Arsip Tag: Pelaku usaha mikro

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Fasilitasi Perempuan Berkebaya Indonesia Perluas Pemasaran Produk UMKM

Tinggalkan komentar

Yogyakarta:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memfasilitasi komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) yang membina para pelaku UMKM fesyen untuk memperkuat kualitas dan pemasaran produk khususnya kebaya.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius, Yogyakarta, Jumat (11/11) mengatakan fasilitasi yang diberikan tersebut salah satunya berupa pelatihan berbisnis kebaya dan perlengkapannya yang diikuti 30 anggota PBI di Yogyakarta. Pelatihan yang digelar pada 11-13 November 2022 itu di antaranya membahas tentang manajemen produksi, keuangan, dan pemasaran produk.

“Kebaya ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Aspek budayanya tinggi sehingga memang perlu kita lestarikan. Untuk itu, para pelaku UKM yang bergerak di bidang produksi maupun pemasaran kebaya akan kami dukung melalui program-program pemberdayaan di KemenKopUKM,” ujarnya.

Yulius mengatakan pemerintah sangat memahami tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Untuk itu, KemenKopUKM menjalankan program berkelanjutan melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas secara utuh dari hulu sampai hilir.

Misalnya, kata Yulius, dengan memfasilitasi akses pembiayaan, akses promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan, legalitas usaha, serta pembentukan koperasi untuk memperkuat kemitraan usaha.

“UMKM memiliki peran sangat penting sebagai sendi utama perekonomian nasional. Kuantitas usaha mikro harus diimbangi dengan kualitas daya saing baik dari sisi produk maupun sumber daya manusia. Terutama, dalam menghadapi tantangan di era globalisasi dan digital,” kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PBI Rahmi Hidayati menyebutkan dukungan yang diberikan pemerintah ini menjadi sangat penting mengingat gaung keberadaan dan dukungan pelestarian kebaya semakin besar belakangan ini.

Menurut Rahmi, kegiatan berkebaya muncul dimana-mana, melibatkan berbagai generasi mulai dari ibu rumah tangga, para pekerja, generasi muda, mahasiswa, sampai murid Taman Kanak-kanak.

“Sekarang makin banyak yang butuh kebaya dan perlengkapannya. Ini berarti usaha-usaha menyangkut produksi dan pemasaran kebaya dapat berkembang lebih baik. Teman-teman anggota PBI ternyata juga banyak yang berbisnis di bidang ini,” ujar Rahmi.

Dengan adanya berbagai fasilitas yang disediakan KemenkopUKM, Rahmi berharap para pelaku usaha semakin mudah mengembangkan bisnisnya. Selain itu, para pembeli semakin mudah mencari produk-produk terkait pemakaian kebaya baik secara online maupun offline.

Selain soal produksi dan pemasaran, para pelaku usaha juga perlu memahami pakem-pakem kebaya. Bagaimana pun, kata Rahmi, aspek-aspek budaya sangat melekat pada model kebaya sehingga perlu dilestarikan.

Modifikasi, ujar Rahmi, tentu saja dapat dibuat selama tidak melanggar pakem tersebut, yakni bukaan di bagian depan, simetris kiri dan kanan, berlengan, dan panjang kebaya bisa sampai pinggul atau di atas pergelangan kaki.

Rahmi berharap pelatihan dan dukungan yang diberikan KemenKopUKM juga bisa diperoleh para anggota PBI di cabang-cabang lain seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Jakarta, dan lain-lain.

“Dengan demikian, aspek ekonomi yang melekat erat di kebaya dapat dipertahankan dan dikembangkan seperti juga perlunya menjaga pelestarian budaya berkebaya,” kata Rahmi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi UMKM Surakarta Melalui Pelatihan Usaha Mikro

Tinggalkan komentar

Surakarta:(Globalnews.id)- Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius MA mengatakan Surakarta memiliki potensi ekonomi UMKM yang begitu besar sebagai kota budaya dan kota kreatif dengan jumlah pelaku UMKM yang besar sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensi SDM-nya melalui pelatihan agar semakin berdaya saing tinggi.

“Potensi ekonomi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan daya saing pelaku UMKM mulai dari hulu ke hilir agar mampu menjaga ketahanan, kemandirian, dan keberlangsungan usahanya dalam situasi disrupsi apapun misalnya globalisasi, digitalisasi, ataupun pandemi COVID-19 yang puncaknya telah kita lewati,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat membuka Pelatihan bagi Usaha Mikro di Sektor Pariwisata Kota Surakarta, di Petit Boutique Hotel, Surakarta, Senin (26/9).

Turut hadir dalam acara itu, A. H. Novieta, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro merangkap Plt. Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro; Wahyu Kristina, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Surakarta; dan Farid Sunarto, Wakil Ketua Kadin Kota Surakarta sekaligus Ketua Penyelenggara Solo Great Sale (SGS) Tahun 2022.

Yulius menjelaskan kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari event SGS dan pihaknya sangat mengapresiasi penyelenggaraan SGS tersebut. SGS disebutnya telah melibatkan berbagai pihak sehingga menggambarkan suatu keterpaduan kolaborasi dan sinergi yang utuh.

Yulius menguraikan, besarnya potensi ekonomi UKM di Surakarta, antara lain terlihat dari jumlah UMKM Kota Surakarta sebesar 17.964 unit usaha atau 12,69 persen dari jumlah UMKM Provinsi Jawa Tengah (141.530 unit usaha) yang telah berkontribusi mendukung pergerakan ekonomi Jawa Tengah.

