Arsip Tag: Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Fokus Kembangkan Ekosistem Koperasi dan Kewirausahaan Nasional

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen dan fokus dalam menyediakan ekosistem yang berkualitas bagi koperasi dan UMKM di Indonesia, yang saat ini menjadi bagian penting dari agenda Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional.

KemenKopUKM fokus pada pengembangan ekosistem koperasi melalui adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai payung kebijakan yang relevan terhadap kondisi koperasi sekarang, serta ekosistem kewirausahaan nasional yang dirancang untuk mewujudkan UMKM naik kelas melalui lahirnya wirausaha berkualitas.

“Ini bisa diwujudkan melalui adaptasi dalam kebijakan maupun inovasi untuk mendorong perbaikan dari berbagai sisi,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim pada acara Forum Tematis Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Jakarta, Senin (09/10).

KemenKopUKM menargetkan agar pembahasan dan pengesahan RUU Perkoperasian dapat terlaksana pada akhir 2023. Di mana status Undang-Undang (UU) ini merupakan perubahan ketiga terhadap UU Nomor 25 Tahun 1992.

Perubahan UU tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan payung kebijakan tentang koperasi yang adaptif terhadap tantangan zaman dan dinamika di lapangan.

“Dalam perubahan RUU Perkoperasian, kami ingin mendorong agar koperasi menjadi lebih sehat, kuat, mandiri, dan tangguh. Adanya revisi RUU perkoperasian diharapkan mampu memodernisasi koperasi di masa mendatang, melalui berbagai pembaruan ketentuan mulai dari lembaga penjamin simpanan, otoritas pengawas koperasi, sanksi hukum, hingga tata kelola koperasi,” kata SesmenKopUKM.

Terkait hal itu, SesKemenKopUKM menegaskan, beberapa yang diperhatikan dalam RUU Perkoperasian menyangkut peneguhan identitas koperasi yang diadaptasi dari International Cooperative Alliance (1995), dipadukan dengan karakter dan semangat ke-Indonesiaan, yakni asas kekeluargaan dan gotong royong.

Kemudian modernisasi kelembagaan koperasi dengan pembaruan pada ketentuan keanggotaan, perangkat organisasi, modal, serta usaha. Lalu adanya adopsi dan rekognisi pada model yang sudah berkembang di kalangan masyarakat seperti Koperasi Syariah, Koperasi Multi Pihak, Apex Koperasi, pola tanggung renteng, dan lain-lain.

“Selain itu, adanya peningkatan pelindungan kepada anggota dan/atau masyarakat melalui pendirian dua pilar lembaga, yaitu Otoritas Pengawas Koperasi dan Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi. Serta peningkatan kepastian hukum, dengan meregulasi ketentuan sanksi administratif dan pidana,” katanya.

Di sisi lain, dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh, Pemerintah juga membangun ekosistem bagi wirausaha berkualitas dengan menargetkan rasio kewirausahaan nasional agar mampu mencapai 3,95 persen pada 2024.

Target tersebut sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang juga menargetkan lahirnya satu juta wirausaha baru hingga 2024.

SesKemenKopUKM Arif mengatakan, untuk upaya mewujudkan hal tersebut, KemenKopUKM menciptakan sebuah platform bernama EntrepreneurHub. Yakni platform yang didesain untuk menciptakan ekosistem wirausaha yang lebih mudah dengan menyediakan berbagai informasi terkait wirausaha, mulai dari ide dalam mencari atau memulai usaha, hingga mengelola dan mengembangkan usaha yang dimiliki.

Melalui EntrepreneurHub, pihaknya berharap adanya peran aktif dari berbagai kalangan, baik dari Pemerintah dan lembaga pendukung lain sebagai enabler, maupun wirausaha untuk memiliki visi yang sama dalam memaksimalkan ekosistem wirausaha yang baik di Tanah Air.

“Dengan demikian, target Indonesia sebagai negara maju pada 2045 dapat terwujud melalui lahirnya wirausaha-wirausaha berkualitas,” ucap SesKemenKopUKM.

Dalam platform EntrepreneurHub terdiri dari beberapa program seperti Langkah Mudah Berwirausaha, membantu wirausaha mencari ide, mengelola usaha, dan mengembangkan usahanya.

Kemudian adanya Konsultasi Bisnis, di mana para wirausaha dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada mentor profesional yang meliputi aspek legalitas, distribusi, produksi, pemasaran, pendanaan, dan pemasaran secara gratis. Kemudian Pelatihan Wirausaha, yang memudahkan wirausaha mendapatkan berbagai informasi kegiatan dan peningkatan skill berwirausaha dari seluruh Indonesia.

