,5 persen. UMKM tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang cukup besar dalam mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Eddy mengatakan, usaha mikro dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, usaha mikro masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya.

Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan, baik karena kendala teknis. Sebagai contoh tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala nonteknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke lembaga pembiayaan.

“Dari kondisi tersebut, KemenKopUKM sangat berkepentingan untuk melakukan berbagai program dalam upaya peningkatan akses pembiayaan. Sehingga permasalahan permodalan khususnya di pelaku usaha mikro bisa segera teratasi,” yakin Eddy.

Dirinya mengajak semua pihak yang hadir untuk menyukseskan program BLUD. “Semoga setiap upaya untuk kemudahan dalam pengembangan pelaku usaha mikro mendapat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. UMKM bangkit, UMKM maju, Indonesia Sejahtera,” harapnya.(Jef)

Kolaborasi KemenKopUKM dan USAID EGSA Dorong Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal

Bogor:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan USAID Economic Growth Support Activity (EGSA) melaksanakan dua kajian terkait UMKM. Yaitu, kajian kemudahan dan kepastian berusaha di daerah, serta konsep pendampingan UMKM.

“Dengan studi kasus di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur,” kata Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro KemenKopUKM Rahmadi, pada pembukaan Workshop bertema Mendorong Transformasi Formal UMKM menuju UMKM Naik Kelas melalui Kemudahan Izin Berusaha dan Program Pendampingan Usaha, di Kota Bogor, beberapa hari yang lalu.

Menurut Rahmadi, workshop nasional ditujukan untuk memaparkan hasil kajian studi ke pihak pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan input dalam pembuatan kebijakan pemerintah terkait kemudahan Usaha, serta meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha. “Khususnya, registrasi bisnis dan ijin mendirikan bangunan,” tukas Rahmadi.

Bagi Rahmadi, ini menunjukkan bahwa KemenKopUKM bersama USAID EGSA berkomitmen untuk mendorong UMKM bertransformasi dari informal ke formal, agar mereka lebih berdaya saing dan mampu bertahan dalam kondisi era baru.

Di tempat yang sama, Chief of Party USAID EGSA Renata Simatupang mengatakan, studi ini dilakukan bertolak dari kenyataan. Mengapa dalam sepuluh tahun terakhir, struktur UMKM di Indonesia tidak menunjukkan adanya perubahan.

Dimana usaha mikro (98,68%) tetap mendominasi perekonomian, diikuti usaha skala kecil (1,22%), menengah (0,09%), dan besar (0,01%). “Kenyataan lain adalah sebagian besar usaha mikro masuk dalam kategori informal,” ungkap Renata.

Renata menambahkan, kesulitan dalam mendaftarkan bisnis dan memperoleh izin konstruksi, merupakan hambatan utama UMKM menuju peralihan mereka ke formal.

“Diharapkan hasil studi USAID EGSA ini dapat menjadi rujukan dalam pembuatan kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki proses perizinan berusaha di daerah,” tandas Renata

Berbagai rekomendasi kebijakan dipaparkan dalam kegiatan. Salah satunya, perlu mempercepat penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sebagai titik awal dalam persyaratan dasar perizinan berusaha pendukung daerah.

Hasil kajian juga mengungkapkan perlunya indeks pendampingan UMKM di daerah yang dapat dijadikan bahan Key Performance Indicator (KPI) terhadap kinerja pendampingan dan pemberdayaan UMKM di daerah.

Indeks tersebut disusun berdasarkan 5 pilar yang telah diungkapkan dalam kajian, yaitu Go Digital, Go SDG’s, Go Global Standard, Go Modern, dan Go Formal.

Dari kalangan Pemerintah Daerah juga menilai, hasil studi ini penting dan bermanfaat. Saf Bappeda Kota Surabaya Dhoni mengatakan, kegiatan USAID EGSA ini banyak membantu dalam mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro dan kemudahan perizinan berusaha.

“Penelitian ini memberi saran dan masukan yang tepat terhadap peraturan dan kebijakan terkait perizinan, baik di pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Dhoni.

Selanjutnya, sebagai bentuk konkret sinergi dukungan program transformasi tormal usaha mikro, KemenKopUKM bersama USAID EGSA juga menyelenggarakan pelatihan Regulatory Impact Assessment (RIA) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Pelatihan dengan topik Kemudahan Berusaha serta Pendampingan Usaha untuk Mendorong UMKM Naik Kelas” dilaksanakan selama 2 hari (15-16 Desember 2021), di Bogor. Ditujukan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja ASN melalui peningkatan kompetensi dan kemampuan pengambilan kebijakan di bidang pembuatan peraturan di daerah. Khususnya, dalam hal perizinan dan menguatkan koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Hal ini sejalan dengan tujuan UU Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia dengan menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih, meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antar lintas pemerintahan sehingga pelayanan perizinan berusaha semakin baik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, Nasir Awing, mengatakan bahwa RIA Training sangat bermanfaat, karena para peserta dapat memahami bagaimana pembuatan regulasi yang baik.

