Semua tulisan dari globalnewsid

KemenKopUKM Sediakan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Jakarta – Wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membuat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) mengalami berbagai permasalahan usaha. Diantaranya, penurunan volume usaha, hingga melemahnya kolektibilitas pinjaman.

“Bahkan, penutupan tempat usaha menjadi hal yang dialami PUMK di masa pandemi yang mengakibatkan mereka terjerat masalah hukum, seperti masalah kredit macet, utang piutang, wanprestasi, hingga masalah ketenagakerjaan dengan karyawan dan sebagainya,” ungkap Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara Rapat Koordinasi Penyediaan Layanan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, secara daring, Senin (8/11).
 
Arif mengakui, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, PUMK masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari konsultan profesional, baik konsultan usaha maupun konsultan hukum.

Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tertera pada Pasal 48 hingga Pasal 52 tentang penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun program kegiatan fasilitasi hukum untuk membantu PUMK menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

“Sehingga, UMK dapat terus menjalankan usahanya dan berkembang dengan baik,” tandas Arif.
 
Rinciannya, Pasal 48 menegaskan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMK, Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum diberikan secara gratis.
 
Pasal 49 berisi persyaratan mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum yaitu pelaku UMK dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, memiliki NIB, serta menyerahkan dokumen berkaitan dengan perkara.
 
Sementara Pasal 50 menegaskan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada pelaku UMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain. “Tata cara dan besaran pembiayaan layanan ditetapkan oleh Menteri,” imbuh Arif.

Sedangkan Pasal 51 menyebutkan bahwa dalam memberikan bantuan dan layanan pendampingan hukum, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan beberapa hal. Pertama, melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMK.

Kedua, membuka informasi kepada pelaku UMK mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum. Ketiga, meningkatkan literasi hukum;

Keempat, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

“Kelima, melakukan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan atau organisasi profesi hukum,” jelas SesKemenKopUKM.
 
Berikutnya, Pasal 52 memaparkan pelaksanaan layanan bantuan dan pendampingan hukum dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang membidangi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kewenangan.

Dimana hasil pelaksanaan layanan bantuan dan pendampingan hukum dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. “Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan evaluasi paling sedikit satu kali dalam setahun,” tukas Arif.
 
Arif menambahkan, program layanan bantuan dan pendampingan hukum ini secara khusus ditangani Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha yang dibentuk di bawah Deputi Bidang Usaha Mikro, sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Tujuannya, lanjut SesKemenKopUKM, agar fokus membantu pelaku UMK mengatasi permasalahan hukum. “Hal ini merupakan salah satu bentuk keseriusan kami dalam membantu pelaku UMK untuk mendapat kemudahan dengan dibentuknya struktur satuan kerja sesuai dengan amanat PP Nomor 7 Tahun 2021,” papar Arif.

Arif berharap, agar amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 dapat secara massive terealisasi di Indonesia secara merata, dari setiap Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar mulai menyiapkan organisasi bantuan hukum KUMKM pada struktur satuan kerja perangkat di daerah masing-masing. Sehingga, kemudahan pelaku usaha mikro dan kecil dalam mencari perlindungan hukum dapat tercipta.
 
Layanan Terpadu Satu Pintu
 
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 pasal 48 ayat (1) mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum (LBPH) bagi usaha mikro dan kecil.

“Untuk itu, kami telah membentuk program layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil yang disingkat LBPH-PUMK,” kata Eddy.

LBPH-PUMK sejak Juni 2021 telah melakukan layanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di lantai dasar Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain melakukan layanan hukum di PTSP, tahun ini juga telah dilakukan beberapa kegiatan. Diantaranya, penyuluhan hukum tentang hak merek dan perjanjian/kontrak kepada 50 orang pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di 10 lokasi. “Yakni, Denpasar, Yogyakarya, Tuban, Magelang, Semarang, Pekalongan, Tasikmalaya, Serang, Medan, dan Banjarmasin,” ujar Eddy.

Kegiatan lainnya adalah bantuan dan pendampingan hukum kepada 10 UMK yang bermasalah hukum di Bali, Jawa Timur, DIY, dan Jakarta.

Eddy berharap, sesuai amanat PP 7 Tahun 2021, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat segera membentuk layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana yang sudah dibentuk di Kementerian Koperasi dan UKM. “Agar UMK yang memerlukan layanan hukum dapat diberikan dan terlayani,” pungkas Eddy.(Jef)

Proyek KRTA Hadirkan Produk Fesyen Modern Dari Kain Tradisional Indonesia


Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM melalui Smesco Indonesia bekerjasama dengan LAKON Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Indonesia (BI), meluncurkan proyek KRTA untuk menghadirkan produk fesyen modern yang berasal dari bahan baku wastra atau kain tradisional.

Produk ini diharapkan dapat menjadi pakaian Indonesia yang baru dan akan digunakan oleh masyarakat. Semua ini akan dihadirkan dalam “Pagelaran Bertajuk Aradhana” yang akan berlangsung pada 11 November 2021 pukul 19.30 WIB.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa proyek KRTA merupakan sebuah ikhtiar dalam menemukan interpretasi baru atas pakaian yang merepresentasikan keragaman Indonesia.

“Saya menyambut baik inisiatif bersama ini hasil kolaborasi apik dari SMESCO Indonesia dengan LAKON Indonesia, serta didukung penuh oleh Bank Rakyat Indonesia, dan peran Bank Indonesia, dalam menghadirkan Pergelaran Aradhana,” ungkapnya dalam Peluncuran Proyek KRTA di Smesco Indonesia, Pancoran, Jakarta, Senin (8/11).

