Arsip Tag: KUR kluster

koperasi dan ukm

Terapkan Stimulus Fiskal, Pemerintah Percepat Penyaluran KUR Guna Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id)- Pemerintah mengandalkan dan menerapkan strategi khusus stimulus fiskal, salah satunya dengan mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya untuk menjaga laju target pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pada kuartal III 2023 terjadi pelambatan ekonomi, dengan laju pertumbuhan di bawah 5 persen setelah 7 kuartal sebelumnya selalu berada di atas angka 5, sehingga perlu upaya untuk antisipasi.

“Dalam dua bulan ke depan, kita akan berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah akan mengandalkan stimulus fiskal, salah satunya dengan mempercepat penyaluran KUR,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/11).

Sejumlah strategi yang dilakukan di antaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendorong penyalur KUR yang penyerapannya masih rendah untuk memastikan target penyaluran KUR dapat tercapai sesuai komitmen yang ditetapkan.

Pemerintah, kata MenKopUKM juga membuka opsi sinergi penyaluran KUR dengan kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L) lain. “Pemerintah berupaya melakukan relaksasi peraturan yang masih menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Di sisi lain, strategi dilakukan di antaranya dengan mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA) untuk mendorong efisiensi penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor pertanian.

“Itu didukung dengan optimalisasi pemerintah daerah untuk mengunggah data calon debitur KUR baru dan bekerjasama dengan penyalur KUR ke SIKP, serta mendorong penyalur KUR untuk melakukan extra effort melalui pelaksanaan weekend banking dalam penyaluran KUR,” katanya.

Pemerintah juga mendorong peningkatan akses Pembiayaan KUR dengan Pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro ke Lembaga Keuangan yang tersebar di 15 Provinsi. Pada saat ini sudah terdampingi sebanyak 3.229 pelaku usaha mikro dengan plafon pengajuan sebesar Rp155.622.900.000 dengan realisasi pencairan plafon sebesar Rp91.981.500.000.

Seiring dengan itu, Pemerintah memberikan sosialiasi KUR kepada pelaku UMKM dan Dinas yang mebidangi Koperasi dan UKM baik secara online maupun secara online.

Tercatat realisasi Penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 7 November 2023 berdasarkan data SIKP sebesar Rp204,17 triliun atau sebesar 68,74 persen dari target Rp297 kepada 3,18 juta debitur. Realisasi tersebut masih rendah mengingat pada saat ini sudah memasuki minggu kedua bulan November 2023. Jadi Penyalur harus mengejar target sekitar Rp92,82 Triliun dalam waktu kurang dari dua bulan.

“Kita harapkan dengan berbagai strategi dan upaya yang telah dilakukan ini dapat disalurkan KUR dengan tepat sasaran dan berdampak pada naik kelasnya pelaku UMKM Indonesia serta dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2023 menyentuh 4,94 persen year on year (yoy), atau tak sampai 5 persen. Data BPS yang menunjukkan tingkat konsumsi lebih rendah dibanding ekspektasi pemerintah.

BPS menilai penyebab lesunya perekonomian pada kuartal III-2023 yakni konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi. Tercatat konsumsi pemerintah kontraksi 3,76 persen dengan distribusi 7,16 persen.

Terkontraksinya konsumsi pemerintah karena adanya penurunan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Ditambah ada pergeseran pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN), dari yang biasanya di kuartal III menjadi kuartal II.

Dari sisi penerimaan negara, Pemerintah sudah mengumpulkan Rp 650 triliun. Pemerintah juga bakal memperbaiki outlook perekonomian kuartal IV untuk menjaga pertumbuhannya di level 5 persen.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Percepat Penyaluran KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster Berbasis Rantai Pasok untuk mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, penyaluran KUR Klaster berbasis rantai pasok ini menjadi bagian dari terobosan Pemerintah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Di mana dalam klaster berbasis rantai pasok ini, panyaluran pembiayaan bergeser dari sektor perdagangan ke sektor produksi (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya).

“Kami diminta mencari terobosan supaya penyaluran KUR tidak itu-itu saja. Namun kami juga memahami bank tak mau gegabah menyalurkan KUR, di mana tahun ini penyaluran KUR ditargetkan sebesar Rp460 triliun. Risiko kredit macet Non Performing Loan (NPL) biasanya menjadi pertimbangan utama perbankan. Untuk itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya terobosan, salah satu terobosannya yakni percepatan KUR Klaster,” kata MenKopUKM Teten dalam sambutannya dalam acara Penyerahan KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok, di Kantor KemenKopUKM, Rabu (12/4).

