Semua tulisan dari globalnewsid

ekbis

Animo Berbisnis Tinggi, Aku Saudagar Muda 2021 Terima 2.510 Pendaftar

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menangkap animo yang tidak surut pada kaum milenial untuk belajar dan memulai bisnis pada masa Pandemi Covid – 19. Semangat berbisnis itu setidaknya dapat dilihat dari tingginya minat milenial untuk mendaftarkan diri pada Program Aku Saudagar Muda (ASM) 2021. Program ASM 2021 ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 pada 28 Oktober 2021, sehingga semangatnya pun sama dengan tema hari besar nasional itu, yaitu semangat untuk Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh.

Hingga penutupan masa pendaftaran ASM 2021 pada 25 Oktober 2021, BNI mencatat sebanyak 2.510 pendaftar. Perhelatan yang membawa tema Muda Pasti Bisa ini mengajak milenial Indonesia untuk mengasah kemampuan mereka dalam berwirausaha tanpa mengkhawatirkan masalah modal awal.

Untuk menjadi peserta ASM 2021, pendaftar akan disaring terlebih dahulu. Nantinya, setiap peserta yang lolos proses seleksi, akan menjadi reseller untuk memasarkan produk – produk unggulan UMKM mitra binaan Rumah BUMN BNI. Sebagai reseller, peserta ASM 2021 akan memperoleh banyak manfaat, antara lain dapat memulai bisnis tanpa modal alias gratis, mendapatkan margin atau keuntungan dari produk yang dijual, serta dapat mengikuti pelatihan mengenai kewirausahaan dari BNI.

BNI merupakan bank yang aktif memberdayakan para milenial agar mampu berdiri sendiri dalam perekonomian. Selain ASM 2021, BNI juga menggelar program MASKER atau Magang Asik & Keren di Rumah BUMN BNI.

Corporate Secretary BNI, Mucharom di Jakarta, Kamis (28 Oktober 2021) mengajak milenial daerah, baik mahasiswa maupun para fresh graduate, untuk semangat belajar wirausaha sejak muda sekaligus membantu memasarkan produk UMKM Unggulan di daerahnya masing-masing.

*Tentang ASM dan MASKER*

Aku Saudagar Muda 2021 memiliki tagline BERANI.. atau Berwirausaha bersama BNI. Dengan kondisi pandemi saat ini, maka format pelaksanaan program Aku Saudagar Muda akan dilakukan secara online, dimana para millenials akan menjadi reseller produk-produk UMKM Rumah BUMN BNI dengan menggunakan aplikasi penjualan online yang terhubung dengan website penjualan Rumah BUMN BNI.

Sedangkan program MASKER atau Magang Asik & Keren merupakan program pengenalan dan belajar untuk mengelola managemen Rumah BUMN BNI kepada milenial daerah yang potensial. Di akhir program peserta magang akan mendapatkan sertifikat magang yang akan menjadi nilai plus pada saat mereka terjun ke masyarakat. Program ini sejalan dengan program Rebranding Rumah BUMN yang memiliki fungsi baru salah satunya sebagai basecamp milenial.

Program Aku Saudagar Muda 2021 dilaksanakan di 10 Rumah BUMN BNI, yaitu Rumah BUMN Bekasi, Rumah BUMN Ternate, Rumah BUMN Karimun, Rumah BUMN Bantaeng, Rumah BUMN Pontianak, Rumah BUMN Padang, Rumah BUMN Tegal, Rumah BUMN Wonogiri, Rumah BUMN Ngawi, dan Rumah BUMN Sumba Barat Daya.

Secara seremonial Program Aku Saudagar 2021 dibuka di Kabupaten Wonogiri pada 28 Oktober 2021 dihadiri oleh Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengapresiasi Program Aku Saudagar Muda 2021 yang diselenggarakan oleh BNI. Diharapkan dengan adanya program ini mampu mendorong penjualan produk UMKM di Wonogiri dan kota-kota lainnya. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh reseller dari Rumah BUMN Wonogiri secara offline dan reseller dari 9 Rumah BUMN lainnya yang bergabung secara virtual.

Rumah BUMN merupakan sebuah langkah kolaborasi BUMN dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sejak Tahun 2016. Pada 2020, fungsi Rumah BUMN dikembangkan menjadi 5 (lima) fungsi baru yaitu sebagai tempat pengembangan UMKM, basecamp millennials, penyaluran program PK/BL, Co-Working space, dan Informasi Satgas Bencana. Hingga 2021, BNI mengelola sebanyak 36 Rumah BUMN yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.(Jef)

koperasi dan ukm

Sinergi LPDB-KUMKM dan Perbankan Percepat Rekonsiliasi Data Rekening Dana Bergulir Periode 2000-2007

Tinggalkan komentar


Nusa Dua:(Globalnews id)- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) mengadakan rekonsiliasi data rekening dana bergulir di perbankan nasional untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dimana BLU diminta untuk melaksanakan rekonsiliasi dengan perbankan tempat rekening pengelolaan dana bergulir dibuka.

