Arsip Kategori: koperasi dan ukm

koperasi dan ukm

Akses Dana Bergulir, KKUSB Gresik Akui Bisnis Koperasi Kian Berkembang

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id)-Menjadi soko guru perekonomian nasional dengan tujuan menyejahterakan anggota dan masyarakat merupakan cita-cita luhur koperasi di Indonesia. Kendati banyak rintangan dan tantangan, koperasi sebagai bagian dari pelaku usaha di tanah air terus mengupayakan pengembangan dan menjalankan prinsip-prinsip perekonomian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti halnya yang dilakukan Koperasi Karyawan Usaha Sejahtera Bersama (KKUSB) di Kabupaten Gresik Jawa Timur. KKUSB merupakan koperasi primer tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Gresik yang berdiri pada tahun 1997.

Hingga kini, koperasi memiliki 44 karyawan dan total anggota sebanyak 1.352 orang, serta mencatatkan total asset sebesar Rp79,417 miliar dan omzet sebesar Rp76,706 miliar.

Menurut Ketua KKUSB Slamet Harianto, guna meningkatkan produktivitas usaha, Koperasi Karyawan Usaha Sejahtera Bersama meraih peluang atau potensi bisnis yang ada di Semen Indonesia (SIG Group).

“KKUSB merupakan koperasi binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik yang memiliki beberapa unit usaha, di antaranya retail, pengadaan barang dan jasa, serta usaha simpan pinjam yang berada di PT Semen Indonesia Logistik (Silog) di Kabupaten Gresik Jawa Timur,” kata Slamet Harianto.

Selain itu, lanjut Slamet, KKUSB memperkuat sisi permodalan usaha melalui suntikan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). LPDB-KUMKM menawarkan pembiayaan bersuku bunga rendah, dengan syarat dan proses pengajuan yang mudah.

KKUSB telah mendapat dua kali pinjaman dari LPDB-KUMKM, pinjaman pertama pada tahun 2022 sebesar Rp2 miliar, dan pinjaman kedua pada tahun 2023 sebesar Rp6,5 miliar. Kedua pinjaman tersebut hingga kini berstatus kolekbilitas pembayaran lancar.

“Selama ini LPDB-KUMKM telah memberikan pelayanan terbaik, mulai dari proses pengajuan sampai dengan pencairan, terlebih terkait monitoring evaluasi. Di samping itu, pelayanan KKUSB kepada anggota kian optimal karena didukung oleh layanan digital berupa aplikasi KKUSB mobile yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2020,” tutur Slamet.

Slamet menuturkan, selain kontribusi pinjaman LPDB-KUMKM, Dinas Koperasi dan UKM setempat juga berperan dalam membina KKUSB, terutama dalam hal regulasi, tata cara dan aturan sehingga koperasi mampu berkembang lebih baik.

“Sinergi dan kerja sama KKUSB dengan LPDB-KUMKM dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat menciptakan koperasi yang lebih berkembang, tertib aturan, dan sesuai ketentuan yang ditetapkan,” harap Slamet.

Terhadap LPDB-KUMKM, lanjut Slamet, KKUSB berharap layanan lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Koperasi dan UKM ini dapat lebih ditingkatkan, terutama dalam hal informasi maupun modal kerja.

Maksimalkan Kualitas Layanan

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo di kesempatan berbeda menyampaikan, LPDB-KUMKM terus berpegang teguh pada aturan atau regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam proses penyaluran pinjaman dana bergulir.

Kriteria dan persyaratan mitra koperasi penerima dana bergulir juga telah ditetapkan secara jelas, baik dari sisi tata kelola organisasi, manajemen, hingga bisnis.

“LPDB-KUMKM juga terus meningkatkan sisi kualitas layanan terutama dalam hal mendampingi dan mendorong koperasi lebih maju dan berkembang. Penyediaan layanan pinjaman dan pembiayaan LPDB-KUMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong koperasi untuk berkontribusi aktif dan positif bagi perekonomian nasional. Calon mitra dapat mengakses secara online pembiayaan dana bergulir secara cepat dan mudah, serta dapat memantau progress pengajuan secara transparan melalui https://e-proposal.lpdb.id//,” terang Supomo.

Harapannya, ujar Supomo, LPDB-KUMKM hadir memberi solusi berupa dukungan permodalan dan peningkatan produktivitas usaha melalui program pendampingan Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM. Koperasi berperan dalam meningkatkan ekonomi bangsa, oleh sebab itu LPDB-KUMKM menjadi bukti nyata kepanjangan tangan pemerintah dalam mengakselerasi permodalan bagi masyarakat, khususnya para pelaku koperasi di Indonesia.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Paparkan Hasil Monev Penyaluran KUR Tahun 2023

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) rampung melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 23 provinsi di Indonesia yang melibatkan responden sebanyak 1047 debitur KUR dan 182 penyalur KUR.

“Hasilnya, secara garis besar masih terdapat beberapa temuan,” ucap Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius pada acara Seminar Nasional Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan KUR Tahun 2023, di Jakarta, Selasa (21/11).

Di acara yang dihadiri jajaran direksi bank penyalur KUR secara hybrid itu, Yulius menjelaskan hasil monev menyebutkan ada debitur KUR Mikro dan KUR Super Mikro dengan plafon sampai dengan Rp100 juta yang dikenai agunan tambahan.

“Untuk KUR Kecil dengan plafon di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta dikenai agunan tambahan yang tidak wajar. Yaitu, melebihi dari jumlah akad yang diterima,” kata Yulius.

Kemudian, kata Yulius, ada juga dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha. Ada sebagian yang digunakan untuk keperluan lain seperti renovasi rumah, membeli kendaraan, dan lainnya.

Hasil monev lainnya, terdapat dana KUR yang diendapkan oleh bank, yaitu dengan cara diblokir atau ditahan beberapa bulan sebagai semacam jaminan. “Lalu, ada debitur KUR yang pada saat menerima kreditnya, ternyata pernah atau sedang menerima kredit lainnya,” kata Yulius.

