Arsip Kategori: koperasi dan ukm

koperasi dan ukm

Program Inkubator LPDB KUMKM 2023 Hasilkan Komitmen Pendanaan Rp23,6 Miliar

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Program Inkubator Wirausaha Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun 2023 telah menghasilkan komitmen pendanaan sebesar Rp23,6 miliar kepada 74 peserta inkubasi atau tenant.

Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 lalu yang mencapai komitmen pendanaan sebesar Rp16,5 miliar kepada 60 peserta inkubasi Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, Sesuai amanat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 4 Tahun 2020, LPDB-KUMKM terus melaksanakan program inkubator wirausaha.

“Pada tahun 2023, LPDB-KUMKM bekerja sama dengan 10 Lembaga Inkubator yang tersebar di 6 Provinsi dengan total jumlah peserta inkubasi atau tenant sebanyak 274 tenant. Jumlah tersebut terdiri dari 105 Koperasi dan 169 UMKM atau startup,” kata Supomo saat acara Evaluasi Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM di Kota Tangerang, Banten.

*Inkubasi Koperasi Berhasil*

Berdasarkan hasil evaluasi program inkubator tahun 2023 berjalan sangat baik, karena mampu menghubungkan dengan akses pembiayaan, dan juga semakin berkembangnya bisnis atau usaha daripada tenant-tenant, terutama tenant koperasi yang semakin mudah aksesibilitasnya kepada dana bergulir LPDB-KUMKM.

“Untuk tahun ini, tenant yang mendapatkan komitmen pendanaan tahun 2023 sebanyak 74 tenant dengan nominal sebesar Rp23,6 miliar yang terdiri dari investasi sebesar Rp1 miliar kepada satu tenant, pinjaman sebesar Rp16,5
miliar kepada 19 tenant dan kerja sama bisnis sebesar Rp6,1 miliar kepada 54 tenant,” kata Supomo.

Dan pada tahun 2023 ini Lembaga Inkubator yang mendapatkan kategori terbaik adalah Siger Innovation Hub dari Provinsi Lampung.

Sementara itu, lanjut Supomo, sepanjang tahun 2023 ini Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM telah mampu menginkubasi koperasi hingga mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir.

“Tahun 2023 merupakan tahun terbanyak LPDB-KUMKM melakukan inkubasi dan sebanyak delapan tenant koperasi berhasil mendapatkan fasilitas pinjaman atau pembiayaan dari LPDB-KUMKM dengan nominal sebesar Rp15,4
miliar,” lanjut Supomo.

Menurutnya keberhasilan inkubasi koperasi menjadi bukti nyata, bahwa sektor koperasi juga perlu pendampingan agar tata kelola koperasi semakin baik hingga bisa mengakses dana bergulir LPDB-KUMKM.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja dari semua lembaga inkubator mitra LPDB-KUMKM tahun 2023 atas capaiannya dalam mendapatkan komitmen pendanaan berupa investasi, pinjaman dan atau pembiayaan. Karena dengan pendampingan ini otomatis koperasinya lebih baik, dan menjadi keuntungan bagi LPDB-KUMKM,” pungkasnya.
(Jef)

koperasi dan ukm

Revitalisasi Pasar Kareka Nduku Selatan untuk Masyarakat Sumba Barat

Tinggalkan komentar

Sumba Barat: (Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meresmikan Pasar Kareka Nduku Selatan di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menjadi bagian dari program bantuan revitalisasi pasar rakyat yang akan dikelola oleh koperasi pasar.

Teten Masduki mengatakan program revitalisasi pasar rakyat ini sangat penting untuk dilakukan, karena pasar ini menjadi wahana usaha yang mempertemukan petani, pedagang, dan pembeli, sekaligus melayani kebutuhan masyarakat sekitar.

“Hal paling penting adalah yang berjualan di sini harus mendapatkan aksesibilitas yang sama. Di sini bagus desainnya karena memberikan ruang yang sama bagi para pedagang. Pasar ini juga harus dijaga kebersihannya supaya tetap sehat, dan yang belanja juga nyaman,” kata Menteri Teten saat meresmikan Pasar Kareka Nduku Selatan sebagai Pasar yang Menerima Bantuan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi di Kabupaten Sumba Barat, NTT, Sabtu (15/12).

Bantuan untuk revitalisasi pasar ini mencapai sebesar Rp1,5 miliar. Di mana proses pembangunan dimulai sejak Juli 2023 dan selesai pada November 2023. Pasar ini mampu menampung 57 pedagang dan menjadi pasar pertama di Sumba Barat yang dikelola koperasi.

Lebih lanjut, Menteri Teten mengaku sangat senang mengunjungi pasar. Menurutnya, Pasar Kareka Nduku Selatan berpotensi untuk menjadi pasar yang menyenangkan untuk dikunjungi masyarakat.

Menteri Teten juga mengimbau agar ekosistem pasar dapat lebih dikembangkan ke depan melalui koperasi pasar.

“Di sini harus ada _cold storage_. Jadi kalau jualannya tidak habis bisa disimpan dan dapat dijual lagi. Itu koperasi pasar yang harus punya fasilitasnya. Pedagang juga bisa disuplai oleh koperasi. Ekosistem ini yang harus kita buat,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten juga menilai bahwa koperasi pasar juga dapat menjadi agen penjualan produk hasil desa. Dengan buah-buahan yang berlimpah di Kabupaten Sumba Barat, dia meyakini bahwa pengembangan produk buah-buahan akan berkembang pesat jika dikelola dengan baik.