“Tujuannya, untuk tercapainya kesesuaian saldo, perhitungan jasa giro dan imbal hasil atas penempatan dana yang telah dilaksanakan LPDB-KUMKM,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, pada acara Rekonsiliasi Rekening dengan Perbankan Triwulan III Tahun 2021, bersama mitra-mitra perbankan pusat maupun daerah, di Nusa Dua, Bali, Kamis (28/10).

Di acara yang dihadiri sekitar 30 Bank termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia, Supomo mengatakan, kerja sama LPDB-KUMKM dengan perbankan tidak hanya sebatas penempatan dana atau penyaluran dana bergulir, namun juga melaksanakan pengalihan dana bergulir program Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2000-2007.

“Kami harapkan kerja sama ini dapat lebih kita tingkatan melalui pertukaran informasi potensi dana yang dapat dikembalikan, pemindahbukuan angsuran pokok koperasi penerima program yang masih ada di rekening koperasi ke rekening LPDB-KUMKM,” papar Supomo.

Dalam kesempatan itu, Supomo juga menyampaikan apresiasi kepada mitra perbankan LPDB-KUMKM yang telah menjalankan peran strategis dalam mendukung LPDB-KUMKM, baik dalam proses penyaluran dana bergulir kepada mitra LPDB-KUMKM, maupun dalam kegiatan operasional LPDB-KUMKM.

“Perlu kami sampaikan, kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM saat ini hanya melalui koperasi.  Kebijakan ini ditujukan sebagai stimulus bagi koperasi dan UKM untuk menggerakkan perekonomian di daerah. Selain itu, LPDB-KUMKM juga menjalankan program inkubator dan pendampingan,” imbuh Supomo.

*Sudah Dialihkan Rp950 Miliar*

Sementara Direktur Keuangan LPDB-KUMKM Ahmad Nizar menambahkan, total dana bergulir periode 2000-2007 yang memiliki potensi kembali sebesar Rp1,2 triliun. Hingga saat ini, yang sudah bisa dialihkan sekitar Rp950 miliar, atau kurang lebih sebesar 80%. “Bahkan, dana tersebut sudah digulirkan kembali,” tandas Nizar.

Nizar mengungkapkan, kerja sama antara LPDB-KUMKM dengan mitra perbankan, tidak hanya sebatas penempatan dana. Namun, ada kerjasama cash management system (CMS), virtual account (VA), penyaluran dana bergulir, dan sebagai bank pelaksana program Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2000-2007.

Menurut Nizar, pertemuan ini bertujuan agar tercapai kesesuaian data saldo, perhitungan jasa giro, dan bunga deposito antara LPDB-KUMKM dengan mitra perbankan. Dengan begitu, pencatatan data saldo LPDB-KUMKM menjadi lebih akuntabel.

“Kami harap mitra perbankan dapat memenuhi data dukung dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran acara rekonsiliasi data perbankan ini,” ujar Nizar. Masalahnya, dari sekitar 15 ribu lebih koperasi yang mendapat dana bergulir periode 2000-2007, tidak sedikit koperasi yang sudah bubar dan tidak aktif. Bahkan, para pengurusnya juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Untuk koperasi yang masih aktif, apakah masih ada potensi pengembalian atau tidak, itu harus dipastikan, pungkas Nizar.

Nizar berharap, adanya kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM terkait seberapa besar potensi dana tersebut yang masih bisa dikembalikan. Selain itu, Nizar berharap, mitra perbankan dapat lebih meningkatkan kerja sama dan perannya dalam pemindahbukuan angsuran pokok koperasi penerima program ke rekening LPDB-KUMKM.

“Ini sejalan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM yang mengamanatkan pengalihan dana bergulir dari program Kementerian Koperasi dan UKM ke LPDB-KUMKM,” jelas Nizar.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Temukan Koperasi Diduga Lakukan Praktik Pinjol Ilegal

Tinggalkan komentar

Deputi Perkoperasian Ahmad zabadi

Jakarta:(Globalnews.id)-Menanggapi maraknya usaha pinjaman online yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri terkait pengungkapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama (SAB) yang diduga melakukan usaha pinjaman online (pinjol) illegal.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Perkoperasian, melakukan penelusuran ke alamat yang digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan Bersama (SAB), sebagai alamat kantor di Kawasan Jl. Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil penelusuran tidak diketemukan kantor koperasi pada alamat tersebut, sehingga diduga koperasi menggunakan alamat fiktif sebagai alamat kantor.

Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi mengatakan, pihaknya pada selasa, 26 Oktober 2021, melakukan penelusuran ke tempat yang berbeda yang digunakan oleh Koperasi sebagai alamat kantor.

“Penelusuran dilakukan di salah satu Gedung di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Ditemukan setidaknya ada 20 koperasi yang menggunakan fasilitas virtual office melakukan praktik pinjaman online (pinjol) secara ilegal dalam beberapa waktu terakhir,” kata Ahmad Zabadi dalam konferensi perss secara virtual, kamis (28/10/2021).

