Arsip Tag: KUR (Kredit Usaha Rakyat)

koperasi dan ukm

Dukung Peningkatan Omzet Pelaku UMKM, KemenKopUKM Gelar Pasar Kaget Di SMESCO

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM melalui SMESCO Indonesia menggelar Pasar Kaget SMESCO 2022 yang memberikan beragam penawaran menarik seperti diskon bahan pangan seperti minyak, daging, dan lainnya hingga ada vaksin booster, demo masak, dan pelatihan digital marketing.

Dalam acara ini juga dilakukan pemberian santunan kepada anak yatim dan pemberian KUR untuk nasabah mitra BRI sebesar Rp500 juta serta nasabah Mitra BNI sebesar Rp350 juta.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan acara seperti ini perlu terus dikembangkan berpotensi dapat meningkatkan omzet pelaku UMKM.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas inisiatif SMESCO beserta seluruh mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan pasar kaget hari ini. Saya kira SMESCO perlu mengembangkan kegiatan yang bisa meningkatkan omzet pelaku UMKM. Mereka harus dibantu untuk bisa mengakses pasar lebih baik. Selain mendampingi mereka, kembangkan produk, model bisnis, akses pembiayaan, akses alat produksi, supaya mutu produk meningkat, tapi yang paling penting tingkatkan omzet baik secara offline dan online,” kata Teten dalam acara Pasar Kaget SMESCO 2022 di Area Depan Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Selasa (26/4).

Lebih lanjut, Menteri Teten menilai bahwa SMESCO saat ini bukan hanya untuk pasar domestik saja, tapi juga pasar global. Dia menekankan bahwa SMESCO harus menjadi rumah dagang bagi para pelaku UMKM.

Menurutnya, saat ini UMKM harus mulai unjuk gigi dan menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Pasalnya, lapangan kerja itu 97% berasal dari UMKM. Tapi akses kredit UMKM hanya 20%. Usaha besar yang justru mengakses kredit sebesar 80% hanya menyediakan lapangan kerja 3%.

“Sudut pandang UMKM sebagai bantalan ekonomi harus berubah karena UMKM belum dilihat sebagai tulang punggung ekonomi. Kita harus berubah. Karena dengan mengubah sudut pandang ini, akses pembiayaan, infrastruktur, akses lahan, permodalan, dan lainnya juga akan berubah,” kata Menteri Teten.

Sementara itu, Director of Business dan Marketing SMESCO Wientor Rah Mada menjelaskan bahwa pasar kaget ini sebenarnya bukan program baru dari SMESCO. Namun, karena pandemi, pasar kaget ini baru dapat dilakukan kembali di tahun ini.

“Pasar Kaget SMESCO ini hanya satu hari, dimulai dari pukul 10.00 WIB. Beragam diskon mulai dari 10% sampai 50%. Momentum ini kami pakai untuk meningkatkan penjualan produk UMKM yang ada di Gedung SMESCO. Kami tampilkan 52 booth dengan 56 peserta UKM yang beragam. Sebanyak 200 orang juga ditargetkan mendapatkan vaksinasi di sini,” kata Wientor.(Jef)

koperasi dan ukm

Target Penyaluran KUR 2022 Sebesar Rp373,17 Triliun Dengan Bunga 3

Tinggalkan komentar


Bandung:Globalnews.id)- – Tahun ini, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022. Sehingga, suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%.

Hal itu dipaparkan Analis Kebijakan Ahli Muda KemenKopUKM Agus Sutisna pada kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (18/4).

Realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 April 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp108,36 triliun dan diberikan kepada 2,37 juta debitur. Rinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp1,94 triliun kepada 221.229 debitur, KUR Mikro sebesar Rp73,57 triliun kepada 2.018.060 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp32,85 triliun kepada 138.105 debitur, dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp162,76 juta kepada 9 debitur.

Realisasi penyaluran KUR Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sampai dengan 17 April 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp. 14,65 Triliun kepada 361.672 debitur. Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Jawa Barat.

Agus menambahkan, pendampingan kepada usaha mikro untuk mengakses pembiayaan melalui KUR, dilaksanakan melalui koordinasi antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Penyalur KUR.

“Pendampingan usaha mikro mengakses KUR tahun 2021 dilaksanakan oleh 230 Tenaga Pendamping dengan 15 Koordinator Pendamping yang tersebar di 10 Provinsi,” ucap Agus.

Hasil pendampingan KUR Tahun 2021 sebanyak 9.127 usaha mikro atau sebesar 130% dari target 7.000 usaha mikro dengan nilai pengajuan plafon KUR sebesar Rp302,45 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp202,55 miliar.

“Target pendampingan KUR Tahun 2022, yaitu memberikan pendampingan kepada 11 ribu pelaku usaha mikro di 15 provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan. Satu orang tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan,” jelas Agus.

