Semua tulisan dari globalnewsid

koperasi dan ukm

LPDB-KUMKM Tindak Tegas Penipuan Mengatasnamakan LPDB-KUMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Tindak kejahatan dan penipuan kian marak terjadi. Mulai dari penipuan undian berhadiah, penipuan kerjasama bisnis, penipuan tingkat korporasi, hingga beragam modus-modus penipuan lainnya.

Mengantisipasi hal itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) juga tengah melakukan respons aktif terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Direksi maupun staf LPDB-KUMKM.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, dalam era keterbukaan informasi saat ini memang yang menjadi tantangan adalah arus Informasi yang bisa dengan cepat beredar dan sulit untuk dikendalikan.

“Di LPDB-KUMKM memang hal ini menjadi tantangan sendiri, sebagai lembaga layanan pembiayaan yang berkaitan dengan uang negara tentu ini harus mengedepankan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang dilakukan dengan baik dan hati-hati,” kata Supomo, dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (27/10).

Sebab, belakangan ini sedang banyak terjadi pihak yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan LPDB-KUMKM maupun mengaku sebagai konsultan dan executive marketing untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan menipu calon mitra LPDB-KUMKM.

“Tentunya, kami melakukan tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi terhadap tindakan penipuan melalui sosial media lembaga,” ujar Supomo.

Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM juga melakukan sosialisasi dalam acara bimbingan teknis kepada calon mitra koperasi untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap orang/pihak yang mengatasnamakan LPDB-KUMKM, baik Direksi maupun pegawai LPDB-KUMKM.

“Kami juga melakukan imbauan terhadap koperasi yang sudah menjadi mitra kami untuk waspada dan melaporkan kepada kami melalui sosial media maupun call center kami jika mendapatkan indikasi tindakan penipuan. Kemudian, kami juga melakukan tindak lanjut secara komprehensif terhadap laporan tindakan penipuan yang terjadi dengan pihak berwajib, agar penipuan ini tidak terulang,” tegas Supomo.

Supomo menyampaikan, kepada calon mitra dan juga mitra-mitra eksisting LPDB-KUMKM untuk tetap berhati-hati terhadap
tindakan penipuan yang mengatasnamakan Direksi maupun pegawai LPDB-KUMKM.

“Jangan tergiur dengan segala iming-iming menarik yang ditawarkan para penipu terhadap proses pinjaman dana bergulir,” jelas Supomo.

Menurut Supomo, LPDB-KUMKM selalu menggunakan jalur komunikasi resmi melalui media sosial, call center, dan email lembaga.

Selain itu, seluruh proses pengajuan pinjaman dana bergulir LPDB-KUMKM tidak dipungut biaya atau gratis. Biaya yang muncul saat proses pengajuan dana bergulir hanya biaya notaris dan biaya lembaga penjaminan jika menggunakan lembaga penjaminan, bukan biaya atas pengajuan dana bergulir di LPDB-KUMKM.

Kemudian, guna menghindari praktik penipuan, para calon mitra diharapkan untuk memantau perkembangan proposal pengajuan pinjaman melalui melalui link https://eproposal.lpdb.id .

Masyarakat diminta melaporkan kepada LPDB-KUMKM jika mengalami tindakan penipuan melalui sosial media, call center dengan nomor 1500-856, maupun operator 021-7990756, atau email LPDB-KUMKM dengan alamat info@lpdb.id.

”Sejalan dengan transformasi digital yang dilakukan LPDB-KUMKM, saat ini proses pengajuan proposal pinjaman dana bergulir dilakukan secara digital melalui e-proposal. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan proses pengajuan dana bergulir LPDB-KUMKM berjalan secara cepat, efektif, dan transparan,” pungkas Supomo.(Jef)

ekbis

Wisata Pasar Terapung Setiap Hari, Angkasa Pura I Serahkan Perahu Jukung

Tinggalkan komentar

Banjarbaru:(Globalnews.id)– Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero), melalui Pemerintah Kota Banjarmasin (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin) menyerahkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa perahu khas Kalimantan Selatan atau jukung pada Selasa, 26 Oktober 2021.

Bertempat di Siring Tendean, sebanyak sepuluh buah jukung diserahkan secara langsung oleh General Manager Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor kepada Pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Walikota Banjarmasin. Total bantuan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang diserahkan pada kesempatan ini adalah Rp 70.000.000,-.

“Pada kesempatan ini kami menyerahkan sepuluh buah jukung sebagai wujud perhatian dan dukungan untuk kemajuan pariwisata Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin. Sebagai wilayah yang tersohor dengan wisata Pasar Terapung, kami harap perahu ini bisa menjadi ikon baru di Siring Tendean”, ujar Dony Subardono, General Manager Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin.

