Arsip Tag: MenkopUKM Teten masduki

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Siapkan Tujuh Program Prioritas di Tahun 2023

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UMKM menyiapkan tujuh program prioritas yang ditargetkan terealisasi pada tahun 2023.
Yakni, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Rumah Produksi Bersama, Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dan Redesign PLUT-KUMKM. Kemudian, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Koperasi Moderen, serta Layanan Rumah Kemasan Bagi Pelaku UMKM.

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki mencontohkannya seperti pembangunan 250 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Khusus Nelayan (SPBN) di beberapa titik di Indonesia. Pembangunan ini bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

“Tahun 2023 SPBN untuk koperasi nelayan diperbanyak dengan target 250 lokasi atau 250 koperasi. Jumlah ini cukup besar,” kata Teten dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023 Kementerian Koperasi dan UKM, Senin (26/12).

Ia mengakui SPBN masih minim. Baru 388 dari 11 ribu kampung nelayan di Indonesia. Karena itu, pihaknya mendorong pembangunan SPBN dibersamai dengan program Solar Untuk Koperasi Nelayan (Solusi Nelayan). Ini merupakan program kolaborasi antara Menteri Teten dengan Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Supaya nelayan punya SPBU yang lebih dekat dengan desa. Jadi akses pembiayaan nelayan pastinya lebih mudah dan efisien,” tambahnya.

Biasanya, dijelaskan Teten, para nelayan membeli bahan bakar lebih tinggi dari harga pasar. Pemicunya karena masih minimnya SPBU yang dekat dengan sentra-sentra nelayan.

“Harga solar yang hanya Rp 6.800 per liter tapi mereka beli bisa Rp 10.000-12.000 per liter kepada pengecer. Tentu ini dampaknya sangat besar, 60 persen biaya produksi nelayan dihabiskan untuk membeli bahan bakar,” terang dia.

Makanya, Teten punya cita-cita menjadikan koperasi sebagai jawaban atas permasalahan ekonomi nelayan. Program Solusi Nelayan dinilai menjadi bukti pihaknya mendukung perbaikan ekonomi nelayan.

“Program Solusi Nelayan ini bisa memotong biaya produksi nelayan hingga 30 persen dengan membeli solar sesuai harga SPBU,” jelas Teten.(Jef)

koperasi dan ukm

Akui Kewalahan Selesaikan koperasi Bermasalah, MenkopUKM Tawarkan Solusi Pengawasan Ketat Melalui RUU Perkoperasian

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)- Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengakui cukup kesulitan dalam mengatasi permasalahan 8 koperasi simpan pinjam (KSP) yang menyebabkan potensi kerugian sebesar Rp 26 triliun.

“Kami menarik pelajaran cukup banyak dari banyaknya koperasi yang bermasalah. Yang diketahui cukup besar ada delapan koperasi bermasalah dengan total Rp 26 triliun, yang harus diakui kami kesulitan untuk menyelesaikan koperasi bermasalah ini,” kata Teten pada Refleksi 2022 dan Outlook 2023 di Kantor Kemenkop UKM, Senin (26/12).

Menurut Teten, kesulitan ini disebabkan tidak adanya regulasi yang mengatur soal kewenangan pengawasan koperasi oleh Kemenkop UKM. Saat ini, undang-undang yang berlaku terkait pengawasan koperasi adalah UU No. 25 tahun 1992.

Beleid ini memuat hak pengawasan dan hak penciptaan serta pemberdayaan regulasi berada pada pengurus lembaga koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, Teten juga telah mengajukan revisi UU Perkoperasian yang diharapkan dapat selesai tahun depan.

“Koperasi itu meregulasi sendiri dan mengawasi sendiri. Dari pengalaman ini kami paham betul bahwa pada tingkat tertentu ketika koperasi sudah mulai membesar, hubungan anggota dengan koperasi tidak sesolid yang kita bayangkan, maka pengawasan itu tidak bisa dilakukan oleh koperasi itu sendiri,” jelas Teten.

Menurutnya, revisi UU Perkoperasi dapat menjadi solusi jangka menengah panjang dalam penguatan regulasi terkait koperasi. Teten bercerita, solusi jangka pendek seperti membujuk koperasi sehat untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah, tidaklah efektif. Ia juga telah berusaha menarik investor agar mendanai koperasi bermasalah, namun tidak ada yang berminat.

