Arsip Tag: Presidensi G 20

Spice and Rice Festival, Side Event G20 Mengusung Kearifan Lokal untuk Keberlanjutan Global

Jakarta:(Globalnews.id)- Dalam rangka pengajuan “Jalur Rempah” sebagai warisan dunia _(world heritage)_ ke UNESCO, Yayasan Negeri Rempah bersama Yayasan Taut Seni menyelenggarakan *Spice & Rice Festival pada 11-16 November 2022 di Bali Collection, ITDC, Nusa Dua, Bali*. Festival ini merupakan bagian dari _side event_ forum pertemuan antar Kepala Negara G20 di Nusa Dua, Bali, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM).

Selaras dengan tema side event G20 yaitu “Local Wisdom for Global Sustainability”, _Spice and Rice Festival_ akan mempromosikan kekayaan rempah dan beras Nusantara di dalam rangka mendorong bergeraknya komunitas masyarakat dan pelaku usaha kecil Indonesia untuk meningkatkan peluang kemajuan ekonomi rakyat.

Indonesia adalah negeri kepulauan yang terletak di khatulistiwa beriklim tropis memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (baik di darat dan laut) yang menjadikan Nusantara surga pangan yang tiada habisnya. Salah satunya adalah beras, sumber pangan yang telah dibudidayakan manusia Nusantara sejak zaman Neolitikum. Setidaknya 8.000 jenis padi tumbuh di Nusantara (Rigg, 2002).

Begitu pula dengan rempah. Dari 400-500 jenis tumbuhan yang digunakan sebagai rempah dalam skala dunia, setidaknya 275 jenis rempah merupakan endemik Nusantara (Prosea, 1999). Rempah bukan sekadar bumbu penambah cita rasa makanan; juga merupakan bahan utama obat-obatan. Tak pelak, beras dan rempah menjadi komoditas penting yang menjadi mata perdagangan Nusantara dari masa ke masa.

Berkah pangan inilah yang senantiasa disyukuri dan dirayakan oleh seluruh masyarakat Nusantara, dalam berbagai tradisi dan wujudnya. Rempah dan beras hampir selalu ada dalam berbagai ritus kehidupan: kelahiran, perkawinan, kematian, sebagai penolak bala bahkan penyucian diri.

Tradisi masyarakat Nusantara tak bisa dilepaskan dari pangan karena bagaimana mereka menjaga dan mengolah pangan merupakan seni kehidupan _(art of life)_ itu sendiri. Seiring dengan jaman yang berubah, pandemi global Covid-19 menjadi momentum yang menyadarkan kita bahwa ada rantai pengetahuan yang harus dijaga keberlanjutannya, salah satunya adalah kekayaan kosa rasa pangan yang kita miliki.

Untuk menghormati dua warisan alam dan budaya Indonesia yaitu rempah dan beras yang telah diakui dunia, Spice and Rice Festival ini hadir di tengah perhelatan G20.

“Kami ingin menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang layak dikontribusikan bagi dunia untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, berkesetaraan dan berkeadilan bagi semua,” ujar Kumoratih Kushardjanto, ketua Yayasan Negeri Rempah.

Andar Manik dari Yayasan Taut Seni menambahkan nilai-nilai yang direpresentasikan melalui produk-produk pilihan yang dipamerkan dalam kegiatan ini tidak terbatas pada pangan saja, tetapi juga beragam ekspresi budaya seperti kesenian yang lahir dari tradisi daerah-daerah penghasil beras dan rempah, baik dari pesisir maupun pedalaman.

Selama enam hari ke depan, _Spice and Rice Festival_ akan menyelenggarakan *‘Jamuan Negeri Rempah’* (tradisi makan bersama khas Indonesia) dan *‘Hidangan Rempah’* (tradisi kuliner daerah-daerah penghasil rempah dan beras). Jamuan makan yang menghadirkan sensasi tradisi makan bersama dari beberapa daerah di Indonesia diisi dengan _megibung_ (Bali), _bajamba_ (Minangkabau), _bedulang_ (Belitung), _botram_ (Jawa Barat), _tumpengan_ (Jawa), _rimo-rimo_ (Maluku Utara), serta tradisi makan bersama dari Bone (Sulawesi Selatan).

Selain jamuan makan bersama khas Indonesia, akan hadir pula hidangan rempah asal India dan Timur Tengah yang menunjukkan jejak keterhubungan budaya yang terbentuk dari jalur rempah dari masa ke masa.

Festival ini juga akan menghadirkan *‘Warung Jamu’*, *‘Pasar Makanan’* (food fair), serta kedai *‘Lisoi’* yang mengangkat aneka minuman fermentasi lokal seperti tuak dan arak, serta produk fermentasi lainnya termasuk kretek. Jaringan komunitas pelaku UKM turut pula menghangatkan suasana secara gotong-royong melalui *‘Pasarempah Tumpah’* (pasar produk pangan/non-pangan dan makanan/minuman siap saji yang berkaitan dengan tradisi/budaya dari daerah penghasil beras dan rempah), *‘Toko Kelontong’* (toko aneka produk titipan para pelaku usaha kecil yang berasal dari luar Bali), hingga workshop singkat yang memperkenalkan beragam produk budaya dari rempah dan beras.

