Semua tulisan dari globalnewsid

KemenKopUKM Optimalkan Pendampingan Program KUR

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mengoptimalkan pendampingan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku koperasi dan UMKM agar mereka dapat mengakses dan menaikkan skala usahanya.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya saat memberikan keterangan pers, Jumat (5/11), menyampaikan pihaknya telah merespons berbagai keluhan para pelaku UMKM terkait program KUR.

Sejumlah hal yang banyak dikeluhkan tidak lain adalah soal pendampingan dan syarat agunan yang kerap kali sulit dipenuhi oleh UMKM.

Eddy mengatakan sampai sejauh ini sudah banyak dilakukan sosialisasi pendampingan bagi program KUR sehingga sudah saatnya untuk dioptimalkan. Selain itu, keluhan soal agunan kerap kali tidak terelakkan namun perlu dicari jalan tengahnya lantaran perbankan juga memiliki prinsip kehati-hatian yang tidak bisa dilanggar.

Terkait KUR pada tahun 2021, Pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program ini dan telah mengeluarkan kebijakan diantaranya target penyaluran KUR menjadi sebesar Rp. 285 Triliun dari target sebelumnya sebesar Rp. 253 Triliun. Selain itu juga memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% dari Januari s.d Desember 2021 (sehingga suku bunga KUR tahun 2021 menjadi 3%), semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR, dan plafon KUR Tanpa Jaminan ditetapkan sampai dengan Rp 100 Juta.

“Selain itu, Pada Agustus tahun 2020 Pemerintah juga telah menambahkan skema KUR Super Mikro sampai dengan Rp. 10 juta yang tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan (hanya agunan pokok usaha yang dibiayai saja) bagi semua pelaku UMKM yang utamanya dari pekerja yang terkena PHK dan Ibu Rumah Tangga,” kata Eddy.

Ia mengatakan, bagi calon penerima KUR Super Mikro, lama usahanya tidak dibatasi minimal 6 bulan. Lama usaha dapat kurang dari 6 bulan dengan persyaratan mengikuti program pendampingan (formal atau informal); atau tergabung dalam suatu kelompok usaha; atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

Tercatat realisasi penyaluran KUR tahun 2021 sampai dengan 3 November 2021 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebesar Rp. 237,08 Triliun atau sebesar 83,19% dan diberikan kepada 6.282.042 debitur dengan rincian KUR Super Mikro sebesar Rp. 9,02 Triliun kepada 1.025.706 debitur; KUR Mikro sebesar Rp. 147,82 Triliun kepada  4.841.327 debitur; KUR Kecil/khusus sebesar Rp. 80,22 Triliun kepada 413.886 debitur; dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp. 17,29 Milyar kepada 1.123 debitur.

“Untuk mendukung pelaksanaan program KUR, pemerintah memberikan Subsidi Bunga KUR masing-masing jenis KUR sebesar KUR Super Mikro sebesar 13 %; KUR Mikro sebesar 10,5%; KUR Kecil sebesar 5,5%; dan KUR Penempatan TKI sebesar 14%,” katanya.

Selanjutnya, kata Eddy, untuk mengakomodasi dan menampung masukan-masukan dari UMKM khusunya terkait dengan KUR, Kementerian Koperasi dan UKM akan membuat portal dan call center untuk pengaduan masyarakat.

“Besar harapan kami, dengan kebijakan program KUR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional,” katanya.(Jef)

AIRNAV INDONESIA APRESIASI JAVA BALLOON FESTIVAL DIJADIKAN STUDI KASUS DISERTASI

TANGERANG:(Globalnews.id)– AirNav Indonesia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dijadikannya project Java Balloon Festival di Pekalongan dan Wonosobo sebagai studi kasus disertasi.

Manager Hubungan Masyarakat AirNav Indonesia, Yohanes Harry Douglas, pada
Jumat (5/11) menyampaikan dengan diangkatnya project Java Balloon Festival sebagai studi kasus dalam disertasi untuk program studi doktoral, artinya project tersebut juga
telah mendapatkan pengakuan dari dunia akademis.

“Kami ingin menyampaikan selamat kepada peneliti Dr. Algooth Putranto SP, M.I.Kom., C. Med. yang telah menyelesaikan sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Komunikasi pada hari
ini. Disertasi Algooth yang berjudul Pengakuan dalam Komunikasi Budaya Mengatasi Konflik Antara Negara dan Masyarakat, Studi atas Penerbangan Balon Udara Tradisional Syawal di Pekalongan dan Wonosobo, merupakan sebuah karya akademik yang memberikan kontribusi terhadap upaya menjaga keselamatan penerbangan nasional,” ungkap Yohanes.