Teten menambahkan bahwa hadirnya proyek KRTA merupakan salah satu bentuk eksplorasi future fashion, elaborasi desain dengan kearifan lokal dan sentuhan kontemporer.

Menurutnya, penggunaan bahan baku lokal berkualiatas yang ramah lingkungan, sampai dengan model bisnis pengembangannya yang sudah disiapkan, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang optimal, bagi para pelaku UMKM lokal.

“Proyek KRTA dirancang agar outputnya, dapat menjadi alternatif referensi desain pakaian nasional modern dan inklusif yang dapat diadopsi semua UMKM fashion di seluruh Indonesia, serta hasil akhirnya menjadi kebanggaan kita, untuk dikenakan di berbagai momentum resmi, agenda nasional,” kata Teten.

“Semoga inisiatif baik ini, dapat melahirkan, beragam potensi kolaborasi, yang pada akhirnya menghadirkan dampak besar, bagi masyarakat luas, khususnya UMKM fashion tanah air. UMKM Bangkit Indonesia Maju,” lanjutnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata mengatakan, proyek KRTA merupakan bagian dari Smesco LABO yang merupakan inisiatif Smesco untuk menghadirkan UMKM masa depan.

Smesco LABO memiliki 4 pilar yang akan dikembangkan untuk menjadi UMKM masa depan yakni sektor makanan, kriya, fesyen dan otomotif.

“Jadi kita akan perkuat Research and Development (R&D) UMKM ini agar mereka dapat mengadopsi dan mempermudah usaha mereka ke depannya,” tegas Leo.

Dia berharap, Smesco LABO dapat menghadirkan gerbong baru bagi UMKM untuk mengembangkan diri dalam hal modernisasi dan penggunaan digital.

“Dari siluet yang akan dihadirkan di Pagelaran Aradhana semoga bisa diterima masyarakat untuk jadi pakaian Indonesia yang baru dan dipakai sebagai indentitas bersama. Akan timbul peluang ekonomi untuk UMKM dan penunjangnya,” tuturnya.

Founder LAKON Indonesia Thresia Mareta menambahkan bahwa pihaknya ingin membagikan ilmu kepada UMKM agar mereka dapat naik kelas dan memiliki mata pencaharian yang panjang di masa depan.

LAKON Indonesia, lanjutnya, melakukan riset pengambangan pola sampai dengan membuat contoh produk yang akan menjadi baham pelatihan dan pembinaan untuk UMKM nantinya.

“Kami pelajari pakaian tradisional Indonesia dari ujung barat ke timur. Kita buat siluet baru dan kita buat pola sederhana untuk UMKM di berbagai daerah. Dengan pola yang sangat sederhana ini akan membantu mereka di masa depan. Kami buat siluet juga sebagai panduan supaya kami memberikan ruang kreatifitas masing-masih daerah untuk ekplorasi kain mereka. Dari situ kami buat contoh siluet pakaian jadi yang diterapkan di berbagai kain tradisional jadinya seperti apa,” ucap Thresia.

Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) Yunita Resmi Sari menambahkan bahwa pihaknya melibatkan 181 UMKM wastra binaan BI untuk bergabung dalam proyek KRTA.

Dia berharap warisan budaya nasional dalam bentuk wastra dan dari tiap daerah dapat diolah serta memberikan nilai ekonomis yang bermanfaat untuk pengembangan UMKM dan ekonomi.

“Pengembangan UMKM wastra ini menjadi penggerak ekonomi daerah. Semoga program ini semakin meningkatkan nilai ekonomi wastra di seluruh Indonesia,” ujar Yunita.

Executive Vice President Small & Medium Business Development BRI Sepyan Uhyandi menegaskan bahwa pihaknya ingin terlibat dalam proyek KRTA ini untuk menghadirkan UMKM masa depan Indonesia.

“Program ini merupakan salah satu cara untuk menciptakan UMKM masa depan. Dalam membentuk fesyen tersebut dibuat blue print yang tidak hanya berbentuk baju saja, tapi pelatihan, pemasaran, pemilihan bahan dan lainnya dan menyangkut UMKM. Kita ingin ikut serta memajukan UMKM,” pungkas Sepyan. (Jef)

KemenKopUKM Lakukan Capacity Building Pejabat Pimpinan Tinggi dan Direksi BLU

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kegiatan capacity building bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Direksi Badan Layanan Umum Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 3 – 5 November 2021 di Hotel Green Forest Bogor.

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam keterangannya, Minggu, mengatakan kegiatan capacity building tersebut  dirancang guna mewujudkan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

“Kegiatan capacity building memberikan bekal wawasan dan kecakapan interpersonal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Direksi Badan Layanan Umum Kementerian Koperasi dan UKM agar mampu bersinergi bersama dalam memajukan Organisasi,” kata Arif.

Kegiatan capacity building Pejabat Pimpinan Tinggi dan Direksi Badan Layanan Umum dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dilanjutkan dengan penyampaian arahan terkait pelaksanaan kegiatan selama 3 hari kedepan.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, berpesan agar kegiatan ini ke depan mampu meningkatkan sense of belonging setiap peserta terhadap Organisasi serta menambah kekompakan lintas unit di Kementerian Koperasi dan UKM.

“Dari kegiatan capacity building peserta juga berkesempatan memperoleh pembekalan ilmu melalui agenda leader talk yang diisi oleh Narasumber dari BNI, BRI dan PNM serta sharing knowledge terkait digitalisasi dari praktisi UMKM di Indonesia,” kata Teten.