Pameran Mini akan menampilkan peta Jalur Rempah dan peta sebaran rempah yang dapat memberikan gambaran singkat tentang jejak perdagangan rempah Nusantara. Tak ketinggalan, pelaku seni tradisi dari beberapa daerah di Indonesia turut tampil meramaikan festival. “Kami ingin menghadirkan kembali spirit kebersamaan yang melekat pada tradisi Nusantara melalui pangannya,” ucap Kumoratih.(Jef)

KemenKopUKM, IWI dan SMESCO Gelar Future Wellness Tradition Sebagai Side Event G20

Jakarta:(Globalnews.id)-Gaya hidup tidak sehat mengarah pada penyakit kronis yang merajalela, yaitu bertanggung jawab pada 71% kematian secara global, sehingga untuk jangka panjang, penyakit kronis adalah tantangan terbesar dari kesehatan publik yang disebut “emerging pandemic”. Pengeluaran/belanja kesehatan telah mencapai kisaran 10% dari GDP global, yang membuat pertumbuhan nilai belanja kesehatan lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi.

Kondisi di atas direspon oleh masyarakat global, dengan menggali alternatif yang lebih bijak di dalam membangun arsitek kesehatan global yaitu melalui aspek wellness, sehingga secara global pada tahun 2021 nilai ekonomi wellness dunia diperkirakan senilai USD 4.5 Triliun atau setara dengan Rp63.000 triliun, yang menempatkan Industri wellness mewakili 5.6% ekonomi global di 2017 (sumber : IMF)

Menariknya, potensi Indonesia di dalam pengembangan wellness masih luar biasa besar, mengingat kita memiliki ragam kearifan lokal yang berakar pada tradisi, budaya dan kepercayaan masyarakat yang menjadi ladang subur untuk lahirnya narasi-narasi yang kuat tentang wellness, apalagi didukung oleh kekayaan alam yang merupakan komoditas penting di industri wellness dimaksud (pada 2020 Indonesia menempati ranking 19 teratas pada pasar industri wellness di dunia).

Oleh karena itu, bertepatan dengan momentum Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 maka Indonesia Wellness Institute, bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Smesco Indonesia akan melaksanakan kegiatan Future ; Wellness Tradition di dalam rangkaian kegiatan “Future SMEs Village, tanggal 14 November 2022, di Bali Collection, ITDC, Nusa Dua, Bali.

Ketua Umum IWI, Paulus Mintarga menyebutkan bahwa kegiatan ini tidak hanya akan menjadi ajang showcase dan display produk serta experience wellness Indonesia, namun juga menjadi ajang silaturahmi dan berjejaring antara ratusan stakeholder industri wellness Indonesia. “Kami juga akan menghadirkan pembicara baik dalam negeri maupun dari pelaku wellness global pada sesi Intimate Networking Session, berbagi seputar tren serta kabar dari indusri wellness dunia.”, ujarnya.

Kegiatan yang mengambil tema Local Wisdom for Global Sustainability ini diharapkan mampu mendorong potitioning industri wellness Indonesia di dalam peta wellness dunia, dengan mengangkat kekuatan tradisi yang otentik, beragam dan masih masih hidup didalam keseharian masyarakat sebagai sebuah living culture yang menjadikannya sangat istimewa.

Sebagai prototype tradisi wellness yang telah dikemas menjadi sebuah program komprehensif, akan dihadirkan tradisi wellness Jawa (Javanese Wellness Tradition) dan tradisi wellness Bali (Balinese Wellness Tradition) dengan berbagai produk maupun experience. Sebagai contoh akan dihadirkan pengalaman bagaimana sebuah terapi yang berikan, didasarkan pada kelahiran seseorang yang dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Bali disebut dengan pratiti, lalu juga yoga berbasis tari jawa yang disebut dengan Bheksan, dan berbagai literasi serta narasi unik lainnya.

Dalam kesempatan terpisah, Teten Masduki Menteri Koperasi & UKM menyebutkan mendukung penuh inisiasi IWI dan sangat yakin akan potensi industri wellness tanah air. Beliau menambahkan, “Wellness ini salah satu potensi kuat keunggulan domestik Indonesia, bukan hanya karena komoditas bahan baku yang melimpah, namun juga narasi tradisi budaya yang sangat kuat, ini harus kita dukung bersama.”

Kegiatan ini direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM RI, Menteri BUMN RI, Gibran Rakabuming sebagai Dewan Pembina IWI, delegasi internasional dan stakeholder lain yang terkait dengan industri wellness Indonesia. Di akhir dari seluruh rangkaian acara akan ditutup dengan Deklarasi Bali yang berisi visi pengembangan wellness Indonesia dan dunia yang di representasi dalam 10 Bali principle atau Sepuluh Prinsip Bali.(Jef)

Tiga Strategi Penting Inklusi Keuangan Dibahas dalam SOE Conference

Nusa Dua Bali:(Globalnews.id)-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut terlibat dalam meningkatkan implementasi program inklusi keuangan, yaitu melalui himpunan bank milik negara (Himbara). Upaya peningkatan program ini selain sosialisasi juga dibutuhkan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat melalui infrastruktur digital yang murah.

