Arsip Tag: Digitalisasi

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Tetapkan Timeline Capai Target 30 Juta UMKM Onboarding Digital

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan platform digital yang bergabung dalam Indonesian E-commerce Association (idEA) berkolaborasi untuk menyepakati capaian target menuju 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2024.

Berdasarkan data idEA hingga Oktober 2022, UMKM yang terhubung atau onboarding digital mencapai 20,5 juta. Artinya sisa 9,5 juta lagi UMKM yang ditargetkan bisa masuk dalam platform digital hingga tahun 2024. Untuk itu dalam mencapai target tersebut, digelar rapat koordinasi di Kantor KemenKopUKM, Selasa (1/11).

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam konferensi pers terkait Update Transformasi Digital KUMKM di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (1/11) menegaskan, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dan platform digital melakukan rakor guna membahas beberapa hal yang krusial untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding digital.

Pertama, transformasi digital yang melibatkan beberapa K/L dan daerah termasuk juga di platform digital industri, akan fokus kepada 7 kelompok UMKM dan 7 aspek transformasi digital KUMKM yang pelaksanaannya dikolaborasikan dengan platform digital dengan tiga level transformasi digital UMKM.

“Kami menargetkan, di daerah UMKM onboarding digital pada 2023 sebanyak 2,4 juta dan di tahun 2024 sebanyak 3,4 juta. Untuk di tingkat Kementerian/Lembaga, tahun 2023 mencapai 1,6 juta dan di tahun 2024 sebanyak 2,4 juta UMKM,” ucap Teten.

Turut mendampingi, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah, Perwakilan Kemenko Perekonomian, Perwakilan Bappenas, Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat dan anggota idEA lainnya, serta perwakilan dari berbagai platform digital.

MenKopUKM menyampaikan, hal krusial lain yang dibahas selanjutnya adalah kedua, pelaksanaan program dari K/L, daerah, dan platform digital harus dilaporkan kepada KemenKopUKM dalam upaya moderasi Gerakan #berubahdigital, dengan variable data fokus kelompok, fokus aspek digital, dan fokus wilayah.

Sehingga ke depan, Pemerintah akan memiliki data by name by address untuk UMKM yang sudah onboarding digital. “Kita juga memiliki pilot project integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital. Bahkan telah membentuk PMO (Project Management Office) sebagai upaya monitoring tersebut,” ucap Teten.

Dikatakan Menteri Teten, di saat yang sama KemenKopUKM juga telah menyiapkan program Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT). Sehingga diharapkan pada pekan ke-4 November tahun ini, semua K/L daerah sudah menginput data atau memberikan update pencapaian program transformasi digital UMKM selama 2022 kepada KemenKopUKM.

“Ini penting untuk UMKM yang sudah terhubung dengan digital untuk diberdayakan. Bagaimana mereka nantinya bisa memperluas market dibantu platform. Sementara K/L dan daerah melakukan pendampingan dan inkubasi, agar UMKM bisa meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya, supaya produk UMKM bisa bertahan dalam kompetisi platform digital yang semakin ketat,” kata Teten.

Selanjutnya diharapkan pada pekan ke-3 Desember 2022, semua pihak terkait dapat merumuskan kalender program transformasi digital UMKM untuk tahun 2023 dari setiap K/L, daerah, platform digital, serta proof of concept (POC) integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital.

Ia juga berharap, UMKM bisa terus tumbuh dan go global. Mengingat dari beberapa plaftorm juga bisa memfasilitasi UMKM untuk diintegrasikan dengan beberapa layanan, serta program pemberdayaan UMKM.

“Tinggal nanti Pemerintah bisa menghubungkan dengan akses pembiayaan, akses pasar, dan termasuk memfasilitasi usaha mereka dengan membentuk badan usaha, dan meraih sertifikasi halal, produk, dan sebagainya,” kata Menteri Teten.

Ditegaskannya, saat ini Pemerintah juga sedang melakukan penyempurnaan regulasi kebijakan terkait ekonomi digital. Termasuk mulai dari keamanan data pribadi. Di mana Pemerintah tak hanya melindungi industri, platformnya, juga melindungi UMKM maupun konsumen perdagangan digital.

“Saya kira ini kerja yang terintegrasi satu sama lain. Sebab kita punya potensi digital ekonomi yang sangat besar dan harus benar-benar digarap, sehingga perlu disiapkan dari hulu ke hilirnya. Tujuannya, agar memaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM,” ucap MenKopUKM.

Sementara Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, poin penting dari rakor tersebut adalah saat ini Pemerintah hanya memiliki data pelaku UMKM yang terhubung dengan digital secara agregat. Untuk itu, KemenKopUKM menginisiasi untuk mengintegrasikan data-data yang ada secara internal yang merupakan perwujudkan Tahap I.

“Kami optimistis, ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Karena saat ini KemenKopUKM memiliki 8 platform, yang akan dikoneksikan dengan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) yang Insya Allah yang akan kita peroleh di akhir tahun ini,” ucap Azizah.

Dengan terintegrasikan berbagai data yang ada di K/L juga daerah, diharapkan tahun depan Pemerintah tak hanya punya data angka 30 juta UMKM onboarding digital, tetapi juga data kualitas by name by address secara akurat.