MenKopUKM melanjutkan, dengan KUR Klaster risiko NPL bisa lebih berkurang. Hal
Ini juga memungkinkan UMKM terhubung dengan off taker rantai pasok industri seperti benchmark UMKM yang ada di Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan China, di mana kredit perbankan UMKM bisa mencapai lebih dari 60 persen.

“Yang paling bagus itu di Korsel, kredit perbankan mencapai 81 persen kredit perbankan untuk UMKM. UMKM di sana terhubung dengan rantai pasok industri bahan setengah jadi untuk bahan industri ada kepastian market, ini yang sedang dibangun,” katanya.

Ia menekankan, KemenKopUKM terus memperluas KUR Klaster yang plafonnya cukup besar mencapai Rp500 juta, sehingga mampu mendorong percepatan penyaluran. Di sisi lain kata Teten, pihaknya mengusulkan OJK agar perbankan tak hanya menggunakan pendekatan konvensional kolateral, dengan menggunakan jaminan. Di mana tak semua aset UMKM bisa dipakai sebagai agunan.

KUR Klaster adalah skema pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta. KUR Klaster biasanya ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya.

“Melalui skema KUR Klaster berbasis rantai pasok dengan plafon pinjaman hingga maksimal Rp500 juta per debitur ini, Pemerintah berharap bisa mendorong penyaluran KUR pada 2023 sebesar Rp450 triliun,” katanya.

Menteri Teten menegaskan, KUR Klaster merupakan kredit yang diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga ada kepastian pasar bagi pelaku UMKM karena off taker atau pembelinya sudah jelas. Pengelolaan UMKM secara kelompok juga memudahkan perbankan melakukan proses monitoring.

“Pelaku UMKM yang tergabung dalam klaster memiliki kepastian akses pasar, sehingga potensi kredit macet rendah. Saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor sebagai bagian dari upaya memudahkan UMKM mengakses KUR, sekaligus solusi bagi perbankan agar kredit tidak macet,” ujar Teten.

Teten menambahkan, untuk mendorong perluasan penyaluran KUR Klaster tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah menjalankan beberapa program penerapan KUR Klaster. Melalui skema ini, jumlah KUR yang disalurkan lebih besar dan kelompok UMKM tersebut terhubung dengan mitra usaha seperti PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Bintang Toedjoe, PT Cantika Puspa Pesona, PT Erajaya Group, dan Offtaker lainnya.

Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat penyaluran KUR, seperti analisis kelayakan kredit sehingga perbankan tidak perlu khawatir dalam menyalurkan pinjaman. Agar ini terwujud, perlu ada kolaborasi dengan platform digital.

Sampai dengan saat ini telah terealisasi KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp538,7 miliar kepada 50 Klaster dengan anggota klaster sebanyak 5.310 UMKM oleh 9 Penyalur KUR. Teten berharap, lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster.

Secara total ekspektasi yang akan ikut dalam penyerahan KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok sebesar Rp1,34 triliun yakni 117 klaster dengan anggota klaster sebanyak 15.776 UMKM.

“Untuk itu, upaya-upaya terobosan, termasuk melalui program KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok penting dijalankan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan,” kata MenKopUKM.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, KUR Klaster diharapkan dapat memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi, dan meningkatkan kapasitas usahanya sehingga UMKM bisa naik kelas.

“Untuk mendorong perluasan penyaluran KUR klaster tersebut, kami telah mengembangkan model ekosistem bisnis rantai pasok usaha mikro komoditas pertanian perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM,” katanya.

*Bazar UMKM*

Di kesempatan yang sama, dalam rangka meningkatkan akses promosi, belanja, dan penggunaan produk UMKM pada momen bulan bulan suci Ramadan 1444 H, KemenKopUKM menyelenggarakan event Bazar Produk UMKM bertajuk “Bertumbuh dan Meraih Berkah Bersama KUMKM” di lobby dan halaman KemenKopUKM, Jakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan mulai 12-14 April 2023.