Berbicara dalam Panel Diskusi IV SOE Conference Internasional bertajuk Peran BUMN dalam Memperluas Keuangan Inklusif, di Nusa Dua Bali. Senior Direktur Inisiatif Amerika Latin di Pusat Pengembangan Global, Liliana Rojas Suarez, mengatakan bahwa ada tiga strategi yang bisa dijalankan dalam meningkatkan inklusi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pertama, dikatakannya adalah model implementasi inklusi keuangan yang mudah diakses atau digunakan oleh masyarakat. Pasalanya, banyak inisiatif inklusi keuangan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, akan tetapi tidak semuanya berhasil.

“Tidak masalah model seperti apa yang digunakan, pelajaran utamanya adalah harus memberikan keuntungan besar dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dia menyebut, sistem perbankan yang modern saat ini dapat menjadi pendekatan yang baik untuk dapat menjamah masyarakat agar masuk ke sistem keuangan. Hanya saja, tantangan yang akan dihadapi seberapa jauh tersedianya jaringan seluler karena itu dibutuhkan untuk mengoperasikan bank.

Strategi kedua yakni gerbang pembayaran secara digital yang luas. Menurut Liliana, rata-rata negara yang berhasil meningkatkan inklusi keuangan adalah mereka yang menggunakan layanan pembayaran secara digital karena itu sangat mudah digunakan masyarakat. “Dan, yang ketiga, ini yang sangat penting, keterjangkauan dalam mengakses infrastruktur digital. Seperti ponsel hingga internet,” katanya.

Ia menekankan, tidak hanya soal tersedia atau tidak, infrastruktur digital yang ada tentunya harus terjangkau untuk seluruh masyarakat. Tidak terkecuali bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan pendapatan yang rendah. “Sebab, jika terlalu tinggi, kita akan memiliki masalah dalam menggunakan digitalisasi,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Profesor dari Harvard Kennedy School, Jay K Rosengard, mengatakan, Indonesia salah satu negara yang cukup berhasil meningkatkan inklusi keuangan lewat kehadiran perbankan di sektor pertanian.

Kementerian BUMN menyelenggarakan SOE International Conference & Expo 2022: Driving Sustainable and Inclusive Growth pada 17-18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Event ini bagian dari dari Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Road to G20. SOE International Conference diselenggarakan sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung implementasi aspek environment, social, and governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di sektor kesehatan, inklusi keuangan, transformasi digital dan transisi energi.(Jef)

Pengelolaan UMKM Indonesia Dipandang Sangat Tepat, Ini Pandangan Simon Paris CEO Finastra

Nusa Dua Bali:(Globalnews.id)-Strategi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah dipandang sudah tepat dengan mengedepankan subsidi yang menjadi dasar perbankan untuk menyalurkan trade finance.  

CEO Finastra Group Holding Ltd. Simon Paris berpandangan ekonomi Indonesia memiliki harapan yang cukup besar terhadap pertumbuhan kinerja segmen UMKM. Terlebih, kontribusi ekonomi UMKM dalam produk domestik bruto mencapai lebih dari 65%.  

Menurutnya, langkah Pemerintah Indonesia yang mengedepankan subsidi baik dengan skema kredit usaha rakyat, penjaminan kredit, dan lainnya tergolong sudah sangat tepat khususnya dalam mendorong pelaku industri keuangan menyalurkan pembiayaan.  

“Jika pemerintah memberi garansi terhadap semua transaksi dari pelaku UMKM, maka akan lebih banyak perbankan yang menyalurkan trade finance. Terlebih saat ini sudah mulai banyak marketplace yang mewadahi perdagangan mereka,” katanya dalam SOE International Conference #BUMNuntukG20 #SOEInternationalConference di Bali Nusa Dua Conference Center, Senin (17/10/2022).  

Dia berpendapat langkah untuk memperluas keterjangkauan dengan memanfaatkan solusi digital banking juga sudah tergolong tepat. Terlebih, hal ini diikuti pula dengan berbagai program yang menjangkau kelompok masyarakat rentan seperti Wanita dan masyarakat di daerah terpencil.  

“Pemerintah juga terus mendorong semua pelaku ekonominya untuk mampu menjadi teman seperjalanan bagi para UMKM untuk berkembang dan memberi nilai tambah,” katanya.  

Dalam kesempatan terpisah, Corporate Secretary *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Okki Rushartomo mengatakan,* sebagai bank milik negara tentunya ekspansi pembiayaan inklusif atau kredit UMKM menjadi salah satu prioritas *BNI*. Terlebih, BNI telah memiliki ekosistem pengembangan UMKM berbasis digital yang mampu *menjadi sarana bagi* UMKM agar naik kelas dan Go Global. 