Disebutkan pula bahwa Deputi Bidang Usaha Mikro telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Kepada Usaha Mikro Untuk Mengakses Pembiayaan Melalui KUR Tahun Anggaran 2022 Nomor 33 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022, yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pendampingan KUR Tahun 2022.

Berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2022, pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah melalui beberapa cara. Diantaranya, melakukan unggah data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP.

“Ketiga, mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah,” tukas Agus.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar Tatang mengatakan bahwa tahun 2021 Provinsi Jabar mendapat penghargaan Juara III sebagai provinsi penyalur terbesar KUR.

“Tahun ini, kami berkomitmen untuk mendorong seluruh kabupaten dan kota di Jabar untuk meningkatkan penyaluran KUR dalam rangka penguatan UMKM,” ujar Tatang.

Hanya saja, Tatang mengakui, masih adanya keluhan soal agunan. “Perlu dicari jalan tengahnya karena perbankan juga memiliki prinsip kehati-hatian yang tidak bisa dilanggar,” pungkas Tatang. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Siapkan Tenaga Pendamping KUR 2022

Tinggalkan komentar

Bali:(Globalnews.id) – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak lepas dari keberadaan Tenaga Pendamping. Para Tenaga Pendamping tersebut membantu usaha mikro yang belum bankable untuk dapat mengakses KUR.

Pada penyaluran KUR tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan 11.000 pelaku usaha mikro akan mendapatkan pendampingan KUR di 15 Provinsi. Jumlah Tenaga Pendamping yang akan melakukan pendampingan sebanyak 190 orang selama enam bulan. Adapun Koordinator Pendamping sebanyak 20 orang. Satu orang Tenaga Pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan. Program pendampingan KUR ini merupakan berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

“Pendampingan kepada usaha mikro untuk mengakses pembiayaan melalui KUR dilaksanakan melalui koordinasi antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota serta Penyalur KUR,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro, KemenkopUKM Eddy Satriya dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Muhammad Subhan saat memberikan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Bali melalui keterang pers, Rabu (20/04/2022).

Deputi Bidang Usaha Mikro telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Kepada Usaha Mikro Untuk Mengakses Pembiayaan Melalui KUR Tahun Anggaran 2022 Nomor 33 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pendampingan KUR Tahun 2022.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina mengatakan menyambut baik berlangsungnya pembekalan kepada Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping. Pendampingan KUR sangat diperlukan oleh pelaku usaha mikro dan mengakses pembiayaan yang dibutuhkan.

“Tenaga Pendamping perlu diberikan pembekalan pendampingan KUR sehingga mereka mengerti batasan-batasan dalam melakukan pendampingan,” kata Wayan.

Wayan mengatakan Deputi Bidang Usaha Mikro telah menetapkan Tenaga Pendamping 20 orang dan Koordinator Pendamping KUR dua orang untuk Provinsi Bali.

Penetapan jumlah tersebut, dikatakan Wayan, menunjukan kepercayaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI kepada Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping Pemerintah Provinsi Bali untuk memaksimalkan pendampingan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dalam mengakses permodalan yang dibutuhkan dalam pengembangan usahanya.

Pada tahun 2022, Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022 (sehingga suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%).

Realisasi Penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 April 2022 berdasarkan data SIKP telah mencapai Rp108,36 triliun dan diberikan kepada 2,38 juta debitur. Perinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp1,94 triliun kepada 221.229 debitur; KUR Mikro sebesar Rp73,57 triliun kepada 2,02 Juta debitur; KUR Kecil/khusus sebesar Rp32,85 triliun kepada 138.105 debitur; dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp162,76 juta kepada 9 debitur.(Jef)

koperasi dan ukm

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, KemenKopUKM Gelar Sosialisasi KUR Di Pandeglang

Tinggalkan komentar

Pandeglang:(Globalnews.id)-Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menaruh perhatian penuh terhadap pemulihan ekonomi UMKM, salah satunya melalui peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di kabupaten Pandeglang, Banten misalnya. Pasca bencana gempa berkekuatan magnitudo 6,7 di Pandeglang pada 14 Januari 2022 lalu, berdampak pada kerusakan rumah, fasilitas umum dan terganggunya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha khususnya UMKM.

Untuk itu Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Miko KemenKopUKM Irene Swa Suryani menyatakan, sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat terdampak bencana, dan menindaklanjuti Kunjungan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, KemenKopUKM menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program KUR.

Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan persepsi dan pemahaman yang sama, tentang program KUR kepada pelaku usaha mikro, serta memperluas penyaluran KUR bagi UMKM di Kabupaten Pandeglang.

“Upaya ini juga mengingat serapan penyaluran KUR Tahun 2021 di Pandeglang sendiri masih rendah. Yaitu sebesar Rp 511,54 miliar kepada 15.027 debitur berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP),” beber Irene dalam kegiatan Sosialisasi Program KUR di Pandeglang, Banten, Rabu (23/2).     