Oleh karena itu, Yulius menekankan penyalur KUR yang meminta agunan tambahan dalam program KUR dengan plafon sampai dengan Rp100 juta, dikenai sanksi berupa subsidi bunga atau marjin KUR tidak dibayarkan atau pengembalian subsidi bunga atau marjin yang telah dibayarkan.

Yulius menjelaskan, suku bunga/marjin KUR skema Super Mikro (plafon maksimal Rp10 juta) ditetapkan sebesar 3 persen, KUR Mikro dan KUR Kecil tetap sebesar 6 persen untuk debitur KUR baru, serta suku bunga meningkat berjenjang sebesar 7 persen, 8 persen, dan 9 persen untuk debitur KUR berulang.

Selain itu, dipaparkan pula ketentuan pembatasan jumlah akses ke KUR Mikro (plafon di atas Rp10 juta-Rp100 juta) berdasarkan sektor ekonomi. Pertama, sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan (4P) dapat mengakses KUR sebanyak maksimal 4 kali.

“Sementara sektor produksi non (4P) dan perdagangan, dapat mengakses KUR maksimal 2 kali,” kata Yulius.

Terkait realisasi penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 20 November 2023, berdasarkan data SIKP sebesar Rp218,40 triliun atau sebesar 73,54 persen dari target sebesar Rp297 triliun kepada 3,93 juta debitur.

“Dengan strategisnya program KUR, maka perlu langkah bersama untuk memastikan tercapainya penyaluran atau akses KUR yang mampu memberdayakan UMKM tepat sasaran. Sejalan dengan itu, ranah pengawasan menjadi faktor penting yang perlu digiatkan,” kata Yulius.

Sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas pengawasan, KemenKopUKM telah melaksanakan monev penyaluran KUR. “Pelaksanaan monev KUR dilakukan kedeputian Usaha Mikro dan melibatkan para Pendamping KUR dengan metode survei menggunakan sampling data random menggunakan SIKP,” ucap Yulius.

Yulius menambahkan melalui hasil dari Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Tahun 2023 ini bertujuan untuk menyusun kebijakan ke depan dan pengawasan akan diperketat agar penyaluran KUR lebih baik lagi.

Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agus Eko Nugroho meyampaikan bahwa selanjutnya perlu dilakukan kajian terkait dampak KUR terhadap perekonomian dan peningkatan berbagai aspek kehidupan.

Peran Pendamping KUR

Dalam kesempatan yang sama, Kepala UKM Centre FEB UI Zahra Kemala Nindita Murad mengapresiasi langkah strategis KemenKopUKM dengan melakukan monev penyaluran KUR. Sehingga, bisa tergambar penyaluran KUR sesuai aturan atau tidak, hingga berbasis proccess based dan output based.

Meski begitu, Zahra masih melihat kelemahan penyaluran KUR dari sisi sosialisasi di tengah masyarakat. “Masih banyak yang membutuhkan KUR, tapi mereka tidak tahu harus kemana dan bagaimana pengurusannya,” ucap Zahra.

Oleh karena itu, Zahra berharap peran Pendamping KUR bisa lebih dimaksimalkan. “Para pendamping KUR tidak hanya fokus sampai tahap pencairan. Namun, harus lebih lagi pada tahap monev,” kata Zahra.

Selain itu, kata Zahra, ada kebutuhan akan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. “Misalnya, pelatihan terkait operasional mesin produksi. Ini menjadi peran bagi Pendamping KUR untuk melakukan itu, agar UMKM naik kelas,” kata Zahra.

Senada, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid juga mengapresiasi monev penyaluran KUR agar dapat diketahui bahwa arah KUR tepat sasaran atau tidak. “Bila ada kekurangan, bisa segera diperbaiki,” kata Tauhid.

Lebih dari itu, Tauhid berharap ke depan tergambar juga data UMKM yang sudah naik kelas. “Survei seperti ini sangat memungkinkan untuk dilakukan, dengan berbagai indikator dan parameter. Misalnya, dilihat dari peningkatan kapasitas usaha dan indikator lainnya,” ucap Tauhid.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Kerja Sama Indonesia-Korsel Penting untuk Kembangkan Start-up Tanah Air

Tinggalkan komentar

Nusa Dua:(globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel) untuk mengembangkan start-up di tanah air.

“Kita harus mampu memanfaatkan kerja sama dengan Korea, mengingat perkembangan start-up di Korea sudah sangat pesat, dan bisa dijadikan acuan untuk perkembangan ekosistem start-up di Indonesia,” ujar MenKopUKM Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam Korea-Indonesia Startup (KOIN) Assesment Workshop di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/11).

Menurut Menteri Teten, KOIN menjadi ajang bagi Indonesia dan Korea untuk mewujudkan komitmen dalam membina dan memperkuat ekosistem start-up di masing-masing negara.

Salah satu tujuan dari KOIN adalah memetakan sekaligus mengidentifikasi peran penting para stakeholder mulai dari Pemerintah, swasta, akademisi, hingga investor dalam memainkan masing-masing peranan untuk memecahkan berbagai permasalahan.

“Dengan mengidentifikasi peran-peran ini, kita dapat menciptakan ekosistem yang mampu mendorong inovasi, sekaligus memberikan dukungan dalam menciptakan pertumbuhan start-up secara berkelanjutan,” kata Menteri Teten.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah menjalin kerja sama dengan Korean Development Institute (KDI) melalui Knowledge Sharing Program dengan tujuan berbagi wawasan, pengalaman, dan pengetahuan terkait program kebijakan dan inovasi di Korea untuk diimplementasikan pada ekosistem start-up Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan ekosistem start-up di masing-masing negara,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten juga mengajak para pelaku start-up di Indonesia untuk mengambil kesempatan belajar satu sama lain, memaksimalkan potensi yang dimiliki, serta secara kolektif mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesuksesan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata mengungkapkan, KOIN akan menjajaki peluang kolaborasi antara Indonesia dan Korea, khususnya dalam menumbuhkan start-up dan UMKM yang selama ini memainkan peran penting dalam ekonomi nasional.

“KOIN juga menjadi media untuk berdiskusi dan kolaborasi dalam mengembangkan start-up melalui inovasi teknologi,” ujar Leonard.

