Arsip Tag: Deputi bidang kewirausahaan siti Azizah

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng Dekranas Gelar Cerita Kriya Dorong Pengembangan UMKM Daerah

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali bersinergi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menggelar kegiatan bertema Cerita Kriya yang akan berlangsung pada 8-11 September 2022 di Bali dan rencananya akan dibuka oleh Ketua Umum Dekranas Wury Ma’ruf Amin.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM selaku Ex Officio Dekranas Siti Azizah dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (30/8), mengatakan sinergi yang akan dilakukan bersama dengan Bidang Pendanaan Dekranas ini memiliki beberapa agenda penting untuk mendorong pengembangan UMKM khususnya di daerah.

“Kegiatan ini akan terangkai dengan berbagai agenda seperti pendampingan untuk pengembangan kapasitas pelaku UKM di bidang manajerial SDM UKM dan mendorong pelaku UKM menuju pasar ekspor melalui kemitraan dengan agregator. Kami juga melakukan pendampingan pembuatan NIB bagi usaha mikro dan banyak lagi yang akan tersaji nantinya,” ucapnya.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong percepatan transformasi informal ke formal usaha mikro, mendorong percepatan penyaluran KUR, dan pengembangan UMKM kriya. Selain itu juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis pelaku usaha mikro sektor ekonomi kreatif dalam menghasilkan produk berkualitas sehingga produk tersebut memiliki daya saing untuk berkompetensi di pasar domestik.

Selain itu, akan dilakukan juga penguatan permodalan koperasi dalam rangka mendukung akses permodalan anggota koperasi dan pelaku UMKM oleh LPDB-KUKM, penguatan literasi digitalisasi keuangan, peningkatan kualitas KUMKM utamanya terkait pembuatan laporan keuangan, mendorong sinergi dalam mengembangkan produk unggulan daerah, meningkatkan kapasitas SDM wirausaha sektor kriya potensial ekspor, dan wirausaha mampu bertransformasi ke arah digital pengelolaan keuangannya.

Harapannya, dengan diselenggarakannya kegiatan ini, pelaku UMKM dan koperasi dapat melakukan transformasi, mengembangkan produk, dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan serta menciptakan wirausaha baru yang berorientasi digital.

“Semoga kegiatan yang akan berlangsung nanti akan sukses dan mendapatkan manfaat bagi pelaku UMKM dan masyarakat,” ucap Siti Azizah.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Perkuat Ekosistem Bisnis Melalui Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Tinggalkan komentar

Solo:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan perlunya upaya untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang mendukung kewirausahaan yang dapat diwujudkan di antaranya melalui sinergi lintas sektor, standardisasi, dan integrasi pelaksanaan program baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Perlu juga mengatur proses bisnis dalam ekosistem kewirausahaan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah pada acara Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional, di Solo, Jawa Tengah, Jum’at (26/8).

Menurut Siti Azizah, inilah salah satu yang melatarbelakangi diselenggarakannya Pengembangan Kewirausahaan Nasional dengan mengangkat tema Wirausaha Tumbuh, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mendorong peningkatan kompetensi UMKM dan transformasi UMKM menjadi wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan,” kata Siti Azizah.

Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini juga bertujuan untuk mendukung UMKM agar bisa segera naik kelas sesuai dengan pidato Presiden RI pada 16 Agustus 2022 di Gedung DPR/MPR RI.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn perlu didorong untuk membantu pemberdayaan UMKM.

“Presiden juga sering menyampaikan agar masyarakat meningkatkan penggunaan produk-produk UMKM dalam negeri, khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah/lembaga,” kata Siti Azizah.

Terlebih lagi, pemberdayaan KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga telah diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021. Dimana telah diamanatkan 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah diprioritaskan untuk produk-produk dalam negeri dan UMK.

“Hal ini tentu perlu didukung dengan peningkatan literasi digital UMKM dalam rangka mempersiapkan UMKM untuk menghadapi perubahan yang begitu dinamis,” kata Siti Azizah.

Hingga saat ini, sebanyak 19,5 juta pelaku UMKM atau sebesar 30,4 persen dari total UMKM telah masuk pada platform e-commerce. “Tentunya, pencapaian ini masih perlu ditingkatkan,” ucap Siti Azizah.

Hal ini juga mengingat peluang besar yang dimiliki UMKM. Tahun ini, potensi pembelian produk dalam negeri melalui pemerintah sebesar Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun.

Potensi lain, nilai ekonomi digital di Indonesia pada 2020 mencapai Rp632 triliun, sedangkan pada 2030, nilai pasar ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp4.531 triliun.