Peserta juga melakukan kegiatan focus group discussion (FGD) untuk mendesain program inovasi bagi Organisasi dan setiap kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok ke dalam forum. Malam harinya kegiatan dilanjutkan dengan agenda ramah tamah untuk hiburan bagi peserta capacity building.

Hari terakhir kegiatan capacity building diisi dengan fun walk activity yaitu aktivitas luar ruangan yang dilakukan dengan metode experiential learning by doing yaitu pembelajaran orang dewasa dimana para peserta belajar aktif melalui pengalaman terstruktur dan berbagai simulasi permainan (team & organizational challenge) dengan berbagai aturan-aturan yang dapat memberikan stimulus mendekati kenyataan dalam pekerjaan dan organisasinya. Para peserta terlihat bersemangat dalam menyelesaikan seluruh tantangan sesuai dengan batas waktu tertentu.

Simulasi permainan kelompok tersebut bermanfaat untuk menambah kerja sama dan kekompakan para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Direksi Badan Layanan Umum Kementerian Koperasi dan UKM. Dari kegiatan ini para peserta diajak untuk menyadari pentingnya memiliki pola pikir yang efektif sebagai pemimpin dengan memahami situasi serta apa yang menjadi sasaran-sasaran penting organisasi saat ini, kemudian di turunkan ke dalam strategi eksekusinya.

Kegiatan ini mendorong para pemimpin agar dapat lebih berinisiatif dan inovatif dalan menyelesaikan tantangan.Pemimpin mencapai hasil atau tujuannya melalui orang lain (anggotanya), oleh karena itu dalam kegiatan ini para pemimpin juga diajak untuk menyadari pentingnya meningkatkan kapabilitas pemimpin agar dapat mengelola dan menggerakkan anggota tim sehingga dapat berkontribusi secara optimal dengan membangun komunikasi dan bekerjasama mencapai sasaran organisasi dan menyelaraskan antar bagian (menghilangkan gap) sesuai dengan situasi saat ini yang penuh dengan perubahan.

Dipenghujung kegiatan, dilakukan debriefing kepada para peserta yaitu merupakan proses fasilitasi pencarian makna/pembelajaran setelah melakukan seluruh rangkaian capacity building. Anggota-anggota kelompok saling berbagi mengenai apa yang dialami, dirasakan dan yang telah dipelajari selama pelatihan, dan juga bagaimana pelajaran-pelajaran tersebut dapat bermanfaat untuk masa-masa mendatang khususnya diterapkan dalam organisasi.

Kegiatan capacity building ditutup oleh Sekretaris Kementerian, Arif Rahman Hakim dan memperoleh umpan balik yang positif dari para Peserta dimana kegiatan seperti ini diharapkan dapat diteruskan setiap tahun dan menjadi agenda rutin bagi Kementerian Koperasi dan UKM.(Jef)

Pelaku UKM: Agresifitas BNI Bantu Buka Pasar Baru

PELAKU usaha kecil dan menengah (UKM) merasa sangat terbantu dengan agresifitas perbankan yang memberikan bantuan dalam membuka pasar baru. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh BNI yang telah mengundang beberapa UKM untuk memajang produk unggulannya di Al Jaber Gallery di Mall of Dubai, Uni Emirat Arab, salah satu mall terbesar di negara jazirah Arab tersebut.

Reaksi positif diungkapkan oleh UKM yang diajak ke Dubai, seperti Founder Keewa Shoes Dani Ika Suryandari dan Founder Borneo Queen Kiki Aprilia di Dubai, akhir pekan lalu. Keduanya menjadi UKM yang diajak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk menjajakan produk unggulannya di Mall of Dubai.

Dani Ika Suryandari mengapresiasi langkah proaktif BNI yang terus mencari peluang pertumbuhan bagi para pelaku UKM. Dia optimistis usahanya akan mendapat apresiasi pembelian yang sangat besar dengan masuk di pasar Dubai dan sekitarnya.

“Sebetulnya kami pun tak menyangka upaya BNI seagresif ini. Benar-benar tak menyangka produk kami dijual di Al Jaber Gallery yang sangat eksklusif itu. Pokoknya keren banget lah,” katanya.

Dia menuturkan Rumah Keewa sudah berjalan selama 6 tahun. Dia bersama pengrajin yang lain berupaya menciptakan produk unik tradisional berkualitas yang mampu dicintai oleh semua orang Indonesia termasuk di luar negeri.

“Kami tentu yakin usaha kami akan semakin lebih meningkat lagi. BNI juga terus memberi bimbingan dan aktif mengajak kami untuk banyak program pembelajaran. Kami juga diberi banyak tips terkait ekspor dan sosial media,” katanya.

Founder Borneo Queen Kiki Aprilia pun sangat mengapresiasi upaya BNI untuk menjual produk dari Kalimantan Tengah ini tembus ke Dubai.

“Seneng banget. BNI sangat setia membina kami para pelaku UMKM. Dari awal bisnis kami selalu mendapat support sehingga mampu menembus pasar ekspor seperti saat ini. Tentu kami pun bangga,” sebutnya.

Dia menyampaikan usahanya kini terus menambah jumlah pengrajin untuk menjawab permintaan yang terus meningkat. Kiki akan terus mempertahankan usaha dengan konsep kerajinan tangan agar keunikan produk dapat terjaga.

