Arsip Tag: wirausaha

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Wirausaha Perempuan Tingkatkan Kontribusi dalam Pemulihan Ekonomi

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong wirausaha perempuan agar meningkatkan kontribusinya dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat memberikan opening remarks dalam acara G20 Empower 2nd Plenary Meeting: Women In SMEs As Drivers of Economic Growth, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (18/5), mengatakan kontribusi dan peran perempuan dalam kewirausahaan termasuk UMKM sampai saat ini tercatat sangat besar.

“Sekitar 64 persen dari 64 juta UMKM digerakkan oleh perempuan. Bahkan di Indonesia, UMKM berkontribusi terhadap 60 persen pendapatan nasional,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Oleh karena itu, kata Menteri Teten, KemenKopUKM memberikan dukungan penuh agar pelaku usaha perempuan ini terus meningkatkan kontribusinya. Terutama pascapandemi COVID-19, peran pelaku usaha perempuan juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

“Pandemi selama dua tahun terakhir, telah mengakibatkan kemunduran ekonomi dan mengubah perilaku belanja konsumen dan rantai pasokan global. Dampak pandemi ini dirasakan lebih parah oleh pelaku usaha kecil dan menengah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Di mana pelaku UMKM harus menghadapi kebangkrutan atau penurunan pendapatan,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM Teten Masduki menegaskan, tantangan baru yang juga dimunculkan pascapandemi adalah, peningkatan kesenjangan gender dalam partisipasi dan peluang ekonomi. Riset menunjukkan bahwa pandemi paling mempengaruhi pengusaha perempuan, dengan mencapai angka 76 persen, karena perempuan harus bekerja dari rumah.

Acara yang digelar secara hybrid ini turut dihadiri secara offline oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga), Co-Chairman G20 Empower Rinawati Prihatiningsih, dan Charwoman G20 Empower Yessie D Yosetya. Selain itu juga dihadiri secara online oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno.

MenKopUKM melanjutkan, peran pelaku usaha perempuan tidaklah bisa dipandang sebelah mata baik di Indonesia sendiri maupun di level global. UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan sekaligus merupakan bagian dari upaya mencapai kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi.

“Perempuan juga merupakan tulang punggung banyak ekonomi di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Di mana bisnis yang dimiliki oleh perempuan memiliki peran kunci dalam pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi. KemenKopUKM mendukung UKM perempuan terus berinvestasi dalam percepatan pemulihan ekonomi yang inklusif,” kata Menteri Teten.

Ia mengatakan, saat ini dunia tengah berupaya melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi dan sedang berjuang mengurangi dampak pandemi terhadap bisnis, maka pemulihan terhadap bisnis yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan juga menjadi sangat penting.

Selaras dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) dan deklarasi G20, G20 Empower sebagai aliansi antara swasta dan pemerintah dimaksudkan untuk membangun kesadaran yang lebih kuat, tentang produktivitas perempuan pascapandemi. Mendukung dan meningkatkan kolaborasi adalah pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya bentuk dukungan KemenKopUKM kepada usaha perempuan adalah, menyelenggarakan Seminar Pemberdayaan Wirausaha Perempuan Melalui Bisnis Inklusif, yang berlangsung pada Maret 2022 sebagai side event G20.

Kemudian juga mengadopsi tiga rekomendasi kebijakan berwawasan ke depan, yang dapat memperkuat komitmen aksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dalam membangun kembali produktivitas perempuan. Khususnya pada UKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan.

Rekomendasi pertama, Menteri Teten menegaskan pentingnya meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan investor untuk mendukung wirausaha perempuan. Kedua, mendorong kebijakan di bidang keuangan dan infrastruktur yang sensitif gender dan memberikan akses pendanaan dan legalitas.

Dan ketiga, meningkatkan program literasi digital keuangan bagi pengusaha perempuan untuk meningkatkan kesiapan investasi.

Menurut Menteri Teten, pemulihan yang berfokus pada perempuan sejalan dengan janji inklusi dan pertumbuhan berkelanjutan serta menghilangkan hambatan dalam proses pemberdayaan perempuan, terutama dalam kemajuan ekonomi dan keuangan.

“Dengan pandemi yang memperlebar kesenjangan gender dalam perekonomian, khususnya UMKM, penting untuk mengambil tindakan cepat agar kita dapat memastikan bahwa perempuan tidak tertinggal,” ucap Teten.

KemenKopUKM kata Menteri Teten, menyadari pentingnya peran pemberdayaan ekonomi perempuan terhadap masyarakat, keluarga dan perekonomian secara luas. Untuk itu, alasan ekonomi untuk mendukung UMKM perempuan sangatlah kuat.

“Saya berharap diskusi hari ini akan memberikan rekomendasi yang menyeluruh dan tepat dalam membangun kembali produktivitas perempuan pascapandemi. Sehingga Indonesia dan negara-negara G20 lainnya, dapat mengadopsi ke dalam kebijakan dan memperkuat kerja sama kontribusi UMKM perempuan dalam skala nasional dan global,” kata Teten.

