Semua tulisan dari globalnewsid

Ketua Umum Dekranas Hj. Wury Ma’ruf Amin Membuka Secara Resmi Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Tenun Ikat di NTT


Jakarta:(Globalnews.id)- Pada Minggu, 17 Oktober 2021 bertempat di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilaksanakan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin dan dihadiri oleh para pengurus Dekranas, Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beberapa Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pejabat pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.    

Kegiatan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) ini diselenggarakan secara luring dan diikuti oleh 1.000 orang peserta yang berasal dari 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun para peserta PKW diutamakan adalah anak usia sekolah yang tidak sekolah atau yang telah lulus sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang berusia antara 15 s.d. 25 tahun. Selain itu juga diutamakan adalah warga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Kegiatan PKW itu sendiri dilakukan secara bersamaan di beberapa daerah dengan jumlah jam pelaksanaan mencapai 200 jam yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2021. Pelaksanaan kegiatan itu sendiri mencakup pendidikan teori paling banyak 40% dan praktek keterampilan paling sedikit 60%. 

Kegiatan PKW di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan wujud kemitraan antara Dekranas dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Kementerian pendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia turut mendukung adanya program PKW dalam menciptakan wirausaha baru berbasis komoditi tenun dan meningkatkan kecakapan wirausaha generasi muda Nusa Tenggara Timur dalam pelestarian tenun ikat.

Dalam sambutan pembukaan, Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin selaku Ketua Dekranas berharap agar dengan adanya program PKW, nantinya akan tumbuh wirausaha-wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta berkontribusi dalam upaya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi, salah satunya yaitu kerajinan tenun yang merupakan salah satu komoditi unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam rangka pelestarian warisan budaya setempat.

Beliau juga menghimbau agar Dekranas turut aktif berperan serta untuk menggerakkan kembali sektor kerajinan, di mana dalam situasi saat ini, pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi salah satu hal yang penting dan urgen untuk dilakukan. Penciptaan dan pengembangan wirausaha baru harus terus digalakkan di berbagai sektor agar ekonomi masyarakat terus bertumbuh, tegas beliau. Dalam kesempatan yang sama, Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin juga menyampaikan bahwa tenun akan diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di UNESCO.

Sementara itu Ketua Harian Dekranas, Ibu Tri Tito Karnavian menyampaikan bahwa selain program PKW, diadakan juga fasilitasi bantuan sarana produksi berupa peralatan tenun dan alat pendukungnya yang diharapkan dapat membantu akselerasi penumbuhan wirausaha baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara Ibu Endang Budi Karya sebagai Ketua Bidang Wirausahabaru juga menyampaikan bahwa potensi produk kerajinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat baik. Oleh karena itu beliau pada kesempatan ini melaksanakan pameran wastra Nusa Tenggara Timur dan pameran 1000 topi Ti’i Langga hasil Pelatihan 100 generasi muda untuk menjadi Wirausaha Baru. 

Ketua Dekranasda NTT, Julie Sutrisno Laiskodat juga menambahkan, “1000 Peserta ini nantinya mendapatkan pelatihan menenun, pemasaran dan merintis usaha. Tiap peserta mendapatkan Rp. 6.000.000 yang terbagi dalam alat tenun, benang serta modal untuk merintis usaha dan modal yang diberikan tersebut dapat terus berputar sehingga mereka bisa terus berjalan sebagai wirausahawan.(Jef)
   

Rangkaian Hari Habitat Dunia BTN Gelar Akad Kredit Massal 3.000 Unit

PASURUAN:(Globalnews.id)-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar akad kredit massal sebanyak 3.000 unit di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Habitat Dunia yang diperingati setiap hari Senin minggu pertama bulan Oktober.

Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, akad massal ini merupakan yang terbesar sepanjang tahun ini untuk membantu meningkatkan perekonomian ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.

“KPR yang diakadkan terdiri dari KPR FLPP dan BP2PT. Ini untuk menghabiskan sisa kuota FLPP yang akan habis pada Oktober 2021 ini,” ujar Nixon saat Akad Kredit Massal dengan tema “di Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (15/20).

Menurut Nixon, terselenggaranya akad kredit massal ini berkat kolaborasi Bank BTN dengan developer yang memiliki kondisi rumah sesuai ketentuan dan siap dilakukan akad. Adapun daerah yang melakukan akad terbanyak ada di Bekasi. Hal ini dikarenakan potensi perumahan subsidi yang tersebar diwilayah Bekasi yang cukup besar.

Lebih lanjut Nixon menuturkan, Pasuruan menjadi pusat akad kredit massal dikarenakan potensi pengembangan perumahan subsidi cukup potensial di wilayah tersebut. Selain itu pemerintahnya juga sangat mendukung dalam hal pemenuhan perumahan subsidi.