Beragam solusi yang BNI miliki mencakup cash management, mobile banking, aktivasi EDC, dan QRIS, serta dukungan peningkatan kapabilitas dan membuka pasar melalui BNI Xpora. 

BNI pun telah memperlengkapi diri dengan beragam solusi keuangan untuk mendukung operasional UMKM. Berbagai program pengembangan dan pendampingan UMKM akan terus dilaksanakan. 

“Sesuai dengan semangat di G20 yakni *Recover Together Recover Stronger* BNI terus membuka akses pasar dengan menggandeng banyak asosiasi UMKM, e-commerce hingga komunitas diaspora di luar negeri,” pungkasnya. (Jef)

KemenKopUKM Gandeng Kontrak Hukum Permudah Pengurusan Legalitas UMKM

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) atau Smesco Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Legal Tekno Digital (Kontrak Hukum) terkait pengurusan serta pendampingan legalitas usaha bagi UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan kerja sama dengan Kontrak Hukum merupakan upaya kementerian untuk memastikan kemudahan transformasi usaha dari sektor informal ke sektor formal, salah satunya kemudahan legalitas. Mulai dari izin berusaha, legalitasi sertifikasi, izin edar dari BPOM, hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

“UMKM harus dibangun kesadarannya untuk memiliki brand atau merek mereka sendiri, dan harus dipatenkan. Supaya tak hanya dari keuntungan produk, tapi juga valuasi brand value-nya juga ikut berkembang. Sehingga nanti kalau mau IPO (Initial Public Offering) di bursa untuk memperluas investasi bisa lewat brand yang kuat,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam konferensi pers Official Merchandise melalui kurasi Smesco Indonesia, sekaligus MoU antara KemenKopUKM dengan KontrakHukum.com di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (26/7).

Kerja sama tersebut juga untuk memastikan legalitas dari UMKM yang bergabung, baik dalam event nasional maupun internasional. KemenKopUKM dan Smesco Indonesia pun bekerja sama dengan Kontrak Hukum, sebagai salah satu perusahaan yang memberikan jasa pengurusan legalitas berbasis web.

Hadir di kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Smesco Indonesia Leonard Theosabrata mengatakan, legalitas usaha menjadi isu penting bagi UMKM di era digitalisasi. Terutama kaitannya dalam mendorong dari usaha informal ke usaha formal.

“Kami berharap, dengan dukungan Kontrak Hukum, UMKM bisa membuat PT (Perseroan Terbatas) lebih cepat. Bahkan tagline-nya lebih cepat dari pada membuat kopi,” ucap Leonard.

Dalam kerja sama tersebut, memungkinkan bagi Kontrak Hukum untuk menjadi salah satu _tenant_ di Smesco. Di mana visi Smesco adalah sebagai _Center_ _of_ _Excellence_, yakni dengan menyediakan akses keuangan hingga legalitas hukum. “Sebentar lagi kami juga akan membangun _cloud_ _kitchen_ yang menjadi _mini_ _production_ serta membangun _factory sharing_ di Smesco,” kata Leonard.

Ia menegaskan, bagaimana legalitas bagi UMKM diberikan dengan teknologi yang mudah digunakan. “Karena kita tahu, mengurus sebuah PT tidaklah murah dan mudah. Justru dengan bantuan Kontrak Hukum semua dilakukan secara digital dan lebih murah. _User friendly_ sangat dibutuhkan dalam hal ini,” katanya.

Senada, Direktur Utama Kontrak Hukum Rieke Caroline mengaku sangat bersyukur dengan kerja sama tersebut. Ia mengatakan, pihaknya dipercaya menjadi mitra KemenKopUKM menjadi pendamping legalitas UMKM, serta kekayaan intelektual UMKM.

Kontrak Hukum kata Rieke, lahir dari inspirasi pelaku usaha yang kesulitan dalam mengurus legalitas. Pihaknya berkomitmen tak lagi mengurus perizinan dengan proses panjang dan ribet dalam mendapat legalitas, karena menggunakan teknologi.

“Kini dengan legalitas, aksesibilitas bagi UMKM menjadi mudah, harganya juga sangat _affordable_ bagi UMKM. Kami diberikan kesempatan menciptakan iklim yang sehat bagi pemenuhan legalitas dan siap membantu UMKM naik kelas. Di mana UMKM merupakan tulang punggung bagi ekonomi Tanah Air,” ucapnya.(Jef)

KemenKopUKM Hadirkan 20 UKM Sebagai Official Merchandise G20 Indonesia

Jakarta((Globalnews.id) – Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menghadirkan 20 UKM terpilih sebagai _official_ _merchandise_ G20 Indonesia dengan 5 kategori produk, yakni fesyen dan aksesori sebanyak 8 UKM, tas dan alat perkantoran sebanyak 2 UKM, kosmetik, herbal dan _wellness_ sebanyak 5 UKM, kerajinan sebanyak 4 UKM, dan _custom packing_ sebanyak 1 UKM.