*Dorongan Stakeholder*

Secara virtual, Menteri BUMN Erick Tohir menambahkan, sebanyak 49,5 persen masyarakat Indonesia merupakan kaum perempuan. Perempuan Indonesia juga memiliki kemampuan untuk membangun usaha, meski banyak tantangan yang dihadapi dalam bisnis maupun profesional. Mulai dari kesenjangan gender, puncak kepemiminan, pelecehan, hingga kekerasan dan diskriminasi.

“Untuk di Kementerian BUMN kami menjalankan program affirmation action dengan kepemimpinan perempuan sebanyak 15 persen. Saat ini targetnya kami tingkatkan hingga 20 persen di tahun 2022,” kata Erick.

Menteri Erick menyambut baik penyelenggaraan G20 Empower, sehingga ke depan diharapkan terjadi kerja sama antara pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya dalam memperjuangkan perempuan di dunia bisnis dan profesional.

Menparekraf Sandiaga turut mendukung peran perempuan dalam berusaha. Pandemi COVID-19 membuat sektor pariwisata terkena imbas yang sangat dalam. Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk bersama mendorong mulai tumbuhnya industri pariwisata terutama di 5 destinasi wisata super prioritas, sekaligus mengajak pelaku usaha turut ambil bagian dalam pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menekankan, perlunya dukungan dari berbagai pihak dalam mendorong kontribusi usaha perempuan dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Potensi ekonomi yang dibangun oleh perempuan,memberikan dampak signifikan bagi ekonomi Tanah Air juga dunia.

“Potensi perempuan harus terus berlangsung dan dimaksimalkan. Bukan hanya bagi ekonomi negara ini, tetapi untuk ketahanan ekonomi dunia. Seperti yang saat ini dilakukan dalam G20 Empower. Mendorong masyarakat juga untuk menghapus stigma dan stereotype bahwa perempuan hanya manusia kedua. Pemberadayaan perempuan mampu menginspirasi dunia,” katanya.

Sebagai penutup Co-Chairman G20 Empower Rinawati Prihatiningsih menyampaikan, dalam Presidensi G20 Indonesia ini, acara talkshow pemberdayaan perempuan adalah sebagai dorongan ekonomi. “Hal ini sesuai dengan target SDGs G20 dan visi G20, untuk meningkatkan produktivitas permepuan pasca pandemi,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Forum Kewirausahaan Sosial Siap Dukung Percepatan 1 Juta Wirausaha Baru

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Forum Kewirausahaan Sosial (FKS) Jawa Tengah mendukung upaya pemerintah untuk mencetak 1 juta wirausaha baru di 2024. FKS Jawa Tengah yang berdiri sejak tahun 2017 ini telah tersebar di 18 kabupaten/kota diwilayah Jawa Tengah ini juga mendukung upaya pemerintah dalam setiap program yang memberikan dorongan dan kemajuan untuk para pelaku UMKM.

“Satu hal penting yang harus kita kembangkan adalah mengembangkan kewirausahaan di anak-anak muda, di generasi muda. Jadi bagaimana kita memecahkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan kewirausahaan, dengan memanfaatkan teknologi atau socio-technopreneur secara inovatif,” ungkap Ketua Umum FKS Jawa Tengah Kabul Subahid, Rabu (18/5).

Lebih lanjut, Kabul pun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kewirausahaan. Menurutnya ini menjadi terobosan untuk mempercepat pertumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia.

“Dengan adanya Perpres 2/2022 ini menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk bisa melakukan pengembangan kewirausahaan nasional sesuai dengan target,” tegasnya.

Kabul menilai, Perpres Nomor 2 Tahun 2022 memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM, di antaranya mencakup pendaftaran perizinan secara elektronik, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor, akses pembiayaan dan penjaminan, pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengutamaan dalam akses pasar digital (PaDi) BUMN.

“Kami Forum Kewirausahaan Sosial menyampaikan dukungan dan kesiapan untuk menjadi bagian dari program Kementerian Koperasi dan UMKM dalam rangka menyukseskan amanat Perpres 2/2022 tentang Kewirausahaan dan mewujudkan komitmen membangun 1 juta kewirausahaan di tanah air ini,” pungkas Kabul.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Dukung Target Penambahan Sejuta Wirausaha Baru Hingga 2024

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)–Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendukung dan siap turut serta mewujudkan target penambahan sejuta wirausaha baru sampai dua tahun ke depan atau hingga 2024.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, di Kantor KemenKopUKM, Kamis (12/5), mengatakan dukungan penuh akan diberikan kepada wadah penciptaan wirausaha baru yakni
Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang telah menargetkan penambahan jumlah wirausaha baru di Indonesia hingga sejuta orang dalam sekitar 2 tahun ke depan atau hingga 2024.

Sejumlah strategi diterapkan untuk mewujudkan target tersebut di antaranya dengan membagi kewenangan melalui rincian yakni sebanyak 600.000 wirausaha baru menjadi target kewenangan daerah, sementara sisanya sebesar 400.000 diberikan kewenangannya kepada 27 Kementerian/Lembaga (K/L).

Hal ini sebagaimana amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, yang juga merupakan pesan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan di tanah air.

