Arsip Tag: digitalisasi umkm

MenKopUKM Ajak ICMI Ciptakan Sumber Ekonomi Baru Lewat Digitalisasi UMKM

Makassar:(globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) untuk bersama-sama menciptakan sumber ekonomi baru salah satunya melalui percepatan transformasi digital bagi UMKM.

MenKopUKM Teten Masduki menyatakan, perlunya percepatan digitalisasi bagi UMKM untuk memperluas akses pasar. Indonesia tidak boleh hanya menjadi sasaran perluasan pasar negara lain, sehingga dibanjiri produk impor murah yang berpotensi merusak pangsa UMKM Indonesia.

“Saat ini, struktur ekonomi masih didominasi oleh usaha kecil dan mikro. Ini menunjukkan struktur ekonomi Indonesia yang gemuk di mikro. Tantangannya bagaimana mengembangkan UMKM Tanah Air agar semakin produktif dan berdaya saing,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Lokakarya Nasional ICMI yang mengusung tema ‘Kolaborasi Pemberdavaan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Mikro Syariah yang Berdaya Saing di Era Digital,’ di Makassar, Jumat (3/11).

Menteri Teten mengambil contoh Korea Selatan (Korsel) yang dinilai sebagai negara paling adaptif terhadap teknologi digital. Dengan kemajuan Korsel saat ini, mereka bahkan berambisi mengalahkan Jepang dalam berbagai bidang.

“Saat saya berkunjung ke Korsel, saya berdialog dengan para pelaku usaha muda di Korsel. Mereka berusaha terus berinovasi karena jika sedikit saja tidak inovatif mereka khawatir, produk unggulan mereka seperti Hyundai dan Samsung akan kalah bersaing dengan produk dari Jepang. Padahal market mereka cukup besar mencapai 50 juta orang di dalam negeri, dan jika ingin masuk ke pasar global, mereka harus mampu bersaing dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang melalui penguasaan teknologi yang tinggi,” kata Teten.

Untuk itu, MenKopUKM mendorong inovasi juga dilakukan oleh UMKM di Indonesia. Jangan sampai usaha besar membunuh usaha kecil, sektor formal membunuh sektor informal, dan warung rakyat kalah dengan warung modern. “Di Korsel, UMKM menjadi bagian rantai pasok industri besar. Memang kita terlambat melakukan industrialisasi dan hanya fokus di hilir tanpa memperhatikan sektor hulu, maka ke depan ini menjadi tantangan kita,” ucapnya.

Menurut MenKopUKM, penting untuk merencanakan masa depan Indonesia 5-10 tahun mendatang agar bisa menjadi negara maju. “Potensi kita sangat besar, tetapi apakah Indonesia sudah mampu memenuhi syarat menjadi negara besar? Ini agenda kita sekarang untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas yang menggantikan ekonomi subsisten,” katanya.

Diakui Menteri Teten, untuk bisa menyelesaikan tantangan tersebut membutuhkan pendekatan yang tak mudah. Salah satunya, program hilirisasi yang sering disebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbasis SDA dan keunggulan domestik lewat hasil perkebunan, pertanian, dan kelautan.

“Kita harus menumbuhkan sumber ekonomi baru. Walaupun sekarang fondasi sudah dimulai dengan larangan ekspor bahan mentah, harus juga disusun peta jalan industrialisasi. Saya sudah sampaikan bahwa industrialisasi ini harus melibatkan koperasi dan UMKM, tanpa melibatkan mereka kita tak bisa mengubah struktur ekonomi subsisten,” ujarnya.

Menteri Teten mengatakan, industrialisasi yang harus berbasis keunggulan domestik sehingga punya potensi untuk maju dan berkembang. Indonesia dan ASEAN memiliki kekuatan pada aquaculture dan agriculture. “Jika Indonesia memimpin ASEAN dengan dua sektor ini maka akan sangat luar biasa,” katanya.

Terkait peran ICMI, MenKopUKM mengajak ICMI bersama dengan Pemerintah dan pihak terkait lainnya, untuk turut berkontribusi melahirkan ekonomi baru. “Termasuk mencari alternatif pembiayaan yang murah dan mudah. Karena pembiayaan selama ini menjadi kendala bagi UMKM, khususnya terkait aset sebagai agunan,” kata Menteri Teten.

Ia melanjutkan, inovasi dalam pembiayaan UMKM mencakup tersedianya pembiayaan yang murah, cepat, dan mudah. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, untuk meningkatkan rasio kredit perbankan bagi UMKM dari sebelumnya 20 persen menjadi lebih dari 30 persen di tahun 2024.

Kemudian plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp500 juta naik menjadi Rp20 miliar. Serta, KUR tanpa agunan naik dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta, pembiayaan LPDB-KUMKM hanya untuk koperasi, dan pembiayaan usaha perempuan melalui Mekaar.

Transformasi digital ditegaskannya, menjadi suatu keharusan. Pemerintah juga telah menargetkan UMKM onboarding digital sebanyak 30 juta UMKM yang saat ini telah mencapai 22 juta UMKM yang berjualan secara online.

“Saya berharap dari UMKM, kita kembangkan dengan dukungan ekosistem. Dengan seperti itu bisa segera mengubah struktur ekonomi kita, agar menjadi negara maju pada 2045 dengan mendorong UMKM masuk ke sektor strategis,” kata MenKopUKM.