Irene merinci, di tahun 2022 ini, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp 373,17 triliun. Serta memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen, sampai dengan 30 Juni 2022 (sehingga suku bunga KUR berkurang dari 6 persen menjadi 3 persen).
        
Berdasarkan data SIKP tercatat, realisasi Penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 22 Februari 2022 sebesar Rp 46,03 triliun dan diberikan kepada 1,08 juta debitur. Dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp 902,55 miliar kepada 103.403 debitur. KUR Mikro sebesar Rp 31,47 triliun kepada 921.609 debitur. KUR Kecil/khusus sebesar Rp 13,65 triliun kepada 60.89 debitur, dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp. 53 juta kepada 3 debitur.

Selanjutnya untuk realisasi penyaluran KUR Provinsi Banten sampai dengan 22 Februari 2022 berdasarkan data SIKP, sebesar Rp 920,78 miliar kepada 17.609 debitur. Sementara di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 78,89 miliar kepada 2.073 debitur.

“Potensi besarnya penyaluran KUR ini, tentunya akan bermanfaat dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha mikro di Pandeglang,” yakin Irene.
        
KemenKopUKM berharap, semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam program KUR. Mulai dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kab/Kota, Penyalur KUR, hingga Pihak Penjamin KUR, diharapkan dapat membantu UMKM dalam hal keterbatasan agunan yang dimiliki oleh UMKM.

“Kami berharap, kegiatan sosialisasi ini dapat memberi manfaat yang besar bagi para pelaku usaha mikro. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan menyelenggarakan kegiatan ini,” ungkap Irene.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Pandeglang, Suaedi Kurdiatna menuturkan, program KUR diberikan untuk memperkuat kemampuan permodalan UMKM. Terutama berkontribusi dalam pengembangan sektor riil, serta pembiayaan UMKM, yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan, salah satunya melalui KUR,” ujar Suaedi.

Berdasarkan data Dinkop UMKM Tahun 2021, jumlah UMKM di Pandeglang mencapai 230.989, dengan rincian usaha mikro sebanyak 189.660 dan usaha kecil sebanyak 41.329.

Namun diakui Suaedi, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM, khususnya di Pandeglang. Seperti rantai pasok yang pendek, keterbatasan akses permodalan di mana realisasi KUR yang masih rendah, rendahnya kompetensi SDM UMKM pada kegiatan produksi, kurangnya promosi produk unggulan hingga belum tersedianya sistem informasi/database UMKM dengan perusahaan.

“Untuk itu kami tetap berupaya mengikuti arah kebijakan nasional. Di antaranya mulai dari peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan besar, serta meningkat kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha maupun koperasi,” pungkas Suaedi.

Diketahui, sepanjang tahun 2021, pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp 285 triliun. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari Januari-Desember 2021.

Sehingga suku bunga KUR tahun 2021 menjadi 3 persen. Dan semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR dan Plafon KUR Tanpa Jaminan hingga Rp 100 juta. Sementara realisasi Penyaluran KUR Januari-Desember 2021 sebesar Rp 281,86 triliun atau sekitar 98,9 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp 285 triliun, dan diberikan kepada 7,42 juta debitur.

Dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp 10,06 triliun kepada 1.145.217 debitur. KUR Mikro sebesar Rp 179,58 triliun kepada 5.811.641 debitur. KUR Kecil/khusus sebesar Rp 92,18 triliun kepada 457.381 debitur. KUR Penempatan TKI sebesar Rp 31,55 miliar kepada 1.377 debitur.(Jef)

koperasi dan ukm

Bank DKI Resmi Jadi Penyalur KUR, KemenkopUKM Minta Penyaluran Lebih Profesional

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) dan Bank DKI melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan dalam rangka pembiayaan subsidi bunga / subsidi marjin KUR (Kredit Usaha Rakyat). Penandatanganan perjanjian kerjasama ini menjadi proses terakhir bagi Bank DKI sebelum menyalurkan KUR kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta.

Penandatangan dokumen kerjasama tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM, Eddy Satriya yang mewakili KemenkopUKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Babay Parid Wazdi selaku Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah di Kantor KemenkopUKM, Senin (7/2/2022). Eddy Satriya mengapresiasi keseriusan Bank DKI Jakarta dalam upaya mendorong pengembangan usaha UMKM di wilayah DKI Jakarta melalui penyaluran KUR. Diketahui plafon KUR yang akan disalurkan Bank DKI sebesar Rp1 triliun di tahun ini.

Eddy berharap penyaluran KUR oleh Bank DKI dapat diakselerasi karena saat ini banyak pelaku UMKM yang kekurangan modal usaha lantaran tergerus untuk kebutuhan konsumsi akibat adanya pandemi. Dengan dukungan modal usaha yang murah tersebut, Eddy optimis pelaku UMKM akan kembali terdorong semangatnya untuk kembali berusaha.