Koperasi-koperasi tersebut relatif baru berdiri di tahun 2021 tidak memiliki legalitas  perizinan usaha yang sesuai sebagai koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam wajib memasang papan nama pada kantor pusat dan kantor jaringan usaha (pasal 21 PermenkopUKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi), hal ini untuk memastikan kegiatan Koperasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Banyak Koperasi Simpan Pinjam yang menggunakan fasilitas virtual office sebagai alamat kantor. Kami menghimbau kepada para pengelola  fasilitas virtual office, agar tidak lagi memberikan fasilitas virtual office kepada Koperasi Simpan Pinjam, agar tidak terulang kembali terjadi hal seperti ini,” ungkap Zabadi.

Zabadi menuturkan, pihaknya Mendukung penuh pihak kepolisian untuk dapat menangani seadil-adilnya serta diproses secara tegas praktik-praktik ilegal yang dilakukan oleh pihak manapun termasuk yang dilakukan dalam koperasi atau oknum yang mengaku sebagai koperasi dengan praktik secara ilegal, termasuk koperasi dengan izin fiktif.

Lebih lanjut, tambah Zabadi, pendirian 20 koperasi yang menggunakan fasilitas virtual office di Kawasan Tendean, dilakukan oleh 1 orang Notaris di Kawasan Jakarta Barat, dalam kesempatan ini kami juga meminta dukungan dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk dapat bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga dapat saling meningkatkan literasi dan informasi bagi para Notaris khusus Notaris Pembuat Akta Koperasi terkait proses dan tata cara pendirian koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Koperasi dan UKM juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait konfirmasi dan tindak lanjut terhadap aplikasi-aplikasi yang telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam untuk melakukan usaha pinjaman online illegal.

“Hal terpenting, adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait kegiatan usaha pinjaman online (pinjol), Koperasi sebagai badan hukum dapat menjalankan usaha pinjaman online (pinjol) sebagaimana yang daitur pada POJK No 77 Tahun 2016, tetapi terbatas hanya pada Koperasi jenis Jasa, sehingga Koperasi Simpan Pinjam tidak dapat melayani pinjaman online (pinjol), Adapun Koperasi Simpan Pinjam dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam secara digital/elektronik dengan tetap membatasi pengguna layanan simpan pinjam hanya kepada Anggota yang telah melunasi simpanan pokok serta menandatangani buku daftar anggota,” tegas Zabadi.

Kementerian Koperasi dan UKM, berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik pinjaman online illegal yang dilakukan oleh Koperasi, dengan membentuk Tim Pemantau Pinjaman Online, serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Adapun, untuk diketahui modus pinjol ilegal memiliki ciri – ciri, Penawaran melalui berbagai media sosial, Menggunakan nama KSP atau koperasi, Pencatutan nama koperasi yang telah berizin, Menyatakan “sudah terdaftar” atau “diawasi” oleh OJK/Kemenkop, Menggunakan logo koperasi Indonesia atau Kemenkop dan UKM, Berbadan hukum, tapi kegiatannya tidak sesuai prinsip koperasi, Pelayanan secara terbuka (kepada masyarakat), Bunga pinjaman tinggi (tidak masuk akal), Ada unsur paksaan (debt collector), dan Tidak memiliki kantor yang jelas, tidak ada papan nama, dll (virtual office).

Sedangkan, ciri – ciri khas KSP yang legal adalah, Pelayanan secara tertutup (kepada Anggota koperasi), Bunga pinjaman cukup rendah (diputus pada Rapat Anggota), Mengedepankan unsur persuasive, Memiliki kantor yang jelas, (papan nama), dan Rapat anggota secara teratur.(Jef)

koperasi dan ukm

Meski Merupakan Pelaku Mayoritas, Namun Kontribusi UMKM Terhadap Nilai Ekspor Masih Kecil

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)- Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi mengungkapkan, pemerintah terus menggenjot UMKM eksportir, terutama dari sisi nilai ekspornya. Pasalnya, meskipun 85 persen eksportir adalah UMKM, namun dari sisi nilai ekspor relatif masih kecil kontribusinya.

” Pasalnya 85 persen eksportir yang meurpakan UMKM itu, nilai ekspornya hanya berkisar 5 persen dari total ekspor non migas, ini berarti ada tantangan yang harus diperbaiki oleh UMKM eksportir kita,” kata Mendag Lutfi dalam peluncuran laman Inaproduct.com sebagai katalog UMKM Indonesia, di Jakarta, Kamis (28/10/2022).

Mendag menyebut tiga tantangan yang dihadapi para UMKM di Indonesia saat ini adalah, pertama kurangnya pengalaman, jadi agak sulit beradaptasi. Kemudian yang kedua, adalah kurangnya jaringan atau networking, yang menyulitkan untuk berkompetisi, dan ketiga, kurang pendanaan,” papar Mendag

Ketiga permasalahan tersebut, menurut Mendag, menyebabkan UMKM Indonesia belum mempunyai daya saing yang baik. Karena itu pihaknya menegaskan siap membantu Kemenkop UKM untuk bersama-sama meningkat kan daya saing UMKM Indonesia, antara lain dengan adanya platform inaproduct.com sebagai direktori produk Indonesia. Platform ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Tanah Air untuk menjalankan bisnis mereka.