“Pelaku usaha harus mampu memanfaatkan kesempatan ini,” ucap Siti Azizah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas produk, serta memperbaiki tata kelola usaha. Termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kualitas SDM agar memiliki daya saing.

Siti Azizah menambahkan, pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lain, juga melakukan upaya untuk menciptakan ekosistem wirausaha yang kondusif. “Serta mendukung penumbuhan calon wirausaha menjadi wirausaha pemula hingga menjadi wirausaha mapan,” ucapnya.

Dengan terbentuknya ekosistem kewirausahaan yang kondusif berlandaskan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, serta adanya berbagai fasilitasi dan insentif, maka saat ini menjadi entrepreneur adalah suatu hal yang sangat mudah.

Bagi Siti Azizah, keinginan kuat dari pelaku usaha untuk naik kelas, dukungan berbagai program dan insentif dari pemerintah, serta sinergi dengan berbagai pihak, diharapkan dapat mendorong lahirnya wirausaha yang tidak hanya tangguh dan inovatif tapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. “Sekaligus menjadi penggerak lahirnya wirausaha-wirausaha baru,” kata Azizah.
(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Pamerkan 12 Startup Unggulan EFF 2022 pada Ajang B20 di Bali

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memfasilitasi 12 startup unggulan yang telah dikurasi untuk mengikuti startup showcase dalam ajang Side Event B20 yang diselenggarakan pada 8 Agustus 2022 di Bali.

“Ini merupakan peran aktif KemenKopUKM dalam memfasilitasi para startup agar dapat tumbuh, berkembang dan go global,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, di Jakarta, Jumat (5/8).

Sebanyak 12 startup yang dipamerkan terdiri dari 10 startup yang telah terkurasi melalui event Entrepreneur Financial Fiesta (EFF), dan 2 startup disabilitas sebagai bentuk keberpihakan KemenKopUKM terhadap kaum disabilitas.

Siti Azizah menjelaskan, pada acara startup showcase dalam ajang Side Event B20 tersebut, para peserta akan memaparkan produknya di depan para tamu udangan.

“Nantinya para start up terpilih akan melakukan _pitching_ dengan 39 venture capital partners dari dalam dan luar negeri pada ajang side event B20,” ucap Siti Azizah.

Hadirnya EFF 2022 merupakan sebuah inisiasi penjaringan bagi wirausahawan berbasis inovasi teknologi sebagai bentuk upaya pemberdayaan, serta pengembangan UMKM, dengan menyasar langsung kepada startup di 7 sektor strategis pertanian (agrikultur), perikanan, edukasi, kesehatan, pariwisata, maritim, dan logistik.

Pendaftaran EFF 2022 sendiri telah dibuka sejak 16 Juni – 15 Juli 2022 dengan menjaring 1.026 pelamar. Pada tahap kurasi tersaring 20 startup, dilanjutkan masuk ke 10 besar dan mengikuti diagnosis dan pelatihan matriks.

Adapun 10 startup peserta EFF 2022 terpilih adalah Bengkel Mania dengan slogan solusi pasti bengkel UMKM di Indonesia, Automa Supply Chain sebuah platform kolaborasi rantai pasok, INSPIGO untuk meningkatkan kehidupan para profesional muda melalui inspirasi dan pengetahuan. Sementara DotX membantu pekerja berpenghasilan rendah hingga menengah membangun keamanan finansial, dan AturKuliner membantu bisnis kuliner dalam mengendalikan profit.

Lebih lanjut, Surplus Indonesia yang merupakan food rescue app, PT Solusi Kerah Byru platform untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian bagi pekerja informal, Nectico yang telah membantu digitalisasi lebih dari 700 koperasi, Kukerja untuk mempermudah rekrutmen, dan Bangbeli startup yang berfungsi sebagai enabler bagi UMKM.

“Untuk 2 startup disabilitas binaan KemenKopUKM adalah, Hear Me startup sosial yang menyediakan teknologi penerjemah dan interpretasi bahasa isyarat untuk menjembatani komunikasi antara teman tuli dan teman dengar, dan Accessive.id yang merupakan startup yang menyediakan platform aplikasi untuk mencari tempat aksesibel bagi penyandang disabilitas,” ujar Siti Azizah.

Siti Azizah juga berharap melalui ajang ini, dapat meningkatkan jumlah UKM untuk bertransformasi secara digital. Mengingat digitalisasi merupakan pintu masuk bagi UKM untuk meningkatkan akses pasar lokal maupun pasar global.(Jef)

koperasi dan ukm

Indonesia Angkat Isu Akselerasi Adaptasi UMKM di Era Digital pada Forum G20

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyambut penyelenggaraan The Third Quarterly Group Discussion “Digital Economy to Support SDGs” sebagai salah satu side event G20 di Bali pada 8 Agustus 2022 yang akan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mendorong narasi besar terkait akselerasi adaptasi UMKM di era digital.