“Memang permintaan kami itu sudah meningkat hingga 5.000 hingga 7.000 per bulan. Sebelumnya sedikit sekali. Kedepannya tentu akan naik, dan kami akan terus tambah pengrajin. Sekarang saja sudah pengrajin 1 kampung kami berdayakan,” imbuhnya.

Komitmen Pemerintah

Pelaku UKM juga terus mendapatkan dukungan signifikan demi memperkuat daya tembus ke pasar internasional dan memiliki fundamental bisnis yang stabil. Salah satu dukungan yang diberikan adalah komitmen pemerintah untuk membeli produk UKM, terutama untuk pembelian barang atau jasa di bawah Rp 14 miliar.

Hal tersebut diutarakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Erick Thohir pada saat menghadiri pembukaan pameran produk UKM Indonesia di Al Jaber Gallery, Mall of Dubai, Uni Emirat Arab.

Erick mengatakan, dukungan pemerintah melalui belanja produk UKM juga akan terus ditingkatkan. Dengan demikian, pelaku UKM mendapat pasar tetap yang dapat dijadikan basis pendapatan untuk berkembang lebih tinggi.

“Pokoknya di bawah Rp 14 miliar, pemerintah belanja melalui UKM. Itu besar lho. Dan ingat, itu harus terdaftar melalui OSS,” imbuhnya.

Sementara itu, Abdulla Jaber Belshalat, sebagai pemilik Al Jaber Gallery di Mall of Dubai, Uni Emirat Arab, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengkurasi 30 produk UKM yang merupakan mitra dalam program BNI Xpora. BNI Xpora merupakan solusi digital yang dikembangkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dengan dilengkapi portal. Portal ini didedikasikan untuk pelaku UKM yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis.

Dia kagum melihat produk Indonesia memiliki kualitas serta tingkat kerumitan yang tinggi pula. “Ini sangat bagus. Kualitasnya sangat bagus. Kami tentu akan mendorong pelanggan kami membeli produk Indonesia,” imbuhnya.

Dia berharap produk-produk Indonesia ini mampu menjaga kualitasnya ke depan. Pasalnya, dari titik ini permintaan pelanggan akan lebih tinggi. Terlebih, Al Jaber akan mulai menempatkan produk-produk UKM ke seluruh outlet Aljaber di Dubai dan Abu Dhabi.

“Kedepannya kami juga menjalin kerja sama langsung dengan para pelaku UMKM Indonesia agar pengadaan barang dilakukan lebih cepat,” imbuhnya.(Jef)

MenKopUKM Harapkan UMKM Wastra Bangkit Lewat Jogja Membatik Dunia

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi kegiatan Jogja Membatik Dunia sebagai rangkaian Jogja International Batik Biennale (JIBB) yang dilaksanakan secara daring, Sabtu (6/11/2021). Kegiatan ini diselenggarakan bersama-sama dengan 24 negara lainnya di seluruh dunia.

“Kegiatan ini merupakan doa agar dunia segera pulih dari pandemi, sekaligus sebagai pernyataan kuat posisi Jogja sebagai ibu kota batik dunia,” kata Teten mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin.

MenKopUKM mengatakan, narasi kuat ini merupakan bukti mahakarya produk tradisi Indonesia dan mahamakna dengan filosofi yang mengakar.

“Tema yang sangat relevan dalam kondisi penuh tantangan saat pandemi seperti saat ini,” kata Teten.

Pada 2009, UNESCO menetapkan Batik Indonesia sebagai Masterpiece of The Oral and Intangible Heritage of Humanity. Pengakuan internasional bahwa batik Indonesia merupakan bagian kekayaan peradaban manusia.

“Untuk itu, saya berharap melalui Jogja Membatik Dunia, UMKM terkait wastra tradisional, termasuk batik Indonesia dapat bangkit dan meraja di pasar global,” imbuh MenKopUKM.

Pagelaran Jogja International Batik Biennale (JIBB) menampilkan motif Ceplok Mangkoro yang terinspirasi bagian belakang penutup kepala/sumping pewayangan Jawa. Mangkara berarti ora ana sekara-kara, bermakna tidak ada halangan dan rintangan. Menorehkan Ceplok Mangkoro (dalam lukisan/batik) adalah wujud doa untuk menolak musibah.

Berdasarkan data, ekspor batik Indonesia pada 2020 mencapai US$532,7 juta atau Rp7,5 triliun. Industri batik telah memberdayakan 200 ribu tenaga kerja dari 47 ribu unit usaha yang tersebar di 101 sentra wilayah Indonesia.

MenKopUKM pun menekankan pentingnya inovasi karena para kompetitor internasional terus menjadi tantangan.

“Harapan kami, UMKM pengrajin batik dapat membentuk kelembagaan koperasi. Koperasi jadi offtaker, kami dan LPDB-KUMKM siap dukung pembiayaan,” ungkap Teten.

Tak hanya itu, KemenKopUKM juga siap memfasilitasi kemitraan dengan usaha besar ataupun stakeholder lainnya.

“Manfaatkan Fashion Lab di Smesco Labo, terkait research and development produk,” kata Teten.

Selain itu, pelaku wastra juga dapat bereksplorasi bersama dengan project KRTA, inisiatif future fashion dari Smesco yang mendemokratisasi siluet fashion kebangsaan untuk dimanfaatkan para perajin fashion termasuk batik.

“Saya berharap beragam inovasi serta rangkaian sinergi dan kolaborasi dapat terlahir,” kata MenKopUKM.