Ia juga berharap, adanya forum tematis Bakohumas, dapat menjadi wadah bagi semua pihak, khususnya humas di Kementerian/Lembaga, untuk saling bersinergi dalam menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat akan terciptanya sebuah ekosistem yang baik bagi para pelaku Koperasi dan UMKM di Tanah Air.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Hasyim Gautama menyampaikan bahwa pentingnya sinergitas seluruh unsur pemerintah, terutama humas K/L, BUMN/D, dan PTN agar proses diseminasi informasi melalui kanal informasi yang dimiliki oleh setiap instansi bekerja optimal.

“Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sinergitas tersebut yaitu melalui Forum Tematis Bakohumas ini yang dimana berperan strategis dalam sharing informasi kebijakan antar anggotanya,” ucap Hasyim.(Jef)

koperasi dan ukm

Rangkaian PKN Ditutup di Surabaya, KemenKopUKM Optimistis Capai Target Rasio Kewirausahaan

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bertempat di Surabaya sebagai lokasi terakhir acara, secara resmi menutup rangkaian workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) yang digelar di berbagai wilayah termasuk tiga kota sebelumnya yakni, Medan, Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah secara daring dalam acara Workshop PKN di Surabaya, Jatim, Kamis (6/10) mengatakan, rangkaian kegiatan PKN ini merupakan aksi nyata sinergi Kementerian/Lembaga (K/L), dunia usaha, dunia industri, dan dunia pendidikan untuk mendukung terciptanya lebih banyak wirausaha baru.

Workshop PKN melalui PLUT Educational Center ini, merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024. Kegiatan yang digelar pada Kamis (6/10) di Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu merupakan penutup atas serangkaian kampanye serupa yang sebelumnya sudah digelar di sejumlah kota.

“Workshop PKN bertujuan untuk mengajak masyarakat umum, calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan untuk bersama-sama mengembangkan kewirausahaan nasional,” ucap Azizah.

Azizah menyebut, rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih relatif rendah yaitu 3,47 persen, jika dibandingkan negara tetangga. Sehingga perlu penambahan wirausaha di Indonesia yang lebih banyak lagi. Dalam mewujudkan hal itu, perlu upaya untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Di antaranya melalui sinergi lintas sektor, integrasi program di tingkat pusat dan daerah, fasilitasi sertifikasi, standardisasi, peningkatan kapasitas SDM, berbagai kemudahan, insentif, serta proses bisnis dalam ekosistem kewirausahaan.

Selanjutnya kata Azizah, pemberdayaan UMKM dan pengembangan kewirausahaan, dilakukan oleh tidak kurang dari 29 K/L.

Dengan terbitnya Perpres 2/2022, maka ada pedoman pengembangan kewirausahaan nasional yang akan mengorkestrasi seluruh stakeholder dalam pengembangan kewirausahaan nasional. Terutama dengan target rasio kewirausahaan yang lebih tinggi dan pertumbuhan wirausaha 4 persen di tahun 2024 sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024.

Menurut Azizah, kebijakan afirmatif ini merupakan peluang besar bagi UMKM, namun tentu saja perlu dibarengi dengan kemampuan digital UMKM. “Upaya peningkatan literasi digital bagi UMKM menjadi sebuah keniscayaan, karena selain pengadaan barang/jasa pemerintah telah dilakukan secara digital, juga lebih jauh untuk mempersiapkan UMKM menghadapi perubahan yang sedemikian cepat dan dinamis,” ucapnya.

Tak hanya itu, Azizah menambahkan, digelarnya rangkaian workshop PKN ini juga menjadi salah satu strategi mempercepat UMKM naik kelas sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan produk dalam negeri.

“Saya berpesan, mari kita berjuang bersama. Jadilah bagian dari perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dengan menciptakan wirausaha unggulan dan berdaya saing dengan usaha yang inovatif dan berkelanjutan,” ucap Azizah.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim Andromeda Qomariah mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pelaku UMKM, dan peserta workshop PKN yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

Peserta merupakan pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Komunitas Tangan Di Atas (TDA), mahasiswa Universitas Ciputra yang telah dikurasi. Dalam hal ini Universitas Ciputra akan memberikan pendampingan peserta sebagai tindak lanjut kegiatan ini.

“Ini momentum yang baik karena situasi saat ini dunia tengah mengalami krisis pangan, energi, dan ekonomi maka workshop PKN ini menjadi salah satu alternatif solusi,” ucap Andromeda.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, per Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Jatim berdasarkan Sakernas sebesar 4,81 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,83 persen.

Rasio kewirausahaan Jatim dari data BPS yang diolah kembali oleh Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 mencapai 3,52 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang menandakan kondisi ekonomi Jatim telah mulai bangkit.

Provinsi Jatim, kata Andromeda, memiliki program Milenial Job Center (MJC) yang merupakan program pengembangan kompetensi pemuda yang menekankan pada konsep on the job learning melalui partisipasi dan kesempatan bekerja temporer berbayar, dari fasilitasi pada koperasi dan UMKM dalam menghasilkan disain logo dan kemasan.