Pada kesempatan yang sama Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat mengatakan pada dasarnya idEA secara prinsip mendukung penuh. “Dan ikut gotong royong memberdayakan UMKM sebagai core ekonomi digital. Bersama-sama memberdayakan metode dan skema yang tepat dalam mencapai tujuan maupun target nasional,” kata Rofi.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenkopUKM Susun Peta Jalan Percepatan Transformasi Digital UMKM

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sedang mempersiapkan peta jalan Percepatan Transformasi Digital UMKM sebagai bagian dari tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai target 30 juta UMKM go online pada 2024.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan percepatan transformasi digital merupakan suatu perjuangan untuk memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp4.531 triliun di tahun 2030 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelaku KUMKM dan masyarakat Indonesia

“Untuk memasifkan tercapainya target 30 juta UMKM go online pada 2024, dilakukan gerakan masif #berubahdigital dengan 41 stakeholder dalam 109 program,” kata Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Kamis (27/10/2022)

Untuk itu, KemenkopUKM telah membentuk Project Management Officer (PMO) Transformasi Digital UMKM. PMO akan melaksanakan Penyusunan Road map; Rencana Integrasi Digitalisasi Internal/External; Dashboard Integrasi Dengan SIDT; dan Pengembangan UMKM Berbasis Digitalisasi Teknologi Web 3.0.

Siti Azizah mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan pendataan by name by address UMKM yang melakukan digitalisasi dengan 41 stakeholder tersebut. Selain itu, akan dilakukan koneksi antara 21 juta data pelaku UMKM dengan 7 kelompok dan 7 aspek digital.

Siti Azizah mengakui masih ada kesenjangan dari sisi sinkronisasi dan integrasi dalam database KemenKopUKM yang disebabkan karena kurangnya engagement dalam data (masih agregat) dan data yang masih tersebar dalam bentuk sistem dan paper-based.

“Tahun ini kami akan melakukan penyelesaian terhadap sejumlah target, terutama dalam pengintegrasian data antar stakeholder. Pada 2023, ditargetkan 24 juta UMKM telah melakukan transformasi digital di mana 60 persen dari target tersebut disumbang oleh daerah dan 40 persen oleh Kementerian,” kata Siti Azizah.

Siti Azizah menegaskan di tengah dunia yang telah berubah, transformasi digitalisasi merupakan keniscayaan yang tidak bisa diabaikan oleh UMKM. Dengan UMKM go online akan mempercepat juga UMKM go global.(Jef)

koperasi dan ukm

Finalis Pahlawan Digital UMKM Ikuti Kelas Bongkar Rahasia Sukses Bisnis Startup

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Sebanyak 20 inovator Pahlawan Digital UMKM 2022 mengikuti workshop perdana dengan topik pembahasan tentang aspek legal yang harus diketahui dan disiapkan startup agar bisa sukses membangun bisnis startup.

Ada sejumlah hal yang harus dilakukan para pendiri startup untuk melindungi perusahaannya tetap aman dan bertahan, apalagi di “musim dingin/winter” saat ini yang menyulitkan startup mendapat pendanaan dari investor karena valuasi riil startup negatif (bubble burst).

Dalam workshop tersebut, Founding CEO at Kontrak Hukum Rieke Caroline dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/10) mengatakan, setidaknya ada lima aspek legal yang harus dilakukan untuk meningkatkan valuasi riil startup.

Pertama, daftarkan hak kekayaan intelektual ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebab, cara untuk memiliki hak kekayaan intelektual suatu merek/produk/jasa adalah dengan menjadi yang pertama mendaftarkannya, bukan pertama menggunakannya.

Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar di Kemenkumham bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan modal dengan berutang.

“PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa kekayaan intelektual seperti konten musik, kuliner, merek, bisa menjadi jaminan utang, artinya bisa jadi tambahan modal selain fundraising dari investor,” kata Rieke.

Kedua, buat kontrak atau perjanjian dengan pihak kedua yang sifatnya partnership, baik skema business to government (B2G), business to business (B2B), atau business to customer (B2C).

Ketiga, punya badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Keempat, lengkapi perizinan usaha. Dan terakhir, patuh membayar pajak.

Rieke mengingatkan startup untuk tidak mengabaikan hal-hal tersebut. Sebab, lima hal itu seringkali menjadi masalah hukum yang dialami startup. Jika mengalami masalah hukum karena mengabaikan lima hal itu, startup berpotensi kesulitan mendapat pendanaan.

Kemudian, hal lain yang berpotensi menimbulkan masalah bagi startup adalah tidak adanya kesepakatan antara para pendiri (founders agreement), baik terkait penyisihan modal, pendirian PT, dan lainnya.

“Data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebelum digabung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menunjukkan, 73 persen startup itu gagal karena founders-nya berantem, yang mana itu bisa dihindari apabila memiliki kesepakatan hitam di atas putih di antara co-founder-nya,” ujar Rieke.

*Tanda bubble burst*

Dalam workshop yang sama, Managing Partner of GHP Law Firm Bintang Hidayanto menyampaikan tanda-tanda startup mengalami bubble burst. Salah satunya yakni tidak membayar atau menunda pembayaran gaji pegawai, pembayaran ke vendor, dan lainnya.

Tanda-tanda lainnya yaitu mengubah bidang usaha secara ekstrem (extreme pivots), menutup bisnis secara tiba-tiba, dan memecat pegawai.

Bintang kemudian mengingatkan startup untuk berpikir dua kali sebelum melakukan sejumlah hal saat mengalami bubble burst seperti tanda-tanda tersebut.

Pertama, berpikirlah dua kali saat hendak mengajukan utang agresif dengan harapan akan mendapat pendanaan untuk melunasi utang tersebut. Sebab, munculnya pendanaan tidak bisa diprediksi karena sepenuhnya berada di tangan investor.