Di waktu yang sama, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap, melalui ajang ini batik dapat lebih dikenal di kancah dunia dan dapat menjadikan Yogyakarta sebagai kota batik. Apalagi mengingat saat ini batik sudah semakin populer dan menjadi kebutuhan dunia.

“Saya ucapkan terima kasih atas segala upaya dan bantuan dari berbagai pihak, untuk membangun masa depan batik Indonesia, yang tidak hanya dilihat dari sisi kebudayaan, melainkan juga kepentingan ekonomi masyarakat,” katanya.(Jef)

MenKopUKM Gencarkan Transformasi UMKM agar Siap Mengambil Peluang Usai Pandemi

Jakarta:(Globalnews.id)— Angka penyebaran Covid-19 secara nasional mulai menunjukkan tren penurunan. Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap tahun 2022 menjadi tahun pertama Indonesia lepas dari tekanan Covid-19. Sejalan dengan itu, pihaknya mencanangkan pemantapan UMKM jangka menengah dan panjang melalui transformasi UMKM.

“Di tahun 2022, kami akan terus mengawal agenda besar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM,” kata Teten mewakili Wakil Presiden dalam Seri Webinar “UMKM Summit 2021” secara daring, Sabtu (6/11/2021).

Sebagaimana diketahui bahwa PP Nomor 7 Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun agenda besar tersebut antara lain pemanfaatan 30% infrastruktur publik untuk UMKM, 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM, kemitraan strategis UMKM dengan BUMN dan usaha besar, serta terwujudnya koperasi modern.

“Ekonomi Indonesia akan pulih jika sektor kesehatan bisa ditangani dengan baik. Salah satunya, melalui vaksinasi yang berjalan sesuai dengan rencana sehingga mampu mengendalikan Covid-19,” ujar Teten.

Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga menetapkan sejumlah target pada tahun 2022, antara lain meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,3%, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 63%, rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,75%, kontribusi ekspor UKM sebesar 15,8%, serta Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal sebesar 4%.

“Kita juga ingin Indonesia menjadi produsen halal dunia. Kami telah menetapkan prioritas ke depan yakni muslim fashion. Percepatan digitalisasi terus kami lakukan. Saat ini sudah 16,4 juta UMKM dan ditargetkan 2024 menjadi 30 juta UMKM,” papar Teten.

Selama hampir 2 tahun UMKM telah berjuang dan bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19. Walaupun UMKM paling mudah goyah terhadap krisis, uniknya UMKM pulalah yang paling cepat beradaptasi.

Teten mengatakan sejak awal pandemi, hampir 94% UMKM mengalami penurunan permintaan. Namun di saat serangan varian delta, penurunan permintaannya hanya menjadi 37,2%. Pada puncak pertama pandemi Covid-19 sebanyak 53,7% UMKM mengalami penurunan pendapatan lebih dari 50%. Namun, pada gelombang kedua yang mengalami penurunan pendapatan tinggal 41,5%.

“Alhamdulillah, ekonomi Indonesia 2021 mampu menjaga tren positif berturut-turut, yakni triwulan II 7,07% (yoy), dan terbaru triwulan III 3,51% (BPS, 5 November 2021),” tegasnya.

Teten mengatakan, selain pandemi, pemerintah harus mempersiapkan UMKM agar mampu berkontribusi mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim. Di mana dalam menjalankan usaha ke depan, UMKM harus memperhatikan dampak lingkungan dengan mulai menjalankan bisnis hijau.

Menurut Teten, dengan beralih ke bisnis hijau, maka bisa meningkatkan kualitas produk, mendapatkan akses ke pasar baru, terjadi peningkatan produksi, mendapatkan peluang lainnya, biaya input yang lebih rendah, serta produk atau layanan baru.

“Salah satu usaha ramah lingkungan dijalankan oleh Koperasi Japanese Consumer Cooperation Union (JCCU) merupakan koperasi maju di Jepang, yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam menghasilkan produk CO.OP Sustainable,” ujar Teten.

Tema CO.OP Sustainable adalah melindungi sumber daya laut, hutan dan organik, serta menggunakan sertifikasi dan logo yang menunjukkan produk tersebut ramah lingkungan. Produk-produk yang dihasilkan seperti Ikan merah tanpa tulang, kertas toilet daur ulang, minyak perilla organik, dan teh organik kagoshima.

“Mari kita majukan UMKM dengan menjalankan usaha yang produktif, berkualitas, dan ramah terhadap lingkungan,” imbuhnya.(Jef)

Mantap, BNI Antarkan UMKM Tembus Pasar Dubai


JAKARTA:(Globalnews.id)- Upaya pengembangan bisnis segmen UMKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) semakin agresif menjelang akhir tahun. Perseroan berhasil memfasilitasi debitur UMKM nasional masuk ke Al Jaber Gallery di Mall of Dubai. 

Al Jaber Gallery merupakan jaringan toko souvenir terbesar di United Arab Emirates yang berdiri sejak 1960. Pemilik dari Al Jaber Gallery adalah Abdulla Jaber Belshalat yang merupakan pengusaha dibidang kerajinan dan barang antik. 

Al Jaber Gallery saat ini telah memiliki 26 outlet yang tersebar di berbagai mall serta jalan raya di Dubai dan Abu Dhabi yang menjual berbagai kerajinan asli Arab dan berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah dan Asia Selatan. 

Sebagai pilot project, perseroan mensponsori sebanyak 10 pelaku UMKM yang produknya terdiri 30 produk antara lain sepatu, keramik, fabrik, perhiasan, porselen, tas, dan pajangan rumah untuk dapat dipasarkan di outlet Al Jaber Gallery Dubai Mall. 