“Data tersebut menunjukkan ada potensi ekonomi UMKM Surakarta yang begitu besar. Surakarta atau Kota Solo sebagai kota kreatif dengan brand ‘the Spirit of Java’ dan “Kota Batik” juga dibangun dari potensi ekonomi UMKM sektor pariwisata, wisata budaya dan sejarah, serta wisata kuliner. Ini adalah modal untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah,” kata Yulius.

Lebih lanjut Yulius mengatakan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM memiliki concern yang besar untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM, salah satunya melalui kegiatan pengembangan kapasitas usaha mikro dengan pelatihan. Kali ini fokus pada sektor pariwisata.

Program pengembangan kapasitas usaha mikro dilakukan dengan pendekatan literasi, pelatihan, dan pendampingan yang sifatnya vokasi dan kompetensi.

Menurut Yulius, dalam program ini, terdapat 7 sektor prioritas yang menjadi target program yakni kuliner, pariwisata, ekonomi kreatif, home decor, fashion, pertanian/perkebunan, perikanan/peternakan, dan pariwisata. Kegiatan pelatihan kali ini juga sudah selaras dengan target sektor tersebut.

UMKM memiliki peran sangat penting sebagai sendi utama perekonomian nasional maupun regional.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM (99,9 persen dari total populasi usaha), yang telah berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Terhadap PDB sebesar 61,07 persen, Tenaga Kerja (96,9 persen); Ekspor Non Migas (14,4 persen); UMKM dalam Rantai Nilai Global (4,1 persen); Investasi UMKM Nasional (60 persen); Kemitraan UMK dan UMB (7 persen); Rasio Kewirausahaan Nasional (3,47 persen); dan 19,5 juta UMKM telah Onboarding Digital (30 persen).

Transformasi ke Formal

Lebih lanjut Yulius memaparkan, selain melakukan berbagai pelatihan, Pemerintah juga mendorong dan meningkatkan transformasi formal usaha mikro untuk memperkuat daya saingnya.

Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan amanat kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada tataran implementasinya telah diwujudkan melalui program pemberdayaan KUMKM seperti pendampingan untuk akses legalitas usaha melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Usaha/Produk (S-PIRT, Merek, Halal, izin edar MD).

Selain itu juga melakukan pendampingan akses pembiayaan bagi KUMKM (KUR, Pembiayaan LPDB-KUMKM). Juga, fasilitasi akses promosi dan pemasaran online (platform e-Katalog dan Bela Pengadaan LKPP; siren.id dari LLP KUKM; kerja sama dengan platform e-commerce seperti Gojek, Grab, Tokopedia), serta melalui kegiatan pameran/ekspose KUMKM.

Pemerintah juga memberikan fasilitasi pengembangan kemitraan usaha mikro dengan pelaku usaha lainnya dalam rantai pasok. Lalu fasilitasi bantuan hukum dan konsultasi bagi usaha mikro. Dan, penguatan kelembagaan usaha mikro melalui koperasi (seperti sosialisasi/penyuluhan pra koperasi).

Menurut Yulius, ruang lingkup kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro, seperti inovasi pengembangan produk, pemasaran digital, manajemen keuangan digital, dan kewirakoperasian.

‘”Dengan pencerahan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang diperoleh, saya berharap peserta pelatihan semakin mantap menjalankan usahanya dan makin beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Pesan saya, ikuti kegiatan ini sampai selesai, bangun jejaring atau kolaborasi bisnis dengan para peserta yang lain. Insyaallah usaha yang kita jalankan akan semakin maju, jangan pernah surut semangatnya dan terus berikhtiar dalam kreativitas dan inovasi bisnis guna memajukan KUMKM Indonesia,” ucap Yulius. (Jef)

koperasi dan ukm

SesKemenKopUKM Ajak UMKM Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Ciptakan Ekosistem Terlindungi

Tinggalkan komentar

Kuningan:(Globalnews.id) – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif R Hakim mengajak para pelaku UMKM menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menciptakan ekosistem yang terlindungi melalui berbagai manfaat mencakup jaminan hari tua, kecelakaan kerja, pensiun bulanan, hingga jaminan kematian.

“Dengan demikian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah maupun koperasi mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam bekerja. Harapannya produktivitas bisa lebih baik lagi dan otomatis kesejahteraan juga lebih meningkat,” kata SesKemenKopUKM Arif R Hakim dalam sambutannya pada acara “Sosialisasi Pelaksanaan Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Ekosistem Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” di Kabupaten Kuningan, Sabtu (17/9/2022).

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan Dian Rahmat Yanuar, Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas, Ahmad Dading Gunadi, Asisten Deputi Kepesertaan Skala Kecil Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Uu Kusmana, dan pengelola pasar se-Kabupaten Kuningan.

“Saya sangat mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan pada Pemda Kabupaten Kuningan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Bank BJB Cabang Kuningan yang telah mendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi ini,” kata Arif.

Arif menjelaskan, kegiatan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden RI nomor 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Ekosistem KUMKM.

Arif mengatakan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di berbagai sektor. Pergerakan perekonomian Indonesia didominasi oleh UMKM yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional, sebagai penyumbang 99 persen mayoritas dari total pelaku usaha di Indonesia yang berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja sebesar 97,02 persen, serta mendukung 14,17 persen kontribusi sektor ekspor nonmigas.