“Akad kredit massal selain memperingati hari Habitat Dunia, Jawa timur juga tengah merayakan HUT ke-76 hari berdirinya provinsi Jawa Timur yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober, hal ini menjadi dasar pemilihan kabupaten Pasuruan untuk mewakili Jawa Timur sebagai host pelaksanaan akad massal,” katanya.

Tahun depan, lanjut Nixon, prospek pertumbuhan ekonomi akan semakin cerah seiring melandainya kasus Covid-19 di Indonesia. Hal ini diharapkan diikuti oleh peningkatan ekonomi dari berbagai sektor sehingga dapat berimplikasi dalam pembelian properti di tahun depan.

Selain itu juga didukung banyaknya kerjasama perseroan dengan developer – developer yang memiliki potensi perumahan untuk mendukung penyaluran KPR Bersubsidi serta penyempurnaan yang dilakukan sehingga membantu proses pecepatan akad KPR Bersubsidi.
“BTN juga melakukan kerjasama yang baik antar stakeholder lainnya untuk menciptakan pasokan dan permintaan perumahan KPR Subsidi dan tentunya dukungan pemerintah dalam mendorong percepatan realisasi KPR Bersubsidi,” terangnya.

Menurut Nixon, Bank BTN terus berupaya meningkatkan penyaluran FLPP khususnya di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan proses bisnis dan kebijakan yang sifatnya regional customize di masing-masing wilayah.
“Hal Ini tentunya sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, baik itu hubungan dengan legalitas, penguasaan lahan, perizininan atau kondisi lain yang menjadi kendala dalam penyaluran FLPP,” ujarnya.

Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar menambahkan, perseroan terus berkomitmen untuk mendorong laju penyaluran pembiayaan perumahan khususnya KPR Sejahtera FLPP, dimana Bank BTN kembali mendapatkan kepercayaan dari Kementerian PUPR khususnya PPDPP untuk menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 113.662 unit selama tahun 2021.

Bank BTN mengucapkan terima kasih atas support dan kepercayaan yang diberikan Kementerian PUPR khususnya PPDPP atas amanah yang diberikan kepada perseroan.

“Sebagai salah satu strategi percepatan penyaluran KPR Sejahtera FLPP dimaksud, kami melaksanakan kegiatan Akad Kredit Massal BTN dengan tema “Build for Better Living” secara serentak di seluruh Kantor Cabang Bank BTN se-Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan seremonial yang dipusatkan di Pasuruan Jawa Timur,” jelas Hirwandi.

Dia menegaskan, pelaksanaan kegiatan akad kredit massal ini juga menandai komitmen Bank BTN untuk menghabiskan kuota
KPR Sejahtera FLPP yang telah diberikan oleh Pemerintah dan bulan Oktober 2021 ini direncanakan penyaluran KPR Sejahtera FLPP tahun 2021 akan berakhir. “Debitur yang melakukan akad massal terdiri dari sektor pekerjaan ASN, TNI, Polri, pegawai Swasta, wirausaha dan pegawai BUMN dan lainnya,” tegasnya.

Hirwandi mengungkapkan, setiap hari Senin minggu pertama bulan Oktober diperingati sebagai Hari Habitat Dunia dimana tahun ini Kementerian PUPR turut serta memperingati hari Habitat dengan tema “Accelerating Urban Action for Carbon Free World Adapting Cities for Climate Resilience”. Bank BTN turut memperingati Hari Habitat Dunia dimana pada kegiatan akad kredit massal juga dilakukan penanaman bibit pohon di sekitar perumahan.

Hingga pertengan Oktober BTN telah menyalurkan 110.000 unit KPR subsidi, dimana hingga akhir tahun ditargetan seluruhnya mencapai 130 ribu hingga 140 ribu KPR subsidi.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR R Haryo Bekti Martoyoedo mengungkapkan program perumahan ini merupakan amanat UUD dan ini menjadi kewajiban bersama dan juga mendorong kemajuan sektor properti. Besar harapan rumah mbr lebih dekat dan murah yang berkualitas dengan ramah lingkungan.

Saat ini pemerintah terus melakukan upaya agar sektor properti tumbuh kedepan dengan berbagai kebijakan seperti subsidi dengan skema FLPP tahun ini mencapai 157 ribu unit dan BP2BT dengan target 39 ribu unit pada tahun ini. “Kami optimis penyaluran dana subsidi ini targetnya akan tercapai,” pungkasnya.(Jef)

Kolaborasi PMI, IKA UB dan BNI Upayakan Himpun 1.000 Kantong Darah

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) M Jusuf Kalla menerima kartu alat transaksi berupa BNI TapCash edisi khusus Donor Darah Serentak di 5 kota dari Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan 2 BNI Arya Prajaka di Jakarta, Minggu (17 Oktober 2021). Acara ini disaksikan oleh Ketua Harian Ikatan Alumni Unibraw (IKA UB) Sis Apik Wijayanto secara virtual. Perhelatan ini menargetkan 1.000 kantung darah untuk mengamankan stok di PMI

Jakarta: (Globalnews id)-Kolaborasi yang dilakukan tiga lembaga ini berupaya mengumpulkan setidaknya 1.000 kantung darah demi kemanusiaan melalui Program Donor Darah yang diselenggarakan serentak di lima kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Malang, Mataram dan Mandalika. Mereka adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI.