Senada disampaikan, Ketua Umum Ikatan ICMI Arif Satria yang mengatakan, ke depan kompetisi ekonomi dan industri mengarah kepada kreativitas dan imajinasi. Untuk itu ia mengajak para pelaku usaha berfokus pada future practice agar menjadi leader (pemimpin), karena jika hanya berbasis pada past practice cenderung menjadi follower (pengikut).

“Kita sedang berada dalam situasi yang memerlukan kemampuan untuk melakukan terobosan dan kreativitas, masa depan adalah kompetisi imajinasi dan kreativitas. Orang kecil jangan berfikir selamanya akan kecil, kita saat ini masih kecil punya peluang besar menjadi siapa-siapa di depan, yang penting punya pola pikir kreatif dan future practice,” katanya.

Ia menjelaskan, era masa depan disebut era give economy, di mana menyumbang adalah investasi. Kepedulian dan value untuk berbagi pada rumus ekonomi. “Dari seluruh usaha di manapun kami harap bisa berkolaborasi dengan kita untuk saling berbagi. Bisnis masa depan adalah orang-orang yang tahu ekosistem, banyak berjejaring dan berkolaborasi,” kata Arif.

Saat ini, ICMI telah mendampingi 382 UMKM. Di mana ICMI membangun mimpi dan optimisme dengan kerja nyata dan konkret. “ICMI tidak hanya berencana, tapi juga menjadi pelopor untuk membangun ekosistem bisnis masa depan,” katanya.(Jef)

Dukung Digitalisasi Pasar Melalui Agen46, BNI Gandeng Asparindo

Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI proaktif dalam meningkatkan akses layanan digital keuangan kepada masyarakat melalui Agen46.

Untuk memperkuat langkah tersebut, perseroan menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo).

Dalam keterangannya, Direktur Network & Services BNI Ronny Venir menyampaikan, potensi pengembangan layanan keuangan digital di ekosistem pasar tergolong cukup besar.

“Banyak masyarakat yang nyaman untuk belanja di pasar dan membutuhkan transisi dari tunai ke digital agar dapat memperbesar transaksi dan bisnis para pedagang pasar,” ungkapnya.

Ronny menyampaikan melalui kerja sama ini perseroan menargetkan akan terjalin sinergi ekosistem pasar yang saat ini telah bergabung dalam Asparindo untuk menjadi Agen46 agar jangkauan layanan perbankan BNI melalui agen laku pandai dapat lebih diperluas.

Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati berbagai fitur layanan transaksi keuangan BNI seperti transfer antar bank, transfer dana, pembukaan rekening, pengisian pulsa, hingga pembayaran tagihan listrik dan dapat diakses melalui channel web, mobile apps maupun Electronic Data Capture (EDC).

“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan yang disediakan oleh *Agen46. Kerja sama* ini merupakan salah satu bentuk dukungan BNI terhadap program kerja Asparindo untuk melakukan digitalisasi pada ekosistem pasar” katanya.

Ronny menuturkan, dengan adanya kemitraan BNI bersama Asparindo, masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mengakses layanan keuangan, namun dapat dilayani melalui Agen46 terdekat yang berada disekitar lokasi tempat tinggal.

“Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia,” pungkasnya. (Jef)

KemenKopUKM Gandeng US-ABC Hingga IWAPI Akselerasi Digitalisasi UMKM

Semarang:(globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama dengan US-ASEAN Bussiness Council (US-ABC), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersepakat untuk mempercepat digitalisasi UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam sambutan yang dibacakan Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci utama UMKM naik kelas.

Pada acara Workshop US-ASEAN Business Council Institute bertema Empowering Indonesia SME’s in the Digital Economy, Sabtu (19/8), itu disebutkan bahwa dengan masuk ke dalam ekosistem digital, pelaku UMKM bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Apalagi potensi nilai ekonomi dari ekonomi digital mencapai 360 miliar dolar AS di tahun 2030.

Menteri Teten berharap dengan sinergi antar pemangku kepentingan bisa mendorong pencapaian target 30 juta UMKM yang onboarding di ekosistem digital di tahun 2024. Sejauh ini jumlah UMKM yang sudah go digital mencapai 22,2 juta atau setara 74 persen dari target.

“Kami menyadari masih banyak para pelaku UMKM di Indonesia yang belum dapat terkoneksi dengan ekosistem digital, terutama di daerah yang masih rendah literasi digitalnya. Dengan adanya inisiasi kolaborasi antar pemangku kepentingan diharapkan mampu meng-aggregasi UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital,” ujar Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan tantangan digitalisasi UMKM adalah rendahnya literasi digital terutama di daerah pelosok dimana infrastruktur digital masih sangat terbatas. Hasil survei World Digital Competitiveness menunjukkan Indonesia menduduki peringkat 53 dari 63 negara. Ini jauh lebih rendah dibandingkan Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 26 dan Singapura di posisi nomor 4.

Untuk melakukan percepatan ini, KemenKopUKM memprioritaskan tujuh aspek digitalisasi yaitu aspek akses pasar, aspek pemantauan kualitas produksi, aspek keuangan dan akses pembiayaan, aspek manajemen organisasi, aspek kapasitas produksi, aspek supplier, dan aspek distribusi atau logistik. Dia berharap dengan sinergi multipihak ini bisa mendorong pencapaian target UMKM Go Digital.

“Saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi bersama dalam upaya percepatan transformasi digital UMKM guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional di Indonesia,” ucap Menteri Teten.

Sementara itu Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah menambahkan bahwa demi memastikan upaya digitalisasi UMKM berkualitas, KemenKopUKM menggelar training dan pendampingan bagi UMKM secara berkelanjutan. Bahkan untuk optimalisasi pelatihan dan pendampingan, KemenKopUKM menggandeng 47 platform digital.

“Kami membuat konsep konsultasi dan pendampingan selama tiga bulan jadi tidak lepas begitu saja. Jadi kalau bapak – ibu punya masalah bisa dikonsultasikan, atau butuh pendampingan kami sediakan,” ucap Siti Azizah.

Siti Azizah juga mengungkapkan pelaku UMKM diharapkan bisa mulai mengakses laman LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan pangsa pasar dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Dijelaskan bahwa 40 persen belanja pemerintah pusat dan daerah diharuskan pada UMKM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Tantangan yang tinggi bagi UMKM adalah memenuhi belanja pemerintah sebesar 40 persen, jadi bapak – ibu harus onboarding di e-catalog dimana produknya harus berkualitas, dari sisi packaging harus tampil bagus dan produknya konsisten,” ucapnya.

*US-ABC dan IWAPI Siap Bantu*

Senior Research Director – ASEAN, ICT and Digital Policy US-ASEAN Business Council Mario Masaya mengapresiasi langkah nyata pemerintah khususnya KemenkopUKM yang konsisten membina dan mendampingi UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Pihaknya siap menjalin kemitraan dan kerja sama yang lebih mendalam untuk mendorong UMKM nasional bisa naik kelas.

“Program kami salah satunya penguatan SME (small medium enterprise/UKM) melalui mengelola platform digital. Jadi
kita harap sinergi ini bisa menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia bahkan di kawasan Asia Tenggara,” ujar Mario.

Sementara itu Ketua Umum IWAPI Nita Yudi menjelaskan digitalisasi menjadi tantangan bagi UMKM khususnya bagi pelaku usaha perempuan yang menjadi anggotanya. Namun diakui digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan demi kemajuan UMKM.

IWAPI dengan jumlah anggota lebih dari 30 ribu pelaku usaha perempuan di 34 provinsi di Indonesia menyatakan tantangan lain yang dihadapi UMKM adalah kemampuan akses pembiayaan ke lembaga formal. Diakui selama ini perempuan cenderung lebih sulit memperoleh dukungan pembiayaan lantaran masih kentalnya budaya patriarki.

“Pengusaha perempuan ini masih menemui hambatan seperti kesenjangan gender, beban rumah tangga yang tinggi, minim penggunaan teknologi, dan kesulitan mendapat akses permodalan dari lembaga formal karena masalah budaya patriarki,” ujar Nita.(Jef)

MenKopUKM : Revitalisasi Pasar Tradisional Dongkrak Transformasi Digital UMKM

Surabaya:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung transformasi digital pedagang di pasar tradisional Surabaya untuk berjualan secara online dalam upaya mendukung terpenuhinya target 30 juta UMKM onboarding secara digital.

Sampai Maret 2023, UMKM onboarding digital baru mencapai 22 juta. Untuk itu KemenKopUKM aktif mendorong berbagai upaya agar UMKM terhubung secara digital. “Pemerintah ingin pasar tradisional tak hanya bertahan di era teknologi, tetapi juga melakukan transformasi. Bagaimana solusinya agar digitalisasi diadaptasi pedagang untuk bisa berjualan online,” katanya saat berdialog dengan puluhan pedagang pasar tradisional sekaligus Kopdar Raodshow Klinik UMKM di Pasar Sememi, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (9/7).

Pemerintah kata Menteri Teten, tak ingin pasar tradisional dan warung tradisional bertahan saja di tengah pasar ritel modern yang identik dengan pasar yang bersih dan nyaman serta terus bermunculan, tetapi juga mampu bersaing sekaligus bertransformasi dari stigma pasar tradisional yang kumuh dan becek menjadi lebih modern dan profesional.

“Pemerintah Daerah kami harap juga berkomitmen untuk merevitalisasi pasar, di mana terdapat sebanyak 18.000 pasar di seluruh Indonesia yang bisa bertransformasi lebih baik lagi dan bersaing dengan pasar ritel modern. Para pedagang pasar disiapkan untuk bagaimana berjualan secara online,” katanya.

Menurut Menteri Teten, pandemi COVID-19 membuat perilaku konsumen juga berubah. Hal ini menjadi peluang yang sangat baik bagi para pedagang pasar untuk berjualan secara online.

Selanjutnya, KemenKopUKM juga akan membantu membenahi manajemen koperasi pasar, supaya pedagang mendapat suplai yang baik dari koperasi seperti yang telah dilakukan di toko ritel modern.

Melalui koperasi pasar, pedagang pasar bisa membeli stok kebutuhan dagang dengan belanja secara kolektif ke koperasi, sehingga bisa mendapat harga barang yang lebih kompetitif. Dalam hal ini koperasi pasar hadir sebagai semacam distribution center.

“Koperasi ada untuk memperbaiki supply chain kebutuhan para pedagang. Sementara promosi dan jasa kirimnya bisa dilakukan melalui aplikasi online. Sehingga tercipta satu ekosistem yang baik dalam arus ekonomi di pasar. Ini yang kami terus upayakan,” ucap Menteri Teten.