“Di sini buah-buahan sangat bagus. Di Palu itu persis seperti ini. Sekarang sudah menjadi sentra durian dan ekspor ke Tiongkok dan Thailand. Diekspor bukan durian utuh tapi pasta frozen untuk disuplai ke industri minuman. Di sini saya pikir juga bisa, karena kalau diolah jadi barang setengah jadi bisa diperdagangkan di seluruh dunia,” ujarnya.

“Saya ingin sekali nanti kalau datang ke sini lagi, tempat ini sudah menjadi tempat wisata makan durian terenak di Indonesia. Karena di sini subur dan curah hujan rendah, akan jadi tempat buah-buahan paling enak. Terlebih alam di sini juga indah, menyenangkan jadinya datang ke sini,” kata Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Bupati Sumba Barat Yohanis Dade mengatakan, kehadiran MenKopUKM telah menjadi berkah bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

“Dengan pembangunan pasar ini beban kami menjadi ringan. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh rakyat saya menyampaikan terima kasih dan senantiasa mendoakan MenKopUKM semoga sukses dan mendapatkan berkat dari Tuhan,” ujar Yohanis.

Revitalisasi pasar rakyat ini, menurut Yohanis telah membuktikan negara hadir di tengah masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi daerah melalui koperasi, UMKM, dan perdagangan.

Kabupaten Sumba Barat merupakan daerah yang memiliki banyak koperasi, serta UMKM mencapai 9.396 yang menghasilkan produk kerajinan, kuliner, dan sebagainya.

“Produk yang dihasilkan sebenarnya memiliki potensi berkembang tapi belum diwujudkan karena keterbatasan modal, sarana dan prasarana, kesulitan bahan baku, kualitas produk kalah saing, rendahnya pengetahuan mengembangkan diri, dan aspek pemasaran kurang. Kami berharap ada dukungan dan jalan keluar bagi koperasi dan UMKM di Sumba Barat yaitu diberikan pelatihan teknis untuk mengembangkan diri,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Raih Peringkat 2 Zona Hijau Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meraih predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI dengan nilai 92,91 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi) kategori A atau zona hijau dengan menempati peringkat 2.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI atas anugerah penghargaan kepada KemenKopUKM.

“Anugerah ini menjadi motivasi bagi KemenKopUKM untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik ke depan,” kata SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim seusai menerima penghargaan dari Ombudsman RI, di Jakarta, Kamis (14/12).

Penghargaan ini, kata SesKemenKopUKM Arif, akan kami menjadikan penyemangat, sekaligus menjadi bahan evaluasi kementeriannya untuk terus meningkatkan kinerja berdasarkan indikator dan kriteria penilaian yang telah disampaikan.

Ia menyebutkan melalui indikator dan kriteria yang telah ditentukan oleh Ombudsman RI, pihaknya akan semakin berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan berinovasi dalam keterbukaan informasi, sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan.

“Apresiasi ini merupakan sebuah amanah, kepercayaan, dan motivasi untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kami serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar SesKemenKopUKM.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dalam pidatonya pada acara Penganugerahan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 mengatakan, penganugerahan kepatuhan pelayanan publik kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah, harus dapat menjadi penyemangat dalam mendorong peningkatkan pelayanan publik secara kontinyu dan berkesinambungan.

“Dalam meningkatkan pelayanan publik dibutuhkan komitmen dan upaya bersama, beserta disiplin yang panjang. Karena pelayanan yang baik akan meningkatkan kesan yang baik, sehingga masyarakat akan merasakan dampak positif dari pelayanan publik yang berkualitas,” kata Mokhammad Najih.

Mokhammad Najih juga menambahkan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, penilaian kepatuhan bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Tidak kalah penting hasil penilaian kepatuhan ini, dapat digunakan untuk mengevaluasi reformasi birokrasi pemerintah, dalam hubungannya dengan pelayanan publik yang ke depannya dapat terus dikembangkan,” kata Mokhammad Najih.(Jef)

koperasi dan ukm

Masih Gabungkan Media Sosial dan E-Commerce, KemenKopUKM Ingatkan TikTok Ikuti Aturan Pemerintah

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globslnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengingatkan TikTok agar mematuhi aturan pemerintah untuk tidak menggabungkan media sosial dengan e-commerce.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus MenKopUKM Fiki Satari usai diumumkannya kemitraan strategis antara TikTok dengan GoTo. Pihaknya menyayangkan kembalinya TikTok Shop masih belum disertai dengan perubahan berarti, terutama untuk aktivitas belanja dan transaksi yang masih bisa dilakukan pada platform media sosial TikTok.

“Saya melihat apa yang sudah terjadi mulai kemarin di 12.12 dan program Beli Lokal, namun mereka masih berjualan di media sosialnya, seharusnya tidak boleh, secara regulasi dilarang, bahwa media sosial adalah platform komunikasi sedangkan TikTok melakukan transaksi,” ujar Fiki Satari dalam keterangan resminya.

