Arsip Tag: Onboarding UMKM Ke Ekosistem Digital

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Gandeng LPP RRI Percepat Proses Onboarding Digital UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menandatangani kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Lembaga Penyiaran Publik-Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk mempercepat proses onboarding digitalisasi UMKM serta menggaungkan program-program pengembangan UMKM hingga ke pelosok nusantara.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim yang dalam hal ini mewakili Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, di era digitalisasi keberadaan siaran radio masih efektif dalam membantu menggaungkan program-program Pemerintah. Khususnya mengenai beberapa program onboarding digital, agar para pelaku UMKM dapat aktif membangun ekonomi digital di Indonesia.

“KemenKopUKM percaya, peran RRI akan semakin krusial dalam mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan akan naik mencapai 146 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp2.185,9 triliun pada 2025, menjadi yang terbesar di Asia Tenggara,” ucapnya dalam kegiatan MoU KemenKopUKM dengan LPP RRI di Kantor LPP RRI, Jakarta, Senin (10/4).

Arif melanjutkan, di tahun 2023, KemenKopUKM memiliki tujuh program prioritas, yaitu Pendataan Lengkap KUMKM, Rumah Produksi Bersama, Koperasi Modern, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Redesign Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM, Layanan Rumah Kemasan UMKM, dan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

“Untuk PLUT, saat ini sudah ada lebih dari 80 PLUT yang telah dimodernisasi dengan teknologi digital. Sehingga hal ini sangat membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas usahanya,” kata Arif.

Dalam tujuh program prioritas tersebut, KemenKopUKM sangat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Pihaknya percaya, Future SME atau UMKM masa depan akan sangat berbasis pada teknologi dan kreativitas.

“Namun tantangan utama transformasi digital UMKM Indonesia adalah literasi digital yang tergolong masih rendah. Dengan dukungan dan kerja sama RRI terkait pengembangan UMKM, diharapkan hal ini bisa teratasi,” katanya.

Dari sumber East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) tahun 2023, daya saing digital Indonesia terus meningkat dalam empat tahun terakhir yaitu di angka 38,5 pada 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 35,2 pada 2022, 32 di tahun 2021, dan 27,9 pada 2020.

KemenKopUKM kata Arif, optimistis proses digitalisasi UMKM terus berlangsung dan mencapai target yang telah dicanangkan. Hingga Desember 2022 sebanyak 21,56 juta UMKM telah onboarding digital, dan di tahun 2023, diharapkan sebanyak 24 juta UMKM sudah onboarding digital.

“Angka ini berarti ada tambahan 13,56 juta sejak awal pandemi atau 33,5 persen dari total populasi UMKM, dan 71,8 persen dari target 30 juta UMKM on boarding dalam ekosistem digital pada 2024,” ujarnya.

Arif berkeyakinan, adanya gerakan menuju 30 juta UMKM onboarding digital pada tahun 2024 sehingga KemenKopUKM dan LPP RRI berinisiatif menjalin sinergi untuk mendukung percepatan transformasi digital UMKM dalam MoU tersebut. Pihaknya berharap, adanya inisiatif penandatanganan kerja sama ini memperkuat komitmen bersama dalam mendukung upaya percepatan program Tranformasi Digital UMKM dan UMKM Naik Kelas.

“Anggaran pengembangan UMKM tak hanya di KemenKopUKM tetapi juga tersebar hampir di seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Harapannya, program dengan RRI ini menyediakan infomasi yang dibutuhkan oleh UMKM. Misalnya tahun ini kami akan melanjutkan pendataan UMKM by name by adress, bersama RRI mereka bisa membantu kami menyampaikan informasi tersebut hingga ke pelosok, yang mungkin belum dapat kami jangkau,” kata Arif.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menegaskan, pihaknya berupaya terus meningkatkkan program siaran bertema UMKM. Di mana RRI ingin berperan dalam pemperdayaan maupun penguatan UMKM, dengan menjadi hub dan katalisator UMKM.