“Saat Covid-19 tentu mereka butuh tambahan dana yang murah. Jadi kami apresiasi kerja kerasnya menajemen Bank DKI yang sudah mengkoordinasikan dan memperbaiki infrastruktur IT dan sudah mampu memenuhi regulasi sehingga compliance terhadap aturan tata laksana penyaluran KUR,” tutur Eddy Satriya dalam sambutannya.

Eddy meminta agar penyaluran KUR dilakukan secara profesional dan mengedepankan aspek kehati-hatian. Hal ini penting dilakukan karena subsidi KUR yang dibayarkan pemerintah adalah dana dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“Kami berharap Bank DKI dapat memaksimalkan distribusi KUR ini kepada mereka yang benar – benar membutuhkan. Jangan karena sanak saudara atau teman kemudian kita prioritaskan, kita harus utamakan profesionalisme,” ucapnya.

Lebih lanjut Eddy menegaskan bahwa KUR menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Ditargetkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM dapat mencapai 30 persen di tahun 2024. Tahun ini pagu KUR dinaikkan menjadi Rp373,17 triliun dari tahun lalu sebesar Rp285 triliun. Di sisi lain Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen  dari Januari sampai dengan Juni 2022, sehingga suku bunga KUR yang sebelumnya sebelumnya 6 persen menjadi 3 persen.

“KUR atau kredit UMKM harus digenjot karena nanti kita harus mencapai 30 persen penyaluran kredit perbankan ke UMKM di tahun 2024. Ini memang lebih kecil dibandingkan negara – negara lain yang telah maksimalkan SME (small medium enterprise) dalam pembiayaannya,” pungkas Eddy.

Di tempat yang sama Babay Parid Wazdi mengungkapkan bahwa menajemen Bank DKI berkomitmen penuh untuk menyalurkan KUR sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada. Dengan bekal pengalaman penyaluran KUR di tahun 2013-2014 lalu, pihaknya optimis penyaluran KUR tahun ini akan jauh lebih baik.

Ditegaskannya bahwa Bank DKI telah melakukan asessment dan memetakan dengan cermat siapa-siapa saja yang akan menjadi calon penerima KUR. Menurutnya UMKM yang ada di PT Pasar Jaya atau sekitarnya sangat potensial diberikan dukungan akses KUR ini. Dia optimis dengan kemampuan bayar mereka yang tinggi dan jenis usaha yang dijalankan oleh para UMKM tersebut, KUR dapat diserap dengan baik.

“Di Pasar Jaya itu ada sekitar 108 ribu pedagang. Kita sudah lakukan pemetaan mana yang bayar iuran lancar, mana yang lancar bayar listrik dan air. Mereka itu yang akan kita target. Ada juga nasabah di lingkungan Pasar Jaya yang sudah kami petakan potensinya,” ucap Parid.

Selain nasabah yang memiliki usaha di area Pasar Jaya, menajemen Bank DKI juga menyasar para UMKM yang menjadi vendor kebutuhan barang dan jasa bagi sejumlah rumah sakit atau puskesmas di DKI Jakarta. Menurutnya di DKI Jakarta terdapat 38 RSUD dan 400 Puskesmas yang telah menjalin kemitraan dengan UMKM.

“Jadi dengan peta yang sudah jelas ini, insyaallah kredit kita aman tidak seperti jaman dulu. Kami udah lakukan sosialisasi dan pelatihan dan ada asessment berkelanjutan juga,” pungkasnya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Tinggalkan komentar

Majalengka:(Global ews.id)- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong para peternak ayam yang merupakan anggota Ciremai Group di Kabupaten Majalengka untuk memanfaatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) klaster sektor pertanian dan peternakan sebagai sumber pembiayaan.

Menurutnya, Ciremai Group telah menjadi role model pengembangan ekosistem peternakan ayam dari hulu sampai hilir. Dengan memanfaatkan KUR klaster ini, para peternak tidak akan kebingungan lagi untuk mendapatkan pendanaan.

“Ekosistem dari Ciremai Group ini sudah bagus tapi bisa kita kombinasikan agar para peternak memanfaatkan KUR klaster sebagai pembiayaan sehingga dapat mengembangkan kapasitas usahanya,” ungkap Menteri Teten dalam acara Kunjungan Kerja ke Sentra Penetasan Ayam Petelur Ciremai Group dan Dialog dengan Anggota Ciremai Group di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/1).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan bahwa saat ini pemerintah tengah mendorong porsi kredit untuk UMKM agar mencapai 30% di tahun 2024. Di mana saat ini porsi kredit untuk UMKM tercatat hanya mencapai 19%.

Menurutnya beberapa negara bahkan sudah menerapkan porsi kredit untuk UMKM dengan jumlah yang besar, seperti Thailand dan Malaysia yang memberikan porsi kredit untuk UMKM sebesar 40% serta Korea Selatan sebesar 81%.