“Forum diskusi grup ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran dan ide lebih lanjut, diikuti dengan _best practices_ serta dukungan kebijakan dari seluruh negara anggota G20. Forum juga diharapkan menghasilkan rekomendasi dan target yang terukur sebagai langkah konkret guna mengevaluasi forum selanjutnya,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Siti Azizah mengatakan, akselerasi adaptasi UMKM di era digital merupakan salah satu narasi besar pemerintah Indonesia dalam G20 terkait UMKM.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai percepatan transformasi digital UMKM Indonesia. “Presiden juga telah menetapkan target 30 juta UMKM onboard ekosistem digital Indonesia,” kata Siti Azizah.

Siti Azizah menegaskan, digitalisasi sangat diperlukan sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi nasional. Telah terbukti 80 persen UMKM yang telah hadir ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di masa pandemi, berdasarkan studi World Bank.

“Tidak bisa ditunda, pemanfaatan digital bagi pelaku UMKM harus segera diterapkan. UMKM Indonesia harus mengoptimalkan teknologi digital karena adaptasi digital dalam penerapan model bisnis, produksi, dan manajemen akan membantu pelaku UKM untuk mendapatkan akses pasar lebih luas hingga ke pasar global, untuk memperbesar skala bisnis,” kata Siti Azizah.

Dalam jangka panjang, adaptasi ekonomi digital pada UKM dapat memberikan dampak yang positif mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan bahkan kesempatan untuk mendapatkan investasi. Studi menunjukkan ekonomi digital memberikan kontribusi sebesar 4 persen terhadap PDB Indonesia pada 2020.

Siti Azizah mengatakan bahwa merujuk pada data ekonomi digital Indonesia sangat menjanjikan, potensinya besar. Tercatat, nilai ekonomi digital di Indonesia pada 2020 mencapai Rp632 triliun sedangkan pada 2030, nilai pasar ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp4.531 triliun.

“Potensi peningkatan transaksi digital di Indonesia diprediksi akan mengalami lompatan yang signifikan, yaitu 8 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan,” ucapnya.

Sementara itu, pelaku UMKM yang menjalankan usahanya melalui internet mencapai 86 persen, 73 persen memiliki akun pada lokapasar digital, dan 82 persen berpromosi melalui internet. Sampai Mei 2022, terdapat 19 juta pelaku UMKM atau sebesar 29,6 persen UMKM telah onboard platform e-commerce sesuai data idEA pada Mei 2022.

Menyambut potensi ekonomi digital yang sangat besar, Siti Azizah mengatakan, KemenKopUKM memberikan sejumlah inisiatif untuk membantu pelaku UMKM dalam menjawab tantangan di era disrupsi digital.

KemenKopUKM menyiapkan ekosistem usaha hulu-hilir melalui SMESCO, memperluas pemasaran UMKM melalui program alokasi 40 persen belanja K/L bagi UMKM.

Selain itu, menciptakan regulasi yang kondusif bagi UMKM dalam perdagangan online, dan juga menyelenggarakan berbagai program pendampingan yang dapat mendukung kebutuhan UMKM dalam menjalankan ekonomi digital terutama untuk mempermudah akses pasar dan akses keuangan.(Jef)

koperasi dan ukm

PLUT Percepat KUMKM Onboarding dalam Platform Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga

Tinggalkan komentar

Tasikmalaya:(Globalnews.id)– Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah menegaskan akan terus mendorong peningkatan literasi digital dan perluasan pasar produk koperasi dan UMKM melalui pengadaan barang dan jasa Pemerintah/Lembaga sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT KUMKM) dalam memberikan pendampingan kepada pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha agar dapat mewujudkan wirausaha yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, saat memberikan sambutan dalam acara PLUT Education Center dengan tema “Perluasan Pasar Produk KUMKM Melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga, di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (28/8).

Turut hadir dalam acara tersebut, M. Husein Fadlulloh, Anggota DPR RI dari Komisi VI DPR RI yang juga perwakilan dari Dapil Jawa Barat XI didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah. Acara ini juga didukung oleh Shopee, Google, dan PaDi UMKM.

Siti Azizah menjelaskan PLUT KUMKM sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM sekaligus rumah besar wirausaha, harus lebih intensif dalam memberikan pendampingan kepada UMKM binaan. Dengan begitu kedepan semakin banyak UMKM binaan dari masing-masing PLUT yang bisa onboarding pada platform digital termasuk laman LKPP dan PaDi UMKM BUMN.