Selain itu juga ada pula program e-SMILE (Entrepreneur for School Milenial Era) yang dalam implementasinya dilakukan melalui pembinaan lanjutan dari Dinas KUKM Provinsi Jatim melalui fasilitasi pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). “Kami berharap, semoga program ini sustain sehingga terjadi akselerasi dalam melahirkan wirausaha muda bertalenta di Jatim,” ucap Andromeda.

Analis Kebijakan Ahli Madya Selaku Koordinator Substansi Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ala Baster menambahkan, pihaknya mendukung penuh berbagai upaya penumbuhan wirausaha baru. Dukungan Kemendagri antara lain Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pendataan UMKM dan Kewirausahaan khususnya kelompok sasaran Masyarakat Umum dan Calon Wirausaha.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menjadi Wakil Ketua III Komite PKN yang berinteraksi intensif dengan kelompok sasaran masyarakat umum dan calon wirausaha.

Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Saleh menyampaikan penumbuhkembangan kewirausahaan tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.

“Hal ini penting agar daya saing Indonesia meningkat minimal mencapai 4% pada tahun 2024. Kemenko Perekonomian sebagai pengarah siap mendukung dan mengarahkan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perpres,” ucap Chairul.

Dalam acara ini turut hadir perwakilan UKPBJ Provinsi Jatim, Grab, Google dan Padi UMKM untuk membantu para peserta yang telah terkurasi tergabung dalam pasar digital.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Masifkan Workshop Kewirausahaan di Babel Cetak Wirausaha Baru

Tinggalkan komentar

Bangka Belitung:(Globalnews.id) – Rangkaian kegiatan Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) yang digagas oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) semakin dimasifkan untuk mencetak lebih banyak wirausaha baru di tanah air dan kali ini digelar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah dalam acara Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (28/9) mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan wirausaha muda yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus menjadi penopang ekonomi. Kegiatan itu digelar di berbagai daerah salah satunya dengan mengikutsertakan mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan jumlah wirausaha baru di Kota Pangkal Pinang.

“Dengan mengikuti Workshop PKN ini diharapkan pelaku usaha mikro akan naik kelas melalui pendampingan dan konsultasi. Ini juga akan mempercepat UMKM masuk ke dalam ekosistem digital,” katanya.

Meskipun juga menurutnya, peluang UMKM untuk masuk ke pasar digital bergantung pada diri mereka sendiri.

“Berdagang sudah tidak bisa lagi secara konvensional, tidak bisa berdagang di toko, dapat kita lihat pada saat pandemi kemarin, oleh karena itu para UMKM ini kita ajak untuk go digital, sehingga bisa berjualan untuk sampai seluruh Indonesia, masuk pasar digital supaya pemasarannya tidak hanya di toko rumahan saja tetapi bisa masuk marketplace,” kata Siti Azizah.

Dia berharap, para pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini bisa menjadi bagian dari perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dengan semakin banyaknya tercipta wirausaha unggul dan berdaya saing melalui usaha yang inovatif dan berkelanjutan.

“Untuk adik-adik mahasiswa Universitas Bangka Belitung jangan takut memulai usaha, jangan takut untuk menjadi wirausaha,” katanya.

Untuk mendukung penciptaan wirausaha baru, pihaknya juga akan mendesain ulang Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang saat ini sudah terdapat di 74 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan akan bertambah lagi 13 PLUT di tahun 2022 ini.

“PLUT-KUMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini salah satu prioritas yang akan dikembangkan ke depan,” kata Siti.

Dukungan Lain

Di tempat yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ghifarini menambahkan pihaknya memiliki peran pada kelompok sasaran masyarakat umum dan calon wirausaha.

“Dalam hal ini, dukungan Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pendataan UMKM dan Kewirausahaan khususnya kelompok sasaran Masyarakat Umum dan Calon Wirausaha, pada 5-7 September 2022, yang diikuti oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi seluruh Indonesia,” kata Ghifarini.

“Kami juga sudah menerbitkan Surat Nomor 510/10748/Bangda tanggal 20 September 2022 kepada Gubernur Seluruh Indonesia, tentang Percepatan Pendataan Kewirausahaan Kelompok Sasaran Masyarakat Umum dan Calon Wirausaha Tahun 2022,” katanya.

CEO Walan.id Tommy menceritakan pengalamannya dalam membangun perusahaan rintisan (startup) pertama di Kepulauan Bangka Belitung yang menyediakan jasa pemesanan makanan dan jasa kurir pengiriman barang lokal maupun antar kota di wilayah Kota Pangkal Pinang, Kabupatan Bangka (Sungaliat), dan Kabupaten Bangka Barat (Muntok). Usahanya menyasar khususnya pelaku usaha kuliner yang kesulitan mendapatkan jasa pengiriman yang murah.

“Sudah ada 400 mitra yang tergabung di walan.id. Awalnya kita merekrut driver yang terkena PHK pada saat pandemi dan saat ini para driver sudah menjadi karyawan tetap dengan mendapatkan BPJS dan tunjangan lainnya,” ujar Tomy.