Dijelaskannya, penerbangan balon udara liar yang tidak ditambatkan memang menjadi salah satu ancaman bagi keselamatan penerbangan. “Kita sudah sama-sama paham mengenai bahaya balon udara liar jika bertemu dengan pesawat udara. Maka dari itu, pada tahun 2018 dan 2019 lalu, kami menggelar Java Balloon Festival di Pekalongan dan
Wonosobo sebagai salah satu upaya untuk menyebarluaskan PM 40 tahun 2018 tentang
penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat, sehingga membiasakan pegiat balon udara tradisional untuk menambatkan balon udaranya sesuai aturan tersebut dan dapat selaras dengan keselamatan penerbangan,” ujarnya.

Dampak dari project tersebut, menurut Yohanes, cukup siginifikan karena data-data di lapangan menunjukkan tren penurunan terhadap gangguan balon udara terhadap pesawat udara. “Jika kita lihat data yang juga dimasukkan di dalam penelitian disertasi Algooth, angka pilot report mengalami tren penurunan pasca intervensi dari project ini. Maka dari itu hasil evaluasi kami memang sebetulnya project ini akan berkelanjutan, namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, tahun 2020 dan 2021 ini kami alihkan festival menjadi
sosialisasi massal melalui webinar dan konten media sosial,” papar Yohanes.

Manager Humas AirNav Indonesia menambahkan bahwa selain telah diakui dari sisi akademis, project Java Balloon Festival juga telah mendapatkan penghargaan di beberapa ajang. “Java Balloon Festival mendapatkan banyak apresiasi dari praktisi komunikasi baik
nasional maupun internasional. Project ini telah memenangkan penghargaan Gold Winner, Sustainability Business Category dari PR Indonesia dan Finalis, Best PR by an In-House Communications Team dari Marketing PR Magazine, Singapura, di level regional Asia Tenggara,”terangnya.

AirNav Indonesia, menurut Yohanes, menyampaikan rasa syukur dan apreasiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyukseskan project ini. “Kami berterima kasih kepada semua pihak, termasuk kepada Algooth yang telah mengangkat project kami sebagai studi kasus disertasi.

Algooth merupakan jurnalis senior yang menempa pengetahuan dan kemampuan jurnalistiknya bersama media-media besar seperti Bisnis Indonesia dan Bloomberg Businessweek. Pengalamannya sebagai praktisi jurnalistik selama lebih dari 17 tahun di berbagai media massa baik nasional maupun internasional, termasuk di bidang akademis yakni sebagai pengajar aktif di berbagai universitas kenamaan, tentunya memberikan perspektif baru bagi kita dalam memandang kasus pelepasan balon udara liar ini.
Kami mendorong generasi muda Indonesia untuk menjadikan Algooth sebagai teladan, melalui karya akademis, kita juga dapat bersama-sama berkontribusi dalam menjaga keselamatan ruang udara Nusantara,” pungkas Yohanes.(Jef)

Kominfo: Tanpa Informasi dan Dokumentasi, Kebijakan yang Diambil Bisa Salah

Denpasar:(Globalnews.id)– Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Usman Kansong mengungkapkan terdapat beberapa unsur di dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, antara lain pengelolaan data dan informasi, penyampaian informasi, serta perlindungan data dan informasi. Diakuinya tugas tersebut tidak ringan, namun bukan tidak mungkin dilaksanakan. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Produksi dan Diseminasi Konten, serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik, di Bali, Kamis (5/11).

Terkait dengan keterbukaan informasi, ia mengatakan bahwa hal ini penting karena Indonesia sudah memiliki Undang-undang Keterbukaan Informasi, dan Komisi Informasi di pusat dan daerah. Lembaga tersebut menurutnya bertugas untuk mengawal keterbukaan informasi, dan menyelesaikan sengketa informasi antara pemerintah dengan masyarakat. “Sebagai badan publik kita berkewajiban untuk membuka informasi sejauh informasi itu bermanfaat dan tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan misalnya, menyangkut rahasia negara dan rahasia pertahanan, keamanan. Hal ini harus kita lindungi, termasuk di dalamnya adalah data pribadi,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kominfo dan DPR terus mendiskusikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ia berharap bulan ini sudah dibuka kembali lagi pembahasan terkait RUU PDP dan tahun depan kita sudah memiliki UU PDP.

Dia juga berharap dengan adanya kegiatan ini para pengelola informasi bisa semakin matang dan piawai dalam mengolah informasi. “Karena informasi adalah sesuatu yang dengannya kita bisa mengambil kebijakan. Tanpa informasi, tanpa dokumentasi, tanpa data maka kebijakan yang kita ambil bisa salah,” kata Usman.

Acara yang berlangsung secara luring dan daring ini turut mengundang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se-Indonesia, dan dapat disaksikan secara live melalui aplikasi Zoom Meeting dan kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo. Bimtek ini digelar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kegiatan dibuka oleh sambutan dari Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Usman Kansong. Narasumber yang hadir untuk memberikan materinya antara lain Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Dr. Ida Bagus Sutresna, serta para praktisi komunikasi Dr. Emilia Bassar dan Dian Agustine.