Dukungan kerja sama dan kolaborasi berbagai stakeholder juga sangat diperlukan, mulai dari instansi pemerintah baik pusat dan daerah, organisasi non pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, hingga media dalam mewujudkan percepatan pembangunan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Gunardi menegaskan, sejak pandemi pihaknya terus berinovasi. Misalnya saja saat driver tak bisa menarik penumpang, kini dikembangkan solusi agar mereka tetap bisa mengangkut barang-barang groceries, sekaligus menggaet pasar untuk bisa berjualan secara online.

“Kami terus berupaya juga mengedukasi pedagang untuk bisa jualan online, selain itu memberikan kemudahan pembayaran lewat payment gateway. Termasuk menyediakan pinjaman bagi pelaku pasar, mitra UMKM lainnya,” kata Neneng.

Diungkapkannya, Grab Indonesia telah melakukan digitalisasi pasar kepada ribuan pedagang di 26 kota di seluruh Indonesia.

*Skema Baru*

Tak hanya aktif mendorong pedagang pasar untuk go online, MenKopUKM juga mengajak Pemerintah Daerah untuk mendukung revitalisasi pasar termasuk soal kemudahan pembiayaan, guna menambah permodalan dalam mengembangkan usaha pedagang pasar.

“Kami akan bahas bersama stakeholder terkait tentang dua skema pembiayaan, ada perbankan, koperasi dan Pemda. Kami berharap, model seperti ini yang akan dipiloting agar kendala pembiayaan bisa teratasi,” kata Teten.

Sebelumnya dalam kesempatan dialog, Ika salah satu pedagang pasar sembako di Pasar Sememi mengatakan, di era teknologi saat ini pedagang pasar tak bisa hanya mengandalkan jualan secara konvensional tetapi juga harus secara online. “Pengalaman saya berjualan online sangat menguntungkan dan memudahkan penjual maupun pembeli,” katanya.

Senada, Robi pemilik usaha Fresh Fruit H Maimunah di Pasar Pucang, Surabaya ini mengaku, setelah bergabung dalam platform dan berjualan online sejak tahun 2022, ia mengaku mampu meraih omzet tertinggi mencapai Rp4 juta per hari dengan orderan sebanyak 50 order.

“Kalau sedang sepi minimal Rp700 ribu per hari. Tapi kalau sekarang rata-rata omzet yang saya dapat sebesar Rp2,9 juta per hari. Harus ada inovasi setiap hari supaya toko ramai. Yang terpenting pedagang juga harus ada inovasi dan memanfaatkan promo online,” katanya.

Hingga Desember 2022, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar 77 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp1.163,9 triliun dan diperkirakan akan naik menjadi 360 miliar dolar AS (Rp5.442,05 triliun) pada 2025 atau naik 467 persen.

Potensi besar tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh 127 ribu koperasi dan 64,19 juta pelaku UMKM Indonesia. Untuk itu kendala terkait rendahnya literasi digital, kapasitas produksi yang terbatas, kualitas produk yang tidak konsisten, serta penetrasi pasar yang rendah sebagai tantangan utama yang dihadapi harus bisa diatasi bersama.(Jef)

KemenKopUKM Gandeng LPP RRI Percepat Proses Onboarding Digital UMKM

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menandatangani kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Lembaga Penyiaran Publik-Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk mempercepat proses onboarding digitalisasi UMKM serta menggaungkan program-program pengembangan UMKM hingga ke pelosok nusantara.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim yang dalam hal ini mewakili Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, di era digitalisasi keberadaan siaran radio masih efektif dalam membantu menggaungkan program-program Pemerintah. Khususnya mengenai beberapa program onboarding digital, agar para pelaku UMKM dapat aktif membangun ekonomi digital di Indonesia.

“KemenKopUKM percaya, peran RRI akan semakin krusial dalam mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan akan naik mencapai 146 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp2.185,9 triliun pada 2025, menjadi yang terbesar di Asia Tenggara,” ucapnya dalam kegiatan MoU KemenKopUKM dengan LPP RRI di Kantor LPP RRI, Jakarta, Senin (10/4).

Arif melanjutkan, di tahun 2023, KemenKopUKM memiliki tujuh program prioritas, yaitu Pendataan Lengkap KUMKM, Rumah Produksi Bersama, Koperasi Modern, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Redesign Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM, Layanan Rumah Kemasan UMKM, dan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

“Untuk PLUT, saat ini sudah ada lebih dari 80 PLUT yang telah dimodernisasi dengan teknologi digital. Sehingga hal ini sangat membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas usahanya,” kata Arif.

Dalam tujuh program prioritas tersebut, KemenKopUKM sangat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Pihaknya percaya, Future SME atau UMKM masa depan akan sangat berbasis pada teknologi dan kreativitas.

“Namun tantangan utama transformasi digital UMKM Indonesia adalah literasi digital yang tergolong masih rendah. Dengan dukungan dan kerja sama RRI terkait pengembangan UMKM, diharapkan hal ini bisa teratasi,” katanya.

Dari sumber East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) tahun 2023, daya saing digital Indonesia terus meningkat dalam empat tahun terakhir yaitu di angka 38,5 pada 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 35,2 pada 2022, 32 di tahun 2021, dan 27,9 pada 2020.