“Dalam mendukung perhelatan Presidensi G20 Indonesia, KemenKopUKM telah melakukan kurasi produk melalui kurator independen untuk _official_ _merchandise_ G20 Indonesia,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam konferensi pers di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Selasa (26/7).

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa 20 UKM terpilih ini merupakan hasil kurasi dari 1.204 UKM yang mendaftar. Proses kurasi pun dilakukan oleh kurator independen yang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Menurut Menteri Teten, saat ini isu pengembangan UMKM menjadi hal yang sangat strategis baik dalam lingkup regional maupun internasional. Dalam forum G20 sendiri, UMKM menjadi salah satu _crosscutting_ _issue_ yang sangat strategis yang dibahas di berbagai _working_ _group_, dan _engagement_ _group_.

“Maka dari itu, Presidensi G20 Indonesia sendiri harus kita manfaatkan untuk promosi produk UKM artisan yang siap masuk pasar global,” katanya.

Menteri Teten menegaskan bahwa dengan _official merchandise_ ini, para delegasi yang datang untuk menghadiri Presidensi G20 Indonesia akan terus terkenang dengan produk UKM Indonesia.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemasaran dan dukungan terhadap produk, KemenKopUKM juga akan berkolaborasi dengan pihak aggregator yang berperan sebagai _offtaker_ dan _konsolidator_ produk-produk UMKM terpilih hingga membantu pemasaran baik _online_ maupun melalui kanal penjualan _offline_ pada main _event_, _side event_, maupun acara _road to G20_ yang diadakan.

“Dengan inisiasi KemenKopUKM, pengadaan _merchandise_ dan _hospitality_ oleh panitia penyelenggara _main_ dan _side_ _event_ Presidensi G20 Indonesia akan lebih mudah dan dapat terakomodasi satu pintu oleh KemenKopUKM. Hal tersebut menjadi momentum dan ikhtiar kami untuk terus memanfaatkan Presidensi G20 Indonesia bagi UMKM secara lebih konkret agar dapat dirasakan secara nyata untuk kepentingan nasional,” ucap Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Koordinator Tim Asistensi dan Kemitraan G20 Indonesia Wishnutama menyatakan bahwa dirinya mendukung pemanfaatan _event_ Presidensi G20 Indonesia untuk meningkatkan produk UMKM Indonesia.

“Sudah ada berbagai macam produk UMKM disiapkan untuk mendukung G20. Produk ini juga sudah dikurasi dan hasilnya luar biasa. Jadi kalau ada kemauan hasilnya akan terlihat dan sangat _extraordinary_. Momentum G20 ini jangan dibiarkan saja tapi untuk tingkatkan potensi UMKM,” ujar Wishnutama.

Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata menambahkan, proses kurasi yang dilaksanakan untuk 20 UKM tersebut dilaksanakan dengan baik dan terbuka. Dia pun berharap dengan adanya 269 side event G20 dan main event pada November 2022, UMKM dapat mengambil bagian.

“Ada 200 lebih event yang diselenggarakan dalam G20 ini dan setiap saat memerlukan produk. Hal ini tentu akan lebih baik kalau mengambil dari UKM,” kata Leo.(Jef)

MenKopUKM: Transisi Usaha Menuju Ekonomi Hijau Berikan Peluang Bisnis yang Besar

Jakarta :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan transisi usaha menuju ekonomi hijau dapat memberikan peluang bisnis yang besar dan juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

“Merujuk pada studi dari World Economic Forum 2020, di mana estimasi transisi ke ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai 10 triliun dolar AS, dan membuka 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Side Event G20 Indonesia bertajuk Green Economy and Sustainable Business yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) secara virtual, Rabu (22/6) malam.

Menteri Teten pun menyadari banyak bisnis yang biasanya enggan mengadopsi ekonomi hijau, karena dipandang sebagai masalah teknis yang rumit dengan biaya produksi yang tinggi.

Menurutnya hal tersebut sama sekali tidak benar, di mana menurut penelitian, penggunaan sumber daya yang lebih baik dalam industri dapat membantu penghematan secara keseluruhan lebih dari 600 miliar dolar AS per tahun di Eropa.

“Praktik ekonomi hijau harus diimplementasikan pada bisnis yang sudah ada maupun bisnis baru di berbagai sektor industri, mulai dari proses produksi, produk, hingga manajemen dalam bisnis itu sendiri, yang berarti juga akan membantu faktor keberlanjutan bisnis mereka,” kata Menteri Teten.

Dia pun menekankan bahwa beradaptasi dengan ekonomi hijau mungkin tampak menantang, tetapi hal ini memungkinkan, karena telah banyak UMKM lokal yang sudah mempraktikkan ekonomi hijau dengan nilai tradisional dan kearifan lokal.

Selain itu, lanjut Menteri Teten, beradaptasi dengan ekonomi hijau juga akan membuka pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha.