“Bentuk dukungan yang dapat dilakukan PLUT diantaranya dengan memberikan sosialisasi tentang peluang pasar pada belanja barang dan jasa Pemerintah/Lembaga dan pendampingan berupa pembinaan dan kurasi produk UMKM agar sesuai standar yang telah ditetapkan,” kata Siti Azizah.

Ia menambahkan kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan semangat dan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022, serta sebagai upaya nyata pemerintah untuk mempercepat tumbuh kembang pelaku UMKM, dan agar bisa masuk ke pasar digital.

“Dengan kebijakan minimal 40 persen pengadaan barang/jasa pemerintah maka harus melalui UMKM, artinya untuk memanfaatkan peluang ini UMKM harus onboarding di LKPP atau PaDi UMKM,” kata Siti Azizah.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI M. Husen Fadlulloh menyampaikan, bahwa PLUT KUMKM merupakan bentuk dukungan pemerintah khususnya kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pendampingan usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing.

Lebih lanjut Husein Fadlullah juga menyampaikan UMKM Kabupaten Tasikmalaya harus mampu memanfaatkan keberadaan PLUT sebagai mitra usaha. Apalagi saat ini UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan khususnya digitalisasi.

“Kalau perlu pendampingan, pelatihan, atau perizinan usaha silakan datang ke PLUT. Tasikmalaya ini patut berbahagia, ada Rumah BUMN dan PLUT, perlu ada sinergi di antara keduanya sehingga layanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh UMKM di Tasikmalaya.” ucap Husein Fadlullah.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen yang berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kepada UMKM di Kabupaten Tasikmalaya dengan mengoptimalisasikan fungsi dan peran PLUT KUMKM.

“Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendukung berbagai kegiatan pendampingan yang diselenggarakan di PLUT. Seperti hari ini kita dorong UMKM agar memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai pemasaran online khususnya dalam rangka percepatan onboarding produk UMKM dalam pengadaaan barang dan jasa pemerintah/lembaga” katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh 70 UMKM binaan PLUT Kabupaten Tasikmalaya yang telah melewati tahap kurasi.

Di akhir kegiatan, sebanyak 90 persen peserta telah berhasil onboarding di platform digital. Selain pelatihan, dalam kegiatan ini juga dibuka pelayanan perizinan usaha, standardisasi, dan sertifikasi produk berupa NIB, PIRT, Halal, NPWP, serta bazar produk UMKM binaan PLUT Kabupaten Tasikmalaya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Transisi Usaha Menuju Ekonomi Hijau Berikan Peluang Bisnis yang Besar

Tinggalkan komentar

Jakarta :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan transisi usaha menuju ekonomi hijau dapat memberikan peluang bisnis yang besar dan juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

“Merujuk pada studi dari World Economic Forum 2020, di mana estimasi transisi ke ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai 10 triliun dolar AS, dan membuka 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Side Event G20 Indonesia bertajuk Green Economy and Sustainable Business yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) secara virtual, Rabu (22/6) malam.

Menteri Teten pun menyadari banyak bisnis yang biasanya enggan mengadopsi ekonomi hijau, karena dipandang sebagai masalah teknis yang rumit dengan biaya produksi yang tinggi.

Menurutnya hal tersebut sama sekali tidak benar, di mana menurut penelitian, penggunaan sumber daya yang lebih baik dalam industri dapat membantu penghematan secara keseluruhan lebih dari 600 miliar dolar AS per tahun di Eropa.

“Praktik ekonomi hijau harus diimplementasikan pada bisnis yang sudah ada maupun bisnis baru di berbagai sektor industri, mulai dari proses produksi, produk, hingga manajemen dalam bisnis itu sendiri, yang berarti juga akan membantu faktor keberlanjutan bisnis mereka,” kata Menteri Teten.

Dia pun menekankan bahwa beradaptasi dengan ekonomi hijau mungkin tampak menantang, tetapi hal ini memungkinkan, karena telah banyak UMKM lokal yang sudah mempraktikkan ekonomi hijau dengan nilai tradisional dan kearifan lokal.

Selain itu, lanjut Menteri Teten, beradaptasi dengan ekonomi hijau juga akan membuka pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha.