Kegiatan dimulai dengan atraksi Acil Banjar di atas perahu khas Kalimantan Selatan beriringan dengan riak Sungai Martapura. Acara juga semakin semarak dengan Tari Radap Rahayu yang merupakan tarian klasik Banjar beraliran melayu dan bersifat sakral. Melalui gerak tari, digambarkan sosok bidadari turun dari khayangan ke bumi atau dara Banjar untuk menapung tawari tamu-tamu yang datang sebagai bentuk penghormatan dan tanda selamat datang di Tanah Banjar.

“Mulai sekarang wisatawan yang ingin mengabadikan moment wisata Pasar Terapung bisa setiap hari datang dan berfoto disini, tidak harus menunggu akhir pekan. Harapannya dengan semakin banyak wisatawan yang mengunggah ke media sosial pribadinya maka akan semakin banyak publik yang dapat dijangkau,” tutup Dony Soebardono.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Raih Anugerah KIP 2021 Klasifikasi Badan Publik Informatif

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 untuk klasifikasi Badan Publik Informatif dengan kategori penilaian tertinggi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 26 Oktober 2021, menyatakan syukur dan apresiasi yang tinggi dengan penghargaan tersebut. “Anugerah ini berkah inovasi dan kolaborasi semua pihak sehingga kita bisa naik tiga tingkat dari sebelumnya kurang informatif menjadi informatif,” kata Teten Masduki.

Berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia Nomor 855/KIP/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021, perihal Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, maka setelah adanya proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh KIP menyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

KemenkopUKM mendapatkan anugerah dengan Klasifikasi Badan Publik Informatif (naik tiga tingkat) dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 yaitu Kurang Informatif.

Tercatat ada 5 kategori klasifikasi dalam Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Informatif; Menuju Informatif; Cukup Informatif; Kurang Informatif; dan Tidak Informatif.

Dalam acara penganugerahan itu, penghargaan  diserahkan secara langsung melalui daring oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, khusus bagi Badan Publik yang berada di dalam kategori Informatif.

Teten mengatakan sangat berterima kasih kepada seluruh pihak dan jajarannya sehingga mendapatkan anugerah bergengsi tersebut.

Penilaian Komisi Informasi Publik (KIP) pada Badan Publik Tahun 2021 berdasarkan Inovasi dan Kolaborasi, Inovasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kami telah menerapkan sejumlah inovasi di antaranya bahwa pengajuan permohonan informasi secara online melalui website dan smartphone berbasis android,” katanya.

Selain itu dilakukan perbaikan layout dan fitur website PPID Kementerian Koperasi dan UKM; ada layanan Live chat melalui platform whatsapp; tersedia akses bagi kaum disabilitas melalui e-form dengan huruf braille dan sarana (toilet,pintu masuk) yang ramah.

Kemudian ada penyediaan survei kepuasan pelanggan secara elekronik dan kecepatan menjawab permohonan informasi maksimal 5 hari kerja.

“Sedangkan untuk kolaborasi yang telah dilakukan dengan penyebarluasan informasi terkait sentra vaksinasi yang bekerjas sama lintas K/L, TNI/Polri, HIPPINDO bagi pelaku UMKM serta kolaborasi dengan UNIQLO, MNC Group, IKEA dalam pengembangan akses pasar melalui e-commerce serta promosi UMKM,” kata Teten.

Pada kesempatan penganugerahan secara virtual tersebut hadir 6 menteri yaitu Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Menteri PANRB serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.

Wapres mengungkapkan bahwa setiap badan publik harus terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat serta mampu menyikapi kritikan dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis.

“Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, diantaranya adalah prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif” ujarnya.

Sebagai salah satu inisiator dan anggota Open Government Partnership (OGP), Pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan informasi publik yang terjangkau, mudah, dan berkualitas.

Wapres KH Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pemerintah juga berupaya melakukan pemenuhan dan pemerataan informasi di seluruh tanah air. Menurutnya, langkah-langkah perbaikan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, seperti melakukan penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem layanan informasi berbasis digital, serta mengedepankan sarana prasarana yang mudah diakses masyarakat.

“Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh badan publik, untuk terus mengembangkan informasi baru agar masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah,” tegas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana melaporkan bahwa tahun ini, KIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di 337 badan publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 badan publik berhasil memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

“Secara garis besar harus digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia menuju ke arah perbaikan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Gede.(Jef)

koperasi dan ukm

Sinergi Dekranas dan KemenkopUKM Kembangkan Pengrajin Wastra Lombok NTB

Tinggalkan komentar

Mandalika:(Global news.id) –  Rangkaian sinergi program antara Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dengan Kementerian Koperasi dan UKM di lima destinasi wisata super prioritas, berlanjut di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Ini adalah rangkaian sinergi terakhir tahun 2021 setelah dilaksanakan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Borobudur Magelang, Danau Toba Sumatera  Utara, dan Likupang Sulawesi Utara. 