Sementara itu, CEO Tanahwari, Yang Finalia bercerita perusahaan rintisan miliknya bergerak di bidang fesyen dengan sentuhan lokal. Ia menuangkan sejarah dan budaya Kepulauan Bangka Belitung pada fesyen yang diproduksinya, selain juga selalu mengangkat cerita sejarah nasional Indonesia dalam rancangan karyanya.

Produk yang dikeluarkan mulai dari penentuan tema, desain, hingga produksi betul-betul dikemas dengan sebaik-baiknya. Ia juga terlebih dulu melakukan riset agar dalam setiap desain aksesori fesyen memiliki makna dan cerita yang menggambarkan setiap detail misalnya saat membuat karya berlatar bangunan Pesanggrahan Menumbing sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

“Kami mengeluarkan 1 produk setiap seri produknya hanya terdiri dari 6 pieces, jadi limited edition,” kata Yang Finalia.

Perwakilan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Deasy Rachamawati menambahkan, pihaknya selalu mendampingi seluruh peserta pelatihan UMKM untuk onboarding produk ke e-kataloga LKPP. Hal itu dilakukan untuk mendorong percepatan penayangan produk UMK pada Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal.

“Ini adalah momentum bagi pengusaha lokal untuk masuk. LKPP sudah membuka ruang seluas-luasnya bagi UMK untuk masuk ke dalam katalog elektronik,” ujar Deasy.

Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin mengatakan jumlah pelaku UMKM di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 183 ribu. Saat ini, para pelaku UMKM tersebut mengalami berbagai masalah seperti logistik dan akses pendanaan.

Meskipun demikian, dia menegaskan pemerintah daerah selalu melakukan pembinan dan pendampingan secara masif dan berkelanjutan mulai dari perizinan dan legalitas usaha, inovasi proses produksi dan peningkatan kualitas produk, pengembangan SDM, dan entrepreneurship. Selain itu juga terkait akses pembiayaan dan manajemen usaha, memperluas kemitraan, pemasaran yang berbasis online dan offline, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mengembangkan usahanya.

Ridwan juga mengapresiasi dukungan dari KemenKopUKM yang mengupayakan para pelaku UMKM melek digitalisasi seiring dengan penumbuhan wirausaha baru.

“Kita harus menjaga agar workshop ini sustain dan jangan sampai berhenti di tengah jalan. Selain itu kita juga melakukan sosialisasi Gerakan Bersama untuk Kewirausahaan Nasional hingga ke kampung-kampung agar masyarakat tergerak memulai usaha,” ujar Ridwan.

Melalui kegiatan ini, dia berharap pelaku UMKM Kepulauan Bangka Belitung dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, sehingga usaha yang dijalankan dapat lebih berkembang, bisa naik kelas dan go global.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gelar Workshop PKN di Medan Ciptakan Lebih Banyak Wirausaha Baru

Tinggalkan komentar

Medan:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali melanjutkan rangkaian Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) di Medan, Sumatera Utara, setelah sukses melaksanakannya di Kabupaten Sukabumi, Kota Serang, dan Kota Kendari pada pekan lalu dalam upaya menciptakan lebih banyak wirausaha baru di tanah air.

Deputi Bidang Kewirausahaan, KemenKopUKM, Siti Azizah mengatakan Program Pengembangan Kewirausahaan Nasional akan dilaksanakan secara masif dan bertahap melalui “Campaign Movement Manager” yang dimulai dari Agustus sampai dengan Desember 2022.

“Kegiatan ini merupakan implementasi dari Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional tahun 2021-2024 dengan tujuan utama mempercepat pencapaian target RPJMN 2020-2024 berupa rasio kewirausahaan 3,95 persen dan penumbuhan wirausaha sebesar 4 persen pada tahun 2024,” kata Azizah ketika membuka acara Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional secara virtual yang dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, Kamis (22/9).

Kegiatan ini diikuti oleh 100 pelaku UMKM binaan PLUT KUMKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Dinas KUKM Kota Medan, Dinas KUKM Kabupaten Deli Serdang, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, dan Komunitas Tangan Di Atas (TDA).

“Hal ini hanya dapat terwujud jika ada ekosistem kewirausahaan yang didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang di dalamnya termasuk dunia pendidikan, dunia industri, dan komunitas wirausaha,” kata Siti Azizah.

Lebih lanjut, menurutnya salah satu upaya untuk mengakselerasi kewirausahaan yakni dengan percepatan UMKM masuk dalam ekosistem digital, termasuk diantaranya percepatan UMKM onboarding pada e-katalog dengan target 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diprioritaskan untuk produk-produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil.

Siti Azizah menegaskan pelaku UMKM harus memanfaatkan kesempatan ini. Sebab dengan mengikuti workshop, mereka dapat memperbaiki kualitas produk dan meningkatkan kapasitas usaha mereka.