“Utang kategori agresif itu yang mengandung ketentuan seperti meminta personal guarantee, corporate guarantee, aggressive repayment termasuk bunga yang tinggi, dan over collateralized atau jaminan yang jauh melebihi nilai utang,” kata Bintang.

Kedua, berpikirlah dua kali ketika memiliki rencana memecat pegawai secara massal karena akan muncul potensi seperti pegawai demo, mengajukan gugatan, dan lainnya.

Kemudian, pikirkan ulang ketika terbesit rencana mengubah bidang usaha. “Kalau tiba-tiba berubah bidang usaha, pastikan izin ikut berubah,” kata Bintang.

Terakhir, ketika memutuskan untuk menutup bisnis, pikirkan kembali apakah bisa melunasi semua utang sebelum bisnis tersebut ditutup.

“Ingat-ingat kewajiban ke pihak ketiga, karena ada kewajiban yang harus kita selesaikan ke pihak ketiga. Kalau tidak selesai, ada potensi pihak ketiga melakukan gugatan perdata,” ujar Bintang.

Jadi, kalau melakukan hal-hal itu tanpa pikir panjang dan bijak, ada potential side effects yang mungkin harus ditanggung di masa depan.

*Pahlawan Digital UMKM*

Pahlawan Digital UMKM merupakan program kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dengan Staf Khusus Presiden Putri Tanjung yang bertujuan untuk mencari inovator digital yang berkomitmen membantu para pelaku UMKM naik kelas dan lebih berdaya dengan berbagai inovasi dan solusi digital.

Sejak pendaftaran dibuka pada 29 Agustus-29 September 2022, sebanyak 269 inovator digital telah mendaftar.

Para pendaftar kemudian diseleksi dan telah terpilih 20 besar yang berhak mengikuti workshop untuk mendapatkan materi penguatan teknis bagi startup digital.

Sebanyak 20 besar peserta yakni Mindo, Smeshub, Starchain, Panak.id, Modern farm, Surplus, Ciptani, Djoin, Warjali, Crustea, Dagangan, Onstock, Sandangs, Beliayam.com, Aturkuliner, Iam.id, Manganfoods, Mastani, eFishmart, dan Tumbasin.

Para inovator digital tersebut juga akan mengikuti penyelarasan program dengan program digitalisasi KemenKopUKM. Selanjutnya, mereka akan melaju ke sesi final Pahlawan Digital UMKM 2022 pada 10 November 2022.

Para pemenang nantinya akan mendapatkan hadiah menarik termasuk ratusan juta rupiah, menjadi mitra Kementerian Koperasi dan UKM dalam berbagai program digitalisasi UMKM, serta berkesempatan pitching di hadapan dewan kurator dan berbagai lembaga pembiayaan.

Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Christina Agustin meminta 20 inovator digital tersebut untuk terus memberikan inovasi terbaik, khususnya untuk membantu para pelaku UMKM.

“Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, yang dicari bukan bagaimana menangnya, tapi bagaimana berproses untuk memberikan semangat luar biasa bagi para pemuda, untuk terus melakukan yang terbaik, memberikan inovasi terbaik bagi semua,” kata Asdep Christina.(Jef)

koperasi dan ukm

MenkopUKM: Digitalisasi Perkuat Akuntabilitas Koperasi Salurkan BBM Bersubsidi bagi Nelayan

Tinggalkan komentar

Cilacap:(Globalnews.id) – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki memastikan bahwa Koperasi Nelayan di seluruh Indonesia bisa menjadi mitra bagi PT Pertamina (Persero) dalam menyalurkan BBM solar bersubsidi sehingga bisa dipastikan tepat sasaran.

“Dengan digitalisasi, akan memperkuat akuntabilitas koperasi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada nelayan,” kata MenkopUKM Teten Masduki pada acara Peresmian Inisiasi Program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan KUD Mino Saroyo, di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (17/9).

Di acara yang juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adi Satriyo Sulistyo, Menteri Teten menjelaskan, dengan digitalisasi, koperasi mampu mendata segala kebutuhan nelayan dan terhubung dengan platform My Pertamina. Sehingga, penyaluran solar bersubsidi bisa tepat sasaran.

Saat ini, proses digitalisasi koperasi yang menghubungkan seluruh unit usaha dalam platform digital CUSO Minos telah selesai. “Sehingga, proses transaksi dari anggota dapat dilihat secara real time pada dashboard yang ditampilkan dengan layar 75 inchi di kantor KUD Mino Saroyo,” kata MenkopUKM.

Proses digitalisasi KUD Mino Saroyo oleh PT CUSO Digital Indonesia yang merupakan salah satu technology provider portal IDX Coop, menjadi bagian dari upaya modernisasi koperasi.

Portal IDX Coop saat ini juga telah membangun database koperasi modern yang didampingi oleh semua Asdep sesuai dengan kebutuhan pengembangan koperasi.

Di samping itu, aplikasi CUSO yang telah mencatat seluruh anggota dalam database koperasi, mendukung aktivasi platform My Pertamina di SPBU Nelayan Cilacap. Sehingga, penyaluran BBM Solar Bersubdi dapat tepat sasaran.

Aplikasi digital CUSO Minos juga akan memonitor penggunaan BBM oleh nelayan untuk melaut dan mencatat produktivitas tangkapan nelayan yang dijual di TPI secara digital.

“Dengan begitu, target kenaikan pendapatan nelayan minimal sebesar 10 persen per tahun dapat dievaluasi secara cepat dan tepat,” kata MenkopUKM.