Sinergi antara Dekranas dan Kemenkop UKM ditujukan untuk melaksanakan berbagai program peningkatan sumber daya pengrajin wastra agar lebih berdaya saing dan mampu bertahan dalam kondisi era baru.

“Saya mengapresiasi sepenuhnya kegiatan Sinergi Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM Bersama Dekranas  yang berkomitmen untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah agar lebih berdaya saing dan mampu bertahan dalam kondisi era baru. Kegiatan ini merupakan wujud peran aktif Dekranas untuk berpartisipasi dalam mendorong perekonomian Indonesia,” kata Ketua Dekranas Bidang Manajemen Usaha Suzana Teten Masduki, dalam sambutan acara Sinergi Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM Bersama Dekranas yang membawa tema “Wastra Lombok Sumbawa”, Selasa (26/10/2021) di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Turut hadir Duta Besar Republik Indonesia untuk Slovakia  Adityawidi Adiwoso Asmady,  Duta Besar Chile untuk Indonesia Gustavo Ayeres,  Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Argentina untuk Indonesia Gustavo Arturo Torres,  Konsul Kehormatan Monaco untuk Indonesia Karlina Damiri, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Lalu Gita Ariadi, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat,  Niken Zulkiflimansyah, Deputi Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM Hanung Harimba, Deputi Usaha Mikro Eddy Satriya, serta Deputi Kewirausahaan Siti Azizah.

Suzana menyampaikan bahwa Dekranas turut berperan dalam pengembangan wastra dengan mendorong para pelaku UMKM untuk membentuk kelembagaan koperasi. Karena melalui koperasi, pengrajin wastra akan memiliki daya tawar, akses permodalan yang mudah ke lembaga pembiayaan, serta pengembangan pasar.

“Jika pengrajin wastra berjalan sendiri-sendiri akan lambat untuk berkembang. Oleh karena itu Kelembagaan koperasi berfungsi menjadi agregator, mengakses modal,   serta menjangkau pasar yang lebih luas. Sehingga produsen wastra tidak lagi berpikir bagaimana menjual produknya karena fungsi itu dilaksanakan koperasi. Pengrajin hanya berpikir tentang kualitas produk dan model yang harus dikembangkan,”  ujar Suzana.

Suzana juga menuturkan terkait perlunya promosi wastra terus menerus pada berbagai platform digital untuk menyasar pasar anak muda. Dikatakan, anak muda ternyata menyukai wastra dengan caranya sendiri. Hal tersebut terbukti dengan kompetisi foto wastra melalui media sosial yang menghimpun lebih dari 3.000 foto wastra dengan peserta mayoritas anak muda.

“Peran anak muda untuk mengembangkan wastra sangat perlu, agar wastra sebagai warisan bangsa terus berlanjut dan menjadi kebanggan anak bangsa,” tutur Suzana.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Hanung Harimba mengatakan melalui sinergi bertemakan Wastra Lombok Sumbawa ini diharapkan mampu meningkatkan citra produk kerajinan hasil karya pengrajin di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga Wastra Lombok Sumbawa dapat bersaing di pasar lokal maupun global.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia UMKM Pengrajin di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk kerajinan unggulan daerah yang berbasis kearifan lokal dan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan,” ungkap Hanung. 

Sementara itu Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Lalu Gita Ariadi mengapresiasi sinergi yang dilakukan oleh Dekranas dengan Kemenkop UKM. Khususnya terkait dengan pengembangan UMKM Pengrajin Wastra yang kali ini dilaksanakan di Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas sekaligus termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Dukungan dari berbagai Kementerian/Lembaga kepada Mandalika sebagai KEK juga diberikan oleh Kemenkop UKM, salah satunya melalui Bazaar UMKM Mandalika. Selain itu, dukungan juga diberikan oleh Dekranasda melalui pengembangan sentra-sentra di Kawasan Mandalika yang menjadi bentuk kepedulian terhadap kekayaan Wastra,” sambut Lalu.

Ketua Dekranada Provinsi Nusa Tenggara Barat Niken Zulkiflimansyah juga mengungkapkan dukungan serta apresiasinya pada sinergi ini. kegiatan yang memiliki tujuan untuk membantu pengrajin dalam mengelola usaha Wastra ini diharapkan dapat terus terjalin kedepannya.

