Arsip Tag: E katalog

koperasi dan ukm

MenKopUKM Sebut 40.473 UMK Dengan 763.385 Produk Telah Masuk e-Katalog LKPP

Tinggalkan komentar

Tangerang:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebutkan, saat ini jumlah produk dalam e-Katalog mencapai 2,3 juta, dengan melibatkan sekitar 40.473 penyedia UMK dan 763.385 produk UMK.

“Ini kemajuan luar biasa dalam setahun ini, yang disebabkan kemudahan-kemudahan yang dilakukan LKPP,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat menjadi pembicara pada Rakor Monitoring Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Produk UMKM-Koperasi, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (29/11).

Di acara yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diikuti 82 K/L dan 542 pemda, Menteri Teten menekankan pihaknya terus berusaha mendorong para pelaku UMKM agar mau mendaftarkan produknya di e-Katalog. “Dalam hal ini, posisi KemenKopUKM sebagai supplier,” kata MenKopUKM.

Pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hal itu. Salah satu yang termudah adalah melalui WhatsApp (WA) dan email blast yang dikirim ke lebih dari 600 ribu UMK terkait tata cara masuk ke e-Katalog di LKPP.

Selain itu, kata Menteri Teten, pihaknya juga melakukan sosialisasi, coaching clinic kepada K/L dan pemda seluruh Indonesia, serta penyelenggaraan business matching di Smesco dan JCC pada April 2022.

“Kami mendorong koperasi dan UMKM masuk dalam rantai pasok BUMN dan usaha besar, bekerja sama dengan Kemenperin, KemenBUMN, dan Kementerian Investasi,” ucap Menteri Teten.

Ia menyebutkan, saat ini, nilai transaksi di Pasar Digital BUMN sudah mencapai Rp22 triliun dengan melibatkan sekitar 17.200 UMKM.

Selain belanja pemerintah dan BUMN yang penting didorong juga agar UMKM menjadi bagian penting rantai pasok BUMN dan industri besar. Saat ini, UMKM yang sudah masuk rantai pasok industri baru sekitar 7 persen. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 24 persen.

“Kita akan terus mendorong BUMN dan usaha besar agar mau berbagi pekerjaannya ke UMKM,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten mengatakan dirinya sudah berkeliling ke berbagai daerah yang ternyata banyak produk UMKM sebenarnya potensial memenuhi kebutuhan industri dan BUMN. Baik itu sebagai bahan baku, suku cadang, dan sebagainya.

“Saya berharap para kepala daerah menyiapkan, dibuat daftarnya, produk apa saja, yang bisa kita gandengkan dengan industri dan BUMN,” ucap Menteri Teten.

Saat ini, KemenKopUKM sudah membuat komitmen dengan 17 BUMN. Antara lain, PT Pertamina, PT PLN, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, Perum Perhutani, dan RNI/Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Inka, Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Berdikari, PT Garam, PT Perikanan Indonesia, PT Bio Farma, PT Perkebunan Nusantara III, PT Pindad, PT Pupuk Indonesia, dan PT Sang Hyang Seri. “Dan akan terus kita tingkatkan,” kata MenKopUKM.

Tak hanya itu, Forum Kemitraan antara UMKM dan IKM dengan BUMN dan usaha besar, juga telah dilaksanakan dengan nilai potensi transaksi sekitar Rp206,2 miliar. Kegiatan ini bertujuan agar UMKM masuk rantai pasok utama BUMN dan usaha besar.

“Kita punya strategi besar agar UMKM masuk rantai pasok industri besar. Benchmark kita Korsel, Jepang, dan China, dimana UMKM di sana menjadi bagian dari industri,” kata Menteri Teten.

Dengan begitu, Menteri Teten akan mendorong UMKM mampu menghasilkan produk-produk berbasis inovasi teknologi. “Kita akan dorong riset-riset yang hilirisasi yang bisa dilakukan UMKM. Dengan cara itu, kita bisa mendorong UMKM naik kelas,” kata MenKopUKM.

MenKopUKM juga berharap kemitraan ini tercipta dalam level yang sama, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak. Dimana UMKM bisa masuk rantai pasok utama, adanya transfer teknologi, hingga UMKM harus membuat produk sesuai spesifikasi BUMN dan usaha besar.

“Termasuk bantuan uji coba membuat prototype oleh K/L dan perguruan tinggi. Lalu, pendampingan sertifikasi dan desain produk,” ucap Menteri Teten.

Salah satu bentuk pendampingan pembiayaan UMKM adalah meningkatkan porsi kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30 persen yang saat ini masih sebesar 21 persen. Bandingkan dengan Korsel yang sudah menembus 80 persen porsi kredit perbankan untuk UMKM. Begitu juga dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan dinaikkan tahun depan menjadi Rp450 triliun.