“Jadi kami tawarkan solusi jangka menengah ke panjang, yaitu mendorong regulasi perkoperasian. Kami selalu lakukan inovasi pengembangan ekosistem koperasi lewat RUU Perkoperasian,” paparnya.

Teten menyebutkan saat ini pihak Kemenkop UKM tengah membentuk kelompok kerja untuk membahas legal draft dan naskah akademik RUU Perkoperasian.

Ditambah lagi, Teten juga sudah melakukan konsultasi dengan masyarakat. Harapannya setelah ini dapat dilakukan rapat dengan para pemangku kepentingan dan anggota DPR terkait penguatan UU Perkoperasian. “Kita harapkan tahun depan revisi UU Perkoperasian bisa kita tuntaskan,” ungkapnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Bantah Tak Urusin Koperasi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyinggung soal Kemenkop UKM yang disebut tidak mengurusi Koperasi. Menurutnya, pernyataan itu merupakan hal yang tidak benar.

“Kalau ada yang masih mengatakan Kementerian Koperasi kurang memperhatikan koperasi itu ngaco, ngawur. Justru kita ini mau menggunakan koperasi untuk mendorong UMKM naik kelas,” jelasnya dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023, di Kantor Kemenkop UKM, Senin (26/12/2022).

Teten menjelaskan, UMKM saat ini memang harus ada bantuan dari pemerintah, mengingat naik kelas yang dimaksud tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Makanya, dengan UKM bergabung ke koperasi, menurutnya akan memudahkan pengusaha kecil tersebut mendapatkan bantuan pembiayaan.

“Skala ekonominya itu dicapai dengan para usaha ultra, mikro dan kecil gabung ke koperasi. Makanya pembiayaan 100% itu ke koperasi,” jelasnya.

Selama ini, pembiayaan kepada UMKM dilakukan melalui program Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir bagi pembiayaan UMKM.

“Penyaluran LPDP dana bergulir 100% untuk koperasi pemihakan kami untuk memperkuat koperasi untuk UMKM banyak KUR. Kita ingin menstimulasi, menstimulasi gabung ke koperasi mengkonsolidasi usaha mikro dan kecil mencapai skala ekonominya,” jelasnya.

Dalam paparannya, total penyaluran dana bergulir sampai dengan akhir Desember 2022 telah mencapai 100% sebesar Rp 1,8 triliun. Realisasi penyaluran kepada koperasi sektor riil sebesar 24,5% dari target sebesar 15%.

Realisasi UMKM penerima dana bergulir anggota koperasi sebanyak 35.204 UMKM pada klaster pertanian, peternakan, perdagangan dan lainnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Realisasi KUR Kluster Capai 96,7 persen dari Target sebesar Rp 4,9 Triliun

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melaporkan, realisasi penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Klaster hingga saat ini telah mencapai Rp4,8 triliun atau 96,7 persen dari target penyaluran sebesar Rp4,9 triliun.

Hal tersebut disampaikan Teten dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023 di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (26/12/2022). Adapun, penyaluran yang mencapai Rp4,8 triliun tersebut diberikan kepada sekitar 1,39 juta debitur.

“Target kita baru Rp4,9 triliun dan sudah di realisasi sekitar Rp4,8 triliun atau 96,7 persen penyerapannya,” kata Teten saat konferensi pers, Senin (26/12/2022).

Sebagai informasi, guna mempercepat realisasi KUR, pemerintah kemudian mensinergikan pembiayaan melalui skema KUR Klaster dan dana bergulir koperasi.

Teten menilai adanya KUR Klaster memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha. Pasalnya, pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan hingga Rp500 juta per individu sehingga mampu meningkatkan kapasitas usahanya.

Selain itu, dengan adanya KUR Klaster, pemerintah mendorong UMKM untuk bermitra dengan usaha besar sehingga UMKM mampu menjadi bagian dari rantai pasok.