Untuk itu digelar koordinasi pertama terkait Perpres kewirausahaan yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga dalam sebuah wadah bernama Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Tercatat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ditugaskan sebagai Ketua Utama, dengan Wakil Ketua Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua II Menparekraf Sandiaga Uno, dan Wakil Ketua III Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Target kami sangat terukur. Pertama dari rapat koordinasi ini kami ingin menaikkan jumlah wirausaha baik dari yang sudah ada atau baru. Total kami ingin menambah 1.000.000 wirausaha. Daerah sekitar 600.000 di bawah kementerian/lembaga 400.000 wirausaha,” kata Menteri Teten.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Staf Ahli Menteri bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, Dirjen Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo, dan Deputi bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Henky Hotma Parlindungan Manurung.

Selain itu, Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional juga memiliki target untuk menaikkan Global Enterpreneurship Index (GEI), dimana Indonesia menempati urutan ke 75 dari 137 negara dengan skor 26. “Kami ingin mendorong Indonesia naik ke urutan 60. Ini bagian dari upaya pemerintah menyiapkan Indonesia menjadi negara maju,” kata Menteri Teten.

Menurut MenKopUKM, semua lembaga dunia memprediksi Indonesia pada tahun 2045 menjadi 4 negara besar ekonomi dunia. Salah satu syaratnya yaitu harus menambah jumlah pengusaha minimal 4 persen. “Karena di negara maju rasionya sudah mencapai 12-14 persen. Kita siapkan ekosistem diperkuat bagi pengembangan kewirausahaan,” katanya.

Saat ini kata Menteri Teten, pihaknya sedang mengubah pendekatan mulai dari pendampingan terus-menerus, salah satunya lewat pendekatan inkubasi, yang diharapkan terhubung dengan akses pembiayaan dan akses pasar.

“Pembiayaan lewat KUR, serta perbankan dinaikkan hingga 30 persen untuk UMKM. Pemerintah juga mengalokasikan 40 persen untuk belanja produk UMKM, yang targetnya Rp500 triliun. Rencana melanjutkan untuk business matching ketiga, serta BUMN Pasar Digital (PaDi),” kata MenKopUKM.

Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, salah satu target ke fepan adalah peningkatan GEI, untuk itu perlu belajar kepada negara lain terkait bagaimana meningkatkan jumlah wirausaha. Itu sebabnya salah satu strategi yang harus diterapkan yakni konsultasi dan pembiayaan, seperti di negara maju, ada insentif serta kemudahan.

“Perizinan kita dampingi juga supaya lebih mudah jadi pengusaha terdaftar. Dari sisi anggaran cukup besar. Tercatat ada sekitar 209 kegiatan yang ada di 27 K/L,” kata Azizah.

Selain itu, peningkatan wirausaha mapan kategori yang sudah menjalankan usaha selama 24 bulan (2 tahun) juga disebutnya penting. Namun target sejuta wirausaha difokuskan bukan hanya wirausaha mapan tapi juga untuk wirausaha pemula. “Jadi ada masyarakat umum, naik ke wirausaha pemula dan wirausaha mapan siap untuk ekspor,” katanya.

Senada, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan Kementerian BUMN siap mendukung dan menciptakan wirausaha mapan. Pihaknya telah memetakan dukungan Kementerian BUMN dengan lima strategi.

Pertama pelatihan UMKM untuk mendorong naik kelas. Saat ini ada rumah BUMN di 34 Provinsi yang bisa difungsikan untuk tempat melatih calon wirausaha. Kedua, kementerian mendukung pembiayaan, baik dari dana kemitraan yang ada dan pembiayaan yang memang bisa diakses di lembaga keuangan yang disediakan BUMN baik bank dan non-bank, termasuk penyaluran KUR.

“Ketiga sebagai offtaker, kita siap menyerap produk UMKM. Kita siap sediakan akses pasar lebih luas baik melalui PaDi UMKM dan Sarinah. Keempat, kita kerja sama dengan kementerian lain mendukung tempat penyediaan usaha di infrastruktur strategis. Hal ini untuk menumbuhkan wirausaha mapan,” kata Loto.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Permudah Masyarakat yang Ingin Berwirausaha

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan bahwa saat ini, pihaknya telah memudahkan masyarakat untuk berwirausaha. Kemudahan ini dapat dilihat dari perizinan yang saat ini sudah tidak lagi sulit, bahkan untuk masyarakat yang ingin memulai usaha hanya membutuhkan satu izin saja melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro, KemenKopUKM, Rulli Nuryanto dalam acara Jakarta Escape Festival, Sabtu (26/3/2022)  kemarin.

“Pemerintah tentu mendukung segala upaya untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat termasuk UMKM dan koperasi melalui regulasi dan berbagai kebijakan dan program. Pemerintah juga mendorong  agar orang tidak kesulitan untuk berwirausaha. Inilah kemudahan yang diberikan pemerintah karena dulu itu untuk membuka usaha saja sulit sekali,” ungkap Rulli.

Lebih lanjut, Pemerintah juga mendorong pemberdayaan UMKM dan koperasi melalui pendekatan kluster sesuai potensi unggulan yang dimiliki wilayah atau daerah setempat melalui penyediaan factory sharing yang memudahkan para pelaku usaha untuk membuat produk secara secara bersama-sama. Ke depannya diharapkan juga para pelaku usaha mikro kecil yang memiliki produk sejenis bisa memiliki merk atau brand bersama sehingga bisa menjual dengan harga yang sama dan standar produk yang sama.