“Usaha besar akan didorong mencari pembiayaannya lewat pasar modal. Ini sebuah kebijakan afirmasi,” kata MenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menekankan urgensi rakor ini adalah perlu penyebarluasan hasil implementasi Inpres 2/2022, terutama berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi. “Juga, membangun komitmen bersama dalam penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi,” kata Hendrar.

Sehingga, hasil yang ingin dicapai dari rakor ini adalah mempercepat pembangunan untuk mengangkat ekonomi, melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMK dan koperasi, serta menciptakan iklim tata kelola pengadaan barang dan jasa yang kondusif dan konstruktif.

Dalam Inpres 2/2022 disebutkan bahwa target APBN/APBD paling sedikit sebesar Rp400 triliun belanja produk dalam negeri dan KUMKM. Dengan target Rp400 triliun tersebut, akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 1,7 hingga 2 persen.

Per 14 November 2022, realisasinya mencapai Rp320,5 triliun. “Jadi, masih ada waktu untuk kita hisa selesaikan di 2022 ini,” ucap Hendrar.

*Strategi Besar*

Sementara itu, dalam sambutan pembukaan secara daring, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa saat ini bangsa ini menghadapi situasi ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. “Untuk itu, kita harus memiliki strategi besar dengan kekuatan yang kita miliki untuk semakin kuat dan mandiri,” kata Presiden.

Salah satu strateginya adalah meningkatkan penggunaan dan belanja produk-produk dalam negeri. Karena, dengan membeli produk-produk dalam negeri, dapat membuka lapangan kerja dan menghidupkan banyak industri kecil.

“Laporan yang saya terima dari LKPP, capaian penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai angka Rp547 triliun atau 44,9 persen. Ini sebuah capaian yang baik yang menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah semakin meningkat, lebih dari 40 persen yang kita targetkan,” kata Presiden.

Presiden berharap belanja produk dalam negeri pada 2023 harus semakin meningkat lagi, serta penggunaan produk impor harus semakin kecil bahkan perlahan dihilangkan. “Untuk itu, perlu ada terobosan-terobosan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” kata Presiden.

Namun, Presiden mengingatkan, peningkatan target penggunaan produk dalam negeri harus diimbangi upaya perbaikan ekosistem agar mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri. “Saya minta dilakukan perbaikan besar dari hulu sampai hilir,” kata Presiden.

Pertama, perbanyak produk dalam negeri yang bersertifikat TKDN agar kualitas produk dalam negeri dan UMK semakin meningkat. “Proses pengurusan sertifikat harus dipermudah, jangan sampai menyulitkan dan memberatkan,” ucap Presiden.

Kedua, percepat proses digitalisasi untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi tayang secara elektronik, serta implementasikan pengunaan kartu kredit pemerintah dan pemda.

“Ketiga, tingkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor. Dan keempat, berikan insentif bagi industri yang mengembangkan produk substitusi impor,” ujar Presiden Jokowi.
(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak Kementerian/Lembaga dan Pemda Maksimalkan Belanja Produk Lokal di E-Katalog

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong percepatan penyerapan 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri, dengan mengajak seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar memaksimalkan pembelian produk UMKM melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

“Kami ingin Pemda tidak hanya mendorong UMKM agar onboarding, tetapi juga mendorong satker-satkernya agar memaksimalkan belanjanya melalui e-katalog,” kata Staff Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing KemenKopUKM Eddy Satriya pada Talkshow bertemakan Meretas Hambatan Belanja Produk Dalam Negeri sebagai rangkaian acara Business Matching Tahap IV di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/10).

Eddy mengatakan, dalam merealisasikan belanja produk dalam negeri oleh pemerintah, terdapat dua sisi yang harus didorong, yakni sisi supply dari UMKM yang onboarding pada e-katalog, dan sisi demand dari Kementerian/Lembaga yang memiliki anggaran agar mendorong satkernya untuk meningkatkan alokasi belanja melalui e-katalog LKPP.

Pemerintah dan pelaku UMKM juga harus berkolaborasi agar bisa mengambil alih pembelian produk dari luar negeri, di mana produk lokal sekarang memiliki potensi yang luar biasa, contohnya adalah produk alat-alat kesehatan yang saat ini sudah banyak yang bisa diproduksi secara mandiri di dalam negeri.

“Potensi produk dalam negeri sangat besar, bahkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya banyak yang sudah di atas 75 persen, ini menjadi modal awal untuk kita,” kata Eddy.

Eddy juga mengajak pemerintah daerah untuk turut membina UMKM, karena menurutnya Pemerintah Pusat terkadang terlalu jauh untuk bisa menjangkau UMKM di daerah-daerah, sehingga diperlukan sinergi baik bersama Pemda maupun asosiasi-asosiasi untuk membina dan mendampingi UMKM.