“Mengingat pentingnya UMKM bagi perekonomian bangsa. Di mana membangun UMKM sama halnya dengan membangun bangsa. Siaran RRI salah satunya untuk mendorong pembangunan nasional, apalagi potensi UMKM yang besar yang berjumlah lebih dari 64 juta ini bisa terkoneksi, kita ingin menjadi Radio-nya UMKM,” ucapnya.

Hendrasmo turut menyambut baik kerja sama dengan KemenKopUKM, terutama dalam mengakselerasi transformasi digital UMKM. Kerja sama itu di antaranya mencakup pendampingan informasi, literasi keuangan digital, serta data base UMKM dan program pendukung lainnya.

Hendrasmo meyakini, LPP RRI dapat membantu wujudkan kemajuan UMKM melalui digitalisasi. Sebab, RRI memiliki jaringan sampai dengan tingkat desa hingga ke lokasi terpencil sehingga dapat memberikan literasi ke masyarakat persoalan UMKM dengan lebih luas.

“RRI memiliki kedekatan dengan rakyat, kedekatan dengan UMKM melalui masing-masing Satuan Kerja (stasiun, jaringannya) di daerah. Untuk itu, RRI memiliki komitmen kuat bagi kemajuan UMKM di Indonesia, dan menjadi satu-satunya Radio yang memiliki perhatian khusus kepada UMKM,” ungkapnya.

Hendrasmo memberikan salah satu contoh saat ini RRI sedang mengembangkan platform Digital Play Go. Nantinya, platform tersebut menjaring komunitas ekonomi digital, mendorong UMKM untuk terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha.

Tak hanya itu, platform tersebut akan memberikan informasi mengenai KUR UMKM dari bank penyalur kepada penerima manfaat. Selain itu RRI juga akan mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan digital.

Seiring MoU tersebut, juga digelar bazaar Ramadan yang berlangsung pada 10-14 April 2023 di Galeri Tri Prasetya RRI. Bazar diikuti 50 UMKM dengan menggandeng HPN (Himpunan Pengusaha Nahdliyin). Adapun kategori fesyen diikuti Craft, Kuliner, dan juga kegiatan Fashion Week Syar’i, Beauty Class. Lalu ada acara pendampingan pembuatan legalitas seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Tetapkan Timeline Capai Target 30 Juta UMKM Onboarding Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan platform digital yang bergabung dalam Indonesian E-commerce Association (idEA) berkolaborasi untuk menyepakati capaian target menuju 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2024.

Berdasarkan data idEA hingga Oktober 2022, UMKM yang terhubung atau onboarding digital mencapai 20,5 juta. Artinya sisa 9,5 juta lagi UMKM yang ditargetkan bisa masuk dalam platform digital hingga tahun 2024. Untuk itu dalam mencapai target tersebut, digelar rapat koordinasi di Kantor KemenKopUKM, Selasa (1/11).

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam konferensi pers terkait Update Transformasi Digital KUMKM di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (1/11) menegaskan, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dan platform digital melakukan rakor guna membahas beberapa hal yang krusial untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding digital.

Pertama, transformasi digital yang melibatkan beberapa K/L dan daerah termasuk juga di platform digital industri, akan fokus kepada 7 kelompok UMKM dan 7 aspek transformasi digital KUMKM yang pelaksanaannya dikolaborasikan dengan platform digital dengan tiga level transformasi digital UMKM.

“Kami menargetkan, di daerah UMKM onboarding digital pada 2023 sebanyak 2,4 juta dan di tahun 2024 sebanyak 3,4 juta. Untuk di tingkat Kementerian/Lembaga, tahun 2023 mencapai 1,6 juta dan di tahun 2024 sebanyak 2,4 juta UMKM,” ucap Teten.

Turut mendampingi, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah, Perwakilan Kemenko Perekonomian, Perwakilan Bappenas, Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat dan anggota idEA lainnya, serta perwakilan dari berbagai platform digital.

MenKopUKM menyampaikan, hal krusial lain yang dibahas selanjutnya adalah kedua, pelaksanaan program dari K/L, daerah, dan platform digital harus dilaporkan kepada KemenKopUKM dalam upaya moderasi Gerakan #berubahdigital, dengan variable data fokus kelompok, fokus aspek digital, dan fokus wilayah.