Selain memberikan kemudahan akses ke BBM Bersubsidi bagi Koperasi Nelayan, MenkopUKM juga memastikan bahwa pihaknya akan membantu pengembangan bisnisnya, dari hulu hingga hilir. “Kita akan undang para offtaker untuk membeli seluruh produk nelayan. Maka, ekosistem bisnisnya akan kita perbaiki dan benahi bersama,” ujar Menteri Teten.

Terlebih lagi, dalam UU Cipta Kerja, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah boleh dikelola koperasi. “Karena, nelayannya sudah berkoperasi, begitu juga dengan TPI-nya, maka koperasinya harus sehat,” kata MenkopUKM.

Dalam ekosistem bisnis seperti ini, Menteri Teten mendorong koperasi nelayan mampu menjadi offtaker dengan membeli seluruh produk yang dihasilkan nelayan. “Perkuatan permodalan koperasi akan didukung dana bergulir dari LPDB-KUMKM,” kata MenkopUKM.

Maka dari itu, Menteri Teten berharap koperasi mampu memilah jenis-jenis ikan, mana yang untuk pasar becek dan mana yang untuk pasar modern atau ekspor. “Sehingga, nelayan hanya fokus untuk melaut,” kata MenkopUKM.

Ia juga menyatakan KUD Mino Saroyo akan menjadi lokasi percontohan dalam penguatan akses pasar perikanan berbasis koperasi nelayan.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, program penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan ini akan siap diimplementasikan di seluruh Indonesia paling lambat akhir 2022. Untuk tahap awal, program ini akan dimulai di Cilacap, Jawa Tengah.

Jika program bernama Solusi Nelayan ini sukses diterapkan di Cilacap, Erick mengatakan, layanannya akan diperluas di Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) pada Oktober 2022.

Erick pun sepakat dengan MenkopUKM, program Solusi Nelayan tak hanya membantu memudahkan para nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi.

“Kita juga akan mengembangkan model bisnisnya, dimana koperasi yang akan membeli produk nelayan sesuai harga pasar. Maka, harus sudah ada standarisasi ikan dari jenis dan besarnya,” kata Erick.

Bahkan, kata Erick, ada juga program untuk perbaikan kehidupan keluarga nelayan. Salah satunya adalah usaha ibu-ibu (istri) nelayan akan didampingi pembiayaan dari PT PNM (Persero). “Jadi, permodalan koperasi oleh KemenkopUKM melalui LPDB-KUMKM, nelayan didukung KUR dari Bank BRI, dan ibu-ibu nelayan melalui PNM Mekaar,” ujar Erick.

Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyatakan pihaknya mendukung penuh program Solusi Nelayan yang digulirkan KemenkopUKM dan Kementerian BUMN. “Dengan program ini, saya meyakini penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tergitalisasi,” kata Nicke.

Dalam catatan Pertamina, ada 388 SPBU Nelayan di seluruh Indonesia, dimana 129 diantaranya dikelola koperasi. Di Jateng saja, ada 37 SPBU Nelayan, dengan 14 diantaranya dikelola koperasi. “Khusus di Cilacap, ada 5 SPBU Nelayan yang semuanya dikelola KUD Mino Saroyo,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan, anggota KUD Mino Saroyo yang sudah mendaftar di My Pertamina sebanyak 1.000 orang. “Setiap nelayan bisa mengakses BBM dengan harga yang sama dengan SPBU umum lainnya,” kata Nicke.

Ia menyebutkan bahwa Pertamina juga menggelontorkan dana CSR-nya untuk keluarga (anak-anak) nelayan agar bisa membuka bengkel kapal.

*Butuh Pertalite*

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah nelayan anggota KUD Mino Saroyo menyuarakan beberapa keluhan dan harapan. Diantaranya, ada yang minta kuota BBM bersubsidi (khususnya untuk nelayan) agar ditambah.

Ada juga yang meminta agar pengurusan surat rekomendasi untuk mendapatkan solar subsidi dipermudah dan dipercepat. “Kita tak hanya butuh solar saja, melainkan juga Pertalite untuk melaut. Saya berharap nelayan juga diberi kemudahan untuk mengakses Pertalite, sama seperti solar,” kata salah seorang nelayan.

Ketua KUD Mino Saroyo Untung Jayanto mengungkapkan, ada sekitar 2.000 kapal anggota koperasi yang menggunakan BBM jenis Pertalite. “Dengan harga lama Rp7.650, melaut dari pagi hingga jam 12 siang, modal nelayan sebesar Rp400 ribu. Kini, dengan harga baru, modal kita bisa mencapai Rp700 ribu,” kata Untung.

Untung berharap, khususnya di Cilacap, jangan sampai terjadi kekurangan BBM. Pasalnya, saat ini, kata dia, kebutuhan BBM bersubsidi di Cilacap ada kekurangan sekitar 12 ribu kiloliter.

Untung menjelaskan, KUD Mino Saroyo yang sudah mendapat perkuatan dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp7,5 miliar, memiliki anggota sebanyak 8.441 orang terdiri dari 8 kelompok, yang tersebar di 3 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara) dan 12 Kelurahan. Total aset tercatat sebesar Rp36 miliar dan volume usaha mencapai Rp334 miliar.

Anggota koperasi mendapatkan layanan koperasi melalui 6 unit usaha SPBU Nelayan dan 1 unit usaha SPBU Non Subsidi untuk melayani non anggota/masyarakat umum.