Fiki Satari juga menekankan bahwa seharusnya media sosial hanya digunakan sebagai sarana promosi, sedangkan transaksi bisa dilakukan di marketplace. “Dari sisi medsosnya kita ingin membuka ruang _link out_ pada platform atau web lainnya. Catatan-catatan ini sudah banyak sekali kita bahas, sangat rawan terkait penyalahgunaan data dan algoritma,” kata Fiki Satari.

Menurutnya, regulasi harus berlaku secara penuh dan tidak ada catatan dalam proses adaptasi. Di mana hal tersebut juga terjadi pada para pelaku UMKM, yakni apabila belum memenuhi berbagai aspek regulasi atau perizinan maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

“Jadi kalau ada ruang kebutuhan sosialisasi dan adaptasi tentu kita paham sekali, mungkin dalam sebuah _journey_ teknologi akan ada versi uji coba seperti _User Acceptance Test_ (UAT) untuk menguji performa, fungsi, dan keamanan, tapi kalau masih dalam tahap uji coba seharusnya hanya di internal, tidak untuk dilempar ke publik, ini yang ingin kita mitigasi,” kata Fiki Satari.

Lebih lanjut, Fiki Satari mengatakan KemenKopUKM akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Ivestasi/BKPM sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memitigasi berbagai persoalan tersebut.

“MenKopUKM selalu menyampaikan kepentingan dari KemenKopUKM dalam hal ini Pemerintah, adalah dalam konteks melindungi UMKM lokal, khususnya UMKM produsen. Terlebih, UMKM adalah penyedia 97 persen lapangan kerja di tanah air,” ucap Fiki Satari.

Selanjutnya, dari sisi promosi UMKM pada platform TikTok, Fiki Satari berharap program Beli Lokal yang telah berlangsung tidak berhenti saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) saja, melainkan menjadi komitmen yang secara konsisten dijalankan.

“Kita ingin pastikan pemberdayaan UMKM, tidak ada lagi diskriminasi merek, tidak ada _predatory pricing_, izin impor, juga disertakan dengan persyaratan sertifikasi, dan pasti harus berjalan sesuai dengan regulasi,” kata Fiki Satari.

Fiki Satari menekankan, keberpihakan platform digital pada UMKM lokal adalah penting, di mana ekonomi digital diharapkan dapat melahirkan ekonomi baru dan mengakselerasi UMKM dari hulu hingga ke hilir.

“Kami ingin platform digital dapat memperkuat penciptaan lapangan kerja, bagaimana nanti _transfer knowledge_ dan transfer teknologi dari platfotm global bisa bekerja sama dengan platform lokal, sehingga mampu menciptakan digital talent baru di Indonedia,” ujar Fiki Satari.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng IAI Perkuat Standardisasi Pelaporan Keuangan dan Tata Kelola KUMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) terkait peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM melalui standardisasi pelaporan keuangan dan tata kelola usaha dengan dukungan akuntan.

“MoU ini sebagai bentuk komitmen dan itikad baik serta landasan dalam meningkatkan kapasitas SDM akuntansi dan keuangan bagi aparatur pemerintah, baik di pusat maupun daerah yang membidangi koperasi dan UMKM, serta bagi gerakan koperasi,” kata Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim usai penandatanganan MoU di Jakarta, Selasa (12/12).

Selain itu, kata Arif, Nota Kesepahaman ini juga untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan komitmen dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, serta tata kelola koperasi dan UMKM.

“Setidaknya ada enam ruang lingkup yang tercantum dalam Nota Kesepahaman tersebut. Pertama, penyusunan standardisasi dan pendampingan implementasi pelaporan keuangan dan tata kelola koperasi dan UMKM,” ucap Arif.

Kedua, peningkatan kapasitas SDM bidang akuntansi dan keuangan untuk aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah yang membidangi koperasi dan UMKM serta bagi gerakan koperasi melalui pelaksanaan pendampingan, sertifikasi, sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan.

Ketiga, penyusunan infrastruktur dan penguatan pengawasan yang mencakup aspek pelaporan keuangan, standar dan pedoman, serta kompetensi SDM dan pemeriksaan koperasi. “Keempat, standardisasi pelaporan keuangan dan kompetensi SDM dalam pengawasan koperasi,” kata Arif.

Kemudian, kelima adalah sosialisasi dan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) kepada koperasi dan UMKM. Sedangkan keenam terkait perumusan regulasi terkait tata kelola, akuntansi, dan keuangan di lingkup koperasi dan UMKM. “Ada juga bidang kerja sama lain sesuai kesepakatan para pihak,” kata SeskemenkopUKM.

Bagi Arif, penerapan standardisasi tata kelola dan pelaporan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sangat diperlukan untuk mendorong KSP setara dengan lembaga keuangan lainnya. Karena itu, KSP diminta tidak menerapkan sistem pelaporannya sendiri, namun harus mengacu pada standar yang berlaku.

“Saya berharap seluruh KSP agar mulai mempersiapkan penerapan secara dini dan mendorong segera sosialisasi terhadap perubahan penggunaan SAK EP ke kalangan masyarakat,” ujar SeskemenkopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI Ardan Adiperdana mengatakan, pihaknya membantu KemenKopUKM agar koperasi mempunyai standar dalam menyusun laporan keuangan.