Sehingga ke depan, Pemerintah akan memiliki data by name by address untuk UMKM yang sudah onboarding digital. “Kita juga memiliki pilot project integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital. Bahkan telah membentuk PMO (Project Management Office) sebagai upaya monitoring tersebut,” ucap Teten.

Dikatakan Menteri Teten, di saat yang sama KemenKopUKM juga telah menyiapkan program Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT). Sehingga diharapkan pada pekan ke-4 November tahun ini, semua K/L daerah sudah menginput data atau memberikan update pencapaian program transformasi digital UMKM selama 2022 kepada KemenKopUKM.

“Ini penting untuk UMKM yang sudah terhubung dengan digital untuk diberdayakan. Bagaimana mereka nantinya bisa memperluas market dibantu platform. Sementara K/L dan daerah melakukan pendampingan dan inkubasi, agar UMKM bisa meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya, supaya produk UMKM bisa bertahan dalam kompetisi platform digital yang semakin ketat,” kata Teten.

Selanjutnya diharapkan pada pekan ke-3 Desember 2022, semua pihak terkait dapat merumuskan kalender program transformasi digital UMKM untuk tahun 2023 dari setiap K/L, daerah, platform digital, serta proof of concept (POC) integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital.

Ia juga berharap, UMKM bisa terus tumbuh dan go global. Mengingat dari beberapa plaftorm juga bisa memfasilitasi UMKM untuk diintegrasikan dengan beberapa layanan, serta program pemberdayaan UMKM.

“Tinggal nanti Pemerintah bisa menghubungkan dengan akses pembiayaan, akses pasar, dan termasuk memfasilitasi usaha mereka dengan membentuk badan usaha, dan meraih sertifikasi halal, produk, dan sebagainya,” kata Menteri Teten.

Ditegaskannya, saat ini Pemerintah juga sedang melakukan penyempurnaan regulasi kebijakan terkait ekonomi digital. Termasuk mulai dari keamanan data pribadi. Di mana Pemerintah tak hanya melindungi industri, platformnya, juga melindungi UMKM maupun konsumen perdagangan digital.

“Saya kira ini kerja yang terintegrasi satu sama lain. Sebab kita punya potensi digital ekonomi yang sangat besar dan harus benar-benar digarap, sehingga perlu disiapkan dari hulu ke hilirnya. Tujuannya, agar memaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM,” ucap MenKopUKM.

Sementara Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, poin penting dari rakor tersebut adalah saat ini Pemerintah hanya memiliki data pelaku UMKM yang terhubung dengan digital secara agregat. Untuk itu, KemenKopUKM menginisiasi untuk mengintegrasikan data-data yang ada secara internal yang merupakan perwujudkan Tahap I.

“Kami optimistis, ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Karena saat ini KemenKopUKM memiliki 8 platform, yang akan dikoneksikan dengan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) yang Insya Allah yang akan kita peroleh di akhir tahun ini,” ucap Azizah.

Dengan terintegrasikan berbagai data yang ada di K/L juga daerah, diharapkan tahun depan Pemerintah tak hanya punya data angka 30 juta UMKM onboarding digital, tetapi juga data kualitas by name by address secara akurat.

Pada kesempatan yang sama Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat mengatakan pada dasarnya idEA secara prinsip mendukung penuh. “Dan ikut gotong royong memberdayakan UMKM sebagai core ekonomi digital. Bersama-sama memberdayakan metode dan skema yang tepat dalam mencapai tujuan maupun target nasional,” kata Rofi.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Keamanan Data dan Trust Jadi Jaminan Onboarding Digital UMKM Sukses

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya keamanan data dan digital trust (kepercayaan) kegiatan digitalisasi ekonomi terutama dalam proses onboarding digital UMKM, sehingga mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan data, penipuan, dan lainnya.