“Jadi di sana itu usaha besar harus mencari modal melalui pasar saham. Nah di kita kan kebalik. Makanya kita harus dorong penyerapan kredit UMKM sampai 30% di 2024,” kata Menteri Teten.

Dengan masuknya para peternak ayam anggota Ciremai Group ke dalam KUR klaster, dia optimis nantinya rakyat kecil dapat berdaya dan apabila ekonomi kecil dikonsolidasikan dalam skala ekonomi serta memiliki supply chain yang baik, mereka dapat bersaing dengan usaha besar.

Menteri Teten pun mengapresiasi Ciremai Group yang telah menjadi model pembentukan korporatisasi pangan yang baik. Pasalnya, para peternak yang menjadi anggota Ciremai Group telah bergabung dalam klaster yang dapat bersaing dengan usaha besar.

“Saya apresiasi Ciremai Group yang membangun peternakan ayam dalam sistem yang kompetitif dan bersaing dengan usaha besar. Ini bisa jadi model yang nantinya dapat kita kembangkan,” ujarnya.

Ciremai Group sebagai pelaku industri peternakan ayam dengan sistem Closed House juga dikatakan dapat menjadi Center of Excellence bagi industri peternakan ayam, karena sudah menerapkan teknologi dalam meningkatkan produktivitas ayam petelur.

Selain itu, untuk penetasan ayam petelur dengan Parent Stock juga telah berhasil membangun inclusived closed loop (dari hulu ke hilir), sehingga stabilitasi harga DOC (Day Old Chicken) dapat terkendali.

“Dengan membangun sentra peternakan ayam petelur, Ciremai Group juga telah membangun circular economy (ekosistem) dengan memanfaatkan limbah kotoran ayam menjadi pakan untuk budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF), sehingga industri peternakan ayam menjadi zero waste,” ucap Menteri Teten.

“Kita tahu bahwa budidaya maggot saat ini memiliki potensi yang tinggi karena kandungan proteinnya yang tinggi (40%) dapat menjadi pakan ternak dan budidaya ikan, bahkan diekspor untuk industri kolagen (kosmetik),” sambungnya.

Di tempat yang sama, Direktur Ciremai Group Ziki Zikrullah mengatakan bahwa pihaknya sudah mendirikan industri ini sejak tahun 1996. Di mana dalam lahan seluas 50 hektare ini telah terdapat 600 ribu ayam yang terdiri dari ayam petelur dan ayam peternak.

“Kita punya kandang ayam dengan kapasitas 200 ribu ekor ayam dan kami memiliki 55 peternak ayam binaan. Dari sisi hilir, telur yang kita hasilkan dijual ke ritel serta kita memiliki 40 agen telur yang melayani wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kita juga sudah punya 3 rumah potong ayam untuk ayam yang sudah tidak produktif. Ada 9.000 ton kapasitasnya tersebar di Jabodetabek dan Majalengka,” kata Ziki

“Kita juga ingin transformasi menjadi modern dengan digitalisasi di semua sistem. Insya Allah kita juga akan meluncurkan pada akhir Maret 2022 untuk e-commerce kami yaitu bernama Dahar. Kami berharap ini bisa meminimalisir disparitas harga antara peternak dan masyarakat. Kami juga siap membuka lapangan pekerjaan untuk generasi muda,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Majalengka Tarsono D. Mardiana mengapresiasi Ciremai Group yang telah memberikan kesempatan kepada para peternak ayam untuk dapat mengembangkan usahanya.

Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh Ciremai Group telah membantu Pemerintah Daerah Majalengka dalam membuka ruang kerja bagi masyarakat di Kabupaten Majalengka.

“Suksesnya Ciremai Group akan berimbas positif pada kelompok ternak yang akan memberikan kesejahteraan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” pungkas Tarsono.(Jef)

koperasi dan ukm

Plafon KUR 2022 Rp 373,17 Triliun dan Suku Bunga Turun Menjadi 3 persen Sampai Juni Tahun ini

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini plafonnya bakal naik menjadi Rp373,17 triliun untuk penyaluran hingga akhir tahun. Di sisi lain suku bunga KUR semakin diperkecil menjadi hanya 3 persen dari sebelumnya 6 persen sampai bulan Juni 2022. Porsi KUR yang semakin tebal dan suku bunga yang lebih kecil ini dimaksudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi bagi UMKM lebih masif

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki usai menghadiri Pengumuman Penghargaan KUR Tahun 2021 Kepada Penyalur, Penjamin, Pemerintah Daerah dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Program KUR Terbaik di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Menkop UKM menegaskan bahwa kebijakan terkait KUR yang semakin longgar ini menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi UMKM yang selama dua tahun ini terdampak Covid-19.