Bazar Ramadhan diikuti sebanyak 67 UMKM yaitu di lobby sebanyak 20 UMKM dengan produk fesyen, craft/aksesoris, dan di lobby luar sebanyak 5 UMKM dengan produk makanan siap saji/tajil, serta di halaman depan Kantor Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 42 UMKM dengan produk makanan, minuman termasuk sembako dan frozen food.(Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

BNI Siap Salurkan KUR Senilai Rp 36,5 di 2023 Dorong UMKM Go Global

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)– PT Bank Negara Indonesia (BNI) mendapat mandat untuk mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp36,5 triliun di 2023 dengan fokus pada sektor produksi agar terbentuk ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Go Global.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan BNI sebagai bank milik negara berupaya mendorong ekosistem UMKM Go Global dengan melakukan penyaluran kredit secara klaster yang efektif untuk mempercepat penyaluran KUR sejak 2017. “Hingga akhir 2022 kemarin, strategi klaster masih secara konsisten dilakukan BNI dan hasilnya penyaluran yang masif dan berkualitas. Tahun ini, KUR akan tetap kami dorong untuk dapat terus membantu UMKM naik kelas sekaligus mendorong Go Global,” ujar Okki dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/1).

Okki mengungkapkan BNI saat ini fokus pada pembentukan ekosistem UMKM Go Global melalui klaster-klaster baru yang salah satunya pembiayaan alat dan mesin pertanian (alsintan), alat perkebunan, perikanan, pembangunan pasar, dan pembiayaan ekonomi kreatif.

BNI telah mempersiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan serapan klaster dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperkuat sinergi dengan stakeholder terkait.

Okki menambahkan mayoritas KUR BNI disalurkan kepada sektor produksi secara kluster, utamanya kepada sektor pertanian, sebagai wujud mendorong ketahanan pangan nasional. “BNI fokus menggarap delapan klaster unggulan pertanian sesuai arahan kementerian BUMN. Selain itu, BNI juga telah menginisiasi penyaluran digitalisasi ekosistem KUR secara kluster,” ucapnya.

Menurut Okki, hal tersebut membuat BNI lebih mudah melakukan akuisisi potensi bisnis dalam suatu klaster yang bukan hanya kredit namun juga Dana Pihak Ketiga (DPK) dan transaksi lainnya. Dari tahun ke tahun, porsi penyaluran secara klaster BNI meningkat dengan kualitas yang terjaga. “Ke depan kami harapkan nilai baki kredit, dana masyarakat, hingga transaksi tersebut terus meningkat, sehingga sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat dan mendukung klaster-klaster bisnis UMKM,” sebutnya. (son)

koperasi dan ukm

BNI Siap Salurkan KUR di 2023 sebesar Rp36,5 T dengan Fokus Sektor Produksi UMKM Agar Terbentuk Ekosistem Go Global

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID) – PT Bank Negara Indonesia (BNI) mendapat mandat untuk mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp36,5 triliun di 2023 dengan fokus pada sektor produksi agar terbentuk ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Go Global.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan BNI sebagai bank milik negara berupaya mendorong ekosistem UMKM Go Global dengan melakukan penyaluran kredit secara klaster yang efektif untuk mempercepat penyaluran KUR sejak 2017.

“Hingga akhir 2022 kemarin, strategi klaster masih secara konsisten dilakukan BNI dan hasilnya penyaluran yang masif dan berkualitas. Tahun ini, KUR akan tetap kami dorong untuk dapat terus membantu UMKM naik kelas sekaligus mendorong Go Global,” ujar Okki dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/1).

Okki mengungkapkan BNI saat ini fokus pada pembentukan ekosistem UMKM Go Global melalui klaster-klaster baru yang salah satunya pembiayaan alat dan mesin pertanian (alsintan), alat perkebunan, perikanan, pembangunan pasar, dan pembiayaan ekonomi kreatif.

BNI telah mempersiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan serapan klaster dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperkuat sinergi dengan stakeholder terkait.

Okki menambahkan mayoritas KUR BNI disalurkan kepada sektor produksi secara kluster, utamanya kepada sektor pertanian, sebagai wujud mendorong ketahanan pangan nasional. “BNI fokus menggarap delapan klaster unggulan pertanian sesuai arahan kementerian BUMN. Selain itu, BNI juga telah menginisiasi penyaluran digitalisasi ekosistem KUR secara kluster,” ucapnya.

Menurut Okki, hal tersebut membuat BNI lebih mudah melakukan akuisisi potensi bisnis dalam suatu klaster yang bukan hanya kredit namun juga Dana Pihak Ketiga (DPK) dan transaksi lainnya. Dari tahun ke tahun, porsi penyaluran secara klaster BNI meningkat dengan kualitas yang terjaga.