Di samping itu, koperasi juga mengelola 8 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Waserda, Unit Simpan Pinjam, Jasa Angkutan, Pengadaan Air Bersih, dan Sewa Keranjang di TPI.

Kapal yang dimiliki anggota sebanyak 3.041 yang terdiri dari kapal diatas 30 GT sebanyak 87 unit, kapal 10-30 GT sebanyak 917 unit, dan kapal 1-5 GT sebanyak 2.037 unit.

“Kita akan meningkatkan akses permodalan melalui kemitraan dengan anggota dan swasta, memberikan kemudahan dan kepastian berinvestasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujar Untung.(Jef)

koperasi dan ukm

Indonesia Negara Agraris dan Maritim, tapi Banyak Petani dan Nelayan Belum Sejahtera

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(Globalnews.id)- Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Tak hanya itu, Indonesia juga menyandang status negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah.

Namun, status Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim tak serta merta membuat para petani dan nelayan sejahtera. Sebaliknya, banyak petani dan nelayan Indonesia hidup di garis kemiskinan.

Hal inilah yang membuat dua perusahaan startup digital, Crowde dan Aruna Indonesia, lahir untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan dengan menciptakan platform digital.

“Hasil panen para petani kita rasakan tiap hari, konsumsi produk pertanian makin banyak, tapi petani di pedesaan makin susah, makin melarat, harus mengandalkan tengkulak. Nah kita mau memecahkan isu ini,” kata Chief Operating Officer (COO) Crowde Andrew Tobing dalam talkshow daring Pahlawan Digital UMKM bertajuk “Bibit Unggul Digital untuk UMKM Agribisnis”, Kamis (15/9/2022) malam.

Tak hanya petani, menurut Head of Public Policy & Government Relations Aruna Indonesia Elkana Lewerissa, banyak juga nelayan Indonesia yang hidupnya tak sejahtera.

“Negara kita negara maritim, kita penghasil ikan terbesar kedua di dunia, tetapi yang mengejutkan, nelayan kita masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,” ujar Elkana dalam talkshow yang sama.

*Digitalisasi untuk sejahterakan petani dan nelayan*

Untuk mengangkat para nelayan dari garis kemiskinan, Aruna Indonesia menciptakan teknologi untuk menghubungkan langsung nelayan dengan market, baik pasar domestik maupun global.

“Dengan teknologi yang kami punya, kami pastikan hasil tangkapan nelayan langsung kepada konsumen dan mereka penghasilannya naik,” kata Elkana.

Selain itu, Aruna Indonesia juga membantu para nelayan binaan menjual hasil tangkapan ikan secara online.

Sementara itu, Crowde menciptakan teknologi agar para petani Indonesia bisa mendapatkan akses permodalan. Sebab, selama ini banyak petani yang ditolak perbankan saat mengajukan pinjaman untuk modal usaha.

“Crowde menghadirkan akses keuangan yang lebih mudah, fair, dan transparan buat petani. Aplikasi kami bisa mengagregasi data-data pertanian hanya dalam 10 menit,” ujar Andrew.

Kemudian, Crowde juga menciptakan aplikasi untuk menghubungkan langsung para petani dengan pasar tani dan pembeli.

Selain itu, Crowde dan Aruna Indonesia memiliki pendamping para petani dan nelayan untuk menggunakan teknologi yang mereka ciptakan karena tak semua petani dan nelayan memahami aplikasi digital.

*Jadilah pahlawan digital untuk bantu tingkatkan kesejahteraan petani dan nelayan*

Di penghujung talkshow, Andrew mengajak anak-anak muda menjadi pahlawan digital dan berkolaborasi bersama meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Berapa pun inovator, belum cukup, karena market-nya masih banyak. Marilah bekerja sama, jangan takut berkolaborasi. Ciptakan solusi apa yang yang teman-teman mau bawa untuk customer nantinya,” kata Andrew.

Elkana juga menyampaikan hal serupa. Dia berpesan agar para inovator digital tak menyerah meski nantinya banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk meyakinkan pelaku UMKM untuk masuk ke dunia digital.

“Indonesia butuh generasi kreatif untuk bisa solve problem. Tidak usah mikir muluk-muluk, start dengan yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan,” kata Elkana.

Untuk membantu para petani dan nelayan, para inovator digital dan startup bisa mendaftar sebagai Pahlawan Digital UMKM 2022.

Program kolaborasi Staf Khusus Presiden Putri Tanjung serta Kementerian Koperasi dan UKM ini terbuka bagi seluruh startup dan inovator digital yang berkecimpung di sektor makanan dan minuman, fesyen dan kriya, serta agritech.

Selain mendapat hadiah sampai ratusan juta rupiah, para peserta terpilih bisa bergabung menjadi mitra Kementerian Koperasi dan UKM dalam berbagai program digitalisasi UMKM. Para inovator digital juga berkesempatan dipertemukan dengan modal ventura dan lembaga pembiayaan lainnya.

Pendaftaran Pahlawan Digital UMKM 2022 dibuka sampai 26 September 2022 melalui situs resmi www.pahlawandigitalumkm.setkab.go.id.