Peningkatan Daya Saing UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan usaha sangatlah penting, membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan SDM dan teknologi,
serta perluasan area pemasaran.

“Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual produk atau jasa KUMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia yang menyebabkan persaingan di dunia usaha saat ini semakin ketat,” katanya.

Terlebih kata dia, pada saat ini KUMKM dituntut untuk dapat secara optimal membentuk suatu sistem dan berkoordinasi baik di dalam suatu fungsi perusahaan, ataupun pengembangan fungsi-fungsi usaha seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Karena itulah, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas pelaku UMKM baik diri sisi infrastruktur maupun peningkatan SDM dalam hal literasi digital. Dukungan tersebut juga diperlukan dari semua pihak termasuk komunitas masyarakat di berbagai daerah agar semakin banyak usaha mikro yang naik kelas melalui digitalisasi.

Lebih lanjut Arif mengatakan, pemerintah sebagaimana perannya, menyediakan akses pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Begitu juga Sertifikasi Usaha/Produk (PIRT, Merek, Halal, Izin edar MD). “Kami berharap  pelaku usaha bisa memiliki legalitas dan sertifikasi. Untuk selanjutnya usaha mikro dapat mengakses pembiayaan melalui KUR maupun lembaga keuangan lainnya,” kata Arif.

Arif menyampaikan, pemberdayaan KUMKM merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi. Keberadaan dan peran strategis KUMKM di tengah-tengah masyarakat, telah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Hanya ada dua pilihan bagi KUMKM di era globalisasi ini yaitu adaptasi atau mati. Kalau mau eksis dan berkembang maka mau tidak mau, suka tidak suka, KUMKM harus mengikuti perkembangan, dan perlindungan diri maupun usahanya dengan manfaat jaminan sosial dari program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Arif.

Arif mengakui, saat ini kepesertaan pekerja di sektor informal, serta usaha skala mikro dan kecil dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan cenderung masih rendah.

Namun, kalangan pengusaha melihat adanya peluang untuk menarik lebih banyak keikutsertaan pekerja informal dan skala kecil. Pekerja UMKM di Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diharapkan bisa meningkat.

Terlebih lagi, pada penerbitan Permenaker Nomor 17/2021 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 35/2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua bisa menjadi katalis keikutsertaan pekerja informal dan UMKM agar bisa mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa pembiayaan perumahan yang bersumber dari dana investasi program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Semoga semua ini bisa diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi pelaku KUMKM,” kata Arif. (Jef)

koperasi dan ukm

Pelaku UMKM Sukabumi Difasilitasi untuk Dapatkan NIB

Tinggalkan komentar

Sukabumi:(Globalnews.id) – Para pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi anggota Forum Silaturahmi UMKM difasilitasi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar bisa mengakses pembiayaan dan pasar yang lebih luas atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM).

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Nasrun Siagian menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi Produsen Jawa Barat, bersedia kolaborasi memfasilitasi pendaftaran NIB untuk anggotanya. Ini bagian dari langkah mempercepat target pemerintah dalam mentransformasikan UMKM dari informal menuju usaha yang formal.

“Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu daerah yang memiliki usaha mikro dan kecil informal yang layak untuk difasilitasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha,” ucap Nasrun dalam Silaturahmi UMKM Kota dan Kabupaten Sukabumi, Sabtu (17/9).

Pada kesempatan itu, Koperasi Produsen Komunitas UMKM Provinsi Jawa Barat memberikan fasilitasi kepada sebanyak 400 pelaku usaha di Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Sukabumi Ade Wahyudin.

Nasrun menambahkan saat ini jumlah UMKM berada di kisaran 64,2 juta pelaku usaha. Dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61 persen, Nasrun menegaskan pemerintah punya target 2,5 juta pelaku UMKM mengantungi NIB setiap tahunnya.

Karena itu, ia mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM perlu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan dinas yang membidangi KUMKM di tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota dalam rangka memenuhi target tersebut.

Nasrun menyebut banyak manfaat setelah memiliki NIB, selain sebagai legalitas, dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengakses pembiayaan lembaga perbankan dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi halal, P-IRT, HAKI, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

“Oleh karena itu, kegiatan ini sangat bagus untuk mendekatkan diri dengan pelaku usaha yang belum mengurus legalitas usaha mereka,” kata Nasrun Siagian.

Sementara itu, Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami menerangkan kegiatan Silaturahmi UMKM Kota dan Kabupaten Sukabumi juga meliputi penyuluhan terkait membuat perizinan usaha dalam bentuk NIB berbasis risiko secara mandiri ataupun melalui dinas perizinan setempat.

Fasilitasi NIB bagi pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi pun sejalan dengan program strategis pemerintah untuk melakukan pendataan lengkap bagi koperasi dan UMKM, mengingat Sukabumi tahun ini menjadi salah satu fokusnya.

“Wilayah Sukabumi pada tahun 2022 ini menjadi fokus pendataan lengkap tersebut. Karena itu, saya mohon setiap koperasi dan UMKM untuk menyukseskan kegiatan pendataan, dimana data yang sudah divalidasi akan menjadi satu data nasional untuk KUMKM,” kata Andri.

Lebih Lanjut, Nasrun Siagian menjelaskan selain NIB, langkah untuk menaikkan kelas UMKM juga dapat dilakukan dengan mengkonsolidasikan mereka ke dalam entitas perkoperasian. Menurut dia, persoalan UMKM, mulai dari produksi, pemasaran, hingga permodalan dapat diatasi dengan berkoperasi.