Ketua Umum PMI M Jusuf Kalla memimpin langsung acara Donor Darah yang dibuka secara simbolis di Gelora Bung Karno area Gedung Parkir Elevated B, Jakarta, Minggu (17 Oktober 2021). Acara yang menandai Donor Darah serentak di lima kota ini didukung juga oleh Satuan Tugas Covid – 19. Acara ini dihadiri oleh Dida Sarkan (Ketua Panitia Donor Darah), serta Ketua Harian IKA UB Sis Apik Wijayanto, Direktur UDD Pusat PMI dr Ria Syafitri, Sekretaris Jenderal PMI Sudirman Said, Ketua Sub Bidang Perencanaan Program dan Kegiatan Satgas Covid-19 Didit HA Ratam, serta Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan 2 BNI Arya Prajaka.

Sis Apik mengatakan, aktivitas donor darah menjadi pilihan IKA UB dalam memenuhi aksi kemanusiaannya karena stok darah sangat penting pada saat – saat genting dan darurat, serta kerap mampu menyelamatkan nyawa banyak orang. Kebutuhan pemenuhan stok darah terdapat dibanyak tempat, sehingga kali ini, donor darahnya dilakukan serentak di banyak kota, dengan harapan dapat menarik pendonor darah dalam jumlah besar.

“Ini mewujudkan Aksi Nyata Panggilan Kemanusiaan IKA UB, dengan tema Satu Nusa – Satu Bangsa – Satu Bahasa – Satu Darah Indonesia. Program ini juga kami selenggarakan dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda,” ujarnya.

Sementara itu, Arya Prajaka mengatakan, acara di kelima kota ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menunjukkan sertifikat vaksin, scan aplikasi PeduliLindungi, jaga jarak, serta memastikan kebersihan alas bed dan alkes yang digunakan untuk donor darah.

“Kami berharap donor darah ini akan turut mewujudkan Indonesia sehat dengan meningkatkan solidaritas dan rasa kemanusiaan kepada sesama, dan tanpa mengesampingkan kewaspadaan terhadap pandemi ini”, kata Arya.(Jef)

Miliki Varian Beragam dengan Harga Terjangkau, Daging Merah Australia Sasar Pasar Menengah keatas


Jakarta:(Globalnews.id)- Menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas di tengah pandemi Covid-19 ini menjadi hal yang wajib dilakukan. Salah satunya dengan asupan makanan yang bergizi. Salah satu makanan yang sehat dan dibutuhkan tubuh adalah daging merah Australia, yang dikenal memiliki sistem produksi ketat dan higienis dari hulu sampai hilir.

“Salah satu keunggulan daging sapi merah Asutralia adalah, memiliki varian beragam dengan harga terjangkau,” kata Business Development MLA (Meat & Livestock Australia) Haryanto,
dalam Beef Talk, di Portable Kitchen & Lounge, Kelapa Gading, Jakarta, Jum’at (15/10/2021) malam. Selain Haryanto, Beef Talk juga menampilkan Nara sumber ahli nutrisi, Emilia Achmadi dan chef Chandra Yudasswara.

Haryanto menjelaskan setidaknya ada empat varian daging sapi merah Asutralia, yaitu grass- feed meat, yaitu daging yang berasal dari sapi yang diberi pakan rumput. Kedua, sapi grain-feed meat, yaitu sapi yang selain diberi pakan rumput, juga diberi pakan tambahan berupa biji-bijian. Ketiga black angus dan terakhir wagyu, yang asupannya ditambahi dengan protein tambahan.

“Harganya pun bervariasi, dan saya kira terjangkau buat masyarakat Indonesia. Yang terendah sekitar Rp 100 ribu per kilogram, yaitu grass feed meat. Yang termahal ya varian black Angus dan Wagyu yang harganya ratusan ribu rupiah per kg nya. Karena itu sasaran segmen pasar kami middle-up, yaitu kalangan menengah keatas,
,” kata Haryanto.

Tiga Pilar

Lebih lanjut Haryanto menjelaskan ada 3 pilar ideal yang dijunjung terkait Daging Australia. Pertama, sapi-sapi dikembangbiakkan di tempat yang ideal, yaitu Australia yang memiliki iklim, cuaca, dan kondisi yang sangat natural dengan banyaknya pakan rumput. Sehingga, daging yang dihasilkan menjadi lebih tender, lebih lembut dan terbebas dari zat adiktif dan hormon artifisial.