“Pelaku usaha harus mampu memanfaatkan kesempatan ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas produk, serta memperbaiki tata kelola usaha termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kualitas SDM agar memiliki daya saing,” katanya.

Senada disampaikan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hengky Rizky yang menuturkan workshop ini merupakan langkah nyata untuk percepatan UMKM masuk ekosistem digital dengan cara onboarding di E-Katalog lokal dan nasional.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Provinsi Sumatera Utara, Agus Tripriyono menambahkan, jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 2,8 juta unit.

Dia mengatakan dengan adanya workshop ini bisa menjadi bukti perhatian pemerintah dan dukungan dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas pelaku UMKM.

“Harapannya dengan workshop ini, UMKM di Sumatera Utara dapat memperoleh inspirasi untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan dapat memberi semangat dan motivasi dalam meningkatkan kesuksesan, kualitas, mampu mengatasi permasalahan UMKM, serta memajukan ekonomi kerakyatan,” ucap Agus.

Dalam kesempatan ini, hadir pula Founder dan CEO KEPUL Abdul Latif Wahid Nasution yang memberikan inspirasi pengembangan usaha. KEPUL merupakan startup di Kota Medan yang melakukan inovasi dalam upaya optimalisasi jual beli sampah yang dapat didaur ulang.

“KEPUL merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin menjual sampah kepada para pengepul. Mereka yang bermata pencaharian dengan membeli sampah dari masyarakat untuk kemudian dijual kembali kepada pengepul besar, ataupun pabrik daur ulang sampah. Di KEPUL, masyarakat bisa menjual lebih dari 60 jenis sampah sampah organik dan non-organik,” ujar Abdul.

KEPUL berhasil memberdayakan masyarakat Medan. Saat ini KEPUL memiliki 50 karyawan yang terdiri dari driver yang berasal dari profesi pengepul sampah.

Sementara itu, Merchant Operations Ast Manager Grab Sumatera Utara Maulidya Novi Sucita memberikan tips dan trik untuk meningkatkan volume penjualan melalui strategi branding dan konten digital.

Dia membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada para peserta dengan menghadirkan foto produk yang menarik agar bisa onboarding di platform Grab sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Perguruan Tinggi Berperan Dorong Evolusi Kewirausahaan Indonesia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan perguruan tinggi memegang peranan yang penting dalam upaya mendorong evolusi kewirausahaan Indonesia.

“Menjadi penting kita bekerja sama dengan universitas untuk mendorong evolusi kewirausahaan dari UMKM yang masih dalam skala ekonomi subsisten atau hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi UMKM yang memiliki produk berbasis inovasi, teknologi, dan ilmu pengetahun,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Webinar Universitas Garut bertajuk “Bagaimana Membangun Ketahanan dan Pertumbuhan UMKM Hingga Mampu Melalui Disrupsi”, di Jakarta secara virtual, Sabtu (3/9).

Setiap tahunnya Indonesia memiliki 3,5 juta angkatan kerja baru yang lulus dari sekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Sebanyak 1,7 juta di antara jumlah tersebut merupakan sarjana. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencatatkan angka 5 persen tiap tahunnya, hanya 2 juta lapangan kerja yang mampu disediakan.

Berkaca dari hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berpandangan bahwa perguruan tinggi harus mulai mengubah kurikulumnya, bukan lagi menciptakan sarjana yang ingin menjadi pegawai pemerintah atau swasta, tapi lebih ingin menjadi wirausaha.

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan bahwa berdasarkan data dari KemenKopUKM, saat ini sebanyak 73 persen anak muda dari seluruh penduduk Indonesia ingin menjadi pebisnis, bukan lagi menjadi pegawai.

Selain itu, survei CSIS (Centre for Strategic and International Studies) juga menyatakan bahwa lebih dari 70 persen anak muda ingin menjadi pebisnis.

“Ini menjadi bahan penting bagi perguruan tinggi untu meredesain terutama fakultas bisnis dan ekonomi guna menyiapkan entrepreneur. Karena itu perguruan tinggi penting untuk menyiapkan para pelaku UMKM kita yang lebih berkelas,” kata Menteri Teten.

Dalam waktu bersamaan, KemenKopUKM juga tengah menyiapkan program 1 juta wirausaha mapan baru. Hal ini dilakukan karena meskipun jumlah UMKM Indonesia mencapai 64 juta lebih, persentase kewirausahaan Indonesia masih rendah atau hanya 3,18 persen. Targetnya, minimal jumlah persentase kewirausahaan ini dapat mencapai 3,95 persen sampai dengan 4 persen di tahun 2024.

Maka dari itu, Menteri Teten merasa perguruan tinggi perlu mengembangkan riset bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan juga memanfaatkan program Matching Fund dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat riset yang hasil dapat dikomersialisasi kepada UMKM.

“Pascapandemi ini kita bukan hanya ingin pulih tapi bertransformasi. Bank Dunia juga sudah mengingatkan kita bahwa Indonesia harus menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas,” katanya.