“Mengingat pentingnya UMKM dalam mendorong agenda ekonomi hijau, kami mendorong agar lebih banyak investasi untuk bisnis yang mengadopsi praktik tersebut. Karena tidak hanya akan memberikan pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan, ekonomi hijau akan membantu memajukan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah menjadi fokus kami,” katanya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan, KemenKopUKM, Siti Azizah mengatakan bahwa jalan menuju ekonomi hijau membutuhkan peran UKM untuk terlibat dalam perubahan. Pasalnya, UKM dikatakan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesja.

“Jika kita ingin mempercepat kemajuan SDGs, kita harus memperkuat kolaborasi dan keterlibatan dengan banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, LSM, dan lembaga penelitian, serta kementerian dan lembaga lain untuk implementasi ekonomi hijau bagi UKM,” kata Siti Azizah.

Senada, B20 Indonesia Chair Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa keterlibatan UKM dalam ekonomi hijau memegang peranan penting dan membutuhkan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan.

“UKM harus terlibat dalam ekonomi hijau. Sejalan dengan apa yang bisa kita lakukan, kita harus memperhatikan kolaborasi dan rekomendasi kebijakan untuk UKM dalam penerapan ekonomi hijau, karena ini dapat memberikan profit yang tinggi bagi UKM,” ucap Shinta

Sebagai best practice dari penerapan ekonomi hijau dalam pengembangan usaha, Co-founder dan Chief Marketing Officer Octopus Indonesia Hamish Daud bercerita bahwa pihaknya membuat platform yang dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan.

Isu plastik dikatakan menjadi hal yang sangat penting saat ini, dan melalui platform Octopus Indonesia, pihaknya memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah dari mengumpulkan sampah plastik.

“Octopus memberikan pengertian kepada masyarakat bahayanya sampah plastik kepada lingkungan. Jadi kita buat hal yang sederhana dan semenarik mungkin,” kata Hamish.

Dalam praktiknya, Octopus Indonesia memberdayakan pengumpul sampah yang dinamakan pelestari untuk mengumpulkan sampah plastik melalui aplikasi. Nantinya, sampah yang dikumpulkan akan diserahkan kepada bank sampah atau check poin yang juga dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dan hasil sampah plastik tersebut akan didaur ulang.

“Saat ini, Octopus Indonesia sudah tersedia di Makassar, Bali, Bandung, dan Jakarta. Jadi kami ingin memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam kampanye tidak memakai plastik dan lebih mencintai lingkungan,” katanya.(Jef)

KemenKopUKM Dorong Wirausaha Perempuan Tingkatkan Kontribusi dalam Pemulihan Ekonomi

Yogyakarta:(Globalnews id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong wirausaha perempuan agar meningkatkan kontribusinya dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat memberikan opening remarks dalam acara G20 Empower 2nd Plenary Meeting: Women In SMEs As Drivers of Economic Growth, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (18/5), mengatakan kontribusi dan peran perempuan dalam kewirausahaan termasuk UMKM sampai saat ini tercatat sangat besar.

“Sekitar 64 persen dari 64 juta UMKM digerakkan oleh perempuan. Bahkan di Indonesia, UMKM berkontribusi terhadap 60 persen pendapatan nasional,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Oleh karena itu, kata Menteri Teten, KemenKopUKM memberikan dukungan penuh agar pelaku usaha perempuan ini terus meningkatkan kontribusinya. Terutama pascapandemi COVID-19, peran pelaku usaha perempuan juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

“Pandemi selama dua tahun terakhir, telah mengakibatkan kemunduran ekonomi dan mengubah perilaku belanja konsumen dan rantai pasokan global. Dampak pandemi ini dirasakan lebih parah oleh pelaku usaha kecil dan menengah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Di mana pelaku UMKM harus menghadapi kebangkrutan atau penurunan pendapatan,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM Teten Masduki menegaskan, tantangan baru yang juga dimunculkan pascapandemi adalah, peningkatan kesenjangan gender dalam partisipasi dan peluang ekonomi. Riset menunjukkan bahwa pandemi paling mempengaruhi pengusaha perempuan, dengan mencapai angka 76 persen, karena perempuan harus bekerja dari rumah.

Acara yang digelar secara hybrid ini turut dihadiri secara offline oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga), Co-Chairman G20 Empower Rinawati Prihatiningsih, dan Charwoman G20 Empower Yessie D Yosetya. Selain itu juga dihadiri secara online oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno.

MenKopUKM melanjutkan, peran pelaku usaha perempuan tidaklah bisa dipandang sebelah mata baik di Indonesia sendiri maupun di level global. UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan sekaligus merupakan bagian dari upaya mencapai kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi.

“Perempuan juga merupakan tulang punggung banyak ekonomi di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Di mana bisnis yang dimiliki oleh perempuan memiliki peran kunci dalam pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi. KemenKopUKM mendukung UKM perempuan terus berinvestasi dalam percepatan pemulihan ekonomi yang inklusif,” kata Menteri Teten.

Ia mengatakan, saat ini dunia tengah berupaya melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi dan sedang berjuang mengurangi dampak pandemi terhadap bisnis, maka pemulihan terhadap bisnis yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan juga menjadi sangat penting.