“Ke depan kami harapkan nilai baki kredit, dana masyarakat, hingga transaksi tersebut terus meningkat, sehingga sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat dan mendukung klaster-klaster bisnis UMKM,” sebutnya. (Jef)

koperasi dan ukm

Realisasi KUR Kluster Capai 96,7 persen dari Target sebesar Rp 4,9 Triliun

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melaporkan, realisasi penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Klaster hingga saat ini telah mencapai Rp4,8 triliun atau 96,7 persen dari target penyaluran sebesar Rp4,9 triliun.

Hal tersebut disampaikan Teten dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023 di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (26/12/2022). Adapun, penyaluran yang mencapai Rp4,8 triliun tersebut diberikan kepada sekitar 1,39 juta debitur.

“Target kita baru Rp4,9 triliun dan sudah di realisasi sekitar Rp4,8 triliun atau 96,7 persen penyerapannya,” kata Teten saat konferensi pers, Senin (26/12/2022).

Sebagai informasi, guna mempercepat realisasi KUR, pemerintah kemudian mensinergikan pembiayaan melalui skema KUR Klaster dan dana bergulir koperasi.

Teten menilai adanya KUR Klaster memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha. Pasalnya, pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan hingga Rp500 juta per individu sehingga mampu meningkatkan kapasitas usahanya.

Selain itu, dengan adanya KUR Klaster, pemerintah mendorong UMKM untuk bermitra dengan usaha besar sehingga UMKM mampu menjadi bagian dari rantai pasok.

Adapun sejak 2017, total pembiayaan KUR hingga saat ini telah mencapai Rp1,3 triliun. Kemudian, realisasi KUR per Desember 2022 telah mencapai Rp360 triliun dari alokasi penyaluran sebesar Rp373,17 triliun pada tahun ini.(Jef)

koperasi dan ukm

Tahun 2023, LPDB-KUMKM Gencarkan Penyaluran Dana Bergulir Berbasis Klaster Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Pada tahun 2023 mendatang, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan intensif menyalurkan dana bergulir kepada klaster koperasi, terutama yang bergerak pada sektor produktif.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan, jelang pergantian tahun ini, LPDB-KUMKM telah banyak melakukan piloting penyaluran dana bergulir berbasis klaster koperasi.

Dengan ini, diharapkan sektor produktif seperti Pertanian, Peternakan, dan Perikanan akan semakin masif mendapatkan penyaluran dana bergulir melalui koperasi.

“LPDB-KUMKM kedepan sudah banyak piloting, dan di tahun 2023 diharapkan percepatan untuk sektor riil bersama klaster-klaster pertanian, peternakan, perikanan itu bisa berjalan dengan baik kedepan,” ujar Supomo di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Menurutnya, sektor pertanian, peternakan, perikanan memiliki potensi yang besar jika dikembangkan secara terstuktur mulai dari hulu yakni produksinya, penanganan pasca panen, hingga pemasaran sampai ke konsumen yang melibatkan offtaker atau buyer dalam menyerap hasil produksi para petani, peternak, dan nelayan.

“Dengan adanya kepastian pasar, maka hasil produksi bisa terserap dengan baik, kemudian dari sisi hulunya juga harus dipastikan dengan baik mulai dari pembenihan, teknik budidaya, dan pasca panen, agar hasil produksi memiliki nilai standar mutu yang bagus dan berdaya saing,” tambah Supomo.

Dengan ekosistem yang saling terhubung dan menguntungkan, maka tingkat pengembalian pinjaman kepada LPDB-KUMKM juga akan terjaga, sehingga rasio non performing loan (NPL) bisa ditekan dengan baik.

“Adanya kepastian pasar, dan terserap oleh konsumen, maka perputaran rantai nilai ekonominya terus berjalan, dan kami sebagai yang memberikan pinjaman atau pembiayaan bisa menjaga rasio NPL,” kata Supomo.

Sementara itu, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto mengungkapkan, dengan adanya empat mitra yang terlibat dalam kegiatan penyerahan KUR Klaster dan penyaluran dana bergulir oleh Presiden Joko Widodo, membuktikan bahwa sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi penting untuk terus didukung dan dikembangkan.

“LPDB-KUMKM berperan aktif dengan memberikan pembiayaan melalui koperasi dimana dana dari LPDB-KUMKM digunakan seluruhnya untuk anggota yang bergerak di klaster pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum bankable atau belum bisa mengakses langsung kepada KUR perbankan bisa mengakses dana bergulir dari koperasi,” ujar Krisdianto.