Kedua, daging Australia diproduksi dengan sistem dan standar keamanan pangan yang ketat untuk memastikan kualitasnya.Sistem Identifikasi Ternak Nasional (NLIS) adalah sistem Australia untuk identifikasi dan pelacakan untuk keamanan hayati, keamanan pangan, integritas produk, dan akses pasar.

“Pilar ketiga adalah menonjolkan pure enjoyment dimana hasil kerja keras para peternak Australia bisa dinikmati oleh semua penduduk baik itu penduduk Indonesia maupun negara lainnya.Apalagi Daging Australia telah disertifikasi halal oleh MUI,” ujar Haryanto.

Ia menambahkan, daging sapi Australia yang masuk ke Indonesia melalui MLA ini ada dua jenis. Pertama, sapi anak yang dikirim dan digemukan di Indonesia lalu dipotong, ada juga yang sudah dipotong di Australia kemudian dikirim sudah dalam bentuk potongan.

Pakar Nutrisi, Emilia Achmadi, menjelaskan pentingnya daging merah untuk dikonsumsi, karena sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas, menjaga keseimbangan asupan protein dalam tubuh dan bisa menimbulkan good mood (mood yg bagus), sedang bagai anak kecil bisa menjaga pertumbuhan otak anak secara optimal.

Emilia menyarankan untuk memilih daging merah rendah lemak dan berkualitas yang rendah kalori dan tinggi kandungan protein, zat besi, hingga seng. Semua kandungan baik di atas lengkap ada di daging sapi Australia yang disediakan MLA.

“Daging merah selalu diikut sertakan di setiap negara, jika bicara mengenai asupan makanan. Zat besi dan seng dalam daging merah punya banyak manfaat, di antaranya mencegah anemia, menaikkan kadar hemoglobin, mengurangi kelelahan, mendorong imunitas, meningkatkan konsentrasi, dan membuat individu bisa beristirahat lebih baik,” ucap Emilia.

Chef Chandra Yudasswara menambahkan, pengolahan daging sapi yang benar juga ternyata menjadi kunci mendapatkan asupan yang kaya nutrisi dan sehat. ” Apalagi daging juga bisa menumbuhkan bakteri kalau tidak ditangani dengan benar. Mulailah dengan membeli daging yang fresh. Lalu istirahatkan sejenak, agar daging tidak tegang, setelah itu bisa langsung dipotong-potong dan masukkan ke frozen, sehingga pertumbuhan bakterinya nol persen,” jelas Chandra.

Dalam kesempatan itu Chef Chandra menyajikan 3 menu dengan daging sapi Australia. Tentu saja, kandungan nutrisi yang masih terjaga baik, juga tidak kalah dengan kelezatannya.

Sejumlah menu berbahan dasar daging merah disajikan agar dapat menjadi inspirasi dalam mengolahnya, di antaranya:

CHEF CUT 1
“Surf & Turf” Vsop crab bisque, Grilled Drump cube 350 days, Micros basil with Santa Julia Torrontes

CHEF CUT 2
Braised Black Angus Beef Shank, mushroom parmesan rissoto white truffle infused with Santa Julia Malbec

PRIME CUT 3
Wagyu 5+ Striploin pommery mustard chimichurri. Foie Gras, pure potato, Roasted Pumpkin with Santa Julia Reserva Malbec Cabernet Franc

“LAMANDINE” SWEET ENDING BY CHEF ERIC COUTEYRON
Chocolate Fondant Caramel butterscotch cookie, espresso cremeux, dark rum, salted caramel, tonka ice cream with Santa Julia Dulce Natural Sweet Sparkling. (Jef)

KemenKopUKM Siap Bawa Galendo, Makanan Khas Ciamis Perluas Pasar Hingga Mancanegara

Ciamis:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong para pelaku UKM untuk meningkatkan daya saing serta memperluas pasar hingga mancanegara.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim saat mengunjungi Sentra Oleh-oleh Makanan Khas Ciamis “Rajanya Galendo” di Ciamis, Jumat (15/10/2021).

“Ini tugas kita untuk selalu memberikan pendampingan dan support kepada pelaku usaha mikro untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produknya agar dapat memperluas pasar tak hanya di dalam negeri tetapi juga mancanegara,” kata Arif.

Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pihaknya akan selalu memberikan wadah bagi para pelaku UKM untuk mempromosikan produk-produknya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

Dimana dalam PP tersebut salah satunya mencakup dukungan 30% alokasi pada infrastruktur publik seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM dalam pengembangan dan pemasaran usaha.

Dalam kesempatan tersebut, SesmenKopUKM memberikan apresiasi kepada sentra oleh-oleh Rajanya Galendo yang terus melakukan inovasi dalam membranding produk unggulannya yaitu Galendo.

“Saya apresiasi karena resellernya sudah banyak, dan teknologinya juga sudah modern. Ini patut kita dorong lagi agar Galendo dapat dikenal masyarakat dan pasar yang lebih luas,” terangnya.