“Meskipun ekonomi sudah mulai normal tapi kita tetap antisipasi dinamika ekonomi dengan memperkuat pemulihan ekonomi UMKM melalui porsi KUR yang ditambah lalu suku bunga diturunkan jadi 3 persen sampai Juni. Dengan bunga rendah dan porsi yang besar ini sudah jelas pemerintah memihak pemulihan ekonomi UMKM,” tutur Teten Masduki.

Ditegaskan bahwa kedepan porsi KUR akan terus ditambah agar penyerapan kredit oleh UMKM khususnya dari lembaga pembiayaan perbankan bisa terus meningkat. Ditargetkan pada tahun 2024 mendatang porsi kredit perbankan terhadap UMKM sebesar 30 persen. Hal ini menjadi salah satu upaya agar semua pihak terlibat dalam pengarusutamaan UMKM karena selama ini UMKM menjadi bamper ekonomi saat terjadi krisis.

“KUR ini akan terus kita naikkan sampai nanti porsi kredit perbankan mininal 30 persen untuk UMKM di tahun 2024, jadi ini tantangan juga. Sekarang baru 19,8 persen, kalau nanti jadi 30 persen kredit perbankan untuk UMKM, nah UMKM bisa menyerap tidak?,” lanjut Teten.

Ditegaskan juga bahwa pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga akan fokus untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM yang menerima kredit. Hal ini diperlukan agar kualitas kredit yang diterima UMKM benar-benar terjaga dari potensi kredit macet.

Seperti diketahui realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 lalu mencapai Rp281,86 triliun yang disalurkan melalui 27 lembaga penyalur.  Secara rinci KUR yang disalurkan tersebut terdiri dari KUR super mikro sebesar 3,57 persen, KUR mikro 63,71 persen, KUR kecil 32,71 persen dan KUR TKI 0,01 persen.

Dari sisi penyalur KUR didominasi oleh tiga bank Himbara dengan share total 92,37 persen. Kemudian perbankan swasta 3,1 persen, Bank Pembangunan Daerah (BPD) 4,37 persen, koperasi 0,05 persen dan perusahaan pembiayaan lainnya di bawah 0,05 persen.

Teten menambahkan penyaluran KUR oleh koperasi yang masih rendah tersebut dikarenakan ketersediaan likuiditas koperasi yang kecil apabila dibandingkan perbankan. Oleh sebab itu KUR yang disalurkan oleh koperasi sangat tergantung dari ketersediaan likuiditasnya. Diperkirakan tahun 2022 ini kemampuan koperasi menyalurkan KUR akan meningkat meski tidak terlalu signifikan.

“Kalau KUR itukan dibayar subsidinya oleh pemerintah, sementara pinjaman KUR tergantung dari likuiditas koperasi. Nah koperasi itu rata – rata kecil kemampuan likuditasnya. Kalau kaya bank Himbara itukan likuiditasnya besar, jadi bisa salurkan kreditnya kuat,” pungkas Teten.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berharap UMKM bisa memanfaatkan fasilitas KUR tersebut demi mendorong peningkatan kapasitas usahanya. Menurutnya KUR juga menjadi salah satu instrumen fiskal yang sangat berperan bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 lalu.

“Tahun 2022 plafon KUR kita naikkan menjadi Rp373,17 triliun, kita harap UMKM bisa termotivasi mengaksesnya. Kami meminta dukungan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya agar KUR ini bisa terserap dengan baik,” ujar Airlangga.

Ditegaskan Airlangga bahwa KUR tahun 2022 akan diutamakan untuk ke sektor – sektor produktif. Hal ini diperlukan untuk mendorong produktivitas penerima KUR dan juga mendorong terciptanya nilai tambah.

“Sektor pertanian menjadi sektor terbesar penerima KUR, saat Covid-19 lalu sektor pertanian lajunya sangat kenceng. Ini patut diapresiasi,” pungkas Airlangga. (Jef)

koperasi dan ukm

Menteri Teten Pastikan Debitur KUR Korban Semeru Dapat Perlakuan Khusus

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Erupsi Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengakibatkan banyak warga terdampak bencana tersebut, termasuk pelaku UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan telah menginstruksikan jajarannya segera melakukan inventarisasi terhadap pelaku  UMKM di wilayah terdampak bencana khususnya pelaku usaha yang memiliki pembiayaan  KUR. 

“Kami segera melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui pelaku UMKM yang menjadi debitur KUR yang terdampak bencana. Dengan demikian secepatnya dapat dilakukan  restrukturisasi kredit terhadap pelaku usaha terdampak bencana,” kata MenKopUKM, Selasa (7/12/2021)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 45/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, alternatif yang dapat ditempuh untuk meringankan atau menyelesaikan persoalan kredit perbankan yang dialami UMKM korban bencana alam dengan memberikan Perlakuan Khusus Untuk Debitur KUR Terdampak Bencana.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan, yakni pertama, perpanjangan jangka waktu kredit. “Terhadap debitur KUR yang terdampak dapat diberikan perpanjangan jangka waktu dengan mempertimbangkan kondisi dan prospek usaha, cashflow, serta kemampuan membayar debitur,” kata Eddy.