“Saat ini adaptasi transformasi digital menjadi kunci bagi UMKM agar lebih resilien. Tercatat 86 persen pelaku UMKM bergantung pada internet untuk menjalankan kegiatan usaha, 73 persen memiliki akun pada lokapasar digital, dan 82 persen berpromosi melalui internet. Untuk itu perlu adanya jaminan perlindungan bagi kegiatan ekonomi UMKM,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya di acara Pembukaan Satuan Tugas Digitalisasi B20 Indonesia yang diselenggarakan VIDA dan KADIN bertajuk B20 Digital ID Workshop ‘Scaling Trust In The Digital World,’ di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Senin malam (24/10).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan, Deputi VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute dan Keuangan Digital Imansyah, serta Kepala Badan Riset dan Teknologi KADIN Ilham Akbar Habibie, dan B20 I&C TF Deputy Chair Paolo Kartadjoemena.

Lebih lanjut MenKopUKM mengatakan, saat ini Pemerintah sedang menyiapkan digital economy policy yang lebih terbuka untuk melindungi industri e-commerce dalam negeri, konsumen, dan para pelaku UMKM. Itu mengapa keamanan dan digital trust sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi digital Tanah Air.

“Melalui forum task force B20 digitalisasi ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah khususnya negara G20  terkait pembangunan dan ekonomi khususnya gugus digitalisasi. Termasuk adaptasi, hingga transformasi digital kepada UMKM agar lebih resilien,” ucap Teten.

Ia mengatakan, kegiatan ekonomi digital yang aman, juga mendorong tercapainya inklusi keuangan. Sehingga UMKM bisa mendapatkan manfaat secara riil, seperti kemudahan mengakses layanan keuangan dan pemahaman literasi digital yang lebih baik.

“Digitalisasi tentunya membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing, mengembangan usaha, dan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi,” ujar MenKopUKM.

Menteri Teten lantas menyebut, pangsa pasar ekonomi digital Indonesia diprediksikan mencapai 146 miliar dolar AS atau setara Rp2.276 triliun dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2025. Bahkan Riset McKinsey menyatakan, penjualan bisa meningkat hingga 60 persen jika melakukannya melalui e-commerce dan sociocommerce.

Tak hanya itu, dari sisi layanan keuangan, jumlah nilai pinjaman dalam fintech mencapai Rp 19,06 triliun. Tentunya ini mendukung target inklusi keuangan di tahun 2021.

“Tentunya kami di Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sangat mendukung kemajuan fintech misalnya, dalam memberikan pinjaman ke UMKM. Mengingat perbankan masih melakukan pendekatan melalui collateral (agunan/jaminan) yang kerap menyulitkan. Harusnya perbankan bisa memanfaatkan berbagai layanan aplikasi credit scoring yang menjadi acuan daripada collateral. Di samping kami juga mendorong UMKM memiliki business plan dan pencatatan secara digital,” imbau Menteri Teten.

Menurutnya, pendekatan inklusi dari hulu ke hilir dan sinergi ekosistem digital, merupakan fondasi utama bagi transformasi digital UMKM untuk mencapai kesejahteraan bersama di era digital.

Tercatat, saat ini UMKM yang menyumbangkan 61 persen PDB Indonesia memiliki peran utama dalam peta ekonomi digital Indonesia. Sebanyak 20,2 juta pelaku UMKM telah tergabung pada platform e-commerce (IdEA, Agustus 2022). Dan sebanyak 1,6 juta produk UMKM onboarding dalam e-katalog belanja pemerintah pusat dan daerah di tahun 2022 (LKPP).

Di kesempatan yang sama, Ditjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani mengatakan, pandemi COVID-19 telah mengubah aspek kehidupan masyarakat di dunia melalui digitalisasi. Di Indonesia, pengguna internet tumbuh menjadi 210 juta orang atau sekitar 77 persen dari jumlah penduduk Tanah Air.

“Maka perlu didorong sistem serta infrastruktur yang andal guna meningkatkan aktivitas teknologi masyarakat. Terutama dalam layanan  keuangan yang mengedepankan keamanan data pribadi dan validitas secara elektronik. Transformasi teknologi lewat Digital Identity menjadi jaminan dan perlindungan hukum masyarakat saat bertransaksi,” ujarnya.