Menurutnya, ekosistem start-up tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus tercipta dari sebuah sinergi dan perpaduan antara usaha, sumber daya berkualitas, dan ide kreatif.

Untuk itu, Leonard mengungkapkan, dalam acara ini terdapat dua sesi panel yang akan membahas secara spesifik topik-topik penting dalam mengembangkan kesuksesan UMKM pada kedua negara (Indonesia dan Korea).

“Tujuannya agar mampu menghasilkan rekomendasi dalam meningkatkan kolaborasi antara Indonesia dengan Korea dalam mengembangkan ekosistem start-up, sekaligus berkontribusi dalam mencapai Sustainable Development Goals (SGDs) bagi kedua negara,” tutur Leonard.

Sementara itu, Director of Korea Development Institute Dong Chul Cho mengatakan, KOIN diharapkan mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada start-up.

“Inovasi menjadi elemen mendasar untuk mendesain kebijakan yang efektif dalam menumbuhkan perkembangan start-up maupun UMKM yang merupakan sektor krusial di sebuah negara,” kata Dong Chul.

Menurutnya, UMKM sangat penting bagi perekonomian negara. Bahkan ia menuturkan UMKM di negaranya mampu menyumbang lebih dari setengah nilai PDB Nasional. “Lebih dari 80 persen lapangan pekerjaan di Korea disediakan oleh UMKM, dan saya yakin ekonomi Indonesia bisa lebih besar dari Korea,” ujar Dong Chul.

Dong Chul juga meyakini, ke depan akan banyak start-up yang saat ini sedang merintis berkembang menjadi perusahaan besar. Ia mencontohkan Google, Tesla, Samsung, hingga Hyundai, yang ia yakini juga tumbuh dari UMKM sebelum menjadi pemain dunia seperti sekarang.

“Saya yakin, suatu saat nanti perusahaan besar dunia bisa tumbuh dan berasal dari Indonesia,” tutur Dong Chul.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM dan Kelompok Negara D-8 Jajaki Kerja sama Peningkatan Kapasitas KUMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Global ews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjajaki kerja sama dengan organisasi Developing 8 (D-8) atau kelompok D-8 negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas usaha koperasi dan pelaku UMKM.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) D-8 Isiaka Abdulqadir Imam di Jakarta, Senin (20/11) mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM dan koperasi negara anggota D-8.

“Ini sangat baik untuk kita tindaklanjuti. Karena ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara anggota D-8. Masing-masing negara mempunyai keunggulan dan potensi,” kata SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim.

Turut hadir delegasi dalam pertemuan tersebut, Director I Administrative, Legal and Internal Issues D-8 Ahmar Ismail, Director II Economy Implementation and External Relations D-8 Punjul Nugraha dan Diplomat Ahli Pertama Kementerian Luar Negari Pragusdiniyanto Soemantri.

Kelompok D-8 Negara Berkembang (disingkat D-8, Developing 8 Countries) mencakup delapan negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan. Delapan anggotanya mencakup Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

SesmenKopUKM Arif menjelaskan, saat ini pihaknya sedang berupaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi di tanah air.

“Kami memiliki beberapa program prioritas. Untuk usaha mikro kami memperkuat legalitas usaha, UKM memperkuat rantai pasok, sedangkan koperasi kami dorong untuk menjadi koperasi modern dan untuk wirausaha, kami menargetkan terciptanya 1 juta wirausaha baru,” ujar Arif.

Oleh karena itu, kata Arif, menjadi penting dalam kerja sama yang akan dijajaki oleh organisasi D-8, untuk bertukar informasi mengenai pemberdayaan koperasi dan UMKM, yang telah dilakukan oleh negara anggota D-8.

“Menjadi penting dalam hal ini untuk _sharing knowledge,_ bertukar informasi untuk memajukan UMKM dan koperasi bagi para negara anggota D-8. Saya meyakini masing-masing negara punya pengalaman yang sangat baik dalam mengimplementasikan kebijakan,” ucap Arif.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen D-8 Isiaka Abdulqadir Imam mengatakan, organisasi D-8 juga akan fokus pada pengembangan UMKM dengan melibatkan seluruh anggota D-8 termasuk Indonesia.

“UMKM memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi di seluruh negara D-8. Bahkan di Indonesia, 99 persen pelaku usaha didominasi pelaku UMKM. Saya menyambut baik untuk segera menyelenggarakan pertemuan pertama pada tahun 2025,” kata Isiaka Abdulqadir Imam.

Ia juga menargetkan, pada tahun 2030 perdagangan produk UMKM antar negara D-8 dan di pasar global dapat menyentuh angka 500 miliar dolar AS.

“Pengembangan UMKM pada anggota D-8 menjadi sektor yang penting untuk ditingkatkann, dan ini menjadi penting untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar Isiaka Abdulqadir Imam.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM: Rumah Kemasan dan Rumah Produksi Bersama Tingkatkan Kapasitas dan Kualitas UMKM

Tinggalkan komentar

Garut;(globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menekankan pentingnya keberadaan Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) dan Rumah Kemasan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk UMKM.

“Jika kualitas produk meningkat, begitu juga dengan kemasan produknya, maka pemasaran bisa semakin diperluas lagi,” kata SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim pada acara pembukaan Limbangan Expo UMKM 2023 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (17/11).

Terlebih lagi, kata Arif, Rumah Kemasan produk UMKM di Garut sudah bisa dimanfaatkan. “Pelaku UMKM di Garut, juga Ciamis, dan Tasikmalaya, tidak perlu jauh-jauh lagi ke Bandung untuk mengemas produknya. Dan perlengkapan fasilitas kemasan yang dimiliki sudah yang terbaik,” kata Arif.

Bagi Arif, hal ini menjadi penting agar pelaku UMKM dapat membuat kemasan produk yang menarik karena konsumen memiliki ketertarikan tinggi terhadap barang-barang yang secara visual dapat menarik perhatian.

Di samping Rumah Kemasan, KemenKopUKM juga sedang membuat program Rumah Produksi Bersama (factory sharing) agar kualitas produk pelaku UMKM bisa lebih baik dan biaya produksi dapat ditekan meskipun skala usahanya masih kecil. “Di Kabupaten Garut, sudah dalam proses pembangunannya untuk industri kulit. Mudah-mudahan pertengahan Desember ini sudah bisa beroperasi,” ucap Arif.