“Budaya Wastra bukan hanya di Pulau Lombok tetapi juga di Sumbawa. Sehingga saya berharap kegiatan semacam ini dapat terus terjalin dan berkelanjutan agar seluruh daerah mendapat kesempatan yang sama terkait pengmbangan usaha mulai dari sisi produk hingga teknik pemasarannya,” pungkas Niken. (Jef)

news

HMI Dorong Presiden RI Joko Widodo Lakukan Reshuffle Kabinet

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Tanggal 20 Oktober 2021 genap dua tahun kepemimpinan Jokowi-Amin dalam memimpin. Tentunya sudah banyak hal yang dilakukan untuk bangsa ini, hal paling elementer yang patut di apresiasi adalah kerja keras pemerintahan Jokowi-Amin dalam menghadapi wabah Covid-19, yaitu mampu menjadikan Indonesia terhindar dari resesi juga dapat menekankan angka kematian dan terinfeksi dengan program vaksinasi masal

PJ Ketua Umum PB HMI Romadhon JASN mengatakan, HMI sebagai entitas ekstra parlementer dituntut harus kritis terhadap setiap kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Kami memandang perlu agar Jokowi-Amin dapat mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan reshuffle kabinet di awal 2 tahun kepemimpinan. ” Perombakan kabinet ini kami anggap sebagai momentum untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Mengingat, masih ada beberapa menteri yang dalam pantauan kami tidak lagi sejalan dengan visi besar Jokowi-Amin dalam memimpin di tangah krisis,” dalam rilisnya, Senin, (25/10).

Menurutnya,reshuffle tidak sekedar sebagai momentum, tetapi juga harus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh kementerian. ” Adanya pengawasan yang lemah dari pemerintah terhadap menteri-menterinya dapat berakibat panjang ke depan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa momentum dimana Jokowi harus kesal dan marah terhadap kinerja para menterinya,” ujarnya.

PB HMI mengusulkan, lanjut Romadhon, agar pertimbangan menteri mana saja yang perlu untuk direshuffle harus dilakukan dengan menggunakan instrumen baku. ” Seperti mengukur capaian-capaiannya, baik dari sisi kinerja, leadership, managerial skill dan integritas. Sudah saatnya Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya secara penuh tanpa intervensi partai pengusungnya yang tidak memiliki rapor kinerja menteri. Reshuffle bukanlah rencana dadakan yang datang dari permintaan 1-2 orang saja,” paparnya.

Reshuffle dilakukan harus berdasarkan evaluasi kinerja kabinet. Di samping itu, masukan dan aspirasi masyarakat terhadap pejabat yang tidak capable mestinya menjadi pertimbangan presiden, sehingga bisa menggantinya dengan orang yang tepat. Presiden Jokowi haruslah menempatkan anak bangsa yang berkualitas dan bukan orang partai yang minim prestasi.

” Kami juga memandang penting untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar reshuffle nanti dapat mempertimbangkan aspek loyalitas. Hal ini penting, agar kabinet di penghujung pemerintahan Jokowi tidak terkesan bekerja sendiri-sendiri,” katanya.
PB HMI tambah Romadhon, juga memberikan masukan pada Presiden Jokowi agar mengistirahatkan menterinya yang sudah tebar pesona dimana-mana untuk menjadi presiden di 2024.

Proses reshuffle juga harus memiliki korelasi linear terhadap approval rating (kepuasan) masyarakat terhadap pemerintah. Siapapun menteri barunya nantinya, harus siap langsung ikut lari bersama para menteri yang lain. Karena tidak ada waktu inkubasi buat menteri baru. Waktu tersisa 3 tahun, sementara pemerintahan harus tetap memastikan bahwa rakyat bisa dengan mudah mengakses pendidikan murah dan lapangan kerja dengan mudah.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Dukung LPDB-KUMKM Kembangkan Pembiayaan Syariah di Indonesia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Baik sebagai pelaku usaha dan produsen maupun sebagai pasar, khususnya bagi produk yang dihasilkan pelaku usaha Indonesia.

Hal itu dipaparkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021, di Jakarta, Senin (25/10).

Acara ISEF ini merupakan kolaborasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) dengan Bank Indonesia (BI). Kolaborasi ini ditandai dengan melaksanakan dua kegiatan utama. Yakni, Business Deals Linkage dan Bimbingan Teknis di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021, LPDB-KUMKM juga mengadakan Bulan Pembiayaan Syariah yang dimulai sejak Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021. Dalam periode tersebut LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp221 miliar yang disalurkan kepada 29 koperasi syariah, dan 11.601 UMKM penerima manfaat.

Menurut Teten, UMKM yang mendominasi pelaku usaha di Indonesia tentunya merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. “Demikian juga dengan Koperasi yang dapat berfungsi menjadi wadah kelembagaan UMKM maupun saluran pembiayaan kepada UMKM,” jelas MenkopUKM.