Pengembangan UMKM melalui koperasi akan berorientasi pada basis model bisnis sirkuit ekonomi. Dalam hal ini, koperasi akan membuka kemitraan dari hulu ke hilir dengan pihak _inclusive closed loop_.

“Selain itu, koperasi pun bisa berperan menjadi offtaker bagi anggota dan masih banyak keuntungan lain dengan berkoperasi,” ucapnya.

Senada, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji menganggap para pelaku UMKM akan tetap dalam skala kecil apabila masih berdiri sendiri-sendiri. Dengan bergabung dalam suatu wadah, termasuk koperasi, bisnis UMKM dinilai bisa lebih _feasible_ dan semakin berkembang.

Kusmana pun melaporkan sepanjang tahun lalu, pihaknya mencatat telah lahir sebanyak 119 koperasi baru di Provinsi Jawa Barat. Kusmana mengingatkan bahwa pada dasarnya, koperasi tak perlu banyak-banyak, melainkan sedikit namun punya perkembangan yang pesat.

“Kami di Jawa Barat juga sedang mengembangkan saling beli antarkelompok. Misalnya di Karawang ada produk dan Sukabumi ada pasar atau sebaliknya, itu lebih baik saling bertukar saja,” kata Kusmana.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM: Usaha Mikro Kawasan Pariwisata Magelang Harus Tingkatkan Kualitas Produk

Tinggalkan komentar

Magelang:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong pelaku usaha mikro kawasan pariwisata Magelang harus meningkatkan kualitas produk melalui bimbingan peningkatan mutu agar semakin berdaya saing tinggi.

“Kegiatan ini sebagai implementasi dari mandat Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Sudah saatnya pelaku usaha mikro khususnya di kawasan pariwisata untuk bangkit dan naik kelas,” kata Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Sutarmo saat membuka kegiatan Bimbingan Peningkatan Mutu Produk Usaha Mikro di Kawasan/Klaster Pariwisata, Magelang, Jumat (19/8).

Turut hadir dalam pelatihan yang diikuti pelaku usaha mikro di kawasan Pariwisata Magelang dan sekitarnya itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang Basirul Hakim.

Sutarmo menjelaskan, upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian salah satunya dengan mendorong UMKM naik kelas, khususnya di kawasan pariwisata ini, sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19.

Dalam hal ini, UMKM memiliki berbagai peran, seperti meningkatkan devisa negara, mendorong kondisi ekonomi yang lebih merata, membuka lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat, dan memacu pertumbuhan ekonomi terutama saat krisis.

“Bagi pelaku usaha, terus beradaptasi dan melakukan kreasi dengan pendekatan digital kini sudah merupakan keniscayaan. Bila pelaku usaha mampu beradaptasi, bahkan mampu menemukan peluang baru untuk pertumbuhan usahanya atau naik kelas, maka merekalah yang mampu tetap survive di era digital ini,” ucap Sutarmo.

Untuk itu, kata Sutarmo, pendampingan yang berkesinambungan bagi UMKM khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman mulai dari hulu hingga hilir, sangatlah penting dilakukan.

Sutarmo mencontohkan masalah keamanan pangan. Sepanjang rantai pangan sejak pengolahan, pemrosesan, distribusi, hingga pangan siap dikonsumsi menjadi sangat penting.

“Untuk itulah kegiatan ini juga mengundang berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok produk pangan, seperti BPOM, BPJPH, dan praktisi kemasan,” ucapnya.

*Dua Kunci Sukses*

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang Basirul Hakim mengatakan ada dua kunci sukses usaha mikro, yaitu optimalisasi marketing yang andal dengan pemanfaatan jangkauan pemasaran serta manajemen keuangan yang baik.

“Saat ini ada 106.000 UMKM di Kabupaten Magelang, untuk itu pelaku usaha yang hadir saat ini merupakan orang-orang pilihan yang mendapat nilai lebih dengan mengikuti kegiatan ini, karena akan diberikan ilmu mengenai peningkatan mutu produk,” kata Basirul.

Harapannya, setelah pelatihan ini, pelaku usaha mikro di Kabupaten Magelang dapat memanfaatkan jaringan pemasaran yang sudah banyak saat ini.

“Lalu untuk manajemen keuangan, dapat menggunakan LAMIKRO yang juga merupakan salah satu produk unggulan dari Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga kelak dalam pembukuannya usaha mikro tidak lagi secara tradisional dengan mencatat di buku, tetapi bisa menggunakan teknologi yang sudah disiapkan oleh KemenKopUKM ini,” kata Basirul.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Bersama NKI dan Anggota DPR Nasim Khan Gelar Kegiatan Pemasyarakatan E-Commerce Bagi Usaha Mikro di Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso

Tinggalkan komentar

SITUBONDO :Deputi Usaha Mikro pada Asisten Deputi Pengembangan Kapasiltas Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI berkolaborasi dengan Nasim Khan Indonesia dan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Ir HM Nasim Khan melaksanakan kegiatan Pemasyarakatan E-Commerce Bagi Usaha Mikro yang berlangsung di Aula Hotel Lotus, Panji, Situbondo, Sabtu (23/7/2022). Kegiatan yang sama juga digelar di Banyuwangi (21/7) dan di Bondowoso pada Minggu (24/7)

Kegiatan Pemasyarakatan E-Commerce Bagi Usaha Mikro ini dihadiri oleh Darmono Kepala Bagian Umum dan Keuangan Deputi Usaha Mikro pada Kementerian Koperasi dan UKM RI, Direktur NKI Anzeb Khan, Ketua Dewan Syuroh DPC PKB, Habib Husein, Ketua DPC PKB Situbondo Ali Yafi Mughni, KH Ham Masrur Syam Sekretaris Dewan Syuroh PKB, H. Tolak Atin Ketua Fraksi dan anggota Fraksi PKB DPRD Situbondo, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Ir HM Nasim Khan.