Arif berharap produk-produk unggulan Garut, khususnya kerajinan kulit, bisa diproduksi di Rumah Produksi Bersama. “Ada kerajinan kulit, jaket kulit, topi, sepatu, dan sebagainya. Bahkan, diharapkan aneka produk unggulan itu bisa memasuki pasar ekspor,” ucap Arif.

Arif menilai, ajang Limbangan Expo UMKM yang merupakan kegiatan rutin tahunan bisa dijadikan sebagai momentum untuk menggerakkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi, membeli, serta bangga menggunakan produk lokal.

“Limbangan Expo UMKM 2023 ini merupakan inisiatif gerakan yang sangat baik untuk membangkitkan serta mempromosikan produk-produk UMKM,” kata Arif.

Terlebih lagi, kata Arif, Kabupaten Garut juga telah berkontribusi dalam pengembangan UMKM melalui produk seperti kopi, kerajinan kulit, anyaman bambu, dodol, akar wangi, serta wisata geopark. Bahkan, kecamatan Limbangan memiliki produk dengan potensi global, yaitu produk briket.

“Oleh sebab itu, pengembangan UMKM menjadi agenda prioritas pemerintah ke depan, agar berperan lebih strategis lagi dalam perekonomian nasional,” ucapnya.

Arif menjabarkan beberapa strategi yang sudah dijalankan dalam pengembangan produk UMKM. Untuk pembiayaan UMKM, misalnya, KemenKopUKM sudah membuat skema baru dimana Plafon KUR Super Mikro dengan plafon maksimal Rp10 juta dan bunga menjadi 3 persen, serta KUR umum dengan plafon maksimal Rp500 juta dan bunga 6 persen. “Ada juga dari PNM Mekaar dan uLamm yang bisa dimanfaatkan,” kata Arif.

Strategi lainnya adalah memperkuat kelembagaan melalui koperasi agar berperan strategis mengonsolidasikan kegiatan usaha UMKM yang jumlahnya banyak tetapi kecil-kecil. Pemerintah juga lebih mudah dalam membantu pembiayaan melalui koperasi.

“Kepada koperasi melalui BLU LPDB-KUMKM, kami memberikan fasilitas pembiayaan dengan bunga ringan sebesar 8 persen dan pola syariah dengan sistem bagi hasil,” kata SesKemenKopUKM.

Untuk Nomor Induk Berusaha (NIB), dapat langsung didaftarkan melalui OSS.GO.ID. “Untuk pendaftarannya sendiri tidak dipungut biaya alias gratis. Bila diperlukan pendampingan, kami juga ada Garda Transfumi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Arif.

Arif menambahkan, pemanfaatan ekonomi digital juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses bisnis. UMKM tidak hanya didorong masuk ke dalam ekosistem digital, tapi digitalisasi dalam seluruh proses bisnis sektor tersebut. “UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital memiliki daya tahan lebih tinggi. Saat ini, sudah 22,8 juta UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital,” kata Arif.(Jef)

koperasi dan ukm

Kejar Target Indonesia Emas, Rasio Kewirausahaan Baru Capai 3,47 Persen

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id)- Berbagai lembaga internasional memprediksi Indonesia bakal menjadi negara maju di tahun 2045 mendatang. Untuk mewujudkannya Indonesia harus mengejar target kenaikan rasio kewirausahaan hingga 12 persen yang merupakan prasyarat utama sebagai negara maju.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesMenkopUKM), Arif Rahman Hakim menjelaskan saat ini rasio kewirausahaan nasional baru mencapai 3,47 persen. Artinya butuh upaya keras dari pemerintah dan stakeholder terkait agar target minimal 12 persen di tahun 2045 bisa terpenuhi.

“Saat ini pengembangan kewirausahaan berfokus pada inovasi yang menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan transformasi tren dunia yang cukup cepat. Inovasi pula yang dibutuhkan UMKM untuk berkembang lebih jauh hingga naik kelas,” ujar SesMenkopUKM, Arif Rahman dalam diskusi media bertema ‘UMKM Naik Kelas Menuju Indonesia Emas’ yang digelar oleh Forum Wartawan Koperasi dan UKM (Forwakop) di Jakarta, Jumat (17/11).

Kegiatan Diskusi media yang digelar oleh Forwakop tersebut, didukung oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Disampaikan SesMenkopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan ada lima indikator yang perlu dicapai pelaku UMKM untuk bisa disebut ‘naik kelas’. Pertama terwujudnya seluruh variabel yang menjadi amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 7/2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selain itu juga terpenuhinya variabel yang diatur dalam PP No 8/2021 tentang modal dasar perseroan serta pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria UMKM.

Kedua, lanjut Arif, terwujudnya kenaikan omzet UMKM dan ketiga inklusifitas UMKM dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Keempat, terwujudnya kemudahan ekspor dan kemudahan akses informasi. Selanjutnya kelima terwujudnya klasterisasi dan hilirisasi produk sebagaimana dalam pilot proyek rumah produksi bersama yang diharapkan dapat direplikasi di daerah lainnya.

“Melalui diskusi kami harap dapat dihasilkan ide dan pemikiran untuk mendukung pertumbuhan UMKM di tanah air agar kita bersama-sama bisa menyongsng terwujudnya Indonesia emas di tahun 2045,” ulasnya.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, KemenKopUKM, Temmy Satya Permana menambahkan upaya pemerintah mendorong UMKM naik kelas dihadapkan pada masalah yang cukup serius di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi. Pelaku usaha yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro justru dihadapkan pada perang harga di dalam platform digital.

Masalah lain adalah pelaku UMKM didominasi oleh reseller daripada produsen. Hal ini mengakibatkan multiplier effect dari UMKM menjadi tidak begitu besar. Parahnya lagi UMKM yang mayoritas usaha mikro merupakan pelaku usaha subsisten.

“Ironisnya ekonomi digital ini isinya 90 persen dari pelaku usaha kita adalah reseller bukan prodesn. Nah ini jadi tugas berat bagi kami dan Kementerian Lembaga terkait yang membina UKM, KemenKopUKM hanya sebagai koordinator,” ujar Temmy.