Sebagai pusat pembelajaran mahasiswa dan pengembangan ilmu, Menteri Teten menambahkan bahwa Indonesia dapat menjadikan University of Melbourne sebagai _best practice_ terbaik yang telah menghadirkan Business Innovation Lab yang berfokus pada pengembangan UMKM serta pelatihan desain thinking bagi para mahasiswa untuk mengembangkan usahanya mulai dari studi kelayakan bisnis, _product development_, hingga _international shipping_ atau ekspor yang didukung oleh alumni sebagai mentor.

Dalam rangka memperkuat kolaborasi, KemenKopUKM telah melakukan MoU dengan berbagai universitas guna mengembangkan potensi perkoperasian dan UMKM melalui pendidikan, pendampingan, pemagangan, pengabdian kepada masyarakat, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta terus mendorong agar lembaga inkubator di kampus bisa menjadi pengembangan UMKM.

Di tempat yang sama, Rektor Universitas Garut Abdusy Syakur Amin menuturkan di tengah beragam tantantangan yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, UMKM harus melakukan penguatan diri agar dapat bertahan dan berkembang.

Melalui webinar ini, dia pun berharap dapat terbentuk gagasan yang dapat diaplikasikan kepada pelaku UMKM.

“Semoga acara ini memberikan pencerahan dan wawasan baru untuk membantu UMKM untuk bertahan dan berkembang ke depannya,” kata Abdusy.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak Anggota GKN Masuk e-Katalog Untuk Tingkatkan Daya Saing UMKM

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengajak seluruh anggota Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia mendaftarkan produknya masuk katalog (e-Katalog) baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“KemenkopUKM mentargetkan 1 juta produk UMKM yang masuk ke e-Katalog, sehingga memudahkan untuk dibeli pemerintah,” ucap SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim saat membuka Rakernas GKN Indonesia Tahun 2022, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/08).

Misalnya, usaha kuliner, dimana nantinya, pemerintah daerah bisa membeli kebutuhan makanan dan minumannya dari anggota GKN yang sudah masuk ke katalog lokal. “Produk-produk lain juga memiliki peluang yang sama, sehingga bisa meningkatkan omzet usahanya,” ucap Arif.

Bahkan, lanjut Arif, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen dari APBN, APBD, dan BUMN untuk belanja produk dalam negeri dan UMKM. “Peluang-peluang itu harus dimanfaatkan GKN,” kata SesKemenkopUKM.

Untuk peningkatan kapasitas usaha, Arif mengajak anggota GKN untuk memanfaatkan aneka pembiayaan murah dari pemerintah. Apalagi, pada 2024, pemerintah sudah mencanangkan alokasi pembiayaan perbankan sebesar 30 persen untuk pelaku UMKM.

Arif juga mengapresiasi langkah GKN Indonesia dalam menumbuhkan kewirausahaan, khususnya di kalangan generasi muda. “Hal itu sejalan dengan program KemenkopUKM dalam meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia. Juga, melahirkan wirausaha muda dan produktif. Yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap SesKemenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bandung Muhammad Dadang Supriatna menegaskan bahwa tumbuhnya wirausaha di suatu daerah, dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. “Oleh karena itu, saya selalu mendukung program-program dari GKN yang pastinya berdampak pada menurunnya angka pengangguran,” ucap Bupati Bandung.

Muhammad Dadang juga mengajak GKN Indonesia untuk berkolaborasi dalam mewujudkan peningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung. “Kita memiliki banyak destinasi wisata, juga 15 ribu produk unggulan dari IKM dan UKM yang ada di wilayah Kabupaten Bandung,” kata Muhammad Dadang.

Sementara Ketua Umum GKN Indonesia Awang Dodi Kardeli mengatakan bahwa dirinya bersama seluruh pengurus GKN akan terus menggelorakan semangat wirausaha di Indonesia. “Saya berharap deklarasi kewirausahaan di Bandung ini bisa menular secara nasional, hingga mendunia,” kata Awang.(Jef)

koperasi dan ukm

Forum Kewirausahaan Sosial Siap Dukung Percepatan 1 Juta Wirausaha Baru

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Forum Kewirausahaan Sosial (FKS) Jawa Tengah mendukung upaya pemerintah untuk mencetak 1 juta wirausaha baru di 2024. FKS Jawa Tengah yang berdiri sejak tahun 2017 ini telah tersebar di 18 kabupaten/kota diwilayah Jawa Tengah ini juga mendukung upaya pemerintah dalam setiap program yang memberikan dorongan dan kemajuan untuk para pelaku UMKM.

“Satu hal penting yang harus kita kembangkan adalah mengembangkan kewirausahaan di anak-anak muda, di generasi muda. Jadi bagaimana kita memecahkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan kewirausahaan, dengan memanfaatkan teknologi atau socio-technopreneur secara inovatif,” ungkap Ketua Umum FKS Jawa Tengah Kabul Subahid, Rabu (18/5).