Adapun peserta yang mengikuti Kegiatan Pemasyarakatan E-Commerce Bagi Usaha Mikro ini, antara lain Komunitas Mami Kasih, Perempuan Kreatif Bersatu NKI Situbondo, Gemasaba Situbondo, PKL Alun-Alun Situbondo, Pasopati Situbondo dan para Pengusaha Online Kabupaten Situbondo.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Ir HM Nasim Khan dalam sambutannya menjelaskan bahwa, kegiatan Pemasyarakatan E-Commerce Bagi Usaha Mikro yang dilaksanakan Deputi Usaha Mikro pada Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI bekerjasama dengan Nasim Khan Indonesia bertujuan agar para peserta UMKM Kabupaten Situbondo mampu menghadapi pasar menghadapi perdagangan bebas di era digitalisasi seperti sekarang ini.

Oleh karena itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan penggunaan perdagangan elektronik (e-commerce) dalam bertransaksi.

“Kita berada di era digital, dimana semua hal memungkinkan kita kendalikan jarak jauh. Teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi digital, kegiatan ini sebagai semangat baru kita, sinergi dalam mengupayakan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Situbondo,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa.

Tak hanya itu yang disampaikan, Nasim Khan dalam sambutannya. Namun, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Situbondo-Bondowoso-Banyuwangi ini, meminta kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo agar tidak mempersulit pelaku UMKM Situbondo dalam mengakses perkembangan informasi terkait pelaku UMKM.

“Program yang sudah kami kolaborasikan ini agar direalisasikan kepada masyarakat. Untuk itu, kami minta kepada Kepala Diskoperindag agar tidak mempersulit kebutuhan pelaku UKM Situbondo dalam menjalankan aktivitasnya. Kami juga berharap Kepala Diskoperindag Situbondo bisa bersinergi dengan Kementerian Koperasi UKM RI dalam mengupate bantuan-bantuan UMKM,” jelas Nasim Khan.

Lebih lanjut, Nasim Khan mengatakan, bantuan UMKM jangan hanya diberikan kepada penerima yang itu itu saja. Namun, penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM Situbondo harus bergantian. “Berdasarkan pengawasan kami, penyaluran bantuan kepada UMKM di Situbondo hanya diberikan kepada orang itu itu saja. Oleh karenanya, kedepan penyaluran bantuan untuk UMKM harus bergiliran,” pinta Nasim Khan kepada Kepala Diskoperindag Kabupaten Situbondo.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pemasyarakatan E-Commerce Bagi Usaha Mikro ini, sambung Nasim Khan, diharapkan para pengusaha online di Kabupaten Situbondo bisa lebih maju lagi dan mampu bersaing pada perdagangan elektronik. “Harapan kami pengusaha online di Kabupaten Situbondo mampu merebut dan mengoptimalkan perdagangan elektronik,” pungkasnya

Tantangan dan Peluang Dunia Digital

Sementara itu, Kabag Umum dan Keuangan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Darmono – mewakili Deputi Bisa g Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya – mengatakan Pelaku Usaha yang hadir dalam kegiatan ini, adalah bagian dari jumlah terbesar (lebih dari 63 juta unit usaha) sebagai bagian dari pembangunan yang diakui perannya sangat penting dalam perekonomian nasional.

Darmono menguraikan di era globalisasi dan digital, telah menjadikan pelaku usaha mikro mau tidak mau harus mampu beradaptasi. Terlebih terjadinya pandemi Covid 19 menjadikan tantangan Usaha Mikro makin berat. Untuk bertahan, untuk pulih para pelaku usaha mikro, terhubung dengan digitalisasi adalah salah satu strateginya.

Dalam hal ini Pelaku usaha Mikro perlu meningkatkan keterampilan digital atau ecommercenya dan mengoptimalkan gadget atau perangkat digital yang dimiliki untuk pengembangan usahanya. Seperti mencari informasi pasar, mempromosikan dan memasarkan produk unggulannya serta hal lain yang mendukung usaha Bapak Ibu” kata Darmono.

Menurut Darmono, selain untuk pengembangan digitalisasi bagi pelaku UMKM, Pemerintah juga fokus membangun ekosistem digital bagi UMKM. Salah satunya di sisi hulu adalah memberikan pengetahuan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan vokasi dengan target sasaran pengembangan usaha mikro di 7 sektor prioritas, manajemen keuangan, skill bagi pelaku UMik difabel dan e-commerce.

“Kegiatan pemasyarakatan hari ini adalah bagian dari upaya trsebut . Hal ini sekaligus upaya untuk mendorong pelaku usaha mikro terhubung ke ekosistem digital sehingga harapan 20 juta UMKM masuk ke pasar online dapat tercapai, tegas Darmono.