“Dengan laporan keuangan yang terstandar akan memudahkan KemenKopUKM dalam membina dan mengawasi koperasi. Karena, laporan keuangannya sudah mengikuti standar yang berlaku,” kata Ardan.

Sementara bagi Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Supomo, MoU antara KemenkopUKM dengan IAI jelas akan lebih meringankan tugas LPDB-KUMKM dalam memberikan pembiayaan kepada koperasi. “Juga, untuk lebih meningkatkan governance dari koperasi,” kata Supomo.

Menurut Supomo, MoU ini juga diharapkan bisa menjadi pedoman yang ditaati oleh gerakan koperasi. “Koperasi akan menjadi lebih baik dan standar ini bisa menjadi alat untuk mengukur kesehatan koperasi,” ujar Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Bersama KOTRA dan KOMIPO Gelar Korea-Indonesia Start-Up Day

Tinggalkan komentar

KemenKopUKM Bersama KOTRA dan KOMIPO Gelar Korea-Indonesia Start-Up Day

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bekerja sama dengan Korea Trade-Investment and Promotion Agency (KOTRA) dan Korea Midland Power Co.Ltd (KOMIPO) menyelenggarakan ajang Korea-Indonesia Start-Up Day, dengan tema ‘Boosting Future Leaders of Indonesia’, untuk mendorong start-up Indonesia agar tidak hanya berdaya saing di level nasional tapi juga di level global.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (12/12), mengatakan pertumbuhan start-up yang begitu masif di Indonesia menjadi peluang emas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. “Dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan bisnisnya, start-up bakal menjadi jawaban atas ketimpangan kesejahteraan yang selama ini terjadi,” katanya.

Ajang Korea-Indonesia Start-Up Day, Boosting Future Leaders of Indonesia, diikuti oleh lima start-up terpilih asal Indonesia yakni E-Has, Roomansa, Dif Marketer, Henbuk, dan Biopener. Masing-masing start-up mendapatkan modal usaha sebesar 7.000 dolar AS untuk meningkatkan kapasitas usaha.

“Start-up bukan sekadar menciptakan bisnis baru, tapi juga bagaimana menciptakan peluang mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan setiap warga negara memiliki akses ke sumber daya dan peluang yang sama,” ujar MenKopUKM.

MenKopUKM Teten Masduki menambahkan, Indonesia diuntungkan dengan populasi penduduk yang begitu besar dan didominasi oleh generasi Z yang sangat kreatif dan inovatif. Sementara jumlah pengguna internet di Indonesia juga mencapai 212 juta.

Di sisi lain Indonesia juga memiliki potensi pasar bagi ekonomi digital yang mencapai Rp5.400 triliun di tahun 2030. Dengan kelebihan ini, Indonesia menjadi salah satu pasar yang prospektif bagi pengembangan bisnis start-up di era digital seperti saat ini.

“Kita patut bersyukur bahwa kita memiliki populasi anak muda yang mendominasi generasi yang selalu aktif dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan bisnis model inovatif yang berkarakter konsolidator serta akselerator bagi pengusaha lainnya,” ucap Menteri Teten.

Sebagai upaya pengembangan ekosistem bisnis start-up, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kolaborasi lintas sektor seperti yang telah dilakukan antara KemenKopUKM, KOTRA Jakarta, dan KOMIPO. Selain itu juga perlu upaya untuk memastikan terlaksananya pendidikan dan pelatihan.

“Mendorong inovasi dan teknologi, meningkatkan keadilan dan kesetaraan serta membangun kerja sama regional dan global,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Pada kesempatan yang sama, Executive Vice President of KOMIPO, Kim Dong Jun mengatakan, KOMIPO saat ini telah memperluas program sosial dan menjangkau bisnis start-up di Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan dan kerja sama antara Korea dan Indonesia.

“Kami sangat senang mendapat kesempatan untuk mendukung perusahaan start-up di sini hari ini. Kami yakin perusahaan-perusahaan ini akan semakin berkembang dan menjadi salah satu penopang besar perekonomian Indonesia,” kata Kim Dong Jun.

Keberadaan, KOMIPO di Indonesia kata Kim Dong Jun, tidak hanya sekadar untuk menjalankan bisnis, namun juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Senada disampaikan Director General of KOTRA Jakarta, Lee Janghee, yang mengatakan, sejak tahun 2018 KOMIPO telah turut membantu mengembangkan pelaku UMKM di Indonesia, salah satunya Koperasi Serikandi di Sumatra dan Koperasi Kopi Wanita Gayo di Aceh.

“Tahun ini adalah tahun yang istimewa. Kementerian Koperasi dan UKM, KOMIPO, dan KOTRA telah sepakat memulai tahap baru dalam mendukung start-up di Indonesia. Saat ini Indonesia menempati posisi ke-4 secara global dan berada di tingkat pertama di Asia Tenggara,” ujar Lee Janghee.

Lebih jauh, kami ingin mendorong start-up Indonesia ke tingkat pengembangan ekonomi berikutnya, sangat penting untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan pasar.

“Kami dengan sepenuh hati berkomitmen menjadi teman bagi start-up Indonesia menuju ke arah kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Kami percaya dengan kerja sama ini akan mendorong kedua negara ke puncak yang lebih tinggi,” kata Lee Janghee.