Selaras dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) dan deklarasi G20, G20 Empower sebagai aliansi antara swasta dan pemerintah dimaksudkan untuk membangun kesadaran yang lebih kuat, tentang produktivitas perempuan pascapandemi. Mendukung dan meningkatkan kolaborasi adalah pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya bentuk dukungan KemenKopUKM kepada usaha perempuan adalah, menyelenggarakan Seminar Pemberdayaan Wirausaha Perempuan Melalui Bisnis Inklusif, yang berlangsung pada Maret 2022 sebagai side event G20.

Kemudian juga mengadopsi tiga rekomendasi kebijakan berwawasan ke depan, yang dapat memperkuat komitmen aksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dalam membangun kembali produktivitas perempuan. Khususnya pada UKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan.

Rekomendasi pertama, Menteri Teten menegaskan pentingnya meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan investor untuk mendukung wirausaha perempuan. Kedua, mendorong kebijakan di bidang keuangan dan infrastruktur yang sensitif gender dan memberikan akses pendanaan dan legalitas.

Dan ketiga, meningkatkan program literasi digital keuangan bagi pengusaha perempuan untuk meningkatkan kesiapan investasi.

Menurut Menteri Teten, pemulihan yang berfokus pada perempuan sejalan dengan janji inklusi dan pertumbuhan berkelanjutan serta menghilangkan hambatan dalam proses pemberdayaan perempuan, terutama dalam kemajuan ekonomi dan keuangan.

“Dengan pandemi yang memperlebar kesenjangan gender dalam perekonomian, khususnya UMKM, penting untuk mengambil tindakan cepat agar kita dapat memastikan bahwa perempuan tidak tertinggal,” ucap Teten.

KemenKopUKM kata Menteri Teten, menyadari pentingnya peran pemberdayaan ekonomi perempuan terhadap masyarakat, keluarga dan perekonomian secara luas. Untuk itu, alasan ekonomi untuk mendukung UMKM perempuan sangatlah kuat.

“Saya berharap diskusi hari ini akan memberikan rekomendasi yang menyeluruh dan tepat dalam membangun kembali produktivitas perempuan pascapandemi. Sehingga Indonesia dan negara-negara G20 lainnya, dapat mengadopsi ke dalam kebijakan dan memperkuat kerja sama kontribusi UMKM perempuan dalam skala nasional dan global,” kata Teten.

*Dorongan Stakeholder*

Secara virtual, Menteri BUMN Erick Tohir menambahkan, sebanyak 49,5 persen masyarakat Indonesia merupakan kaum perempuan. Perempuan Indonesia juga memiliki kemampuan untuk membangun usaha, meski banyak tantangan yang dihadapi dalam bisnis maupun profesional. Mulai dari kesenjangan gender, puncak kepemiminan, pelecehan, hingga kekerasan dan diskriminasi.

“Untuk di Kementerian BUMN kami menjalankan program affirmation action dengan kepemimpinan perempuan sebanyak 15 persen. Saat ini targetnya kami tingkatkan hingga 20 persen di tahun 2022,” kata Erick.

Menteri Erick menyambut baik penyelenggaraan G20 Empower, sehingga ke depan diharapkan terjadi kerja sama antara pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya dalam memperjuangkan perempuan di dunia bisnis dan profesional.

Menparekraf Sandiaga turut mendukung peran perempuan dalam berusaha. Pandemi COVID-19 membuat sektor pariwisata terkena imbas yang sangat dalam. Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk bersama mendorong mulai tumbuhnya industri pariwisata terutama di 5 destinasi wisata super prioritas, sekaligus mengajak pelaku usaha turut ambil bagian dalam pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menekankan, perlunya dukungan dari berbagai pihak dalam mendorong kontribusi usaha perempuan dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Potensi ekonomi yang dibangun oleh perempuan,memberikan dampak signifikan bagi ekonomi Tanah Air juga dunia.

“Potensi perempuan harus terus berlangsung dan dimaksimalkan. Bukan hanya bagi ekonomi negara ini, tetapi untuk ketahanan ekonomi dunia. Seperti yang saat ini dilakukan dalam G20 Empower. Mendorong masyarakat juga untuk menghapus stigma dan stereotype bahwa perempuan hanya manusia kedua. Pemberadayaan perempuan mampu menginspirasi dunia,” katanya.

Sebagai penutup Co-Chairman G20 Empower Rinawati Prihatiningsih menyampaikan, dalam Presidensi G20 Indonesia ini, acara talkshow pemberdayaan perempuan adalah sebagai dorongan ekonomi. “Hal ini sesuai dengan target SDGs G20 dan visi G20, untuk meningkatkan produktivitas permepuan pasca pandemi,” katanya.(Jef)

MenkopUKM Teten Masduki: G20 Jadi Momentum Angkat Ekonomi UMKM

BALI(Globalnews.id)Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum untuk mengangkat ekonomi lokal dan pelaku UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan G20 jadi momen menarik bagi para pelaku UMKM.