Acara peresmian dihadiri langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar. Abdulla Jaber Belshalat pun menyambut hangat kedatangan rombongan Indonesia ini. 

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar
menuturkan UMKM adalah segmen strategis yang tengah didorong pemulihan kinerjanya tahun ini. BNI terus mencari potensi pertumbuhan bagi debitur UMKM untuk menembus pasar global seperti di daerah Timur Tengah yang ceruk pasarnya besar. 

Royke menuturkan BNI baru saja merampungkan kerja sama dengan Al Jaber Gallery di Dubai Mall. Langkah ini diharapkan mampu memperbesar cakupan pasar bagi pelaku UMKM ke depannya.

“Tentunya, kami sangat bangga karena UMKM Nasional yang kami bina ditempatkan di etalase premium di mall terbesar di Dunia, yaitu di Al Jabber Gallery, Dubai Mall. Tentunya, hal ini kami harapkan dapat memberi dampak positif untuk membuka jalan UMKM Indonesia go global,” tuturnya, Jumat (5/11/2021). 

Dia menuturkan pada tahap ini BNI Xpora berperan sebagai fasilitator para UMKM untuk mendapat tempat istimewa di gerai toko souvenir terbesar di United Arab Emirate tersebut. Ke depan, tentunya para pelaku UMKM ini dapat mandiri bekerja sama langsung dengan Al Jaber Gallery. 

“Kehadiran Xpora menjadi komitmen BNI untuk mengakselerasi UMKM naik kelas dan go global. Melalui BNI Xpora, kami yakin akan semakin banyak memfasilitasi business matching UMKM Nasional ke banyak negara lain juga,” imbuh Royke. 

Pada kesempatan tersebut, Erick mengapresiasi upaya BNI dalam dalam membuka akses para pelaku UMKM untuk menembus pasar global. Dia optimistis, momentum kebangkitan kinerja UMKM akan lebih cepat seiring dengan terbukanya pasar-pasar baru global. 

“Ini tentunya sangat bagus. BNI dengan program Xpora-nya mampu membuka akses pada UMKM. Di sinilah peluang pendapatan UMKM yang besar itu,” sebutnya. 

Lebih lanjut, Erick pun menyoroti produk UMKM di Dubai tersebut karena memiliki desain khas tradisional serta kualitas premium. Dia yakin BNI telah bekerja keras untuk membimbing pelaku UMKM untuk mencapai level saat ini.

“Ini juga berkat upaya bimbingan BNI terhadap para pelaku UMKM-nya. Produknya bagus-bagus sehingga harganya pun menembus berkali-kali lipat dari harga luar negeri,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Erick menuturkan dukungan pemerintah melalui belanja produk UMKM juga akan terus ditingkatkan. Dengan demikian, pelaku UMKM mendapat pasar tetap yang dapat dijadikan basis pendapatan untuk berkembang lebih tinggi. 

“Pokoknya di bawah Rp14 miliar pemerintah belanja melalui UMKM. Itu besar lho. Dan ingat, itu harus terdaftar melalui OSS,” imbuhnya. 

Abdulla Jaber Belshalat menyampaikan pihaknya telah mengkurasi 30 produk-produk dari BNI Xpora tersebut. Dia kagum melihat produk Indonesia memiliki kualitas serta tingkat kerumitan yang tinggi pula. 

“Ini sangat bagus. Kualitasnya sangat bagus. Kami tentu akan mendorong pelanggan kami membeli produk Indonesia,” imbuhnya. 

Dia berharap produk-produk Indonesia ini mampu menjaga kualitasnya ke depan. Pasalnya, dari titik ini permintaan pelanggan akan lebih tinggi. Terlebih, Al Jaber akan mulai menempatkan produk-produk UMKM ke seluruh outlet Aljaber di Dubai dan Abu Dhabi. 

“Kedepannya kami juga menjalin kerja sama langsung dengan para pelaku UMKM Indonesia agar pengadaan barang dilakukan lebih cepat,” imbuhnya. 

UMKM Tingkatkan Kinerja 

Founder Keewa Shoes Dani Ika Suryandari mengapresiasi langkah proaktif BNI yang terus mencari peluang pertumbuhan bagi para pelaku UMKM. Dia optimistis usahanya akan mendapat apresiasi pembelian yang sangat besar dengan masuk di pasar Dubai. 

“Sebetulnya kami pun tak menyangka upaya BNI seagresif ini. Benar-benar tak menyangka produk kami dijual di Al Jaber Gallery yang sangat eksklusif itu. Pokoknya keren banget lah,” katanya. 

Dia menuturkan Rumah Keewa sudah berjalan selama 6 tahun. Dia bersama pengrajin yang lain berupaya menciptakan produk unik tradisional berkualitas yang mampu dicintai oleh semua orang Indonesia termasuk di luar negeri. 

“Kami tentu yakin usaha kami akan semakin lebih meningkat lagi. BNI juga terus memberi bimbingan dan aktif mengajak kami untuk banyak program pembelajaran. Kami juga diberi banyak tips terkait ekspor dan sosial media,” katanya. 

Founder Borneo Queen Kiki Aprilia pun sangat mengapresiasi upaya BNI untuk menjual produk dari Kalimantan Tengah ini tembus ke Dubai. 

“Seneng banget. BNI sangat setia membina kami para pelaku UMKM. Dari awal bisnis kami selalu mendapat support sehingga mampu menembus pasar ekspor seperti saat ini. Tentu kami pun bangga,” sebutnya. 