Kominfo kata Semuel, mendorong persiapan kerangka digital yang membangun digital trust dan SDM digital berkompeten. Tak hanya itu, dukungan berbagai pihak, Kementerian/Lembaga (K/L) dan swasta juga menjadi agenda kolaborasi dalam rangka mempercepat digitalisasi nasional yang aman.

Senada, Deputi VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa memastikan, kegiatan lintas sektor digitalisasi yang aman di dunia sangat dibutuhkan. Pengembangan digital yang nyaman, melindungi data warga negara bukan hanya kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, tetapi juga layanan kesehatan, pendidikan dan lainnya.

“Maka sebanyak mungkin yang bisa diakses, harus dilakukan dengan bertanggung jawab, mendukung privasi dan kemanan data pribadi, dengan persetujuan otoritas lintas batas yang tetap memperhatikan keamanan siber secara global,” pintanya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Setelah Pandemi UMKM Harus Bangkit dan Bertransformasi ke Ekosistem Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta :(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan setelah pandemi, pihaknya fokus dalam dua hal yakni memulihkan kinerja UMKM dan selanjutnya mendorong UMKM bertransformasi ke dalam ekosistem digital.

“Pengalaman pandemi, UMKM yang terhubung ke ekosistem digital paling _survive_, paling bisa bertahan, dan paling bisa tumbuh. Maka kami sasar usaha mikro untuk onboarding. Kami ingin makin banyak yang naik level,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Kopdar UMKM Nasional di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (26/8).

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan kegiatan ini sekaligus merupakan rangkaian peringatan Hari UMKM Nasional 2022 dan merupakan kesempatan baik untuk terus menggelorakan semangat bersama dalam mengakselerasi transformasi digital UMKM Indonesia.

Dia juga mengatakan bahwa Grab Indonesia bersama KemenKopUKM pernah bekerja sama dalam mendorong onboarding UMKM ke program Bela Pengadaan.

“Ini merupakan kolaborasi yang sangat baik untuk mempercepat hadirnya UMKM Indonesia dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Menteri Teten.

Selain itu, pemerintah telah menyederhanakan proses produk UMKM masuk e-katalog pemerintah jadi hanya ada 2 tahap saja. Salah satu dampaknya saat ini telah bertambah 600 ribu produk dalam periode 1 tahun. “Kita kejar menuju 1 juta produk di akhir 2022,” ucapnya.

Pemerintah, kata Menteri Teten, memprioritaskan produk dalam negeri. Presiden Joko Widodo pun sudah menyampaikan arahan agar dilakukan pembekuan akses bagi produk impor yang telah diproduksi di dalam negeri.

Saat ini, sudah ada 13.600 produk impor yang telah dibekukan dan tidak bisa dibeli di e-katalog karena sudah ada substitusinya di dalam negeri.

“Harapan saya, Grab juga dapat menjadi lokomotif, menjadi mitra pemerintah dalam mengakselerasi hadirnya produk-produk dari UMKM Indonesia pada LKPP,” ujar Menteri Teten.

Di tempat yang sama, Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menambahkan bahwa saat ini, sudah terdapat 5.100 UMKM yang menjadi mitra atau merchant Grab. Capaian ini dikatakan telah melampaui target mereka yakni 4.600 sampai akhir tahun.

Dia menegaskan kegiatan Kopdar UMKM Nasional ini juga memiki beberapa kegiatan di antaranya adalah coaching clinic dan onboarding untuk mengakselerasi hadirnya UMKM Indonesia pada platform digital.

Selain itu ada peresmian Solusi UMKM Terpadu di @GrabMerchantID yang merupakan pusat solusi bagi kebutuhan UMKM mengembangkan usahanya, dan Tiktok live selling sebagai salah satu upaya UMKM memperluas akses pasar secara digital.