Co Founder & CEO Dif Marketer, I Made Prasetya Wiguna Mahayesa, mengapresiasi pelaksanaan Korea – Indonesia Start-Up Day tersebut. Sebagai satu-satunya peserta difabel yang mengikuti ajang ini, I Made mampu menunjukkan inovasi teknologi anti pemalsuan sebuah produk yang beredar di pasaran. Dengan menggunakan software dan hardware yang diciptakannya, masyarakat akan semakin mudah mengetahui barang-barang asli atau palsu yang banyak beredar di pasaran.

“Terima kasih kepada pemerintah khususnya KemenKopUKM, KOTRA, dan KOMIPO atas acara ini. Saya sangat senang dan tidak percaya bisa masuk tahapan ini karena dalam ajang ini saya satu-satunya difabel yang masuk nominasi,” kata I Made.

Dengan perolehan dukungan pembiayaan tersebut, I Made berencana mengembangkan aplikasi dan memperluas kerja sama dengan mitra usaha. Selain itu dana yang diraihnya akan digunakan sebagai tambahan modal kerja demi pengembangan skala usaha agar semakin banyak kaum difabel yang bisa direkrutnya.

“Terkait penggunaan kapital 50 persen untuk pembangunan aplikasi karena kita masih dalam tahap pengembangan, lalu 30 persen untuk pemasaran business to business, dan 20 persen untuk modal kerja. Ke depan kita akan mengoptimalkan teman-teman difabel untuk memasarkan atau menjadi konten kreator,” kata I Made.(jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong UMKM Miliki NIB Agar Dapat Mengakses Berbagai Manfaat dan Insentif Bisnis

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.ud)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar mendapatkan banyak manfaat dan insentif bisnis termasuk terlindungi secara hukum serta dapat mengakses sumber pembiayaan formal.

Asisten Deputi Bidang Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro KemenKopUKM Muhammad Firdaus mengatakan, meski masih dalam skala mikro sudah seharusnya UMKM memiliki NIB. Sampai saat ini sebagian besar UMKM di tanah air masih berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja.

“Masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha itu hal yang rumit dan memakan waktu lama. Padahal, saat ini pelaku usaha sudah bisa dengan mudah mendapatkan NIB,” kata Muhammad Firdaus, di Jakarta, minggu (10/12).

Firdaus menjelaskan sesuai amanat dari turunan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, pembuatan NIB ini tidak dikenakan biaya. Di samping itu, pembuatan NIB dapat dilakukan secara mudah dan cepat.

“Ada isu memang di kalangan masyarakat yang menyebutkan jika NIB ini berbayar, padahal ini gratis. Makanya, untuk meng-counter itu kita ada relawan Garda Transfumi yang akan menjelaskan dan mendampingi UMKM untuk mengedukasi jika program ini gratis,” ucap Firdaus.

Untuk mendapatkan NIB, kata Firdaus, pelaku usaha hanya butuh waktu 5-10 menit lewat OSS dengan mengakses halaman oss.go.id atau melalui aplikasi OSS Indonesia yang dapat diunduh melalui ponsel pintar, dengan masukkan data diri, email aktif, dan nomor whatsapp aktif. Setelah itu, pelaku usaha tinggal log in, lalu mengisi kebutuhan NIB. Kalau yang khusus mikro kecil tinggal pilih UMK.

“Kondisi ini sudah sangat jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang masih butuh waktu 2 hingga 3 hari,” ujar Firdaus.

Setelah NIB-nya terbit, untuk produk makanan dan minuman bisa langsung mengurus sertifikasi lainnya, seperti pengajuan halal, SNI Bina UMK, ataupun Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

“Nanti tinggal dilampirkan pemenuhan komitmen untuk bisa melegalkan SPP-IRT tersebut, komitmennya berupa keamanan pangan untuk Dinkes wilayah mana pun,” kata Firdaus.

Tidak hanya itu, kata Firdaus, dengan memiliki izin, pelaku usaha juga bisa memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gelar Inkubator Award 2023 Fasilitasi Tumbuhnya Wirausaha dan Start-Up Baru

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memberikan penghargaan kepada lembaga inkubator yang telah berhasil mendampingi dan membina tenant-tenant wirausaha baru dan start-up sehingga tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang berkualitas.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menyampaikan, salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target pertumbuhan wirausaha baru dan start-up yaitu melalui lembaga inkubator.

“Salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inklusif untuk pemuda. Dan strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan wirausaha baru dan start-up yaitu melalui lembaga inkubator,” kata Siti Azizah, dalam keterangan resminya, di Jakarta (9/12).

Azizah mengatakan, lembaga inkubator merupakan wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha.

”Lembaga Inkubator berperan penting karena pada umumnya wirausaha pemula sangat rentan terhadap kegagalan usaha terutama di fase awal merintis bisnis,” katanya.

Peran Lembaga Inkubator saat ini akan terus ditingkatkan oleh Pemerintah dengan diperkuatnya regulasi penyelenggaraan inkubasi usaha ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan.

”Dengan adanya regulasi tersebut pastinya akan semakin memperkuat peran Lembaga Inkubator sebagai strategi untuk mewujudkan target Pertumbuhan wirausaha baru dan start-up,” ucapnya.