Diakuinya, meski ada hambatan untuk digitalisasi, satu hal yang perlu tetap diingat ecommerce dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan jejaring usaha dan pemasaran usaha mikro. Bergabung secara e commerc juga menjadi jalan bagi untuk mengembangkan keterampilan digital

Dijelaskan, dukungan pengembangan bagi pelaku usaha mikro terus diupayakan tentunya Pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM tidak dapat bekerja sendiri selalu perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk komunitas masyarakat dan terutama sekali dukungan pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

” Kami berharap seperti harapan Ketua Panitia kegiatan ini membawa manfaat. kegiatan ini harapannya tidak hanya dapat memberikan pencerahan digital, dan pemahaman ecommerce. Selain juga berinteraksi sesama pelaku usaha disini. Dan tentunya pertemuan ini sekaligus jadi media bersilaturahmi secara langsung untuk menyampaikan aspirasi Bapak/Ibu tentu terkait pengembangan usaha kedepannya.” katanya.

Lebih lanjut Daemono mengatakan, Transformasi digital usaha mikro juga harus dibarengi dengan transformasi formal usaha mikro. Pemerintah juga menyediakan akses pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB). Begitu juga Sertifikasi Usaha/Produk (PIRT, Merek, Halal, Ijin edar MD).

Darmono berharap pelaku usaha dikabuoaten Banywangi, Situbondo dan Bondowoso, khususnya bisa memiliki legalitas dan sertifikasi.
Ini kebijakan afirmasi dari pemerintah utk mengalokasikan 40 persen anggarannya untuk pengadaan barang/jasa dari UMKM. Maka apabila teman2 punya produk kebutuhan Pemerintah bisa meregistrasi produknya ke laman tersebut. Bisa lewat bela pengadaan dan e- katalog. (Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro Komoditas Pertanian di Pacitan

Tinggalkan komentar

Pacitan:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong terciptanya kemitraan rantai pasok antara pelaku usaha mikro dengan usaha besar, salah satunya melalui kemitraan rantai pasok antara petani sereh wangi dan jahe merah atau pelaku usaha mikro komoditas pertanian dengan pelaku industri besar seperti PT. Bintang Toedjoe.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya saat menghadiri Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75, sekaligus menyaksikan Penandatanganan PKS antara KUD Karya Tani dan KPRI Mulia Agung Sejahtera dengan PT Bintang Toedjoe, di Kawasan Wisata Watu Mejo Mangrove Park Dusun Kiteran Desa Kembang, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Selasa (19/7).

“Kita harapkan kerja sama koperasi dengan PT Bintang Toedjoe dapat berjalan dengan baik, mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani sereh wangi dan jahe merah, sekaligus menciptakan peluang usaha bagi koperasi yang menjadi aggregator,” kata Eddy.

Eddy menambahkan, keterlibatan koperasi yang manaungi usaha mikro bidang pertanian sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7/2021, dimana pasal 8 mengamanatkan Pemerintah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK), dalam skema ini koperasi berperan penting sebagai aggregator dan akselerator.

Saat ini, kata Eddy, KemenKopUKM sedang fokus dalam pemberdayaan koperasi untuk sektor rill. Sebagai pilot project, konsep pemberdayaan koperasi untuk sektor riil yaitu melalui korporatisasi petani dan nelayan (pangan).

“Beberapa program yang sedang dilakukan yaitu pengembangan budidaya dan hilirisasi kacang koro, hilirisasi sawit rakyat berbasis koperasi, pendampingan bagi koperasi perikanan, serta pendampingan bagi koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama (RPB) pada beberapa komoditas seperti minyak nilam, jahe, kayu/rotan, kelapa, dan daging sapi,” kata Eddy.

Di kesempatan yang sama Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengatakan bahwa wilayahnya memiliki produk unggulan yang menjanjikan seperti kopi, kakao, kelapa, dan olahan ikan. Sebanyak empat produk unggulan tersebut dianggap sangat potensial bagi sektor pertanian Kabupaten Pacitan.

“Kami berharap kedepan akan terjalin sinergi yang kuat antara koperasi dan pelaku usaha maupun petani yang menghasilkan produk unggulan tersebut,” ujar Indra.

Terkait dengan sinergi dan kerja sama yang dijalankan antara koperasi di wilayah Pacitan dengan PT Bintang Toedjoe, Indrata pun mengapresiasi. Dia berharap dengan kerja sama ini dapat menjadi momentum kebangkitan koperasi di Kabupaten Pacitan.

Pihaknya juga siap memfasilitasi penyiapan lahan seluas 15 hektare untuk sereh wangi dan 2 hektare untuk jahe merah dengan melibatkan 310 orang petani.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pacitan, kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas fasilitasi KemenKopUKM yang telah mempertemukan offtaker PT Bintang Toedjoe dengan koperasi dan petani penghasil komoditas jahe merah dan sere wangi,” kata Indra.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Perkuat Pendampingan Usaha Mikro Kabupaten Bandung Agar Semakin Produktif

Tinggalkan komentar

Soreang:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung memperkuat pendampingan untuk mendorong peningkatan produktivitas bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bandung.

Upaya tersebut diimplementasikan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Produktivitas dan Mutu Usaha Mikro yang dibuka oleh Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, KemenKopUKM, Sutarmo dan dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin; Komisaris Bank Kertaraharja, Indra Anwari; dan Ketua Gerakan Kewirausahaan Nasional, Awang Dody.

“Usaha mikro dituntut untuk bisa berubah, serta terus bersikap semakin kompetitif dan berinovasi. Sehingga, produk yang dihasilkan semakin bermutu, baik dari sisi produk, pengemasan, hingga branding,” ujar Sutarmo di Soreang Kabupaten Bandung beberapa hari yang lalu.