Adapun sejak 2017, total pembiayaan KUR hingga saat ini telah mencapai Rp1,3 triliun. Kemudian, realisasi KUR per Desember 2022 telah mencapai Rp360 triliun dari alokasi penyaluran sebesar Rp373,17 triliun pada tahun ini.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM: Dengan SEMA 1/2022 Koperasi Tidak Mudah Untuk Dipailitkan dan PKPU

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1/Tahun 2022 terkait perdata khusus yang mengatur mekanisme pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan terobosan besar dalam menyelesaikan kasus koperasi-koperasi bermasalah.

MenkopUKM, pada acara Refleksi 2022 dan Outlook 2023 KemenkopUKM, di Jakarta, Senin (26/12), mengatakan dalam SEMA itu disebutkan, permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian, yaitu Menteri Koperasi dan UKM RI.

“Dengan adanya aturan ini, pengurus koperasi yang nakal tidak lagi bisa memakai skema dan modus pailit dan PKPU,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten mengakui, pihaknya sempat mengalami kesulitan dalam memitigasi 8 koperasi bermasalah yang merugikan masyarakat sebesar Rp26 triliun. “Tidak ada mekanisme penyelesaiannya, tidak seperti di perbankan,” kata MenkopUKM.

Bahkan, kata MenkopUKM, UU 25/1992 tentang Perkoperasian tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan koperasi. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pengawasan koperasi dilakukan secara internal di tubuh koperasi itu sendiri.

Oleh karena itu, Menteri Teten bersama seluruh stakeholder terus mendorong revisi UU Perkoperasian. “In Syaa Allah, tahun depan RUU Perkoperasian bisa kita tuntaskan,” ucap MenkopUKM.

Ditambah dengan bakal adanya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), MenkopUKM menekankan bahwa akan ada batasan jelas dan tegas antara koperasi yang open loop dan close loop.

“Nantinya, koperasi yang melakukan kegiatan usaha jasa keuangan, pengawasannya akan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan koperasi yang close loop, pengawasan tetap dilakukan KemenkopUKM,” kata Menteri Teten.

Untuk itu, KemenkopUKM selama dua tahun ke depan akan melakukan verifikasi, mana koperasi yang masuk kategori open loop dan mana yang close loop. Mereka tidak boleh lagi bermain di wilayah abu-abu, yaitu KSP tapi berbisnis jasa keuangan.

“Ini clear dan sangat tegas, sehingga ke depan tidak akan ada lagi praktik koperasi yang merugikan masyarakat,” kata MenkopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Optimistis Dekati Target Sejuta Produk UMKM Masuk e-Katalog LKPP

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan optimistis mampu mendekati target atau setidaknya mencapai 98 persen dari target sejuta produk UMKM yang masuk e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) agar bisa diakses kementerian/lembaga dalam proses pengadaan barang/jasa.

“Sejumlah asumsi mendukung pencapaian 98 persen dari target 1 juta produk UMKM bisa masuk e-Katalog LKPP,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/12).

KemenKopUKM mencatat produk UKM dalam e-Katalog sampai dengan 21 Desember 2022 sudah mencapai sebanyak 916.392 produk atau naik 70 persen dibandingkan pada Agustus 2022.

Sementara dari sisi jumlah penyedia UKM tercatat sebanyak 42.405 atau naik 62 persen dari Agustus 2022.

“Rata-rata kenaikan produk UKM kurang lebih 15.000 setiap 2 hari, dengan asumsi tersebut diperkirakan akan mencapai 98 persen dari target 1juta produk,” katanya.

MenKopUKM menekankan bahwa pemerintah terus mendorong para pelaku UMKM agar mau mendaftarkan produknya di katalog elektronik (E-Katalog).

Kemenkop UKM juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat pelaku UMKM mendaftarkan produk di E-Katalog. Salah satu yang termudah adalah melalui WhatsApp (WA) dan email blast yang dikirim ke lebih dari 600 ribu UMK terkait tata cara masuk ke e-Katalog di LKPP.

Selain itu juga melakukan sosialisasi, coaching clinic kepada K/L dan pemda seluruh Indonesia, serta penyelenggaraan business matching di Smesco dan Jakarta Convention Center pada April 2022.

Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan fokus pemerintah kini selain sudah mengintegrasikan pengadaan barang dan jasa, sehingga akan terus mengajak UMKM lainnya bergabung memboyong produknya ke e-katalog.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan satu juta produk UMKM dan koperasi bisa masuk ke e-katalog hingga akhir 2022. Hal itu dilakukan guna menumbuhkan perekonomian Indonesia.

“Ini akan terus kita pastikan bagaimana UMKM yang sudah on boarding di E-katalog tersebut bisa (berkelanjutan),” ujar Presiden Jokowi.(Jef)

koperasi dan ukm

Setelah Setahun Dilatih, EFF 2022 Pertemukan 12 Startup dengan Venture Capital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar Closing Event and Intimate Gathering bagi Founder Startup Finalis Entrepreneur Financial Fiesta (EFF) 2022 di Jakarta, Senin (19/12) malam setelah setahun penuh melakukan coaching.

Dalam gelaran EFF 2022 ini, terdapat 10 finalis startup yakni Kukerja, Inspigo, Byru, Nectico, Bangbeli, Bengkel Mania, Automa, AturKuliner, Surplus, dan DotX, serta 2 special startup yakni Accesive.id dan Hear Me dengan 42 venture capital partners dan 115 matchmaking. Dalam gelaran ini dua startup yakni Surplus dan Bengkel Mania mendapatkan early stage fund.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, keberadaan aplikasi digital akan sangat membantu pelaku UMKM untuk menjalankan bisnisnya.

“Harus diakui wilayah bisnis UMKM besar dan membutuhkan bantuan aplikasi digital untuk akses pembiayaan, sumber daya manusia yang terampil, suku cadang, dan lainnya. Kita memiliki 64,2 juta UMKM yang tumbuh dan butuh aplikasi digital untuk tumbuh dan berkembang,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menegaskan, kegiatan EFF ini harus dilaksanakan setiap tahun dan perlu dikembangkan lebih jauh. Selain itu, menurutnya ke depan pemerintah juga perlu mempresentasikan permasalahan yang dialami oleh UMKM agar dapat diatasi oleh para pengembang startup.

“Lain kali mungkin kita juga akan presentasi problem UMKM dan kesempatan bisnisnya, karena masih banyak yang belum terselesaikan,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan bahwa EFF 2022 menjadi solusi alternatif bagi startup untuk mendapatkan akses pendanaan dan pengembangan bisnis.

“Matchmaking yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi peluang bagi startup untuk membuka akses pendanaan yang dibutuhkan serta relasi bagi para founders untuk berbagi pengalaman berbisnis,” kata Siti Azizah.

Siti Azizah berharap, EFF selanjutnya dapat menjaring startup dari lebih beragam sektor dan berbagai wilayah di Indonesia, serta memberikan lebih banyak akses pendanaan untuk pertumbuhan bisnis modelnya.

Sementara itu, Coach EFF 2022 Italo Gani menegaskan bahwa EFF merupakan wadah yang menarik karena startup-nya dibutuhkan oleh pelaku UMKM dan berbeda dengan program lainnya. Fokus dari gelaran ini juga dalam upaya empowering UMKM.

“Ini seharusnya menjadi wadah menarik karena dibutuhkan dan berbeda dengan program lainnya. Program ini juga bermanfaat bagi founder startup karena mereka punya bekal untuk bertemu venture capital,” ucap Italo Gani.

“Program ini berjalan cukup lama. Kita pilih 10 startup dan 2 spesial startup. Dari awal sampai one to one meeting with venture capital. Kami berhasil menggaet 42 venture capital dan kebanyakan dari luar negeri. Jadi ini juga empower investor asing ke Indonesia,” kata Italo Gani.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: KUR Klaster Berikan Beragam Manfaat Pendampingan bagi UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menjelaskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster memberikan beragam manfaat pendampingan bagi para pelaku UMKM sehingga meningkatkan peluang mereka untuk naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.

MenKopUKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (19/12) mengatakan KUR Klaster juga memberikan peluang pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta per unit usaha.

Ia menambahkan, saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor sebagai bagian dari upaya memudahkan UMKM mengakses KUR, sekaligus solusi bagi perbankan agar kredit tidak macet sehingga memudahkan perbankan melakukan proses monitoring.