Hal ini disampaikan dalam kunjungannya ke Art Center Bali, Denpasar, Bali. Kunjungan tersebut didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster dan Komisaris Telkomsel sekaligus Ketua Dewan Pengarah Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Wishnutama Kusubandio.

“Kunjungan ini ada kaitan dengan KTT G20 karena kita sudah melihat produk-produk UMKM dari Bali yang bisa untuk dipakai seragam panitia, souvenir dan lain sebagainya,” ujar Teten, Kamis (24/3/2022).

“Dan yang kita harapkan dari G20 ini, bisa mengangkat ekonomi lokal dan ekonomi UMKM,” lanjutnya.

Kemudian, selain itu Menteri Teten menyampaikan bahwa produk UMKM juga bisa melakukan promosi atau memperjualbelikan melalui media digital. Misalnya dengan membuat QR Code untuk mempermudah para tamu-tamu hotel yang ikut dalam kegiatan G20 tersebut.

“Jadi apabila membeli oleh-oleh dan makanan bisa melalui QR Code itu dan di Bali sudah ada tinggal melanjutkannya. Intinya G20 kita gunakan sebagai promosi UMKM,” ungkapnya.

Sementara itu, Wishnutama menambahkan bahwa G20 ini bisa dimanfaatkan untuk ekonomi lokal. Di mana Bali selama Pandemi Covid-19 mengalami kesusahan ekonominya.

“Maka itu tidak hanya pariwisatanya yang kita bangkitkan. Tapi produk-produk lokalnya juga kita bangkitkan ekonominya. Kita harapkan ini akan lebih baik dari sebelumnya,” tandas dia.(Jef)

MenkopUKM Teten Masduki: G20 Buka Peluang Peningkatan Wirausaha Perempuan Melalui Inklusi Bisnis


Jakarta:(Globalnews.id)- Presidensi Indonesia pada G20 dimanfaatkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam meningkatkan peran wirausaha perempuan di Indonesia melalui inklusi bisnis. Hal tersebut menjadi salah satu agenda Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya pemulihan ekonomi yang solid dan berkelanjutan.

“Memperhatikan cross-cutting isu perempuan, Kementerian Koperasi dan UKM berusaha meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan melalui kebijakan yang ramah gender, serta mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan”, kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam side event Seminar G20 bertemakan Empowering Women Entrepreneurs through Inclusive Business di Jakarta, Selasa (22/03/2022).

Menteri Teten juga menyebutkan, bahwa Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 60%, dengan 64% di antaranya adalah perempuan. Sehingga memberdayakan UMKM juga berarti memberdayakan perempuan.

“Peningkatan peran perempuan perlu didorong kedalam pengarusutamaan kebijakan terkait UMKM, di mana perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai pemain sekunder atau pelengkap, tetapi menjadi pemain inti dalam keberlangsungan UMKM”, ungkap Menteri Teten.

Dalam meningkatkan perannya, wirausaha perempuan sendiri membutuhkan dukungan dari pemerintah baik berupa akses pembiayaan, dukungan ekspor, pengembangan dan pelatihan bagi karyawan, peningkatan kualitas produk, hingga dukungan infrastruktur khususnya di area pedesaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengungkapkan peningkatan wirausaha perempuan juga menjadi salah satu agenda prioritas yang dimandatkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

“Perempuan memiliki peran yang strategis pada UMKM di Indonesia, di mana sebanyak 34% usaha menengah dijalankan oleh perempuan, bahkan 50,6% usaha kecil dan 52,9% usaha mikro juga dijalankan oleh perempuan”, ungkap Menteri Bintang.

Melalui “Recover Together, Recover Stronger” yang diangkat sebagai tema dalam G20 kali ini, Menteri Bintang berharap dapat melibatkan partisipasi perempuan secara penuh dalam pemulihan ekonomi global.

“Ketika perempuan telah diberdayakan dan anak-anak terlindungi dengan baik, maka kesejahteraan menjadi tidak terelakkan bagi kita semua”, pungkas Menteri Bintang.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah juga berharap melalui kesempatan ini, dapat tercipta kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi bersama bagi UMKM.

“kami berharap pada G20 kali ini dapat tercipta investor matchmarking, dukungan terhadap pelaku usaha perempuan maupun disabilitas, ecosystem mapping, serta katalog produk UKM pada sektor potensial”, jelas Siti Azizah.

Diketahui, dalam rangkaian side event G20 terdapat tiga sub tema yang berkaitan dengan UKM, antara lain peningkatan wirausaha perempuan, keterlibatan UKM secara aktif dalam green economy, serta akselerasi UKM di era digital.

Adapun, pada seminar yang menjadi awal dari rangkaian side event G20 ini, Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, W20, B20, dan berbagai stakeholder lainnya. Di mana terdapat lima pembicara dari berbagai komunitas dan asosiasi, antara lain Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), APINDO, ASYX, Angel Investment Network (ANGIN), serta organisasi internasional UNESCAP.(Jef)