Ia mengatakan dalam upaya pengembangan UMKM, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, hingga asosiasi. Termasuk dalam penguatan rantai pasok usaha mikro melalui pengembangan dari hulu sampai ke hilir, yakni mulai dari tahap produksi, pengolahan hasil, pembinaan dan pendampingan, hingga pemasaran, yang dalam hal ini melibatkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dan Gerakan Kewirausahaan Nasional.

Ia mengatakan hingga saat ini tantangan yang dihadapi UMKM terutama terkait kesiapan baik dari sisi produk maupun SDM. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi manfaat masuk ke ekositem digital dan inkubasi untuk mengakselerasi kesiapan UMKM perlu dilakukan secara intensif.

“Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, tentunya diperlukan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholders,” kata Sutarmo.

Ia menekankan digital marketing saat ini sangat penting terutama pada masa pandemi karena setiap orang akan cenderung bermain _gadget_ dan juga lebih banyak mengakses internet dibandingkan harus keluar rumah.

Selain itu digital marketing merupakan suatu strategi yang paling efektif bagi pemasaran karena selain mudah penyebarannya cakupannya juga lebih luas serta lebih mudah untuk menarik minat dari konsumen. Oleh karena itu, strategi pemasaran digital ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM. Diharapkan UMKM Indonesia khususnya Kabupaten Bandung dapat masuk dalam ekosistem digital yang ada.

“Dalam hal pencatatan keuangan, usaha mikro pun tetap dituntut untuk bisa adaptif dalam perkembangan teknologi. Dimana biasanya untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan terutama perbankan diperlukan catatan laporan keuangan yang benar dan tepat,” kata Sutarmo.

Untuk itulah dalam kegiatan ini juga disampaikan termasuk upaya pendampingan dalam penggunaan aplikasi yang sederhana yaitu Lamikro atau laporan keuangan bagi usaha mikro.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaku usaha di Kabupaten Bandung sebanyak 17.754 UMKM masih banyak kelemahan yang ditemui, khususnya dalam kualitas SDM, permodalan, dan pemasaran produknya. Dalam hal ini perlu dilakukan intervensi dalam meningkatkan kapasitas kepada pelaku UMKM agar usaha yang dikelolanya dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pasar.

“Saat ini juga sedang dikembangkan komoditas kacang koro di Desa Bojong Kecamatan Nagrek, dalam taraf penanaman di lahan seluas 5 hektare,” ungkap Dindin.

Dalam hal pembinaan koperasi juga terus didorong pentingnya kelembagaan sebagai salah satu syarat bagi koperasi agar bisa mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan termasuk LPDB KUMKM.

“UMKM harus terus bangkit, untuk itu kehadiran kegiatan Bimbingan Teknis Produktivitas dan Mutu Usaha Mikro diharapkan mampu memenuhu kebutuhan UMKM di Kabupaten Bandung,” tutup Dindin.(Jef)

koperasi dan ukm

Hadiri 13th ACCMSME and Related Meetings, KemenKopUKM Perkuat Program UMKM Di Tingkat ASEAN

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kian memperkuat program UMKM melalui kerja sama regional tingkat ASEAN, dengan secara rutin turut serta hadir dalam pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises (ACCMSME) yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-13 (13th ACCMSME and Related Meetings) yang dilaksanakan di bawah keketuaan dan Chair Myanmar, dengan berbagai agenda pembahasan mencakup isu dan inisiatif perihal pengembangan UMKM baik di level nasional maupun regional ASEAN.

Forum Kerja sama regional ACCMSME dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga yang membidangi UKM di negara-negara ASEAN.

Delegasi Kementerian Koperasi dan UKM selaku focal point Indonesia hadir secara virtual dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga, Luhur Pradjarto selaku Head of Delegation (HoD) ACCMSME.

Adapun perwakilan dari Kedeputian Usaha Mikro, Kedeputian Usaha Kecil dan Menengah serta Kedeputian Kewirausahaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, LLP-UKM, Asosiasi Bersama Coop, Kementerian Investasi/BKPM, turut memperkuat delegasi dan hadir secara relay zoom.

Pada forum ACCMSME, disampaikan juga capaian implementasi dari berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan baik pada level nasional maupun berbagai program kerja sama dengan mitra kerja sama ASEAN. Salah satunya terkait dengan pengembangan portal nasional UKM SMEsta yang merupakan bagian ASEAN ACCESS.

“Kami telah melakukan pengembangan portal SMEsta bersama GIZ, sebagai upaya agar promosi portal dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dengan jangkauan yang lebih luas melalui identifikasi beberapa Network Partners (NP) potensial yang dapat membantu optimalisasi SMEsta, yakni Bersama Coop, ICC Indonesia, PISagro, UKM Indonesia dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL),” jelas Luhur selaku Head of Delegation (HoD), pada acara ACCMSME and Related Meetings beberapa waktu lalu, Jakarta.

Selain pemanfaatan ASEAN ACCESS sebagai upaya optimalisasi teknologi web portal bagi UKM, pertemuan juga membahas beberapa hal. Pertama, project ASEAN SME Academy yang dikembangkan atas dukungan dari US-ASEAN Business Councill (US-ABC).

Guna mengoptimalkan kehadiran ASEAN SME Academy, Indonesia mengusulkan project bertajuk, ‘Creativity-Innovation-Entrepreneurship-Leadership Marketing for ASEAN SMEs,’ yang akan diimplementasikan berkolaborasi dengan Markplus Institute guna memperkaya materi terkait Marketing Entrepreneurship pada platform tersebut.