“KUR Klaster memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan kapasitas usahanya atau naik kelas,” kata Menteri Teten.

KUR Klaster adalah skema pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta. KUR Klaster biasanya ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya.

Sejauh ini, KUR Klaster sudah diterapkan di sektor pertanian dan kali ini akan diterapkan ke pelaku UMKM di sektor lainnya. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, UMKM yang terhubung perdagangan elektronik juga bisa memanfaatkan KUR Klaster.

“Ini bisa menjadi solusi bagi usaha mikro dan kecil yang terkendala masalah agunan pinjaman. Di sini lain kami juga terus mendorong pelaku UMKM uuntuk memanfaatkan aplikasi digital dalam pencatana keuanga mereka,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, pihaknya juga telah membuat piloting KUR Klaster berbasis koperasi dengan menyinergikan KUR dengan dana bergulir LPDB untuk koperasi.

“Peran koperasi sebagai agretator dan offtaker, dengan dukungan pembiayaan dengan bunga 6 persen, lebih meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil, karena selain bisa mengkonsolidasi usaha-usaha mikro guna mencapai skala ekonomi, menggantikan para tengkulak atau memotong rantai perdagangan, juga menjamin supplai yang lebih baik ke pasar,” katanya.

Untuk menyukseskan program KUR Klaster sebagai bagian dari visi pengembangan ekonomi kerakyatan, Teten juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berkolaborasi.

Dalam kaitan ini, KemenkopUKM akan bekerja sama dengan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Kafegama) dan media online Katadata, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kafegama akan berkontribusi mendukung penyaluran KUR Klaster, baik melalui dukungan konseptual, kajian akademis, maupun pendayagunaan jaringan alumni di berbagai lembaga/institusi, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan, Katadata akan membantu diseminasi publik melalui pengadaan serial seminar/webinar ekonomi kerakyatan, serta riset, dokumentasi, dan komunikasi beragam pilot project pengembangan UMKM berbasis KUR Klaster yang menjadi role model pengembangan UMKM di Indonesia dalam format artikel, video, dan buku.

Menteri Teten berharap lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster. Hingga 31 Oktober 2022, realisasi penyaluran KUR telah mencapai mencapai Rp 299,64 triliun yang diberikan kepada 6,26 juta debitur. Realisasi itu mencapai 80,30 persen dari target penyaluran KUR 2022 mencapai Rp 373,17 triliun.

Sedangkan total outstanding KUR mencapai Rp450 triliun yang diberikan kepada 38,42 debitur dengan rasio non performing loan (NLP) di posisi 1,27 persen.

KUR tercatat telah berkontribusi terhadap peningkatan kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2022 dengan total outstanding kredit UMKM mencapai 25,2 persen dari total kredit perbankan.

Tahun depan, pemerintah meningkatkan anggaran subsidi bunga dengan target penyaluran KUR sebesar Rp460 triliun. Target tersebut meningkat dari alokasi KUR dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022 yang mencapai Rp373,17 triliun.

Pemerintah juga melanjutkan pemberian subsidi bunga KUR di tahun depan. Untuk KUR dengan pinjaman Rp10 juta hingga Rp500 juta, suku bunganya 6 persen. Sedangkan, untuk KUR super mikro dengan pinjaman di bawah Rp10 juta, bunganya hanya 3 persen.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyatakan pemerintah akan terus memperkuat pelaku UMKM melalui program KUR Klaster.

“Penyaluran KUR Klaster ini adalah bagian dari terobosan pemerintah untuk meningkatkan peran ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.

Selain mendukung visi Ekonomi Kerakyatan, penyaluran KUR terbukti berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016, kredit UMKM berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. Pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja.

Selain membantu mengatasi permodalan, Presiden menekankan bahwa skema KUR Klaster juga menjadi solusi untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi UMKM.

Dengan melibatkan mitra usaha, KUR Klaster bermanfaat bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi, serta daya saing UMKM.(Jef)

koperasi dan ukm

Punya Potensi Ekonomi Syariah yang Besar, MenkopUKM Dorong Nahdlatul Ulama Bentuk Badan Usaha

Tinggalkan komentar

Purwakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menilai Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia punya potensi ekonomi syariah yang sangat besar sehingga perlu didoromg membentuk badan usaha, khususnya koperasi berbasis syariah.