Dari sisi keuangan syariah, MenkopUKM menambahkan, permodalan sebagai aspek penting dalam tumbuh kembangnya UMKM, tentunya menjadi perhatian khusus Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kita tahu bahwa alternatif sumber pembiayaan UMKM cukup beragam, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, termasuk dari LPDB-KUMKM untuk pembiayaan berbasis syariah,” kata Teten.

Dengan diamanatkannya LPDB-KUMKM untuk menyalurkan pembiayaan dana bergulir 100% kepada koperasi, maka diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang turut di dalamnya pelaku UMKM.

“Kami meyakini inisiatif dan program Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM syariah, serta dukungan pembiayaan syariah melalui dana bergulir yang dikelola LPDB-KUMKM dapat berkontribusi nyata dalam merealisasikan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” kata Teten.

*Menggiatkan Pembiayaan Syariah*

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM juga terus menggiatkan pembiayaan syariah kepada mitra koperasi, baik sektor riil maupun sektor simpan pinjam.

“LPDB-KUMKM melalui Direktorat Pembiayaan Syariah juga terus melaksanakan penyaluran pembiayaan syariah kepada mitra koperasi, tercatat sejak tahun 2008 sampai dengan 2021, kami telah menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp3,1 triliun kepada 598 mitra syariah,” ujar Supomo.

Sedangkan khusus tahun 2021 ini sampai dengan 22 Oktober 2021, kami telah menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp602,5 miliar kepada 55 mitra syariah dan sejumlah 36.926 UMKM penerima manfaat.

Dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021 LPDB-KUMKM juga menyerahkan simbolisasi penyaluran pembiayaan syariah LPDB-KUMKM kepada lima mitra koperasi syariah.

Mulai dari KSPPS Nusa Ummat Sejahtera sebesar Rp30 miliar, KSPPS BMT Al Bahjah sebesar Rp4,9 miliar, Koperasi Syariah Raya Banda Madani sebesar Rp10 miliar, KSPPS Bina Auladi Mandiri sebesar Rp2 miliar, dan KSPPS BMT Huwaiza sebesar Rp3 miliar.

Menurut Supomo, dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia (BI) dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021 diharapkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dengan baik.

“Dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia ini dalam gelaran ISEF 2021 diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang nyata khususnya bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan,” jelas Supomo.

Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menegaskan, pihaknya sebagai bank sentral terus berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan mengembangkan ekosistem halal value change.

“Kami dari Bank Indonesia berkomitmen mendorong pengembangan sektor UMKM ini, kami terus mengembangkan ekosistem halal value change. Dan kami akan fokus pada lima sektor, pertanian, halal food, fesyen halal, pariwisata halal, dan energi terbarukan,” kata Doni.

Tak hanya itu, Bank Indonesia juga akan meluncurkan BI Fast Payment pada Desember 2021 mendatang yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran nasional secara real-time, aman, dan efisien.

“Jadi BI Fast Payment ini nanti kan mendukung likuiditas UMKM, sebab hari itu melakukan transaksi jual beli, hari itu juga akan dapat hasil transaksinya, tidak ada lagi jeda satu hari, ini akan mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional secara end to end,” pungkas Doni. (Jef)

koperasi dan ukm

Dukung Gelaran ISEF 2021, LPDB-KUMKM Salurkan Pembiayaan Syariah Rp602,5 Miliar

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)-Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI).

Kolaborasi ini ditandai dengan melaksanakan dua kegiatan utama yakni Business Deals Linkage dan Bimbingan Teknis di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (25/10).

Dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021, LPDB-KUMKM juga mengadakan Bulan Pembiayaan Syariah yang dimulai sejak Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021.

Dalam periode tersebut LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp221 miliar yang disalurkan kepada 29 koperasi syariah, dan 11.601 UMKM penerima manfaat.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Santoso, Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan baik sebagai pelaku usaha dan produsen maupun sebagai pasar, khususnya bagi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha Indonesia.

“Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendominasi pelaku usaha di Indonesia tentunya merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Demikian juga dengan Koperasi yang dapat berfungsi menjadi wadah kelembagaan UMKM maupun saluran pembiayaan kepada UMKM,” ujar MenkopUKM dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021.

Dari sisi keuangan syariah, MenkopUKM menambahkan, permodalan sebagai aspek penting dalam tumbuh kembangnya UMKM tentunya menjadi perhatian khusus Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kita tahu bahwa alternatif sumber pembiayaan UMKM cukup beragam, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, termasuk dari LPDB-KUMKM untuk pembiayaan berbasis syariah,” kata MenkopUKM.