Informasi lebih lanjut terkait pendaftaran Pahlawan Digital UMKM 2022 bisa dilihat di akun resmi Instagram @pahlawandigitalumkm dan @kemenkopukm.(Jef)

ekbis

Berikan Kemudahan Transaksi Bagi Sektor UMKM, Bank DKI Terapkan Digitalisasi Pasar Kebayoran Lama

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)-Akselerasi transformasi layanan digital terus dilakukan oleh Bank DKI, salah satunya dalam memberikan kemudahan bagi sektor UMKM. Untuk itu, pada Kamis, 11 Agustus 2022, Bank DKI bersama Bank Indonesia melakukan kegiatan monitoring on site penerapan akseptansi pembayaran digital SIAP QRIS (Sehat Inovatif dan Aman Pakai-Quick Response Code Indonesian Standard) melalui JakOne Mobile di pasar Kebayoran Lama. Sebelumnya,Bank DKI Bersama Bank Indonesia juga telah melakukan program digitalisasi di pasar Perumnas Klender, Pasar Kedoya, Pasar Koja dan Pasar Santa. Hadir dalam acara tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan, Mukhlisin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Onny Widjanarko, Direktur Ritel & Syariah, Babay Parid Wazdi, Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Waluyo Hadi dan Manager Area 9 Pasar Kebayoran Lama, Dicky Fajar Siddik.

Direktur Ritel & Syariah, Babay Parid Wazdi dalam keterangannya menyatakan, “kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi sangat besar. Oleh karena itu, sebagai BUMD DKI Jakarta yang fokus dalam pengembangan sektor UMKM, Bank DKI turut mendukung dengan menyediakan JakOne Mobile sebagai super apps dengan berbagai fitur layanan digitalnya yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan transaksi keuangan harian khususnya bagi para pedagang dan pengunjung pasar Kebayoran Lama.”

Melalui aplikasi JakOne Mobile, Bank DKI menghadirkan solusi perbankan digital bagi nasabah penggunanya untuk menciptakan pengalaman bertransaksi yang lebih personal, mobile dan handal mulai dari bayar bermacam tagihan hingga pembayaran pajak dan belanja online, transaksi Scan by QRIS, top up uang elektronik, bersedekah/ berdonasi untuk sesama hingga mengamankan dana darurat melalui pembukaan deposito dimana saja dan kapan saja.

Saat ini, Bank DKI juga telah menghadirkan New JakOne Mobile dengan tampilan UI/UX yang lebih menarik dan user friendly dalam memenuhi ekspektasi nasabah khususnya generasi milenial. Selain itu, New JakOne Mobile juga dapat digunakan oleh nasabah baru untuk membuka rekening tabungan secara online melalui smartphonenya tanpa harus ke kantor cabang Bank DKI. Untuk informasi lebih lanjut terkait JakOne Mobile, nasabah dapat mengunjungi laman website di https://jakone.mobi/jakone-blog/new-jakone

Sebagaimana diketahui, sampai dengan periode Juli 2022, transaksi QRIS melalui JakOne Mobile Bank DKI tumbuh 29,42% (yoy) menjadi 477.262 dibanding periode Juli 2021 sebesar 368.746. Selain transaksi QRIS, sampai dengan Juli 2022, jumlah pengguna JakOne Mobile juga sudah mencapai 1,7 juta pengguna, dengan jumlah nominal transaksi mencapai lebih dari Rp11 triliun, serta volume transaksi mencapai 12 juta transaksi.

Selain JakOne Mobile, Bank DKI juga turut mengajak pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan menjadi agen melalui aplikasi JakOne Abank. JakOne Abank merupakan layanan perbankan tanpa kantor dimana Bank DKI hadir melalui Agen dengan menggunakan perangkat Mobile Point of Sale (MPOS) untuk pembayaran pajak dan retribusi, pembayaran tagihan. Dengan menjadi agen JakOne Abank, para pelaku UMKM dapat melayani berbagai transaksi perbankan serta mendapatkan komisi dari setiap transaksi.

Bank DKI juga melakukan pengembangan aplikasi Digital Lending sebagai solusi dalam menghadirkan akses permodalan bagi para pelaku usaha yang tentunya baik bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya di DKI Jakarta. Sebagai Bank yang memberikan perhatian penuh dalam pengembangan UMKM, Bank DKI juga turut berpartisipasi pada program Kredit Usaha Rakyat. Tahun 2022, Bank DKI menargetkan dapat menyalurkan KUR sebesar Rp1 triliun kepada pelaku UMKM di wilayah operasional Bank DKI baik debitur eksisting, anggota JakPreneur, dan Pedagang Perumda Pasar Jaya.(Jef)

koperasi dan ukm

MenKopUKM: Redesain Model Bisnis Ekonomi Digital untuk Lindungi UMKM dan Konsumen

Tinggalkan komentar

Jakarta:(Globalnews.id)- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan redesain model bisnis ekonomi digital di Indonesia bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk e-commerce dalam negeri, UMKM, dan juga konsumen.

MenKopUKM Teten Masduki mengatakan signifikansi redesain model bisnis ekonomi digital usai Rapat Koordinasi terkait pembahasan lanjutan mengenai Usulan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Jakarta, Selasa (14/6).

MenKopUKM mengakui, kebijakan nasional ekonomi digital itu luas di dalamnya mencakup pengaturan data, marketplace, dan sebagainya. “Tapi, yang akan kita percepat itu mengenai revisi Permendag 50/2020 tentang perdagangan secara elektronik,” kata Menteri Teten.

Oleh karena itu, kata MenKopUKM, pihaknya mengundang seluruh stakeholder agar dapat memberikan masukan dan usulan terkait perubahan Permendag tersebut. “Sehingga, nantinya, Permendag itu betul-betul dan sesuai dengan kebutuhan kita,” kata Menteri Teten.

Hanya saja, Menteri Teten menegaskan bahwa langkah untuk melindungi produk dalam negeri dan UMKM harus tetap menjadikan Indonesia sebagai tempat yang atraktif bagi investasi asing.