Sementara itu MenkopUKM Teten Masduki mengatakan di tengah peringatan hari Sumpah Pemuda, akhirnya harapan untuk punya direktori digital mengenai produk Indonesia terlaksana.

Teten mengaku menyambut baik kerja sama dengan Ina Product Indonesia dalam mendukung digitalisasi, produksi, dan pemasaran produk UMKM melalui inisiasi platform direktori Produk Indonesia, inaproduct.com. Dengan adanya Inaproduct.com ini, ia berharap nantinya UMKM kita semakin mudah terhubung dengan pembeli di seluruh negeri.

Kementerian Koperasi dan UKM awalnya berniat membuat platform direktori produk Indonesia. Namun hal ini diurungkan. “Saya bilang ini harus dibikin oleh swasta, sehingga bisa berkelanjutan dan terus berkembang, karena ini juga harus dikelola secara bisnis, bukan secara birokrasi,” ujarnya.

Kementerian Koperasi dan UKM sejak awal membuka kerja sama seluas-luasnya dengan berbagai pihak dengan prinsip transparan, akuntabel, dan semata-mata demi memajukan koperasi dan UMKM di Tanah Air.
Kementerian Koperasi dan UKM sejak awal membuka kerja sama seluas-luasnya dengan berbagai pihak dengan prinsip transparan, akuntabel, dan semata-mata demi memajukan koperasi dan UMKM di Tanah Air.

Menanggapi masukan dari Mendag RI, MenkopUKM Teten Masduki mengakui bahwa masih banyak catatan terkait kekurangan UMKM Indonesia. “Tetapi masih ada kehebatannya, yaitu UMKM ini tahan banting,” jelas Teten Masduki.

“Dari berbagai krisis ke krisis, UMKM bisa menyelamatkan ekonomi nasional. Karena itu, kita semua harus berterima kasih kepada UMKM, dan karenanya kita harus mendukung mereka untuk bangkit,” pungkasnya. (Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Sinergi Perkuat Daya Saing UMKM untuk Kembangkan Pasar Nasional dan Global

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)- Dalam rangka mendorong ekspor produk UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong adanya sinergi digitalisasi KUKM dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait dengan konsep yang terintegrasi dan mendorong pelaku usaha Indonesia untuk dapat berdaya saing.

“Juga, agar dapat berkompetisi dan menguasai pasar, baik nasional dan internasional,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara penutupan Konferensi Ekspor Nasional 2021: Mengangkat Potensi Ekspor Rempah, secara daring, Kamis (28/10/2021).

Di antaranya, bekerja sama dengan Atase Perdagangan dan ITPC di 44 negara dalam pengembangan ekspor UKM khususnya market intelligence, promosi luar negeri, business matching, hingga kolaborasi dengan GIZ melalui platform e-catalogue-Semesta KemenKopUKM, serta ASEAN Access.

Data menyebutkan, pada Kuartal I 2021, nilai ekspor rempah Indonesia mencapai US $218,69 juta, atau meningkat 19,28 persen dibandingkan periode sebelumnya. Adapun komoditas dengan pangsa pasar terbesar adalah lada 22,04%, cengkeh 16,65 %, bubuk kayu manis 12,16%, vanila 10,42%, pala 10,09%. Dengan negara tujuan ekspor di antaranya Singapura, UAE, Maroko, Algeria, Tunisia, USA, Belanda, Brazil, Jerman, dan Belgia.

“Kami juga sedang menginisiasi kerja sama dengan SIPPO (Swiss Import Promotion Programme) dalam pengembangan natural ingredients termasuk produk rempah inline dengan program Spice Up to the World,” ujar Teten, di acara yang dihadiri Mendikbudristek RI Nadiem Makarim, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno, Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih, serta Kepala Sekolah Ekspor Handito Joewono.

Menurut MenKopUKM, kerja sama terfokus pada program peningkatan pasar ekspor UMKM, menyediakan informasi pasar ekspor UMKM, mengorganisasikan event promosi offline dan online, mengorganisasikan kegiatan business matching, serta sinergi dalam pengembangan sustainable products.

“Saya berharap dengan adanya acara Konferensi Ekspor Nasional akan semakin banyak jumlah eksportir muda yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia, terutama produk berbasis natural ingredients dan rempah,” tukas Teten.

Meski begitu, MenKopUKM mengakui masih ada berbagai kendala dihadapi UKM untuk melangkah ke pasar ekspor. Yaitu, minimnya pengetahuan tentang selera pasar dan dokumen persyaratan di negara tujuan, kualitas produk yang tidak konsisten, kapasitas produksi, biaya sertifikasi yang tidak murah, hingga kendala logistik.

“Saya mengapresiasi yang tinggi kepada Sekolah Ekpor yang selama ini berkontribusi untuk turut serta dalam meningkatkan ekspor nasional, melalui penumbuhan jumlah eksportir di Indonesia,” pungkas MenKopUKM.(Jef)

koperasi dan ukm

Sinergi KemenkopUKM dan Pemkab Gianyar Bangkitkan Usaha Mikro Sektor Pariwisata di Bali

Tinggalkan komentar

Gianyar:(Globalnews.id)- Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Hariyanto mengajak semua pihak untuk bekerjasama dan berkolaborasi untuk membangkitkan usaha mikro yang selama dua tahun ini terdampak pandemi Covid-19.