Dia menyampaikan usahanya kini terus menambah jumlah pengrajin untuk menjawab permintaan yang terus meningkat. Kiki akan terus mempertahankan usaha dengan konsep kerajinan tangan agar keunikan produk dapat terjaga. 

“Memang permintaan kami itu sudah meningkat hingga 5.000 hingga 7.000 per bulan. Sebelumnya sedikit sekali. Kedepannya tentu akan naik, dan kami akan terus tambah pengrajin. Sekarang saja sudah pengrajin 1 kampung kami bersayakan,” imbuhnya.(Jef)

MenKopUKM Ajak Pelaku Usaha Modifikasi Sepeda Motor Berkoperasi untuk Menjadi Kekuatan Ekonomi Baru yang Besar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak para pelaku industri otomotif khususnya pelaku usaha modifikasi atau sepeda motor kustom untuk berkoperasi. Pasalnya, dengan berkoperasi, usaha modifikasi sepeda motor dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang besar dan merata di berbagai daerah.

Menurutnya, pelaku usaha modifikasi sepeda motor ini menjadi salah satu bagian dari UMKM masa depan di Indonesia karena berbasis kreativitas dan inovasi.

“Jadi ini menjadi potensi yang besar di tengah pandemi. Karena saat ini yang memiliki daya beli itu middle up, sehingga harus digarap dengan produk-produk custom yang high end product. Maka dari itu, saya mengajak industri otomotif untuk bergabung dengan koperasi, agar dapat menjadi unggulan kustom produk Indonesia,” ungkapnya dalam acara Kustomfest 2021 yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian, Jakarta, Jumat (5/11/2021).

Teten menambahkan bahwa model bisnis modifikasi sepeda motor yang dikemas dalam bentuk koperasi dapat menumbuhkan center of excellence di berbagai daerah. Dengan demikian, menurutnya Indonesia akan memiliki kekayaan komunitas yang kreatif dan lebih luas.

“Pandemi membuka kita membangun kesadaran baru untuk melihat the new model economy Indonesia,” tegas Teten.

MenKopUKM menilai koperasi bisa menjadi bentuk usaha yang cocok untuk menaungi para builder sepeda motor custom. Dengan terhimpun ke dalam koperasi, mereka bisa menjadi aggregator projek pekerjaan lebih besar. Sementara pengerjaan modifikasi dan kebutuhan setiap komponen dapat disebar ke bengkel-bengkel spesifik.

Adanya koperasi, lanjut Teten, juga akan mempermudah akses pembiayaan dari hulu, produksi, hingga pemasaran. Misalnya akses pembiayaan bunga ringan dari LPDB-KUMKM yang saat ini memang diarahkan untuk memperkuat koperasi produksi.

Sementara dari pemasaran, penyerapan produk akan lebih terjamin karena dilakukan koperasi yang menjalin kerja sama dengan offtaker. Dalam hal ini, misalnya Pegadaian yang menyediakan kredit pembelian kendaraan bermotor kepada konsumen.

“Dari segi pembiayaan, sisi produksi bisa memakai KUR (Kredit Usaha Rakyat) atau pakai dana koperasi. Tapi untuk listing company bisa memanfaatkan Pegadaian, jadi orang tidak harus beli cash kan. Nah listing dari Pegadaian, lebih setengah dari kadar listing company untuk motor komersial,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto mengatakan bahwa acara ini merupakan salah satu upaya bermitra sekaligus memberikan kesempatan kepada UMKM untuk dapat tumbuh dan bergerak maju.

“Ini juga sejalan dengan program pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong lahirnya koperasi dengan produk unggulan yang memiliki daya saing nasional dan global,” kata Kuswoyoto.

Pegadaian mendukung peningkatan kreativitas anak bangsa di sektor otomotif dengan meluncurkan motor kustom The Gade 150 dalam acara Kustomfest 2021. Basis motor yang dipilih adalah Honda CB150 Verza yang diubah menjadi gaya scrambler tracker.

Dengan desain multipurpose, kendaraan ini bisa dikendarai harian di perkotaan juga nyaman dibawa ke pelosok daerah dengan kontur medan offroad ringan. Untuk memproduksi motor ini Pegadaian bekerja sama dengan salah satu workshop di Yogyakarta Retrosyndicate.

Nantinya motor ini dapat dibeli oleh masyarakat melalui program produk pembiayaan kendaraan bermotor dari Pegadaian Syariah dengan berbagai kemudahan seperti uang muka terjangkau pengajuan cepat dan mudah juga kemudahan layanan di seluruh Indonesia. (Jef)

DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT GORONTALO-TERNATE, KEMENTRIAN PERHUBUNGAN LAUNCHING KAPAL PERINTIS KM SABUK NUSANTARA 76

GORONTALO:(Globalnews.id)- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali melaunching kapal perintis. Kali ini adalah Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 76 yang resmi melayani pelayaran Gorontalo – Ternate pergi pulang (PP).

Pada pelayaran perdananya, KM Sabuk Nusantara 76 ini mengangkut sebanyak 69 orang penumpang dan 55 ton barang dan diresmikan langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang diwakili oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Medy Purwanto. Persemian ditandai dengan pemecahan kendi bertempat di Pelabuhan Kota Gorontalo.

Kegiatan peresmian juga diikuti dengan kunjungan keatas kapal bersama Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi dan Media Thontowi Djauhari, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Gorontalo.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya atas alokasi KM Sabuk Nunsatara 76. Menurutnya, fasilitas pelayaran ini sangat penting untuk konektivitas antar daerah antar pulau dan bisa mendorong perputaran ekonomi semakin baik.