“Kita juga bukan ingin menutup pasar Indonesia untuk produk asing. Tapi, kita ingin produk asing atau impor playing field yang sama dengan produk dalam negeri dan UMKM,” kata MenKopUKM.

Dengan begitu, Menteri Teten berharap pasar ekonomi digital di Indonesia yang diprediksi nilainya pada 2030 mencapai Rp5.400 triliun bisa sebesar-besarnya dinikmati produk dalam negeri dan UMKM.

Menteri Teten menjabarkan, ada beberapa hal yang akan diatur. Diantaranya, mengenai Predatory Pricing yang sekarang banyak dilakukan e-commerce, termasuk Cross Border, yang berdampak pada produk UMKM tidak bisa bersaing.

“Predatory pricing itu bisa membunuh produk dalam negeri dan UMKM. Dan itu sudah tidak masuk akal. Dimana ada kekuatan ekonomi besar yang bakar uang yang bisa membunuh UMKM,” kata MenKopUKM.

Hal lainnya adalah yang menyangkut ritel online (produk impor). “Kita ingin mereka harus impor barang dulu ke Indonesia secara konvensional, baru boleh jualan produknya di Indonesia,” kata Menteri Teten.

Selain itu, Menteri Teten juga ingin perubahan itu mengarah pada posisi dan peran e-commerce cukup sebagai penyedia plattform, bukan sekaligus jualan produknya sendiri atau produk dari perusahaan afiliasinya.

“Saya ditugaskan Presiden untuk mengkoordinasikan ini, karena ini juga menyangkut kementerian lain, seperti Mendag, Menkominfo, dan Menkeu terkait pajak dan pabean,” kata Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Ecommerce Indonesia (idEA) Bima Laga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan masukan yang komprehensif agar revisi Permendag 50/2020 ini bisa menciptakan ekosistem dan iklim yang membuat pasar bersaing secara sehat.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah berharap revisi Permendag 50/2020 ini bisa segera terealisasi, karena sudah lama pihaknya meminta perlakuan yang sama antara online dan offline (ritel).

“Selain itu, perdagangan online itu belum banyak diatur. Sementara di ritel, kita ada kewajiban 80% produk kami harus lokal,” kata Budihardjo.(Jef)

koperasi dan ukm

KemenKopUKM Dorong UMK Pahami Pendirian Perseroan Perseorangan dan Pemanfaatan Digitalisasi

Tinggalkan komentar

Medan:(Globalnews.id)- Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Pada Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Eviyanti Nasution berharap para pelaku usaha mikro kecil dapat memperoleh informasi dan memahami bagaimana peraturan pendirian perseroan perseorangan dan pemanfaatan digitalisasi.

“Selain itu, kegiatan ini juga dapat segera menuntaskan permasalahan yang ada, khususnya bagi pelaku usaha mikro di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya, agar memperoleh kemudahan dalam melakukan pemasarannya serta membuat badan hukum yang menjadikan usaha informal menjadi formal,” papar Eviyanti, pada pembukaan kegiatan Temu Konsultasi Usaha di Kota Medan, Sumatera Utara, beberapa hari lalu.

Kegiatan konsultasi usaha diikuti 40 orang PUMK yang memiliki berbagai jenis produk dari wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bagi Eviyanti, upaya pemerintah untuk selalu meningkatkan peranan, melindungi dan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak akan pernah berhenti.

“Hal ini cukup beralasan, mengingat selain jumlahnya yang cukup banyak, UMK juga terbukti mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, membantu penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan,” ulas Eviyanti.

Namun, lanjut Eviyanti, terlepas dari alasan-alasan tersebut, faktanya UMK masih kerap dilanda permasalahan untuk dapat lebih berkembang.

“Salah satunya, masih banyak pelaku UMK belum memahami tentang penting dan manfaatnya digitalisasi usaha serta pendirian perseroan perorangan bagi usaha mikro,” kata Eviyanti

Berdasarkan masalah tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan Temu Konsultasi Bagi Pelaku Usaha Mikro yang bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Perwakilan PaDI UMKM, yang akan menjelaskan pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan usaha bagi pelaku usaha mikro.

Juga, Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara yang akan menjelaskan pendirian perseroan perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Bidang Kelembagaan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, yang diwakilkan Unggul Sitanggang, menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini yang bertujuan untuk memberikan informasi lengkap kepada peserta tentang Pendirian Perseroan Perorangan dan Digitalisasi Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro.

Bagi Unggul, kegiatan seperti ini sangat penting bagi UMK yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertransformasi dalam rangka menghadapi persaingan usaha, terutama pasar yang serba online. (Jef)

news

Manfaatkan Media Sosial untuk Promosikan Budaya Indonesia

Tinggalkan komentar

JAKARTA:(GLOBALNEWS.ID)-upaya meningkatkan literasi digital adalah dengan mengedukasi masyarakat agar tidak mudah menyebarkan/menerima konten buruk dari internet, baik aplikasi chat, media sosial, website guna menyaring informasi di dunia digital yang bisa saja berisi malware (virus), penipuan online, hoaks, hate speech dan lainnya.

Esensi peningkatan literasi ini bertujuan agar masyarakat memiliki kebiasaan bersikap skeptis (tidak mudah percaya) dan kritis terhadap apapun yang dibaca melalui internet.

Literasi digital merupakan satu kesatuan sikap, pemahaman, keterampilan dalam menangani dan mengomunikasikan informasi dan menggunakan pengetahuan dengan efektif pada berbagai media dan format.