Dalam memberikan solusi atas hambatan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM, KemenKopUKM juga telah menyediakan berbagai program, mulai dari kemudahan akses pembiayaan hingga legalitas usaha.

“KemenKopUKM juga telah menyediakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp373 triliun, serta dana bergulir LPDB yang dikhususkan bagi koperasi, agar bisa mendorong UMKM untuk berkoperasi sehingga lebih mudah mengakses pembiayaan,” kata Eddy.

Sedangkan dalam mengatasi hambatan dari segi legalitas usaha, Eddy menjelaskan KemenKopUKM secara konsisten melakukan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM, termasuk memfasilitasi pembuatan NIB, PIRT, HKI, hingga Sertifikasi Halal.

Melalui event-event seperti ini pula, Eddy berharap KemenKopUKM akan banyak menerima masukan, baik antar pembuat kebijakan maupun pelaku UMKM, untuk terciptanya solusi yang efektif bagi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam negeri.

Acara Business Matching Tahap IV ini digelar di Nusa Dua, Bali, pada 5-6 Oktober 2022. Di mana KemenKopUKM turut berpartisipasi dengan menyediakan 6 booth, yang didominasi oleh pelaku UMKM yang bergerak di bidang alat kesehatan.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Ajak Anggota GKN Masuk e-Katalog Untuk Tingkatkan Daya Saing UMKM

Tinggalkan komentar

Bandung:(Globalnews.id)- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengajak seluruh anggota Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia mendaftarkan produknya masuk katalog (e-Katalog) baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“KemenkopUKM mentargetkan 1 juta produk UMKM yang masuk ke e-Katalog, sehingga memudahkan untuk dibeli pemerintah,” ucap SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim saat membuka Rakernas GKN Indonesia Tahun 2022, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/08).

Misalnya, usaha kuliner, dimana nantinya, pemerintah daerah bisa membeli kebutuhan makanan dan minumannya dari anggota GKN yang sudah masuk ke katalog lokal. “Produk-produk lain juga memiliki peluang yang sama, sehingga bisa meningkatkan omzet usahanya,” ucap Arif.

Bahkan, lanjut Arif, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen dari APBN, APBD, dan BUMN untuk belanja produk dalam negeri dan UMKM. “Peluang-peluang itu harus dimanfaatkan GKN,” kata SesKemenkopUKM.

Untuk peningkatan kapasitas usaha, Arif mengajak anggota GKN untuk memanfaatkan aneka pembiayaan murah dari pemerintah. Apalagi, pada 2024, pemerintah sudah mencanangkan alokasi pembiayaan perbankan sebesar 30 persen untuk pelaku UMKM.

Arif juga mengapresiasi langkah GKN Indonesia dalam menumbuhkan kewirausahaan, khususnya di kalangan generasi muda. “Hal itu sejalan dengan program KemenkopUKM dalam meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia. Juga, melahirkan wirausaha muda dan produktif. Yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap SesKemenKopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bandung Muhammad Dadang Supriatna menegaskan bahwa tumbuhnya wirausaha di suatu daerah, dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. “Oleh karena itu, saya selalu mendukung program-program dari GKN yang pastinya berdampak pada menurunnya angka pengangguran,” ucap Bupati Bandung.

Muhammad Dadang juga mengajak GKN Indonesia untuk berkolaborasi dalam mewujudkan peningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung. “Kita memiliki banyak destinasi wisata, juga 15 ribu produk unggulan dari IKM dan UKM yang ada di wilayah Kabupaten Bandung,” kata Muhammad Dadang.

Sementara Ketua Umum GKN Indonesia Awang Dodi Kardeli mengatakan bahwa dirinya bersama seluruh pengurus GKN akan terus menggelorakan semangat wirausaha di Indonesia. “Saya berharap deklarasi kewirausahaan di Bandung ini bisa menular secara nasional, hingga mendunia,” kata Awang.(Jef)

ekbis, koperasi dan ukm

Menko Marves Dorong Penggunaan E Katalog Lokal

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)- Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, mendorong pemanfaatan e-katalog lokal oleh pemerintah daerah (Pemda). Negosiasi kontrak kerja yang tidak berpihak pada pemanfaatan produk dalam negeri, juga harus dikikis.

Hal tersebut disampaikan Luhut pada acara Arahan Presiden RI dan Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), di Jakarta Convetion Center (JCC), Selasa, 24 Mei 2022.”Baru terdapat 46 Pemda yang telah menayangkan e-katalog lokal,” kata Luhut.

Ditegaskan Luhut, sesuai arahan Presiden, pihaknya akan memastikan minimal 436 Pemda telah memasukkan produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) unggulan daerah ke dalam e-katalog lokal, maksimal hingga Selasa 31 Mei 2002.”Kami mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar semua Pemda berkomitmen menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya.