Sementara itu, H. Endut selaku pemilik sentra oleh-oleh “Rajanya Galendo” menceritakan awal muasal usahanya yang merupakan bisnis turunan dari orang tuanya terdahulu.

“Usaha ini memang turunan dari orang tua saya. Sudah lumayan panjang perjalanannya. Tapi, alhamdulillah masih bisa bertahan hingga saat ini, bahkan sudah lebih maju,” kata H. Endut.

Galendo adalah makanan khas dari Jawa Barat khususnya di daerah Kabupaten Ciamis. Makanan yang terbuat dari kelapa ini sudah terkenal ke berbagai kota di Indonesia.

Galendo hasil produksi H. Endut sudah terbilang modern karena kemasannya sudah terbungkus dengan menggunakan aluminium foil, sehingga bisa tahan lama.

Selain itu, H. Endut juga telah memadupadankan bermacam-macam rasa Galendo yang diproduksinya antara lain, rasa coklat, rasa kacang, rasa pisang dan rasa susu.

Pria yang memasuki usia 68 tahun ini pun menyebut tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan kelapa yang menjadi bahan baku pembuatan Galendo. Bahan baku tersebut ia datangkan langsung dari koleganya di Palembang.

Hingga kini, H. Endut sudah memperkerjakan puluhan pekerja yang merupakan warga sekitar. “Untuk bagian pengemasan ada sekitar 10 orang, dan bagian produksi ada 4 orang,” katanya.

Selain itu, Galendo buatan H. Endut juga telah lolos uji kesehatan dari laboratorium Balai Besar di Bogor.  Tak hanya itu, proses produksinya pun sudah menggunakan teknologi modern.

Kini, Galendo hasil produksi H. Endut sudah menjamur di sentra oleh-oleh yang tersebar di Bandung, Tasikmalaya, Garut, Cirebon hingga kota-kota lainnya.(Jef)

Kemenkop UKM Gelar Pelatihan Vokasional Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan

Bukittinggi:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM menggelar pelatihan vokasional bagi usaha mikro di sektor peternakan dan perikanan. Kedua sektor ini merupakan bidang usaha yang sangat banyak ditekuni oleh pelaku usaha mikro sehingga perlu peningkatan kompetensi pelaku usahanya.

Pelatihan dibuka oleh Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, di Bukittinggi, Kamis (14/10/2021) yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bukittinggi Isra Yonza.

Eddy mengatakan pelatihan dilakukan untuk membantu pelaku usaha bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 dan pelaku usaha didorong untuk terus dapat menjalankan usahanya.

Sektor peternakan dan perikanan sangat potensial karena sektor budidaya dan penangkapan terus berkembang. Perikanan budidaya terus mengalami peningkatan, seperti misalnya, budidaya lele yang banyak dikelola oleh masyarakat. Lele telah diekspor ke Thailand, Inggris, Korea Selatan, Uni Eropa da Arab Saudi dengan nilai ekspor US$5,7 juta tahun 2019. Produk lele tidak hanya dalam bentuk ikan segara, tapi mengalami diversifikasi olahan, seperti olahan beku dan produk makanan kering. Potensi pasar yang luas ini menjadi sasaran peningkatan kompetensi pelaku usaha mikro

Kepala Dinas Kota Bukittinggi Isra Yonza mengatakan ada 7.454 pelaku UMKM dan 6.771 pelaku usaha mikro. Ia mengatakan kondisi UMKM di Kota Bukittinggi saat ini masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan baik internal maupun eksternal antara lain, masih rendahnya kualitas SDM. Selain itu, kurangnya akses terhadap sumber modal, akses pasar, penguasaan teknologi, kemasan dari sebagian besar UMKM di Kota Bukittinggi masih sederhana, yaitu berupa kemasan yang di ikat karet, di lem menggunakan api/lilin, kantong kresek seadanya.

Dengan berbagai kekurangan kemampuan usaha itu, dikatakan Isra, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kemajuan perkembangan UMKM di Kota Bukittinggi dalam hal kualitas dan inovasi produk.

Sejumlah pelaku usaha yang ikut dalam pelatihan tersebut juga mengakui sangat membantu mereka mengembangkan usahanya. Eslim, salah seorang peserta yang juga pelaku usaha mikro pengolahan kerupuk kulit mengatakan sangat berbangga mendapat kesempatan ikut pelatihan terlebih pelatihan tidak hanya teori, tapi juga praktek.(Jef)

UNAIDS Dukung Kelompok Marjinal Indonesia Bangkit dari Dampak Pandemi


Jakarta:(Globalnews.id) – Empat puluh satu tahun – sejak pertama kali ditemukan sekitar tahun 1980-an di New York dan Los Angeles – HIV masih menjadi persoalan global. Di Indonesia, diestimasikan ada sekitar 543.000 orang dengan HIV yang secara epidemi terkonsentrasi di 4 kelompok populasi kunci. Yaitu laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, transgender perempuan, pekerja seks, dan pengguna narkotika suntik.