“Mengingat pentingnya UMKM dalam mendorong agenda ekonomi hijau, kami mendorong agar lebih banyak investasi untuk bisnis yang mengadopsi praktik tersebut. Karena tidak hanya akan memberikan pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan, ekonomi hijau akan membantu memajukan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah menjadi fokus kami,” katanya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan, KemenKopUKM, Siti Azizah mengatakan bahwa jalan menuju ekonomi hijau membutuhkan peran UKM untuk terlibat dalam perubahan. Pasalnya, UKM dikatakan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesja.

“Jika kita ingin mempercepat kemajuan SDGs, kita harus memperkuat kolaborasi dan keterlibatan dengan banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, LSM, dan lembaga penelitian, serta kementerian dan lembaga lain untuk implementasi ekonomi hijau bagi UKM,” kata Siti Azizah.

Senada, B20 Indonesia Chair Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa keterlibatan UKM dalam ekonomi hijau memegang peranan penting dan membutuhkan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan.

“UKM harus terlibat dalam ekonomi hijau. Sejalan dengan apa yang bisa kita lakukan, kita harus memperhatikan kolaborasi dan rekomendasi kebijakan untuk UKM dalam penerapan ekonomi hijau, karena ini dapat memberikan profit yang tinggi bagi UKM,” ucap Shinta

Sebagai best practice dari penerapan ekonomi hijau dalam pengembangan usaha, Co-founder dan Chief Marketing Officer Octopus Indonesia Hamish Daud bercerita bahwa pihaknya membuat platform yang dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan.

Isu plastik dikatakan menjadi hal yang sangat penting saat ini, dan melalui platform Octopus Indonesia, pihaknya memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah dari mengumpulkan sampah plastik.

“Octopus memberikan pengertian kepada masyarakat bahayanya sampah plastik kepada lingkungan. Jadi kita buat hal yang sederhana dan semenarik mungkin,” kata Hamish.

Dalam praktiknya, Octopus Indonesia memberdayakan pengumpul sampah yang dinamakan pelestari untuk mengumpulkan sampah plastik melalui aplikasi. Nantinya, sampah yang dikumpulkan akan diserahkan kepada bank sampah atau check poin yang juga dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dan hasil sampah plastik tersebut akan didaur ulang.

“Saat ini, Octopus Indonesia sudah tersedia di Makassar, Bali, Bandung, dan Jakarta. Jadi kami ingin memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam kampanye tidak memakai plastik dan lebih mencintai lingkungan,” katanya.(Jef)

koperasi dan ukm

Perkuat Pendanaan Startup, KemenKopUKM Gelar Matchmaking Entrepreneur Financial Fiesta

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengadakan sebuah inisiasi penjaringan bagi wirausahawan berbasis inovasi teknologi sebagai bentuk upaya pemberdayaan, serta pengembangan UMKM.

Program bertajuk Matchmaking Entrepreneur Financial Fiesta (EFF) merupakan program penjaringan bagi seluruh wirausaha berbasis inovasi teknologi (Startup) di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi entrepreneur mendapatkan sumber daya pendanaan.

“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses penciptaan wirausaha menuju wirausaha mapan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/6).

Kegiatan ini menyasar langsung kepada startup pada ekonomi kreatif di 7 sektor strategis pertanian (agrikultur), perikanan, edukasi, kesehatan, pariwisata, maritim, dan logistik.

“Ini dalam rangka agenda pemulihan atau transformative recovery berfokus pada pengembangan usaha yang ramah lingkungan,” kata Azizah.

Menurut Azizah, Program Matchmaking tersebut untuk memfasilitasi wirausahawan Indonesia (inovasi teknologi/startup). “Saya mengajak seluruh stakeholder, wirausahawan, maupun investor, untuk turut serta dalam Program Matchmaking EFF 2022,” imbuh Azizah.

Caranya, dengan melakukan registrasi pada 16 Juni 2022 melalui website effstartup.id.

Program tersebut terdiri dari 6 tahapan. Pertama, penjaringan 500 startup menjadi 10 wirausaha terpilih hasil kurasi berdasarkan kualifikasi.

Kedua, pelatihan matriks secara daring oleh expert berpengalaman (Metrics Coaching dan Iterasi Coaching).

Ketiga, pendampingan menuju matchmaking oleh para tenaga ahli. Keempat, fasilitasi akses pendanaan lokal dan internasional. Kelima, fasilitasi Startup Showcase bagi pelaku usaha berunjuk gigi di depan para investor. “Dan keenam, berkesempatan bersinergi dengan KemenkopUKM,” papar Azizah.