Lebih lanjut, Azizah menjelaskan saat ini KemenKopUKM terus melakukan sinergi dengan semua stakeholder inkubasi di Indonesia agar dapat menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan inkubasi di tanah air.

Dari 2021 sampai dengan 2023, KemenkopUKM telah bersinergi dengan 26 Lembaga Inkubator yang menginkubasi sekitar 580 tenant. KemenKopUKM juga telah membina dan mengembangkan kurang lebih 100 lembaga inkubator di seluruh Indonesia. “Kami berharap pada 2024, akan terjalin sinergi dengan lebih banyak Lembaga Inkubator untuk membina lebih banyak tenant-tenant yang berkualitas,” ucap Siti Azizah.

Pada acara ini, terpilih 15 lembaga inkubator yang mendapatkan peringkat A, selain itu juga ada 3 lembaga inkubator dan pemerintah daerah yang menerima Inkubator Award 2023 yakni Inkubator Unit Bisnis (IUB) LPPM Universitas Negeri Semarang, Smesco Labo Inkubator LLP KUKM, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Selamat kepada para inkubator yang terpilih, semoga dengan adanya pemeringkatan ini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan inkubasi sehingga dapat dijadikan best practice dan menginspirasi lembaga inkubator lainnya,” ucap Azizah.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha KemenKopUKM Cristina Agustin menyampaikan, pelaksanaan kegiatan Inkubator Award 2023 dimaksudkan untuk mengumummkan hasil pemeringkatan lembaga inkubator dan memberikan penghargaan kepada lembaga inkubator.

“Proses pemeringkatan lembaga inkubator 2023 ini sudah dimulai sejak awal tahun ini dengan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemeringkatan lembaga inkubator,” kata Cristina.

Pelaksanaan kurasi dan pleno pemeringkatan lembaga inkubator dilakukan oleh Tim Assesor independen yang berjumlah tiga orang dari kalangan praktisi lembaga inkubator. “Tim kurasi ini telah menandatangani pakta integritas untuk menjamin obyektivitas penilaian pemeringkatan Lembaga inkubator,” kata Cristine.

Berdasarkan hasil kurasi dan pleno pemeringkatan yang dilakukan kepada 31 Lembaga Inkubator, diperoleh rekapan peringkat yaitu Peringkat A sebanyak 15 lembaga inkubator, peringkat B sebanyak 13 lembaga inkubator, peringkat C sebanyak 2 lembaga inkubator, dan 1 lembaga inkubator belum dapat diperingkat.(Jef)

koperasi dan ukm

Koperasi Inovac Ekspor Komoditas Unggulan Minyak Nilam Aceh ke Prancis

Tinggalkan komentar

Banda Aceh :(Globalnews.id)- Koperasi Produsen Inovasi Nilam Aceh (Inovac) bersinergi dengan PT Nat’ Green, membentuk anak usaha PT UGreen Aromatics International (UGreen) mengekspor sebanyak 1,2 ton bahan baku pembuatan parfum (fragrance) nilam dan biji pala senilai Rp1 miliar ke Prancis.

Pelepasan ekspor minyak nilam dan biji pala tersebut diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki pada Jumat (8/12/2023) di Universitas Syiah Kuala (USK). Koperasi Inovac merupakan unit bisnis yang dibentuk oleh USK.

Ketua Koperasi Inovac Nadia menjelaskan, melalui UGreen, koperasi secara rutin yakni tiga bulan sekali mengekspor minyak nilam ke Prancis. Namun diakuinya, saat ini produksi dari para petani yang tergabung di Koperasi Inovac masih belum mampu memenuhi seluruh permintaan bahan baku ke Prancis sebanyak 6 ton.

“Kapasitas di tingkat petani baru mampu memproduksi sebanyak 1 ton minyak nilam, dan itu hanya baru dipasok dari petani yang ada di Gayo. Sementara petani di wilayah lain juga belum mampu mencukupi,” kata Nadia di Banda Aceh, Sabtu (9/12/2023).

Ia mengatakan, kondisi saat ini, sebagian besar petani masih kekurangan modal untuk penanaman nilam. Untuk itu pihaknya berharap, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM, membantu dari sisi pembiayaan ke petani supaya kebutuhan ekspor minyak nilam ke Prancis bisa terpenuhi.

Nadia mengatakan, koperasi yang baru terbentuk tahun 2019 ini memiliki anggota ratusan orang. Secara total terdapat 500 petani dan penyuling yang berada di bawah bimbingan koperasi. “Memang belum semua menjadi anggota, karena masih dan beberapa petani juga di daerah lain yang masih dalam tahap binaan,” katanya.

Meski begitu, Koperasi Inovac mampu meraih omzet hingga Rp200 juta per bulan yang diperoleh dari penjualan minyak nilam, biji pala hingga atsiri, maupun produk turunan mulai dari parfum, minyak atsiri, body butter, body mist, dan lainnya.

Koperasi Inovac hingga kini telah memiliki distributor resmi produk-produknya yang dijual melalui berbagai platform online seperti e-commerce, hingga offline yaitu, PT Elang Timur Group sebagai distributor utama. “Tiap bulan mereka membeli sekitar Rp150 juta sebagai bagian kerja sama pemasaran kami untuk market di Aceh maupun di luar Aceh,” ucap Nadia.