Lebih lanjut, Kabul pun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kewirausahaan. Menurutnya ini menjadi terobosan untuk mempercepat pertumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia.

“Dengan adanya Perpres 2/2022 ini menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk bisa melakukan pengembangan kewirausahaan nasional sesuai dengan target,” tegasnya.

Kabul menilai, Perpres Nomor 2 Tahun 2022 memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM, di antaranya mencakup pendaftaran perizinan secara elektronik, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor, akses pembiayaan dan penjaminan, pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengutamaan dalam akses pasar digital (PaDi) BUMN.

“Kami Forum Kewirausahaan Sosial menyampaikan dukungan dan kesiapan untuk menjadi bagian dari program Kementerian Koperasi dan UMKM dalam rangka menyukseskan amanat Perpres 2/2022 tentang Kewirausahaan dan mewujudkan komitmen membangun 1 juta kewirausahaan di tanah air ini,” pungkas Kabul.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Dukung Target Penambahan Sejuta Wirausaha Baru Hingga 2024

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)–Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendukung dan siap turut serta mewujudkan target penambahan sejuta wirausaha baru sampai dua tahun ke depan atau hingga 2024.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, di Kantor KemenKopUKM, Kamis (12/5), mengatakan dukungan penuh akan diberikan kepada wadah penciptaan wirausaha baru yakni
Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang telah menargetkan penambahan jumlah wirausaha baru di Indonesia hingga sejuta orang dalam sekitar 2 tahun ke depan atau hingga 2024.

Sejumlah strategi diterapkan untuk mewujudkan target tersebut di antaranya dengan membagi kewenangan melalui rincian yakni sebanyak 600.000 wirausaha baru menjadi target kewenangan daerah, sementara sisanya sebesar 400.000 diberikan kewenangannya kepada 27 Kementerian/Lembaga (K/L).

Hal ini sebagaimana amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, yang juga merupakan pesan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan di tanah air.

Untuk itu digelar koordinasi pertama terkait Perpres kewirausahaan yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga dalam sebuah wadah bernama Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Tercatat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ditugaskan sebagai Ketua Utama, dengan Wakil Ketua Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua II Menparekraf Sandiaga Uno, dan Wakil Ketua III Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Target kami sangat terukur. Pertama dari rapat koordinasi ini kami ingin menaikkan jumlah wirausaha baik dari yang sudah ada atau baru. Total kami ingin menambah 1.000.000 wirausaha. Daerah sekitar 600.000 di bawah kementerian/lembaga 400.000 wirausaha,” kata Menteri Teten.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Staf Ahli Menteri bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, Dirjen Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo, dan Deputi bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Henky Hotma Parlindungan Manurung.

Selain itu, Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional juga memiliki target untuk menaikkan Global Enterpreneurship Index (GEI), dimana Indonesia menempati urutan ke 75 dari 137 negara dengan skor 26. “Kami ingin mendorong Indonesia naik ke urutan 60. Ini bagian dari upaya pemerintah menyiapkan Indonesia menjadi negara maju,” kata Menteri Teten.

Menurut MenKopUKM, semua lembaga dunia memprediksi Indonesia pada tahun 2045 menjadi 4 negara besar ekonomi dunia. Salah satu syaratnya yaitu harus menambah jumlah pengusaha minimal 4 persen. “Karena di negara maju rasionya sudah mencapai 12-14 persen. Kita siapkan ekosistem diperkuat bagi pengembangan kewirausahaan,” katanya.

Saat ini kata Menteri Teten, pihaknya sedang mengubah pendekatan mulai dari pendampingan terus-menerus, salah satunya lewat pendekatan inkubasi, yang diharapkan terhubung dengan akses pembiayaan dan akses pasar.

“Pembiayaan lewat KUR, serta perbankan dinaikkan hingga 30 persen untuk UMKM. Pemerintah juga mengalokasikan 40 persen untuk belanja produk UMKM, yang targetnya Rp500 triliun. Rencana melanjutkan untuk business matching ketiga, serta BUMN Pasar Digital (PaDi),” kata MenKopUKM.

Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, salah satu target ke fepan adalah peningkatan GEI, untuk itu perlu belajar kepada negara lain terkait bagaimana meningkatkan jumlah wirausaha. Itu sebabnya salah satu strategi yang harus diterapkan yakni konsultasi dan pembiayaan, seperti di negara maju, ada insentif serta kemudahan.

“Perizinan kita dampingi juga supaya lebih mudah jadi pengusaha terdaftar. Dari sisi anggaran cukup besar. Tercatat ada sekitar 209 kegiatan yang ada di 27 K/L,” kata Azizah.

Selain itu, peningkatan wirausaha mapan kategori yang sudah menjalankan usaha selama 24 bulan (2 tahun) juga disebutnya penting. Namun target sejuta wirausaha difokuskan bukan hanya wirausaha mapan tapi juga untuk wirausaha pemula. “Jadi ada masyarakat umum, naik ke wirausaha pemula dan wirausaha mapan siap untuk ekspor,” katanya.