Dengan diamanatkannya LPDB-KUMKM untuk menyalurkan pembiayaan dana bergulir 100% kepada koperasi, maka diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang turut di dalamnya pelaku UMKM.

“Kami meyakini inisiatif dan program Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM syariah, serta dukungan pembiayaan syariah melalui dana bergulir yang dikelola oleh LPDB-KUMKM dapat berkontribusi nyata dalam merealisasikan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” kata Teten.

Gencarkan Pembiayaan Syariah

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM juga terus menggiatkan pembiayaan syariah kepada mitra koperasi, baik sektor riil maupun sektor simpan pinjam.

“LPDB-KUMKM melalui Direktorat Pembiayaan Syariah juga terus melaksanakan penyaluran pembiayaan syariah kepada mitra koperasi, tercatat sejak tahun 2008 sampai dengan 2021, kami telah menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp3,1 triliun kepada 598 mitra syariah,” ujar Supomo.

Sedangkan khusus tahun 2021 ini sampai dengan 22 Oktober 2021, kami telah menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp602,5 miliar kepada 55 mitra syariah dan sejumlah 36.926 UMKM penerima manfaat.

Dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021 LPDB-KUMKM juga menyerahkan simbolisasi penyaluran pembiayaan syariah LPDB-KUMKM kepada 5 (lima) mitra koperasi syariah.

Mulai dari KSPPS Nusa Ummat Sejahtera sebesar Rp30 miliar, KSPPS BMT Al Bahjah sebesar Rp4,9 miliar, Koperasi Syariah Raya Banda Madani sebesar Rp10 miliar, KSPPS Bina Auladi Mandiri sebesar Rp2 miliar, dan KSPPS BMT Huwaiza sebesar Rp3 miliar.

Menurut Supomo, dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia (BI) dalam acara ISEF ke-8 tahun 2021 diharapkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dengan baik.

“Dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia ini dalam gelaran ISEF 2021 diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang nyata khususnya bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan,” jelas Supomo.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menegaskan, pihaknya sebagai bank sentral terus berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan mengembangkan ekosistem halal value change.

“Kami dari Bank Indonesia berkomitmen mendorong pengembangan sektor UMKM ini, kami terus mengembangkan ekosistem halal value change. Dan kami akan fokus pada lima sektor, pertanian, halal food, fesyen halal, pariwisata halal, dan energi terbarukan,” kata Doni.

Tak hanya itu, Bank Indonesia juga akan meluncurkan BI Fast Payment pada Desember 2021 mendatang yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran nasional secara real-time, aman, dan efisien.

“Jadi BI Fast Payment ini nanti kan mendukung likuiditas UMKM, sebab hari itu melakukan transaksi jual beli, hari itu juga akan dapat hasil transaksinya, tidak ada lagi jeda satu hari, ini akan mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional secara end to end,” pungkasnya.(Jef)

ekbis

BTN Dorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Tinggalkan komentar

BANYUWANGI- (Globalnews id)-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di berbagai daerah dengan menerapkan konsep profit, people dan planet. Dalam menerapkan konsep tersebut, Bank BTN bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan penanaman 10.000 mangrove, pelepasan 1.000 tukik, bantuan sarana prasarana UMKM serta pelatihan untuk para pelaku UMKM di daerah Banyuwangi khususnya di destinasi wisata Pantai Cemara.

“Kegiatan ini sebagai dukungan dalam mempertahankan kontribusi biologis, melindungi ekosistem guna mendukung ketahanan lingkungan yang merupakan salah satu konsep pembangunan berkelanjutan. Serta mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia,” ujar Direktur Compliance and Legal Bank BTN Eko Waluyo usai melakukan penanaman pohon mangrove dan meninjau pelatihan UMKM bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas di Pantai Cemara, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (22/10/2021).

Eko menuturkan, sebagai entitas bisnis, Bank BTN tidak hanya memikirkan mengenai bagaimana mengembangkan bisnis dari sisi keuntungan atau profit, namun juga mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar tempat berusaha sehingga bisa menjadi pusat unggulan di lingkungan sekitarnya. Selain itu, Bank BTN juga diminta memperhatikan keberlangsungan planet bumi yaitu bagaimana konsep Bank BTN ke depan bisa menjalankan visi tentang tentang keberlangsungan dan keramahan terhadap lingkungan.

Eko mengungkapkan, pembangunan yang berkelanjutan dan keterkaitan antara lingkungan dan ekonomi telah menjadi konsep yang penting bagi pengambil keputusan di Indonesia. Salah satu tujuan penerapan pembangunan berkelanjutan yaitu mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam.

“Bank BTN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara memiliki tanggung jawab untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” katanya.