“Penyusunan RIA berdasarkan analisis data dan fakta, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat lebih memberikan panduan dalam pengambilan kebijakan dan operasional kegiatan,” kata Nasir.

Turut hadir sebagai peserta workshop, Direktur Kerjasama Pelaksanaan Berusaha, Kementerian Investasi BKPM J. S. Meyer Siburian, Asisten Deputi Pemetaan Data,, Analis dan Pengkajian Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM, Adi Tresnojuwono, Kepala Bappeda Bantaeng Muh Dimiati, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng Harmoni, Kepala DPM-PTSP Kabupaten Bantaeng Yohanes PHR Murti, dan Ketua Umum ABDSI Cahyadi Joko Sukmono. (Jef)

Usaha Kuliner Mikro Tetap Miliki Peluang Besar

Pangkal Pinang:(Globalnews.id)– Bisnis kuliner di Indonesia akan tetap jadi primadona dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Di tengah peluang yang besar, bisnis kuliner memiliki tantangan yang menuntut pelaku usahanya mampu beradaptasi dan memenangkan persaingan, khususnya bagi Pelaku Usaha Mikro.

Data BPS menunjukkan, dari 16 sektor ekonomi kreatif, terdapat tiga sub sektor sebagai penyumbang terbesar kuliner 42%, fesyen 18%, dan kriya 15%. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan pelatihan vokasional salah satunya di bidang kuliner bagi Pelaku Usaha Mikro.

“Dalam situasi apapun, makanan minuman sangat dibutuhkan masyarakat. Bisnis kuliner salah satu usaha menjanjikan dan yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 sekaligus menjadi penopang ekonomi rakyat,” kata Sekretaris Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM AH Novie, pada pembukaan pelatihan vokasional bagi usaha mikro sektor kuliner di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu.

Dalam arahannya, ia mengatakan meski digempur dengan situasi sulit karena pandemi, bisnis kuliner tetap berupaya dan mampu bertahan. Pelaku usaha yang mampu bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi dalam bisnis ini.

Ia mengatakan untuk bertahan, produktif dan memenangkan persaingan di bisnis kuliner, tiga hal perlu diperhatikan, yaitu adaptasi, inovasi dan kreativitas serta kolaborasi, artinya berani menerapkan konsep/strategi usaha yang berbeda mulai produksi hingga pemasarannya.

“Beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk. Kemudian inovasi dan kreatif untuk menghasilkan produk yang berbeda, baik nama produk, kemasan, kualitas rasa dan higienitasnya karena pada dasarnya karakter konsumen ingin selalu mencoba sesuatu yang baru, bercita rasa unik dan kesehatannya. Terakhir adalah membangun jejaring sebagai media informasi, menguatkan dan mengembangkan usaha” ucapnya.

Tak ketinggalan, ia juga mengingatkan perubahan yang begitu cepat di era teknologi saat ini hendaknya bisa mendorong setiap pelaku usaha terhubung dengan digitalisasi dan menumbuhkan pola pikir/motivasi sebagai wirausaha yang sesungguhnya. Untuk itu, para peserta pelatihan diharapkan agar benar-benar menggali pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dari para ahli yang hadir sebagai mentor. Selain itu, ia juga mendorong agar Pelaku Usaha Mikro dapat mengakses dan memanfaatkan program-program yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Seperti kemudahan berusaha dengan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi produk seperti merek, S-PIRT, akses pembiayaan, promosi dan pemasaran, maupun bantuan hukum dan konsultasi usaha.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yulizar Adnan mengatakan bisnis kuliner di daerahnya memiliki peluang yang besar terbukti walau Covid-19 melanda bisnis kuliner tetap bertahan.

Ia mengatakan dinas juga sering melakukan pelatihan promosi digital, antara lain kuliner jamu yang sudah menembus pasar Singapura dan saat ini sedang menjajaki pasar Jepang. Selain itu juga pendampingan untuk mendapatkan NIB, Halal dan PIRT. Ia berharap pelatihan seperti ini dapat dilakukan lebih banyak lagi.

Peserta yang jumlahnya 30 orang dan mayoritas mahasiswa dan sudah memiliki usaha sangat bersemangat mengikuti pelatihan karena menilai mendapatkan informasi berharga untuk menjalankan usaha dengan benar.

Rani, mahasiswa semester III, yang berdagang bakso goreng mengatakan dalam pelatihan ini mendapatkan materi kewirausahaan yang sangat dibutuhkannya. Ia kini mengetahui bagaimana melakukan pemasaran online dengan benar.(Jef)

KemenKopUKM Siap Bawa Galendo, Makanan Khas Ciamis Perluas Pasar Hingga Mancanegara

Ciamis:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong para pelaku UKM untuk meningkatkan daya saing serta memperluas pasar hingga mancanegara.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim saat mengunjungi Sentra Oleh-oleh Makanan Khas Ciamis “Rajanya Galendo” di Ciamis, Jumat (15/10/2021).