Menurut catatan UNAIDS, program gabungan PBB untuk penanggulangan epidemi AIDS, 4 kelompok populasi kunci ini termasuk golongan yang sangat terdiskriminasi di Indonesia.

Human Rights and Gender Advisor UNAIDS Indonesia, Yasmin Purba mencontohkan, dalam konteks pendidikan, misalnya, seorang transgender perempuan seringkali mengalami bullying bahkan sejak di sekolah dasar.

“Situasi ini mendemotivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah begitu juga dengan populasi kunci lainnya. Bentuk-bentuk diskriminasi itu membuat pendidikan menjadi tidak aksesibel bagi mereka,’ kata Yasmin saat menjadi pembicara dalam briefing pers PBB di Indonesia, “Upaya Pemulihan Covid-19 Melalui Respon Sosial dan Ekonomi”, Kamis (15/10/2021).

Ketika tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kelompok ini akan sulit mengakses pekerjaan layak.

“Sehingga banyak sekali yang bekerja di sektor-sektor non formal, atau bekerja di sektor precarious job, misalkan pekerja seks atau pengamen di jalan. Tidak ada kepastian kerja, tidak ada kepastian income,” sesal Yasmin.

Ketika pandemi covid-19 datang, berbagai pembatasan aktivitas dan sosial membuat hidup kelompok yang termajinalkan semakin berat.

“Betul-betul terasa sekali, kalau kita melihat dari beberapa penemuan, misalnya dari Jaringan Indonesia Positif yang melakukan survei terhadap lebih dari 1.000 orang HIV, menunjukkan ada sekitar 46% responden di awal pandemi 2020 yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, 44% kehilangan pendapatan, dan 19% tidak mampu membayar sewa tempat tinggalnya,” papar Yasmin.

Terdengar ironis, ketika pemerintah menganjurkan warganya untuk “Stay at Home”, ada kelompok masyarakat yang justru tidak sanggup mempertahankan rumah mereka.

“Artinya marjinalisasi ini membuat mereka harus keluar dari rumah, satu-satunya tempat mereka berlindung, atau juga satu-satunya tempat yang diharapkan bisa menjadi tempat mereka mengisolasi diri agar tidak menyebarkan covid-19,” ucapnya.

Pada titik inilah UNAIDS mengambil peran, untuk memastikan tidak ada kelompok yang ditinggalkan.

Dalam konteks program bersama Multi-Partner Trust Fund (MPTF), UNAIDS Indonesia berupaya menjembatani kesenjangan bagi orang-orang dengan HIV dan populasi kunci, agar dapat terlindungi dari efek ekonomi sosial akibat pandemi.

“Kami bekerjasama dengan ILO dan UNDP, telah mengidentifikasi individu-individu yang terdampak pandemi untuk mengikuti pelatihan skill membangun kewirausahaan. Intinya memberikan bekal kepada mereka untuk dapat bangkit dari dampak covid-19 ini,” tukas Yasmin. 

Tapi UNAIDS juga menyadari, akar masalah dari peliknya situasi yang dihadapi kelompok marjinal, adalah tindakan diskriminatif dari orang-orang di sekitar mereka.

Karena itu UNAIDS bekerja sama dengan Yayasan Kusuma Buana, mengembangkan platform kebijakan online agar orang-orang dapat lebih memahami apa itu inklusivisme, khususnya terhadap pengidap HIV dan populasi kunci.

“Kami mendorong advokasi kebijakan yang bisa memastikan, bisa mendorong inklusivisme di tempat kerja, untuk memberikan lingkungan yang aman bagi orang HIV dan populasi kunci,” ujarnya.

Perlindungan itu bisa diberikan, salah satunya melalui pembaharuan hukum.

“Karena berbagai legislasi nasional yang kami lihat, sayangnya belum ada yang betul-betul secara eksplisit menyatakan bahwa status HIV atau keberagaman seksual dan gender, tidak boleh menjadi dasar orang untuk mendiskriminasi orang lain,” tandasnya.(Jef)

Gelar Sosialisasi PP No. 7 Tahun 2021, KemenKopUKM Ajak Pelaku UKM dan Koperasi di Ciamis Berdaya Saing

Ciamis:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM kepada seluruh pelaku usaha mikro di Tanah Air.

Peraturan tersebut merupakan pelaksana dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki tujuan untuk mengajak para pelaku usaha mikro menangkap peluang yang cukup besar dalam meningkatkan daya saing usahanya.

“Setelah resmi diundangkan, KemenKopUKM perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak, dalam hal ini para pelaku usaha mikro dan koperasi di Indonesia,” kata Sekretaris KemenKopUKM Arief Rahman Hakim saat membuka acara Sosialisasi PP No. 7 Tahun 2021 di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (15/10/2021).