Tantangan lain di sektor UMKM untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045 adalah derasnya produk impor. Hal itu mengakibatkan UMKM khususnya para produsen menjadi kian berat tantangannya. Oleh sebab demi melindungi pasar dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Salah satu cara kit adalah membatasi arus barang masuk ke negara kita adalah melalui aturan yang bijak dan tegas. Selain itu kita perlu mengedukasi masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri,” ulasnya.

Di tempat yang sama Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Aufride Herni Novieta menambahkan, untuk menjadikan UMKM berdaya saing, KemenkopUKM terus berupaya mendorong mereka memenuhi aspek legalitas usaha. Dengan adanya legalisasi akan ada kemudahan mendapatkan pangsa pasar, pembiayaan hingga optimalisasi teknologi digital.

“Kita perlu mendorong legalitas dan sertifikasi usaha yang pasti. Kita juga harap bisa masuk ke ekosistem dari hulu ke hilir. Kedepan usaha mikro di 2024 sudah bertransformasi secara formal dan terhubung dengan segala aspek itu,” sambungnya.

Untuk memastikan pelaku usaha Mikro naik kelas, Novieta berharap sinergi dan kerjasama dengan multi pihak. Sebab diakui KemenkopUKM tidak bisa bekerja sendiri untuk menjadikan UMKM khususnya pelaku usaha mikro naik kelas.

“Tantangan kami ke depan mendorong pelaku mikro melakukan transformasi. Ini tidak bisa lepas dari upaya kita bersama dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat hingga media,” katanya.

Future SME

Direktur Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM atau Smesco Indonesia Leonard Theosabrata menegaskan, dalam mencapai UMKM future atau di masa depan, harusnya bukan lagi membesarkan ekonomi mikro. Justru memperbesar struktur ekonomi besar yang 1 persen.

“Namun hal ini (peluas ekonomi besar) dianggap tidak common. Kalau ekonomi mikronya semakin besar malah menciptakan ekonomi yang hanya subsisten (hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari),” katanya.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki sambung Leo, selalu menegaskan, ekonomi ultra mikro ini yang harus di agregasi oleh ekonomi besar agar merasakan multiplier effect-nya. “Future SME itu harus bentuknya dalam ekosistem, bukan lagi bicara secara individu. Tetapi bagaimana upaya kolektif menciptakan ekosistem ekonomi menjadi berdaya,” tegasnya.

Tak hanya itu, menurut Leo, Future SME di tahun 2045 juga harus menciptakan adanya trend setter yang menumbuhkan industri turunan dari gerakan hasil kreasi. Selain itu, UMKM yang fokus di bidang SDGs seperti agrobase juga menjadi industri yang terus tumbuh di masa depan.

Namun realitasnya, segmen di industri tersebut masih sulit dari sisi investment. “Saat ini, tidak tidak perlu lagi bicara bagaimana UMKM di masa depan, tetapi action yang lebih penting. Jujur saya masih cemas bagaimana bonus demografi nanti jumlahnya tak main-main, namun hanya menyediakan lapangan kerja yang subsisten,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menekankan, agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, syarat pertumbuhan ekonomi harus mencapai minimal 6-7 persen.

“Sementara Indonesia, jika dilihat dari RPJMN dan realitasnya masih terdapat gap, dari tahun 2015 hingga 2023 mencapai 4,1 persen termasuk adanya pandemi. Namun jika di luar pandemi pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen,” jelasnya.

Kemudian, tingkat pendapatan per kapita menuju Indonesia Emas minimal juga harus mencapai minimal 12.000 dolar per kapita di tahun 2030 dan mencapai 14.000 dolar AS per kapita di tahun 2045. Lalu laju inflasi, suku bunga yang stabil, serta jumlah penduduk hingga nilai tukar.

“Jika faktor tersebut tak mendukung, maka akan sulit. Masih butuh waktu panjang untuk kita menuju Indonesia Emas. Mampu nggak kita menuju Indonesia Emas? Jelas mampu dan masih optimis. Karena sebenarnya kita masih on-track. Tinggal bagaimana dukungan peraturan serta demand atas permintaan kredit hingga 30 persen bisa terpenuhi,” jelasnya.

Lebih jauh Tauhid menyatakan, saat ini, kontribusi UMKM terhadap PDB agak sedikit menurun. Namun di sektor pertanian masih terus berpotensi untuk bertumbuh. “Kalau dilihat memang ada UMKM yang sudah naik kelas, tetapi masih ada yang harus menjadi perhatian long term visi Indonesia Emas,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

IKPRI Dukung Akses Permodalan, Pemasaran, dan Pendampingan Melalui LPDB-KUMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id)-Berbagai tantangan kian dihadapi oleh pelaku usaha koperasi di Indonesia. Keterbatasan modal usaha, perubahan iklim, serta persaingan pasar menjadi salah satu dari beberapa hal yang penting diperhatikan manajemen dan para pengurus koperasi. Dukungan pemerintah pun diharapkan hadir untuk membantu koperasi menghadapi persoalan-persoalan tersebut.

Pemerintah hingga kini berupaya untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pilar-pilar ekonomi melalui berbagai program dan kebijakan, reformasi struktural, serta investasi, termasuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi serta masyarakat di sekitarnya.

Tujuan hadirnya koperasi di tengah masyarakat juga menjadi harapan dari salah satu koperasi di Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, yakni Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI). IKPRI merupakan koperasi sekunder nasional yang berkantor pusat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 21, Menteng Jakarta Pusat, dan berbadan hukum sejak tahun 1968. IKPRI beranggotakan total 29 koperasi sekunder tingkat provinsi, yang terdiri dari 13 Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) dan 16 Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI).