“Mari kita ciptakan badan usaha NU, dimana yang paling tepat memang koperasi, baik itu tingkat wilayah ataupun cabang,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Musyawarah Kerja Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Barat 2022 di Purwakarta, Sabtu (17/12).

Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Riza Damanik, Rois Syuriah PWNU Jawa Barat KH Dr. Abun Bunyamin, Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Barat KH. Juhadi Muhammad, Ketua Yayasan Ponpes Al-Muhajirin Purwakarta Dr. Ifa Faizah Rohmah, Katib Syuriyah PWNU Jawa Barat KH. Ade Fatahilah, serta Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Suhra.

Ia juga mengimbau agar umat NU jangan sampai berusaha sendiri-sendiri, baik itu petani, nelayan, atau pedagang warung. Apalagi di sektor pertanian, MenKopUKM menyebut masih banyak petani perorangan dengan lahan sempit di bawah setengah hektare.

“Akan sulit kita bangun ekonomi pertanian yang produktif dan efisien serta membawa kesejahteraan apabila berjalan sendiri-sendiri,” kata Menteri Teten.

Karena itu, Teten menjelaskan badan usaha yang dibentuk NU harus menjadi bagian supply chain usaha umat, bukan menjadi kompetitor. Pasalnya apabila umat NU membuka warung sendiri-sendiri, akan sulit menyaingi ritel modern.

Koperasi menurutnya punya potensi besar untuk menjadi satu kekuatan ekonomi umat jika kemampuan manajerial, modernisasi, dan jaringan usahanya ditingkatkan.

Dengan berkoperasi, MenKopUKM berharap Nahdatul Ulama tidak hanya mencetak kader yang mumpuni dalam ilmu agama, namun juga enterpreneur muda yang kontributif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, koperasi merupakan badan usaha yang sangat dekat dengan masyarakat. Akses usaha seperti bahan baku, permodalan, serta pasar juga akan semakin mudah dengan berkoperasi.

“Dalam hal ini, saya tidak ingin pikirkan konsep ekonomi yang besar-besar, tapi coba kita pikirkan model ekonomi yang membumi untuk kepentingan umat,” katanya.

Ia menyebut koperasi dan UMKM (KUMKM) memegang peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Populasi yang mencapai 99,9 persen dari total pelaku usaha di Indonesia, serapan tenaga kerja 97 persen, serta sumbangsih terhadap PDB sebesar 61 persen membuat KUMKM tak bisa dipandang sebelah mata.

KemenKopUKM sendiri telah bekerja sama dengan PBNU dalam rangka penciptaan wirausaha baru dikalangan santri melalui pendekatan program inkubasi dan pembiayaan yang juga disinergikan dengan program dari Menteri BUMN.

MenKopUKM menegaskan inisiatif MoU itu harus diturunkan dalam wujud pengembangan unit-unit usaha koperasi yang konkrit, seperti masuk ke sektor produktif yang berbasis keunggulan lokal, termasuk pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Oleh karena itu, Teten berharap Musyawarah Kerja Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat 2022 bisa berlangsung lancar dan menghasilkan rumusan kebijakan strategis bagi pemberdayaan masyarakat Jawa Barat.

“Saya harap kegiatan ini menghasilkan rumusan arah kebijakan strategis bagi pemberdayaan masyarakat di wilayah Jawa Barat dan seluruh Indonesia,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng Sido Muncul Kembangkan Rantai Pasok Bahan Baku Jamu

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi bersama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk untuk mendorong UMKM masuk ke dalam rantai pasok melalui penandatanganan nota kesepahaman mengenai pemberdayaan usaha mikro dalam program pengembangan rantai pasok komoditas bahan baku jamu.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Sido Muncul David Hidayat dan Direktur Marketing PT Sido Muncul Irwan Hidayat bersama Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius, yang disaksikan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di Kantor Sido Muncul, Jakarta, Jumat (16/12).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan apresiasinya kepada PT Sido Muncul yang telah aktif mendukung pengembangan UMKM Indonesia melalui program kemitraan.