Ditambahkan Sesmenkop, sosialisasi tersebut bertujuan agar PP No. 7 Tahun 2021 dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh pihak, baik koperasi dan UMKM, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga dinas terkait.

Lebih lanjut, SesmenKopUKM menjelaskan peraturan tersebut memuat berbagai kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.

Adapun hal tersebut diimplementasikan ke berbagai program dan kegiatan pemerintah di antaranya pemberian kapasitas tempat usaha dan biaya sewa sebesar 30% dari harga sewa komersil kepada pelaku UKM, alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi koperasi dan UKM.

Selain itu, terdapat pula dukungan berupa alokasi pada infrastruktur publik sebesar 30% seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM dalam pengembangan dan pemasaran usaha.

Lebih dari itu,  juga terdapat kemudahan pendirian koperasi, kemitraan UKM dengan usaha besar, kemudahan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sebagainya.

Dengan disahkannya PP tersebut, Arif menyampaikan salah satu prioritas KemenKopUKM adalah penyusunan data tunggal yang akurat, yang dalam penyusunannya akan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tahun ini kami sudah mulai membuat satu sistem informasi yang akan digunakan untuk mengumpulkan data koperasi dan UKM yang tersebar di berbagai instansi dan pemerintah daerah. Jadi perwujudan data tunggal sudah dimulai tahun ini, diharapkan sampai 2024 sudah tuntas,” papar Arief.

Sementara itu, Kepala Dinas Koprasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, David Firda mengapresiasi upaya KemenkopUKM mengajak para pelaku usaha mikro dan koperasi di Kab. Ciamis untuk dapat memanfaatkan peluang dari PP No. 7 Tahun 2021.

“Kami menyambut baik dan terima kasih atas terpilihnya Kab. Ciamis sebagai salah satu lokasi untuk kegiatan sosialisasi ini,” jelasnya.

Saat ini, tambah David, masih ada sejumlah permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha mikro di kab. Ciamis antara lain, akses permodalan, perizinan, hingga penguasaan teknologi informasi.

“Ini menjadi tantangan buat kami. Diharapkan kegiatan sosialisasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UKM, sehingga diperoleh manfaat yang dirasakan secara langsung oleh para pelaku koperasi dan UKM,” papar David.

Dalam kesempatan tersebut, David juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian dan upaya KemenkopUKM dalam mendorong perkembangan UKM di Kab. Ciamis melalui beberapa program yang digulirkan antara lain, program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang pada tahun 2021, tercatat ada 111.763 UMKM di Kab. Ciamis yang ditetapkan sebagai penerima BPUM.

Sementara untuk program bantuan modal usaha terdapat 7 (tujuh) pelaku usaha mikro yang menjadi peserta program.

“Harus kami akui bahwa program-program yang digulirkan oleh KemenkopUKM mampu meningkatkan daya saing UMKM khususnya di Kab. Ciamis,” tutupnya.(Jef)

KemenKopUKM dan Komisi VI DPR RI Sinergi Gelar Temu Bisnis Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo

Sukoharjo:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komisi VI DPR RI terus membangun sinergitas. Sinergi kali ini berupa kegiatan temu bisnis usaha mikro, dalam rangka pemberdayaan usaha mikro pedagang pasar di Kabupaten Sukoharjo.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, yang dalam hal ini di wakili oleh Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok, Sutarmo, mengapresiasi Komisi VI DPR RI dalam membantu mensukseskan berbagai program dan kegiatan KemenKopUKM.

Sutarmo menjelaskan, aktivitas dan kolaborasi berbagai pihak mutlak dilakukan. UMKM memegang peran penting dalam memulihkan ekonomi nasional, khususnya di era digital.

“Pengembangan pelaku usaha mikro melalui digitalisasi usaha, dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan penjualan produk ditengah pandemi Covid-19, seperti sekarang ini,” kata Sutarmo dalam acara Temu Bisnis Usaha Mikro Pedagang Pasar. Sukoharjo, Jumat, (15/10).

Sutarmo menuturkan, pihaknya terus mendorong UMKM agar dapat naik kelas. Yaitu dengan cara, pemberian literasi digital; mendorong dan membantu solusi untuk menyiapkan kapasitas produksi; mendorong peningkatan mutu dan kualitas produk; dan membuka akses pasar bagi para pelaku UMKM.

lebih jauh, Sutarmo menjelaskan, Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerjasama dengan berbagai marketplace salah satunya Tokopedia, hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan bahkan mengembangkan usaha.

“Melalui MoU yang sudah dilaksanakan dengan Tokopedia, pelaku usaha mikro khusunya pedagang pasar di Sukoharjo, diharapkan dapat di berikan pendampingan untuk terhubung kedalam ekosistem digital,” ungkap Sutarmo.