Koperasi Inovac memproduksi sejak awal 2020, namun secara masif baru dilakukan pada 2022 dan berhasil meraih sertifikasi BPOM di tahun 2021. “Koperasi Inovac merupakan perpanjangan tangan USK. Kami pun meraih dukungan penuh dari USK dengan seluruh fasilitas yang ada, termasuk ruang produksi BPOM dan riset,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Atsiri Research Center (ARC) Syaifullah Muhammad mengatakan, ARC sebagai lembaga riset dan pengembangan, dalam hal ini turut memberikan pelatihan dan bimbingan kepada Koperasi Inovac untuk pengelolaan minyak nilam, hingga melahirkan beberapa produk turunannya.

Menurut Syaifullah, dalam beberapa tahun terakhir, industri nilam di Aceh hampir punah. Bahkan yang tadinya dari market nasional mencapai 55 persen, turun menjadi 35 persen secara keseluruhan.

“Karena memang minyak nilam terbaik itu ada di Aceh. Dengan kenyataan ini, maka kami mengintervensi dengan inovasi dan mengajarkannya kepada masyarakat. Mulai dari pembibitan hingga penyulingan minyak nilam, serta membentuk ekosistemnya dengan membentuk koperasi bersama USK,” katanya.

Dalam bisnisnya, Koperasi Inovac ini pun bekerja sama dengan perusahaan asal Pranvis Nat Green dan membentuk usaha bersama atau sebagai anak usaha U Green yang bertugas melakukan kegiatan ekspor ke Prancis sejak 2022. Dalam kepemilikannya di anak usaha tersebut, Koperasi Inovac memiliki saham 60 persen dan Nat Green sebesar 40 persen.

“Ekspor yang diresmikan oleh Menteri Teten ini merupakan yang kelima ke Prancis. Minyak nilam dan biji pala ini digunakan sebagai bahan baku parfum di sana. Nilainya yang kami ekspor ini mencapai sekitar Rp1 miliar,” katanya.

Syaifullah menjelaskan, bahan baku minyak nilam yang diekspor dari Aceh ini, berkualitas terbaik. Sehingga tak heran industri parfum di Prancis memakai bahan ini. Bahkan minyak nilam tak hanya diolah menjadi parfum tetapi juga produk kosmetik hingga kesehatan (farmasi), karena memiliki kandungan anti-aging di dalamnya.

“Saat ini kami bersama Koperasi Inovac tak hanya mengirim bahan baku untuk ekspor, tetapi juga mengolah dan memproduksinya sendiri. Dari setiap produksi minyak nilam, selalu kami sisihkan sebesar 20 persen produksi untuk dalam negeri dan 80 persennya dibawa ke pasar ekspor. Sekitar 30 produk telah kami hasilkan untuk pasar domestik,” katanya.

Sebelumnya, MenKopUKM Teten Masduki menyatakan dukungan atas kehadiran kampus sebagai ekosistem hilirisasi melalui dukungan riset yang membantu UMKM menghasilkan produk yang inovatif.

“Kolaborasi riset penting dijalin bersama universitas. Seperti USK bisa menjadi ahli dalam pengembangan hilirisasi minyak nilam, sebagai Sumber Daya Alam (SDA) unggulan dari Aceh,” ucapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Orasi Ilmiah di USK Aceh Suarakan Perjuangan Ekonomi Rakyat

Tinggalkan komentar

Banda Aceh:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memastikan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung koperasi dan UMKM bertumbuh agar menjadi bagian dari rantai pasok industri tak hanya berjaya di dalam tapi juga di luar negeri.

“Kita harus terus mengutamakan pembangunan ekonomi rakyat, yang seharusnya pula menjadi agenda yang kita tuju. Kalau suara Menteri Koperasi dan UKM, berarti suara perjuangan ekonomi rakyat,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat menyampaikan Orasi Ilmiah di Sidang Terbuka Dalam Rangka Milad Ke-62 di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Aceh, Jumat (8/12/2023).

Dalam orasi ilmiahnya yang bertajuk ‘Pembangunan SDM Unggul Berwawasan Entrepreneurship Berbasis Transformasi Digital dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045,’ MenKopUKM mengatakan, setelah sawit, dalam 10 tahun terakhir lahir ekonomi baru yaitu, penciptaan digitalisasi ekonomi yang hingga hari ini sudah masuk pada Electric Vehicle (EV). Namun sayangnya, transformasi digital Indonesia belum terarah dan lebih banyak berkembang di sektor jasa dan pembiayaan.

“Di satu sisi, sebesar 97 persen lapangan pekerjaan kita diciptakan oleh UMKM, tetapi 80 persen kredit perbankan tanah air dinikmati oleh usaha besar. Pengarusutamaan pembangunan ekonomi rakyat harus menjadi agenda yang harus terus kita perjuangkan,” ujar Menteri Teten.

MenKopUKM menambahkan, pekerjaan rumah bangsa Indonesia yakni memanfaatkan bonus demografi dengan menghadirkan pelaku usaha dan ekonomi baru untuk menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkualitas dan melakukan evolusi.