Luhut pun mengakui jika masih ditemukan negosiasi yang belum berpihak terhadap produk buatan dalam negeri. Saat ini, katanya, komitmen kementerian dan lembaga terhadap produk dalam negeri mencapai Rp802 Triliun. Sedangkan komitmen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp290 Triliun.
“Realisasi kontrak produk dalam negeri baru mencapai Rp161 Triliun,” tegasnya.
Namun begitu Dirinya mengaku optimistis, dengan kerja sama semua pihak, upaya mendorong pemanfaatan peningkatan produk dalam negeri akan meningkat, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saat ini sistem aplikasi Kementerian Keuangan dikatakan Luhut telah terintegrasi dengan sistem informasi kinerja penyedia milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Langkah ini tentu makin memudahkan pihak-pihak terkait. “Jadi semua makin terintegrasi sehingga ini juga akan mengurangi potensi korupsi,” katanya, seraya menambahkan sistem akan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang.

Rekomendasikan BPKP untuk mendorong pemanfaatan produk lokal

Saat yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, merekomendasikan sejumlah langkah untuk percepatan realisasi belanja produk dalam negeri.
Pertama adalah dengan peningkatan akurasi data produk dalam negeri dalam e-katalog. Kedua penguatan dan penegasan kembali definisi produk dalam negeri.
Langkah ini diungkapkan Yusuf, karena menilai masih terjadi permasalahan khususnya dalam akurasi data produk di e-katalog.

“Kementerian Perindustrian, Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Kementerian terkait lainnya harus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menghasilkan produk lokal yang mampu menggantikan produk impor,” urainya.

Terkait definisi produk dalam negeri, Yusuf mengakui masih sangat longgar sehingga menimbulkan multitafsir produk dalam negeri yang diatur undang-undang nomor 17 maupun peraturan menteri perindustrian Nomor 16 Tahun 2011.
Yusuf menyatakan, produk dalam negeri yang mempunyai tingkat kandungan dalam negeri sangat rendah, dapat digunakan kementerian atau lembaga daerah dan badan usaha sebagai aksi strategi pemenuhan kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

Namun begitu, lokapasar atau market place belanja pemerintah dikatakan Yusuf mengalami peningkatan signifikan. Jumlah barang yang ditayangkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, per tanggal 3 Mei 2022.

“Terdapat kenaikan 100% dibanding tahun 2021. Walaupun kenaikan ini masih jauh dari target 1 juta produk,” katanya seraya menambahkan jika kondisi ini sebagai langkah awal yang baik dan positif. (Jef)

koperasi dan ukm

Pangkas Tahapan Birokrasi, LKPP Optimis Satu Juta Produk UMKM Tayang di E-katalog

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)–Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, memastikan target 1 juta produk koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tayang di e-katalog pada 2022, tercapai. Hal itu setelah pihaknya melakukan sejumlah terobosan.
langkah itu menurut Azwar Anas, sebagai upaya memastikan pemerintah mempermudah produk dalam negeri UMKM dan Koperasi bisa masuk ke sistem belanja pemerintah (e-katalog).

Salah satunya adalah memangkas birokrasi atau tahapan untuk masuk ke e-katalog, baik itu secara nasional maupun lokal. Dengan begitu, pelaku usaha koperasi dan UMKM di daerah tidak harus ke LKPP pusat untuk mengurus proses tersebut.
“Sekarang ini tidak harus ke LKPP pusat. Cukup ke Pemda, karena saat ini Pemda ditarget. Tadi Pak Mendagri menyampaikan kalau Pemda tidak sampai 40 persen masuk e- katalog, APBD-nya tidak ditandatangani oleh pak Mendagri,” kata Azwar Anas dalam acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching tahap II di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Dalam hal itu, kata Azwar Anas, pelaku UMKM bisa datang langsung ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang ada di dinas koperasi daerah masing-masing, untuk mengurus prosesnya.
Kemudahan lain adalah tidak adanya keharusan semua produk yang masuk e-katalog harus berstandar nasional. Kecuali produk yang berkaitan dengan kesehatan dan sejenisnya seperti obat- obatan, minuman dan lainnya.

“Dulu syarat UMKM masuk ke e- katalog susah harus ber SNI. Namun sekarang atas saran pak Presiden sudah kita coret,” terang Anas.
Pangkas Prosesnya Jadi Dua Tahap
Menurut Anas, e-katalog lokal mendorong untuk pemerataan ekonomi ke seluruh republik Indonesia.
“Itu adalah misi dari e-katalog lokal yang sekarang sedang dikelola. Terintegrasi dan terdigitalisasi,” jelas dia.