Sutarmo berharap, melalui agenda Temu Bisnis Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo, dapat meningkatkan kapasitas dan juga penjualan baik secara online maupun offline sehingga usaha mikro dapat masuk dalam rantai pasok.

Diwaktu yang sama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menambahkan, disrupsi yang dihadirkan pandemi merubah cara pandang perilaku masyarakat, khususnya para pedagang tradisional dan juga pembeli.

“Cara pandang dari pedagang harus dirubah, di era new normal dengan pola hidup yang lebih sehat. Ada perubahan perilaku konsumen yang menginginkan barang yang murah dan sehat, dengan tempat yang bersih. Oleh karenanya, para pedagang harus mengubah pola pikir agar menjaga kebersihan pasar dan menjaga barang jualan untuk tetap higienis,” ungkap Aria Bima.

Aria menambahkan, di era digitalisasi konsumen lebih nyaman dalam berbelanja melalui platfrom digital.

Menurutnya, walaupun di pasar tradisional, literasi digital para pedagang harus ditingkatkan. Ini menjadi penting, dikarenakan perubahan perilaku konsumen, saat ini merasa lebih nyaman untuk berbelanja secara digital dalam mengakses barang yang ingin dimiliki.

“Kementerian Koperasi dan UKM tepat mengadakan sosialisasi kegiatan seperti ini, dengan menggandeng e-commerce dan stakeholder lainnya, untuk merubah pola pikir masyarakat khususnya para pedagang tradisional,” pungkas Aria Bima.

Pada kesempatan yang sama juga dihadirkan narasumber dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo, Perum Bulog Cabang Surakarta, dan Tokopedia. (Jef)

Kominfo dan MUI Ajak Masyarakat Papua Bangkit dari Pandemi

Jakarta:(Globalnews.id)-Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan kegiatan Literasi Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Se-Papua dengan tema Bangkit dari Covid-19 dengan Nalar dan Aksi Bersama Berlandaskan Fatwa MUI.

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan semangat kebersamaan masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia, untuk berperan aktif menanggulangi pandemi dan serta membantu pulihnya perekonomian.

Acara ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Webinar dan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Kemkominfo TV, Official TVMUI, dan Facebook Majelis Ulama Indonesia.

Narasumber yang hadir secara virtual untuk memberikan paparannya antara lain Ketua MUI Papua KH. Saiful Islam Al Payage, Wakil Sekretaris Jenderal MUI, H. Asrori S. Karni, S.Ag., M.H., Plt. Karo Humas, Data, dan Informasi Kementrian Agama Republik Indonesia, Dr. Thobib Al-Asyhar, M.Si dan Wakil Ketua Komisi Infokom MUI, Munyati Sulam, MA, MKn.

Acara dibuka dengan sambutan yang diberikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI, H. Asrori S. Karni, S.Ag., M.H. yang menyebutkan kegiatan ini merupakan rangkaian kerjasama antara Kominfo dan MUI untuk meningkatkan literasi pandemi, dan juga mendapatkan feedback khususnya dari masyarakat Papua.

“Diharapkan dari webinar ini pemulihan ekonomi pasca Covid-19 ini bisa maksimal, yang kedua vaksinasi yang ditargetkan sampai akhir tahun ini sebanyak 70% bisa tercapai”, ujar Asrori.

Ketua MUI Papua, KH. Saiful Islam Al Payage, dalam paparannya mengatakan, MUI Papua aktif mengambil peran dalam literasi umat tentang kesadaran tentang Covid-19 salah satunya dengan menggandeng ormas-ormas setempat, ditengah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pandemi Covid-19.
“Sosialisasi fatwa tentang arti sehat di masa new normal dan juga transisi untuk bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi adalah bagian langkah-langkah yang dilakukan oleh MUI Papua”, ungkap Saiful.

Di kesempatan yang sama, Dr. Thobib Al-Asyhar mengatakan bahwa perkembangan positif situasi pandemi sampai awal Oktober ini adalah hasil gerakan kolaboratif berbagai elemen di pemerintahan dan masyarakat. “Mari kita kurangi friksi-polemik tidak produktif, dan kita perkuat kolaborasi untuk mengatasi wabah”, tegas Thobib.

Wakil Ketua Komisi Infokom MUI, Munyati Sulam, MA, MKn dalam paparannya yang berjudul membangun masyarakat papua melalui transformasi digital di masa pandemi menyebutkan bahwa dalam paparannya penguatan pengendalian Covid-19 dengan penggunaan TIK dan penguasaan serta literasi digital adalah suatu keniscayaan, terutama dalam pemutakhiran data untuk program vaksinasi terkait kegiatan tracing dan testing warga yang terpapar.

“Pelaksanaan PON XX yang terbilang sukses menjadi momentum Papua dalam penanggulangan pandemi dibarengi dengan pemulihan dan kebangkitan ekonomi”, jelas Munyati.(Jef)