Ida Bagus Sutresada yang mengawali sesi pertama kegiatan ini mengungkapkan bahwa informasi publik harus disampaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka harus ada komunikasi di dalamnya. Komunikasi menurutnya berarti harus ada interaksi, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah agar dapat menunjang sebuah kegiatan. “Ketika kita melakukan komunikasi dengan masyarakat, maka dibutuhkan informasi. Selanjutnya, informasi inilah yang akan kita olah agar dapat dilakukan sebuah evaluasi. Sehingga apa yang jadi tujuan oleh pemerintah dapat terlaksana untuk masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan jika hal tersebut adalah yang mendasari mengapa kita harus melakukan sebuah produksi dan diseminasi konten, serta pengelolaan media komunikasi publik. “Dalam memproduksi sebuah konten kita harus menyesuaikan segmen mana yang akan kita tuju. Tentu ada strategi khusus yang harus dijalankan utamanya seperti strategi pelayanan, sistem, SDM serta masyarakat,” jelas Ida.

Emilia Bassar menjelaskan bahwa dalam menyusun strategi komuniasi kita perlu menetapkan tujuan komunikasi yang terukur secara smart, lalu panduan untuk semua program komunikasi yang spesifik, serta efektifitas dalam menyampaikan pesan kepada target khalayak dengan menggunakan media yang tepat. “Dalam proses strategi komunikasi basic pertama yang harus dilakukan adalah riset dengan mengumpulkan data dan informasi, dilanjutkan dengan analisis situasi, lalu pemetaan isu dan pemangku kepentingan, setelah itu mulailah lakukan strategi komunikasi dan implementasi program, dan yang terakhir harus dilakukan adalah evaluasi”, kata Emilia.

Pada sesi kedua, Dian Agustine mengatakan bahwa ada empat fungsi komunikasi dalam pengelolaan khususnya di media yaitu untuk menginformasikan, mendidik, menghibur dan mempengaruhi. Adapun dalam strategi komunikasi terdapat lima tahap penetapan yang harus diperhatikan seperti, memilih dan menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran, menyusun pesan, memilih media komunikasi dan yang terakhir harus selalu dilakukan adalah tahap evaluasi. “Komunikator merupakan kunci dan kendali atas seluruh aktivitas komunikasi. Peran komunikator sangatlah penting dalam aktivitas komunikasi, maka sebagai komunikator harus terampil dalam berkomunikasi”, jelas Dian.

Dian juga menambahkan bahwa yang bisa disebut sebagai komunikator adalah siapa yang ada dalam konten tersebut dan ada tiga syarat utama untuk bisa dijadikan sebagai komunikator yaituq memiliki kredibilitas, atraktif dan kekuatan. (Jef)

Kominfo dan MUI Mengajak Masyarakat Menggelorakan Wakaf Digital Guna Pulihkan Ekonomi

Jakarta:(Globalnews.id)-Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyelenggarakan webinar dengan tema “Manajemen Wakaf Berbasis Digital Untuk Tingkatkan Produktivitas dan Akuntabilitas Publik. Acara ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Webinar dan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo, Official TVMUI, dan Facebook Majelis Ulama Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Narasumber yang hadir secara virtual untuk memberikan paparannya antara lain Sekretaris Lembaga Wakaf MUI, Guntur Subagja Mahardika, Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, K.H. Solahuddin Al Aiyub,Head of Sharia Group LinkAja, Donny Fernando serta Ketua Lembaga Wakaf MUI, Staff Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si. yang menjadi Keynote Speaker.

Pemanfaatan wakaf perlu diperluas cakupannya tidak hanya terbatas pada lingkup ibadah tetapi juga pada sektor-sektor lain, khususnya pada sektor ekonomi yang saat ini sangat membutuhkan perhatian secara utuh dari semua elemen bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Lukmanul Hakim di awal sambutannya mengutip pernyataan Presiden Jokowi pada saat peluncuran “Gerakan Wakaf Nasional”, 21 Januari 2021 silam. Lukman juga menyoroti potensi wakaf uang Indonesia. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi ini mencapai 180 triliun per tahun. Namun pada realitanya, jumlah wakaf uang hanya mencapai 819 miliar rupiah (Data BWI, Januari 2021, unaudited).

Lukman menunjukkan data dari Forum Wakaf Produktif, berdasarkan data pengguna digitalisasi wakaf, rentang usia profil donatur kalangan milenial (usia 24-35 tahun) mendominasi sebesar 48 persen. “Inilah mengapa menggelorakan wakaf digital menjadi sangat penting, mengingat kondisi masyarakat sekarang yang sehari-hari akrab dengan teknologi digital”, ungkapnya.