“Karena itu, sudah tepat kalau Pemerintah mencanangkan kebijakan industrialisasi. Melakukan hilirisasi di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan diperluas ke sektor agrikultur, akuakultur, dan agrimaritim yang melibatkan banyak pelaku usaha mikro dan kecil,” ucap Menteri Teten.

Untuk itu, KemenKopUKM kata Menteri Teten, turut mendukung kehadiran kampus bukan hanya menjadi tempat pembelajaran semata, tetapi juga untuk mengembangkan riset terutama yang terkait hilirisasi produk unggulan Sumber Daya Alam (SDA) di daerah.

Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia yang menghasilkan 50 juta ton CPO memiliki potensi mengolah banyak turunan produk hilir dari sawit, tapi Indonesia baru memproduksi CPO dan minyak goreng. Sumber daya laut Indonesia juga yang sangat kaya, tapi investasi besar di sektor ini masih relatif kecil.

Potensi buah tropis untuk pasar global juga belum diminati pekebun secapa optimal. Begitu juga potensi hilirisasi rumput laut untuk substitusi impor gandum, pengganti plastik, dan pupuk masih terbuka lebar.

Di Paris misalnya, banyak brand parfum dunia di produksi dengan sebesar 95 persen bahannya dari Indonesia. Menurut MenKopUKM, mestinya, industri fragrance Indonesia ini tumbuh sehingga tidak perlu impor. “Itu menjadi tantangan kita. Tapi saya tidak khawatir, melalui kolaborasi riset, USK diharapkan bisa menjadi wadah bagi ahli dalam pengembangan hilirisasi minyak nilam di Aceh,” katanya.

Selain itu, melalui kolaborasi bersama dengan perguruan tinggi, dapat menyiapkan talenta-talenta muda berkelas dunia. “Mengembangkan kelas menengah yang lebih kuat dan inovatif, melahirkan entrepreneur muda yang kompetitif untuk menjadi penggerak pembangunan nasional jangka panjang,” kata Menteri Teten.

Tak hanya itu, Menteri Teten juga menekankan pentingnya pengembangan usaha dengan model factory sharing atau Rumah Produksi Bersama. Di mana dengan model pengembangan ini, berbagai komoditas unggulan nasional di setiap daerah bisa dikelola secara optimal.

“Di Rumah Produksi Bersama ini, para pelaku UMKM bisa membuat barang setengah jadi atau barang jadi dengan maklon dan alat bersama. Ini yang sedang kami uji cobakan di berbagai daerah. Salah satunya juga rencana pembangunan Rumah Produksi Bersama di Aceh,” kata MenKopUKM.

Dengan membangun Rumah Produksi, menjadikan UMKM bagian dari supply chain industri. “Saya kira seperti minyak nilam nantinya bukan hanya sebagai bahan parfum saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kosmetik maupun farmasi. Dengan cara ini, produk UMKM bisa setara dengan industri,” tuturnya.

Menteri Teten menyampaikan, biasanya selama ini Pemerintah hanya memberikan bantuan berupa alat sederhana. Kalau seperti itu, menurutnya, sulit membuat UMKM memiliki produk sekelas industri.

“Maka saya ubah di KemenKopUKM tak lagi membagi-bagikan bantuan alat. Karena kalau pengadaan alat itu yang diuntungkan pejabat saja. Pengadaan sudah ada tapi alatnya tidak bermanfaat. Maka dengan Rumah Produksi Bersama untuk UMKM bisa maklon di dalamnya. Para petani bisa mengolah nilam di sana,” katanya.

Begitu juga yang ada di Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Rumah Produksi dibangun untuk pengolahan kelapa. KemenKopUKM bekerja sama dengan Universitas Samratulangi (Unsrat) diharapkan menjadi ahli industrialisasi pengolahan kelapa.

Lalu bersama Universitas Hasanudin (Unhas) juga dibangun Rumah Produksi untuk pengolahan rumput laut menjadi bahan setengah jadi, sebagai bahan utama produk dalam industri kesehatan. “Nanti kami piloting obat kumur pertama di dunia dari rumput laut,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Rektor Universitas Syiah Kuala Prof Marwan mengatakan, semangat entrepreneurship semakin tumbuh di tengah meningkatknya daya saing di Indonesia. Dalam Milad ke-62, USK telah meraih banyak peningkatan, khususnya saat menuju visi sociopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global.

Salah satunya, USK aktif mengembangkan riset dan inovasi, dengan mendukung dosen hingga mahasiswa dalam mengembangkan diri dan memenangkan hibah riset. Tercatat, keberhadilan dosen USK memenangkan sebanyak 95 hibah riset ilmiah.

“USK mendorong semangat inovasi dan kreativitas bagi mahasiswa, dengan harapan lulusan tak hanya diterima kerja tetapi menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi lokal Aceh, meningkatkan nilai tambah, nilai perekonomian masyarakat Aceh, sehingga bisa turut meningkatkan daya saing bangsa,” tuturnya.

Hal ini yang memotivasi USK dalam mendorong kegiatan mahasiswanya melalui berbagai kegiatan dan program kewirausahaan. Di antaranya, USK sudah meluncurkan program 1.000 wirausaha muda, Wirausaha Merdeka, Program Pembinaan Wirausaha, Entrepreneurship Lounge, dan berbagai koperasi dengan mitra lainnya.(Jef)