KemenKopUKM kata Arif, optimistis proses digitalisasi UMKM terus berlangsung dan mencapai target yang telah dicanangkan. Hingga Desember 2022 sebanyak 21,56 juta UMKM telah onboarding digital, dan di tahun 2023, diharapkan sebanyak 24 juta UMKM sudah onboarding digital.

“Angka ini berarti ada tambahan 13,56 juta sejak awal pandemi atau 33,5 persen dari total populasi UMKM, dan 71,8 persen dari target 30 juta UMKM on boarding dalam ekosistem digital pada 2024,” ujarnya.

Arif berkeyakinan, adanya gerakan menuju 30 juta UMKM onboarding digital pada tahun 2024 sehingga KemenKopUKM dan LPP RRI berinisiatif menjalin sinergi untuk mendukung percepatan transformasi digital UMKM dalam MoU tersebut. Pihaknya berharap, adanya inisiatif penandatanganan kerja sama ini memperkuat komitmen bersama dalam mendukung upaya percepatan program Tranformasi Digital UMKM dan UMKM Naik Kelas.

“Anggaran pengembangan UMKM tak hanya di KemenKopUKM tetapi juga tersebar hampir di seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Harapannya, program dengan RRI ini menyediakan infomasi yang dibutuhkan oleh UMKM. Misalnya tahun ini kami akan melanjutkan pendataan UMKM by name by adress, bersama RRI mereka bisa membantu kami menyampaikan informasi tersebut hingga ke pelosok, yang mungkin belum dapat kami jangkau,” kata Arif.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menegaskan, pihaknya berupaya terus meningkatkkan program siaran bertema UMKM. Di mana RRI ingin berperan dalam pemperdayaan maupun penguatan UMKM, dengan menjadi hub dan katalisator UMKM.

“Mengingat pentingnya UMKM bagi perekonomian bangsa. Di mana membangun UMKM sama halnya dengan membangun bangsa. Siaran RRI salah satunya untuk mendorong pembangunan nasional, apalagi potensi UMKM yang besar yang berjumlah lebih dari 64 juta ini bisa terkoneksi, kita ingin menjadi Radio-nya UMKM,” ucapnya.

Hendrasmo turut menyambut baik kerja sama dengan KemenKopUKM, terutama dalam mengakselerasi transformasi digital UMKM. Kerja sama itu di antaranya mencakup pendampingan informasi, literasi keuangan digital, serta data base UMKM dan program pendukung lainnya.

Hendrasmo meyakini, LPP RRI dapat membantu wujudkan kemajuan UMKM melalui digitalisasi. Sebab, RRI memiliki jaringan sampai dengan tingkat desa hingga ke lokasi terpencil sehingga dapat memberikan literasi ke masyarakat persoalan UMKM dengan lebih luas.

“RRI memiliki kedekatan dengan rakyat, kedekatan dengan UMKM melalui masing-masing Satuan Kerja (stasiun, jaringannya) di daerah. Untuk itu, RRI memiliki komitmen kuat bagi kemajuan UMKM di Indonesia, dan menjadi satu-satunya Radio yang memiliki perhatian khusus kepada UMKM,” ungkapnya.

Hendrasmo memberikan salah satu contoh saat ini RRI sedang mengembangkan platform Digital Play Go. Nantinya, platform tersebut menjaring komunitas ekonomi digital, mendorong UMKM untuk terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha.

Tak hanya itu, platform tersebut akan memberikan informasi mengenai KUR UMKM dari bank penyalur kepada penerima manfaat. Selain itu RRI juga akan mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan digital.

Seiring MoU tersebut, juga digelar bazaar Ramadan yang berlangsung pada 10-14 April 2023 di Galeri Tri Prasetya RRI. Bazar diikuti 50 UMKM dengan menggandeng HPN (Himpunan Pengusaha Nahdliyin). Adapun kategori fesyen diikuti Craft, Kuliner, dan juga kegiatan Fashion Week Syar’i, Beauty Class. Lalu ada acara pendampingan pembuatan legalitas seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal.(Jef)

idEA Harap Revisi Permendag 50/2022 Tidak Menyerang Balik UMKM

Jakarta:(Globalnews.id)-Digitalisasi yang kian masif telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri e-commerce. Buktinya menurut catatan Bank Indonesia, pada tahun 2022 nilai transaksi e-commerce melesat sebanyak 18,8% menjadi Rp476,5 triliun. Sedangkan volume transaksinya tercatat sebanyak 3,49 miliar kali.

Namun, memasuki tahun 2023, ada sejumlah tantangan seperti berakhirnya era bakar uang dan ketidakpastian global yang tidak bisa dihindari. Lalu bagaimana peluang industri e-commerce di tahun ini?

Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), Bima Laga meyakini, industri e-commerce akan tetap tumbuh di tahun ini. Berdasarkan laporan yang diserahkan oleh beberapa big player e-commerce, Bank Indonesia (BI) telah memprediksi nilai transaksi digital, tidak hanya e-commerce tetapi juga platform online travel agent (OTA), tahun ini akan menembus Rp700 triliun.

“Dan menurut data Google dan Temasek untuk ekonomi digital secara keseluruhan tahun 2023 diprediksi bisa menyentuh Rp1.100 triliun jadi ada gap Rp400 triliun itu untuk semua ecommerce,” ujar Bima Laga dalam diskusi Urban Forum bertajuk “Peran Ekonomi E-commerce: Tantangan, Peluang dan Kebijakan” di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Binus University Doddy Ariefianto menilai dalam berkompetisi dan menggarap potensi yang besar tersebut, diharapkan para pelaku ecommerce tidak lagi melakukan cara-cara konvensional seperti ‘bakar duit’ dengan promo-promo besar, gratis ongkir dan sebagainya.