Azizah menambahkan, Program Matchmaking EFF 2022 menjadi salah satu agenda dalam mendukung pemulihan transformatif sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. “Salah satunya mendorong pembiayaan UMKM bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil,” pungkas Azizah.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Siapkan Pelaku Koperasi dan UMKM Adaptif Terhadap Teknologi

Tinggalkan komentar

Bangka Belitung:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) saat ini tengah fokus untuk mendorong pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan wirausaha yang mapan, inovatif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi Koperasi, UMKM dan Wirausaha yang dimulai di PLUT KUMKM Bangka Belitung, Senin (13/6).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, serta lima platform digital antara lain Tokopedia, Shopee, Gojek, Lazada, dan Blibli.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menjelaskan, pelatihan ini merupakan upaya dari pihaknya guna menyiapkan para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat, melalui literasi digital.

Pelatihan ini juga diharapkan mampu menambah kemampuan peserta dalam menemukan, mengerjakan, evaluasi, sekaligus menggunakan teknologi dengan cermat dan tepat guna.

“Pandemi telah memaksa kita berinteraksi secara daring, mulai dari bekerja, sekolah hingga keperluan rumah tangga. Sedangkan hal ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan kita dalam beradaptasi. Untuk itu kita perlu berupaya memampukan diri beradaptasi dengan perubahan teknologi, dalam hal ini literasi digital,” kata Siti Azizah.

Dia menambahkan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada aspek teknologi, tetapi juga terjadi pergeseran costumer behavior yang signifikan, salah satunya adalah bangkitnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk halal yang menjadi gaya hidup baru.

“Dewasa ini persepsi masyarakat tentang produk halal tidak hanya terkait dengan motif syariah semata, tapi juga terkait dengan higienitas sebuah produk, dan tren ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang,” sambungnya.

Lebih lanjut, Siti Azizah juga mengatakan bahwa sinergi ini menjadi momentum untuk menguatkan peran dan fungsi PLUT KUMKM sebagai salah satu garda terdepan dalam mengembangkan kewirausahaan dan KUMKM di daerah.

“Besar harapan saya kolaborasi ini dapat memberikan manfaat dan dampak bagi peningkatan layanan kepada koperasi dan UMKM khususnya terkait literasi digital dan sertifikasi halal bagi KUMKM, dan tentunya sekaligus dapat mendukung target kinerja PLUT,” ucap Siti Azizah.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin menyampaikan perkembangan teknologi digital yang massif di Indonesia merupakan peluang besar bagi pelaku UMKM. Di mana ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai sebesar US$124 miliar atau setara Rp1.738 triliun.

Rudy juga menjelaskan pada tahun 2025, diperkirakan konsumsi domestik di seluruh produk dan layanan halal akan terus meningkat hingga mencapai US$282 miliar. Data tersebut menunjukkan potensi besar Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka di dunia.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat ke depan, akan memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk-produk bersertifikat halal,” ujar Rudy.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH, Mastuki menambahkan bahwa di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25.000 UMKM mendapatkan sertifikat halal secara gratis, yang mana saat ini baru tercapai sekitar 6.000 pelaku UMKM.

Mastuki juga menyampaikan pelaksanaan jaminan produk halal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik pusat maupun daerah, sehingga sertifikat halal dapat menjadikan UMKM lebih berdaya saing dan mampu menopang ekonomi nasional.

Di sisi lain, Pj Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin memberikan apresiasi atas diselenggarakannya pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha di Bangka Belitung.

Ridwan berharap pelatihan ini dapat mendorong UMKM untuk berkolaborasi lintas usaha dalam sebuah ekosistem bisnis yang kemudian akhirnya didukung dengan koperasi modern.(Jef)

koperasi dan ukm

Tingkatkan Kapasitas Usaha, KemenKopUKM Ajak Pelaku Usaha Sumbar Transformasi Digital

Tinggalkan komentar

Padang:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus berkomitmen menambah jumlah usaha kecil dan menengah, agar struktur ekonomi menjadi lebih kuat dan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen di tahun 2024, dengan dibutuhkan sekitar 1,5 juta wirausaha baru.

Untuk itu, perlunya diselenggarakan literasi digitalisasi keuangan kepada para calon wirausaha dan pendamping di daerah. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut, sebagai bentuk dukungan kepada wirausaha untuk mampu dan berkembang.

“Sehingga kegiatan ini dapat menjadi penggerak ekonomi dalam rangka pemberdayaan UMKM dan penumbuhkembangan kewirausahaan nasional, untuk mendukung pemulihan ekonomi,” jelas Azizah dalam kegiatan Fasilitasi Literasi Digitalisasi Keuangan, Wirausaha Mentor dan Pendamping terhadap Perluasan Pembiayaan Alternatif di Padang, Sumatera Barat, Jumat (10/6).