“Saya lihat kapal ini bagus, apalagi dijelaskan pakai AC, ada kamar, harganya murah,” ujarnya.

Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 76 dengan Pelabuhan Pangkalan Gorontalo, merupakan kapal 2000 GT milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dalam pengoperasiannya diamanahkan kepada Kantor KSOP Kelas III Gorontalo.

Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Medy Purwanto menjelaskan, dengan beroperasinya Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 76 ini diharapakn dapat mendukung keberlangsungan konektivitas dan mobilitas orang dan barang wilayah – wilayah di Gorontalo, dengan rute pelayaran R-41 : Gorontalo – Luwuk – Banggai – Bacan – Ternate – Bacan – Banggai – Luwuk – Gorontalo.

“Kami mengapreasiasi gerak cepat Bapak Gubernur yang kemarin telah mensosialisasikan pengoperasian perdana kapal sabuk nusantara 76 di radio RRI gorontalo. Kolaborasi dan kontribusi pemerintah daerah dalam menjaga, merawat dan mengoptimalkan kapal sangat kami harapkan,” ungkapnya.

Disamping sosialisasi terhadap jadwal pengoperasian kapal kepada masyarakat, Medy berpesan kepada KSOP dan Operator Kapal untuk memperhatikan aspek safety, security, services dan clean ocean.

“Kami melihat antusias masyarakat dalam menggunakan kapal ini. Semoga utilitas kapal ini terjaga dan terus meningkat sehingga manfaat pelayanan kapal dapat tercapai,” ujarnya.

Kapal perintis KM Sabuk Nusantara merupakan salah satu program Tol Laut Bapak Presiden Joko Widodo. Pengoperasian hari ini merupakan rangkaian bukti-bukti kongkrit dari Program Tol Laut Pak Jokowi.

“Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, juga akan terus menggulirkan program Tol Laut untuk meningkatkan konektivitas dan menekan disparitas harga dan kelancaran distribusi logistik, khususnya di wilayah 3TP Indonesia,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor KSOP Kelas III Gorontalo Taher Laitupa mengatakan bahwa Kehadiran Kapal Perintis 76 ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Gorontalo.

“Kehadiran KM Sabuk Nusantara 76 ini merupakan bentuk komitmen kemenhub dalam meningkatkan layanan dan konektivitas di Indonesia Khususnya di Gorontalo,” ujar Taher.

Kapal ini merupakan rute yang diusulkan Pemerintahan Provinsi Gorontalo, dalam memfasilitasi dan mendukung pergerakan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, serta program strategis Pemerintahan Provinsi Gorontalo.

Sebagai informasi, KM Sabuk Nusantara 76 berukuran 2000 GT dengan kapasitas penumpang sebanyak 484 orang. Harga tiket per penumpang di awal peresmian yakni termurah Rp13.000 dan termahal Rp33.000. (Jef)

Kominfo Ajak Masyarakat Amankan Sertipikat Tanah Dengan Migrasi Menjadi Sertipikat Elektronik

Bogor:(Globalnews.id)-“Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik secara bertahap akan memberlakukan sertipikat tanah elektronik di seluruh Indonesia. Jakarta dan Surabaya jadi kota pertama yang akan menerapkan sertifikat elektronik ini. Pemerintah menjamin masyarakat tak perlu mengeluarkan uang pengurusan untuk mendapatkan sertifikat elektronik tanah”

Demikian disampaikan Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary yang mewakili Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, dalam sambutannya membuka acara webinar Creative Talks Pojok Literasi “Migrasi Sertifikat Tanah dari Analog ke Digital”, pada tanggal 5 November 2021.

Acara yang digagas oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim Kementerian Kominfo ini, bermitra dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring), di Roofpark Cafe, Bogor dan melalui Zoom Meeting serta disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube Ditjen IKP Kominfo.

Narasumber yang hadir antara lain Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, Suyus Windayana, dan Koordinator Manajemen Resiko dan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Pertahanan dan Penegakan Hukum, BSSN, Eko Yon Handri.

Suyus Windayana memulai sesi webinar dengan menjelaskan pentingnya migrasi sertipikat tanah ke dalam dokumen elektronik. Menurutnya selain karena trend sekarang semua sudah mulai beralih dari analog ke digital, juga terkait soal efisiensi dan transparansi.

“Keuntungan dokumen elektronik salah satunya yang paling mudah adalah kita bisa trace dalam waktu singkat dan terintegrasi dengan aplikasi sentuh tanahku, jadi apabila tanah bapak ibu ada yang memblokir atau menjual bisa langsung diinformasikan ke aplikasi”, ujar Suyus.

Keraguan masyarakat mengenai aman atau tidaknya apabila sertipikat tanah nantinya sudah dimigrasikan menjadi sertipikat elektronik dijawab dengan paparan Eko Yon Handri. Eko menjelaskan standar teknis dan prosedur keamanan manajemen data pada sertipikat elektronik, salah satunya data sertipikat tanah elektronik yang diterbitkan kantor BPN sudah ter-enkripsi dan menggunakan tanda tangan elektronik yang tujuannya untuk menghindari pemalsuan dokumen dan pemalsuan orang yang menandatangani dokumen tersebut.

“Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada bapak dan ibu sekalian bahwa dengan kita menggunakan sertipikat tanah digital itu lebih aman dibandingkan dengan sertipikat tanah analog”, tegas Eko. (Jef)