Adapun jumlah anggota primer dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) tercatat sebanyak 9.098 primer, dengan anggota per tahun 2022 sebanyak 1.330.628 orang yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Menyelenggarakan sembilan unit usaha di sektor energi, di antaranya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas, wisma dan jasa, dengan enam di antaranya berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

*Meningkatkan Modal Melalui LPDB-KUMKM*

Menurut Ketua Koperasi IKPRI Gunarto, pada tahun 2023 IKPRI melakukan upaya intensif untuk mendapatkan sumber-sumber permodalan untuk menopang usaha koperasi guna keperluan investasi salah satunya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

“IKPRI mendapat informasi mengenai LPDB-KUMKM dari anggota IKPRI (sekunder dibawahnya) yang sudah terlebih dahulu memanfaatkan dana bergulir. Pada Agustus 2023, IKPRI mendapatkan fasilitas pinjaman dana bergulir dengan plafond sebesar Rp20 miliar melalui dua tahap pencairan,” ujar Gunarto.

Gunarto melanjutkan, pelayanan dana perkuatan modal anggota IKPRI didasarkan pada syarat dan ketentuan, di antaranya penilaian kelayakan pinjaman yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut mengadaptasi prinsip “Prudential Banking” berbasis “The Five C’s of Credit Analysis” yaitu collateral, capital, capacity, character, dan condition of economy. Untuk meminimalis kondisi gagal bayar anggota, koperasi pun menerapkan strategi memperbaharui sistem penagihan dengan memberi teguran kepada anggota yang tidak tepat waktu dan tidak tepat jumlah membayar angsuran pinjaman.

Gunarto berharap, koperasi di Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah dalam memperoleh akses pinjaman, pemasaran, pendampingan, dan perlindungan. Selain itu, melalui perkuatan permodalan dan kontribusi LPDB-KUMKM yang menawarkan pinjaman berbunga relatif rendah dibandingkan lembaga keuangan lain, dapat membantu IKPRI dan koperasi-koperasi lain di Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha.

Selaras dengan IKPRI, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, permodalan dan pendampingan LPDB-KUMKM menjadi cikal bakal koperasi untuk maju dan berkembang. LPDB-KUMKM bersama koperasi bersinergi dalam membentuk ekosistem yang tangguh dan kondusif, sehingga koperasi mampu meningkatkan sisi ekonominya dan pembiayaan LPDB-KUMKM dapat berkontribusi aktif bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

“LPDB-KUMKM terus mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat melalui berbagai sektor. Sektor usaha koperasi yang menjadi fokus penyaluran karena sektor ini merupakan tulang punggung dan pilar ekonomi rakyat. Melalui pinjaman dan pembiayaan LPDB-KUMKM yang disalurkan untuk dua sektor usaha penting, yakni sektor riil dan simpan pinjam, harapannya dana bergulir terus berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Supomo.

Selain pembiayaan, lanjut Supomo, LPDB-KUMKM juga meningkatkan kapasitas koperasi melalui pendampingan dan pelatihan melalui Program Inkubator Wirausaha. Program ini bertujuan menginkubasi koperasi dan UKM guna mendorong peningkatan kewirausahaan hingga berkontribusi aktif bagi perekonomian Indonesia.

“Dengan integritas dan kualitas layanan penyaluran pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM, diharapkan mampu menumbuhkan dan memajukan koperasi dan UMKM (KUMKM) di Indonesia. Melalui program dana bergulir yang tepat penyaluran, tepat pemanfaatan, dan tepat pengembalian, serta program pendampingan Inkubator Wirausaha, kami berharap mampu mendukung KUMKM maupun startup untuk naik kelas dan go internasional,” tutup Supomo.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Apresiasi BRI Rilis Indeks Digitalisasi Sebagai Tolak Ukur Pengembangan UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) turut mengapresiasi langkah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merilis indeks digitalisasi UMKM melalui Lembaga Riset BRI (BRIRINS) yang akan menjadi tolak ukur pengembangan UMKM di Indonesia.

Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki secara virtual menyatakan, publikasi hasil penelitian Indeks Digitalisasi UMKM dan pembukaan Program Pemberdayaan Akselerasi Digital untuk Pelaku Usaha Perempuan merupakan dua langkah penting ke depan dalam mendukung dan memberdayakan UMKM di Indonesia.

Hasil temuan riset survei BRI dan BRI Research Institute pada kuartal I-2023 menunjukkan debitur yang sudah melakukan penjualan secara online sebanyak 56,3 persen yang menyatakan volume penjualannya meningkat. Dan sebanyak 52 persen menyatakan omzet usaha meningkat, serta sebesar 51,6 persen menyatakan keuntungan usaha meningkat.

Indonesia memiliki Potensi Ekonomi Digital terbesar di Asia Tenggara, dengan valuasi potensial mencapai Rp5.400 triliun pada 2030 dengan jumlah 212 juta pengguna internet menjadikan Indonesia sebagai target pasar yang besar dan luas.

Namun demikian, lanskap digital Indonesia saat ini sebagian besar berfokus pada konsumsi dan pembelian. “Untuk mengatasi hal ini, kita harus meningkatkan kemampuan digital dalam produksi, dan mendukung UMKM kita untuk menjadi pemain kunci di pasar domestik,” ucapnya dalam acara BRI Research Institute bertajuk ‘Mendorong Inklusi Digital: Peran Pelaku Usaha Perempuan dalam Ekonomi Digital,’ Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Dengan jumlah UMKM di Indonesia, digitalisasi diperlukan untuk mengakomodasi permintaan pasar. Untuk itu, digitalisasi sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan demi mendukung pertumbuhan UMKM. Digitalisasi bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan bagi UMKM untuk bersaing dan berkembang dalam ekonomi yang berkembang pesat saat ini.

Digitalisasi diintervensi bukan hanya dari sisi hilir terkait dengan _on boarding_ di marketplace saja, tapi juga di sisi hulu dengan adopsi teknologi seperti penggunaan AI (Artificial Intellegence) di sektor agrikultur misalnya seperti yang dilakukan e-Fishery untuk peternakan ikan, maupun teknologi penggunaan blockchain oleh startup Hara. “Sehingga ini bisa menciptakan ekonomi baru karena digital hadir bukan membunuh ekonomi lama,” katanya.

Hasil penelitian Indeks Digitalisasi UMKM sambung Fiki, menunjukkan telah ada kemajuan signifikan dalam adopsi digital di kalangan UMKM di Indonesia. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

“Kita perlu memastikan bahwa semua UMKM, terlepas dari ukuran, jender, lokasi, memiliki akses ke infrastruktur, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi digital,” tuturnya.