Selain itu, terang Anas, prosesnya pun telah dipangkas dari delapan tahap menjadi dua tahap, sehinga menjadi lebih singkat.
Dalam hal itu, tidak ada lagi negosiasi harga di LKPP. Tidak ada juga kontrak setiap dua tahun sekali. Begitu masuk dan diproses maka bisa langsung tayang.
“Jika bapak tidak melanggar, seumur hidup barang bapak bisa tayang di LKPP,” tegas Anas.

Terobosan-terobosan LKPP ini guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan penggunaan minimal 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah (pemda) untuk membeli produk dalam negeri.

Selain itu, satu juta UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga diharapkan dapat masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (Jhon/US/TR).
Komitmen Ratusan Triliun Rupiah Tercapai di Business Matching I
Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.
Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin.

Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peridustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDNnya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.

Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.

Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementrian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.(Jef)

ekbis

Belanja Pemerintah atas Produk Lokal dalam Business Matching Tahap 2 Capai Rp481 Triliun

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Ajang akbar Showcase dan Business Matching Tahap 2 sebagai aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), serta bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku koperasi dan UMKM, mulai membuahkan hasil.

“Sudah tercatat komitmen belanja pemerintah terhadap produk UMKM sesuai data RUP LKPP mencapai Rp481 triliun. Langkah berikutnya adalah merealisasikan komitmen menjadi kontrak kerjasama dengan para UMKM,” kata Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rahman, pada acara Showcase dan Business Matching Tahap Kedua Belanja Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Dalam Negeri Industri Kreatif, Jasa Teknik, dan lain-lain, di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Rabu (20/4).

Dengan pencapaian tersebut, bagi Hanung, menjadi bentuk dukungan penuh dari kementerian dan lembaga dalam menggunakan produk dalam negeri produksi UMKM. “Artinya juga, produk UMKM memiliki potensi untuk terus berkembang,” kata Hanung.

Bahkan, menurut Hanung, gelaran Showcase dan Business Matching Tahap 2 ini juga membuktikan bahwa produk UMKM siap untuk melakukan penetrasi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Saya berharap, dengan adanya kesempatan menjual produk melalui e-Katalog, para pelaku UMKM terus menjaga dan meningkatkan kualitas produknya,” kata Hanung.

Showcase dan Business Matching Tahap 2 merupakan ajang yang mempertemukan stakeholder dengan produsen barang/jasa dalam upaya meningkatkan serapan belanja pemerintah atas produk dalam negeri dalam rangkaian Gernas BBI.

Hanung menambahkan, di ajang ini para pelaku UMKM bisa bertukar informasi terkait pasar bagi produk yang dihasilkannya. “Kami juga sediakan Coaching Clinic untuk membantu pelaku UMKM untuk bisa masuk e-Katalog,” kata Hanung.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyebutkan bahwa pihaknya sangat mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diimplementasikan melalui belanja kementerian.

Dari pagu anggaran barang/jasa 2022 Kemenag sebesar Rp25,84 triliun yang dialokasikan kepada 4593 Satuan Kerja, Rp19,7 triliun (76,24%) diantaranya sudah menggunakan produk dalam negeri. “Kami sudah melebihi target nasional sebesar 40%,” kata Zainut.

Bagi Direktur Pelaksana Anggaran Kementerian Keuangan Tri Budhianto, ajang ini merupakan kebijakan yang sangat baik dan wajib terus mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga.

“Tak hanya untuk belanja produk UMKM, kami juga sudah mengeluarkan aneka kebijakan untuk pengembangan UMKM. Diantaranya, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga ragam pembiayaan khusus untuk UMKM,” papar Tri.

Tri menerangkan, APBD memiliki anggaran sebesar Rp1.193,8 triliun, dimana potensi untuk produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp389,24 triliun. Sedangkan untuk APBN sebesar Rp2714,2 triliun ada potensi PDN sebesar Rp357,8 triliun.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hengky Hotma Parlindungan Manurung juga optimistis belanja kementeriannya terhadap produk UMKM bisa menembus angka 40%.

Bahkan, lanjut Hengky, pihaknya sudah mendorong hotel-hotel tidak lagi menyediakan kopi dan teh impor, melainkan kopi dan teh lokal. “Ada juga displai-displai di hotel-hotel yang menyajikan produk UMKM,” kata Hengky.

Hengky pun berharap langkah di ajang ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan terus berlanjut. “Kita akan terus membangun enterpreneur untuk masuk rantai pasok industri pariwisata,” kata Hengky.

*Era Emas UMKM*

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R Muzhar menekankan bahwa saat ini menjadi era emas bagi produk UMKM dalam mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. “Sudah ada Inpres Nomor 2/2022 yang berisi insentif pajak bagi UMKM, kemudahan pembiayaan, hingga fasilitas pemasaran dalam e-Katalog LKPP,” kata Cahyo.