Selanjutnya, sesi diskusi yang dimoderatori oleh Agus Idwar Jumhadi dimulai dengan Guntur Subagja Mahardika yang mengatakan perubahan teknologi mengubah perilaku masyarakat. Selama pandemi COVID-19 ini terjadi perubahan yang dilakukan konsumen secara sporadis dan massif. Konsumen tidak lagi melakukan transaksi secara langsung, melainkan secara digital, pembayaran secara virtual, berinteraksi lewat media sosial, dan sebagainya. Hal ini menurut Guntur, mau tidak mau menuntut lembaga-lembaga wakaf untuk masuk dan mengembangkan basis digital sebagai pengelolaan akuntabilitas ke publik. “Semua sarana sosial media di luar platform yang dimiliki sendiri harus dioptimalkan menjadi sarana untuk mengembangkan wakaf dan juga sebagai sarana pelaporan atau akuntabilitas dari pengelolaan wakaf itu sendiri”, tambahnya.

Kemudian Donny Fernando dari LinkAja menyampaikan bahwa wakaf harus menjadi sebuah lifestyle bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, perlu adanya profesionalisme dalam pengelolaan wakaf itu sendiri dan juga kemudahan dalam berwakaf dengan penguatan literasi, digitalisasi dan kanal transaksi yang baik. Hal ini akan meningkatkan kebermanfaatan wakaf uang untuk umat.

Disampaikan oleh Donny, layanan syariah LinkAja dibangun untuk ikut mensukseskan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Selain itu akan menjadi uang elektronik syariah pertama dan satu-satunya di Indonesia. “Ini tentunya solusi-solusi yang bisa kami berikan untuk mendigitalisasi dan mempercepat fundraising terhadap wakaf uang”, pungkas Donny, seraya menjelaskan skema pengumpulan wakaf digital melalui aplikasi LinkAja.

Sesi diskusi ditutup K.H. Solahuddin Al Aiyub yang mengulas landasan wakaf digital dari sisi fiqih. Kyai Aiyub menjelaskan, dengan mengutip dari beberapa kitab fiqih mu’tabar, masing-masing menyebutkan bahwa tidak disyaratkan adanya qobulpenerimaan terhadap orang yang ingin ikrar wakaf. Namun, cukup melakukan ikrar wakaf secara sepihak dan wakafnya bisa menjadi sah. Dalam konteks ini, tidak perlu dipersoalkan kesamaan majelis. Oleh karena itu, dibolehkan untuk menjalankan wakaf melalui media elektronik. “Untuk wakaf secara digital ini, acuan terkait masalah syariahnya sudah sangat kuat dan dibolehkan secara syar’i. Hal ini sebagaimana dibahas olah para ulama di dalam kitab-kitab fiqih yang mu’tabar”, demikian Kyai Aiyub menutup paparannya. (Jef)

Sebanyak 1.024 Tim Ikuti Kompetisi Game Online BNI King of School

Jakarta: (Globalnews.id)- Sebanyak 1.024 tim dari 1.024 sekolah di Indonesia resmi bersaing memperebutkan gelar pemain terbaik dalam kompetisi BNI King of School. Kompetisi yang dimulai pada 13 September 2021 ini memasuki fase Regional Qualifier.

Semua tim bersaing untuk menjadi yang terbaik di kancah esports untuk siswa sekolah menengah atau sekolah kejuruan di Indonesia. Ini adalah wadah pertama bagi siswa untuk menyalurkan hobi dan bakat mereka di bidang esports serta menorehkan prestasi di dalamnya, dan sekaligus membanggakan sekolah mereka. Bermain game online menjadi lebih seru.

Babak Regional Qualifier dimulai pada tanggal 4 – 17 Oktober 2021. Dengan sistem pencocokan BO1 di babak Qualifier, BO2 di Babak Grup, dan BO3 di Playoff dan Grand Final, Regional Qualifier akan mencari 2 tim terbaik dari setiap grup untuk maju ke babak Kejuaraan Nasional.

Total hadiah pada fase Regional Qualifier adalah Rp 13 juta yang dipersembahkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Honda. Selain itu, Pemenang 1-3 fase Regional Qualifier akan mendapatkan piala, medali, dan sertifikat.

Akan ada total 16 tim pemenang yang menempati posisi pertama dan kedua di masing-masing grup yang akan mengantongi tiket ke babak Kejuaraan Nasional. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat dari babak Regional Qualifier masing-masing akan kembali bertarung di Tahap 3 dan Open Qualifier Tahap 2 tentunya untuk memperebutkan kesempatan bertanding di babak Kejuaraan Nasional. Grand Final Regional Qualifier akan disiarkan langsung di channel YouTube dan Nimo TV RRQ Team.

Sekretaris Perusahaan BNI Mucharom mengatakan bermain game online tidak selalu berdampak buruk jika dilakukan secara terukur dan tidak berlebihan. Bermain game online setidaknya dapat memberikan beberapa manfaat, seperti meningkatkan dan mengasah ketajaman otak, melatih sportivitas terhadap lawan, membiasakan berkomunikasi aktif dengan tim dalam mencapai target tertentu, membiasakan multi aktivitas, dan menjadi sarana penguatan semangat. dari prestasi.