Menurut Eko kegiatan Bank BTN bersama Pemda Banyuwangi seperti penanaman mangrove, bantuan sarana prasarana UMKM serta pelatihan untuk para pelaku UMKM diiharapkan dapat terus menjaga keberlangsungan keseimbangan lingkungan dan sekaligus dapat mendorong bergeraknya perekonomian dan pariswisata di kawasan Pantai Cemara khususnya dan destinasi wisata daerah Banyuwangi pada umumnya.

“Kolaborasi dan sinergi antara Bank BTN dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentunya kami harapkan tidak berakhir sampai disini. Kedepannya Bank BTN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang merupakan agen pembangunan tentunya dapat mendukung program-program pemerintah daerah Banyuwangi melalui produk-produk perbankan yang menyeluruh yang dimiliki oleh Bank BTN,” tegas Eko.

Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas berharap adanya kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank BTN selain lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, juga dapat dirasakan dampaknya oleh para pelaku UMKM yang ada di daerah Pantai Cemara Banyuwangi. “Kegiatan ini sangat sesuai dengan konsep Banyuwangi yang
memiliki trade mark sebagai daerah wisata. Kami ingin menumbuhkan lagi konsep-konsep wisata di daerah ini karena kita konsepnya alam maka terus menjaga kondisi alam disini,” jelasnya.

Dengan konsep pemberdayaan masyarakat di daerah wisata ini, lanjut Ipuk, diharapkan secara cepat menggerakan perekonomian daerah sekitar, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. “Dengan pariwisata semuanya bergerak mulai dari sektor ekonomi, pendidikan serta modal sosial kami bergerak,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Dukung Percepatan Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Jasa Pramuwisata

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi melalui pemberian kemudahan perizinan atau legalitas bagi usaha mikro khususnya bagi sektor jasa pramuwisata.

Untuk kepentingan itu KemenkopUKM bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, Micro Save Consulting dan Yayasan Desa Wisata Nusantara (Dewisnu). Kerja sama mencakup Pemetaan Potensi Usaha Mikro di Lokasi Destinasi Wisata sekaligus melakukan perluasan rekrutmen Pendamping Garda Transfumi Wilayah Bali kolaborasi bersama Mercy Corps Indonesia. Upaya ini dilakukan dalam rangka percepatan penerbitan legalitas Nomor Induk Berusaha bagi usaha mikro yang bergerak di sektor jasa pramuwisata (tour guide) dan sektor food and beverage di destinasi wisata bali.

Deputi Usaha Mikro, Eddy Satriya, dalam keterangannya Minggu, 24 Oktober 2021 menyatakan pihaknya Mendukung Percepatan Legalitas Usaha bagi pelaku Usaha mikro yang bergerak di sektor jasa pramuwisata atau yang dikenal dengan pemandu wisata (tour guide) dan sektor food and beverage didestinasi wisata bali agar terdata dan terlindungi sebagai pelaku usaha oleh pemerintah.

“Kita ketahui bersama dampak dari pandemi Covid 19 sangat luar biasa bagi semua sektor usaha, terutama di provinsi Bali ini banyak sekali tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata yang rata-rata belum memiliki legalitas usaha akibatnya mereka terhambat kepada akses pembiayaan,” kata Eddy.

Untuk itu pihaknya melakukan perluasan rekrutmen pendamping Garda Transfumi di luar Pulau Jawa, agar bisa membantu mempercepat sosialisasi dan pendampingan dalam penerbitan perizinan berusaha.

Tidak hanya itu, Eddy juga menyampaikan bahwa izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Sebagian besar UMKM berpendapat, perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu.

Maka sebagai tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Melalui PP tersebut diatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko.

Untuk itu, perlu adanya proses percepatan implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 melalui koordinasi dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, pendampingan pengajuan NIB bagi UMKM utamanya usaha mikro dan kebijakan kemudahan perizinan berusaha ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh pelaku usaha sehingga dapat berdaya saing dan meningkatkan skala usahanya.

“Pada tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong penerbitan legalitas usaha berupa NIB dalam rangka tranformasi usaha mikro dari informal ke formal,” kata Eddy.

Langkah strategis untuk mencapai kemudahan usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM mencakup pembentukan GARDA TRANSFUMI di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian mengintegrasikan GARDA TRANSFUMI, untuk saat ini bersama dengan para pendamping SIGAP UMKM-Micro Mentor Indonesia dan ke depan diharapkan dapat menggandeng seluruh asosiasi/organisasi masyarakat dan komunitas UMKM.

Sinergi pendampingan bagi usaha mikro informal dari OPD dengan GARDA TRANSFUMI untuk pelaksanaan transformasi usaha di daerah.