“Ini tugas kita untuk selalu memberikan pendampingan dan support kepada pelaku usaha mikro untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produknya agar dapat memperluas pasar tak hanya di dalam negeri tetapi juga mancanegara,” kata Arif.

Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pihaknya akan selalu memberikan wadah bagi para pelaku UKM untuk mempromosikan produk-produknya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

Dimana dalam PP tersebut salah satunya mencakup dukungan 30% alokasi pada infrastruktur publik seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM dalam pengembangan dan pemasaran usaha.

Dalam kesempatan tersebut, SesmenKopUKM memberikan apresiasi kepada sentra oleh-oleh Rajanya Galendo yang terus melakukan inovasi dalam membranding produk unggulannya yaitu Galendo.

“Saya apresiasi karena resellernya sudah banyak, dan teknologinya juga sudah modern. Ini patut kita dorong lagi agar Galendo dapat dikenal masyarakat dan pasar yang lebih luas,” terangnya.

Sementara itu, H. Endut selaku pemilik sentra oleh-oleh “Rajanya Galendo” menceritakan awal muasal usahanya yang merupakan bisnis turunan dari orang tuanya terdahulu.

“Usaha ini memang turunan dari orang tua saya. Sudah lumayan panjang perjalanannya. Tapi, alhamdulillah masih bisa bertahan hingga saat ini, bahkan sudah lebih maju,” kata H. Endut.

Galendo adalah makanan khas dari Jawa Barat khususnya di daerah Kabupaten Ciamis. Makanan yang terbuat dari kelapa ini sudah terkenal ke berbagai kota di Indonesia.

Galendo hasil produksi H. Endut sudah terbilang modern karena kemasannya sudah terbungkus dengan menggunakan aluminium foil, sehingga bisa tahan lama.

Selain itu, H. Endut juga telah memadupadankan bermacam-macam rasa Galendo yang diproduksinya antara lain, rasa coklat, rasa kacang, rasa pisang dan rasa susu.

Pria yang memasuki usia 68 tahun ini pun menyebut tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan kelapa yang menjadi bahan baku pembuatan Galendo. Bahan baku tersebut ia datangkan langsung dari koleganya di Palembang.

Hingga kini, H. Endut sudah memperkerjakan puluhan pekerja yang merupakan warga sekitar. “Untuk bagian pengemasan ada sekitar 10 orang, dan bagian produksi ada 4 orang,” katanya.

Selain itu, Galendo buatan H. Endut juga telah lolos uji kesehatan dari laboratorium Balai Besar di Bogor.  Tak hanya itu, proses produksinya pun sudah menggunakan teknologi modern.

Kini, Galendo hasil produksi H. Endut sudah menjamur di sentra oleh-oleh yang tersebar di Bandung, Tasikmalaya, Garut, Cirebon hingga kota-kota lainnya.(Jef)

KemenkopUKM Tingkatkan Kualitas SDM Usaha Mikro di Garut

Garut:(Globalnews.id)- Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Ferindra Roza, mengatakan bahwa program strategis KemenkopUKM dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, khususnya pada sektor usaha mikro, adalah peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan konsultasi, pelatihan, pendampingan dan pengembangan usaha.

“Dalam mewujudkan program strategis tersebut, memiliki peran penting khususnya melalui program pelatihan bagi SDM usaha mikro,” kata Ferindra dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.

Ferindra berharap, melalui pelatihan e-commerce kepada para pelaku usaha di sektor pertanian/perkebunan, peserta dapat membuka toko online sendiri dalam memasarkan produk mereka.

“Saya juga menghimbau bagi peserta yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar segera mendaftarkan usaha mereka. Karena, legalitas usaha merupakan nilai tambah dalam memasarkan produk,” tandas Ferindra

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Suhartono mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM atas atensinya terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Garut. “Pelatihan ini berawal dari aspirasi kelompok pemuda bertani,” kata dia

Menurut dia, Kabupaten Garut merupakan pendaftar program BPUM terbanyak. Hal tersebut menunjukkan antusias para pelaku UMKM Garut untuk tetap bertahan bahkan memajukan usaha mereka di masa pandemi.

Seorang pelaku usaha cemilan moring turut mengikuti pelatihan bernama Hari Suhut, mengaku senang karena selama ini dia memanfaatkan media sosial dalam menjual hasil produksinya.

Namun, Hari mengaku dirinya belum dapat maksimal menjual produknya melalui toko online seperti Shopee dan Tokopedia. “Sudah mencoba pakai Shopee dan Tokopedia, tapi jarang closing”, ujar Hari. 

Hal berbeda dialami peserta lainnya, Ahmad Sofani, yang masih duduk di bangku SMK. “Saya tergabung dalam wadah binaan sekolah, yaitu usaha kopi Sri Manganti.  Saya berniat kelak dapat memilki usaha kopi sendiri,” pungkas Sofani.(Jef)