“Dengan berbagai manfaat tersebut, tentunya alangkah baiknya jika diperkenalkan sejak dini kepada anak sekolah. Dukungan BNI dalam kompetisi ini adalah untuk menonjolkan manfaat bermain game online. Selamat bertanding. Mudah-mudahan dengan adanya kompetisi antar sekolah ini dapat melahirkan atlet-atlet esports kelas dunia, seperti yang kita lakukan dalam mendukung olahraga yang mengharumkan nama bangsa, seperti bulu tangkis,” ujarnya. (Jef)

Masuki Babak Final Demoday, Inilah 15 Finalis Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021

Jakarta:(Globalnews.id)-Sejumlah 15 start-up yang berfokus pada dampak pendidikan, lingkungan, dan ketenagakerjaan akan maju sebagai finalis Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021. Pada hari Sabtu, 6 November 2021 mendatang, 15 finalis ini akan mempresentasikan bisnis mereka dalam acara Demoday yang terbuka untuk umum.

Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021 merupakan program akselerasi dan kompetisi yang bertujuan untuk mencari dan membina wirausahawan sosial muda, yang memiliki ide-ide inovatif dan kreatif dalam memecahkan berbagai persoalan di bidang pendidikan, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Program ini diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 2020.

“Kami sangat mendukung penyelenggaraan Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021 karena akan melahirkan wirausaha-wirausaha baru yang unggul, inovatif, dan berdaya saing sejalan dengan program KemenKopUKM untuk mengakselerasi wirausaha produktif serta menyiapkan UKM masa depan berbasis kreativitas dan teknologi untuk mencapai rasio wirausaha nasional 4% pada akhir 2024,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Seluruh upaya tersebut sangat strategis karena saat ini rasio kewirausahaan nasional masih rendah. Rasio kewirausahaan Indonesia saat ini baru 3,47% lebih rendah daripada negara-negara di  kawasan ASEAN, seperti Singapura 8,76% serta Malaysia dan Thailand di atas 4%.

Dihadiri Putri Tanjung dan Yoris Sebastian

Dalam Demoday yang merupakan acara puncak Hyundai Startup Challenge Indonesia 2021 akan ditentukan 3 pemenang. Kegiatan ini juga akan dihadiri Putri Tanjung dan Yoris Sebastian dalam sesi Fireside Chat. Terdapat pula mini games berhadiah menarik yang dapat diikuti oleh seluruh penonton.

Sebelum tiba di babak final Demoday, para finalis harus bersaing dengan seluruh pendaftar yang mencapai 600 start-up hingga akhirnya terpilih sebagai 15 tim terbaik setelah melalui proses seleksi. Setelah itu, 15 tim ini diwajibkan mengikuti fase inkubasi selama 4 bulan guna mengembangkan usahanya lewat sesi-sesi kelas dan mentoring, yang kemudian diakhiri dengan rangkaian Bootcamp selama 3 hari untuk mengasah kemampuan komunikasi dan presentasi.

Berikut daftar 15 finalis Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021:

Bell Society (Instagram: @bell_society)
FishGo (Instagram: @fishgo.id)
Gonigoni (Instagram: @gonigoni.id)
Jala Tech (Instagram: @jala.iot)
Kalpasakara (Instagram: @kalpasakara)
Kecipir (Instagram: @kecipir)
Menjadi Manusia (Instagram: @menjadimanusia.id)
MHomecare (Instagram: @mhomecare)
Mungilmu (Instagram: @mungilmu)
MYCL (Instagram: @mycl.bio)
Nichoa Chocolate (Instagram: @nichoa.id)
Plasticpay (Instagram: @plasticpay.tech)
Rahsa Nusantara (Instagram: @rahsa.nusantara)
TokoIG (Instagram: @tokoig.id)
Virgil (Instagram: @virgil_coffee)

Para juri akan menilai performa seluruh tim berdasarkan partisipasi mereka selama program berlangsung, serta kemampuan mereka dalam membuat rencana bisnis. 3 tim terbaik akan mendapat pendanaan tambahan dengan total hingga 600 juta rupiah, dan 1 tim favorit pilihan publik akan mendapat hadiah hingga puluhan juta rupiah.

Pendaftaran bagi publik untuk dapat turut hadir dalam acara Demoday dan memilih start-up favorit dapat dilakukan melalui situs http://hscindonesia.id/vote yang akan dibuka hingga tanggal 3 November 2021. 10 pemilih yang beruntung akan mendapatkan Samsung Galaxy Fit Watch.

Selain itu, publik juga dapat mengakses live-streaming Demoday melalui Youtube Channel ‘HSC’ (Hyundai Startup Challenge) pada hari Sabtu, 6 November 2021 pukul 15.00 WIB. Informasi lengkap terkait Demoday dapat disimak melalui akun Instagram @iccnmedia dan @instellarid.