Tercatat kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia 10 tahun terakhir relatif stagnan. Ini dikarenakan sekitar 99,7 persen merupakan usaha mikro dan menjadi bagian ekonomi subsistensi. Saat ini pun rasio kewirausahaan berkisar di angka 3,47 persen. Sementara pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen hingga tahun 2024.

“Tahun ini Indonesia mulai memasuki tahap pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi yang lebih cepat dan transformatif,” imbuhnya.

Lebih lanjut Azizah merinci, fase pemulihan transformatif (transformative recovery) dapat diwujudkan mengingat Indonesia memiliki bonus demografi, populasi anak muda (generasi milenial, generasi Z, dan generasi post gen Z) mencapai 64,69 persen dari total 270,20 juta jiwa penduduk. Di samping itu, perempuan, anak muda, dan ekonomi hijau juga akan menjadi penggerak ekonomi ke depan

Seiring dengan hal di atas, KemenKopUKM melakukan tiga agenda pemulihan transformatif (transformative recovery). Yaitu, pertama, 70 persen program KemenKopUKM akan menyasar langsung kepada pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, perempuan dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan.

Kedua, mendorong pembiayaan UMKM dan koperasi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil. Dan ketiga, meningkatkan UMKM masuk ke ekosistem digital sebesar 30 juta UMKM ditargetkan
go digital.

Sementara Strategi Transformasi KUMKM dan Wirausaha KemenKopUKM dilakukan dengan lima langkah. Pertama, Transformasi Usaha Informal ke Formal (16 persen Usaha Mikro Informal bertransformasi ke Formal, 26,5-30,8 persen Proporsi UMKM Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal).

Kedua, Tranformasi Kedalam Rantai Pasok (15,7-17 persen Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas). Ketiga, Modernisasi Koperasi (500 Koperasi Modern). Keempat, Pertumbuhan Wirausaha Produktif (2,5-4 persen Persentase Pertumbuhan Wirausaha, Penumbuhan 500 Start-Up). Kelima, Transformasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi (30 juta UMKM Onboarding Digital).

Menurutnya, untuk dapat mencapai target rasio kewirausahaan, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dengan tujuan untuk mensinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan, memperkuat ekosistem kewirausahaan, dan menumbuhkembangkan wirausaha yang berorientasi pada inovasi nilai tambah dan berkelanjutan (baik secara lingkungan/sustainable maupun keberlanjutan usaha).

“Sebagai bentuk implementasi Perpres tersebut, KemenKopUKM, melalui Deputi Bidang Kewirausahaan mendukung, serta melaksanakan beberapa kegiatan di Sumbar, tepatnya di Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota, bagi para pelaku usaha untuk bertransformasi digital, guna peningkatan kapasitas usaha,” sebut Azizah.

Tak hanya itu, beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu RAKORDA Percepatan Transformasi Digital Koperasi dan UKM se-Provinsi Sumatera Barat, FGD Fasilitasi dan Pembinaan Starup, kunjungan ke Universitas Andalas dan kunjungan PLUT Provinsi Sumatera Barat dan PLUT Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai sarana pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam pengembangan potensi.

“Juga dilaksanakan kegiatan Wirausaha Mentor dan Pendamping terhadap Perluasan Pembiayaan Alternatif dalam rangka perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha, yang akan dan terlibat pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui LPSE untuk mendukung penggunaan produk lokal di Indonesia,” jelasnya.

KemenKopUKM sambung Azizah, siap berkolaborasi membangun ekosistem inovatif bersama seluruh stakeholder untuk penciptaan wirausaha muda mapan, inovatif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan rasio kewirausahaan nasional yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi penumbuhan ekonomi.

“Saya berharap dengan hadirnya para narasumber baik dari Lembaga, asosiasi, platform digital, seperti Inbistek, AFSI, Jamkrindo, dan Credibook dalam digitalisasi mampu menciptakan lebih banyak wirausaha muda, inovatif dan berdaya saing yang nantinya, juga dapat mengaktivasi akses pendanaan yang telah tersedia melalui perbankan maupun non-perbankan. Sehingga memotivasi generasi muda lainnya menjadi entrepreneur Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri,” harap Azizah.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gencarkan Sosialisasi Pendirian Lembaga Inkubator di Kabupaten Banyumas

Tinggalkan komentar

Purwokerto:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar kegiatan Sosialisasi Pendirian Lembaga Inkubator, yang diikuti perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, dan Perguruan Tinggi se Kabupaten Banyumas

“Untuk meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuh kembangkan wirausaha yang tangguh, kreatif dan profesional.
Inkubator bisnis merupakan wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha,” ujar deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, saat membuka kegiatan ini, di Purwokerto beberapa waktu lalu.