“Mari kita saling bersinergi dan bekerjasama, saling bergandeng tangan, untuk membangkitkan kembali usaha mikro yang jumlahnya sangat besar,” kata Hariyanto, pada acara Pelatihan Vocational Bagi Usaha Mikro Sektor Pariwisata, di Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu (28/10)

Hariyanto menegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin bisa berjalan sendiri dalam mengembangkan usaha mikro di seluruh Indonesia. “Kita harus bersama-sama, tetap semangat, dan optimis,” tandas Hariyanto.

Hariyanto berharap kepada para pelaku agar terus meningkatkan produksi yang berkualitas, beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi. “Saya juga berharap pelatihan ini agar dimanfaatkan secara maksimal, untuk membangkitkan kembali usaha mikro khsusus kabupaten Gianyar” imbuh Hariyanto.

Lewat pelatihan ini, lanjut Hariyanto, para pelaku usaha mikro bisa mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan, sekaligus menjalin kerjasama antar sesama pelaku usaha di sektor pariwisata. “Khususnya, usaha tenun ikat. Sehingga, hal tersebut dapat meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran serta membawa kebanggaan nama Kabupaten Gianyar dan Indonesia lebih dikenal, tidak hanya di domestik, tetapi juga di pasar internasional,” jelas Hariyanto. 

Hariyanto menambahkan, pihaknya memiliki peran dalam mewujudkannnya, khususnya melalui program pelatihan bagi SDM usaha mikro. Antara lain, pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan vocational dan e-commerce di tujuh sektor prioritas, serta pelatihan literasi keuangan dan akses pembiayaan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar  I Wayan Arsana berharap dengan pelatihan ini bisa membangkitkan ekonomi, khususnya para perajin tenun ikat. “Dan juga dengan pelatihan ini dapat meningkatkan skill dan mengubah mindset, khususnya mengenai tenun ikat,” kata Wayan Arsana.

Dia juga mengajak pada peserta untuk terus belajar dan mengakui kelebihan orang lain dan sama-sama belajar.

Sementara Ketua Yayasan Katrisma, I Wayan Sumerta mengucapkan terimakasih kepada KemenkopUKM yang telah memfasilitasi para perajin tenun ikat melalui pelatihan vocational sektor pariwisata. “Bagi kami, pelatihan ini bagaikan oase di padang,” ujar Sumerta.

Sumerta berharap, ke,depan ada pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro di Bali, khususnya digital marketing.

“Kendala kami, bahan baku dan desain motif, karena menjamur pabrikan. Sehingga, para perajin ini kalah bersaing. Pemerintah bisa memfasilitasi khususnya untuk peningkatan produk dan pasar,” pungkas Sumerta.(Jef)

ekbis

GMF dan Angkasa Pura I Tandatangani Nota Kesepahaman Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

Tinggalkan komentar


 
Jakarta :(Globalnews id)- PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Angkasa Pura I (Persero) (AP I) pada Selasa 26 Oktober 2021 di Kantor Angkasa Pura I. Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Direktur Utama GMF Andi Fahrurrozi dan Direktur Utama AP I Faik Fahmi. Nota kesepahaman ini menjadi landasan awal bagi GMF dan AP I untuk melakukan penjajakan kerja sama pengelolaan lahan milik AP I di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar untuk pengembangan dan operasional hangar ke depannya.
 
Faik Fahmi dalam sambutannya mengatakan bahwa posisi Makassar tergolong strategis untuk menggarap pasar di kawasan Indonesia Tengah dan Timur. “Transportasi udara di kawasan Indonesia Tengah dan Timur menjadi salah satu tumpuan dalam mendorong pergerakkan penumpang maupun kargo karena menawarkan akses yang lebih mudah dan cepat dibandingkan moda transportasi lainnya. Hal ini menjadikan Makassar sebagai pasar yang potensial untuk menjangkau kawasan Indonesia tengah dan timur,” ungkap Faik.  Untuk menangkap potensi ini, kolaborasi antara kedua pihak dalam mengelola lahan tersebut dijalin guna menarik investor dalam pembangunan hanggar beserta fasilitas pendukungnya, sehingga menciptakan _multiplier effect_ seperti pembukaan lapangan kerja, akselerasi ekonomi, serta nilai tambah bagi pemangku kepentingan.
 
Kolaborasi ini  juga sejalan dengan rencana bisnis GMF dalam menangkap peluang perawatan pesawat saat momentum industri aviasi bangkit kembali. Andi mengakui bahwa pandemi yang saat ini memukul sektor aviasi mendorong GMF untuk memastikan strategi pemulihan kinerja dapat terimplementasi secara maksimal. “Strategi recovery memang masih menjadi fokus kami saat ini. Namun demikian, kami optimis bahwa industri aviasi dapat segera pulih dalam beberapa tahun ke depan. Kolaborasi ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mempersiapkan diri dalam menangkap peluang dan mengantisipasi momentum tersebut,” tutur Andi.
 