Hyundai Start-up Challenge merupakan program kolaborasi antara Hyundai Motor Group (HMG), Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), Crevisse, Impact Alliance, Instellar, dan Indonesia Creative Cities Network (ICCN). (Jef)

Transaksi EDC BNI Tembus Rp50 Triliun

Jakarta:(Globalnews.id)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyelenggarakan Merchant Gathering sebagai bentuk apresiasi kepada merchant yang menjadikan EDC BNI sebagai sarana transaksi utama. Acara tersebut diselenggarakan di Pidari Lounge, Hutan Kota Plataran, Jakarta, Rabu (3 November 2021).

Hadir pada acara tersebut Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies, SEVP Bisnis Digital BNI Rian Kaslan, serta berbagai merchant setia BNI dari beragam jenis usaha seperti Supermarket, Restaurant, Rumah Sakit dan lain-lain.

Corina mengatakan, diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan engagement antara BNI dengan para merchant BNI. Hingga September 2021, BNI telah dipercaya lebih dari 200 ribu merchant pengguna EDC BNI serta e-commerce untuk mendukung transaksi non-tunai dengan total volume transaksi lebih dari Rp50 Triliun.

BNI terus berkomitmen untuk transaksi mendukung bisnis merchant melalui inovasi dan percepatan transformasi digital untuk memberikan layanan keuangan yang cepat, aman dan nyaman. Produk consumer banking BNI akan terus agile dalam mengikuti tren perilaku nasabah yang selalu cepat berubah-ubah.

“Sebagai bentuk konsistensi BNI dalam memberikan apresiasi kepada Merchant, BNI juga mengadakan program Reward Merchant di tahun yang akan datang pada Januari hingga Juni 2022. Apresiasi tersebut akan diberikan kepada 10 top merchant dengan transaksi tertinggi selama periode program, dimana 5 Merchant Nasional akan mendapatkan Paket Liburan ke Paris dan 5 Merchant Lokal/Retail akan mendapatkan Paket Liburan ke Jepang,” ujar Corina.

BNI juga telah menyediakan metode pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Tidak hanya melalui QRIS yang dicetak (QRIS statis), namun saat ini pembayaran menggunakan QRIS sudah dapat dilakukan di EDC BNI (QRIS Dinamis) melalui Scan QRIS BNI Mobile Banking maupun aplikasi pembayaran lainnya.

“Selain itu BNI juga sudah mengembangkan pembayaran dengan metode QRIS melalui teknologi Open API. Dengan layanan tersebut, merchant atau Mitra BNI dapat menggunakan teknologi tersebut untuk menambahkan metode pembayaran dengan QRIS di website, aplikasi atau integrasi melalui POS Merchant. Selanjutnya masih terdapat banyak pilihan layanan digital API BNI lainnya yang dapat diakses pada halaman https://digitalservices.bni.co.id/,” tutup Corina.(Jef)

KemenKopUKM Berupaya Percepat Terbitkan Perizinan Berusaha dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM berupaya untuk melakukan percepatan dalam hal penerbitan perizinan berusaha dan sertifikasi produk bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar  terbentuknya ekosistem dan daya saing yang baik dari produk-produk UMKM di pasar domestik dan global.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menggelar rapat “Koordinasi Percepatan Penerbitan Perizinan Berusaha dan Sertifikasi Produk bagi UMK” pada Rabu (3/11/2021), sebagai upaya akselerasi langkah yang dimaksud.

Turut hadir dalam rapat percepatan tersebut Perwakilan Kantor Staf Presiden, Bareskrim Polri, Kemenko Perekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, BPOM, BPJPH, BSN, dan Asosiasi UMKM.

Selama ini data statistik tentang pelaku UMKM di Indonesia menunjukkan hampir 99,9% pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM. Kontribusi UMKM di sektor UMKM kepada PDB sebesar 61% begitu juga di sektor investasi yang hampir sama angkanya dan yang terpenting adalah penyerapan tenaga kerja 97% terserap di UMKM.

“Kita ketahui Bersama Amanat PP 7 Tahun 2021, UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha namun dari 64,2 juta UMKM, 99,62% adalah usaha mikro yang sebagian besar berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertranformasi menjadi formal,” kata Teten.

Pemerintah pun kemudian menerbitkan aturan turunan UU Cipta Kerja yang diyakini bisa mendongkrak peringkat Easy of Doing Business (EoDB) Indonesia ke posisi 40 pada 2024. Namun Implementasi akan aturan tersebut masih belum bisa teraplikasikan dengan baik.

Ombudsman menginformasikan terkait penerimaan sejumlah keluhan di tingkat daerah terkait sistem perizinan berusaha berbasis risiko ini. Masalah yang dikeluhkan di antaranya belum terintegrasinya sistem yang terdapat pada suatu Kementerian yang merupakan rangkaian proses perizinan dan ternyata juga tidak dapat diakses oleh pemerintah daerah serta Ketidaksiapan OSS-RBA mengindikasikan ketidakpastian urusan perizinan di seluruh wilayah NKRI yang bisa merugikan investasi nasional.