“Dengan masuk ke ekosistem digital, UMKM dapat bangkit, bertahan, dan juga tumbuh ke depannya,” kata Ridzki.(Jef)

koperasi dan ukm, news

Tingkatkan Daya Saing Global, Kominfo Dorong Pelaku UMKM Papua Masuk ke Ekosistem Digital

Tinggalkan komentar

Merauke:(Globalnews.id)- Dalam upaya mengedukasi dan memajukan para pelaku UMKM di wilayah Papua, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), menggelar Forum Digitalk dengan tema: “Road to BBI Papua 2022: UMKM Lokal Berdaya Saing Global” di Swiss-Belhotel Merauke, Papua, Kamis (4/8/2022).

“Gernas BBI Papua 2022 merupakan bagian dari percepatan transformasi digital dan industri kreatif nasional. Gerakan ini juga mendorong para pelaku UMKM untuk naik kelas dan berdaya saing global dengan masuk ke dalam ekosistem digital,” demikian disampaikan Direktur Informasi, Komunikasi, Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary, dalam sambutannya.

Tahun ini Kemenkominfo ditunjuk sebagai campaign manager untuk pelaksanaan Gernas BBI di Provinsi Papua selama bulan Juni – Agustus 2022 dengan tema “Binar Digital Papua”, adapun puncak acara akan dilaksanakan di Jayapura tanggal 24 Agustus 2022. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diharapkan agar transformasi digital dapat dinikmati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Sementara itu, Wakil Bupati Merauke, H. Riduan, mengatakan percepatan pembangunan di perbatasan harus disegerakan, oleh karena itu Riduan berharap para pengusaha UMKM di wilayah Kabupaten Merauke dapat meningkatkan kualitas diri, keterampilan, ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan produk-produk yang dibuat.

“Dengan pendampingan oleh UMKM dari dinas terkait, saya berharap bisa betul-betul meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk kita agar ini berdampak kepada ekonomi kerakyatan kabupaten Merauke”, tutur Riduan.

Turut hadir secara langsung dalam kegiatan ini, Synergy Project Leader Telkom Indonesia, Kuncoro Wastuwibowo dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Dedy Irianto.

Kuncoro dalam paparannya menyampaikan, sebelum memulai pembinaan ke UMKM, kami (Telkom) menciptakan pasarnya dulu. Terlebih lagi di masa pandemi seperti ini dimana daya beli masyarakat menurun jadi yang kita dorong untuk membeli produk UMKM adalah pemerintah, BUMN, juga Pemprov dan Pemkab agar perekonomian tetap hidup, setelah itu baru diberikan pendanaan melalui bank-bank pemerintah dan setelah itu baru diberikan pembinaan dan pendampingan.

“Intinya pola pengembangan melalui ekonomi digital untuk UMKM di seluruh Indonesia khususnya di daerah Papua yang sangat kaya ini dilakukan lengkap dari penciptaan pasar, pendanaan, kemudian komersialisasi baik dalam dan luar negeri”, pungkas Kuncoro.

Melanjutkan Kuncoro, Dedy Irianto menjelaskan peran dan fungsi Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM, diantaranya menjaga inflasi tetap rendah dan stabil demi menciptakan iklim berusaha yang sehat, juga mendorong peningkatan akses pasar dan keuangan serta mendorong UMKM melakukan onboarding pada platform e-commerce.

“Jadi salah satu fungsi dan tugas BI (Bank Indonesia) ini adalah mensupport UMKM ini untuk naik kelas melalui pembimbingan dan pembinaan, sehingga naik kelasnya bukan hanya bank-minded, tetapi juga sudah berpikir online dan bahkan nantinya kita berharap ke arah ekspor”, ungkap Dedy.

Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini juga menghadirkan para narasumber yang memberikan paparan secara daring yaitu: Vice President Government Affair Lazada, Budi Primawan, Head of Government Relation Dana, Felix Sharief, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Bina Bangsa, Kemendagri, R. Budiono Subambang serta Founder & CEO Kontrakhukum.com, Rieke Caroline.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta pelaku UMKM Papua yang hadir,sebanyak 80 orang di lokasi serta 415 secara daring, baik di aplikasi Zoom maupun Youtubechannel DJIKP. Harapannya, kegiatan serupa terus ada sebagai dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM lokal.(Jef)

koperasi dan ukm

PLUT Percepat KUMKM Onboarding dalam Platform Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga

Tinggalkan komentar

Tasikmalaya:(Globalnews.id)– Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah menegaskan akan terus mendorong peningkatan literasi digital dan perluasan pasar produk koperasi dan UMKM melalui pengadaan barang dan jasa Pemerintah/Lembaga sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT KUMKM) dalam memberikan pendampingan kepada pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha agar dapat mewujudkan wirausaha yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, saat memberikan sambutan dalam acara PLUT Education Center dengan tema “Perluasan Pasar Produk KUMKM Melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga, di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (28/8).