“Sejauh ini saya belum bisa mendefinisikan user experiencenya apa yang berbeda dari platform-platform e-commerce. Kalau sekadar istilahnya gimmick main harga itu jelas strategi yang sangat konvensional dan itu nggak akan survive. E-commerce juga harus kreatif dalam membuat user experience yang berbeda sehingga mampu bertahan dan bersaing.,” tutur Doddy

Sementara terkait regulasi e-commerce seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50 Tahun 2020 yang sedang dalam proses revisi, Bima Laga sebagai perwakilan idEA sejatinya menyetujui asalkan hal ini bertujuan untuk melindungi pelaku UMKM di Indonesia yang go digital dan masuk ecommerce.

“Kita harapkan, misalnya terkait De Minimis (Batas Minimum). De Minimis kita itu sudah paling rendah se-Asean boleh dicek deh, yaitu US$5 dolar. Jadi beli barang lebih dari US$5 dolar kita sudah bayar pajak. Kalau kita mau menolkan De Menimis akan ada balasan atau retaliation begitu barang UMKM kita mau masuk ke negara tujuan expor. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak ingin aturan yang nanti direvisi akan menyerang balik UMKM kita,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait rencana penunjukan platform e-commerce sebagai pemungut, pemotong, dan pelapor pajak UMKM, Bima Laga menjelaskan bahwa sangat penting untuk menerapkan aturan yang equal playing field bagi seluruh platform online, “Ekosistem yang ditunjuk dan dipungut itu adalah memang ekosistem yang adil dan equal playing field. Kita tidak ingin nanti player-player yang tadinya berjualan di anggota ekosistem tetapi ada beberapa player yang tidak bisa diterapkan sehingga terjadi migrasi atau penjualan yang tidak adil.”

Di sisi lain, Wakil Ketua KADIN bidang Kewirausahaan Dewi Meisari Haryanti, juga berkomentar bahwa lebih baik industri ecommerce dibiarkan untuk berdinamika dahulu selama 3-5 tahun ke depan mengingat ecommerce merupakan industri yang baru bertumbuh. Jadi sebaiknya pemerintah menghindari mengubah-ubah aturan terlalu sering. Sementara itu, terkait pajak UMKM, Dewi melihat perlunya insentif pajak untuk UMKM. “Menurut saya, produk lokal UMKM sebaiknya tidak dikenakan ppn terlebih dahulu agar bisa berkembang” tutur Dewi.

Menurut Dewi, bentuk proteksi paling hakiki bagi UMKM yang go digital sebenarnya adalah pemberdayaan atau pendampingan sehingga mereka kuat ketika bertanding dan menghadapi persaingan serta mampu bertahan.

“Jadi kami ingin memperluas pendampingan digital benar-benar diajarin nggak usah pakai webinar-webinar. Pendampingan ini sampai mereka benar-benar bisa. Nah kami ingin mengajak semua melakukan pendampingan digital ini. jadi anglenya selalu pendampingan,” tandasnya.(Jef)

KemenkopUKM Fokus Empat Hal Penting untuk Tingkatkan Mutu dan Digitalisasi UMKM

Wonosobo:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) fokus pada empat hal penting untuk meningkatkan mutu dan digitalisasi UMKM yakni memberbanyak bekal untuk literasi digital, mendorong dan membantu solusi untuk menyiapkan kapasitas produksi, mendorong peningkatan mutu dan kualitas produk, serta membuka akses pasar

“Ini sejalan dengan PP 7/2021, pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM agar dapat lebih optimal, komprehensif, dan terkoordinasi dengan baik,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Yulius secara daring pada acara Peningkatan Digitalisasi Teknologi Produktivitas dan Mutu Usaha Mikro dengan sehat dan penuh kebaikan, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (1/3).

Yulius menambahkan, PP tersebut diharapkan mampu mendorong koperasi dan UMKM agar semakin tangguh, kuat, serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Dukungan yang terus diberikan kepada UMKM, terutama kepada usaha mikro, tentunya dengan harapan agar setiap tahun semakin banyak usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dan semakin banyak usaha kecil yang berkembang menjadi usaha menengah,” kata Yulius.

Khusus bagi pelaku usaha mikro, kata Yulius, pemerintah juga telah melakukan berbagai intervensi kebijakan, baik dari sisi hulu (supply) maupun hilir (demand). Dari sisi hulu, stimulus diberikan berupa KUR, KUR Klaster, kemudahan perizinan berusaha, pendampingan peningkatan mutu dan kualitas produk, meningkatkan peran PLUT KUMKM, serta pendampingan manajemen usaha melalui digitalisasi.

“Sementara dari sisi hilir, pemerintah membuka dan memperluas akses pasar produk usaha mikro, baik secara offline maupun online,” ucap Yulius.

Lebih dari itu, pemerintah juga terus mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital. “Target pemerintah pada tahun 2024, 30 juta UMKM dapat terhubung ke ekosistem digital,” kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo Bagyo Sarastono mengatakan, kegiatan ini merupakan sarana peningkatan kapasitas SDM pelaku UKM terkait literasi digital, peningkatan manajemen usaha melalui keuangan digital, serta kualitas kemasan produk.