Selain itu isu sertifikasi produk yang viral akhir-akhir ini yakni ancaman denda Rp4 miliar bagi UMKM yang tidak memiliki Izin dari BPOM. Padahal hal ini telah diklarifikasi oleh BPOM dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, untuk kegiatan Usaha Mikro dan Kecil mengedepankan pembinaan.

“Menanggapi Isu ini mari kita mengupayakan akselerasi transformasi informal ke formal bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro baik legalitas usaha ataupun dengan sertifikasi produk. Atas kejadian ini mari kita lakukan langkah langkah preventif dengan penanganan permasalahan bersama,” kata Teten.

Ia berharap kegiatan koordinasi menjadi titik temu kesatuan tindak dalam memperluas sosialisasi dan pendampingan agar UMKM mengetahui aturan main dalam berusaha dan mengedarkan pangan olahan.

“Mari kita bangkit memperkokoh peran UMKM dalam perekonomian nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, khususnya dengan mempercepat terbentuknya ekosistem yang daya saing dari produk-produk UMKM kita di pasar domestik dan global,” kata Teten.

Di waktu yang sama, Koordinator PPU BPOM Dyah Sukstyoroni mengatakan pihaknya akan mengedepankan pendampingan terkait isu izin edar dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengatakan saat ini juga sudah terintegrasi antara SPP-IRT dengan OSS.

“Kami juga menyiapkan Call Center di Halo BPOM 1500 533, kemudian di istanaumkm.pom.go.id, di sppirt.pom.go.id. Jadi ada beberapa tempat kami siapkan termasuk apabila ingin WA kami siapkan juga nomor khusus WA bagi para UMKM,” katanya.

Sedangkan Wadir Tipideksus Mabes Polri Kombes Pol Wisnu Hermawan menyatakan pihaknya akan mendukung kegiatan pemerintah terkait dengan bagaimana usaha kecil itu dapat berkembang secara baik.

“Apabila ada anggota kepolisian yang melakukan tindakan hukum atau penetapan hukum sebelum dilakukannya penegakan informasi, bisa dibicarakan ke kami,” katanya.

Sementara itu Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot mengatakan sampai saat ini penerapan OSS sudah hampir merata di seluruh Indonesia termasuk bagi UMKM.

“Kami juga melihat BPOM terkait SPP-IRT kami juga sedang integrasikan dengan sistem OSS, saat pelaku usaha mendapatkan NIB, otomatis SPP-IRT akan diterbitkan. Kami akan melakukan percepatan-percepatan dan juga perbaikan-perbaikan,” katanya. (Jef)

KemenKopUKM Apresiasi Program Mitra Tokopedia yang Berhasil Tingkatkan Omzet Warung Tradisional Di Atas 50%


Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Tokopedia dengan Program Digitalisasi Warung melalui Mitra Tokopedia. Dengan program ini, lebih dari 1 juta warung di 500 kabupaten dan kota Indonesia berhasil mengalami peningkatan penghasilan di atas 50%.

“Di tengah pandemi khususnya, sangat penting bagi usaha tradisional, seperti warung dan toko kelontong, untuk dapat bertransformasi lewat pemanfaatan teknologi. Upaya bersama Tokopedia dalam program pelatihan bisnis daring, pendampingan serta advokasi terkait izin usaha ini diharapkan dapat memudahkan para pegiat UMKM mengembangkan bisnis,” ungkap Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan PT. Tokopedia tentang Pengembangan Usaha Mikro Melalui Program Digitalisasi Warung di KOI Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (3/11).

Perlu diketahui, program Mitra Tokopedia membantu warung tradisional untuk menyuplai kebutuhan bahan baku warung tradisional. Beberapa produk digital paling populer di Mitra Tokopedia meliputi pembayaran BPJS, air dan listrik. Sementara produk Grosir juga meningkat nilai transaksinya hingga 12 kali lipat.

Menurut Eddy, program ini juga membantu KemenKopUKM untuk mempercepat akselerasi tingkat adopsi digital bagi pelaku UMKM. Di mana pemerintah telah menargetkan setidaknya sebanyak 30 juta UMKM bergabung pada platform digital sampai dengan tahun 2024.

Melalui kerja sama ini, KemenKopUKM bersama Tokopedia berkomitmen untuk terus mendorong pelaku UMKM terutama para pedagang warung tradisional untuk masuk ke dalam ekosistem digital.

“Diharapkan pelaku UMKM dapat dibimbing untuk bergabung menjadi Mitra Tokopedia dan dapat meningkatkan pendapatan usahanya,” ujar Eddy.