Hal itu disampaikan Prof. Dr. Budiharjo, M.Si, Direktur Program Pascasarjana Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Promosi Budaya Melalui Peningkatan Literasi Digital, Selasa, 24 Mei 2022.

Selain Prof. Dr. Budiharjo, M.Si, hadir sebagai Pembicara Kunci Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana, Dirjen Aptika Kemkominfo Semual Abrijadi Pangerapan dan Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Jakarta.

Dia menjelaskan kemampuan literasi dalam aspek kehidupan menjadi penyangga bagi kemajuan peradaban suatu bangsa. Literasi dimaksudkan sebagai upaya keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis.

“Budaya literasi ditujukan sebagai pembiasaan berpikir yang diawali dengan kegiatan membaca dan menulis hingga tercipta sebuah karya yang diharapkan terjadinya perubahan tingkah laku dan budi pekerti,” katanya.

Siswanto Rusdi, Direktur Namarin menyampaikan fakta tentang Indonesia dimana dua pertiga dari wilayah Indonesia terdiri dari air, baik laut, sungai maupun danau dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang mencapai 99.083 KM.

Dia menambahkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulaupulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.

Pada Webinar tersebut, Dede Indra Permana SH, Anggota Komisi I DPR RI mengatakan kemajuan internet telah memberikan kemudahan proses komunikasi dan membawa perubahan dan mendukung kegiatan masyarakat. “Manfaatkan kemajuan digital dengan maksimal mungkin, sefektif mungkin dan se-kreatif mungkin,” katanya.

Dia menjelaskan media sosial seperti youtube, facebook, tik tok dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kemauan untuk belajar tentang dunia digital. Namun, harus juga pinter melindungi data pribadi kita di dunia internet, jangan mudah terprovokasi dengan berita bohong atau bahkan ikut menyebarkan berita bohong.(Jef)

koperasi dan ukm

Gelar Pelatihan di Bima, KemenKopUKM Sasar Pemerataan Digitalisasi Bagi Usaha Mikro

Tinggalkan komentar

Bima:(Globalnews id)– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui Deputi Bidang Usaha Mikro menggelar pelatihan digital kepada pelaku usaha mikro di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro, KemenKopUKM AH Novie saat membuka pelatihan e-commerce bagi pelaku usaha mikro di Bima, Jumat (20/05/2022), mengatakan, pelatihan ini menjadi media literasi digital dan wadah peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro. Diharapkan, juga mampu mendorong dan meningkatkan jumlah usaha mikro yang onboarding digital di Bima.

“Potensi ekonomi Bima sebagai hub perdagangan produk dan jasa di ujung timur NTB sesungguhnya cukup besar, hanya perlu pengembangan dari berbagai sisi, salah satunya pelatihan digital atau e-commerce,” kata AH Novie.

Novie mengatakan KemenKopUKM gencar melakukan pelatihan ecommerce terutama ke daerah-daerah Indonesia Timur untuk mendorong pemerataan upaya digitalisasi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia. 

Pelatihan digital bagi KUKM merupakan bagian dari dukungan percepatan pelaksanaan digitalisasi yang merupakan program prioritas KemenKopUKM.

Novie mengatakan Kota Bima yang  dikenal sebagai Kota Tepian Air, secara geografis berada di ujung Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Walaupun berada di ujung timur Pulau Sumbawa namun posisi geografis ini secara ekonomis justru menguntungkan Kota Bima dan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Kota Bima.

“Terlebih dengan adanya tol laut yang menghubungkan antara Kota Bima dengan kota terbesar kedua di Indonesia, yaitu Surabaya (Jawa Timur) dan juga dengan Labuan Bajo (NTT). Pelabuhan Bima merupakan salah satu mata rantai perdagangan yang sangat penting dari seluruh proses perdagangan yang ada di Kota Bima,” kata Novie.

Bima tercatat memiliki lebih 11 ribu UMKM di seluruh kota. Dari data  BPS (2020) jumlah koperasi di Bima ada sekitar 85 unit koperasi yang aktif 44 unit dan tidak aktif 34 unit. 

Ke depan, pelaku usaha mikro diharapkan tidak hanya melayani konsumen secara offline namun dapat mengembangkan usahanya secara digital. Karena itu, Novie mendorong agar para peserta pelatihan dapat memanfaatkan pelatihan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan KUMKM di Bima.

“Pelatihan ini  sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses  pelaku UMKM dapat terhubung dengan ekosistem digital. Mengoptimalkan kemampuan dan keterampilannya untuk mengembangkan usaha berbasis digital/internet,” kata Novie.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, Abdul Harris berterima kasih atas upaya KemenKopUKM yang menyelenggarakan pelatihan di Bima karena selama ini pelatihan serupa belum banyak digelar mengingat keterbatasan anggaran daerah. 

Untuk itu, para peserta wirausaha muda diharapkan dapat mendapatkan dan menyerap pengetahuan dan peluang dari pelatihan yang diselenggarakan mengingat bisnis digital kini menjadi kebutuhan dunia usaha. Ia juga meminta agar para peserta pelatihan dapat membagi pengetahuan yang didapatkan kepada sesama pelaku usaha mikro lainnya agar bisa berkembang bersama-sama.

“Sebagai kota perdagangan dan jasa, usaha mikro di Bima berkembang dengan baik. Karena memang pangsa pasarnya ada dan daya beli masyarakat sangat potensial,” katanya.(Jef)