Kedua, membahas project ‘Go Digital ASEAN’ yang didukung oleh The Asia Foundation dan pendanaan dari Google. Project ini bertujuan untuk memberikan pelatihan digital bagi usaha mikro di negara ASEAN.

Rencananya, project Go Digital ASEAN Phase 2 akan dilaksanakan dari September 2022 hingga Januari 2024 dengan target 200 ribu usaha mikro di negara anggota ASEAN termasuk Indonesia.

Pada fase 1 (2020-2022), jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan asal Indonesia mencapai 2.084 untuk trainer dan 25.778 orang pelaku usaha. Dalam kerangka kerja sama ASEAN-ROK yang berkontribusi memberikan dukungan secara komprehensif pada pengembangan start-up di ASEAN.

Hal ini dibuktikan dengan partisipasi Indonesia dalam beberapa program kerja sama bilateral antara ASEAN dan Korea. Di antaranya Ecothon Indonesia, Training Course for Business Coach, Co-Host untuk The 3rd Korea-ASEAN Business Model Competition (BMC) dan kerjasama pengembangan website ABINet.

“Khusus untuk BMC, kepada anggota negara ASEAN diminta agar mendorong start-up di setiap negara ASEAN untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut,” jelas Luhur.

Pada momen dialog antara ACCMSME dengan agency of Japan, dilakukan pembahasan tentang kemungkinan akan dilanjutkan kembali project ASEAN Mentorship for Entrepreneur Network (AMEN) fase 2 dengan dukungan pendanaan dari pemerintah Jepang.

Luhur menyebut, Indonesia menyampaikan ketertarikan untuk kembali berpartisipasi di project tersebut setelah mengikuti pada fase sebelumnya.

“Project ini sangat sesuai untuk mendukung pengembangan para mentor untuk pelaku usaha di Indonesia, guna mendukung peningkatan indeks kewirausahaan di Indonesia,” pungkasnya.
(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Siapkan Pelaku Koperasi dan UMKM Adaptif Terhadap Teknologi

Tinggalkan komentar

Bangka Belitung:(Globalnews.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) saat ini tengah fokus untuk mendorong pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan wirausaha yang mapan, inovatif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi Koperasi, UMKM dan Wirausaha yang dimulai di PLUT KUMKM Bangka Belitung, Senin (13/6).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, serta lima platform digital antara lain Tokopedia, Shopee, Gojek, Lazada, dan Blibli.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menjelaskan, pelatihan ini merupakan upaya dari pihaknya guna menyiapkan para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat, melalui literasi digital.

Pelatihan ini juga diharapkan mampu menambah kemampuan peserta dalam menemukan, mengerjakan, evaluasi, sekaligus menggunakan teknologi dengan cermat dan tepat guna.

“Pandemi telah memaksa kita berinteraksi secara daring, mulai dari bekerja, sekolah hingga keperluan rumah tangga. Sedangkan hal ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan kita dalam beradaptasi. Untuk itu kita perlu berupaya memampukan diri beradaptasi dengan perubahan teknologi, dalam hal ini literasi digital,” kata Siti Azizah.

Dia menambahkan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada aspek teknologi, tetapi juga terjadi pergeseran costumer behavior yang signifikan, salah satunya adalah bangkitnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk halal yang menjadi gaya hidup baru.

“Dewasa ini persepsi masyarakat tentang produk halal tidak hanya terkait dengan motif syariah semata, tapi juga terkait dengan higienitas sebuah produk, dan tren ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang,” sambungnya.

Lebih lanjut, Siti Azizah juga mengatakan bahwa sinergi ini menjadi momentum untuk menguatkan peran dan fungsi PLUT KUMKM sebagai salah satu garda terdepan dalam mengembangkan kewirausahaan dan KUMKM di daerah.

“Besar harapan saya kolaborasi ini dapat memberikan manfaat dan dampak bagi peningkatan layanan kepada koperasi dan UMKM khususnya terkait literasi digital dan sertifikasi halal bagi KUMKM, dan tentunya sekaligus dapat mendukung target kinerja PLUT,” ucap Siti Azizah.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin menyampaikan perkembangan teknologi digital yang massif di Indonesia merupakan peluang besar bagi pelaku UMKM. Di mana ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai sebesar US$124 miliar atau setara Rp1.738 triliun.

Rudy juga menjelaskan pada tahun 2025, diperkirakan konsumsi domestik di seluruh produk dan layanan halal akan terus meningkat hingga mencapai US$282 miliar. Data tersebut menunjukkan potensi besar Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka di dunia.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat ke depan, akan memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk-produk bersertifikat halal,” ujar Rudy.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH, Mastuki menambahkan bahwa di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25.000 UMKM mendapatkan sertifikat halal secara gratis, yang mana saat ini baru tercapai sekitar 6.000 pelaku UMKM.

Mastuki juga menyampaikan pelaksanaan jaminan produk halal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik pusat maupun daerah, sehingga sertifikat halal dapat menjadikan UMKM lebih berdaya saing dan mampu menopang ekonomi nasional.

Di sisi lain, Pj Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin memberikan apresiasi atas diselenggarakannya pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha di Bangka Belitung.

Ridwan berharap pelatihan ini dapat mendorong UMKM untuk berkolaborasi lintas usaha dalam sebuah ekosistem bisnis yang kemudian akhirnya didukung dengan koperasi modern.(Jef)