Selain itu, lanjut Rulli, Kementerian Koperasi dan UKM juga sedang me-redesign PLUT agar benar-benar bisa menjadi one stop services bagi para pelaku UMKM dan koperasi dalam rangka mengembangkan usaha atau meningkatkan kualitas produknya.

“Segala upaya tersebut juga dilengkapi dengan program pengembangan Inkubator melalui bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dengan dukungan pemerintah daerah.” tambah Rulli.

“Untuk mendapat informasi yang lebih lengkap mengenai program-program Kementerian Koperasi dan UKM masyarakat dan para pelaku UMKM dan koperasi dapat menghubungi deputi terkait atau melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter,” pungkasnya.(Jef)
 

koperasi dan ukm

Tingkatkan Rasio Kewirausahaan, KemenkopUKM Siapkan Berbagai Program Strategis

Tinggalkan komentar

Brebes:(Globalnews.id)- Demi mendorong peningkatan rasio kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) aktif menggelar sosialisasi ke berbagai wilayah di Indonesia. Tahun 2022 ini rasio kewirausahaan diharapkan bisa meningkat menjadi 3,75 persen. Sementara di tahun 2024 mendatang pemerintah berharap rasio kewirausahaan menjadi 3,95 persen.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini masih sangat rendah yaitu 3,47 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Di Singapura rasio wirausahanya sudah mencapai 8,76 persen, Thailand 4,26 persen dan Malaysiamencapai 4,74 persen.

Untuk mendorong peningkatan itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan seperti program pelatihan, dukungan akses pembiayaan yang murah hingga pendampingan untuk UMKM naik kelas. Dijelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh wirausaha pemula adalah keterbatasan modal usaha.

Oleh sebab itu pemerintah menyediakan akses dana murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga 3 persen. Sementara untuk koperasi tersedia pendanaan khusus dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Badan Layanan Umum di bawah koordinasi KemenkopUKM.

“Misal bapak ibu mencari pembiayaan untuk koperasi, kita di KemenkopUKM punya LPDB, mungkin banyak produk – produknya yang belum diketahui oleh bapak ibu. LPDB ini juga salah satu tujuannya untuk merangsang generasi muda membangun usaha melalui koperasi. Lalu ada juga pembiayaan yang murah dengan suku bunga hanya 3 persen seperti KUR, ini mungkin juga belum banyak diketahui bagaimana cara mengaksesnya” ujar Arif Rahman Hakim dalam sambutannya pada acara Forum Komunikasi Komunitas Pelaku Koperasi dan UKM di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (12/3/2022).

Terkait dengan KUR, Arif Rahman Hakim menyebutkan bahwa saat ini ada skema baru pemberian KUR. Untuk KUR Mikro plafonnya sudah dinaikkandari awalnya Rp50 juta menjadi Rp100 juta dengan tambahan subsidi bungamenjadi 3 persen tanpa agunan. Kemudian untuk plafon maksimal yang tadinya Rp500juta menjadi Rp20 miliar. Dengan kemudahan dan porsi yang diperbesar ini diharapkan akan semakin mendorong pelaku usaha lebih produktif sehingga produknya bisa lebih berdaya saing.

“Program untuk mendorong wirausaha mandiri itu juga sedang didorong oleh KemenkopUKM. Bahkan saat ini hampir semua Kementerian dan Lembaga juga punya program kewirausahaan. Nah ini yang perlu diketahui oleh pelaku usaha agar bisa memanfaatkan program-program yang sudah disiapkan pemerintah. Kami di Kementerian saat ini ada Deputi khusus yang membidangi Kewirausahaan,” pungkas Arif Rahman Hakim.

Di tempat yang sama Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Brebes, Azizar, mengapresiasi berbagai program yang telah disiapkan pemerintah untuk mendorong peningkatan wirausaha di Indonesia. Dijelaskan bahwa untuk mencapai target penambahan wirausaha baru hingga 1,5 juta tidak mudah. Dibutuhkan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan asosiasi seperti HIPMI.

“Tadi dijelaskan bahwa di KemenkopUKM ada bidang khusus wirausahawan, nah sebenarnya bidang kewirausahaan itu paling tepat menggandeng HIMPI karena memang HIPMI itu isinya adalah para pengusaha, dan semangat pengusaha muda di HIPMI itu luar biasa,” ucap Azizar.

Azizar berharap berbagai program pemerintah untuk mencetak wirausaha di daerah kerap berakhir sia-sia karena program – program pelatihan yang dilaksanakan sering tidak dibarengi dengan rencana aksi lanjutan. Padahal untuk mencetak wirausaha dibutuhkan pendampingan berkelanjutan yang tidak cukup hanya dengan acara seremonial semata.