Dengan mengoperasikan hanggar di Makassar yang memiliki kedekatan lokasi dengan _customer_ di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, kemudahan akses yang ditawarkan ini diharapkan dapat membantu menekan biaya operasional operator penerbangan dan memperkuat industri aviasi di kawasan domestik.

Sebagai informasi, saat ini Bandara Sultan Hasanuddin Makassar juga tengah dikembangkan di mana pengembangan tersebut meliputi perluasan terminal penumpang yang nantinya akan menjadi 166.815 meter persegi sehingga dapat menampung 15 juta penumpang per tahun dari luasan terminal eksisting 51.815 meter persegi dengan kapasitas 7 juta penumpang per tahun. Selain itu, apron juga diperluas menjadi 385.346 meter persegi (kapasitas 53 parking stand) dari luasan eksisting yang hanya 185.500 meter persegi (kapasitas 42 parking stand). Pengembangan ini ditargetkan dapat rampung pada Mei 2022. (Jef)

ekbis

Banking & Property Outlook 2022: Sektor Properti Jadi Andalan Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Sektor properti dan perbankan diyakini bakal menjadi andalan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Ini seiring dengan kinerja kedua sektor tersebut yang mulai membaik sejak awal tahun. Guna mendorong pertumbuhan perumahan, pemerintah memberikan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu juga pemerintah juga telah memperluas akses bagi masyarakat untuk kepemilikan rumah yaitu dengan mengeluarkan pajak intensif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, (PPN DTP). Sedangkan tahun 2022, Kementrian PUPR menargetkan pembiayaan perumahan rakyat melalui skema FLPP sebesar Rp 23 triliun atau 200 ribu unit.

“Langkah strategis dari sisi suplay, Kementrian PUPR meberi tugas khusus kepada Perum. Perumnas untuk mempercepat penyediaan perumahan layak huni dengan harga terjangkau,” ungkap Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat membacakan Keynote Speech Menteri PUPR, dalam acara WEBINAR BANKING & PROPERTY OUTLOOK 2022: “Lokomotif Pemulihan Ekonomi Pasca pandemi”, Rabu
(27/10/2021).

Kemudian, lanjutnya, mendorong pembangunan hunian vertikal dengan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan perkotaan, meningkatkan ketersediaan land bank, dan pemberikan kredit konstruksi perumahan oleh PT Sarana Multi Finansial (SMF).

Menurut Herry, pemerintah menargetkan peningkatan keluarga dengan rumah layak huni sebesar 70% dari semula hanya 56% atau equivalen dengan 11 juta keluarga, dalam Program Sejuta Rumah, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015.
Dimana, pada periode 2015 – 2019 pemerintah telah berhasil membangun 41,7 juta unit dan tahun 2020 sebanyak 960 ribu unit.

“Adapun pencapaian hingga September 2021 sebanyak 763 unit. Jumlah ini mengalami sedikit penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, industri properti diprediksi akan tetap tumbuh pada tahun 2022. Ini didorong oleh sentimen positif seperti suksesnya program vaksinasi Covid-19 yang akan memicu pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang.

Dia menjelaskan, terdapat beberapa kombinasi insentif pemerintah yang diterapkan untuk memerangi dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian, antara lain, UU Cipta Kerja No. 11/2020 yang telah mulai berlaku, yang akan memangkas birokrasi perizinan, sehingga menciptakan lingkungan yang ramah bisnis.

Kebijakan restrukturisasi utang sebagai countercyclical policy oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang membantu pelaku usaha menghadapi masalah keuangan akibat pandemi. Penurunan suku bunga acuan (BI rate) ke rekor terendah dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi, Penerapan relaksasi PPN 100% untuk properti dengan harga kurang dari Rp 2 miliar rupiah dan 50% untuk properti dengan harga di bawah Rp 5 miliar, apabila diperpanjang pada tahun 2022, dan relaksasi pembatasan covid-19 karena tingkat infeksi covid-19 yang rendah dan vaksinasi massal yang berhasil.
“Terbukti dari angka penjualan yang meningkat, kebijakan pemerintah diatas terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan & minat beli masyarakat,” ujarnya.

GM Corporate Marketing PT Graha Buana Cikarang (Jababeka Residence), Eric Limansantoso mengungkapkan, industry property adalah industri yang bisa beradaptasi termasuk dalam situasi covid-19 seperti saat ini. Karena itu pihaknya akan terus optimis industri property bisa reborn di tahun 2022.

“Apapun yang terjadi dengan covid atau yang lain, kita pengembang bersama asosiasi, perbankan dan pemerintah tetap harus bergerak, kami yakin bahwa kami ini adalah industri yang akan terus beradaptasi dan kami akan bisa menemukan jalan keluar,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma mengungkapkan ARFI telah melakukan langkah strategis dalamq menunjang peranan baja ringan di sektor property.q Antara lain Peningkatan Utilitas Produksi Seluruh Indonesia, Pemberlakuan SNI Wajib Profil Baja Ringan SNI 8399-2017, Produk yang Memenuhi persyaratan TKDN, danq Tata Kelola Import oleh Pemerintah.

“Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan produktifitas dan daya saing industri bajaq ringan, yang pada akhirnya akanq mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara, Project qDirector LRT City Sentulq Nanang Safrudin Salim menyoroti prospek hunian berkonsep Transitq Oriented Development (TOP) di tahun 2022 yang masih akan menggunguli penjualan, khususnya kaum millennial dan urban.

“Kelebihan konsep hunian TOD ini semuanya serba mudah dan praktis, karena TOD connecting life, menghubungkan kehidupan. Di LRT City ada 5 prinsip TOD yang digunakan dalam mengembangkan sebuah kawasan di LRT City, yakni Walkable, Mixed use, Densify, connect dan Shift and Transit,” jelasnya.

Dari sisi supporting, CEO PT Baran Energy, Victor Wirawan, menyoroti energi terbarukan yang sebenarnya bisa menjadi sebuah solusi ringan untuk penerangan kawasan perumahan.

Victor menjelaskan, pihaknya telah mengembangkan teknologi energi baru dan terbarukan (EBT), berupa penggabungan solar panel dan power storage system (baterai penyimpan energi skala besar) yang diberi nama PowerWall.
“Pengembangan teknologi terbarukan sangat selaras dengan program pemerintah Indonesia yang menargetkan penggunaan energi terbarukan sebanyak 25 persen pada tahun 2025, tapi saat ini baru 11 persen yang berjalan.

“Oleh karena itu, Baran Energy lahir untuk mempercepat serta membantu masyarakat Indonesia dalam energi terbarukan sebagai salahq satu alternatif penggunaan listrik dengan melalui inovasinya,” jelas Wirawan.

Senior Vice President Nonsubsidized Mortgageq & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN Suryanti Agustinar mengungkapkan, industri perbankkan temasuk BTN yang memang focus pada sektor perumahan memberikan dukungan penuh pada pemerintah dalam pemulihan sektor property semasa pandemic covid-19.

Menurutnya, sektor perumahan tetap tumbuh positif di tengah pandemi. Pada ekosistem perumahan, Bank BTN memiliki peran strategis sebagai enabler yang memberikan pembiayaan sisi supply melalui kredit konstruksi kepada developer maupun sisi demand dengan memberikan KPR kepada masyarakat.

“ BTN memberikan dukungan kredit dalam rangka percepatan pembangunan perumahan maupun kepemilikan lahan. Jadi kita support developer dari sisi pembiayaan agar kendala-kendala dalam pembangunan perumahan dapat teratasi,” jelasnya.
“Dari sisi deman BTN menjembatani developer yang telah dibiayai KIG-nya dapat kita menyalurkan kepada masyarakat untuk KPR nya dengan bunga murah dan berbagai program keringanan yang kita buat dalam kondisi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Pengamat property Ali Tranghanda, mengungkapkan, Indikator perekonomian nasional telah menunjukkan kondisi yang membaik sejak pandemi di awal tahun 2021. Selain itu, laju perekonomian nasional telah mengalami pertumbuhan positif pada Q2-2021 sebesar 3,31% (qtq), meskipun sebagian masih ditopang oleh tingkat pembelanjaan negara, namun demikian hampir semua sektor industri mengalami pertumbuhan lebih baik di Q2-2021.

Dia menjelaskan, kebijakan penghapusan/pengurangan PPN untuk rumah ready stock yang dimulai sejak 1 Maret 2021 berdampak positif bagi penjualan rumah ready stock. Hal ini tergambar dari peningkatan sebesar 661,0% selama Q1-2021 meskipun kebijakan ini baru berjalan 1 bulan.
Beberapa pengembang besar yang memiliki rumah ready stock mengalami peningkatan penjualan. Sebagian pengembang mempercepat pembangunan rumahnya melalui unit pre-cast untuk mengejar batas waktu siap huni sampai Desember 2021.

“Namun harus dicermati, peningkatan yang terjadi pada ready stock ini tidak terjadi pada penjualan rumah indent yang justru mengalami penurunan penjualan 4,9%. Dimana 16,3% dari total penjualan unit berasal dari unit ready stock,” ungkapnya.
Meski kondisi makin membaik, Ali juga mewanti – wanti agar pengembang jangan lengah, karena para Investor mempunyai batas daya beli untuk membeli properti. Selain itu, segmen pasar akan kembali ke segmen yang lebih ‘membumi’ seiring dengan peningkatan daya beli dan ingat Pandemi Covid19 masih membayangi. “Resep lainnya yang penting, kebijakan perpajakan jangan sampai kontra produktif dengan kinerja properti saat ini,” pungkas Ali. (Jef)

news

Jelang Sumpah Pemuda, Politikus Muda PPP Ingatkan Pemerintah Agar Serius Memperhatikan Keamanan Siber

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews id)- Menjelang peringatan sumpah pemuda, Najmi Mumtaza Rabbany (Sekwil PPP DKI Jakarta) mengingatkan agar pemerintah memberi perhatian serius dalam merespon isu keamanan siber. Peretasan yang dialami Badan Siber dan Sandi Negara menjadi alarm peringatan agar pemerintah segera berbenah.