Cahyo mengakui, bahwa belanja Kemenkumham terhadap produk UMKM sudah melebihi dari sebesar 40%. “Oleh karena itu, saya terus berharap agar pelaku UMKM menjaga kualitas produk dan jasanya,” kata Cahyo.

Lebih dari itu, Cahyo pun meminta langkah pemberdayaan UMKM tidak berhenti hanya sampai di kementerian dan lembaga saja. “Kita harus bisa menembus pasar lebih luas, yaitu pasar global. Produk UMKM kita harus kompetitif bersaing dengan produk global,” kata Cahyo.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Dorong UMKM Sukabumi Masuk e-Katalog LKPP dan Pasar Digital

Tinggalkan komentar

Sukabumi:(Globalnews.id)–Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong pelaku usaha mikro di Sukabumi untuk masuk ke pasar digital dan mengakses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui laman Bela Pengadaan dan e-Katalog LKPP.

“Apalagi, Sukabumi memiliki banyak pelaku usaha mikro potensial yang mampu menghasilkan produk berkualitas dan diminati pasar,” kata Asdep Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo, pada pembukaan acara Bimbingan Teknis Usaha Mikro pada Laman Bela Pengadaan dan E-katalog LKPP di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (31/3).  

Di hadapan 25 pelaku usaha mikro bidang kerajinan bambu, kuliner, fashion, dan furnitur, Sutarmo mengungkapkan bahwa umumnya produk mereka masih dipasarkan secara terbatas dan melakukan penjulan secara langsung (offline).

“Digitalisasi usaha merupakan salah satu solusi bagi pelaku UMKM agar dapat bertahan, bertumbuh dan berkembang di tengah situasi pandemi Covid-19,” imbuh Sutarmo.

Bahkan, Sutarmo menekankan bahwa transformasi digital dan masuk dalam rantai pasok nasional dan global, merupakan kunci bagi usaha mikro untuk bisa naik kelas. “Pemerintah menargetkan hingga tahun 2024 ada 30 juta pelaku UMKM yang  bisa menjual produknya secara online,” jelas Sutarmo.

Selain itu, pemerintah juga mentargetkan pada tahun 2022, tercapai 1 juta UMKM yang masuk ke e-katalog LKPP. “Pemerintah sangat mendukung pengembangan usaha dan perluasan pasar UMKM dengan mengeluarkan PP No. 7 tahun 2021 serta Perpres No. 12/2021  yang salah satu poinnya adalah mewajibkan semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah mengalokasikan 40% anggarannya untuk belanja produk UMK dan Koperasi,” papar Sutarmo.

Dalam kegiatan ini, KemenkopUKM menghadirkan narasumber Wiliyanto dari Blibli.com yang menyampaikan materi tentang pemasaran produk UMKM melalui marketplace Blibli.com dan Stanley, selaku founder Paham SEO yang mengajarkan tentang digital marketing.

Juga hadir secara daring Mira Erviana dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP  yang menyampaikan materi tentang toko daring LKPP, serta Desi Kartika dari Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP yang menyampaikan materi tentang e-katalog LKPP.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nandang Suhendar menyambut baik adanya kegiatan Bimtek pengembangan usaha dan pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sukabumi.

Nandang berharap agar usaha mikro di Kabupaten Sukabumi dapat semakin berkembang, mampu bertransformasi digital, dan dapat mengakses belanja barang/pemerintah yang ada pada laman bela pengadaan dan e-Katalog LKPP.

“Kolaborasi antara KemenKopUKM dengan Pemkab Sukabumi memiliki peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, terutama bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19,” pungkas Nandang.(Jef)
 

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Terus Dorong UMKM Sumedang Manfaatkan e-Katalog LKPP

Tinggalkan komentar

Sumedang:(Globalnews.id) – Langkah Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing produk UMKM, tidak pernah berhenti. Bahkan, setelah bergulirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, upaya tersebut kian melaju.

“Berbagai program sudah kita gulirkan untuk memberikan banyak kemudahan dalam berusaha. Seperti terkait perijinan usaha, sertifikasi, hingga akses pembiayaan, cukup dengan Nomor Induk Berusaha atau NIB,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi Kementerian Koperasi dan UKM Budi Mustopo, mewakili Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara pelatihan vocational bagi usaha mikro di sektor kuliner, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (18/3).

Bahkan, lanjut Budi, pihaknya akan terus mempercepat penyediaan 40% barang dan jasa pemerintah oleh produk koperasi dan UMKM melalui e-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

“Para pelaku UMKM di Sumedang bisa memanfaatkan aplikasi Bela Pangadaan dan e-Katalog LKPP, untuk mengembangkan pemasaran produknya,” tandas Budi.