Pada 2023, KemenKopUKM memiliki tujuh program prioritas, yaitu Pendataan Lengkap KUMKM, Rumah Produksi Bersama, Koperasi Modern, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Redesign Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM, Layanan Rumah Kemasan UMKM, dan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

“Jika kita telaah lebih dalam, tujuh program prioritas tersebut akan sangat terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi digital secara maksimal oleh koperasi dan UMKM. KemenKopUKM berinisiatif untuk membuat strategi guna mendukung percepatan transformasi digital UMKM yang dilakukan secara holistik, dari hulu ke hilir,” ucapnya.

Ia menekankan, aspek-aspek digitalisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi UMKM di seluruh Indonesia, termasuk pengusaha perempuan. Meskipun menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, pengusaha perempuan sering menghadapi tantangan unik dalam mengakses modal, pelatihan, dan pasar.

Perempuan pemilik UMKM menyumbang 64,5 persen dari seluruh UMKM di Indonesia. UMKM milik perempuan memiliki minat yang lebih besar terhadap digitalisasi dan akses pembiayaan untuk investasi guna mengembangkan usaha mereka. “Selama pandemi, UMKM milik perempuan juga tercatat memiliki ketahanan lebih dibandingkan UMKM milik pria,” ucap Fiki.

*Roadmap Pemberdayaan UMKM*

Di kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan PDB. Di mana pengembangan UMKM merupakan salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan.

“Untuk itu, peran masyarakat, termasuk pelaku usaha ultra mikro untuk terus semakin berdaya. Mengambil peran meningkatkan social value di dalam negeri,” katanya.

Supari mengatakan, berbicara 10 tahun yang akan datang, sekitar tahun 2035, penduduk Indonesia diproyeksi akan mencapai 365 juta di mana sekitar 50 persennya adalah perempuan. Sementara postur UMKM juga bertambah, jika hari ini mencapai 64 juta UMKM, maka diproyeksi bertambah menjadi 83 juta.

“Namun posturnya tak berubah, tetap didominasi oleh ultra mikro yang melakukan usahanya demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Maka, jika dua postur tersebut yakni dominasi perempuan dan ultra mikro tak diatasi dengan membentuk peta jalan model pemberdayaan, maka hal tersebut menjadi rentan dan berpotensi menjadi beban di masa akan datang,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Matthew Downing mengatakan, Indeks Digitalisasi dan Program Pemberdayaan UMKM dari BRI Research Institute merupakan sebuah proyek yang didanai oleh Program Akses Digital Pemerintah Inggris.

Langkah tersebut, kata Downing, merupakan komitmen Inggris dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di Indonesia.

“Guna meningkatkan konektivitas digital, memberikan pelatihan literasi digital, dan mempromosikan konten digital, serta layanan untuk kelompok yang dikecualikan atau kurang terlayani,” ucapnya.

Ia menuturkan, indeks tersebut merupakan pedoman bagi seluruh pihak terkait digitalisasi UMKM. “Selagi kita berupaya dengan cara masing-masing untuk mendukung dan memberdayakan UMKM Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenkopUKM Paparkan Tujuh Fokus Pemerintah Atas Perubahan UU Perkoperasian

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenkopUKM) Arif Rahman Hakim menyebutkan ada tujuh hal mendasar yang menjadi fokus pemerintah atas perubahan ketiga UU Perkoperasian tahun 2023.

“Pertama, modernisasi kelembagaan dan usaha koperasi agar dapat kompatibel dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan dengan memodernisasi ketentuan keanggotaan, perangkat organisasi, modal, usaha, serta ekosistem pendukung,” kata SesKemenkopUKM Arif Rahman Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite IV DPD RI, di Jakarta, Senin (13/11).

Kedua, rekognisi bahwa koperasi dapat menjalankan usaha di berbagai lapangan usaha. Koperasi dapat memilih lapangan usaha sesuai dengan pilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang memiliki 1.790 pilihan. “Agar koperasi memiliki keleluasaan tumbuh besar di berbagai lapangan usaha,” ucap Arif.

Ketiga, afirmasi pada koperasi sektor riil agar menjadi penopang dan penggerak utama ekonomi masyarakat. Koperasi di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pengolahan, pariwisata, dan sebagainya, saat ini kurang berkembang. “Padahal, sektor tersebut menyerap tenaga kerja yang besar serta menyumbang nilai tambah yang tinggi,” kata SesKemenkopUKM.

Keempat, pemurnian dan penguatan usaha simpan pinjam koperasi agar berbasis jati diri. Mengatur tentang standar tata kelola yang baik, sebab usaha simpan pinjam tergolong usaha dengan risiko tinggi.

Kelima, pendirian dua lembaga penyangga usaha simpan pinjam. Di sini, keberadaan Lembaga Pengawas Independen menyaratkan Lembaga Penjamin Simpanan Anggota. Sebab, efektivitas penegakan hukum dapat dilakukan ketika dana anggota dijamin lembaga tertentu seperti pada industri keuangan dengan adanya OJK dan LPS.

Keenam, merekognisi dan mengatur tentang keberadaan lembaga/profesi pendukung dan penunjang perkoperasian sebagai suatu ekosistem terpadu. Ada setidaknya 21 lembaga/profesi yang terlibat dalam membangun koperasi.

“Untuk maksud tersebut, pemerintah mengoordinasikan sinergi penyelenggaraan ekosistem perkoperasian melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pembinaan dan pemberdayaan koperasi,” katanya.

Fokus ketujuh adalah peningkatan pelindungan anggota dan badan hukum koperasi melalui penerapan sanksi pidana. Karena, banyak terjadi penyelewengan dan penyimpangan koperasi yang merugikan anggota. Serta, penyalahgunaan badan hukum koperasi yang merugikan masyarakat. “Hal tersebut dapat dikurangi dengan penerapan sanksi pidana,” kata Arif.