“Kami di HIPMI berharap agar jangan berhenti pada seremonial saja. Jadi sinergitas antara HIPMI, Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Brebes dan KemenkopUKM ini kedepan bisa benar-benar bisa memberi manfaat yang positif terutama untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes,”,pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Teken MoU Dengan PBNU, MenKopUKM Ingin Cetak Wirausaha Baru Lewat Pesantren

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen mencetak wirausaha baru yang datang dari lingkungan pesantren. Di mana pesantren memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung perekonomian negara, terutama melalui pengembangan kewirausahaan para santrinya.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara KemenKopUKM bersama PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), terkait peningkatan dan pemberdayaan ekonomi umat di kalangan santri. Kesepakatan tersebut sekaligus dalam perayaan Harlah NU Ke-99 yang digelar di Pondok Pesantren Syaichona Cholil Bangkalan, Madura, Kamis (17/2) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki hadir bersama Menteri BUMN Erick Thohir, serta Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Menteri Teten mengatakan, MoU tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Di mana rasio kewirausahaan ditarget tumbuh 3,95 persen pada 2024. Sementara di negara maju, rasio kewirausahaan sudah mencapai 10-14 persen.

“Saya diingatkan oleh Gus Yahya, bahwa MoU ini jangan cuma asal teken saja, tapi harus ada bukti. PBNU bilang menargetkan mampu mencetak 10.000 wirausaha baru, justru saya bilang ini sedikit. Jumlah santri yang tersebar di seluruh Indonesia saya rasa, kita bersama bisa mencetak jumlahnya lebih dari itu,” ucap MenKopUKM.

Ia mengatakan, penciptaan wirausaha baru tersebut, akan dilakukan melalui pendekatan inkubasi yang programnya sudah ada di KemenKopUKM. Tinggal nanti pembiayaannya bisa disinergikan dengan Kementerian BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir.

“Selain itu ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang jumlahnya kita terus tambah. Perbankan pun diminta menaikkan pembiayaannya ke UMKM hingga 30 persen di tahun 2024. Bahkan KemenKopUKM juga ada LPDB-KUMKM yang bisa membantu pembiayaan dana bergulir lewat koperasi,” ujar Menteri Teten.

KemenKopUKM lanjut dia, diberikan tugas untuk mengembangkan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren). Di mana saat ini pihaknya telah melakukan piloting di Koppontren Al-Ittifaq (Jawa Barat), sebagai salah satu koperasi sektor riil di sektor pangan yang terhubung dengan modern market.

“Kebutuhan pasokan hingga 56 ton, namun yang baru bisa dipenuhi baru 6 ton. Koppontren ini akan menjadi distributor dari pesantren lainnya tak hanya di Jabar.  Selain itu ada juga Ponpes Sunan Drajat di Lamongan (Jatim, memiliki koperasi yang menghubungkan 17 ponpes lainnya di Jatim sebagai contoh jaringan ritel modern,” sebut Menteri Teten.

Menurut hasil pemetaan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pada tahun 2020 dan 2021 terdapat 90,48 persen dari 11.868 pesantren sudah memiliki unit usaha. Bahkan sebanyak 2,58 persen pesantren memiliki 3-5 jenis usaha.

“Sinergi dan kolaborasi bisa kita bangun dengan kuat, maka akan mendatangkan dampak yang besar bagi pembangunan perekonomian di Indonesia. Termasuk yang datang dari lingkungan pesantren,” ujar Teten.

Tahun 2022 ini, sambung MenKopUKM, kementerian ingin mewujudkan Pemulihan Transformatif pada UMKM dan Koperasi. Yaitu, pemulihan yang tidak sekadar tumbuh kembali seperti kondisi sebelum pandemi, tetapi sekaligus menyiapkan UMKM dan koperasi lebih siap menghadapi krisis ataupun perubahan lingkungan di masa-masa akan datang.

“Ke depan KemenKopUKM akan menyasar langsung pelaku UMKM dan koperasi anak muda, perempuan, dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan. Tentunya keterlibatan santri-santri muda dan alumni pesantren sangat kami harapkan,” imbaunya.

Senada, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, pihaknya siap mendorong terciptanya wirausaha baru. BUMN dalam hal ini diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengintervensi menuntaskan kesenjangan sosial. Di mana salah satu upayanya dengan memperkuat ekonomi umat, yakni dari pesantren.

“Indonesia ini masyarakat muslimnya terbesar, tapi kita tidak masuk 10 bahkan 5 besar industri halalnya. Untuk itu kami mendorong PBNU menjadi mercusuar kebangkitan ekonomi dengan kerja sama BUMN dan PBNU,” kata Erick.

Sebagai langkah awal, BUMN dan pesantren di bawah NU, mempersiapkan untuk penyediaan komoditas pangan dari pesantren. “Mengingat saat ini kita tahu ada gonjang ganjing soal stabilitas harga pangan. Kami di BUMN punya banyak sektor usaha di pangan sehingga ini sangat bisa disinergikan,” tambah Erick.

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berharap, kerja sama tak hanya mendorong peningkatan kualitas SDM, tapi juga membangun kemandirian ekonomi pondok pesantren. “Semoga MoU dengan KemenKopUKM membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi umat, serta bangsa dan negara,” pungkasnya. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng 5 Perguruan Tinggi Cetak Entrepreneur Baru

Tinggalkan komentar

Depok:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Lambung Mangkurat agar dapat menciptakan entrepreneur baru yang dapat memperkuat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini di antaranya meliputi pendidikan dan pelatihan, pendampingan, pemagangan dan pengembangan di bidang UMKM dan kewirausahaan. Riset, penelitian, inovasi,  dan hilirisasi riset serta pertukaran dan pengolahan data dan/atau informasi. Pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan Kuliah Kerja Nyata Tematik. Terakhir ialah penyediaan kurikulum di bidang perkoperasian, UMKM, dan kewirausahaan.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa saat ini Indonesia perlu menyiapkan entrepreneur muda yang memiliki pendidikan tinggi dan berasal dari inkubasi dari universitas.