“Saya berharap kegiatan ini dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh demi kemajuan usaha mikro di Wonosobo,” ujar Bagyo.(Jef)

Dukung Digitalisasi UMKM, KemenKopUKM Lakukan Kebijakan Strategis dari Hulu Sampai Hilir

Denpasar:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melakukan upaya berkelanjutan melalui program-program strategis pemberdayaan UMKM secara utuh dari “Hulu – Hilir” dalam rangka mendukung digitalisasi UMKM.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius, saat membuka kegiatan “Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro Bidang E-Commerce Tingkat Dasar” di Denpasar, Kamis (9/2/2023). Kegiatan itu dihadiri oleh Pejabat Tinggi Pratama Deputi Bidang Usaha Mikro, Kadinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Fasilitator dari Kampus Bisnis Umar Usman, Fasilitator dari Paham SEO, dan pelaku usaha mikro peserta pengembangan kapasitas.

“Kami mengapresiasi sinergi dan kolaborasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, tim fasilitator dan yang terutama peserta pengembangan kapasitas yang luar biasa,” kata Yulius.

Selanjutnya, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menjelaskan era disrupsi saat ini, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan ketidakpastian ekonomi global menuntut UMKM harus mampu beradaptasi dan bertransformasi.

“Salah satu caranya adalah, mengakses dan terhubung dengan ekosistem digital sehingga di tahun 2024 pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM onboarding. Pelaku UMKM hendaknya mengambil peluang dukungan pemerintah tersebut untuk lebih meningkatkan akses pasar pelaku UMKM,” ucap Yulius.

Lebih lanjut Yulius mengatakan, salah satu bentuk digitalisasi UMKM adalah terhubungnya para pelaku UMKM dengan ekosistem digital diantaranya platform e-commerce baik yang dikelola oleh Pemerintah/BUMN maupun swasta. Peran e-commerce dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggaet pelanggan baru.

Di sisi lain, calon pembeli akan lebih mudah mendapatkan informasi usaha dan produk yang diperlukan secara online.

Mencermati kondisi tersebut, Pemerintah berupaya mendukung pelaku UMKM untuk melakukan transformasi agar dapat beradaptasi dengan era digital.

“Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM melakukan upaya-upaya berkelanjutan melalui program-program strategis pemberdayaan UMKM secara utuh dari hulu sampai hilir, dalam rangka mendukung digitalisasi UMKM,” ucap Yulius.

Yulius memaparkan, pertama, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR, termasuk pendampingan serta pembiayaan UMKM melalui koperasi dari program pembiayaan LPDB KUMKM. Kedua, fasilitasi akses promosi dan pemasaran secara online, pendampingan onboarding melalui laman PaDi, E-Katalog (LKPP), siren.id (SMEMSCO), smesta KemenKopUKM, dan lain sebagainya.

Ketiga, kegiatan peningkatan kapasitas SDM UMKM dan pendampingan digital baik yang sifatnya vokasi maupun kompetensi berbasis pada sektor unggulan UMKM (fesyen, ekonomi kreatif, kuliner, home décor, pertanian/perkebunan, perikanan/ peternakan, dan pariwisata).

Keempat, transformasi usaha mikro ke usaha kecil melalui pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha (NIB, HKI- Merk, Halal, SPIRT, MD, dll). Kelima, Pengembangan Koperasi Modern, Penguatan kelembagaan UMK melalui koperasi perlu didorong untuk meningkatkan posisi tawar UMKM dan memperkuat kemitraan usahanya.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan wawasan terkait e-commerce dan juga bagi para peserta untuk meningkatkan keterampilan e-commercenya,” kata Yulius.(Jef)

MenKopUKM: Model Bisnis Berbasis Sains dan Teknologi Jadi Kunci Evolusi UMKM di Era Digital

Jakarta:(Globalnews.id)– Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan perlunya UMKM untuk berevolusi dengan menciptakan produk-produk berbasis sains dan inovasi teknologi agar mampu bersaing di era digital.

“Banyak ide-ide yang keren dengan model bisnis yang bagus, inovatif, dan kekinian, dan saya melihat di era digital model bisnis seperti ini yang nantinya akan tumbuh,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat menjadi pembicara di acara Entrepreneur Festival di Jakarta, Selasa (22/11).

Menteri Teten menambahkan, inovasi di bidang sains dan teknologi akan menjadi keunggulan Indonesia, termasuk agar UMKM tidak melulu bergelut pada teknologi rendah tanpa adanya inovasi.

Menurutnya saat ini banyak anak muda yang sudah memiliki inisiatif dalam mengembangkan platform digital, tetapi lupa mengembangkan produknya. Oleh sebab itu desain making harus dilakukan untuk merespons berbagai masalah yang terjadi di kalangan masyarakat menjadi sebuah inovasi usaha.

“Saya senang hari ini ketika melihat banyak anak muda yang sudah mampu mengembangkan produk dengan menjawab keresahan atau masalah yang terjadi di masyarakat, menjadi inovasi dan mengembangkannya,” kata Menteri Teten.

Lebih lanjut, Menteri Teten mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki market digital terbesar keempat dunia dengan total 270 juta, sekaligus menjadi kekuatan ekonomi terbesar setelah Amerika, China, dan India.