Kegiatan sosialisasi ini juga sebagai dukungan rangkaian acara Paten Goes To Campus di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Peradaban di Bumiayu.

Siti Azizah memaparkan jumlah UMKM di Indonesia hingga saat ini sebanyak 64,2 Juta Unit. Namun dari jumlah tersebut, hanya 17,45% yang memiliki jiwa kewirausahaan, sedangkan sisanya 82,15% belum memiliki jiwa kewirausahaan. “Hal ini menunjukkan kualitas UMKM Indonesia masih harus ditingkatkan,” ungkap Siti Azizah.

Terlebih lanjut Deputi Siti Azizah, hasil survei World Economic Forum pada bulan Agustus 2019 menyebutkan sebanyak 35,5% pemuda usia 15-35 tahun di Indonesia ingin menjadi wirausaha, atau 1 dari 3 di Indonesia pemuda ingin menjadi wirausaha.

Dengan adanya peluang bonus demografi dari kalangan Pemuda Indonesia pada Tahun 2030, maka pemerintah berusaha untuk mengembangkan potensi besar tersebut melalui pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di bidang Kewirausahaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan inkubasi bisnis melalui lembaga inkubator.

“Inkubator Bisnis merupakan tuntutan dari perkembangan ekonomi global yang terjadi karena adanya perubahan yang cepat dan signifikan di bidang teknologi, telekomunikasi, digitalisasi, dan adanya deregulasi dan globalisasi,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah.

Menurut Siti Azizah, perubahan tersebut memaksa adanya perubahan pada setiap pelakunya mulai dari skala negara, perusahaan/organisasi, dan individu.

Lebih lanjut Azizah mengatakan bahwa saat ini jumlah lembaga Inkubator dan tenant yang sudah mendaftarkan diri melalui Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi Inkubasi (SIPENSI-KUMKM), data pertanggal 2 Juni 2022 terdaftar sejumlah 134 lembaga Inkubator dan 824 tenant binaan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 90% lembaga inkubator yang berdiri di Indonesia didirikan oleh Perguruan Tinggi dan Swasta. Sementara PP 7/2021 mengamanahkan bahwa Pemerintah Daerah harus membentuk dan mengembangkan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemprov dan 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemda Kab/ Kota, serta memfasilitasi Inkubasi minimal 50 Tenant/Tahun oleh Pemprov dan 20 Tenant/Tahun oleh Pemda Kab/Kota.

“Sehingga harapannya dengan adanya Sosialisasi ini, bisa segera menjalankan amanat PP 7/2021 untuk membentuk dan mengembangkan lembaga inkubator dan tenant,” kata Siti Azizah.

Dengan terbitnya PP 7/2021 dan Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021, maka Kemenkop dan UKM diamanatkan menjadi leading sector dalam pengembangan Inkubator di Indonesia. Pada pasal 135 ayat 2 menyatakan: Pemerintah Pusat (Kemenkop dan UKM) menyelenggarakan pengembangan Inkubasi secara terpadu. Artinya KemenKopUKM dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan Inkubasi harus bersinergi dengan semua stakeholder penyelenggara inkubasi di Indonesia, termasuk Lembaga Inkubator di Pemeritah Daerah Perguruan Tinggi maupun Swasta.

Azizah menambahkan, saat ini pihaknya telah bersinergi dengan 11 Lembaga Inkubator dari 8 Perguruan Tinggi dan 3 Pemda terpilih melalui program Fasilitasi Pengembangan Lembaga Inkubator dan Fasilitasi Inkubasi usaha bagi Start-Up yang menginkubasi sekitar 284 Tenant.

Sedangkan Untuk Tahun 2022 ini Deputi Bidang Kewirausahaan direncanakan akan bersinergi dengan 32 Lembaga Inkubator yang dibagi kedalam 2 kegiatan, yaitu 10 lembaga Inkubator bersinergi untuk menginkubasi 100 StartUp, dan 22 Lembaga Inkubator bersinergi untuk pengembangan lembaga inkubatornya.

Siti Azizah berharap, dengan banyaknya Lembaga inkubator yang berdiri, dan bersinergi dengan KemenKopUKM, maka akan dapat menginkubasi sebanyak mungkin tenant/start up yang tangguh, kreatif, dan profesional. “Dan dengan banyaknya tenant/start up yang tumbuh diharapkan target pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 terkait pertumbuhan wirausaha baru 4% dan peningkatan Rasio kewirausahaan nasional 3,95% di tahun 2024 dapat tercapai,” pungkas Siti Azizah.(Jef)