Kedua, restrukturisasi dengan perpanjangan jangka waktu kredit dilakukan pada kredit yang sama dan tidak diperkenankan untuk penambahan tunggakan bunga ke pokok pinjaman (plafondering). “Mengingat saat ini, sistem SIKP belum dapat mengakomodir penambahan outstanding dalam rekening yang sama,” kata Eddy.

Ketiga, debitur KUR yang akan dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit harus diusulkan lebih dahulu ke penyalur KUR. “Perpanjangan jangka waktu kredit dapat dilakukan setelah ada konfirmasi dari SIKP atas validitas data rekening KUR yang akan dilakukan restrukturisasi,” kata Eddy.

Keempat, lanjut Eddy, penambahan plafon kredit. Terhadap debitur KUR yang terdampak dapat diberikan suplesi/kredit baru dengan mempertimbangkan kondisi dan prospek usaha, cashflow, serta kemampuan membayar debitur.
“Restrukturisasi dengan cara penambahan plafon dilakukan dengan menggunakan rekening terpisah atau dibentuk rekening baru untuk tambahan plafon,”  kata Eddy.

Namun, debitur KUR yang akan dilakukan penambahan plafon harus diusulkan lebih dahulu ke Penyalur KUR untuk dilakukan validasi SIKP dengan melampirkan data.

“Penambahan plafon kredit dapat dilakukan setelah ada konfirmasi SIKP atas validitas data rekening KUR yang akan dilakukan restrukturisasi,” kata Eddy.

Berikutnya adalah pemberian Grace Periode. Jangka waktu grace periode disesuaikan dengan kebutuhan debitur dan memperhatikan jangka waktu restrukturisasi. Selama masa grace periode, debitur dibebaskan dari kewajiban pokok dan bunga. 

Lebih dari itu, debitur KUR terkena bencana yang terdampak usaha debitur lebih dari 50%, dapat diberikan keringanan tunggakan bunga atau denda/penalty maksimum sebatas tunggakan bunga dan atau denda yang belum dibayarkan debitur. (Jef)

koperasi dan ukm

Menteri Teten : Jangan Ragu Memulai Usaha, KUR Siap Mendukung

Tinggalkan komentar


Jakarta:(Globalnews.id)- Merintis usaha baru di tengah pandemic Covid-19 adalah suatu keniscayaan, baik usaha skala mikro dan kecil. Ketika ada niat serius dan keberanian memulai usaha, pemerintah turut memberikan dukungan melalui akses pembiayaan bersuku bunga yang sangat murah dan cepat lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Teten Masduki mengatakan KUR sebagai layanan pembiayaan dihadirkan pemerintah kepada pelaku UMKM yang sebenarnya punya prospek berkembang namun belum bankable.

“Pemerintah senantiasa ada di samping usaha-usaha kerakyatan untuk mendukung pelaku usaha baik dari sisi permodalan maupun manajemen usaha dan kemudahan mendapatkan legalitas. Jangan ragu untuk mulai berwirausaha, terlebih generasi muda yang kesempatannya sangat luas,” kata Menteri Teten, Kamis (02/12/2021).

MenKopUKM mengatakan pembiayaan KUR merupakan program prioritas pemerintah untuk UMKM yang alokasinya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Realisasi KUR hingga 30 November 2021 mencapai Rp263,22 triliun. Dari jumlah tersebut, mayoritas KUR disalurkan untuk usaha mikro dan kecil. Data menunjukkan penyaluran KUR Super Mikro sebesar Rp9,71 triliun untuk 1.104.917 debitur dan KUR Mikro mencapai Rp166,11 triliun disalurkan kepada 5.418.549 debitur, adapun KUR Kecil tercatat Rp87,37 triliun yang diterima 446.730 debitur.

MenKopUKM mengatakan penempatan KUR tidak hanya melalui perbankan, namun juga lewat koperasi. Sehingga usaha mikro dan kecil di manapun dapat mengakses KUR tanpa kesulitan, termasuk lewat koperasi.

Hal itu telah dialami oleh Yohanes Yufrik Uni, dari Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Yufrik, demikian panggilannya, semula adalah sales produk makanan namun karena keberaniannya kemudian banting stir membuka usaha warung kopi di Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Sikka. Penghasilannya sebagai sales tidak mencukupi apalagi pandemi membuat penghasilannya menurun drastis. Untuk menutupi kebutuhan keluarganya dengan 3 orang anak yang masih bersekolah di SD dan SMP jauh dari cukup.

“Dengan ijin isteri saya mengundurkan diri sebagai sales dan memberanikan diri merintis usaha warung kopi kecil-kecilan di pinggir Jalan Trans Flores yang menghubungkan Maumere dan Ende,” kata Yufrik.