“Terakhir, target kami terhadap pelaku usaha mikro informal yang mendapatkan BPUM diharapkan dapat didampingi legalitas usahanya dan dapat memanfaatkan dana tersebut secara produktif,” katanya.

Kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Bali ini merupakan perluasan rekrutmen Pendamping Garda Transfumi diluar Pulau Jawa untuk memahami prosedur penerbitan perizinan tunggal melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) yang telah diluncurkan Presiden RI pada 9 Agustus 2021.

Para Pendamping Garda Transfumi ini bertugas sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 yakni mendampingi pendaftaran UMK melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan NIB, pendampingan
bagi UMK yang telah mendapatkan NIB  bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan SNI dan sertifikasi jaminan produk halal bagi UMK yang baru mendapatkan nomor induk  berusaha dan/atau  memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan atau Izin.

Tidak hanya itu para Garda Transfumi juga, dibekai pengetahuan Keamanan Siber dan Pendampingan Pengembangan Bisnis oleh Mercy Corps Indonesia melalui program micro mentor. Eddy berharap pembekalan terhadap Pendamping Garda Transfumi berujung kepada kontribusi peningkatan pelaku UMKM untuk naik kelas.(Jef)

news

DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN SELATAN, KEMENHUB LUNCURKAN KAPAL PERINTIS KM SABUK NUSANTARA 111

Tinggalkan komentar

KOTABARU:(Globalnews.id)- Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Stagen Kota Baru – Batu Licin berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan peluncuran (launching) Kapal Perintis baru rute trayek Perintis R-12, (23/10).

Kapal perintis yang melayani trayek R-12 ini adalah Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 111 yang resmi di luncurkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Mugen Sartoto, di Pangkalan Stagen, Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Kehadiran KM Sabuk Nusantara 111 ini merupakan bentuk komitmen kemenhub dalam meningkatkan layanan dan konektivitas di Indonesia,” kata Capt Mugen.

Trayek R-12 ini merupakan rute yang diusulkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam memfasilitasi dan mendukung pergerakan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal serta program strategis Pemerintahan Provinsi sebagai Lumbung Pangan bagi Kawasan Ibu Kota Negara, _sebelumnya dilayani oleh KM Prima Nusantara 01, kapal pengganti ketika KM Sabuk Nusantara 111 dalam masa pembangunan._

Capt Mugen menjelaskan bahwa pembangunan sarana transportasi laut dilakukan guna memperlancar arus penumpang, barang dan jasa serta informasi seluruh ke penjuru tanah air sehingga akan memperlancar roda perekonomian dan membantu distribusi logistik nasional serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara serta semakin meningkatkan ketahanan nasional.

“Kami sampaikan bahwa Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 111 Pelabuhan Pangkalan Kotabaru ini, merupakan kapal milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dalam pengoperasiannya diamanahkan kepada Kantor KSOP Kelas III Kotabaru Batulicin,” ujarnya.

KM Sabuk Nusantara 111 tersebut berkapasitas lebih dari 400 penumpang dan melayani rute Kotabaru – Tanjung Samalantakan – Tanah Grogot – Balikpapan – Tanah Grogot – Tanjung Samalantakan – Kotabaru – Mamuju – Kotabaru.

Dengan beroperasinya Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 111 ini sangat mendukung keberlangsungan konektivitas dan mobilitas orang dan barang wilayah –
wilayah terpencil di Kotabaru.

“Saya berharap kehadiran kapal perintis KM Sabuk Nusantara 111 ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Capt Mugen mengungkapkan saat ini Kementerian Perhubungan juga tengah mempersiapkan satu kapal baru lagi yang akan mendukung pengoperasian angkutan laut perintis, yaitu KM Sabuk Nusantara 76 menuju pangkalan Apal di Gorontalo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas lll Kotabaru-Batulicin, Agus Sularto menyebutkan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 111 mematok harga tiket yang sangat ekonomis.

“Untuk Setiap tripnya hanya bertarif Rp 5000 bagi penumpang ekonomi, dan untuk penumpang Kelas 1 dengan harga Rp19.500, nilai ini sangat ekonomis,” ujarnya.

Acara Launching tersebut dihadiri langsung oleh  Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Laut  Capt. Mugen S Sartoto, Kepala KSOP Kelas III Kotabaru Batulicin Agus Sularto, Sekda Kotabaru H. Said Ahmad, Wakil DPRD Prov. Kalimantan Selatan M Syarifudin, MUSPIDA Kotabaru Batulicin, Kapolres Kotabaru, Dandim Kotabaru, Danlanal Kotabaru-Batulicin, Dinas Perhubungan Tanah Bumbu, Kepala KSOP Banjarmasin dan Kepala KSOP Balikpapan.(Jef)