Senada, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan Kementerian BUMN siap mendukung dan menciptakan wirausaha mapan. Pihaknya telah memetakan dukungan Kementerian BUMN dengan lima strategi.

Pertama pelatihan UMKM untuk mendorong naik kelas. Saat ini ada rumah BUMN di 34 Provinsi yang bisa difungsikan untuk tempat melatih calon wirausaha. Kedua, kementerian mendukung pembiayaan, baik dari dana kemitraan yang ada dan pembiayaan yang memang bisa diakses di lembaga keuangan yang disediakan BUMN baik bank dan non-bank, termasuk penyaluran KUR.

“Ketiga sebagai offtaker, kita siap menyerap produk UMKM. Kita siap sediakan akses pasar lebih luas baik melalui PaDi UMKM dan Sarinah. Keempat, kita kerja sama dengan kementerian lain mendukung tempat penyediaan usaha di infrastruktur strategis. Hal ini untuk menumbuhkan wirausaha mapan,” kata Loto.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM Harap GKN Mampu Menangkap Peluang dan Kembangkan Produk Unggulan Daerah

Tinggalkan komentar

Banjarbaru:(Globalnews id)- Saat ini, Indonesia secara resmi menjadi tuan rumah Kepresidenan G20 dengan tema besar Recover Together, Recover Stroner. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki agenda memprioritaskan UMKM Indonesia sebagai penerima manfaat dalam Presidensi G20.

Ajang G20 itu juga diharapkan mampu memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendorong peningkatan peran pengusaha perempuan, keterlibatan aktif UKM dalam ekonomi hijau, dan akselerasi UKM di era digital.

Oleh karena itu, Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia harus mampu menangkap peluang yang ada, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan usaha di sektor riil. Bahkan, lebih dari itu, GKN diharapkan mampu memproduksi produk yang selama ini diimpor.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, saat membuka Kongres Ke-1 Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia, di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (25/3).

“Saya juga meyakini, GKN yang banyak diisi anak-anak muda berjiwa wirausaha, mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” imbuh Arif.

Menurut SesKemenKopUKM, penambahan jumlah wirausaha tersebut harus mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Oleh karenanya, dibutuhkan wirausaha yang berkualitas serta produktif,” tandas Arif.

Pada kongres yang diselenggarakan pada 25-27 Maret 2022, SesKemenKopUKM juga mendorong GKN sebagai organisasi mampu mengkonsolidasi anggotanya untuk memiliki satu usaha bersama sebagai produk unggulan daerah. “Produk unggulan daerah ini juga bisa sebagai substitusi dari produk impor,” tandas Arif yang juga Ketua Dewan Pembina GKN Indonesia.

Selain itu, lanjut Arif, anggota GKN yang sudah bisa memasuki pasar ekspor, agar menciptakan suatu rantai pasok yang melibatkan para anggota GKN lainnya. “Harus menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat dengan kualitas bagus dan kemasan yang menarik,” ucap SesKemenKopUKM.

Untuk memperluas pasar, Arif menyebutkan saat ini pelaku UMKM memiliki peluang usaha yang terbuka lebar dengan adanya kebijakan strategis dimana belanja pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah, harus menyerap produk koperasi dan UMKM sebesar 40%.

“Untuk belanja pemerintah pusat lewat e-katalog nilainya mencapai Rp470 triliun. Sedangkan seluruh pemerintah daerah nilainya bisa di atas Rp500 triliun,” ungkap SesKemenKopUKM.

Usai pembukaan kongres, SesKemenKopUKM berkesempatan mengunjungi GKN Fest 2022 di lapangan Murjani Banjarbaru. Kegiatan yang digelar pada 25-27 Maret 2022 bertujuan untuk mengangkat produk-produk anggota GKN Kalsel dan UKM se-Kalsel. Dari mulai produk makanan dan minuman, serta produk kerajinan lainnya.

Virus Kewirausahaan

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GKN Indonesia Awang Dody Kardeli menyebutkan bahwa kelahiran GKN pada 2011 bertujuan untuk menebarkan virus kewirausahaan, khususnya bagi kalangan generasi muda dan mahasiswa.

“Gaung kewirausahaan akan terus didengungkan sampai sekarang di seluruh Indonesia,” kata Awang seraya menyebutkan bahwa kepengurusan GKN sudah menyebar di 27 DPD dan 106 DPC di seluruh Indonesia.

Awang menegaskan bahwa GKN akan terus meningkatkan pelayanan dan pendampingan bagi pengembangan kualitas produk dan daya saing UMKM. Seperti kemasan, PIRT, legalitas usaha, perluasan pasar, hingga business matching.

“Kita akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam membentuk ekosistem UMKM dan kewirausahaan yang kuat,” pungkas Awang.(Jef)