“Peluang tersebut yang mestinya harus mampu kita tangkap, agar pasar digital di tanah air tidak hanya dikuasai oleh produk luar, tetapi bisa diambil alih dan dimaksimalkan oleh produk-produk dalam negeri,” ujar Menteri Teten.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengungkapkan, Entrepreneur Festival menjadi momen penghargaan, apresiasi dan ajang keberlanjutan bagi para peserta Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri 2022.

“Kami berharap acara hari ini menjadi wadah semua pihak untuk dapat berkolaborasi, berkonsultasi, dan memperluas jaringan usaha agar tercipta lebih banyak wirausaha yang inovatif, resilien, dan tangguh,” kata Siti Azizah.

Evaluasi Program

KemenKopUKM bekerja sama dengan Katadata Insight Center sebagai research partner dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri. Head of Katadata Insight Center Adek Roza menyampaikan mayoritas peserta menunjukkan kepuasan atas program tersebut.

“Hasil survei menunjukkan adanya tingkat kepuasan sebesar 94,8 persen, bahkan 93,9 persen peserta mengalami kemajuan dalam usahanya,” kata Adek.

Melalui survei itu, Adek juga menyampaikan rekomendasi agar kedepan, program Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri dapat terkoneksi dengan program KemenKopUKM lainnya, seperti pembiayaan wirausaha hingga pengembangan ekosistem bisnis.

Salah satu peserta Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri Awanda Rizki dari CV Wiranda juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KemenKopUKM karena sudah menjadi wadah bagi wirausaha muda untuk mengembangkan bisnisnya.

“Saya sangat berterima kasih, karena melalui program ini saya mendapatkan banyak materi tentang bisnis, khususnya tentang bagaimana cara agar bisnis saya dalam mengembangkan produk-produk pertanian bisa berjalan dan sustain,” kata Awanda.(Jef)

KemenKopUKM Ajak UMKM Optimalkan Pembayaran Elektronik Respons Tantangan di Era Digital

Bali:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong pelaku UMKM tanah air untuk mampu memaksimalkan sistem pembayaran elektronik pada berbagai platform, sebagai salah satu upaya dalam menjawab tantangan transformasi digital.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari dalam Talk Show bertajuk Pemanfaatan dan Penggunaan Uang Elektronik dalam Lingkup Kegiatan Usaha UMKM yang menjadi rangkaian Future SMEs Village sebagai side event gelaran presidensi G20 Indonesia di Bali Collection, Nusa Dua, Bali beberapa waktu yang lalu menyampaikan, terdapat tujuh pendekatan dalam mendefinisikan UMKM digital, yakni akses pasar, akses bahan baku, back office, logistik, kapasitas dan kualitas, serta pembayaran digital.

“Uang elektronik sebetulnya bukan hanya menjadi alat transaksi, tetapi lebih dari itu juga bisa dijadikan sebagai alat tracing terkait dengan perputaran usahanya,” kata Fiki.

Selain sistem pembayaran elektronik, Fiki menyatakan terdapat empat tantangan utama UMKM dalam digitalisasi, antara lain literasi digital, kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pasar.

Terlebih saat ini dari 64 juta pelaku UMKM di tanah air, sebanyak 20,2 juta di antaranya sudah masuk ke dalam ekosistem digital, sedangkan 40 juta lainnya masih terus didorong untuk segera onboarding.

Tidak berhenti di situ, Fiki juga menjelaskan bahwa tantangan lain dari UMKM adalah keberlanjutannya, ia menyampaikan data dari survei yang dilakukan oleh KemenKopUKM bersama salah satu platform e-commerce menyebutkan, success rate UMKM masuk e-commerce hanya sebesar 4 persen.

“Jadi dari 1000 yang didampingi, hanya 400 yang buka akun, dari 400 hanya 40 yang berhasil transaksi pertama, padahal seharusnya isunya adalah adanya repeat order,“ kata Fiki.

Sebagai salah satu platform layanan keuangan digital dalam negeri, Fiki berharap Link aja mampu menjadi mitra strategis Pemerintah untuk program digitalisasi UMKM. “LinkAja juga harus membantu UMKM agar tidak hanya terhubung dengan produk-produk digital seperti agen platform besar, tetapi juga bisa membantu menjual produk digitalnya, seperti NFT salah satunya,” ujar Fiki.

Pada kesempatan yang sama, Chief Marketing Officer LinkAja Muhammad Rendi Nugraha menyampaikan, untuk akses ke transaksi financial atau digital payment, LinkAja sebagai salah satu uang elektronik yang didukung oleh BUMN dan Pemerintah selalu mengutamakan UMKM.

“Terdapat dua hal yang konsisten kami lakukan, pertama menyediakan akses penerimaan transaksi digital melalui kerja sama dengan Bank Indonesia untuk memperkenalkan payment elektronik berupa QRis di offline store UMKM. Dan yang kedua adalah bekerja sama dengan KemenKopUKM dalam memberikan edukasi kepada UMKM, utamanya pada literasi digital dengan pelatihan, webinar, site visit untuk menjelaskan apa kelebihan transaksi digital,” kata Rendi.

Rendi juga menegaskan, pihaknya akan terus konsisten dalam memberikan dukungan kepada UMKM, bahkan siap untuk menjadi katalis uang elektronik yang akan terlibat jauh dalam mendorong UMKM naik kelas.(Jef)