Dengan adanya dana bergulir berbasis klaster koperasi, maka para petani, peternak, dan nelayan yang belum dapat mengakses KUR dari perbankan bisa memanfaatkan dana bergulir kepada koperasi mitra LPDB-KUMKM.

“Sehingga setelah mendapatkan dana bergulir dan mereka berproses untuk bisa kedepannya menjadi bankable dengan adanya peningkatan usahanya maka seterusnya koperasi anggota koperasi ini akan bisa langsung mengakses dana ke perbankan, nah di situlah peran aktif dari LPDB-KUMKM untuk menjembatani sebagai bridging para anggota koperasi,” ujar Krisdianto.(Jef)

koperasi dan ukm

Dana Bergulir Berbasis Klaster Koperasi, Tumbuhkan Ekonomi Masyarakat

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Peningkatan akses permodalan bagi Koperasi dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM terus ditingkatkan oleh pemerintah, baik melalui perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya.

Salah satu program yang tengah digencarkan adalah penyaluran Dana Bergulir berbasis klaster koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan lembaga pinjaman atau pembiayaan koperasi.

Sebagai lembaga yang berfokus pada pinjaman dan pembiayaan koperasi, LPDB-KUMKM terus intensif mendukung suksesnya Program Kerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Seperti pada kegiatan Penyerahan KUR Klaster kepada UMKM dan Koperasi di Istana Negara, Senin (19/12/2022), terdapat empat mitra koperasi LPDB-KUMKM yang turut terlibat dalam program KUR berbasis koperasi yakni Koperasi Balo’ Toraja, Koperasi Radha Krisna, Koperasi Artha Mitra Abadi Jaya, dan Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, program KUR klaster baik kepada UMKM ataupun Koperasi harus diperluas guna memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan juga pengembangan ekonomi masyarakat, terlebih tahun 2023 mendatang terdapat potensi gangguan ekonomi global.

Menurut Presiden, pengembangan potensi ekonomi masyarakat melalui program klaster menjadi hal yang tepat, karena dikembangkan secara terstruktur dan saling terhubung anatara produsen dan konsumen melalui ekosistem yang saling menguntungkan.

“Seperti ada klaster hortikultura yang melibatkan kalangan UMKM dari pesantren (Kopontren Al-Ittifaq). Model klaster tersebut turut menumbuhkan bisnis UMKM hortikultura karena terdapat offtaker atau penjamin pembeli yang mendukung pembelian produk UMKM,” kata Presiden.

Kemudian, ada juga klaster perkebunan kopi yang menghimpun para petani kopi di Toraja, Sulawesi Selatan yang dikembangkan oleh Koperasi Balo’Toraja.

Selain itu, ada juga klaster kerajinan tangan dan produk kesenian yang dikembangkan oleh Koperasi Radha Krisna Bali, dan Koperasi Artha Mitra Jaya Abadi Magelang.

“Ada offtaker, ada penjamin pembelinya, kemudian ada showroom untuk menjual barang itu, artinya dari produksi sampai masuk ke konsumen itu menjadi jelas, sehingga yang meminjamkan uang, bank maupun lembaga nonbank, itu juga yakin bahwa yang yang kita pinjamkan bisa kembali,” tegas Presiden.

*LPDB-KUMKM Tingkatkan Dana Bergulir Sektor Produktif*

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan pihaknya siap lebih gencar mendukung ekonomi masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi sektor produktif utamanya klaster-klaster yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo yakni sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

“Alhamdulillah penyerahan KUR Klaster dan Penyaluran Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM berjalan lancar yang telah dilaksanakan dan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan tadi sudah disaksikan bersama, Presiden menggaris bawahi bahwa adanya koperasi yang bisa menyalurkan permodalan kepada klaster-klaster pangan dan ekonomi kreatif,” kata Supomo.

Menurut Supomo, kedepan LPDB-KUMKM, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo akan semakin masif menyalurkan dan konsentrasi kepada sektor pangan sektor perikanan, dan melalui Koperasi sektor riil.

“Kemudian, LPDB-KUMKM dalam hal ini secara internal akan siap mendampingi para koperasi untuk mengembangkan di sektor-sektor tadi, karena tenyata beberapa Koperasi yang telah kami biayai disektor produktid bisa berjalan dengan baik dan menjadi role-model bisnis untuk percepatan pertumbuhan sektor UKM melalui klaster di koperasi,” pungkas Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: KUR Klaster Berikan Beragam Manfaat Pendampingan bagi UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menjelaskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster memberikan beragam manfaat pendampingan bagi para pelaku UMKM sehingga meningkatkan peluang mereka untuk naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.

MenKopUKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (19/12) mengatakan KUR Klaster juga memberikan peluang pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta per unit usaha.

Ia menambahkan, saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor sebagai bagian dari upaya memudahkan UMKM mengakses KUR, sekaligus solusi bagi perbankan agar kredit tidak macet sehingga memudahkan perbankan melakukan proses monitoring.

“KUR Klaster memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan kapasitas usahanya atau naik kelas,” kata Menteri Teten.

KUR Klaster adalah skema pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta. KUR Klaster biasanya ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya.

Sejauh ini, KUR Klaster sudah diterapkan di sektor pertanian dan kali ini akan diterapkan ke pelaku UMKM di sektor lainnya. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, UMKM yang terhubung perdagangan elektronik juga bisa memanfaatkan KUR Klaster.

“Ini bisa menjadi solusi bagi usaha mikro dan kecil yang terkendala masalah agunan pinjaman. Di sini lain kami juga terus mendorong pelaku UMKM uuntuk memanfaatkan aplikasi digital dalam pencatana keuanga mereka,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, pihaknya juga telah membuat piloting KUR Klaster berbasis koperasi dengan menyinergikan KUR dengan dana bergulir LPDB untuk koperasi.

“Peran koperasi sebagai agretator dan offtaker, dengan dukungan pembiayaan dengan bunga 6 persen, lebih meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil, karena selain bisa mengkonsolidasi usaha-usaha mikro guna mencapai skala ekonomi, menggantikan para tengkulak atau memotong rantai perdagangan, juga menjamin supplai yang lebih baik ke pasar,” katanya.

Untuk menyukseskan program KUR Klaster sebagai bagian dari visi pengembangan ekonomi kerakyatan, Teten juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berkolaborasi.

Dalam kaitan ini, KemenkopUKM akan bekerja sama dengan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Kafegama) dan media online Katadata, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kafegama akan berkontribusi mendukung penyaluran KUR Klaster, baik melalui dukungan konseptual, kajian akademis, maupun pendayagunaan jaringan alumni di berbagai lembaga/institusi, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan, Katadata akan membantu diseminasi publik melalui pengadaan serial seminar/webinar ekonomi kerakyatan, serta riset, dokumentasi, dan komunikasi beragam pilot project pengembangan UMKM berbasis KUR Klaster yang menjadi role model pengembangan UMKM di Indonesia dalam format artikel, video, dan buku.

Menteri Teten berharap lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster. Hingga 31 Oktober 2022, realisasi penyaluran KUR telah mencapai mencapai Rp 299,64 triliun yang diberikan kepada 6,26 juta debitur. Realisasi itu mencapai 80,30 persen dari target penyaluran KUR 2022 mencapai Rp 373,17 triliun.

Sedangkan total outstanding KUR mencapai Rp450 triliun yang diberikan kepada 38,42 debitur dengan rasio non performing loan (NLP) di posisi 1,27 persen.

KUR tercatat telah berkontribusi terhadap peningkatan kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2022 dengan total outstanding kredit UMKM mencapai 25,2 persen dari total kredit perbankan.

Tahun depan, pemerintah meningkatkan anggaran subsidi bunga dengan target penyaluran KUR sebesar Rp460 triliun. Target tersebut meningkat dari alokasi KUR dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022 yang mencapai Rp373,17 triliun.

Pemerintah juga melanjutkan pemberian subsidi bunga KUR di tahun depan. Untuk KUR dengan pinjaman Rp10 juta hingga Rp500 juta, suku bunganya 6 persen. Sedangkan, untuk KUR super mikro dengan pinjaman di bawah Rp10 juta, bunganya hanya 3 persen.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyatakan pemerintah akan terus memperkuat pelaku UMKM melalui program KUR Klaster.

“Penyaluran KUR Klaster ini adalah bagian dari terobosan pemerintah untuk meningkatkan peran ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.

Selain mendukung visi Ekonomi Kerakyatan, penyaluran KUR terbukti berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016, kredit UMKM berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. Pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja.

Selain membantu mengatasi permodalan, Presiden menekankan bahwa skema KUR Klaster juga menjadi solusi untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi UMKM.

Dengan melibatkan mitra usaha, KUR Klaster bermanfaat bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi, serta daya saing UMKM.(Jef)