Menurutnya, salah satu upaya untuk memperkuat posisi UMKM tanah air adalah melalui kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan usaha besar agar masuk ke dalam rantai pasok.

“Jadi UMKM tidak lagi usaha sendiri-sendiri tapi menjadi bagian industri. Ini yang kita ingin bangun, dengan kemitraan antara UMKM dan usaha besar ada transfer pengetahuan dan manajemen bisnis,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten melanjutkan, dengan begitu UMKM bisa naik kelas dan berevolusi, tidak lagi memproduksi barang dan jasa dengan skill rendah tapi berevolusi menciptakan produk berbasis kreativitas dan teknologi.

Menteri Teten menyebutkan kemitraan rantai pasok bagi pelaku usaha mikro dapat meningkatkan produktivitas, transfer teknologi dan pengetahuan, kepastian pasar dengan harga jual stabil, hingga adanya nilai tambah produk.

“Sedangkan bagi pelaku Usaha Menengah dan Usaha Besar, kemitraan rantai pasok memberi manfaat bagi usaha berupa optimalisasi efisiensi biaya, kepastian pasokan bahan baku, menjaga kepuasan pelanggan, hingga peningkatan keuntungan,” ujar Menteri Teten.

Menteri Teten juga berpesan kepada pelaku usaha mikro yang terlibat dalam program kemitraan ini, agar optimal dalam menjaga standardisasi kualitas produk, meningkatkan produktivitasnya, maupun mengoptimalisasi penguasaan teknologi dan inovasi produk.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro Yulius menjelaskan, Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah awal dari kerja sama yang akan dijalin oleh KemenKopUKM dengan PT Sido Muncul dalam memberdayakan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok produksi PT Sido Muncul, khususnya untuk produksi jamu.

“Sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman ini, pada 2023 akan dikembangkan pilot project kemitraan bahan bahan baku jamu di dua lokasi, yaitu Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Bondowoso yang akan melibatkan berbagai stakeholder,” kata Yulius.

Lebih lanjut, Yulius menjelaskan di Kabupaten Pemalang akan dikembangkan komoditas jahe, kencur, kapulaga, dan sereh di atas lahan seluas 14 hektare yang melibatkan sekitar 70 petani melalui kerja sama dengan Koperasi Nafi Berkah Jaya.

Sedangkan di Kabupaten Bondowoso akan dikembangkan komoditas jahe dan kunyit dengan lahan seluas 50-70 hektare yang melibatkan sekitar 100 orang petani di bawah naungan koperasi produsen Agro Farm Bondowoso.

“Kami berharap pilot project kemitraan rantai pasok bahan baku jamu di Kabupaten Pemalang dan Bondowoso, dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para petani dan koperasi, dan tentunya akan terus dilakukan pengembangan kemitraan sejenis di wilayah lain,” kata Yulius.

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat menyambut baik adanya pembinaan yang telah dilakukan oleh Sido Muncul selama ini kepada para petani, terlebih melalui kerja sama dengan KemenKopUKM yang diharapkan dapat membantu petani agar hasil panennya jauh lebih baik, maupun melanjutkan prosesing pascapanen yang berbasis pada kegiatan argoindustri yang terwadahi dalam kelembagaan bisnis berbentuk koperasi.

“Kami berharap kerja sama ini dapat membantu para petani untuk menghasilkan bahan-bahan jamu yang lebih baik sekaligus mendistribusikan kepada Sido Muncul guna memotong rantai pasok agar lebih efisien,” ujar Irwan Hidayat.

Dalam kerja sama ini, secara teknis kegiatan yang akan dilakukan adalah kordinasi pembinaan dan pengembangan usaha mikro melalui pelatihan, bimbingan, pendampingan, serta dukungan terhadap fasilitas proses produksi pascapanen hingga distribusi pemasaran.

Selain penandatanganan kerja sama, pada saat yang sama juga dilakukan penyerahan Purchase Order (PO) dari Sido Muncul kepada Ketua Kelompok Tani Harapan Maju Jaya, Sudir dari Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang untuk pemesanan 4 ton simplisia kering jahe sebagai wujud nyata kerja sama yang telah dirintis selama ini.(Jef)