“Fenomena peretasan yang dialami oleh Badan Siber dan Sandi Negara mendapat perhatian khusus utamanya kaum muda. Pemerintah yang mencanangkan akselerasi digital di berbagai aspek melalui semangat ‘Making Indonesia 4.0’ tidak boleh abai terhadap persoalan keamanan,” ujar politikus muda PPP ini.

Lebih lanjut, Najmi mengungkapkan bahwa isu keamanan siber menjadi perhatian anak muda karena berkaitan dengan tantangan masa depan.

“Digitalisasi menjadi upaya untuk menyongsong kecepatan dan transformasi zaman yang lebih modern. Masa depan akan dikuasai oleh mereka yang mampu menjawab tantangan masa depan, yaitu tantangan digital,” tambah Najmi.

Era modern seperti sekarang melahirkan digitalisasi yang membuat ruang-ruang penyimpanan data beralih ke ‘cloud competing’. Namun kebocoran data akibat serangan siber dan penyalahgunaan data masih menghantui para pengguna jasa tersebut.

“Selain mendorong pengguna untuk berhati-hati dalam memanfaatkan ‘internet of things’ yaitu dengan menjamin keamanan dari data dan privasi dunia maya, pemerintah juga perlu menghadirkan infrastruktur keamanan yang melindungi para penggunanya, dimulai dengan memperhatikan kemanan siber di institusi-institusi pemerintahan. Sehingga masyarakat percaya bahwa pemerintah dapat memberi rasa aman bagi warga negaranya, utamanya kaum muda,” tutup Najmi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Fasilitasi Pengembangan Koperasi Pertanian melalui dana CSR Korea

Tinggalkan komentar

Kab Karo:(Globalnews id) – Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan serah terima Bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada penerima manfaat di Kab. Karo Sumatera Utara bertempat di Rumah Dinas Bupati Karo beberapa waktu lalu. Penyaluran bantuan tersebut terselenggara atas kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Korea melalui Green Business Center (GBC) dan Korean Trade-Investment Agency (KOTRA).

Terdapat dua jenis bantuan yang disalurkan kepada penerima manfaat di Kab. Karo, pertama bantuan pemulihan ekonomi untuk berbagai kegiatan masyarakat yang diberikan oleh INNOBIZ Association melalui Green Business Center untuk pengembangan Koperasi, perbaikan fasilitas perpustakaan serta pusat pendidikan non-formal. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan Rp. 100.000.000 yang disalurkan kepada Koperasi Jumaraja Kopi Lestari, Koperasi Jasa Kerja Kita Karo (K3), Rumah Pintar IPB Karo serta SDN Pertumbuken. Bantuan Kedua, berupa alat Atmospheric Water Generator senilai Rp. 25.000.000 yang dapat memproduksi air dari hasil penyulingan air yang ada di udara. Alat tersebut diberikan oleh perusahaan Korea, yakni ATC. Co.Ltd yang disalurkan melalui KOTRA.

Acara serah terima bantuan tersebut langsung dihadiri oleh Bupati Karo, Cory Sriwati Sebayang. Dalam sambutannya Cory menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta perwakilan dari Green Business Center dan ATC.Co.Ltd yang turut hadir dalam acara serah terima tersebut. Cory berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima manfaat, terlebih lagi Masyarakat Karo Tengah menghadapi kesulitan akibat erupsi gunung Sinabung.

Dalam sambutannya, perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Daniel Asnur menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mendorong pengembangan Koperasi dan UKM dengan mitra Kerjasama, salah satunya Republik Korea. “Melalui bantuan yang menyasar reaktivasi aktivitas ekonomi masyarakat Karo, Kami mengharapkan bantuan CSR ini dapat membantu pengembangan Koperasi Jumaraja Kopi Lestari dan Koperasi K3 agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi anggotanya melalui usaha Koperasi di sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Kab. Karo”. Koperasi Jumaraja Kopi Lestari memanfaatkan bantuan tersebut untuk pembangunan Green House yang dimanfaatkan untuk tempat pengolahan Produksi Kopi, sementara itu Koperasi K3 memanfaatkan bantuan tersebut untuk pengembangan Koperasi dimana Koperasi K3 berfokus pada pemberdayaan Petani berbasis Koperasi yang mewadahi para petani Kopi di Karo.

Sejalan dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Perwakilan dari Green Business Center, Bapak Meliadi Sembiring juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM sejak lama, terutama pada bidang pengembangan inkubasi usaha antara UKM Indonesia dan Korea. Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas INNOBIZ Association yang merupakan asosiasi pengusaha di Korea untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Kab. Karo.

Selain melaksanakan serah terima bantuan CSR, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Green Business Center dan ATC.Co.Ltd juga melaksanakan kunjungan langsung ke lokasi penerima manfaat bantuan untuk meninjau secara langsung pemanfaatan dari bantuan tersebut.(Jef)