“Karena dalam persaingan global, kita harus siapkan UMKM masa depan yang berasal dari enterpreneur muda yang siap bertarung dan berkompetisi. Karena kalau produk UMKM saat ini nggak punya daya saing dan inovasinya rendah, ya kalah,” ungkapnya dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Koperasi dan UKM dengan 5 Perguruan Tinggi tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Depok, Rabu (19/1).

Lebih lanjut, saat ini menurut Teten persentase entrepreneur di Indonesia masih mencatatkan angka yang rendah, atau hanya mencapai 3,47%. Maka dari itu, inkubator yang dimulai dari perguruan tinggi menjadi jawaban untuk mencetak entrepreneur muda yang berdaya saing di pasar global.

Dia menegaskan, inkubasi yang dilakukan juga harus memasuki tahap seleksi yang ketat. Pasalnya, inkubasi yang dilakukan di perguruan tinggi ini bertujuan untuk melahirkan bisnis yang inovatif dan unggul.

Ke depan, Teten menekankan bahwa KemenKopUKM juga tengah membidik modal ventura masuk ke UMKM. Menurutnya, modal ventura ini selain menyuntik pembiayaan tapi juga dapat memperbaiki manajemen UMKM nantinya. Maka dari itu, inkubator dan modal ventura ini dapat berkolaborasi ke depannya.

“Bank Dunia sudah ingatkan Indonesia agar menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas untuk kelas menengah. Makanya penting universitas siapkan mahasiswanya jadi entrepreneur. Mudah-mudahan kita bisa perkuat struktur ekonomi kita dengan wirausaha baru yang kompetitif. Kita sedang siapkan Perpres kewirausahaan agar punya arahan yang jelas untuk mengembangkan ini,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan bahwa melalui inkubasi, pihaknya telah berhasil mencetak 119 wirausaha berbasis start up yang bekerja di sektor IoT, kesehatan, fintech, perikanan, busana tradisional, kuliner, dan lainnya.

“Kami berkomitmen membangun wirausaha di Indonesia. Kami mendorong dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan bersama mitra industri, pemerintah dan komunitas. Dosen dan mahasiswa didorong punya pengalaman bekerja di industri yang sesuai keahliannya sehingga dapat berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan negara,” ujar Ari.

Sementara itu, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin menambahkan bahwa saat ini transformasi di perguruan tinggi bukan hanya teaching dan research saja, tapi juga mampu menjadi inkubator. Maka dari itu, perguruan tinggi harus melibatkan dosen serta mahasiswa untuk berkontribusi kepada masyarakat.

“Kami sambut baik nota kesepahaman ini dan saya harap ada tindak lanjut yang intens untuk memperkuat proses bisnis dengan UMKM di Sumatera Utara,” ucap Muryanto.

Lebih lanjut, Rektor Universitas Andalas Yuliandri menegaskan bahwa pihaknya telah melakulan inkubasi terhadap 30 pelaku UMKM berbasis kelapa sawit, 31 start up, 4 industri kecil berbasis bahan alam, dan lainnya. Dia pun menegaskan bahwa pihaknya siap untuk berkolaborasi bersama KemenKopUKM dalam mengembangkan wirausaha muda dan melahirkan UMKM masa depan.(Jef)

koperasi dan ukm

Menteri Teten Siapkan Ekosistem Sehat Bagi Pengembangan Kewirausahaan Sosial

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM tengah menyiapkan ekosistem yang sehat untuk mendukung tumbuh kembang kewirausahaan sosial dan ekonomi hijau untuk dunia yang lebih baik. Tujuannya, agar lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan sosial ke depan.

Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Seminar Nasional FISIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya bertema Social Enterpreneurship Pasca Pandemi Covid-19, secara daring, Jumat (24/12).

Diantaranya, melalui Perpres Kewirausahaan yang tinggal menunggu penetapan. Kemudian, penyediaan akses pembiayaan inklusif, serta fasilitasi pelatihan dan pemasaran usaha. “Juga, penyiapan koperasi moderen sebagai lembaga yang tangguh dan adapatif,” ucap Teten.

Bagi Teten, sebenarnya, prinsip kewirausahaan sosial telah lama dijalankan. Yakni, ada dalam diri koperasi. “Di koperasi, kita tidak hanya menjalankan ekonomi, tapi harus menjalankan misi sosial demi kesejahteraan anggota,” jelas MenKopUKM.

Bahkan, lebih dari itu, melalui koperasi, akan memiliki posisi tawar yang kuat, terhubung hulu hilir, dan mudah mendapatkan akses pembiayaan.

Teten menambahkan, bisnis sosial amatlah berbeda dengan lembaga amal. Bisnis sosial mengemban misi sosial, namun mampu mandiri. “Ada begitu banyak cara dalam menjalankan bisnis sosial,” imbuh Teten.

Misalnya, pertama, memproduksi dan menjual produk makanan bergizi tinggi dengan harga murah dengan target orang miskin dan anak-anak kurang mampu.