Untuk itu, Budi berharap, pasca pelatihan, perlu adanya pendampingan, khususnya untuk bisa on-boarding di e-Katalog dan Bela Pangadaan. “Sudah ada penyederhanaan persyaratan bagi pelaku UMKM bisa masuk ke e-Katalog. Intinya, kita permudah,” tegas Budi.

Para pelaku usaha mikro di Sumedang juga bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan ruang publik, seperti di Rest Area jalan tol yang 30% harus diisi pelaku UMKM. “Terlebih lagi, warga Sumedang bakal segera memiliki jalan tol,” ungkap Budi.

Tak hanya itu, Budi juga mendorong pelaku UMKM di Sumedang untuk segera bertransformasi ke digital dalam pengembangan pasar. “Bisa lebih memanfaatkan keberadaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya,” tukas Budi.

Budi pun mengingatkan para pelaku usaha mikro agar memiliki laporan keuangan yang rapi dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, hingga bisa tergambar dengan jelas kinerja usahanya.

“Untuk laporan keuangan, bisa mendownload aplikasi Lamikro yang ada di android melalui handphone. Dengan kerapihan laporan keuangan, bisa juga menjadi modal untuk akses ke pembiayaan,” tukas Budi lagi.

Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Hariyanto menambahkan bahwa Sumedang memiliki potensi kuliner yang besar dan bisa terus dikembangkan untuk mengisi pasar lokal, nasional, bahkan mancanegara.

“Oleh karena itu, kami berharap, para pelaku usaha mikro di Sumedang tidak hanya melakukan pemasaran secara offline, tapi juga online dengan memanfaatkan media sosial yang ada,” ucap Hariyanto.

Hariyanto menyebutkan, dengan meningkatnya kapasitas produksi dan kualitas produk, hingga perluasan pasar, maka akan berdampak pada meningkatnya perekonomian Sumedang. “Peserta yang sudah mendapat ilmu di pelatihan ini, dapat menularkan ilmunya ke temen-temannya,” harap Hariyanto.

Hariyanto pun berharap kepada para pelaku agar terus meningkatkan produksi yang berkualitas, beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi. “Saya juga berharap pelatihan ini agar dimanfaatkan secara maksimal, untuk membangkitkan kembali usaha mikro, khususnya di Kabupaten Sumedang” ujar Hariyanto.

Hariyanto mengungkapkan, pelatihan ini merupakan hasil dengan Komunitas Second House yang berpusat di Kota Bandung. “Kerjasama sinergi seperti ini akan terus kita kembangkan untuk sektor usaha mikro lainnya,” kata Hariyanto.

Sementara Ketua Komunitas Second House (Collaboration and Creative Spaces) Fahmi Iswahyudi mengapresiasi komitmen yang terus diberikan KemenKopUKM dalam pelayanan, pendidikan, dan pelatihan, khususnya bagi pelaku usaha mikro di Jawa Barat.

Lewat pelatihan ini, Fahmi berharap dapat meningkatkan kapasitas produksi, branding, hingga pemasaran produk secara digital. “Artinya, ada outlook yang terukur dari pelatihan ini. Yaitu, peningkatan omzet, produksi, dan kualitas produk,” imbuh Fahmi.

Tembus Pasar Global

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang peserta pelatihan bernama Tati Rohayati berharap produk cemilan (snack) yang diproduksinya dengan brand Teh Tati, mampu memperluas pemasarannya. “Kita memproduksi sekitar 20 jenis cemilan, seperti rengginang, dendeng belut, kripik singkong, kripik talas, kripik pisang, kameker atau makanan kampung, dan sebagainya,” kata Tati.

Uniknya, Tati mengaku, usahanya maju justru ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada 2020. “Pemasaran produk lewat media sosial terus meningkat. Termasuk promosi dari mulut ke mulut, untuk produk oleh-oleh asal Sumedang,” kata Tati.

Meningkatnya usaha cemilan Teh Tati bermula ketika dirinya mendapat Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp2,4 juta. Setelah itu, Tati naik kelas dengan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp10 juta. Belum lama, Tati kembali mendapat kucuran KUR sebesar Rp50 juta untuk lebih mengembangkan produk dan pasarnya.