Selain itu, Eddy juga mendorong pedagang warung tradisional untuk dapat bergabung ke dalam koperasi. Dengan berkoperasi, menurutnya pedagang warung dapat mengakses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

“Warung ini kalau bisa berkoperasi bisa dibantu Tokopedia juga untuk memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan lainnya. Nantinya mereka bisa akses dana murah dari LPDB. Ini sasaran akhir kita,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Astri Wahyuni menegaskan bahwa program Mitra Tokopedia sudah menginjak tahun ketiga. Dia pun mengaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membina berbagai warung tradisional agar dapat bersaing dengan retail modern.

“Di masa pandemi ini adposi digital telah membantu warung tradisional untuk tetap bertahan. Dengan program Mitra Tokopedia, warung tradional dapat terbantu dalam hal suplai kebutuhan mereka dalam menjalankan usahanya,” pungkas Astri.

Sebanyak 500 Mitra Tokopedia di seluruh Indonesia ini menjangkau wilayah Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Sukabumi, Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar, Mataram, Makassar, Manado dan Pontianak.(Jef)

KemenKopUKM Dukung Kompetisi Bisnis Berikanpreneur 2021 untuk Menciptakan Wirausahawan Muda Berkualitas

Jakarta :(Globalnews.id) – Dalam rangka meningkatkan semangat inovasi anak muda yang berkualitas, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berkontribusi dalam kegiatan Kick – Off Event & Executive Keynote yang diselenggarakan oleh Berikan Protein Initiative bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor melalui platform zoom. Dengan mengusung tema “Berikan Wirausaha Muda Berkualitas” dikemas secara menarik dalam bentuk diskusi panelis bersama 8 (delapan) kementerian, yaitu Kementrian/BRIN, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, dan Kantor Staf Presiden. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh rektor dari 31 Perguruan Tinggi di Indonesia, komunitas, tenaga pendidik yang juga memiliki untuk bersama-sama mewujudkan SDM Unggul melalui bidang kewirausahaan.

Pandemi Covid-19 pun memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia terutama pada UMKM yang terus beradaptasi dan bertransformasi terutama transformasi digital. Dalam upaya pemulihan ini,  dari total anggaran PEN 2021 Rp744,75 triliun, sebanyak 21% dari dana tersebut sebesar Rp161,2 triliun dialokasikan untuk dukungan UMKM. Selain itu, adanya agenda transformasi Kemenkop UKM yang merupakan transformasi dari usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi UMKM masuk ke dalam rantai global dan ekspor, korporasi modern dan terdigitalisasi serta penciptaan wirausaha baru yang mapan, inovasi, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja.

Di sisi lain, minat kewirausahaan anak muda, khususnya para Generasi Z (1996 – 2010) yang kedepannya mereka akan digadang-gadang membawa perubahan, menunjukkan tren yang positif dimana sebagian dari mereka, 35,5% memiliki hasrat besar untuk menjadi wirausaha, walaupun rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah di 3,47% atau masih di bawah negara-negara ASEAN.

Berangkat dari permasalahan tersebut Berikan Protein Initiative menginisiasi program yang bernama Berikanpreneur: Startup Activation 2021 sebagai program kompetisi yang inovatif dan kolaboratif dengan  misi besar mewujudkan Wirausaha Muda Berkualitas sebagai akselerator penumbuhan pusat ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan nelayan melalui hilirisasi produk perikanan, peningkatan nilai tambah produk, peningkatan gizi masyarakat serta peningkatan kualitas SDM anak bangsa melalui kewirausahaan berbasis teknologi.

“Melalui Berikanpreneur 2021, ini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia maju dengan melibatkan mahasiswa mengatasi isu permasalahan yang ada dengan pengembangan technopreneur, sehingga tercipta sumber daya manusia unggul yang dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa”, ujar Maqbulatin Nuha, CEO Berikan Protein Initiative, selaku penyelenggara utama dari Berikanpreneur: Start-up Activation 2021.

Ir. Siti Azizah, MBA., selaku Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM RI mendukung kompetisi dan program inkubasi bisnis yang diselenggarakan oleh Berikan Protein Initiative karena sejalan dengan keinginan adanya peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 4% di Tahun 2020-2024. “UKM menjadi faktor kemajuan suatu negara, dimana dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang baik. Indonesia sedang berupaya untuk mencapai 3,95% rasio kewirausahaan pada tahun 2024. Kemenkop UKM mengharapkan adanya lembaga inkubator bisnis untuk membantu para wirausaha muda merintis start-up secara matang.” Ujar Ibu Siti Azizah.

Acara puncak dari serangkaian Kick – Off Event & Executive Keynote berjalan dengan meriah dan lancar, semua panelis mendukung untuk bersama-sama berupaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul demi terwujudnya Indonesia maju melalui program yang hadir di Berikan Protein Initiative. Besar harapan Berikanpreneur: Start-Up Activation 2021 dengan menggandeng 8 (delapan) kementerian dan Kimia Farma dapat menghimpun seluruh mahasiswa dan anak muda di Indonesia untuk mengembangkan potensi sumber daya alam sehingga terciptanya wirausahawan muda di bidang sociotechnopreneur. (Jef)