Kedua, pengembangan sistem energi terbarukan dan dijual dengan harga terjangkau pada masyarakat terpencil yang kesulitan akses energi.

Ketiga, mendaur ulang sampah, limbah, dan produk buangan lain. “Jika tidak diolah akan menghasilkan polusi bagi si miskin atau berdampak lingkungan,” ujar MenKopUKM.

Oleh karena itu, MenKopUKM pun menekankan bahwa pengembangan dan potensi kewirausahaan sosial di Indonesia amatlah besar. Simak saja, Indonesia menjadi negara dengan peringkat 9 dari 44 negara yang paling mendukung pengembangan social entrepreneurship.

Sektor wirausaha sosial yang dijalankan, antara lain sektor industri kreatif (22%), pertanian dan perikanan (16%), dan pendidikan (15%). “Masa depan Indonesia ada di tangan pemuda yang akan memajukan ekonomi yang berdampak sosial,” pungkas MenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM Teten Masduki :Jumlah Kewirausahaan Perempuan Perlu Ditingkatkan

Tinggalkan komentar

Surabaya:(Globalnews.id)-Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menargetkan jumlah kewirausahaan perempuan dalam ekosistem ekonomi Indonesia terus meningkat.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2021, sebanyak 64,5 persen dari total UMKM dikelola oleh kaum perempuan. Kemudian riset dari Sasakawa Peace Foundation & Dalberg juga mencatat, persentase wirausaha perempuan di Indonesia cukup tinggi, yaitu 21 persen.

“Ini potensi kekuatan ekonomi perempuan yang harus kita dorong bersama, karena ternyata sektor usaha mikro ini banyak digeluti oleh kaum perempuan,” ucap Menteri Teten saat memberikan keynote speaker sekaligus launching Uprintis Indonesia (UMKM Perempuan Perintis Indonesia), bersama Founder dan CEO Uprintis Novita Hardini Mochammad, Kepala Dinas KUKM Jawa Timur Andromeda Qomariah di Ciputra World, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/12/2021). Turut mendampingi Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya dan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.

Teten mengatakan, terciptanya wirausaha perempuan yang lebih besar, sejalan dengan target pemerintah yang ingin melahirkan entrepreneur baru. Perlu diketahui, upaya peningkatan jumlah entrepreneur terus dilakukan. Mengingat saat ini jumlah kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,4 persen. Minimal untuk menjadi negara maju, tingkat kewirausahaan harus mencapai 4 persen.

“Kita sedang mempersiapkan kewirausahaan berdasarkan inkubasi, yang bisa melahirkan entrepreneur khususnya perempuan. Pemberdayaan ekonomi dunia itu sekarang pusatnya perempuan. Untuk itu, target kita bagaimana melahirkan entrepreneur sejati yang punya daya juang tinggi serta menciptakan peluang-peluang usaha,” jelas Teten.

Namun ia melihat, belum sepenuhnya UMKM perempuan memiliki akses ke ekosistem pembiayaan dan digital. Padahal dengan terhubung di ekosistem pembiayaan dan digital, akan mampu menunjang keberlangsungan usaha dan peningkatan bisnis UMKM, terlebih di masa pandemi ini.

MenKopUKM menyatakan, pemerintah khususnya KemenKopUKM terus berupaya hadir bagi UMKM dan Koperasi melalui kebijakan dan program strategisnya. Kebijakan untuk membangun ekosistem kewirausahaan tengah diselesaikan. Sementara untuk akses dan pemasaran produk UMKM, ada kebijakan optimalisasi belanja pemerintah dalam pengadaan barang/jasa KUMKM serta alokasi 30 persen area publik untuk promosi Produk UMKM.

“Di era disrupsi saat ini, pelaku UMKM dituntut untuk memiliki business mindset dan jiwa kompetitif yang kuat dengan daya inovasi, serta kreativitas beradaptasi dan bertransformasi agar mampu bertahan dan berkelanjutan,” ujar Menteri Teten.

Selanjutnya, program riil bagi pemberdayaan ekonomi juga telah dilakukan untuk memperkuat proses bisnis dan perluasan akses UMKM kepada sumber daya produktif seperti fasilitasi pendampingan akses legalitas usaha dan sertifikasi UMKM (NIB, sertifikat Halal, pendaftaran Hak Merek, penyuluhan keamanan pangan, Izin Edar Merek Dagang (MD) bagi kategori produk high risk, S-PIRT).

Selain itu juga fasilitasi akses pembiayaan KUMKM melalui KUR dan LPDB-KUMKM, fasilitasi promosi dan perluasan akses UMKM (pameran dalam dan luar negeri, bussiness matching), pelatihan vokasi dan berbasis kompetensi, serta pendampingan, dan digitalisasi UMKM/onboarding (PaDI, e- Catalog, Siren.id; e-learning KUMKM,

*Peluang Dan Tantangan*

Founder dan CEO Uprintis Novita Hardini Mochammad menuturkan, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM khususnya perempuan. Pertama terkait sumber daya dan isu pendanaan yang masih menjadi kendala. Kedua, ketersediaan pengetahuan peluang lintas batas di berbagai daerah. Ketiga, perempuan di beberapa daerah ternyata banyak yang belum siap untuk ekonomi dan digital masa depan. Keempat, masih sedikitnya peluang bagi perempuan dalam hal kepemimpinan serta kelima, masih adanya ancaman kekerasan di tempat kerja.