Dan kini, produk rengginang Teh Tati sudah lulus uji kurasi di Dinas Kabupaten Sumedang untuk mengisi pasar di Virginia, Amerika Serikat. “Saya ingin daftar ke e-Katalog LKPP agar pemasaran produk lebih luas lagi,” pungkas Tati.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Hadirkan Katalog Produk UMKM Di Ajang MotoGP Mandalika

Tinggalkan komentar


Jakarta:((Globalnews.id)- Pada penyelenggaraan ajang Indonesian MotoGP Grandprix Series yang akan berlangsung pada tanggal 18-20 Maret 2022 di Pertamina International Street Circuit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia (BI), Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, serta stakeholder lainnya bersinergi dalam mendukung UMKM untuk memperluas pasar dan menampilkan produk unggulan yang sekaligus diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai upaya untuk mempermudah dan mengenalkan produk-produk UMKM dari berbagai stakeholder yang membina UMKM, KemenKopUKM menghadirkan katalog yang akan memberikan informasi tentang jenis, harga produk, kontak, media sosial dan marketplace dari UKM unggulan.

“Katalog tersebut terbagi menjadi dua, pertama Katalog Produk UKM Unggulan yang terdiri dari kategori automotive, merchandise dan souvenir, serta healthy product. Kedua ialah Katalog Festival Kuliner Mandalika yang menampilkan produk UKM unggulan kategori food and beverages,” ungkap Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman dalam acara Konferensi Pers Catalogue SME’s Product MotoGP Mandalika, secara virtual, Jumat (11/3).

Lebih lanjut, Hanung memastikan bahwa katalog tersebut memiliki QR CODE yang akan mempermudah masyarakat khususnya pengunjung ajang MotoGP atau yang berminat untuk mengunjungi ajang MotoGP, untuk mendapatkan informasi berbagai produk UMKM yang difasilitasi oleh beberapa K/L dan stakeholder lainnya.

QR CODE tersebut disediakan dalam bentuk standing banner dan stiker di beberapa lokasi, di antaranya Pelabuhan Bangsal, Eks Bandara Selaparang, Taman Sangkareang, Islamic Center, Pelabuhan Gili mas, Bandara BIZAM, Eks BLK Internasional, RS mandalika, Parkir Timur, Parkir Barat, Kuta Beach Mandalika, Pasar Senggigi, STIP – BRIDA, serta lokasi dalam sirkuit.

“Jumlah UKM yang difasiltasi oleh KemenKopUKM, Kemenparekraf, BI dan Pemda NTB mencapai 1.256 UKM dengan rincian, KemenKopUKM menyiapkan 70 UKM non kuliner yang terdiri dari kategori automotive sebanyak 27 UKM, kategori merchandise dan souvenir sebanyak 38 UKM dan kategori healthy product sebanyak 5 UKM. Sementara itu UKM Food and Beverages dari KemenKopUKM akan ada sebanyak 45 UKM,” ujar Hanung.

“Dari Kemenparekraf menyiapkan 300 UKM dalam bentuk planogram di Bandara BIZAM serta 10 food truck di Beach Park Mandalika. BI menyiapkan 83 UMKM di dalam sirkuit Mandalika, serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB bersama Grab menyiapkan 45 UKM kuliner,” sambungnya.

Produk Kuliner yang akan hadir juga 85% berasal dari wilayah NTB dan 15% dari wilayah lainnya. Hal ini dilakukan karena KemenKopUKM ingin mengutamakan kuliner lokal dari NTB kepada para pengunjung MotoGP Mandalika.

Hanung menegaskan bahwa berbagai produk UMKM yang akan hadir di ajang MotoGP Mandalika sudah melalui tahap kurasi dan disesuaikan dengan tema MotoGP. Menurutnya, berdasarkan data pengunjung di Sepang, Malaysia, pengunjung MotoGP didominasi oleh laki-laki sebanyak 80% dan kebanyakan dari mereka akan membeli produk di tempat.

“Jadi produk kuliner kita akan perbanyak dan merchandise juga pasti akan diperbanyak karena paling banyak dibeli,” ucap Hanung.

Dia pun memastikan bahwa pihaknya bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB bahwa suplai dari produk UMKM yang tersedia di ajang MotoGP Mandalika akan mencukupi. Dengan tercukupinya suplai, menurut Hanung, tidak akan terjadi kenaikan harga yang akan dilakukan oleh para pelaku UMKM secara tidak wajar.

“Kalau ada yang menaikkan harga secara tidak wajar, besok-besok tidak akan kita ajak lagi. Paling penting itu suplai cukup,” tuturnya.

Hanung berharap, Dinas Pariwisata Propinsi NTB dapat membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi penempatan QR Code katalog UMKM ini selain di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, tetapi juga di berbagai hotel, penginapan, home stay yang ada di NTB.

“Kami berharap keberadaan QR Code Katalog Produk UMKM ini dapat memperbesar pangsa pasar UMKM dan mendorong minat semua orang untuk hadir dan menyaksikan pergelaran MotoGP Mandalika dan melihat langsung produk-produk UKM unggulan dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” pungkas Hanung.

Katalog produk UMKM di ajang MotoGP Mandalika dapat dilihat juga melalui situs www.kemenkopukm.go.id.(Jef)