Turut hadir dalam acara tersebut, M. Husein Fadlulloh, Anggota DPR RI dari Komisi VI DPR RI yang juga perwakilan dari Dapil Jawa Barat XI didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah. Acara ini juga didukung oleh Shopee, Google, dan PaDi UMKM.

Siti Azizah menjelaskan PLUT KUMKM sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM sekaligus rumah besar wirausaha, harus lebih intensif dalam memberikan pendampingan kepada UMKM binaan. Dengan begitu kedepan semakin banyak UMKM binaan dari masing-masing PLUT yang bisa onboarding pada platform digital termasuk laman LKPP dan PaDi UMKM BUMN.

“Bentuk dukungan yang dapat dilakukan PLUT diantaranya dengan memberikan sosialisasi tentang peluang pasar pada belanja barang dan jasa Pemerintah/Lembaga dan pendampingan berupa pembinaan dan kurasi produk UMKM agar sesuai standar yang telah ditetapkan,” kata Siti Azizah.

Ia menambahkan kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan semangat dan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022, serta sebagai upaya nyata pemerintah untuk mempercepat tumbuh kembang pelaku UMKM, dan agar bisa masuk ke pasar digital.

“Dengan kebijakan minimal 40 persen pengadaan barang/jasa pemerintah maka harus melalui UMKM, artinya untuk memanfaatkan peluang ini UMKM harus onboarding di LKPP atau PaDi UMKM,” kata Siti Azizah.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI M. Husen Fadlulloh menyampaikan, bahwa PLUT KUMKM merupakan bentuk dukungan pemerintah khususnya kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pendampingan usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing.

Lebih lanjut Husein Fadlullah juga menyampaikan UMKM Kabupaten Tasikmalaya harus mampu memanfaatkan keberadaan PLUT sebagai mitra usaha. Apalagi saat ini UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan khususnya digitalisasi.

“Kalau perlu pendampingan, pelatihan, atau perizinan usaha silakan datang ke PLUT. Tasikmalaya ini patut berbahagia, ada Rumah BUMN dan PLUT, perlu ada sinergi di antara keduanya sehingga layanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh UMKM di Tasikmalaya.” ucap Husein Fadlullah.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen yang berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kepada UMKM di Kabupaten Tasikmalaya dengan mengoptimalisasikan fungsi dan peran PLUT KUMKM.

“Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendukung berbagai kegiatan pendampingan yang diselenggarakan di PLUT. Seperti hari ini kita dorong UMKM agar memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai pemasaran online khususnya dalam rangka percepatan onboarding produk UMKM dalam pengadaaan barang dan jasa pemerintah/lembaga” katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh 70 UMKM binaan PLUT Kabupaten Tasikmalaya yang telah melewati tahap kurasi.

Di akhir kegiatan, sebanyak 90 persen peserta telah berhasil onboarding di platform digital. Selain pelatihan, dalam kegiatan ini juga dibuka pelayanan perizinan usaha, standardisasi, dan sertifikasi produk berupa NIB, PIRT, Halal, NPWP, serta bazar produk UMKM binaan PLUT Kabupaten Tasikmalaya.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: Onboarding UMKM Ke Ekosistem Digital Butuh Pendekatan, Pemetaan dan Sinergi Lintas Sektoral

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM menekankan bahwa proses UMKM onboarding ke ekosistem digital membutuhkan sebuah metode pendekatan, pemetaan dan sinergi lintas sektoral. Pasalnya, pemerintah saat ini mempunyai tugas berat untuk membuat 30 juta pelaku UMKM onboarding ke ekosistem digital di tahun 2024.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM, Siti Azizah dalam kelompok kerja Digitalisasi Koperasi dan UMKM Menuju Ekonomi Digital dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (28/3).