Ia membuka kios kecil berukuran 3×4 meter pada Februari 2021 khusus menjual kopi dengan target pelanggan para supir yang lalu lalang di Jalan Trans Flores. Usahanya mengalami perkembangan karena para sopir banyak yang mampir di warung kopinya. Tidak itu saja, para pegawai kantoran banyak yang menjadi pelanggannya.

Seiring permintaan yang semakin banyak, terutama menyediakan makanan, Yohanes ingin mengembangkan usahanya. Butuh modal untuk melakukannya.

“Saya mendapat banyak informasi tentang KUR. Karena itu saya memberanikan diri meminjam KUR melalui ke KSP Obor Mas. Saya tidak ragu lagi untuk masuk sebagai anggota koperasi Obor Mas,” kata Yufrik.

KUR dari KSP Obor Mas begitu berarti baginya. Ia lantas mengembangkan tempat usahanya, membangun lopo-lopo atau semacam saung atau rumah kecil, membeli peralatan dan menambah menu yang dijual. Lopo-lopo, berkat ketrampilannya dibangunnya sendiri, dengan menggunakan bambu. Pelanggannya makin bertambah, tempat usahanya makin luas dan ia sekarang sudah menambah tenaga kerja.
Lopo-lopo yang tadinya hanya untuk tempat duduk bagi pelanggan, ternyata juga mulai dilirik banyak orang. Pesan membuat lopo-lopo datang dari berbagai tempat untuk rumah atau untuk usaha. “Jadi saya tidak hanya membuka usaha makanan, juga perlahan mengembangkan ke pembuatan lopo-lopo,” kata Yufrik.

Yufrik mengatakan untuk memulai usaha modalnya adalah keberanian, sebab dukungan permodalan sesungguhnya tidak menjadi kendala karena pemerintah memberikan jalan untuk mendapatkan kredit dengan bunga murah.(Jef)

koperasi dan ukm

Realisasi Penyaluran KUR 2021 Hingga November 2021 Sebesar Rp244,87 Triliun Kepada 6.480.672 debitur

Tinggalkan komentar

Belitung:(Globalnews.id)- Tahun 2021, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk itu, ada beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan. Diantaranya, meningkatkan target penyaluran KUR menjadi sebesar Rp285 triliun dari target sebelumnya sebesar Rp253 triliun.

Hal itu dikatakan Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Irene Swa Suryani, mewakili Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya, pada acara Sosialisasi Program KUR di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beberapa hari lalu.

Kebijakan lainnya, memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% dari Januari hingga Desember 2021. Sehingga, suku bunga KUR tahun 2021 menjadi 3%. “Semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR, plafon KUR tanpa jaminan hingga Rp100 Juta,” imbuh Irene.

Irene menambahkan, realisasi penyaluran KUR tahun 2021 sampai dengan 11 November 2021 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebesar Rp244,87 triliun dan diberikan kepada 6.480.672 debitur.

Rinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp9.21 triliun kepada 1.047.506 debitur, KUR Mikro sebesar Rp152,99 triliun kepada  5.006.263 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp82,65 triliun kepada 425.779 debitur, KUR Penempatan TKI sebesar Rp17,30 miliar kepada 1.124 debitur.

Sementara itu, realisasi penyaluran KUR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 11 November 2021 berdasarkan data SIKP sebesar Rp1,17 triliun kepada 24.717 debitur dan Kabupaten Belitung sebesar Rp161,85 miliar kepada 3.633 debitur.

“Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan bermanfaat dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan seluruh pelaku usaha mikro di Kabupaten Belitung,” kata Irene.

Irene berharap, semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam program KUR. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kab/Kota menyiapkan calon debitur yang potensial untuk mengakses KUR, mengupload calon debitur tersebut ke SIKP agar dapat diakses penyalur KUR, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM untuk mengakses KUR maupun pasca menerima KUR hingga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUR di wilayahnya.

“Penyalur KUR diharapkan dapat berkomitmen untuk mencapai target dalam penyaluran KUR dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat untuk mempercepat penyaluran KUR,” jelas Irene.

Di samping itu, pihak penjamin KUR diharapkan dapat membantu UMKM dalam hal keterbatasan agunan yang dimiliki UMKM.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Adnizar mengatakan bahwa pada masa pandemi Covid-19 saat ini, perekonomian masyarakat sudah mulai bangkit dan diharapkan terus berkembang sehingga memberikan dampak positif pada sektor usaha seperti pariwisata.

Menurut Adnizar, sosialisasi program KUR di Kabupaten Belitung diharapkan dapat mempermudah UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR, khususnya di sektor pariwisata yang sedang berkembang di Kabupaten Belitung saat ini.

“Penyaluran KUR Tahun 2021 terbesar di Kabupaten Belitung melalui Bank BRI, Bank BNI, dan BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,” pungkas Adnizar.(Jef)