“Saat ini, sekitar 58 persen pekerja perempuan berada di sektor informal ekonomi yang tidak terlindungi. Untuk itu Uprintis hadir mendampingi dan menyediakan infrastruktur ketahanan bisnis perempuan, serta membangun kemampuan partisipasi bagi kaum perempuan,” ungkap Novita.

Dari catatannya, usaha ekspor yag dipimpin perempuan 3-5 kali lebih produktif dibanding usaha ekspor yang pimpin laki-laki. “Maka jika didampingi dengan baik, kaum perempuan bisa menjadi investasi pada kemajuan Indonesia secara global,” yakin Novita.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas KUKM Jatim Andromeda Qomariah menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak, dalam mewujudkan entrepreneurship khususnya women entrepreneurship tetap hebat di mana pun berada.

“Dari sisi proposi perempuan dan laki-laki pada tingkat profitabilitas koperasi dan UKM Jatim, banyak didukung oleh usaha perempuan melalui koperasi wanita maupun women entrepreneurship. Ini sangat luar biasa sehingga menjadi aset bagi Provinsi Jatim,” ucap Andromeda.

Ditambah, jenis produk yang paling diminati baik di pasar domestik maupun internasional adalan makanan dan minuman. “Ini masih menjadi peluang pasar yang besar bagi wirausaha perempuan untuk dikembangkan,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

Berdayakan Masyarakat, KemenkopUKM Teken MoU Dengan UNPAR

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kolaborasi dengan Universitas Katolik Parahyangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim pun telah menandatangani MoU dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian terhadap Masyarakat dengan Rektor UNPAR Mangadar Situmorang.

Turut hadir dalam acara itu, Kepala Divisi UMKM Bank BJB Denny M Biskat, serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Katolik Parahyangan Harimanto Suryanugraha.

SesKemenkopUKM Arif Rahman Hakim berharap lewat kerja sama itu, sinergi antara pemerintah dengan akademisi dan mahasiswa bisa berjalan efektif dalam mencapai peningkatan rasio kewirausahaan, khususnya di kalangan milenial, serta menyiapkan generasi muda untuk pembangunan ekonomi negeri.

“Karena kita punya 64 juta UMKM tetapi rasio kewirausahaan hanya 3,47% atau tergolong rendah jika dibandingkan negara lain,” ucap Arif di Bandung, Selasa (21/12).

SesKemenkopUKM meyakini peluang pengembangan wirausaha ke depan ada di tangan anak muda. Merujuk pada Sensus Penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 lalu, sebanyak 64,69% atau 173,48 juta populasi di inndonesia merupakan generasi milenial, generasi Z, dan generasi alpha. Di sisi lain, Research Institute SMERU mencatat 73% pemuda Indonesia punya minat untuk menjadi wirausaha.

Arif mengatakan bahwa untuk memulai menjadi wirausaha, harus dilakukan by design. Artinya, harus ada pelatihan secara berkelanjutan. Belajar dari Amerika Serikat, pelatihan atau peningkatan SDM itu wajib dilakukan oleh ahlinya, bukan pekerja sambilan.

“Pemateri juga harusnya dilakukan oleh pelaku usaha langsung atau praktisi, seperti lawyer, ahli marketing dari perusahaan, dan lain-lain,” lanjut SesKemenkopUKM.

Selain itu dalam rangka mendukung ekosistem dan iklim usaha yang kondusif, SesKemenkopUKM menegaskan pihaknya siap menjalin kolaborasi lain dengan berbagai pihak, baik itu asosiasi, kementerian/lembaga atau instansi pemerintah, swasta, komunitas, ataupun institusi pendidikan.

“Saya harapkan kerja sama ini bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi kaum muda dan menyiapkan kalangan pemuda kita sebagai agen perubahan,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Katolik Parahyangan Mangadar Situmorang berharap sinergi dengan KemenkopUKM dapat mewujudkan tujuan UNPAR agar menjadi rujukan dan atau referensi dalam upaya perhatian dan pengembangan masyarakat kecil dan termarginalisasi.

Harapan agar UNPAR menjadi pusat dalam upaya pengembangan masyarakat kecil itu juga termasuk pada kalangan koperasi dan UMKM (KUMKM) yang selama ini masih dianggap sepele namun sebetulnya punya pengaruh besar terhadap perekonomian, baik nasional maupun global.

“Dalam struktur ekonomi kita secara nasional atau global, peran mereka (UMKM) amat sangat penting, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka sangat renta oleh berbagai perubahan sistem ekonomi maupun juga peraturan-peraturan dan standard global,” kata Mangadar.

Mangadar pun melayangkan apresiasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM atas kesediannya menjalin kerja sama strategis dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas KUMKM sebagai bagian pengabdian terhadap masyarakat kelas bawah.

“Sekali lagi, semoga tujuan UNPAR bisa tercapai dan cita-cita kita  bersama untuk meningkatkan kewirausahaan yang sudah disampaikan Pak SesKemenkopUKM bisa terwujud,” tutupnya. (Jef)