Dalam kesempatan itu, anggota DPD RI Dapil NTB H Achmad Sukisman Azmy sepakat UU Perkoperasian harus direvisi karena sudah berumur lebih dari 30 tahun. “Terlebih lagi, dengan melihat kemajuan teknologi saat ini, agar koperasi bisa bertahan dengan bagus. Perlu juga pengawasan koperasi diperkuat,” kata Sukisman.

Sukisman menambahkan, ada beberapa permasalahan koperasi yang sebaiknya dimasukkan juga ke dalam perubahan UU Perkoperasian. Di antaranya terkait kurangnya minat berkoperasi, keterbatasan SDM, hingga banyak muncul piutang macet.

“Masalah koperasi lainnya adalah kurangnya pengawasan kepada pengurus koperasi, hingga pengelolaan arsip koperasi yang kurang efektif,” katanya.

Anggota DPD lainnya dari Kalimantan Barat, H Sukiryanto, juga mendorong agar revisi UU Perkoperasian ini dapat menjawab segala persoalan penting yang membelit koperasi. Misalnya, terkait perlindungan anggota. “Selain juga, harus ada lembaga penjamin simpanan. Sehingga, kalau pengurusnya nakal, anggota koperasi tidak sampai menjadi korban,” kata Sukiryanto.

*Empat Catatan*

Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI KH Amang Syafrudin menegaskan Komite IV DPD RI mendukung RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan beberapa catatan.

Antara lain, RUU Perkoperasian harus memberikan penguatan kelembagaan dan koperasi. Sehingga, dapat meningkatkan kemanfaatan bagi masyarakat luas dan meningkatkan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Selain itu, RUU Perkoperasian harus mampu mendorong perkembangan ekosistem koperasi untuk mendukung pertumbuhan usaha koperasi yang merata dan berkelanjutan di seluruh daerah,” kata KH Amang.

Catatan lain, kata KH Amang, modernisasi lembaga dan usaha koperasi diharapkan sesuai dengan perkembangan zaman yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam Perubahan UU Perkoperasian sehingga harus dibarengi dengan tersedianya fasilitas pendukung teknologi yang memadai di seluruh daerah.

“RUU Perkoperasian dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan lembaga koperasi seperti pemanfaatan koperasi sebagai Pinjaman Online (Pinjol) ilegal atau sebagai tempat pencucian uang oleh pihak-pihak tertentu,” ucap KH Amang.

Tak hanya itu, Komite IV DPD RI mendorong KemenkopUKM untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan tata kelola koperasi yang baik untuk mendukung gerak koperasi dalam segala bidang usaha, sebagai salah satu fokus pemerintah dalam RUU Perkoperasian.

Komite IV juga berharap agar pemerintah memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan peran koperasi syariah di sektor riil, usaha simpan pinjam atau sektor jasa keuangan lainnya.

Di samping itu, Komite IV DPD RI dan KemenkopUKM juga sepakat untuk bekerja sama dalam melakukan edukasi dan sosialisasi di berbagai daerah mengenai RUU Perkoperasian, agar masyarakat daerah dapat memahami dan memahami pentingnya perubahan UU Perkoperasian.

“Kami juga sepakat untuk bersinergi dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” kata KH Amang.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Luncurkan “IN2THENEXT” Bantu Wujudkan Indonesia Sebagai Pusat Modest Fesyen Dunia

Tinggalkan komentar

Jakarta:(globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemnKopUKM) meluncurkan dan menyelenggarakan program reality show modest fesyen IN2THENEXT dalam upaya membantu mewujudkan Indonesia sebagai pusat modest fesyen dunia.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman mengatakan program IN2THENEXT tidak hanya bertujuan sebagai hiburan, melainkan juga menjadi wadah branding modest fesyen dalam negeri.

“Kami berharap akan muncul disainer modest fesyen berbakat yang memanfaatkan kekayaan wastra Indonesia dari empat Provinsi Pariwisata Ramah Muslim Indonesia, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan,” kata Hanung Harimba Rachman saat memberikan sambutan dalam launching IN2THENEXT di Auditorium KemenKopUKM Jakarta, Senin (13/11).

Ia menambahkan, untuk hasil casting reality show IN2THENEXT tahun ini menghasilkan delapan kontestan desainer muda yang merupakan para desainer terpilih dari pemenang kompetisi Fesyar 2023, juga desainer usulan dari sekolah mode ESMOD Jakarta dan Indonesian Fashion Chamber (IFC).

“Melalui upaya ini, desainer-desainer unggul yang memiliki potensi besar dapat bersaing serta memajukan sektor modest fesyen dalam negeri ke kancah internasional,” ujar Hanung.

Program Reality Show IN2THENEXT, kata Hanung, akan ditayangkan di WeTV untuk Episode 1 dan 2 pada 13 Desember 2023, sedangkan untuk episode 3 dan 4 pada 20 Desember 2023.

“Acara ini juga akan disiarkan di Okezone MNC TV pada 29 dan 30 Desember 2023 sebagai acara spesial akhir tahun,” kata Hanung.

Hanung mengungkapkan, para kontestan desainer ini berkesempatan untuk bekerja sama dengan para desainer ternama Indonesia yang nantinya bukan hanya menjadi juri tetapi juga menjadi mentor.

“Hasil karya pemenang kompetisi akan ditampilkan pada main event fesyen show IN2MF yang berlangsung pada Oktober 2024,” kata Hanung.

Senada disampaikan Direktur PT Maxerman Edward Mamahit selaku tim produksi IN2THENEXT yang mengatakan, Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar memiliki potensi untuk menjadi tren setter global untuk industri modest fesyen.

“Hal ini didorong dengan banyaknya karya desainer kita yang memanfaatkan wastra lokal yang tersebar di berbagai daerah. Para desainer akan diuji serangkaian tantangan untuk menciptakan modest fesyen unsur Wastra,” ujar Edward.

Ia juga menambahkan, untuk proyek percontohan saat ini berjumlah 4 episode dengan format kompetisi modest fesyen.

“Saat ini kami bekerja sama dengan We Tv untuk di Indonesia dan regional Asia. Dan nantinya pada tahun 2024 akan berkembang menjadi 14 episode dengan melibatkan lebih banyak desainer muda. Tujuan utamanya adalah memperluas eksposure modest fesyen kita ke kancah dunia,” kata Edward.(Jef)