Dalam kelompok kerja yang dipimpin olehnya, KemenKopUKM mengundang para pakar untuk membagikan metode dan strategi untuk percepatan digitalisasi UMKM. Selain itu, pihaknya juga mengundang pemerintah daerah yang memiliki e-commerce lokal yang berhasil untuk mengembangkan digitalisasi UMKM.

“Working group ini diharapkan menghasilkan komitmen dari semua stakeholder dari semua yang hadir untuk pemetaan, strategi lintas sektoral untuk mewujudkan target 30 juta UMKM ke platform digital,” kata Siti Azizah.

Menurutnya, saat ini diperlukan metode pendekatan untuk pelaku UMKM agar dapat go digital. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan di antaranya ialah literasi digital, kapasitas produksi, dan pola pikir dari kewirausahaan.

“Diharapkan pendekatan untuk digitalisasi UMKM ini holistik dari hulu ke hilir. Kita enggak bisa kerja sendiri, kita perlu kerja sama lintas stakeholders. Kita perlu menyusun roadmap untuk mewujudkan target 30 juta UMKM digital dan 1 juta UMKM masuk ke LKPP,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iwan Faidi menilai bahwa digitalisasi UMKM menjadi hal yang harus segera dilakukan. Pasalnya, nilai ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara atau mencapai US$146 miliar di 2045.

“Memang onboard UMKM itu mudah, yang susah itu mendampingi mereka tetap jualan. Karena banyak UMKM yang masih belum melek digital dan kita harus mengajari dari hulu ke hilir. Adopsi teknologi dapat meningkatkan produktivitas UMKM,” ucap Iwan.

Iwan menekankan bahwa upaya peningkatan digitalisasi UMKM diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM yang ujungnya dapat berkontribusi pada perekonomian nasional.

Di tempat yang sama, Chairman Indonesia E-Commerce Association (idEA) Bima Laga merasa bahwa keikutsertaan UMKM dalam ekosistem e-commerce akan menguatkan finansial dan daya saing mereka. Hal ini karena pertumbuhan e-commerce mengalami kenaikan yang signifikan, atau mencapai 52% dari tahun 2020 sampai tahun 2021.

Terjadi juga kenaikan transaksi selama hari belanja nasional selama 2019 sampai 2021 sebesar 99%. Tak berhenti di situ, transaksi e-commerce juga dipredikasi masih akan meningkat sampai 2025.

“Yang perlu dilakukan sekarang ialah kolaborasi untuk mendigitalisasikan UMKM. Salah satu contoh nyata kolaborasi itu ada di Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana sudah ada 9,9 juta pelaku UMKM onboarding di platform e-commerce,” tegas Bima.

Sementara itu, CEO Wahyoo, Peter Shearer menuturkan bahwa kunci untuk mempercepat digitalisasi UMKM ialah mengerti dan mendampingi para pelaku UMKM. Hal inilah yang dilakukan oleh pihaknya selama 4 tahun sehingga saat ini terdapat 18 ribu mitra UMKM kuliner yang terdaftar di Wahyoo dan dapat memanfaatkan digitalisasi.

“Kami ingin membuat para UMKM mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha mereka. Memang masalah utama UMKM kuliner ini human resource atau operasional karena mereka mengerjakan semuanya sendiri. Mereka juga enggak pernah kepikiran ekspansi karena berpikir ribet untuk ekspansi,” ucap Peter.

“Kami mencoba untuk lebih mengerti UMKM kuliner kami. Jadi kita harus mengerti kesulitan mereka di mana mereka itu tidak mengerti soal teknologi. Jadi kami meminta mereka siapkan beberapa hal yang mereka mampu siapkan, sedangkan teknologi akan kami bantu. Inilah upaya kami untuk merangkul pelaku UMKM untuk mampu melakukan digital,” pungkasnya.(Jef)